korban kekerasan, baik di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis, kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikologisnya. Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang mewakili Propinsi Riau menerima penghargaan sebagai kabupaten Layak Anak. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak di Kabupaten Siak adalah, Melakukan penyuluhan anti kekerasan terhadap anak pada masyarakat, Melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah diseluruh Kabupaten Siak, Melakukan konsolidasi serta koordinasi permasalahan kasus perempuan dan anak dengan UPT P2TP2A Provinsi Riau, serta Melakukan pengawasan secara bertahap terhadap kasus-kasus yang sudah diberikan pendampingan sehingga korban benar-benar pulih dari kekerasan yang dialaminya. Hambatan atau kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Siak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pada anak adalah, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Profesional, Korban dan/atau Keluarga yang Tidak Melapor, Kurangnya anggaran dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak.
{"title":"Optimalisasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak","authors":"Elmayanti Elmayanti, M. A. Rauf","doi":"10.30652/RLJ.V4I2.7855","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I2.7855","url":null,"abstract":"korban kekerasan, baik di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan secara fisik dan secara psikis. Baik kekerasan secara fisik ataupun secara psikis, kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikologisnya. Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang mewakili Propinsi Riau menerima penghargaan sebagai kabupaten Layak Anak. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan pada anak di Kabupaten Siak adalah, Melakukan penyuluhan anti kekerasan terhadap anak pada masyarakat, Melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah diseluruh Kabupaten Siak, Melakukan konsolidasi serta koordinasi permasalahan kasus perempuan dan anak dengan UPT P2TP2A Provinsi Riau, serta Melakukan pengawasan secara bertahap terhadap kasus-kasus yang sudah diberikan pendampingan sehingga korban benar-benar pulih dari kekerasan yang dialaminya. Hambatan atau kendala yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Siak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pada anak adalah, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Profesional, Korban dan/atau Keluarga yang Tidak Melapor, Kurangnya anggaran dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan pada anak.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"175 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133130636","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to find out about how the monopoly activities including how the implementation of a tying agreement conducted by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as a SOE in the perspective of Competition Law. This study is conducted by analyzing the consideration of judges as stated in the Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 302 K/Pdt. Sus-KPPU/2014 and North Jakarta District Court Decision No. 1/Pdt/KPPU/2015/PN Jkt.Utr. The results of this study indicate that the monopoly activities conducted by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in its concession area are a monopoly by law as stated in Article 50 a Law Number 5 Year 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition because the monopoly activity referes to Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping which regulates that to conduct commercial activities at the port needs a concession agreement that given by the port operator. The implementation of a tying agreement made by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is not against the Law Number 5 Year 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition because if a rule of reason approach is used in the case, then the positive impact resulting from the implementation of tying agreement is greater that the negative impact. Keywords: Tying Agreement, Monopoly, State Owned Enterprise, Port, Business Competition
本研究旨在从竞争法的角度了解PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)作为国有企业所进行的垄断活动，包括如何实施捆绑协议。本研究是通过分析印度尼西亚共和国最高法院第302 K/Pdt号决定中所述法官的审议情况来进行的。su -KPPU/2014和北雅加达地方法院第1号判决/Pdt/KPPU/2015/PN Jkt.Utr。本研究的结果表明，PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)在其特许区域进行的垄断活动是法律上的垄断，如1999年第5号法律第50条所述，关于禁止垄断行为和不正当商业竞争，因为垄断活动指的是2008年第17号关于航运的法律，该法律规定在港口进行商业活动需要港口给出的特许协议操作符。执行由PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)制定的捆绑协议并不违反1999年第5号关于禁止垄断行为和不正当商业竞争的法律，因为如果在案件中使用理性规则方法，那么实施捆绑协议所产生的积极影响大于负面影响。关键词:捆绑协议，垄断，国有企业，港口，商业竞争
{"title":"Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha","authors":"Kahfiarsyad Julyan Elevenday","doi":"10.30652/RLJ.V4I2.7847","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I2.7847","url":null,"abstract":"This study aims to find out about how the monopoly activities including how the implementation of a tying agreement conducted by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as a SOE in the perspective of Competition Law. This study is conducted by analyzing the consideration of judges as stated in the Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 302 K/Pdt. Sus-KPPU/2014 and North Jakarta District Court Decision No. 1/Pdt/KPPU/2015/PN Jkt.Utr. The results of this study indicate that the monopoly activities conducted by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in its concession area are a monopoly by law as stated in Article 50 a Law Number 5 Year 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition because the monopoly activity referes to Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping which regulates that to conduct commercial activities at the port needs a concession agreement that given by the port operator. The implementation of a tying agreement made by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is not against the Law Number 5 Year 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition because if a rule of reason approach is used in the case, then the positive impact resulting from the implementation of tying agreement is greater that the negative impact. Keywords: Tying Agreement, Monopoly, State Owned Enterprise, Port, Business Competition","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125248386","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Solusi menangkal penyebaran Covid-19 adalah tidak berkumpul di tempat ramai dan padat. Solusi ini dapat dijalankan kepada orang-orang yang bebas, tapi tidak dengan tahanan dan narapidana. Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan ruang gerak mereka sangat terbatas dikarenakan Lapas di Indonesia dapat dikatakan over kapasitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkanlah sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan yaitu Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, akan tetapi peraturan tersebut dinilai tidak efektif jika diterapkan di Indonesia dikarenakan narapidana yang dibebaskan dalam situasi Pandemi Covid-19 membuat keadaan semakin mencekam, dikarenakan narapidana mengulah dengan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan ( Library Research ). Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemic seperti sekarang ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan. kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia Namun melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut, dan mengakibatkan para narapidana melakukan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan hidup nya sebagai manusia
{"title":"PEMBEBASAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERMENKUMHAM RI NOMOR 10 TAHUN 2020 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI INDONESIA","authors":"Fitria Ramadhani Siregar","doi":"10.30652/RLJ.V4I2.7844","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I2.7844","url":null,"abstract":"Abstrak Solusi menangkal penyebaran Covid-19 adalah tidak berkumpul di tempat ramai dan padat. Solusi ini dapat dijalankan kepada orang-orang yang bebas, tapi tidak dengan tahanan dan narapidana. Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan ruang gerak mereka sangat terbatas dikarenakan Lapas di Indonesia dapat dikatakan over kapasitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkanlah sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan yaitu Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, akan tetapi peraturan tersebut dinilai tidak efektif jika diterapkan di Indonesia dikarenakan narapidana yang dibebaskan dalam situasi Pandemi Covid-19 membuat keadaan semakin mencekam, dikarenakan narapidana mengulah dengan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan ( Library Research ). Kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemic seperti sekarang ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan. kebijakan memberikan asimilasi dan integrasi pada warga binaan di lapas serta rutan juga dilakukan atas rekomendasi PBB untuk seluruh dunia Namun melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaan hal tersebut, dan mengakibatkan para narapidana melakukan kejahatan-kejahatan baru demi kelangsungan hidup nya sebagai manusia","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114718213","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The development of technology and information led to new innovations related to the model in the trading system, namely Online Buying and Selling. The world economy and current international trade competition can have negative implications for consumer protection in online trading in Indonesia. The research method uses a descriptive qualitative approach that is by understanding various concepts found in the research process, research techniques using content analysis and library research. This research aims to find out how legal protection for victims of online buying and selling scams in Indonesia.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BАGI KORBАN TINDАK PIDАNА PENIPUАN JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA","authors":"Dea Larissa Dea Larissa Deah","doi":"10.30652/RLJ.V4I2.7853","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I2.7853","url":null,"abstract":"The development of technology and information led to new innovations related to the model in the trading system, namely Online Buying and Selling. The world economy and current international trade competition can have negative implications for consumer protection in online trading in Indonesia. The research method uses a descriptive qualitative approach that is by understanding various concepts found in the research process, research techniques using content analysis and library research. This research aims to find out how legal protection for victims of online buying and selling scams in Indonesia.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125584138","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Efektivitas peraturan berkaitan langsung dengan keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi. Apalagi jika hal tersebut berkenaan dengan peraturan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk membaca strategi penerapan peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMNag oleh Pemerintahan Nagari Limo Kaum dan peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2017 tentang BUMNag oleh Pemerintah Nagari Pasie Laweh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilakukan di Nagari Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yang bersifat deskriptif–analisis. Hasil penelitian menemukan bahwa Peraturan Nagari tentang BUMNag yang dibuat oleh Pemerintahan Nagari Limo Kaum tidak berjalan dikarenakan pengurus tidak satu visi dan misi dalam menjalankan BUMNag.
