Pub Date : 2024-01-23DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1161
Resy Diseria, Said Fadhlain
Strategi komunikasi dalam pelaksanaan sosialisasi keamanan siber yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandiian Kabupaten Simeulue. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi yang di gunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue dalam kegiatan sosiolisasi persandian dan keamanan siber. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif,fokus dari penelitan ini yaitu komunikator, pesan, saluran atau media, penerima, pengaruh (efek) dan hambatan. Key informan antara lain yaitu Kepala Dinas, informannya yaitu kepala bidang persandian dan pegawai staff persandian Kabupaten Simeulue.Teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Diskominsa dalam sosialisasi keamanan siber sebagai sumber di Bidang Persandian memiliki tugas dalam melakukan kegiatan keamanan siber dengan melakukan sosialisasi secara langsung. Diskominsa menyampaikan pesan dengan menggunakan media website,serta memberikan himbauan dan penjelasan langsung kepada perwakilan seluruh instansi agar mengetahui betapa pentingnya menjaga keamanan siber agar tidak terjadinya pembocoran data penting,dalam pelaksanaan kegiatan ini menimbulkan effect (dampak) jika tidak ada pemahaman sama sekali tentang keamanan siber maka dengan mudah terjadinya pembobolan data-data penting disetiap kantor (instansi) tersebut eamanan siber
{"title":"Strategi Komunikasi DISKOMINSA Kabupaten Simeulue dalam Melaksanakan Sosialisasi Persandian dan Keamanan Siber","authors":"Resy Diseria, Said Fadhlain","doi":"10.59141/comserva.v3i09.1161","DOIUrl":"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1161","url":null,"abstract":"Strategi komunikasi dalam pelaksanaan sosialisasi keamanan siber yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandiian Kabupaten Simeulue. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi yang di gunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue dalam kegiatan sosiolisasi persandian dan keamanan siber. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif,fokus dari penelitan ini yaitu komunikator, pesan, saluran atau media, penerima, pengaruh (efek) dan hambatan. Key informan antara lain yaitu Kepala Dinas, informannya yaitu kepala bidang persandian dan pegawai staff persandian Kabupaten Simeulue.Teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Diskominsa dalam sosialisasi keamanan siber sebagai sumber di Bidang Persandian memiliki tugas dalam melakukan kegiatan keamanan siber dengan melakukan sosialisasi secara langsung. Diskominsa menyampaikan pesan dengan menggunakan media website,serta memberikan himbauan dan penjelasan langsung kepada perwakilan seluruh instansi agar mengetahui betapa pentingnya menjaga keamanan siber agar tidak terjadinya pembocoran data penting,dalam pelaksanaan kegiatan ini menimbulkan effect (dampak) jika tidak ada pemahaman sama sekali tentang keamanan siber maka dengan mudah terjadinya pembobolan data-data penting disetiap kantor (instansi) tersebut eamanan siber","PeriodicalId":138026,"journal":{"name":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","volume":"68 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140498855","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-23DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1125
Milenia Ramadhani, B. H. Cipto Handoyo, Syukron Abdul Kadir
Yogyakarta secara historis mempunyai arti penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Hubungan Yogyakarta sebagai kerajaan merdeka dengan Indonesia dimasa awal kemerdekaanya menjadi asal-usul yang berbeda dengan daerah lain sehingga Yogyakarta menjadi layak ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan di syahkanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka secara resmi Indonesia mengakui keistimewaan Yogyakarta. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks kearifan lokal. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kajian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dilengkapi dengan studi pustaka yang relevan. Analisis dilakukan dengan kualitatif berdasarkan norma yuridis yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan proses dan dinamika perjuangan pengakuan keistimewaan DIY sangat panjang dan berliku sampai disyahkanya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perdebatan dan Tarik ulur terjadi pada pembahasan pengisian jabatan dan pertanahan. UU Keistimewaan DIY merupakan pengakuan kearifan lokal karena terkait pelaksanaan demokrasi yang asimetris. Aspek-aspek penting dalam keistimewaan ada 5 bidang yaitu pengisian jabatan gubernur dan wakil, pemerintahan DIY, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. DIY mampu membuat Perda-Perda Istimewa (Perdais) sesuai amanat UU, dimana paling tidak terdapat 7 Perda keistimewaan.
