Pub Date : 2019-08-07DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.576
Heylen A Y, H. Hariyanto, Fauziah Hanum
ABSTRAK Kinerja polisi yang profesional, modern, bermoral dan patuh hukum merupakan aspek yang dapat ditingkatkan melalui faktor-faktor pengembangan kepemimpinan yakni, pembinaan, pelatihan dan pengembangan,pemberdayaan dan partisipasi. Untuk itu POLRI harus dapat menerapkanfaktor-faktor pengembangan kepemimpinan diatas dalam rangka meningkatkan kinerja polisi yang profesional, modern, bermoral dan patuh hukum.Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembinaan dan pemberdayaan pimpinan terhadap kinerja bawahan di Satuan Sabhara Polres Batu.Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Informan yang akan peneliti wawancarai adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan, pemberdayaan pimpinan dan kinerja bawahan di Satuan Sabhara Polres Batu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan dan pemberdayaan pimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerjabawahan di satuan Sabhara Polres Batu hal ini terlihat Pelaksanaan tugas Satuan Sabhara Polresta Batu sebagian besar telah terlaksana dengan baik, dan telah berupaya meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi Sabhara yang berwibawa di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang mantap dan terkendali dikarenakan adanya program pembinaan dan pemberdayaan pimpinan dilaksanakan secara baik, rutin dan terus menerus. Kata Kunci : Pembinaan, Pemberdayaan, Kinerja
{"title":"PENGARUH PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN TERKEMUKA TERHADAP KERJA KARYAWAN DI SATUAN SABHARA POLRES BATU","authors":"Heylen A Y, H. Hariyanto, Fauziah Hanum","doi":"10.30737/mediasosian.v3i2.576","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i2.576","url":null,"abstract":" ABSTRAK Kinerja polisi yang profesional, modern, bermoral dan patuh hukum merupakan aspek yang dapat ditingkatkan melalui faktor-faktor pengembangan kepemimpinan yakni, pembinaan, pelatihan dan pengembangan,pemberdayaan dan partisipasi. Untuk itu POLRI harus dapat menerapkanfaktor-faktor pengembangan kepemimpinan diatas dalam rangka meningkatkan kinerja polisi yang profesional, modern, bermoral dan patuh hukum.Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembinaan dan pemberdayaan pimpinan terhadap kinerja bawahan di Satuan Sabhara Polres Batu.Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Informan yang akan peneliti wawancarai adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan, pemberdayaan pimpinan dan kinerja bawahan di Satuan Sabhara Polres Batu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan dan pemberdayaan pimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerjabawahan di satuan Sabhara Polres Batu hal ini terlihat Pelaksanaan tugas Satuan Sabhara Polresta Batu sebagian besar telah terlaksana dengan baik, dan telah berupaya meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi Sabhara yang berwibawa di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang mantap dan terkendali dikarenakan adanya program pembinaan dan pemberdayaan pimpinan dilaksanakan secara baik, rutin dan terus menerus. Kata Kunci : Pembinaan, Pemberdayaan, Kinerja ","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129696817","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-08-07DOI: 10.30737/MEDIASOSIAN.V3I1.436
Berlian Tyasotyaningarum
Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana praktik open government melalui partisipasi publik dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro. Partisipasi publik melalui dialog publik di kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wujud implementasi open government di kabupaten Bojonegoro.Hasil studi menunjukkan bahwa open government melalui dialog publik dapat mewujudkan transparansi berupa : penyampaian informasi terkait sosialisasi program-program pemerintah, finansial dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan akuntabilitas yang terwujud melalui dialog publik terkait kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dialog publik memiliki peran dalam mewujudkan praktik transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro, yaitu : meningkatkan kepercayaan publik, membentuk legitimasi masyarakat serta memperbaiki pengambilan keputusan. Pembelajaran dari inovasi partisipasi publik melalui dialog publik di kabupaten Bojonegoro adalah : pentingnya komunikasi langsung antara pejabat publik dan masyarakat, pentingnya peran pemimpin sebagai pelatih, dan partisipasi publik memastikan bahwa pemerintah selalu terhubung dengan masyarakatnya. Kata Kunci : open government, partisispasi publik, transparansi, akuntabilitas, dialog publik jumat
