Pub Date : 2023-09-30DOI: 10.14710/pwk.v19i3.43267
Yoga Putut Afandi, Anang Muftiadi
Keti mpangan pembangunan antar daerah adalah tantangan utama dalam kebijakan pembangunan. Penentuan prioritas pembangunan yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan ini. Penelitian ini menghadirkan pengembangan dan penerapan Indeks Komposit Prioritas Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat sebagai alat evaluasi yang relevan. Metodenya melibatkan pengumpulan data dari sejumlah indikator pembangunan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), persentase penduduk miskin, dan Gini Rasio. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks komposit ini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat prioritas pembangunan di berbagai daerah provinsi. Hasil dari indeks komposit membagi daerah-daerah menjadi tiga tingkat prioritas: tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Daerah dengan prioritas tinggi menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, daerah dengan prioritas menengah dan rendah menunjukkan ruang untuk peningkatan yang lebih baik dalam pembangunan mereka. Penelitian ini juga menyoroti peran infrastruktur dalam percepatan pembangunan, terutama di daerah-daerah dengan prioritas tinggi. Fokus pada pengembangan infrastruktur dasar, seperti irigasi, air bersih, sanitasi, dan transportasi, menjadi kunci dalam upaya pemerataan pembangunan. Pendekatan berbasis ilmiah dan teknoratik digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan objektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
{"title":"Prioritas Daerah Pembangunan Menggunakan Indeks Komposit di Jawa Barat","authors":"Yoga Putut Afandi, Anang Muftiadi","doi":"10.14710/pwk.v19i3.43267","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.43267","url":null,"abstract":"Keti mpangan pembangunan antar daerah adalah tantangan utama dalam kebijakan pembangunan. Penentuan prioritas pembangunan yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan ini. Penelitian ini menghadirkan pengembangan dan penerapan Indeks Komposit Prioritas Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat sebagai alat evaluasi yang relevan. Metodenya melibatkan pengumpulan data dari sejumlah indikator pembangunan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), persentase penduduk miskin, dan Gini Rasio. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks komposit ini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat prioritas pembangunan di berbagai daerah provinsi. Hasil dari indeks komposit membagi daerah-daerah menjadi tiga tingkat prioritas: tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Daerah dengan prioritas tinggi menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, daerah dengan prioritas menengah dan rendah menunjukkan ruang untuk peningkatan yang lebih baik dalam pembangunan mereka. Penelitian ini juga menyoroti peran infrastruktur dalam percepatan pembangunan, terutama di daerah-daerah dengan prioritas tinggi. Fokus pada pengembangan infrastruktur dasar, seperti irigasi, air bersih, sanitasi, dan transportasi, menjadi kunci dalam upaya pemerataan pembangunan. Pendekatan berbasis ilmiah dan teknoratik digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan objektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.","PeriodicalId":52922,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135040238","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-30DOI: 10.14710/pwk.v19i3.44533
Rahmat Aris Pratomo, Eka Satya Wijayanti
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sentra pertanian tanaman pangan di Kalimantan Timur memberikan dampak positif bagi struktur perekonomian serta berperan sebagai lumbung pangan Provinsi Kalimantan Timur. Selain potensi terdapat permasalahan terkait alih fungsi lahan pertanian yang sulit dihindari. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan Citra Satelit 7 ETM+ dan Landsat 8 OLI/TIRS untuk mengetahui perubahan tutupan lahan pertanian pada tahun 2010 – 2020 menggunakan metode spasial (overlay). Kemudian analisis dilanjutkan menggunakan metode Exploratory Factor Analysis (EFA), dimana data yang digunakan adalah produktivitas lahan pertanian, luas kepemilikan lahan pertanian, pendapatan petani, nilai jual lahan pertanian, laju pertumbuhan penduduk, kebijakan perlindungan lahan pertanian, ketersediaan sumber daya air, jumlah tenaga kerja sektor pertanian, biaya produksi pertanian, harga jual komoditas pertanian. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk analisis Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi perubahan lahan pertanian seluas 53.134,24 ha dari total luas lahan pertanian yang terdapat pada tahun 2010. Lahan pertanian mengalami perubahan menjadi perairan, hutan, perkebunan, lahan terbangun dan lahan terbuka. Faktor yang mendorong alih fungsi lahan pertanian adalah produktivitas lahan pertanian, pendapatan petani, nilai jual lahan pertanian, kebijakan perlindungan lahan pertanian, ketersediaan sumber daya air, biaya produksi pertanian dan harga jual komoditas pertanian. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menyesuaikan dengan bentuk perubahan lahan yang terjadi. Sehingga strategi yang dirumuskan berkaitan dengan kebijakan pada sektor pertanian, distribusi bantuan sarana dan prasarana pertanian dan peningkatan pengetahuan sektor pertanian.