{"title":"Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konteks Kearifan Lokal","authors":"Milenia Ramadhani, B. H. Cipto Handoyo, Syukron Abdul Kadir","doi":"10.59141/comserva.v3i09.1125","DOIUrl":"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1125","url":null,"abstract":"Yogyakarta secara historis mempunyai arti penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Hubungan Yogyakarta sebagai kerajaan merdeka dengan Indonesia dimasa awal kemerdekaanya menjadi asal-usul yang berbeda dengan daerah lain sehingga Yogyakarta menjadi layak ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan di syahkanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka secara resmi Indonesia mengakui keistimewaan Yogyakarta. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks kearifan lokal. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kajian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dilengkapi dengan studi pustaka yang relevan. Analisis dilakukan dengan kualitatif berdasarkan norma yuridis yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan proses dan dinamika perjuangan pengakuan keistimewaan DIY sangat panjang dan berliku sampai disyahkanya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perdebatan dan Tarik ulur terjadi pada pembahasan pengisian jabatan dan pertanahan. UU Keistimewaan DIY merupakan pengakuan kearifan lokal karena terkait pelaksanaan demokrasi yang asimetris. Aspek-aspek penting dalam keistimewaan ada 5 bidang yaitu pengisian jabatan gubernur dan wakil, pemerintahan DIY, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. DIY mampu membuat Perda-Perda Istimewa (Perdais) sesuai amanat UU, dimana paling tidak terdapat 7 Perda keistimewaan. \u0000 ","PeriodicalId":138026,"journal":{"name":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","volume":"66 1-2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140498266","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-23DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1160
Tegar Putra Munggaran
Rapat pleno Badan Legislatif DPR RI yang memutuskan bahwa RUU BUMN menjadi RUU uuslan inisiatif. Hal yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut adalah peralihan wewenang BUMN dalam beberapa keputusan penting menjadi wewenang DPR. Maka, melihat dari Undang-Undang yang tercantum dalam RUU BUMN, terdapat beberapa hal yang benar-benar terlihat signifikan seperti penambahan wewenang DPR yang melebihi fungsinya karena meluas pada ranah pelaksanaan. Adanya upaya pembatasan privatisasi BUMN dan hal tersbeut melenceng dari tujuan utama BUMN. Dengan besarnya kewenangan DPR tersebut dapat dikatakan terdapat perubahan ekstrem dalam penyelenggaraan BUMN. Sebab, kewenangan pengawasan dan pengelolaan BUMN saat ini lebih didominasi pemerintah Namun, apa yang diusulkan dalam RUU BUMN juga memiliki nilai positif, di mana diperkirakan pendapatan negara akan meningkat. Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana berfokus pada fungsi DPR dan tujuan utama BUMN untuk melihat kesesuain antara fungsi DPR dan tujuan BUMN.
{"title":"Upaya Pembatasan Privatisasi BUMN melalui RUU BUMN","authors":"Tegar Putra Munggaran","doi":"10.59141/comserva.v3i09.1160","DOIUrl":"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1160","url":null,"abstract":"Rapat pleno Badan Legislatif DPR RI yang memutuskan bahwa RUU BUMN menjadi RUU uuslan inisiatif. Hal yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut adalah peralihan wewenang BUMN dalam beberapa keputusan penting menjadi wewenang DPR. Maka, melihat dari Undang-Undang yang tercantum dalam RUU BUMN, terdapat beberapa hal yang benar-benar terlihat signifikan seperti penambahan wewenang DPR yang melebihi fungsinya karena meluas pada ranah pelaksanaan. Adanya upaya pembatasan privatisasi BUMN dan hal tersbeut melenceng dari tujuan utama BUMN. Dengan besarnya kewenangan DPR tersebut dapat dikatakan terdapat perubahan ekstrem dalam penyelenggaraan BUMN. Sebab, kewenangan pengawasan dan pengelolaan BUMN saat ini lebih didominasi pemerintah Namun, apa yang diusulkan dalam RUU BUMN juga memiliki nilai positif, di mana diperkirakan pendapatan negara akan meningkat. Jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana berfokus pada fungsi DPR dan tujuan utama BUMN untuk melihat kesesuain antara fungsi DPR dan tujuan BUMN.","PeriodicalId":138026,"journal":{"name":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","volume":"104 16","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139605754","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-23DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1144
S. Suryono, Ani Yumarni, Rizal Syamsul Ma’arif
Pada umumnya, setiap orang ingin menikah dengan pasangan yang seagama agar mereka dapat membangun dan mendidik keluarga dengan agama yang sama. Namun, faktanya, perkawinan antara agama berbeda sering terjadi di masyarkat karena interaksi dan pergaulan antar manusia yang tidak terbatas, terutama karena Indonesia adalah negara yang majemuk yang memiliki banyak penganut agama. Dalam Pasal 28B Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini dapat berarti bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama bukan berlainan. Namun, beberapa hakim di pengadilan negeri mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Dalam Putusan Mahamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak perkawinan beda agama, dan Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi hakim dalam mengadili kasus permohonan pencatatan perkawinan antar orang yang berbeda agama.