{"title":"EFEKTIFITAS PERATURAN NAGARI TENTANG BADAN USAHA MILIK NAGARI (STUDI NAGARI LIMA KAUM DAN NAGARI PASIR LAWEH)","authors":"Sa’adatul Maghfira","doi":"10.30652/RLJ.V4I2.7843","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I2.7843","url":null,"abstract":"Efektivitas peraturan berkaitan langsung dengan keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi. Apalagi jika hal tersebut berkenaan dengan peraturan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk membaca strategi penerapan peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMNag oleh Pemerintahan Nagari Limo Kaum dan peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2017 tentang BUMNag oleh Pemerintah Nagari Pasie Laweh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilakukan di Nagari Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yang bersifat deskriptif–analisis. Hasil penelitian menemukan bahwa Peraturan Nagari tentang BUMNag yang dibuat oleh Pemerintahan Nagari Limo Kaum tidak berjalan dikarenakan pengurus tidak satu visi dan misi dalam menjalankan BUMNag.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"124 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133433563","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Not long ago, the Constitutional Court issued a decision in a judicial review case on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. The articles petitioned for review in the case are Article 15 paragraph (2) and (3) of the Fiduciary Guarantee Law which regulates the executorial power of fiduciary certificates and execution parates. This paper discusses the legal strength of fiduciary guarantees after the Constitutional Court decision Number 18 / PUU-XVII-2019 concerning Fiduciary Guarantee. The research method is normative legal research, especially research using the criteria for the level of legal synchronization, the researcher collects data consisting of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is literature review. The data analysis was done qualitatively and draw conclusions from the writer using deductive thinking method. The conclusion is that the Constitutional Court Decision Number 18 of 2019 will have little or more implications for the auction business process conducted by KPKNL. This is because Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Law, according to the Constitutional Court Decision Number 18 of 2019, are fundamental norms. Ideally, the execution of fiduciary collateral is through an auction which can only be carried out by KPKNL. The author's suggestion needs supervision by the fiduciary recipient of fiduciary collateral controlled by the debtor. So that the weaknesses in the implementation of legal protection for creditors in a peace agreement are caused by, among others, regulations that give creditors a weak position.
{"title":"LEGAL STRENGTH OF FIDUSIA POST-DECISION COURT DECISION NUMBER 18/PUU-XVII-2019 ABOUT FIDUSIAN GUARANTEE","authors":"I. Saputra","doi":"10.30652/RLJ.V4I2.7845","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I2.7845","url":null,"abstract":"Not long ago, the Constitutional Court issued a decision in a judicial review case on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. The articles petitioned for review in the case are Article 15 paragraph (2) and (3) of the Fiduciary Guarantee Law which regulates the executorial power of fiduciary certificates and execution parates. This paper discusses the legal strength of fiduciary guarantees after the Constitutional Court decision Number 18 / PUU-XVII-2019 concerning Fiduciary Guarantee. The research method is normative legal research, especially research using the criteria for the level of legal synchronization, the researcher collects data consisting of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is literature review. The data analysis was done qualitatively and draw conclusions from the writer using deductive thinking method. The conclusion is that the Constitutional Court Decision Number 18 of 2019 will have little or more implications for the auction business process conducted by KPKNL. This is because Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Law, according to the Constitutional Court Decision Number 18 of 2019, are fundamental norms. Ideally, the execution of fiduciary collateral is through an auction which can only be carried out by KPKNL. The author's suggestion needs supervision by the fiduciary recipient of fiduciary collateral controlled by the debtor. So that the weaknesses in the implementation of legal protection for creditors in a peace agreement are caused by, among others, regulations that give creditors a weak position.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"118 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133764066","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang Merger dan Akuisisi dalam Peraturan Persaingan Usaha khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau biasa dikenal UU Persaingan Usaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pun juga dalam hal ini kaitannya dengan peraturan tersebut apakah perusahaan asing yang melakukan merger atau pengambilalihan terhadap perusahaan asing yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia wajib memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
{"title":"URGENSI PEMBERITAHUAN MERGER DAN AKUISISI PERUSAHAAN ASING DALAM PERATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA","authors":"Adwitiya Priyotama","doi":"10.30652/RLJ.V4I2.7842","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I2.7842","url":null,"abstract":"Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang Merger dan Akuisisi dalam Peraturan Persaingan Usaha khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau biasa dikenal UU Persaingan Usaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pun juga dalam hal ini kaitannya dengan peraturan tersebut apakah perusahaan asing yang melakukan merger atau pengambilalihan terhadap perusahaan asing yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia wajib memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121799846","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstractVarious problems related to corrupt practices. Corruption is not new and has nothing to do with halal and haram law, it has been around for a long time and made successful adjustments to every change of rules in this country. The type of research used is normative legal research (library research). The purpose of this research is to find out the principles, norms of laws and regulations, court decisions and doctrines in assessing corruption. Corruption is categorized as a systemic crime that must be eradicated systematically, the problem of corruption includes legal substance, legal structure, and legal culture Keyword : the field of law, Corruption, legal structure, legal substance, legal culture AbstrakBerbagai masalah yang berkaitan dengan praktik korupsi. Korupsi bukanlah hal baru dan tidak ada hubungannya dengan hukum halal dan haram, sudah ada sejak lama dan membuat penyesuaian berhasil setiap perubahan aturan di negara ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (library research). Tujuan penelitian adalah mengetahui asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin dalam menilai korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan sistemik yang harus diberantas secara sistematis, masalah korupsi termasuk substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum Kata Kunci: bidang hukum, Korupsi, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum.
