Agrarian Reform, one of the prerequisites in organizing economic development towards a just and prosperous society based on Pancasila, but there are still issues at the level of policy that is interpreted as a product of law, strategy, program and its implementation, especially viewed from human rights and gender studies. Using normative research methods with legal and doctrinal approach, it was found that the policy of Agrarian Reform in Joko Widodo Government era as a product of law and strategy and program has accommodated human rights protection protection although not maximal yet; The agrarian reform policy developed in the era of Joko Widodo Government as a legal product has accommodated gender equality and justice although not yet maximized, but as a strategy and program has not reflected on justice and gender equality
{"title":"KEBIJAKAN REFORMASI AGRARIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DITINJAU DARI KAJIAN HAM DAN GENDER","authors":"E. Erlina","doi":"10.30652/rlj.v1i2.4552","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4552","url":null,"abstract":"Agrarian Reform, one of the prerequisites in organizing economic development towards a just and prosperous society based on Pancasila, but there are still issues at the level of policy that is interpreted as a product of law, strategy, program and its implementation, especially viewed from human rights and gender studies. Using normative research methods with legal and doctrinal approach, it was found that the policy of Agrarian Reform in Joko Widodo Government era as a product of law and strategy and program has accommodated human rights protection protection although not maximal yet; The agrarian reform policy developed in the era of Joko Widodo Government as a legal product has accommodated gender equality and justice although not yet maximized, but as a strategy and program has not reflected on justice and gender equality","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129035281","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul permasalahan dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikan sengketa secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah.Lembaga adat memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Tetapi sampai saat ini belum diketahui pola yang tertentu yang digunakan dalam penyelesaian sengketa oleh lembaga adat. Salah satu masyarakat adat di Propinsi Riau yang masih diakui eksistensi tersebut adalah yang terdapat di Kabupaten Kampar. Wilayah dalam ketatanegaraan Pemeritahan Andiko Nan 44 (sekarang lebih dikenal dengan Kampar), dibagi menurut tiga wilayah kebiasaan hukum, yaitu: wilayah Telaga Undang (Muara Takus), Wilayah Undang Jati di (Kampar Kanan/limo koto) dan wilayah Undang (Kampar Kiri). (Syarfi, dkk, 2010 : 24) Tiga wilayah tersebut di atas merupakan bentuk wilayah konfederasi kuno karena ada beberapa bentuk sistem hukum yang berlaku di dalam masing-masing wilayah dan antara satu wilayah dengan wilayah lain bersepakat bergabung dalam suatu perhimpunan yang lebih besar disebut Pemerintahan Andiko Nan 44. Di Kabupaten Kampar karena keberadaan masyarakat adatnya diakui, hal ini berkaitan dengan eksistensi lembaga adatnya. Salah satu peran dari Lembaga adat ini adalah kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian menyenai Proses penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat di Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian, model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh msayarakat adat kambar adalah secara mediasi. Berdasarkan uraian diatas maka berdasarkan analisa peneliti mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat merupakan mediasi dengan tipe mediator jaringan social. Karena mediator dalam penyelesaian sengketa adat adalah orang yang dikenal oleh para pihak yang bersengketa yaitu tokoh adat mereka yang dalam hal ini disebut dengan ninik mamak.