{"title":"PRAKTIK OPEN GOVERNMENT MELALUI PARTISIPASI PUBLIK DI KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (Studi Kasus Dialog Publik Jumat di Kabupaten Bojonegoro)","authors":"Berlian Tyasotyaningarum","doi":"10.30737/MEDIASOSIAN.V3I1.436","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/MEDIASOSIAN.V3I1.436","url":null,"abstract":"Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana praktik open government melalui partisipasi publik dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro. Partisipasi publik melalui dialog publik di kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wujud implementasi open government di kabupaten Bojonegoro.Hasil studi menunjukkan bahwa open government melalui dialog publik dapat mewujudkan transparansi berupa : penyampaian informasi terkait sosialisasi program-program pemerintah, finansial dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan akuntabilitas yang terwujud melalui dialog publik terkait kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dialog publik memiliki peran dalam mewujudkan praktik transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro, yaitu : meningkatkan kepercayaan publik, membentuk legitimasi masyarakat serta memperbaiki pengambilan keputusan. Pembelajaran dari inovasi partisipasi publik melalui dialog publik di kabupaten Bojonegoro adalah : pentingnya komunikasi langsung antara pejabat publik dan masyarakat, pentingnya peran pemimpin sebagai pelatih, dan partisipasi publik memastikan bahwa pemerintah selalu terhubung dengan masyarakatnya. Kata Kunci : open government, partisispasi publik, transparansi, akuntabilitas, dialog publik jumat","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127394264","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-08-07DOI: 10.30737/mediasosian.v3i1.573
Erna Fatmawati, M. Mashuri
Abstrak Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Pertanyaannya bagaimanakah Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Di Bagian Umum dan Perlengkapan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Trenggalek ? dan faktor - faktor apa yang menghambatStrategi Peningkatan Kinerja Pegawai Di Bagian Umum dan Perlengkapan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Trenggalek ?. Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka perlu digunhakan pendekatan penelitian deskriptif klualitatif, yang mengedepankan fakta-fakta lapangan sebagai dasar analisis dan mengambuil kesimpulan. Teknik purposive sebagai rteknik penentuan informan dan teknik observas, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul gharus dilakukan cross csheck data guna menentukan bahwa data tersebut valid atau tidak. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis inteaktif dari Milles dan Huberman. Strategi peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Trenggalek dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan dan prosesnya dapat terpenuhi sehingga kinerja itu dapat mendorong terhadap kinerja organisasi. Hal ini didukung fakta lapangan bahwa pimpinannya dapat memberikan contoh dan teladan serta kuatnya disiplin pegawai, komunikasi yang hidup dan berkembang serta motivasi yang tinggi sebagai akibat dari pemebrian reward dan punisment. Adapun faktor pendukung strategi kiinerja adalah Kepemimpinan yang cukup baik, Kedisiplinan baik, komunikasi yang efektif dan intens serta motivasi dari pimpinan dalam bentuk reward dan funishment secara konsisten dan konsekuen.Faktor penghambatnya masih terbatasnya tingkat pendidikan, masih kurangnya pegawai yang berkualifikasi pendidikan khusus ketatausahaan dan kepegawaian. Kata Kunci : Kinerja ASN