{"title":"Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023","authors":"S. Suryono, Ani Yumarni, Rizal Syamsul Ma’arif","doi":"10.59141/comserva.v3i09.1144","DOIUrl":"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1144","url":null,"abstract":"Pada umumnya, setiap orang ingin menikah dengan pasangan yang seagama agar mereka dapat membangun dan mendidik keluarga dengan agama yang sama. Namun, faktanya, perkawinan antara agama berbeda sering terjadi di masyarkat karena interaksi dan pergaulan antar manusia yang tidak terbatas, terutama karena Indonesia adalah negara yang majemuk yang memiliki banyak penganut agama. Dalam Pasal 28B Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini dapat berarti bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama bukan berlainan. Namun, beberapa hakim di pengadilan negeri mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Dalam Putusan Mahamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak perkawinan beda agama, dan Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi hakim dalam mengadili kasus permohonan pencatatan perkawinan antar orang yang berbeda agama.","PeriodicalId":138026,"journal":{"name":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","volume":"26 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140499114","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-23DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1146
A. Aulia, M. Amirulloh, S. Sudaryat
Rahasia Dagang atau bisnisnya sangat rentan mengalami risiko terjadinya pembocoran atau pencurian terhadap antara lain resep makanan maupun minuman sebagaimana yang telah disepakati untuk tidak boleh dibocorkan. Dari uraian ini sebagai latar belakang masalah diidentifikasi masalah untuk dijadikan kajian secara yuridis yakni terkait perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukumnya ditinjau menurut Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini meneliti atau membahas perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba (franchise). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Mengingat pentingnya perlindungan Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan Rahasia Dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Selanjutnya dalam penelitian ini juga untuk mengkaji tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran Rahasia Dagang dalam usaha waralaba. Hasil penelitian atau kajian ini menunjukkan bahwa Rahasia Dagang dalam usaha di bidang makanan dan minuman mendapatkan perlindungan yang resepnya tidak boleh diketahui oleh umum tanpa adanya perjanjian lisensi didalamnya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam Upaya penegakan hukum dan atau sanksi hukum bagi pihak yang telah membocorkan Rahasia Dagang adalah dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
{"title":"Kajian Yuridis Atas Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan Waralaba Terkenal yang Membocorkan Resep Rahasia Perusahaan","authors":"A. Aulia, M. Amirulloh, S. Sudaryat","doi":"10.59141/comserva.v3i09.1146","DOIUrl":"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1146","url":null,"abstract":"Rahasia Dagang atau bisnisnya sangat rentan mengalami risiko terjadinya pembocoran atau pencurian terhadap antara lain resep makanan maupun minuman sebagaimana yang telah disepakati untuk tidak boleh dibocorkan. Dari uraian ini sebagai latar belakang masalah diidentifikasi masalah untuk dijadikan kajian secara yuridis yakni terkait perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukumnya ditinjau menurut Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini meneliti atau membahas perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba (franchise). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Mengingat pentingnya perlindungan Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan Rahasia Dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Selanjutnya dalam penelitian ini juga untuk mengkaji tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran Rahasia Dagang dalam usaha waralaba. Hasil penelitian atau kajian ini menunjukkan bahwa Rahasia Dagang dalam usaha di bidang makanan dan minuman mendapatkan perlindungan yang resepnya tidak boleh diketahui oleh umum tanpa adanya perjanjian lisensi didalamnya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam Upaya penegakan hukum dan atau sanksi hukum bagi pihak yang telah membocorkan Rahasia Dagang adalah dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.","PeriodicalId":138026,"journal":{"name":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","volume":"60 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140498718","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-23DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1153