{"title":"Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara","authors":"Rahmat Aris Pratomo, Eka Satya Wijayanti","doi":"10.14710/pwk.v19i3.44533","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.44533","url":null,"abstract":"Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sentra pertanian tanaman pangan di Kalimantan Timur memberikan dampak positif bagi struktur perekonomian serta berperan sebagai lumbung pangan Provinsi Kalimantan Timur. Selain potensi terdapat permasalahan terkait alih fungsi lahan pertanian yang sulit dihindari. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan Citra Satelit 7 ETM+ dan Landsat 8 OLI/TIRS untuk mengetahui perubahan tutupan lahan pertanian pada tahun 2010 – 2020 menggunakan metode spasial (overlay). Kemudian analisis dilanjutkan menggunakan metode Exploratory Factor Analysis (EFA), dimana data yang digunakan adalah produktivitas lahan pertanian, luas kepemilikan lahan pertanian, pendapatan petani, nilai jual lahan pertanian, laju pertumbuhan penduduk, kebijakan perlindungan lahan pertanian, ketersediaan sumber daya air, jumlah tenaga kerja sektor pertanian, biaya produksi pertanian, harga jual komoditas pertanian. Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk analisis Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi perubahan lahan pertanian seluas 53.134,24 ha dari total luas lahan pertanian yang terdapat pada tahun 2010. Lahan pertanian mengalami perubahan menjadi perairan, hutan, perkebunan, lahan terbangun dan lahan terbuka. Faktor yang mendorong alih fungsi lahan pertanian adalah produktivitas lahan pertanian, pendapatan petani, nilai jual lahan pertanian, kebijakan perlindungan lahan pertanian, ketersediaan sumber daya air, biaya produksi pertanian dan harga jual komoditas pertanian. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menyesuaikan dengan bentuk perubahan lahan yang terjadi. Sehingga strategi yang dirumuskan berkaitan dengan kebijakan pada sektor pertanian, distribusi bantuan sarana dan prasarana pertanian dan peningkatan pengetahuan sektor pertanian.","PeriodicalId":52922,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135082424","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Konsekuensi dari revolusi Industri 4.0 yang ada di Indonesia saat ini adalah digitalisasi. Era dimana teknologi digital akan berdampak pada hilangnya sebagian banyak jenis pekerjaan di dunia. Terlebih dengan munculnya pandemi Covid-19, banyak usaha-usaha yang akhirnya merugi bahkan mengakhiri kegiatan bisnisnya. Desa menjadi salah satu harapan utama dari aktivitas ekonomi namun belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan dari ekonomi desa. Kehadiran lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa merupakan sebuah harapan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, desa-desa di Indonesia perlu mengembangkan tata kelola BUMDes agar dapat terus bersaing berbagai jenis usahanya di era ekonomi digital. Penelitian fokus pada mengeksplorasi indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan tata kelola BUMDes yang merespon era revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan yaitu metode deduktif dengan pengumpulan data sekunder dan analisis berupa sintesa dari literatur. Temuan dalam penelitian bahwa tata kelola BUMDes memiliki dimensi dari hulu hingga ke hilir yang meliputi (1) dimensi kebijakan, perencanaan dan kelitbangan, (2) dimensi tata kelola SDM, (3) dimensi tata kelola keuangan dan kesekretariatan, (4) dimensi tata kelola produksi, (5) dimensi tata kelola logistik dan pergudangan, dan (6) dimensi tata kelola pemasaran dan penjualan.