{"title":"PENYELESAIAN SENGKETA OLEH FUNGSIONARIS ADAT DI KABUPATEN KAMPAR","authors":"Ulfia Hasanah","doi":"10.30652/rlj.v1i2.4553","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4553","url":null,"abstract":"Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan kekeluargaan. Apabila timbul permasalahan dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih tersebut memilih menyelesaikan sengketa secara adat pula misalnya melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah.Lembaga adat memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Tetapi sampai saat ini belum diketahui pola yang tertentu yang digunakan dalam penyelesaian sengketa oleh lembaga adat. Salah satu masyarakat adat di Propinsi Riau yang masih diakui eksistensi tersebut adalah yang terdapat di Kabupaten Kampar. Wilayah dalam ketatanegaraan Pemeritahan Andiko Nan 44 (sekarang lebih dikenal dengan Kampar), dibagi menurut tiga wilayah kebiasaan hukum, yaitu: wilayah Telaga Undang (Muara Takus), Wilayah Undang Jati di (Kampar Kanan/limo koto) dan wilayah Undang (Kampar Kiri). (Syarfi, dkk, 2010 : 24) Tiga wilayah tersebut di atas merupakan bentuk wilayah konfederasi kuno karena ada beberapa bentuk sistem hukum yang berlaku di dalam masing-masing wilayah dan antara satu wilayah dengan wilayah lain bersepakat bergabung dalam suatu perhimpunan yang lebih besar disebut Pemerintahan Andiko Nan 44. Di Kabupaten Kampar karena keberadaan masyarakat adatnya diakui, hal ini berkaitan dengan eksistensi lembaga adatnya. Salah satu peran dari Lembaga adat ini adalah kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian menyenai Proses penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat di Kabupaten Kampar. Dari hasil penelitian, model penyelesaian sengketa yang digunakan oleh msayarakat adat kambar adalah secara mediasi. Berdasarkan uraian diatas maka berdasarkan analisa peneliti mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat merupakan mediasi dengan tipe mediator jaringan social. Karena mediator dalam penyelesaian sengketa adat adalah orang yang dikenal oleh para pihak yang bersengketa yaitu tokoh adat mereka yang dalam hal ini disebut dengan ninik mamak. ","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114625248","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kampanye merupakan salah satu tahapan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pilkada) langsung yang harus dijalani. Kegiatan kampanye sangat berperan untuk mendongrak perolehan suara. Pilkada menjadi perhatian publik karena mereka dijanjikan oleh pasangan calon yang berkampanye tentang banyak hal sehingga mereka terpesona dengan janji-janjinya. Rumusan masalah yang dibahas, Pertama, bagaimana implementasi pengunaan bahan kampanye dalam kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pelalawan tahun 2015? Kedua, bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum akibat terjadinya sengketa penggunaan bahan kampanye dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pelalawan tahun 2015? Metode Penelitian berupa penelitian yuridis sosiologis, melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Pelalawan dalam Pelaksanaan Pilkada tahun 2015. Hasil Penelitian; Pertama, Pelaksanaan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum menimbulkan permasalahan, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye tidak mampu mengantisipasi potensi masalah yang akan timbul dalam masa kampanye, tidak adanya meknisme review (verifikasi) terhadap materi dan desain oleh KPU, sehingga celah kekosongan hukum tersebut dimanfaatkan yang pada akhir nya menimbulkan konflik. Dalam kasus Pilkada Kabupaten Pelalawan, bahwa bahan kampanye tersebut tidak menyebut pasangan calon tersurat namun makna tersirat mengarah kepada pasangan calon tertentu. Kedua, Penyelesaian sengketa berkaitan bahan kampanye diselesaikan dengan penarikan bahan kampanye yang sudah beredar, hal ini berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pelalawan, dan dari sisi KPU Kabupaten Pelalawan hal ini telah sesuai arahan dari KPU Provinsi Riau. Namun bahan kampanye yang terlanjur beredar akan sangat sulit kembali untuk ditarik.
{"title":"POLEMIK BAHAN KAMPANYE DALAM PILKADA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2015","authors":"Adrian Faridhi","doi":"10.30652/rlj.v1i2.4433","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4433","url":null,"abstract":"Kampanye merupakan salah satu tahapan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut pilkada) langsung yang harus dijalani. Kegiatan kampanye sangat berperan untuk mendongrak perolehan suara. Pilkada menjadi perhatian publik karena mereka dijanjikan oleh pasangan calon yang berkampanye tentang banyak hal sehingga mereka terpesona dengan janji-janjinya. Rumusan masalah yang dibahas, Pertama, bagaimana implementasi pengunaan bahan kampanye dalam kampanye pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pelalawan tahun 2015? Kedua, bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum akibat terjadinya sengketa penggunaan bahan kampanye dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pelalawan tahun 2015? Metode Penelitian berupa penelitian yuridis sosiologis, melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Pelalawan dalam Pelaksanaan Pilkada tahun 2015. Hasil Penelitian; Pertama, Pelaksanaan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum menimbulkan permasalahan, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye tidak mampu mengantisipasi potensi masalah yang akan timbul dalam masa kampanye, tidak adanya meknisme review (verifikasi) terhadap materi dan desain oleh KPU, sehingga celah kekosongan hukum tersebut dimanfaatkan yang pada akhir nya menimbulkan konflik. Dalam kasus Pilkada Kabupaten Pelalawan, bahwa bahan kampanye tersebut tidak menyebut pasangan calon tersurat namun makna tersirat mengarah kepada pasangan calon tertentu. Kedua, Penyelesaian sengketa berkaitan bahan kampanye diselesaikan dengan penarikan bahan kampanye yang sudah beredar, hal ini berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pelalawan, dan dari sisi KPU Kabupaten Pelalawan hal ini telah sesuai arahan dari KPU Provinsi Riau. Namun bahan kampanye yang terlanjur beredar akan sangat sulit kembali untuk ditarik.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121045665","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penghulu dalam kampung adat penyengat merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman, sehingga setiap ada persengketaan maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Peranan kepala adat dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Apabila dihubungkan dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi pidana juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi penghulu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi pada kampung adat asli anak rawa penyengat, yaitu: a) Belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang mediasi; b) Minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi; c) Kurangnya keterampilan mediator bagi penghulu adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.