Krisye M. Saogo, Yusra Yusra, Suparno Suparno
Ikan tongkol asap yang diproduksi oleh masyarakat daerah Dusun Berkat di oleh secara tradisional dengan pengasapan panas secara terbuka. Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik sensori, kimia dan mikrobiologi ikan tongkol asap yang diolah 3 pengolah rumah tangga ikan asap di Dusun Berkat Desa Tuapejat Kabupaten Kepualaun Mentawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji sensori analisis proksimat, uji ALT dan analis kapang yang akan dianalisis secara deskriptif kuantitaif. Sedangkan analisis pengolahan ikan asap akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini di ketahui uji sensori ikan tongkol asap (kenampakan, bau, rasa dan tekstur) memiliki nilai yang sesuai dengan SNI 2725:2013. Kadar air ikan tongkol asap pada penelitian ini tertinggi 59.29 % dan terendah 55.59 %. Kadar protein ikan asap tongkol tertinggi adalah 30.04 % dan terendah adalah 27.18 %. Hasil Total bakteri dan kapang ikan tongkol asap daerah Dusun Berkat melebihi batas syarat dari SNI 2725:2013. Pengolahan ikan asap pada penelitian ini masih bersifat tradisional.
{"title":"Analisis, Sensori, Kimia, Mikrobiologi Ikan Tongkol Asap Dusun Berkat Kabupaten Kepulauan Mentawai","authors":"Krisye M. Saogo, Yusra Yusra, Suparno Suparno","doi":"10.59141/comserva.v3i09.1153","DOIUrl":"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1153","url":null,"abstract":"Ikan tongkol asap yang diproduksi oleh masyarakat daerah Dusun Berkat di oleh secara tradisional dengan pengasapan panas secara terbuka. Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik sensori, kimia dan mikrobiologi ikan tongkol asap yang diolah 3 pengolah rumah tangga ikan asap di Dusun Berkat Desa Tuapejat Kabupaten Kepualaun Mentawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji sensori analisis proksimat, uji ALT dan analis kapang yang akan dianalisis secara deskriptif kuantitaif. Sedangkan analisis pengolahan ikan asap akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini di ketahui uji sensori ikan tongkol asap (kenampakan, bau, rasa dan tekstur) memiliki nilai yang sesuai dengan SNI 2725:2013. Kadar air ikan tongkol asap pada penelitian ini tertinggi 59.29 % dan terendah 55.59 %. Kadar protein ikan asap tongkol tertinggi adalah 30.04 % dan terendah adalah 27.18 %. Hasil Total bakteri dan kapang ikan tongkol asap daerah Dusun Berkat melebihi batas syarat dari SNI 2725:2013. Pengolahan ikan asap pada penelitian ini masih bersifat tradisional.","PeriodicalId":138026,"journal":{"name":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","volume":"69 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140498845","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-23DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1138
Marlinda Marlinda, Z. Zulkifli, O. Oktavianti
Kinerja guru merupakan capaian kerja dan perilaku kerja guru dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Pencapaian kinerja guru yang tinggi dapat di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif, motivasi yang tinggi, disiplin kerja yang tinggi, dan lingkungan kerja yang kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, komunikasi, motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru secara parsial dan simultan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh guru tetap MI Daarul Ishlah Kota Batam sebanyak 40 orang. Penarikan sampel menggunakan teknik sampling sensus sebanyak 40 orang guru. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan analisis statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan gaya kepemmpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, disiplin keja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, dan secara simultan gaya kepemimpinan, komunikasi, motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru.