{"title":"Indikator Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia dalam Merespon Era Revolusi Industri 4.0","authors":"Tarlani Tarlani, Saraswati Saraswati, Lely Syiddayul Akliyyah, Lulik Fullela R, Haifa Aulia Shoobiha Dananjaya","doi":"10.14710/pwk.v19i3.41081","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.41081","url":null,"abstract":"Konsekuensi dari revolusi Industri 4.0 yang ada di Indonesia saat ini adalah digitalisasi. Era dimana teknologi digital akan berdampak pada hilangnya sebagian banyak jenis pekerjaan di dunia. Terlebih dengan munculnya pandemi Covid-19, banyak usaha-usaha yang akhirnya merugi bahkan mengakhiri kegiatan bisnisnya. Desa menjadi salah satu harapan utama dari aktivitas ekonomi namun belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan dari ekonomi desa. Kehadiran lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa merupakan sebuah harapan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, desa-desa di Indonesia perlu mengembangkan tata kelola BUMDes agar dapat terus bersaing berbagai jenis usahanya di era ekonomi digital. Penelitian fokus pada mengeksplorasi indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan tata kelola BUMDes yang merespon era revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan yaitu metode deduktif dengan pengumpulan data sekunder dan analisis berupa sintesa dari literatur. Temuan dalam penelitian bahwa tata kelola BUMDes memiliki dimensi dari hulu hingga ke hilir yang meliputi (1) dimensi kebijakan, perencanaan dan kelitbangan, (2) dimensi tata kelola SDM, (3) dimensi tata kelola keuangan dan kesekretariatan, (4) dimensi tata kelola produksi, (5) dimensi tata kelola logistik dan pergudangan, dan (6) dimensi tata kelola pemasaran dan penjualan.","PeriodicalId":52922,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135082429","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-30DOI: 10.14710/pwk.v19i3.45639
Nurhikmah Paddiyatu, Fitrawan Umar, Salmiah Zainuddin, Muhammad Akbar Yeb Arista
Perencanaan tata ruang sangat dibutuhkan guna menghindari pemasalahan tumpang tindih land-use. Status kawasan yang sering beralih fungsi, menyebabkan berbagai kawasan lindung yang seyogianya dilindungi malah sering terabaikan. Hal ini terkait pula dari tingginya permintaan hunian akibat sub-urbanisasi, dimana perkembangan permukiman yang semrawut (sprawl) memiliki dampak yang signifikan terhadap minimnya daya dukung lingkungan dan lahan pada suatu wilayah. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan alih fungsi lahan, dimana lahan yang belum terbangun dikonversi menjadi lahan terbangun. Perubahan ini seringkali terjadi tanpa memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini memperlihatkan gambaran tentang kondisi perubahan lahan yang terjadi jika alih fungsi lahan dibiarkan berkembang secara alamiah dan berkembang secara terkendali guna stakeholder terkait dapat menentukan kebijakan penataan ruang yang tepat. Model dan simulasi memiliki andil dalam upaya menyiapkan input untuk menentukan kebijakan tata ruang yang antisipatif dan adaptif sehingga dalam konteks ini, metode penelitian dengan pendekatan sistematis basis permodelan menjadi prioritas dalam perencanaan pengembangan khususnya land-use permukiman. Dengan pendekatan pemodelan Cellular Automata, prediksi atau simulasi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Takalar dilakukan selama 20 tahun kedepan menggunakan dua skema yaitu skema yang memperhatikan faktor pembatas (constraint) dan skema tanpa faktor pembatas (unconstrain). dari kedua skema tersebut menunjukkan kecenderungan arah perkembangan kota dan menghasilkan luasan kelas perubahan penggunaan lahan yang akan terkonversi akibat ekspansi kawasan terbangun.