{"title":"PERANAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL PADA KAMPUNG ADAT ASLI ANAK RAWA PENYENGAT DI KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK","authors":"Elmayanti Elmayanti","doi":"10.30652/rlj.v1i2.4468","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4468","url":null,"abstract":"Penghulu dalam kampung adat penyengat merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman, sehingga setiap ada persengketaan maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Peranan kepala adat dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Apabila dihubungkan dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi pidana juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi penghulu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi pada kampung adat asli anak rawa penyengat, yaitu: a) Belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang mediasi; b) Minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi; c) Kurangnya keterampilan mediator bagi penghulu adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122874249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa asas dalam pengelolaan lingkungan hidup berlandaskan kearifan lokal. Masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokalnya yang dapat ditemukan di dalam petatah, petitih, syair, tunjuk ajar, norma. Begitu juga dengan nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat ditemukan dalam sumber hukumnya.. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi. Kata Kunci : Kearifan Lokal, Lingkungan, Melayu AbstractIn Law Number 32 Year 2009, the principle of environmental is based on local wisdom. The Malay community has the values of local wisdom that can be found in the petatah, petitih, lyric, teaching point, norm. The values of local wisdom associated with the protection and management of the environment will be found in the source of the law. This research is related to the implementation of local wisdom values of Malay community about environmental in Kuantan Singingi.Keywords : Local Wisdom, Environment, Malay
{"title":"KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI","authors":"Aditya Tiara Putri, Ledy Diana","doi":"10.30652/rlj.v1i1.4184","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4184","url":null,"abstract":"AbstrakDalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa asas dalam pengelolaan lingkungan hidup berlandaskan kearifan lokal. Masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokalnya yang dapat ditemukan di dalam petatah, petitih, syair, tunjuk ajar, norma. Begitu juga dengan nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat ditemukan dalam sumber hukumnya.. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat melayu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi. Kata Kunci : Kearifan Lokal, Lingkungan, Melayu AbstractIn Law Number 32 Year 2009, the principle of environmental is based on local wisdom. The Malay community has the values of local wisdom that can be found in the petatah, petitih, lyric, teaching point, norm. The values of local wisdom associated with the protection and management of the environment will be found in the source of the law. This research is related to the implementation of local wisdom values of Malay community about environmental in Kuantan Singingi.Keywords : Local Wisdom, Environment, Malay","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116687120","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakTulisan ini mencoba melihat beberapa pemikiran dalam menyikapi positivisme hukum yaitu melalui pendekatan hukum progresif di Indonesia, melalui pendekatan mazhab Sociological Jurisprudence, dan teori hukum pembangunan.Kata Kunci : Positivisme, Mazhab, Teori hukum AbstractThis paper tries to see some thoughts in addressing legal positivism through progressive legal approach in Indonesia, through approach of Sociological Jurisprudence school, and theory of law of development.Keywords :Positivism, Mazhab, Theory of Law
Abstract This paper tries to see some thoughts in addressing legal positivism through progressive legal approach in Indonesia, through the approach of Sociological Jurisprudence school, and the theory of law development.Keywords：实证主义、马扎布、法学理论 AbstractThis paper tries to see some thoughts in addressing legal positivism through progressive legal approach in Indonesia, through the approach of Sociological Jurisprudence school, and theory of law of development.Keywords:实证主义、马扎布、法学理论