与腐败行为有关的各种问题。腐败并不新鲜，与清真和haram法律无关，它已经存在了很长时间，并且成功地调整了这个国家的每一次规则变化。所使用的研究类型是规范法律研究(图书馆研究)。本研究的目的是找出评估腐败的原则、法律法规规范、法院判决和理论。腐败被归类为必须系统根除的系统性犯罪，腐败问题包括法律实体、法律结构和法律文化;关键词:法律领域;腐败;法律结构;法律实体;Korupsi bukanlah hal baru dan tidak ada hubungannya dengan hukum halal dan haram, sudah ada sejak lama dan成员penyesaian berhasil setiap perubahan turan di negara ini。图书馆研究[j]。图juan penelitian adalah mengetahui asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin dalam menilai korupsi。Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan sistemik yang harus diberantas secara sistematis, masalah Korupsi termasuk substance hukum, structur hukum, dan budaya hukum Kata Kunci: bidang hukum, Korupsi, structur hukum, substance hukum, budaya hukum。
{"title":"REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI WUJUD PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA","authors":"Vivi Arfiani Siregar, Indra Mukhlis","doi":"10.30652/RLJ.V4I1.7828","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I1.7828","url":null,"abstract":"AbstractVarious problems related to corrupt practices. Corruption is not new and has nothing to do with halal and haram law, it has been around for a long time and made successful adjustments to every change of rules in this country. The type of research used is normative legal research (library research). The purpose of this research is to find out the principles, norms of laws and regulations, court decisions and doctrines in assessing corruption. Corruption is categorized as a systemic crime that must be eradicated systematically, the problem of corruption includes legal substance, legal structure, and legal culture Keyword : the field of law, Corruption, legal structure, legal substance, legal culture AbstrakBerbagai masalah yang berkaitan dengan praktik korupsi. Korupsi bukanlah hal baru dan tidak ada hubungannya dengan hukum halal dan haram, sudah ada sejak lama dan membuat penyesuaian berhasil setiap perubahan aturan di negara ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (library research). Tujuan penelitian adalah mengetahui asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin dalam menilai korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan sistemik yang harus diberantas secara sistematis, masalah korupsi termasuk substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum Kata Kunci: bidang hukum, Korupsi, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116076047","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Atruan CRS atau SR yang diterapkan diluar negeri, bernama Tanggungjawab Sosial Lingkungan (TJSL) di Indonesia. Begitupun tentang kaedah hukumnya. Terdapat perbedaan signifikan antara Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) di Indonesia yang menyediakan standar pedoman bersifat kewajiban pada beberapa undang-undang, sedangkan di negara lain yang diadopsi dalam ISO 26000 untuk Social Responsibility (SR) menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela. Pada penelitian ini akan menganalisa masyarakat sasaran sebagai objek hukum penerima TJSL, kemudian akan dikemukakan pembaharuan hukum guna mendapatkan substansi regulasi yang mempu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Pendekatan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan metode penelitian kulitatif dengan analisa dokumen serta wawancara. Pada permasalahan dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelompok masyarakat sasaran sebagai penerima objek TJSL. Sehingga hal tersebut tumpang-tindih dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga guna menjamin kepastian hukum dan keadilan direkomendasikan agar dilakukan upaya pembaharuan hukum dengan tidak menyertakan karyawan sebagai penerima objek TJSL.Kata Kunci: Masyarakat Sasaran, Objek TJSL. AbstractCRS or SR rules that are applied abroad, are called Environmental Social Responsibility (TJSL) in Indonesia. Likewise about the legal method. There is a significant difference between Environmental Social Responsibility (TJSL) in Indonesia which provides a standard guideline that is mandatory in some laws, whereas in other countries adopted in ISO 26000 for Social Responsibility (SR) provides voluntary guidelines. In this study, the target community will be analyzed as the legal object of the TJSL recipient, then legal reform will be proposed to obtain the regulatory substance that is able to fulfill the sense of justice and legal certainty in the community. The approach in this study is to use a skin research method approach with document analysis and interviews. In the problem in this study it was found that the target community groups as recipients of TJSL objects. So that it overlaps with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. So as to ensure legal certainty and justice, it is recommended that legal reform efforts be made by not including employees as recipients of TJSL objectsKeywords: Target Communities, TJSL Objects.