{"title":"Model Perkembangan Permukiman Berbasis Cellular Automata di Kabupaten Takalar","authors":"Nurhikmah Paddiyatu, Fitrawan Umar, Salmiah Zainuddin, Muhammad Akbar Yeb Arista","doi":"10.14710/pwk.v19i3.45639","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.45639","url":null,"abstract":"Perencanaan tata ruang sangat dibutuhkan guna menghindari pemasalahan tumpang tindih land-use. Status kawasan yang sering beralih fungsi, menyebabkan berbagai kawasan lindung yang seyogianya dilindungi malah sering terabaikan. Hal ini terkait pula dari tingginya permintaan hunian akibat sub-urbanisasi, dimana perkembangan permukiman yang semrawut (sprawl) memiliki dampak yang signifikan terhadap minimnya daya dukung lingkungan dan lahan pada suatu wilayah. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan alih fungsi lahan, dimana lahan yang belum terbangun dikonversi menjadi lahan terbangun. Perubahan ini seringkali terjadi tanpa memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini memperlihatkan gambaran tentang kondisi perubahan lahan yang terjadi jika alih fungsi lahan dibiarkan berkembang secara alamiah dan berkembang secara terkendali guna stakeholder terkait dapat menentukan kebijakan penataan ruang yang tepat. Model dan simulasi memiliki andil dalam upaya menyiapkan input untuk menentukan kebijakan tata ruang yang antisipatif dan adaptif sehingga dalam konteks ini, metode penelitian dengan pendekatan sistematis basis permodelan menjadi prioritas dalam perencanaan pengembangan khususnya land-use permukiman. Dengan pendekatan pemodelan Cellular Automata, prediksi atau simulasi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Takalar dilakukan selama 20 tahun kedepan menggunakan dua skema yaitu skema yang memperhatikan faktor pembatas (constraint) dan skema tanpa faktor pembatas (unconstrain). dari kedua skema tersebut menunjukkan kecenderungan arah perkembangan kota dan menghasilkan luasan kelas perubahan penggunaan lahan yang akan terkonversi akibat ekspansi kawasan terbangun.","PeriodicalId":52922,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135082096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-30DOI: 10.14710/pwk.v19i3.40322
Selgi Puspamika, Dewi Junita Koesoemawati, Ratih Novi Listyawati, Rindang Alfiah
Perkembangan kawasan perekonomian seringkali mengesampingkan aspek – aspek lainnya, terutama aspek lingkungan. Padatnya aktivitas antara kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa menimbulkan beberapa permasalahan terhadap kondisi prasarana lingkungan. Kecamatan Kaliwates, merupakan kawasan perkotaan yang berada di Kabupaten Jember yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Fungsi utama tersebut dapat dilihat dengan adanya pasar induk tradisional serta beberapa jenis pusat perbelanjaan terbesar di Kabupaten Jember yang tersebar di Kecamatan Kaliwates. Kawasan perdagangan dan jasa merupakan salah satu kawasan yang memiliki perlakuan khusus dari pemerintah Kabupaten Jember karena kawasan ini memiliki nilai komersial yang tinggi. Dari padatnya aktivitas yang ada pada wilayah Kecamatan Kaliwates, menimbulkan permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahan yang sering muncul yaitu munculnya genangan setiap musim hujan karena jaringan drainase permukiman tersumbat oleh limbah pasar. Keadaan tersebut dialami secara periodik serta tidak ada pengawasan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan permukiman dan berdampak pada keberlanjutan kawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan arahan dalam upaya peningkatan kondisi lingkungan permukiman pada kawasan perdangan dan jasa di Kecamatan Kaliwates menggunakan metode skoring. Metode skoring ini digunakan untuk menganalisis upaya penanganan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang berada pada kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Kaliwates. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 114KK. Dari hasil penilaian tersebut, diperoleh bahwa kondisi lingkungan permukiman yang berdampingan dengan pusat perdagangan dan jasa masih berada pada kondisi buruk. Sehingga untuk menciptakan lingkungan permukiman yang ideal dan sehat dirumuskan arahan yang didasarkan kondisi potensi dan permasalahan pada wilayah penelitian dengan memperhatikan aspek pelayanan, ekonomi (kesejahteraan), dan ekologi (lingkungan).