{"title":"Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Bagian Umum dan Perlengkapan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Trenggalek","authors":"Erna Fatmawati, M. Mashuri","doi":"10.30737/mediasosian.v3i1.573","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i1.573","url":null,"abstract":"Abstrak Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur. Pertanyaannya bagaimanakah Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Di Bagian Umum dan Perlengkapan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Trenggalek ? dan faktor - faktor apa yang menghambatStrategi Peningkatan Kinerja Pegawai Di Bagian Umum dan Perlengkapan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Trenggalek ?. Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka perlu digunhakan pendekatan penelitian deskriptif klualitatif, yang mengedepankan fakta-fakta lapangan sebagai dasar analisis dan mengambuil kesimpulan. Teknik purposive sebagai rteknik penentuan informan dan teknik observas, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul gharus dilakukan cross csheck data guna menentukan bahwa data tersebut valid atau tidak. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis inteaktif dari Milles dan Huberman. Strategi peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Trenggalek dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan dan prosesnya dapat terpenuhi sehingga kinerja itu dapat mendorong terhadap kinerja organisasi. Hal ini didukung fakta lapangan bahwa pimpinannya dapat memberikan contoh dan teladan serta kuatnya disiplin pegawai, komunikasi yang hidup dan berkembang serta motivasi yang tinggi sebagai akibat dari pemebrian reward dan punisment. Adapun faktor pendukung strategi kiinerja adalah Kepemimpinan yang cukup baik, Kedisiplinan baik, komunikasi yang efektif dan intens serta motivasi dari pimpinan dalam bentuk reward dan funishment secara konsisten dan konsekuen.Faktor penghambatnya masih terbatasnya tingkat pendidikan, masih kurangnya pegawai yang berkualifikasi pendidikan khusus ketatausahaan dan kepegawaian. Kata Kunci : Kinerja ASN ","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124287209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-08-07DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.574
M. R. Pratama, Teguh Pramono
AbstrakOtonomi daerah secara teoritis membuat layanan publik dekat dengan publik. Makalah ini berpendapat bahwa Dalam konteks Indonesia, penyesuaian sentralisasi lebih banyak terjadi sejalan dengan kesenjangan layanan publik yang mendasar. Masalah seperti itu mengarah pada masalah jahat dalam mengatur pelayanan publik. Ini menemukan bahwa ada tren saat ini dalam kesenjangan layanan publik, misalnya, jumlah dokter dan guru medis yang memiliki distribusi yang tidak setara dibandingkan dengan daerah pedesaan dan perkotaan. Paradigma negara kesejahteraan juga harus ditransformasikan menjadi wilayah kesejahteraan. Semua masalah ada di wilayah; negara harus mengakomodasi dan memfasilitasi daerah untuk menangani kesenjangan tersebut tidak hanya bergerak dengan agenda kebijakan sentralisasi. Kata Kunci : Layanan Publik, Disparitas, Otonomi Daerah AbstractRegional autonomy theoretically makes public service close to the public. This paper argues that In Indonesia context, more centralization adjustment happens in line with the fundamental public service disparity. Such problems lead to the wicked problems of governing public service. It finds that there is a current trend in public service disparity, for example, the amount of medical doctor and teacher which has unequal distribution comparing to the rural and urban area. The paradigm of the welfare state should be transformed welfare region as well. All problems are in regional; the state should accommodate and facilitate region to handle such disparity not only move with centralization policy agenda. Keywords:Public Service, Disparity, Regional Autonomy
{"title":"Pelayanan Publik Di Daerah: Menguak Kesenjangan Pelayanan Dasar Di Era Otonomi Daerah Local Public Service: Uncovering Basic Public Service Disparity in Regional Autonomy Era","authors":"M. R. Pratama, Teguh Pramono","doi":"10.30737/mediasosian.v3i2.574","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i2.574","url":null,"abstract":"AbstrakOtonomi daerah secara teoritis membuat layanan publik dekat dengan publik. Makalah ini berpendapat bahwa Dalam konteks Indonesia, penyesuaian sentralisasi lebih banyak terjadi sejalan dengan kesenjangan layanan publik yang mendasar. Masalah seperti itu mengarah pada masalah jahat dalam mengatur pelayanan publik. Ini menemukan bahwa ada tren saat ini dalam kesenjangan layanan publik, misalnya, jumlah dokter dan guru medis yang memiliki distribusi yang tidak setara dibandingkan dengan daerah pedesaan dan perkotaan. Paradigma negara kesejahteraan juga harus ditransformasikan menjadi wilayah kesejahteraan. Semua masalah ada di wilayah; negara harus mengakomodasi dan memfasilitasi daerah untuk menangani kesenjangan