{"title":"Pengaruh Gaya Kepemimpinan Komunikasi Motivasi Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru","authors":"Marlinda Marlinda, Z. Zulkifli, O. Oktavianti","doi":"10.59141/comserva.v3i09.1138","DOIUrl":"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1138","url":null,"abstract":"Kinerja guru merupakan capaian kerja dan perilaku kerja guru dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Pencapaian kinerja guru yang tinggi dapat di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif, motivasi yang tinggi, disiplin kerja yang tinggi, dan lingkungan kerja yang kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, komunikasi, motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru secara parsial dan simultan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh guru tetap MI Daarul Ishlah Kota Batam sebanyak 40 orang. Penarikan sampel menggunakan teknik sampling sensus sebanyak 40 orang guru. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan analisis statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan gaya kepemmpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, disiplin keja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, dan secara simultan gaya kepemimpinan, komunikasi, motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru.","PeriodicalId":138026,"journal":{"name":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","volume":"26 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140499110","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-23DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1149
Lie Amat, Hudi Yusuf
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum nasional. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Analisis mendalam terhadap putusan ini mencakup aspek-aspek krusial seperti argumen hukum yang digunakan, pertimbangan hakim, dan implikasi lebih luasnya terhadap sistem hukum nasional. Studi ini membedah argumen-argumen kunci yang diajukan dalam proses peradilan dan menjelaskan bagaimana Mahkamah Agung mencapai keputusan akhirnya. Selain itu, analisis memusatkan perhatian pada dampak keputusan tersebut terhadap interpretasi dan penerapan hukum nasional, dengan menyoroti potensi perubahan atau konsekuensi dalam penegakan hukum di tingkat nasional. Dengan memahami esensi putusan Mahkamah Agung ini, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang evolusi hukum nasional. Implikasi praktis dari putusan ini juga dibahas, menyoroti peran penting Mahkamah Agung sebagai pilar sistem peradilan dalam konteks hukum Indonesia. Kesimpulan ditarik untuk menyoroti signifikansi putusan ini dalam kerangka hukum nasional serta potensi dampaknya pada masa depan.
{"title":"Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst: dalam Konteks Hukum Nasional","authors":"Lie Amat, Hudi Yusuf","doi":"10.59141/comserva.v3i09.1149","DOIUrl":"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1149","url":null,"abstract":"Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum nasional. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Analisis mendalam terhadap putusan ini mencakup aspek-aspek krusial seperti argumen hukum yang digunakan, pertimbangan hakim, dan implikasi lebih luasnya terhadap sistem hukum nasional. Studi ini membedah argumen-argumen kunci yang diajukan dalam proses peradilan dan menjelaskan bagaimana Mahkamah Agung mencapai keputusan akhirnya. Selain itu, analisis memusatkan perhatian pada dampak keputusan tersebut terhadap interpretasi dan penerapan hukum nasional, dengan menyoroti potensi perubahan atau konsekuensi dalam penegakan hukum di tingkat nasional. Dengan memahami esensi putusan Mahkamah Agung ini, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang evolusi hukum nasional. Implikasi praktis dari putusan ini juga dibahas, menyoroti peran penting Mahkamah Agung sebagai pilar sistem peradilan dalam konteks hukum Indonesia. Kesimpulan ditarik untuk menyoroti signifikansi putusan ini dalam kerangka hukum nasional serta potensi dampaknya pada masa depan.","PeriodicalId":138026,"journal":{"name":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","volume":"33 3-4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140498596","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-14DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1155
Antonius Julio Lewa Djo, Nikson Tameno, Novi Theresia Kiak
Perkembangan teknologi informasi telah merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat Indonesia mulai dari pedesaan sampai ke perkotaan termsuk penggunaan transaksi pembayaran dengan QRIS semakin banyak diminati. Hal ini terlihat dari transaksi yang semakin meningkat pesat hingga saat ini, menurut data Bank Indonesia tahun 2022, Bank Indonesia (BI) mencatat, total volume transaksi QRIS sejak awal tahun hingga September 2022 mencapai 281,7 juta kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penggunaan QRIS sebagai alat transaksi UMKM di kota Bajawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya QRIS sangat membantu para pelaku UMKM yang ada di Kota Bajawa. QRIS yang diberikan dari Bank NTT dan Bank BRi sangat membantu para pelaku UMKM terutama dalam pembukuan, hal lainnya yang sangat membantu yaitu mempermudah transkasi, cepat dan aman serta meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM. Namun terdapat beberapa kendala yang dialami oleh para pelaku sehingga menghambat proses transaksi seperti jaringan internet yang kurang stabil dan adanya biaya potongan dari bank sebesar 0,5% yang diberlakukan kepada para pelaku UMKM di Kota Bajawa.