{"title":"Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Pada Kawasan Perdagangan dan Jasa Di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember","authors":"Selgi Puspamika, Dewi Junita Koesoemawati, Ratih Novi Listyawati, Rindang Alfiah","doi":"10.14710/pwk.v19i3.40322","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.40322","url":null,"abstract":"Perkembangan kawasan perekonomian seringkali mengesampingkan aspek – aspek lainnya, terutama aspek lingkungan. Padatnya aktivitas antara kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa menimbulkan beberapa permasalahan terhadap kondisi prasarana lingkungan. Kecamatan Kaliwates, merupakan kawasan perkotaan yang berada di Kabupaten Jember yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Fungsi utama tersebut dapat dilihat dengan adanya pasar induk tradisional serta beberapa jenis pusat perbelanjaan terbesar di Kabupaten Jember yang tersebar di Kecamatan Kaliwates. Kawasan perdagangan dan jasa merupakan salah satu kawasan yang memiliki perlakuan khusus dari pemerintah Kabupaten Jember karena kawasan ini memiliki nilai komersial yang tinggi. Dari padatnya aktivitas yang ada pada wilayah Kecamatan Kaliwates, menimbulkan permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahan yang sering muncul yaitu munculnya genangan setiap musim hujan karena jaringan drainase permukiman tersumbat oleh limbah pasar. Keadaan tersebut dialami secara periodik serta tidak ada pengawasan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan permukiman dan berdampak pada keberlanjutan kawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan arahan dalam upaya peningkatan kondisi lingkungan permukiman pada kawasan perdangan dan jasa di Kecamatan Kaliwates menggunakan metode skoring. Metode skoring ini digunakan untuk menganalisis upaya penanganan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang berada pada kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Kaliwates. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 114KK. Dari hasil penilaian tersebut, diperoleh bahwa kondisi lingkungan permukiman yang berdampingan dengan pusat perdagangan dan jasa masih berada pada kondisi buruk. Sehingga untuk menciptakan lingkungan permukiman yang ideal dan sehat dirumuskan arahan yang didasarkan kondisi potensi dan permasalahan pada wilayah penelitian dengan memperhatikan aspek pelayanan, ekonomi (kesejahteraan), dan ekologi (lingkungan).","PeriodicalId":52922,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135082438","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-30DOI: 10.14710/pwk.v19i3.40116
Bobby A. Palem, Baba Barus, Gatot Yulianto
KSK Luwuk-Bonebobakal merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan potensi perikanan yang cukup besar dimana produksi perikanan tangkap di tahun 2020 mencapai 4.505 ton. Dengan potensi tersebut maka pembangunan berbasis sektor perikanan di wilayah ini menjadi begitu penting sehingga sektor perikanan dapat menjadi pendorong utama pembangunan di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan wilayah berbasis sektor perikanan berdasarkan tingkat perkembangan wilayah dan potensi sumber daya ikan. Tingkat perkembangan wilayah diidentifikasi menggunakan analisis skalogram, potensi sumber daya ikan diidentifikasi dengan model surplus produksi dan arahan pengembangan wilayah dirumuskan menggunakan penggabungan metode Proses Hirarki Analitik (AHP) dan metode Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman (SWOT) yaitu analisis A’WOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan wilayah pesisir di KSK Luwuk-Bonebobakal yang berada dalam Hierarki 1 berjumlah 3 desa/kelurahan, Hierarki 2 berjumlah 5 desa/kelurahan, dan Hierarki 3 berjumlah 34 desa/kelurahan. Pemanfaatan ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil di wilayah ini berada dalam status pemanfaatan penuh sedangkan pemanfaatan ikan karang dan ikan demersal berada dalam status pemanfaatan sedang. Berdasarkan tingkat perkembangan wilayah dan potensi sumber daya ikan yang ada di wilayah ini maka arahan prioritas strategi untuk mengembangkan wilayah ini adalah meningkatkan produksi ikan karang dan ikan demersal berdasarkan wilayah penangkapan dan alat tangkap yang diperbolehkan, mendirikan koperasi nelayan dan menjalin kerjasama dengan Unit Pengolahan Ikan serta pengadaan perahu fiber 3-4 GT di setiap kelompok nelayan.