tersebut tidak hanya bergerak dengan agenda kebijakan sentralisasi. Kata Kunci : Layanan Publik, Disparitas, Otonomi Daerah AbstractRegional autonomy theoretically makes public service close to the public. This paper argues that In Indonesia context, more centralization adjustment happens in line with the fundamental public service disparity. Such problems lead to the wicked problems of governing public service. It finds that there is a current trend in public service disparity, for example, the amount of medical doctor and teacher which has unequal distribution comparing to the rural and urban area. The paradigm of the welfare state should be transformed welfare region as well. All problems are in regional; the state should accommodate and facilitate region to handle such disparity not only move with centralization policy agenda. Keywords:Public Service, Disparity, Regional Autonomy","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132858393","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-08-07DOI: 10.30737/mediasosian.v3i1.545
Hanum Fauziah
ABSTRAK Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) adalah satu kegiatan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat, tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sasaran program adalah masyarakat di wilayah Rukun Tetangga seluruh wilayah Kota Kediri. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat tersebut program jenis kegiatan telah dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS). Antara lain penguatan kelembagaan, Pelatihan, ketrampilan dan kegiatan sosial untuk menambahkan respon akan kesadaran berpartisipasi dalam perencanaan adalah sebuah kesulitan tersendiri. Pada waktu melakukan pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang seharusnya melibatkan seluruh warga masyarakat sering terjadi hal sebaliknya yaitu timbulnya rasa enggan dari warga karena mereka merasa bahwa kegiatan itu hanya akan memberikan manfaat bagi kelompok tertentu. Hasilnya adalah pelaksanaan pembangunan dasar lingkungan kurang memuaskan disebabkan tidak sesuai dengan keinginan warga. Sehingga manfaatnya kurang begitu terasa secara langsung oleh masyarakat. Pengawasan yang di harapkan timbul dengan sendirinya tidak efektif karena pembuatan perencanaan pembangunan serta kegiatan pelaksanaan pembangunan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sedikitpun tampaknya masih jauh dari harapan karena adanya anggapan bahwa yang bertugas melakukan pengawasan adalah pihak panitia atau pemerintah yang telah dibentuk sehingga cenderung masyarakat tidak melakukan pengawasan. Dari sinilah dapat dikatakan ada sikap masyarakat yang dualisme yaitu sikap masyarakat yang cukup aktif mendukung program tersebut. Disisi masyarakat yang lain ada sikap masyarakat yang kurang mendukung. Dengan alasan itulah peneliti tertarik untuk menganalisis pelaksanaan peraturan Walikota Kediri No 40 Tahun 2014 di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Walikota No. 40 Tahun 2014 di Kecamatan Mojoroto. Analisis yang digunakan dalam penelitian ni adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian dan fokus penelitian adalah tahapan perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tahapan pelaksana. Tahap evaluasi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.Kata Kunci : Prodamas, Pelaksanaan
{"title":"ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NO.40 TH. 2014 TENTANG PEDOMAN PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI","authors":"Hanum Fauziah","doi":"10.30737/mediasosian.v3i1.545","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i1.545","url":null,"abstract":"ABSTRAK Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) adalah satu kegiatan Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat, tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sasaran program adalah masyarakat di wilayah Rukun Tetangga seluruh wilayah Kota Kediri. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat tersebut program jenis kegiatan telah dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS). Antara lain penguatan kelembagaan, Pelatihan, ketrampilan dan kegiatan sosial untuk menambahkan respon akan kesadaran berpartisipasi dalam perencanaan adalah sebuah kesulitan tersendiri. Pada waktu melakukan pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang seharusnya melibatkan seluruh warga masyarakat sering terjadi hal sebaliknya yaitu timbulnya rasa enggan dari warga karena mereka merasa bahwa kegiatan itu hanya akan memberikan manfaat bagi kelompok tertentu. Hasilnya adalah pelaksanaan pembangunan dasar lingkungan kurang memuaskan disebabkan tidak sesuai dengan keinginan warga. Sehingga manfaatnya kurang begitu terasa secara langsung oleh masyarakat. Pengawasan yang di harapkan timbul dengan sendirinya tidak efektif karena pembuatan perencanaan pembangunan serta kegiatan pelaksanaan pembangunan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sedikitpun tampaknya masih jauh dari harapan karena adanya anggapan bahwa yang bertugas melakukan pengawasan adalah pihak panitia atau pemerintah yang telah dibentuk sehingga cenderung masyarakat tidak melakukan pengawasan. Dari sinilah dapat dikatakan ada sikap masyarakat yang dualisme yaitu sikap masyarakat yang cukup aktif mendukung program tersebut. Disisi masyarakat yang lain ada sikap masyarakat yang kurang mendukung. Dengan alasan itulah peneliti tertarik untuk menganalisis pelaksanaan peraturan Walikota Kediri No 40 Tahun 2014 di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Walikota No. 40 Tahun 2014 di Kecamatan Mojoroto. Analisis yang digunakan dalam penelitian ni adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian dan fokus penelitian adalah tahapan perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tahapan pelaksana. Tahap evaluasi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.Kata Kunci : Prodamas, Pelaksanaan","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127581662","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-08-07DOI: 10.30737/mediasosian.v3i1.552
Mujiarto Mujiarto, D. Susanto, Rizki Yudha Bramantyo
AbstrakPuskesmas sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang keberadaannya hampir di setiap kecamatan baik di kota maupun di perdesaan dengan karakteristik tersendiri atau berbeda dengan institusi lain, yang mungkin hanya ada di perkotaan saja. Cakupan layanan Puskesmas memang pada awalnya hanya bersifat penyembuhan (kuratif) tetapi sekarang juga memberikan layanan yang bersifat preventif (pencegahan) dan pemulihan (rehabilitatif), dimana pelaksanaannya secara terpadu dan terintegrasi dengan memberdayakan upaya promosi kesehatan (promotif health), dan pencegahan (preventif) berupa penyuluhan dan pembentukan kader gizi dan kesehatan di tiap Desa atau Kelurahan,serta berlaku hidup sehat (life health style). Pertanyaannya kemudian bagaimana strategi pelayanan kesehatan untuk kepuasan pelanggan/Pasien di Puskesmas Pandean Kecamatan Dongko Kanbuypaten Trenggalek, serta faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan strategi tersebut ?Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informn dengan teknik purposive dengan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitiannya adalah : Strategi yang digunakan untuk mencapai kepuasan pasient adalah dengan meningkatkan akuntabilitas, membangun citra positif, pengendalian kualitas dan kepuasan pasien.Kata Kunci : Pelayanan, Puskesmas
{"title":"STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK KEPUASAN PASIEN DI UPT PUSKESMAS PANDEAN KECAMATAN DONGKO KABUPATEN TRENGGALEK","authors":"Mujiarto Mujiarto, D. Susanto, Rizki Yudha Bramantyo","doi":"10.30737/mediasosian.v3i1.552","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i1.552","url":null,"abstract":"AbstrakPuskesmas sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang keberadaannya hampir di setiap kecamatan baik di kota maupun di perdesaan dengan karakteristik tersendiri atau berbeda dengan institusi lain, yang mungkin hanya ada di perkotaan saja. Cakupan layanan Puskesmas memang pada awalnya hanya bersifat penyembuhan (kuratif) tetapi sekarang juga memberikan layanan yang bersifat preventif (pencegahan) dan pemulihan (rehabilitatif), dimana pelaksanaannya secara terpadu dan terintegrasi dengan memberdayakan upaya promosi kesehatan (promotif health), dan pencegahan (preventif) berupa penyuluhan dan pembentukan kader gizi dan kesehatan di tiap Desa atau Kelurahan,serta berlaku hidup sehat (life health style). Pertanyaannya kemudian bagaimana strategi pelayanan kesehatan untuk kepuasan pelanggan/Pasien di Puskesmas Pandean Kecamatan Dongko Kanbuypaten Trenggalek, serta faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan strategi tersebut ?Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informn dengan teknik purposive dengan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitiannya adalah : Strategi yang digunakan untuk mencapai kepuasan pasient adalah dengan meningkatkan akuntabilitas, membangun citra positif, pengendalian kualitas dan kepuasan pasien.Kata Kunci : Pelayanan, Puskesmas","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131328862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-24DOI: 10.30737/mediasosian.v1i2.201
