Pub Date : 2022-06-22DOI: 10.37090/keadilan.v20i1.597
S. Susilawati, Rohani Rohani, Topan Indra Karsa
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk?, Apakah yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa cara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta bersama/harta gono-gini dibagi 2 (dua) antara pihak suami dan pihak isteri pasca perceraian. Hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/ 2013/PA.Tnk antara lain tanggung jawab dari suami isteri yang mempunyai angsuran hutang, tidak adanya itikat baik dan kesadaran hukum dari Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang harus bertindak secara tegas dalam menegakkan dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci: Pembagian, Harta Bersama, Perceraian
{"title":"ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG (Studi Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk)","authors":"S. Susilawati, Rohani Rohani, Topan Indra Karsa","doi":"10.37090/keadilan.v20i1.597","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v20i1.597","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk?, Apakah yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa cara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Tnk sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta bersama/harta gono-gini dibagi 2 (dua) antara pihak suami dan pihak isteri pasca perceraian. Hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 1085/Pdt.G/ 2013/PA.Tnk antara lain tanggung jawab dari suami isteri yang mempunyai angsuran hutang, tidak adanya itikat baik dan kesadaran hukum dari Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang harus bertindak secara tegas dalam menegakkan dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. \u0000 Kata Kunci: Pembagian, Harta Bersama, Perceraian","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122456030","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-27DOI: 10.37090/keadilan.v20i1.602
Yohana Puspitasari Wardoyo, Muhammad Luthfi, Feranza Auriya Tiza, Khofifah Pawaransa Hadi
Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ) berdampak pada produksi barang dan jasa. menurun, yang juga terkait dengan nasib pekerja di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Apa implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh, 2. Apakah tepat pengusaha memberhentikan pekerja dengan alasan force majeure di tengah Pandemi Covid 19? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Hasil dan pembahasan bahwa Implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh menyebabkan 15,6 persen pekerja di Indonesia terkena PHK, bahkan 13,8 persen tidak mendapatkan pesangon. Pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon merupakan bentuk kesepakatan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. PHK di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan fore meajure atau kondisi siap pakai Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata jo Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah beralasan dan benar secara hukum. . Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tindakan paksa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perjanjian pemberhentian dengan alasan penjaminan harus dituangkan dalam perjanjian kerja yang menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Kedua, tidak berlaku untuk perjanjian kerja seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengusaha dan pekerja. Kata Kunci : Force Majeure, Perjanjian Kerja, Pandemi Covid-19
自2020年12月总统法令颁布以来，以2020年4月13日为国家灾难和大规模社会限制政策(PSBB)。影响商品和服务的生产。减少，这也与裁员的命运有关。所提出的问题公式是1。Covid-19大流行对工人/工人的影响是什么?在科维德19大流行中，商人以武力解雇工人合适吗?本研究采用的方法是规范性法律性方法，即通过涉及初级法律材料的研究，特别是与提出的问题有关的研究。和讨论结果,相当于工人Covid-19流行病影响的印尼-百分之导致15,6强制劳动工人被裁员,甚至在没有得到百分之13.8遣散费。终止无薪工作关系是2003年《劳动法案》第13条协议的一部分。在Covid-19大流行中裁员，原因是meajure或条件允许使用第1244条和第1245条条jo，第164条关于劳动的法律是合理的，在法律上是正确的。切断工作关系，因为强迫行为可以有两种方式。首先，保证停业协议应纳入指定劳动类型的雇佣协议。其次，它不适用于像Covid-19大流行这样影响商人和工人的就业协议。关键词:Majeure Force, work agreement, Covid-19大流行
{"title":"PENERAPAN KETENTUAN FORCE MAJEURE TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Yohana Puspitasari Wardoyo, Muhammad Luthfi, Feranza Auriya Tiza, Khofifah Pawaransa Hadi","doi":"10.37090/keadilan.v20i1.602","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v20i1.602","url":null,"abstract":"Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ) berdampak pada produksi barang dan jasa. menurun, yang juga terkait dengan nasib pekerja di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1. Apa implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh, 2. Apakah tepat pengusaha memberhentikan pekerja dengan alasan force majeure di tengah Pandemi Covid 19? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Hasil dan pembahasan bahwa Implikasi Pandemi Covid-19 bagi Pekerja/Buruh menyebabkan 15,6 persen pekerja di Indonesia terkena PHK, bahkan 13,8 persen tidak mendapatkan pesangon. Pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon merupakan bentuk kesepakatan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. PHK di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan fore meajure atau kondisi siap pakai Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata jo Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah beralasan dan benar secara hukum. . Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tindakan paksa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perjanjian pemberhentian dengan alasan penjaminan harus dituangkan dalam perjanjian kerja yang menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Kedua, tidak berlaku untuk perjanjian kerja seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada pengusaha dan pekerja. \u0000Kata Kunci : Force Majeure, Perjanjian Kerja, Pandemi Covid-19","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117004830","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-27DOI: 10.37090/keadilan.v20i1.603
Febri Noor Hediati
Penulisan hukum ini mengkaji mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu/ musik. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (black latter law) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data/ lagu. Setiap masyarakat luas dapat menikmati lagu/ musik secara komersiil kepada layanan publik dengan mengajukan permohonan perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta atau hak terkait melalui perantara LMKN. Pemerintah Melalui Direktorat Jenderal HKI wajib melakukan sosialiasi Peraturan ini dan membangun data center sebagai kontrol database lagu/musik dan kepemilikan hak ciptanya. Sehingga diperlukan kerjasama antara Direktorat Jenderal HKI, LMKN, Pencipta/ pemilik hak terkait dan masyarakat umum penikmat lagu / musik secara komersiil. Setelah dilakukan sosialisasi maka dilakukan penerapan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar atau tidak mau membayar pungutan royalti yang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kata kunci : Hak Cipta, perlindungan hukum, Pengelolaan royalti, musik/ lagu
{"title":"PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PP NOMOR 56 TAHUN 2021","authors":"Febri Noor Hediati","doi":"10.37090/keadilan.v20i1.603","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v20i1.603","url":null,"abstract":"Penulisan hukum ini mengkaji mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu/ musik. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (black latter law) dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data/ lagu. Setiap masyarakat luas dapat menikmati lagu/ musik secara komersiil kepada layanan publik dengan mengajukan permohonan perjanjian lisensi kepada pemegang hak cipta atau hak terkait melalui perantara LMKN. Pemerintah Melalui Direktorat Jenderal HKI wajib melakukan sosialiasi Peraturan ini dan membangun data center sebagai kontrol database lagu/musik dan kepemilikan hak ciptanya. Sehingga diperlukan kerjasama antara Direktorat Jenderal HKI, LMKN, Pencipta/ pemilik hak terkait dan masyarakat umum penikmat lagu / musik secara komersiil. Setelah dilakukan sosialisasi maka dilakukan penerapan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar atau tidak mau membayar pungutan royalti yang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. \u0000Kata kunci : Hak Cipta, perlindungan hukum, Pengelolaan royalti, musik/ lagu","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131343236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-23DOI: 10.37090/keadilan.v20i2.722
Tami Rusli, Yulia Hesti, Heru Andrianto
A person in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary recipient. This study discusses the problem of what are the factors causing the perpetrator and how criminal responsibility for the perpetrator of a criminal act transfers the object of the fiduciary guarantee without prior written consent from the fiduciary recipient. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively. Consumer finance companies should control, supervise and review the object of fiduciary security every month so that it can be seen whether the object of the fiduciary guarantee is in the control of the debtor, is not damaged and is not transferred to a third party, thereby reducing the losses that will be suffered by the creditor and is expected to be necessary. there is awareness of the public who enter into consumer financing agreements with fiduciary guarantees to pay more attention to their responsibilities in fulfilling achievements, because acts of breach of contract cannot always be resolved by deliberation. The imposition of imprisonment if it can provide a deterrent effect and become a motivation for good intentions. Keywords : Criminal Liability, Criminal act, Fiduciary Guarantee