{"title":"Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Berbasis Sektor Perikanan di Wilayah Luwuk-Bonebobakal, Kabupaten Banggai","authors":"Bobby A. Palem, Baba Barus, Gatot Yulianto","doi":"10.14710/pwk.v19i3.40116","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.40116","url":null,"abstract":"KSK Luwuk-Bonebobakal merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan potensi perikanan yang cukup besar dimana produksi perikanan tangkap di tahun 2020 mencapai 4.505 ton. Dengan potensi tersebut maka pembangunan berbasis sektor perikanan di wilayah ini menjadi begitu penting sehingga sektor perikanan dapat menjadi pendorong utama pembangunan di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan wilayah berbasis sektor perikanan berdasarkan tingkat perkembangan wilayah dan potensi sumber daya ikan. Tingkat perkembangan wilayah diidentifikasi menggunakan analisis skalogram, potensi sumber daya ikan diidentifikasi dengan model surplus produksi dan arahan pengembangan wilayah dirumuskan menggunakan penggabungan metode Proses Hirarki Analitik (AHP) dan metode Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman (SWOT) yaitu analisis A’WOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan wilayah pesisir di KSK Luwuk-Bonebobakal yang berada dalam Hierarki 1 berjumlah 3 desa/kelurahan, Hierarki 2 berjumlah 5 desa/kelurahan, dan Hierarki 3 berjumlah 34 desa/kelurahan. Pemanfaatan ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil di wilayah ini berada dalam status pemanfaatan penuh sedangkan pemanfaatan ikan karang dan ikan demersal berada dalam status pemanfaatan sedang. Berdasarkan tingkat perkembangan wilayah dan potensi sumber daya ikan yang ada di wilayah ini maka arahan prioritas strategi untuk mengembangkan wilayah ini adalah meningkatkan produksi ikan karang dan ikan demersal berdasarkan wilayah penangkapan dan alat tangkap yang diperbolehkan, mendirikan koperasi nelayan dan menjalin kerjasama dengan Unit Pengolahan Ikan serta pengadaan perahu fiber 3-4 GT di setiap kelompok nelayan.","PeriodicalId":52922,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135040239","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Utara tertinggal dari kabupaten/kota yang sama-sama merupakan kabupaten/kota awal sejak berdirinya Provinsi Lampung tahun 1964 dan bahkan tertinggal dari kabupaten pemekarannya. Kondisi ini merupakan anomali bila dikaitkan dengan teori neo klasik yang menyatakan bila pembangunan telah berjalan dalam waktu lama maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun (convergen). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ketertinggalan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota yang dibentuk bersamaan dengan berdirinya Provinsi Lampung. Metode penelitian dilakukan melalui analisa kualitatif menggunakan data kuantitatif yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari komponen IPM yang ada, indeks kesehatan dan indeks pengeluaran merupakan komponen yang berkontribusi dalam menyebabkan kesenjangan (ketertinggalan) pencapaian IPM di Kabupaten Lampung Utara. Indeks pengeluaran merupakan indeks yang paling dominan menyebabkan kesenjangan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara. Pencapaian indeks pendidikan Kabupaten Lampung Utara tertinggi kedua setelah Kota Bandar Lampung di antara kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung terutama dikarenakan pencapaian rata-rata lama sekolah (RLS) yang baik. Untuk mengejar ketertinggalan dalam pencapain IPM, maka Kabupaten Lampung Utara perlu lebih memfokuskan pembangunan ekonomi agar pendapatan per kapita meningkat, di samping program di bidang kesehatan juga perlu ditingkatkan.
{"title":"Studi Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lampung Utara","authors":"Sasmika Dwi Suryanto, Maulana Mukhlis, Syarief Makhya","doi":"10.14710/pwk.v19i3.49767","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.49767","url":null,"abstract":"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Utara tertinggal dari kabupaten/kota yang sama-sama merupakan kabupaten/kota awal sejak berdirinya Provinsi Lampung tahun 1964 dan bahkan tertinggal dari kabupaten pemekarannya. Kondisi ini merupakan anomali bila dikaitkan dengan teori neo klasik yang menyatakan bila pembangunan telah berjalan dalam waktu lama maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun (convergen). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ketertinggalan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota yang dibentuk bersamaan dengan berdirinya Provinsi Lampung. Metode penelitian dilakukan melalui analisa kualitatif menggunakan data kuantitatif yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari komponen IPM yang ada, indeks kesehatan dan indeks pengeluaran merupakan komponen yang berkontribusi dalam menyebabkan kesenjangan (ketertinggalan) pencapaian IPM di Kabupaten Lampung Utara. Indeks pengeluaran merupakan indeks yang paling dominan menyebabkan kesenjangan pencapaian IPM Kabupaten Lampung Utara. Pencapaian indeks pendidikan Kabupaten Lampung Utara tertinggi kedua setelah Kota Bandar Lampung di antara kabupaten/kota awal di Provinsi Lampung terutama dikarenakan pencapaian rata-rata lama sekolah (RLS) yang baik. Untuk mengejar ketertinggalan dalam pencapain IPM, maka Kabupaten Lampung Utara perlu lebih memfokuskan pembangunan ekonomi agar pendapatan per kapita meningkat, di samping program di bidang kesehatan juga perlu ditingkatkan.","PeriodicalId":52922,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135082426","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-30DOI: 10.14710/pwk.v19i3.43856
Yoka Pramadi, Rusydan Fathy, Sheila Hauna Arifa
Kota Cerdas baik secara konsep maupun praktik memiliki kecenderungan pada determinasi teknologi digital dalam setiap programnya. Padahal, aspek lokal memiliki potensi dan masalahnya sendiri yang secara unik dapat menentukan arah kebijakan dan program pembangunan. Untuk itu, artikel ini bertujuan merekomendasikan implementasi kota cerdas berbasis masyarakat cerdas dengan melihat secara holistis baik dari sisi regulasi, teknologi, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung dapat merumuskan kebijakan kota cerdas yang berakar pada potensi lokal dengan menciptakan ruang-ruang kreatif. Ruang-ruang kreatif itu pada dasarnya merupakan sebuah inovasi sosial yang relevan dalam kerangka kota cerdas.