Sari Puspitorini
The PUMP-P2HP Program is a community-based poverty reduction program through the facilitation of business development assistance for processors and marketers of fishery products within the Processing Group and Marketers (POKLAHSAR). The purposes of this study were to describe and to analyze the Implementation of PUMP-P2HP Program 2014 in Trenggalek Regency and factors that support or inhibit PUMP-P2HP Program. This research uses qualitative descriptive method, while collecting primary data through interview and observation, while collecting secondary data from literatures. The results of the research showed that : 1) the Implementation of PUMP-P2HP Program in 2014 in Trenggalek Regency has been referring to 6 elements of empowerment that is mentoring, community participation, group organizing, transparency, monitoring system and gender perspective; 2) Supporting success factors of the Implementation of PUMP-P2HP Program 2014 in Trenggalek Regency including good communication and coordination between the implementors, qualified human resources and adequate budget, 3) The inhibiting success factors of the PUMP-P2HP Program 2014 in Trenggalek Regency including the identification and verification of new groups for substitution of aspiration groups, causing the proposing stage up to the withdrawal.
{"title":"IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (PUMP-P2HP) TAHUN 2014 DI KABUPATEN TRENGGALEK","authors":"Sari Puspitorini","doi":"10.30737/mediasosian.v1i2.201","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v1i2.201","url":null,"abstract":"The PUMP-P2HP Program is a community-based poverty reduction program through the facilitation of business development assistance for processors and marketers of fishery products within the Processing Group and Marketers (POKLAHSAR). The purposes of this study were to describe and to analyze the Implementation of PUMP-P2HP Program 2014 in Trenggalek Regency and factors that support or inhibit PUMP-P2HP Program. This research uses qualitative descriptive method, while collecting primary data through interview and observation, while collecting secondary data from literatures. The results of the research showed that : 1) the Implementation of PUMP-P2HP Program in 2014 in Trenggalek Regency has been referring to 6 elements of empowerment that is mentoring, community participation, group organizing, transparency, monitoring system and gender perspective; 2) Supporting success factors of the Implementation of PUMP-P2HP Program 2014 in Trenggalek Regency including good communication and coordination between the implementors, qualified human resources and adequate budget, 3) The inhibiting success factors of the PUMP-P2HP Program 2014 in Trenggalek Regency including the identification and verification of new groups for substitution of aspiration groups, causing the proposing stage up to the withdrawal.","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114634814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-24DOI: 10.30737/mediasosian.v2i1.205
Rubiyanto Rubiyanto
E-Government program is a form of the implementation of public services based information technology and communication that covertly designed to make the process of working in the government of into simpler ones, more accurate, responsive and transparent. With the establishment of presidential instruction no 3 2003, instructed that all government agencies apply for the e-Government program. BAPPEDA has implemented through a system of e-Government program information regional development planning or e-Planning. This study determines to reveal an understanding of the e-Government of policy on Regional Development Planning Board District Nganjuk. Technique data analysis using a technique qualitative according to data analysis Miles and Huberman. The research results show that of policy e-Government on Regional Development Planning Board District Nganjuk has been implemented by an instruction of the president number three years 2003; however, in practice, there are several problems can slow process implementation e-Government itself.