{"title":"ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR : 740/PID.SUS/2020/PN.TJK","authors":"Tami Rusli, Yulia Hesti, Heru Andrianto","doi":"10.37090/keadilan.v20i2.722","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v20i2.722","url":null,"abstract":"A person in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary recipient. This study discusses the problem of what are the factors causing the perpetrator and how criminal responsibility for the perpetrator of a criminal act transfers the object of the fiduciary guarantee without prior written consent from the fiduciary recipient. This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner, namely the analysis was carried out descriptively. Consumer finance companies should control, supervise and review the object of fiduciary security every month so that it can be seen whether the object of the fiduciary guarantee is in the control of the debtor, is not damaged and is not transferred to a third party, thereby reducing the losses that will be suffered by the creditor and is expected to be necessary. there is awareness of the public who enter into consumer financing agreements with fiduciary guarantees to pay more attention to their responsibilities in fulfilling achievements, because acts of breach of contract cannot always be resolved by deliberation. The imposition of imprisonment if it can provide a deterrent effect and become a motivation for good intentions. Keywords : Criminal Liability, Criminal act, Fiduciary Guarantee","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134639574","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-27DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.485
Eny Sulistyowati, Muh. Ali Masnun, M. Wardhana, Arinto Nugroho, Nurul Hikmah
AbstractThe real contribution of fish farmer in the development of the national economy through the amount of fisheries production is not followed by the level of welfare of the fish farmer. That the welfare of fish farmers to be able to fulfill their needs with the income they obtain is still very limited. This article aims to analyze the legal empowerment model of fish farmer through the triple helix model development approach. This research is a sociolegal research which is a mixed method between legal research methods and social science. The data used are primary data and secondary data. The results showed that normatively, the role provisions of the government and fish breeders have been clearly regulated, but the provisions for tertiary institutions have not been regulated, even though the role played by universities is no less important. Higher education as one of the elements in the triple helix has human resources who are able to provide knowledge and understanding related to production sharing agreements through legal assistance and mentoring workshops. The government is responsible for the welfare of its citizens, not only acting as a regulator, but also as a facilitator, dynamist and catalyst. Keywords : Legal Empowerment, Fish Farmer,Triple Helix
{"title":"MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM PEMBUDI DAYA IKAN MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN MODEL TRIPLE HELIX (STUDI DI KABUPATEN GRESIK)","authors":"Eny Sulistyowati, Muh. Ali Masnun, M. Wardhana, Arinto Nugroho, Nurul Hikmah","doi":"10.37090/keadilan.v19i2.485","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i2.485","url":null,"abstract":"AbstractThe real contribution of fish farmer in the development of the national economy through the amount of fisheries production is not followed by the level of welfare of the fish farmer. That the welfare of fish farmers to be able to fulfill their needs with the income they obtain is still very limited. This article aims to analyze the legal empowerment model of fish farmer through the triple helix model development approach. This research is a sociolegal research which is a mixed method between legal research methods and social science. The data used are primary data and secondary data. The results showed that normatively, the role provisions of the government and fish breeders have been clearly regulated, but the provisions for tertiary institutions have not been regulated, even though the role played by universities is no less important. Higher education as one of the elements in the triple helix has human resources who are able to provide knowledge and understanding related to production sharing agreements through legal assistance and mentoring workshops. The government is responsible for the welfare of its citizens, not only acting as a regulator, but also as a facilitator, dynamist and catalyst. \u0000Keywords : Legal Empowerment, Fish Farmer,Triple Helix","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127459495","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-27DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.314
Suci Permata, Tami Rusli, Melisa Safitri