{"title":"Analisis Persepsi Penggunaan Qris (Quick Response Indonesia Standard) Sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Bajawaj","authors":"Antonius Julio Lewa Djo, Nikson Tameno, Novi Theresia Kiak","doi":"10.59141/comserva.v3i09.1155","DOIUrl":"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1155","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi informasi telah merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat Indonesia mulai dari pedesaan sampai ke perkotaan termsuk penggunaan transaksi pembayaran dengan QRIS semakin banyak diminati. Hal ini terlihat dari transaksi yang semakin meningkat pesat hingga saat ini, menurut data Bank Indonesia tahun 2022, Bank Indonesia (BI) mencatat, total volume transaksi QRIS sejak awal tahun hingga September 2022 mencapai 281,7 juta kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penggunaan QRIS sebagai alat transaksi UMKM di kota Bajawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya QRIS sangat membantu para pelaku UMKM yang ada di Kota Bajawa. QRIS yang diberikan dari Bank NTT dan Bank BRi sangat membantu para pelaku UMKM terutama dalam pembukuan, hal lainnya yang sangat membantu yaitu mempermudah transkasi, cepat dan aman serta meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM. Namun terdapat beberapa kendala yang dialami oleh para pelaku sehingga menghambat proses transaksi seperti jaringan internet yang kurang stabil dan adanya biaya potongan dari bank sebesar 0,5% yang diberlakukan kepada para pelaku UMKM di Kota Bajawa.","PeriodicalId":138026,"journal":{"name":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","volume":"99 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139530242","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-01-14DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1154
Maria Virginia Gabriela Muki
Program BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Telah dilakukan penelitian pada sekolah SMPK Santo Yoseph Noelbaki. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, Guru. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang berdasarkan pada data realisasi dana bantuan operasional sekolah. Hasil analisis yaitu: 1) pengelolaan dana BOS diawali dengan penyusunan RKAS yang dilaksanakan dengan rapat antara kepala sekolah, bendahara, guru dan komite, 2) pelaksanaan dana BOS sudah menenuhi standar dan sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2022, 3) pelaporan dana BOS dibuat setiap tahap dan akhir periode dana BOS untuk dilaporkan ke Tim BOS Kabupaten dan Kementrian yang dikirim lewat email, 4) faktor yang menghambat pengelolaan yaitu keterlambatan penyaluran dana BOS dari pihak pusat ke sekolah, 5) upaya yang dilakukan sekolah dalam menangani hambatan yang terjadi ialah dengan memaksimalkan dana kepada kebutuhan yang paling penting seperti pengadaan buku pelajaran siswa, pembelian alat tulis kantor, dan gaji guru. Temuan studi kasus ini dapat dianggap penting bagi sekolah dan masyarakat sebagai pengawasan pengelolaan keuangan sekolah yang memungkinkan penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan sekolah.
{"title":"Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPK Santo Yoseph Noelbaki","authors":"Maria Virginia Gabriela Muki","doi":"10.59141/comserva.v3i09.1154","DOIUrl":"https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1154","url":null,"abstract":"Program BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Telah dilakukan penelitian pada sekolah SMPK Santo Yoseph Noelbaki. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, Guru. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang berdasarkan pada data realisasi dana bantuan operasional sekolah. Hasil analisis yaitu: 1) pengelolaan dana BOS diawali dengan penyusunan RKAS yang dilaksanakan dengan rapat antara kepala sekolah, bendahara, guru dan komite, 2) pelaksanaan dana BOS sudah menenuhi standar dan sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2022, 3) pelaporan dana BOS dibuat setiap tahap dan akhir periode dana BOS untuk dilaporkan ke Tim BOS Kabupaten dan Kementrian yang dikirim lewat email, 4) faktor yang menghambat pengelolaan yaitu keterlambatan penyaluran dana BOS dari pihak pusat ke sekolah, 5) upaya yang dilakukan sekolah dalam menangani hambatan yang terjadi ialah dengan memaksimalkan dana kepada kebutuhan yang paling penting seperti pengadaan buku pelajaran siswa, pembelian alat tulis kantor, dan gaji guru. Temuan studi kasus ini dapat dianggap penting bagi sekolah dan masyarakat sebagai pengawasan pengelolaan keuangan sekolah yang memungkinkan penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan sekolah.","PeriodicalId":138026,"journal":{"name":"COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat","volume":"46 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139530900","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：