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK","authors":"Rubiyanto Rubiyanto","doi":"10.30737/mediasosian.v2i1.205","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.205","url":null,"abstract":"E-Government program is a form of the implementation of public services based information technology and communication that covertly designed to make the process of working in the government of into simpler ones, more accurate, responsive and transparent. With the establishment of presidential instruction no 3 2003, instructed that all government agencies apply for the e-Government program. BAPPEDA has implemented through a system of e-Government program information regional development planning or e-Planning. This study determines to reveal an understanding of the e-Government of policy on Regional Development Planning Board District Nganjuk. Technique data analysis using a technique qualitative according to data analysis Miles and Huberman. The research results show that of policy e-Government on Regional Development Planning Board District Nganjuk has been implemented by an instruction of the president number three years 2003; however, in practice, there are several problems can slow process implementation e-Government itself.","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121456909","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-24DOI: 10.30737/mediasosian.v1i2.203
Yustafa Badrus Su'adah
One of the business activities that support development in Indonesia is the mining sector. The mining business is an activity to optimize the utilization of natural resources of mining or excavation material on land. Mining is part or all of the phases of operations in the research, management, and exploitation of minerals or coal covering general investigation, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, transportation and sales, and post-mining activities.
{"title":"FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015","authors":"Yustafa Badrus Su'adah","doi":"10.30737/mediasosian.v1i2.203","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v1i2.203","url":null,"abstract":"One of the business activities that support development in Indonesia is the mining sector. The mining business is an activity to optimize the utilization of natural resources of mining or excavation material on land. Mining is part or all of the phases of operations in the research, management, and exploitation of minerals or coal covering general investigation, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, transportation and sales, and post-mining activities.","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114212877","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-07-24DOI: 10.30737/mediasosian.v1i2.196
Josef Dudi
All social activities occur in relationships and interactions. There are four religions that live side by side and exude amid differences in Sei Gohong, namely Islam, Protestantism, Kaharingan, and Catholicism. The four religions are embraced by people who come from one ethnic Dayak ethnic. The study was analyzed using the theory of social interaction, plurality of religions, conflict theory, social change, social action, symbolic interaction, and social construction. Research using grounded method. The results of this research are: first, there is interaction pattern in the form of cooperation as in dayak customary activity, the accommodation of socialization and economic activities in Sei Gohong, the three patterns of interaction in the form of assimilation, ie, mixed marriages of Sei Gohong residents with Dayak residents or mixed marriages of different religions of Sei Gohon., Fourth, the pattern of interaction in the form of competition and conflict between religious differences. Factors inhibiting the social interactions of plural communities religion in Sei Gohong that is, cultural change, amputation of kademangan institution and mentality betang as institution of plurality begin to retreat. The conclusion of this study that different religions is not a barrier to spontaneous social mechanisms and harmony of life in Sei Gohong.
{"title":"POLA INTERAKSI MASYARAKAT PLURAL AGAMA DI KELURAHAN SEI GOHONG KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH","authors":"Josef Dudi","doi":"10.30737/mediasosian.v1i2.196","DOIUrl":"https://doi.org/10.30737/mediasosian.v1i2.196","url":null,"abstract":"All social activities occur in relationships and interactions. There are four religions that live side by side and exude amid differences in Sei Gohong, namely Islam, Protestantism, Kaharingan, and Catholicism. The four religions are embraced by people who come from one ethnic Dayak ethnic. The study was analyzed using the theory of social interaction, plurality of religions, conflict theory, social change, social action, symbolic interaction, and social construction. Research using grounded method. The results of this research are: first, there is interaction pattern in the form of cooperation as in dayak customary activity, the accommodation of socialization and economic activities in Sei Gohong, the three patterns of interaction in the form of assimilation, ie, mixed marriages of Sei Gohong residents with Dayak residents or mixed marriages of different religions of Sei Gohon., Fourth, the pattern of interaction in the form of competition and conflict between religious differences. Factors inhibiting the social interactions of plural communities religion in Sei Gohong that is, cultural change, amputation of kademangan institution and mentality betang as institution of plurality begin to retreat. The conclusion of this study that different religions is not a barrier to spontaneous social mechanisms and harmony of life in Sei Gohong.","PeriodicalId":161435,"journal":{"name":"Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116562422","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：