Abstract Karaoke places are in great demand from various circles. All karaoke places have the same goal, which is to provide entertainment for the family or take a moment to unwind from the daily routine. Karaoke places always serve songs with various choices from all the creations of Indonesian singers. But of course the songs that are served have been licensed first. Regarding this license, basically it must be agreed by both parties without coercion. Copyright protection, especially for music or song creations, is a serious problem. This situation shows that there is still a need for stricter legal protection regarding the protection of royalties on a song or music copyrighted work and the protection of the rights contained therein. The purpose of the study was to determine the implementation of copyright royalty payments on songs between the creator and karaoke entertainment business actors and the inhibiting factors for the payment of copyright royalties on songs between the creator and performer in karaoke entertainment at Orange Family Karaoke. The method used in this research is empirical juridical. The data that has been systematically arranged were analyzed qualitatively. The results showed that the distribution of royalties is managed by the Collective Management Institute (LMK). The institution is authorized by the creator to exercise the economic rights of the creator. The barrier to royalty payments is due to the lack of socialization and understanding of royalty payments and the high cost of royalty payments. Keywords: Royalty, Copyright, Karaoke
摘要卡拉ok场所是社会各界的热门场所。所有的卡拉ok场所都有相同的目标，那就是为家人提供娱乐，或者让他们从日常工作中放松一下。卡拉ok场所总是提供各种各样的歌曲，来自印度尼西亚歌手的所有创作。当然，网站上播放的歌曲都是经过授权的。关于此许可，基本上必须由双方同意，没有强制。版权保护，尤其是音乐或歌曲创作，是一个严重的问题。这种情况表明，在保护歌曲或音乐版权作品的版税以及保护其中所包含的权利方面，仍然需要更严格的法律保护。本研究的目的是确定创作者与卡拉ok娱乐业务演员之间歌曲版权版税支付的实施情况，以及在Orange Family karaoke卡拉ok娱乐中创作者与表演者之间歌曲版权版税支付的抑制因素。本研究使用的方法是实证法。对系统整理的资料进行定性分析。结果表明，版税分配由集体管理学院(LMK)管理。事业单位经创作者授权行使创作者的经济权利。版税支付的障碍是由于缺乏对版税支付的社会化和理解，以及版税支付的高成本。关键词:版税，版权，卡拉ok
{"title":"ANALISIS PENERAPAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU PADA USAHA HIBURAN KARAOKE (Studi Kasus Orange Family Karaoke)","authors":"Suci Permata, Tami Rusli, Melisa Safitri","doi":"10.37090/keadilan.v19i2.314","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i2.314","url":null,"abstract":"Abstract\u0000Karaoke places are in great demand from various circles. All karaoke places have the same goal, which is to provide entertainment for the family or take a moment to unwind from the daily routine. Karaoke places always serve songs with various choices from all the creations of Indonesian singers. But of course the songs that are served have been licensed first. Regarding this license, basically it must be agreed by both parties without coercion. Copyright protection, especially for music or song creations, is a serious problem. This situation shows that there is still a need for stricter legal protection regarding the protection of royalties on a song or music copyrighted work and the protection of the rights contained therein. The purpose of the study was to determine the implementation of copyright royalty payments on songs between the creator and karaoke entertainment business actors and the inhibiting factors for the payment of copyright royalties on songs between the creator and performer in karaoke entertainment at Orange Family Karaoke. The method used in this research is empirical juridical. The data that has been systematically arranged were analyzed qualitatively. The results showed that the distribution of royalties is managed by the Collective Management Institute (LMK). The institution is authorized by the creator to exercise the economic rights of the creator. The barrier to royalty payments is due to the lack of socialization and understanding of royalty payments and the high cost of royalty payments.\u0000 Keywords: Royalty, Copyright, Karaoke","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129982649","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-27DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.483
Dilla Nandya Oksitania, B. Erlina, Yulia Hesti
Abstract Land is the most important element for humans to be able to live, this is because it is where natural and man-made resources grow and are also built. Indonesia regulates land ownership through this land law so that land use or management can be carried out carefully now and in the future. The land issue concerns the most basic rights of the people. The purpose of the study was to determine the consignment process in the District Court as a form of settlement of compensation for toll road land acquisition and its legal consequences. The results showed that the consignment process for compensation began with an application for consignment safekeeping, then an offer was made by the court bailiff accompanied by 2 (two) witnesses at the respondent's residence. The consignment waives the obligation as the debtor, because the consignment can be equated with making payments. All processes must be carried out in a manner that has been regulated by laws and regulations. Consignment is carried out so that government projects continue to run, through a deliberation mechanism that should be a means to find a middle way in determining the amount of compensation, often no agreement is reached. Keywords : Sumatra Toll Road, Consignment, Land Acquisition.