{"title":"BEBERAPA PEMIKIRAN HUKUM DALAM MENYIKAPI POSITIVISME HUKUM","authors":"Hayatul Ismi","doi":"10.30652/rlj.v1i1.4181","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4181","url":null,"abstract":"AbstrakTulisan ini mencoba melihat beberapa pemikiran dalam menyikapi positivisme hukum yaitu melalui pendekatan hukum progresif di Indonesia, melalui pendekatan mazhab Sociological Jurisprudence, dan teori hukum pembangunan.Kata Kunci : Positivisme, Mazhab, Teori hukum AbstractThis paper tries to see some thoughts in addressing legal positivism through progressive legal approach in Indonesia, through approach of Sociological Jurisprudence school, and theory of law of development.Keywords :Positivism, Mazhab, Theory of Law","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"187 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126957224","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakMasyarakat Suku Sakai menangkap ikan di sungai dengan menombak dan mengail, serta menangkap udang dengan menggunakan tangguk. Di rawa-rawa atau di sungai-sungai kecil mereka menangkap ikan dengan menggunakan lukah dan jaring. Mereka memasang lukah dari jaring pada sore hari menjelang malam dan pada pagi hari dapat dilihat hasil tangkapannya. Ada larangan menangkap ikan dengan putas, pukat, sentrum dan racun bisa didenda adat berupa uang adat yang disepakati Pengurus Bathin (Kepala, Manti, Mangku). Dilarang menebang hutan dekat sungai dan danau, bila dilakukan maka didenda adat untuk memulihkan kerusakan dan disuruh menanam pohon 7 kali lebih banyak.Kata Kunci: kearifan lokal, perairan, Sakai AbstractThe Sakai tribe catches fish in the river by using the spear and hook, and using tangguk for shrimp. In swamps or small rivers they used a fish trap and netting to catch the fish. They put on the fish trap nets on the afternoon or before the night and they take the catch out in the morning. There is a ban on fishing with putas, gillnets, centrum and toxins and it can be fined by indigenous customary pecuniary who agreed by Bathin Board (Chief, Manti, Mangku). It is forbidden to cut down the forests near the rivers and the lakes, and the indigenous fined to recover the damage is to plant the tree seven times more.Keywords : local wisdom, water, Sakai
{"title":"KEARIFAN LOKAL BUDAYA SUKU SAKAI TERHADAP SUMBER DAYA PERAIRAN DI KABUPATEN BENGKALIS","authors":"Setia Putra, Erdianto Effendi","doi":"10.30652/rlj.v1i1.4179","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4179","url":null,"abstract":"AbstrakMasyarakat Suku Sakai menangkap ikan di sungai dengan menombak dan mengail, serta menangkap udang dengan menggunakan tangguk. Di rawa-rawa atau di sungai-sungai kecil mereka menangkap ikan dengan menggunakan lukah dan jaring. Mereka memasang lukah dari jaring pada sore hari menjelang malam dan pada pagi hari dapat dilihat hasil tangkapannya. Ada larangan menangkap ikan dengan putas, pukat, sentrum dan racun bisa didenda adat berupa uang adat yang disepakati Pengurus Bathin (Kepala, Manti, Mangku). Dilarang menebang hutan dekat sungai dan danau, bila dilakukan maka didenda adat untuk memulihkan kerusakan dan disuruh menanam pohon 7 kali lebih banyak.Kata Kunci: kearifan lokal, perairan, Sakai AbstractThe Sakai tribe catches fish in the river by using the spear and hook, and using tangguk for shrimp. In swamps or small rivers they used a fish trap and netting to catch the fish. They put on the fish trap nets on the afternoon or before the night and they take the catch out in the morning. There is a ban on fishing with putas, gillnets, centrum and toxins and it can be fined by indigenous customary pecuniary who agreed by Bathin Board (Chief, Manti, Mangku). It is forbidden to cut down the forests near the rivers and the lakes, and the indigenous fined to recover the damage is to plant the tree seven times more.Keywords : local wisdom, water, Sakai","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121022638","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakPenelitian ini menemukan bahwa Masyarakat Melayu dan Budayanya memiliki peranan yang penting dalam memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya kekerasan kepada anak. Masyarakat melayu sebagian besar adalah penganut Agama Islam, sehingga Nilai-nilai Islam yang ada menempatkan orang tua, keluarga dan masyarakat memandang Anak adalah Karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, dalam tataran pelaksanaannya masih ditemukan berbagai faktor penghambat sehingga tetap terlihat berbagai prilaku kekerasan terhadap anak, baik dari sisi budaya melayu yang semakin tergerus oleh nilai-nilai luar dan pengaruh globalisasi, serta belum terlihatnya Eksistensi Badan/Institusi/Lembaga yang secara fungsi.Kata kunci: Perlindungan, Anak, Kekerasan, Budaya, Melayu. Abstract The research found that Malay communities have an important role in providing protection and preventing violence to children. Melayu community is mostly adherents of Islam, so that the existing Islamic values place parents, families and communities view the Child is a gift of God Almighty, which always must be maintained because in him embedded the dignity, dignity and rights as a human Should be upheld. Child protection from acts of violence aims to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow and develop, participate optimally in accordance with human dignity and dignity. However, the level of implementation is still found various inhibiting factors that still appear various violent behavior toward children, both from the side of Malay culture which is further eroded by the external values and the influence of globalization, and the absence of the existence of the existence of the Agency / Institution / Institution that functionally.Keywords : Child protection, violence, culture, Malay