{"title":"ANALISA TENTANG MASYARAKAT SASARAN SEBAGAI OBJEK HUKUM PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NO. 6 TAHUN 2012","authors":"Rise Karmilia","doi":"10.30652/RLJ.V4I1.7820","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I1.7820","url":null,"abstract":"Atruan CRS atau SR yang diterapkan diluar negeri, bernama Tanggungjawab Sosial Lingkungan (TJSL) di Indonesia. Begitupun tentang kaedah hukumnya. Terdapat perbedaan signifikan antara Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) di Indonesia yang menyediakan standar pedoman bersifat kewajiban pada beberapa undang-undang, sedangkan di negara lain yang diadopsi dalam ISO 26000 untuk Social Responsibility (SR) menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela. Pada penelitian ini akan menganalisa masyarakat sasaran sebagai objek hukum penerima TJSL, kemudian akan dikemukakan pembaharuan hukum guna mendapatkan substansi regulasi yang mempu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Pendekatan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan metode penelitian kulitatif dengan analisa dokumen serta wawancara. Pada permasalahan dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelompok masyarakat sasaran sebagai penerima objek TJSL. Sehingga hal tersebut tumpang-tindih dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga guna menjamin kepastian hukum dan keadilan direkomendasikan agar dilakukan upaya pembaharuan hukum dengan tidak menyertakan karyawan sebagai penerima objek TJSL.Kata Kunci: Masyarakat Sasaran, Objek TJSL. AbstractCRS or SR rules that are applied abroad, are called Environmental Social Responsibility (TJSL) in Indonesia. Likewise about the legal method. There is a significant difference between Environmental Social Responsibility (TJSL) in Indonesia which provides a standard guideline that is mandatory in some laws, whereas in other countries adopted in ISO 26000 for Social Responsibility (SR) provides voluntary guidelines. In this study, the target community will be analyzed as the legal object of the TJSL recipient, then legal reform will be proposed to obtain the regulatory substance that is able to fulfill the sense of justice and legal certainty in the community. The approach in this study is to use a skin research method approach with document analysis and interviews. In the problem in this study it was found that the target community groups as recipients of TJSL objects. So that it overlaps with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. So as to ensure legal certainty and justice, it is recommended that legal reform efforts be made by not including employees as recipients of TJSL objectsKeywords: Target Communities, TJSL Objects. ","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131301171","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penyalahguna narkotika seakan tak pernah surut, diseluruh penjuru negeri dilakukan pencegahan berupa penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika kepada seluruh elemen masyarakat, pada kesempatan ini penulis ini melakukan penelitian empiris mengenai upaya Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan hambatan yang terjadi. Dalam penyuluhan faktor yang penting adalah bagaimana kemampuan penyuluh dalam memaparkan tentang bahaya narkotika agar masyarakat dengan mudah dapat memahami, sehingga kemudian berperilaku sesuai tujuan penyuluhan yaitu tidak menyalahgunakan narkotika
{"title":"Upaya Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika","authors":"Cunduk Wasiati, Hartanto Hartanto","doi":"10.30652/RLJ.V4I1.7827","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I1.7827","url":null,"abstract":"Penyalahguna narkotika seakan tak pernah surut, diseluruh penjuru negeri dilakukan pencegahan berupa penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika kepada seluruh elemen masyarakat, pada kesempatan ini penulis ini melakukan penelitian empiris mengenai upaya Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dan hambatan yang terjadi. Dalam penyuluhan faktor yang penting adalah bagaimana kemampuan penyuluh dalam memaparkan tentang bahaya narkotika agar masyarakat dengan mudah dapat memahami, sehingga kemudian berperilaku sesuai tujuan penyuluhan yaitu tidak menyalahgunakan narkotika","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"171 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114924282","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：