{"title":"Kota Cerdas Berbasis Masyarakat Cerdas di Kota Bandung: Sebuah Inovasi Sosial","authors":"Yoka Pramadi, Rusydan Fathy, Sheila Hauna Arifa","doi":"10.14710/pwk.v19i3.43856","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.43856","url":null,"abstract":"Kota Cerdas baik secara konsep maupun praktik memiliki kecenderungan pada determinasi teknologi digital dalam setiap programnya. Padahal, aspek lokal memiliki potensi dan masalahnya sendiri yang secara unik dapat menentukan arah kebijakan dan program pembangunan. Untuk itu, artikel ini bertujuan merekomendasikan implementasi kota cerdas berbasis masyarakat cerdas dengan melihat secara holistis baik dari sisi regulasi, teknologi, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung dapat merumuskan kebijakan kota cerdas yang berakar pada potensi lokal dengan menciptakan ruang-ruang kreatif. Ruang-ruang kreatif itu pada dasarnya merupakan sebuah inovasi sosial yang relevan dalam kerangka kota cerdas.","PeriodicalId":52922,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135081316","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-30DOI: 10.14710/pwk.v19i3.38406
Ryan Prima Chandra, Lia Warlina
Population growth in Ciparay District, as in several areas in West Java Province, has been increasing, especially in the last ten years, leading to an increase in housing needs and converting rice fields to residential land. This study aims to identify the spatial conversion dynamic of rice fields and analyze the factors that influence the conversion of rice fields in Ciparay District, Bandung Regency. The method used in this research is a quantitative descriptive method with map overlay analysis techniques and multiple linear regression analysis. This study found that the characteristics of land conversion in Ciparay District are divided into four land use/ land cover changes: rice field to residential land, rice field to dryland farming, rice field to vacant land, and dryland agricultural to settlement. The most significant change in land use/ land cover is in the change of rice fields to residential areas, which is 336.09 hectares. The factor that had the most influence on the land conversion of rice fields was the accessibility ratio.