{"title":"PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN MENURUT BUDAYA MELAYU DI PROVINSI RIAU","authors":"Zul Wisman, Emilda Firdaus","doi":"10.30652/rlj.v1i1.4123","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4123","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini menemukan bahwa Masyarakat Melayu dan Budayanya memiliki peranan yang penting dalam memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya kekerasan kepada anak. Masyarakat melayu sebagian besar adalah penganut Agama Islam, sehingga Nilai-nilai Islam yang ada menempatkan orang tua, keluarga dan masyarakat memandang Anak adalah Karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, dalam tataran pelaksanaannya masih ditemukan berbagai faktor penghambat sehingga tetap terlihat berbagai prilaku kekerasan terhadap anak, baik dari sisi budaya melayu yang semakin tergerus oleh nilai-nilai luar dan pengaruh globalisasi, serta belum terlihatnya Eksistensi Badan/Institusi/Lembaga yang secara fungsi.Kata kunci: Perlindungan, Anak, Kekerasan, Budaya, Melayu. Abstract The research found that Malay communities have an important role in providing protection and preventing violence to children. Melayu community is mostly adherents of Islam, so that the existing Islamic values place parents, families and communities view the Child is a gift of God Almighty, which always must be maintained because in him embedded the dignity, dignity and rights as a human Should be upheld. Child protection from acts of violence aims to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow and develop, participate optimally in accordance with human dignity and dignity. However, the level of implementation is still found various inhibiting factors that still appear various violent behavior toward children, both from the side of Malay culture which is further eroded by the external values and the influence of globalization, and the absence of the existence of the existence of the Agency / Institution / Institution that functionally.Keywords : Child protection, violence, culture, Malay","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"2012 24","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134476565","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakPelaksanaan rehabilitasi narkoba mengacu pada ketentuan Pasal 127 jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pelaku pelanggaran dapat dibuktikan atau terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahgunaan Guna harus menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pelaksanaan rehabilitasi harus memenuhi syarat dari Peraturan Pelaksana lainnya, termasuk yang sudah memiliki Tim Penilai Terintegrasi Rekomendasi, namun masih banyak rekomendasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena penulis secara langsung melakukan penelitian terhadap lokasi atau yang diteliti untuk memberikan penelitian yang lengkap dan jelas dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Kejaksaan Negeri Siak.Kata Kunci: Rehabilitasi, narkotika, rekomendasi Tim Assessment. AbstractImplementation of Rehabilitation Narcotics refer to the provisions of Article 127 Jo Article 54 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics pronouncing that abusers can be proved or proved to be the victim of abuse of narcotics, Abuse Guna shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation and addict narcotics and victims the abuse of drugs required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation rehabilitation instituted both provided by the government or private parties to cooperate with the government. Implementation of rehabilitation should be qualified from the other Implementing Regulations, including already has Recommendation Integrated Assessment Team, but still banya recommendations are not running as they should. This type of research can be classified sociological law research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the National Narcotics Agency of Riau Province and the State Attorney Siak.Keywords: Rehabilitation, narcotics Team Assessment-Recommendation
{"title":"PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN NARKOTIKA","authors":"Fauzi Rizky","doi":"10.30652/rlj.v1i1.4180","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4180","url":null,"abstract":"AbstrakPelaksanaan rehabilitasi narkoba mengacu pada ketentuan Pasal 127 jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pelaku pelanggaran dapat dibuktikan atau terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahgunaan Guna harus menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pelaksanaan rehabilitasi harus memenuhi syarat dari Peraturan Pelaksana lainnya, termasuk yang sudah memiliki Tim Penilai Terintegrasi Rekomendasi, namun masih banyak rekomendasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena penulis secara langsung melakukan penelitian terhadap lokasi atau yang diteliti untuk memberikan penelitian yang lengkap dan jelas dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Kejaksaan Negeri Siak.Kata Kunci: Rehabilitasi, narkotika, rekomendasi Tim Assessment. AbstractImplementation of Rehabilitation Narcotics refer to the provisions of Article 127 Jo Article 54 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics pronouncing that abusers can be proved or proved to be the victim of abuse of narcotics, Abuse Guna shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation and addict narcotics and victims the abuse of drugs required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation rehabilitation instituted both provided by the government or private parties to cooperate with the government. Implementation of rehabilitation should be qualified from the other Implementing Regulations, including already has Recommendation Integrated Assessment Team, but still banya recommendations are not running as they should. This type of research can be classified sociological law research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the National Narcotics Agency of Riau Province and the State Attorney Siak.Keywords: Rehabilitation, narcotics Team Assessment-Recommendation","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127522581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
AbstrakDalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari, maka perlu melaksanakan pencegahan tindak pidana perikanan dengan melibatkan masyarakat. Perlunya melibatkan masyarakat dalam pencegahan dikarenakan masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus, melakukan tindakan secara langsung di lapangan. Pengembangan perikanan tangkap harus memerhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Eksploitasi yang dilakukan dengan memerhatikan tata cara penangkapan yang ramah lingkungan, seperti tidak menggunakan bahan peledak dan racun ikan, menggunakan mata pancing dengan ukuran tertentu agar tidak menangkap anak ikan, dan tidak merusak terumbu karang. Harus dihindari alur penangkapan ikan yang berpotensi dapat mengganggu zona pembudidayaan ikan. Oleh karena itu sangat penting artinya peran serta masyarakat dalam mencegah berbagai tindak pidana perikanan agar tercipta pembangunan perikanan berkelanjutan.Kata kunci: Peran serta masyarakat, perikanan, berkelanjutan. AbstractIn order to utilize resources optimally marine and fisheries, responsible and sustainable, it is necessary to implement crime prevention by involving the public fishery. Prevention needs to involve the community because the community more aware of the condition of the field, so that people can take preventive continuously, can act directly on the ground. Development of fisheries must consider the potential availability of fish resources in the area of fisheries management. Exploitation practiced by observing ordinances arrest environmentally friendly, such as not using explosives and poison fish, use a hook with a certain size so as not damage coral reefs. To avoid the flow of fishing that can potentially interfere with the zone cultivate fish. Therefore, it is very important the role of the community in preventing various criminal acts fisheries in order to create sustainable fisheries development. Keywords : Community participation, fisheries, sustainable.
{"title":"OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BENGKALIS","authors":"Widia Edorita","doi":"10.30652/rlj.v1i1.4122","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4122","url":null,"abstract":"AbstrakDalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari, maka perlu melaksanakan pencegahan tindak pidana perikanan dengan melibatkan masyarakat. Perlunya melibatkan masyarakat dalam pencegahan dikarenakan masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus, melakukan tindakan secara langsung di lapangan. Pengembangan perikanan tangkap harus memerhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Eksploitasi yang dilakukan dengan memerhatikan tata cara penangkapan yang ramah lingkungan, seperti tidak menggunakan bahan peledak dan racun ikan, menggunakan mata pancing dengan ukuran tertentu agar tidak menangkap anak ikan, dan tidak merusak terumbu karang. Harus dihindari alur penangkapan ikan yang berpotensi dapat mengganggu zona pembudidayaan ikan. Oleh karena itu sangat penting artinya peran serta masyarakat dalam mencegah berbagai tindak pidana perikanan agar tercipta pembangunan perikanan berkelanjutan.Kata kunci: Peran serta masyarakat, perikanan, berkelanjutan. AbstractIn order to utilize resources optimally marine and fisheries, responsible and sustainable, it is necessary to implement crime prevention by involving the public fishery. Prevention needs to involve the community because the community more aware of the condition of the field, so that people can take preventive continuously, can act directly on the ground. Development of fisheries must consider the potential availability of fish resources in the area of fisheries management. Exploitation practiced by observing ordinances arrest environmentally friendly, such as not using explosives and poison fish, use a hook with a certain size so as not damage coral reefs. To avoid the flow of fishing that can potentially interfere with the zone cultivate fish. Therefore, it is very important the role of the community in preventing various criminal acts fisheries in order to create sustainable fisheries development. Keywords : Community participation, fisheries, sustainable. ","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"116 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128604581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：