{"title":"ANALISIS KONSINYASI TITIPAN UANG DI PENGADILAN NEGERI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN PEMBEBASAN LAHAN JALAN TOL SUMATERA DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA","authors":"Dilla Nandya Oksitania, B. Erlina, Yulia Hesti","doi":"10.37090/keadilan.v19i2.483","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i2.483","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Land is the most important element for humans to be able to live, this is because it is where natural and man-made resources grow and are also built. Indonesia regulates land ownership through this land law so that land use or management can be carried out carefully now and in the future. The land issue concerns the most basic rights of the people. The purpose of the study was to determine the consignment process in the District Court as a form of settlement of compensation for toll road land acquisition and its legal consequences. The results showed that the consignment process for compensation began with an application for consignment safekeeping, then an offer was made by the court bailiff accompanied by 2 (two) witnesses at the respondent's residence. The consignment waives the obligation as the debtor, because the consignment can be equated with making payments. All processes must be carried out in a manner that has been regulated by laws and regulations. Consignment is carried out so that government projects continue to run, through a deliberation mechanism that should be a means to find a middle way in determining the amount of compensation, often no agreement is reached. \u0000Keywords : Sumatra Toll Road, Consignment, Land Acquisition.","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124090592","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-27DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.484
Alfredo Juniotama Arifin, Ruth Elizabeth Marlamb Putri, Tiara Patricia
Abstract In running a business, every producer who has a work must be appreciated for his work. The form of appreciation can be done by registering his work to get intellectual property rights so that it can be protected by law. Intellectual Property Rights (IPR) are exclusive rights granted by a law or regulation to a person or group of people for their copyrighted works. In Indonesia IPR has not been implemented properly due to lack of socialization from the government and lack of concern from the community. This encourages the Indonesian government to be more concerned about copyright infringement. Along with the implementation process, it is undeniable that there are still many individuals who do not comply and use a work for commercial purposes. The research method used is the juridical-normative research method. For example, on January 13, 2020, Ruben Samuel Onsu sued I Am Geprek Bensu belonging to PT. Benny Sujono or abbreviated as I Am Geprek Bensu with a trademark abuse lawsuit. There is a need for government supervision of the use of other people's copyrighted works, good coordination between the government and the community so as to minimize the opportunity to commit fraud against a work. Based on the results of the study of cases that occurred, that victims of IPR violations are protected by law based on a first to file system. Keywords : Intellectual Property Rights, Legal Protection, Intellectual Property Rights Violation Victims
在经营企业中，每一个有作品的生产者都必须对他的作品表示赞赏。这种形式的赞赏可以通过对自己的作品进行注册来获得知识产权，从而受到法律的保护。知识产权(IPR)是法律或法规授予个人或团体的版权作品的专有权。在印度尼西亚，由于政府缺乏社会化和社区缺乏关注，知识产权没有得到适当的实施。这促使印尼政府更加关注版权侵权问题。在实施过程中，不可否认的是，仍然有许多人不遵守并将作品用于商业目的。所采用的研究方法是司法规范研究方法。例如，2020年1月13日，Ruben Samuel Onsu以商标滥用诉讼起诉PT. Benny Sujono旗下的I Am Geprek Bensu，简称I Am Geprek Bensu。政府需要对使用他人受版权保护的作品进行监管，政府和社会之间需要良好的协调，以尽量减少对作品进行欺诈的机会。根据对发生的案件的研究结果，知识产权侵权行为的受害者受到法律的保护是基于先到先立案的制度。关键词:知识产权;法律保护;知识产权侵权受害者
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL","authors":"Alfredo Juniotama Arifin, Ruth Elizabeth Marlamb Putri, Tiara Patricia","doi":"10.37090/keadilan.v19i2.484","DOIUrl":"https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i2.484","url":null,"abstract":"Abstract\u0000In running a business, every producer who has a work must be appreciated for his work. The form of appreciation can be done by registering his work to get intellectual property rights so that it can be protected by law. Intellectual Property Rights (IPR) are exclusive rights granted by a law or regulation to a person or group of people for their copyrighted works. In Indonesia IPR has not been implemented properly due to lack of socialization from the government and lack of concern from the community. This encourages the Indonesian government to be more concerned about copyright infringement. Along with the implementation process, it is undeniable that there are still many individuals who do not comply and use a work for commercial purposes. The research method used is the juridical-normative research method. For example, on January 13, 2020, Ruben Samuel Onsu sued I Am Geprek Bensu belonging to PT. Benny Sujono or abbreviated as I Am Geprek Bensu with a trademark abuse lawsuit. There is a need for government supervision of the use of other people's copyrighted works, good coordination between the government and the community so as to minimize the opportunity to commit fraud against a work. Based on the results of the study of cases that occurred, that victims of IPR violations are protected by law based on a first to file system.\u0000 Keywords : Intellectual Property Rights, Legal Protection, Intellectual Property Rights Violation Victims","PeriodicalId":143961,"journal":{"name":"Keadilan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127980608","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：