{"title":"The Dynamics and Factors Influencing The Land Use/Land Cover Change in Ciparay District, Bandung Regency","authors":"Ryan Prima Chandra, Lia Warlina","doi":"10.14710/pwk.v19i3.38406","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.38406","url":null,"abstract":"Population growth in Ciparay District, as in several areas in West Java Province, has been increasing, especially in the last ten years, leading to an increase in housing needs and converting rice fields to residential land. This study aims to identify the spatial conversion dynamic of rice fields and analyze the factors that influence the conversion of rice fields in Ciparay District, Bandung Regency. The method used in this research is a quantitative descriptive method with map overlay analysis techniques and multiple linear regression analysis. This study found that the characteristics of land conversion in Ciparay District are divided into four land use/ land cover changes: rice field to residential land, rice field to dryland farming, rice field to vacant land, and dryland agricultural to settlement. The most significant change in land use/ land cover is in the change of rice fields to residential areas, which is 336.09 hectares. The factor that had the most influence on the land conversion of rice fields was the accessibility ratio.","PeriodicalId":52922,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135040240","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-09-30DOI: 10.14710/pwk.v19i3.45657
Suroso Suroso
Pembangunan kawasan pinggiran cenderung tumbuh lebih lamban dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji disparitas pembangunan kawasan perbatasan/pinggiran dibandingkan kawasan perkotaan di Kabupaten Pati. Studi ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakandata indeks desa membangun (IDM) dan data wawancara terhadap pendamping desa (PD) dan stakeholder lainnya. Teknik analisis meliputi analisis deskriptif capaian IDM dan komparatif rerata capaian IDM antar kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan pinggiran memiliki capaian pembangunan bervariasi. Capaian nilai indeks pembangunan kawasan paling rendah berada di kawasan pinggiran barat (67,27) disusul kawasan pinggiran selatan (68,20), kawasan pinggiran timur (69,42), dan kawasan pinggiran utara (71,06). Kemudian kawasan perkotaan memiliki capaian pembangunan (77,20). Komparasi campaian pembangunan, ada perbedaan capaian pembangunan antara kawasan pinggiran dan kawasan perkotaan berdasarkan klasifikasi rerata IDM. Sebagian besar kawasan pinggiran memiliki capaian pembangunan kategori “Moderat”, sedangkan kawasan perkotaan mempunyai capaian kategori “Tinggi”. Namun perbedaan nilai capaian pembangunan antara IDM 4 kawasan pinggiran dibandingkan IDM kawasan kota relatif kecil. Ini dibuktikan dengan nilai hitung t komparasi IDM kawasan pinggiran selatan, timur, barat dan utara dibandingkan kawasan kota (1.179; 1,064; 1,441; 0,792) lebih kecil dari nilai t tabel (2,101; 2,078; 2,149; 2,201). Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel berarti disparitas pembangunan kawasan pinggiran dibandingkan kawasan kota relatif kecil. Walaupun diaparitas kecil, ini perlu dieliminasi untuk meningkatkan kesetaraan pembangunan, dan kawasan yang memiliki capaian pembangunan lebih kecil perlu mendapat prioritas dalam kebijakan pembangunan.
{"title":"Kajian Disparitas Pembangunan Kawasan Pinggiran Dibandingkan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Pati","authors":"Suroso Suroso","doi":"10.14710/pwk.v19i3.45657","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.45657","url":null,"abstract":"Pembangunan kawasan pinggiran cenderung tumbuh lebih lamban dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji disparitas pembangunan kawasan perbatasan/pinggiran dibandingkan kawasan perkotaan di Kabupaten Pati. Studi ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakandata indeks desa membangun (IDM) dan data wawancara terhadap pendamping desa (PD) dan stakeholder lainnya. Teknik analisis meliputi analisis deskriptif capaian IDM dan komparatif rerata capaian IDM antar kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan pinggiran memiliki capaian pembangunan bervariasi. Capaian nilai indeks pembangunan kawasan paling rendah berada di kawasan pinggiran barat (67,27) disusul kawasan pinggiran selatan (68,20), kawasan pinggiran timur (69,42), dan kawasan pinggiran utara (71,06). Kemudian kawasan perkotaan memiliki capaian pembangunan (77,20). Komparasi campaian pembangunan, ada perbedaan capaian pembangunan antara kawasan pinggiran dan kawasan perkotaan berdasarkan klasifikasi rerata IDM. Sebagian besar kawasan pinggiran memiliki capaian pembangunan kategori “Moderat”, sedangkan kawasan perkotaan mempunyai capaian kategori “Tinggi”. Namun perbedaan nilai capaian pembangunan antara IDM 4 kawasan pinggiran dibandingkan IDM kawasan kota relatif kecil. Ini dibuktikan dengan nilai hitung t komparasi IDM kawasan pinggiran selatan, timur, barat dan utara dibandingkan kawasan kota (1.179; 1,064; 1,441; 0,792) lebih kecil dari nilai t tabel (2,101; 2,078; 2,149; 2,201). Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel berarti disparitas pembangunan kawasan pinggiran dibandingkan kawasan kota relatif kecil. Walaupun diaparitas kecil, ini perlu dieliminasi untuk meningkatkan kesetaraan pembangunan, dan kawasan yang memiliki capaian pembangunan lebih kecil perlu mendapat prioritas dalam kebijakan pembangunan.","PeriodicalId":52922,"journal":{"name":"Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135082256","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：