Kajian ini membahas tentang Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam. Perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi nyawa manusia secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), danhukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa perbandingan dari KUHP dan Hukum Islam, dimana hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenai adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban, pada hukum Islam, pemaafan cuma-cuma ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman qishas dan diyat, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusan sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti- bukti yang telah ada. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja (dolus) dan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dan Hukum Islam yang hukumannya adalah qisas atau diyat. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (culpa) berdasarkan Pasal 359 KUHP dan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman pokok adalah diyat dan kafarat.
{"title":"ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM","authors":"Sirya Iqbal, Hamdani Hamdani, Y. Yusrizal","doi":"10.29103/sjp.v10i1.7938","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938","url":null,"abstract":"Kajian ini membahas tentang Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam. Perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi nyawa manusia secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), danhukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa perbandingan dari KUHP dan Hukum Islam, dimana hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenai adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban, pada hukum Islam, pemaafan cuma-cuma ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman qishas dan diyat, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya karena keputusan sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti- bukti yang telah ada. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja (dolus) dan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dan Hukum Islam yang hukumannya adalah qisas atau diyat. Hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja (culpa) berdasarkan Pasal 359 KUHP dan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman pokok adalah diyat dan kafarat.","PeriodicalId":199459,"journal":{"name":"Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129733293","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kepastian hukum diperlukan strategi dalam upaya membangun hukum yang dikehendaki masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat, hukum yang demikian adalah hukum yang berkarakter esponsive. Namun, persoalan tentang kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia sudah seringkali menjadi sorotan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum esponsive dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, serta untuk mengetahui banyak undang-undang yang diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis esponsiv, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, penerapan hukum responsif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan perkembangan pemikiran konsep-konsep hukum dari pakar-pakar hukum, untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukannya, dengan sistem hukumnya yang karakter khas. Terkait banyaknya undang-undang di Indonesia yang diajukan Konstitusional Review, dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh Undang-Undang di Indonesia yang tidak esponsive. Dijadikannya UU KPK sebagai salah satu contoh Undang-Undang yang tidak esponsive, karena pembahasan perubahan kedua UU KPK tidak dilakukan secara partisipatif. Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk beralih kepada konsep hukum responsif.
{"title":"PENERAPAN HUKUM RESPONSIF DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA","authors":"Dian Rizki, E. Sari, Y. Yusrizal","doi":"10.29103/sjp.v10i1.7934","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7934","url":null,"abstract":"Kepastian hukum diperlukan strategi dalam upaya membangun hukum yang dikehendaki masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat, hukum yang demikian adalah hukum yang berkarakter esponsive. Namun, persoalan tentang kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia sudah seringkali menjadi sorotan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum esponsive dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, serta untuk mengetahui banyak undang-undang yang diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis esponsiv, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, penerapan hukum responsif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan perkembangan pemikiran konsep-konsep hukum dari pakar-pakar hukum, untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukannya, dengan sistem hukumnya yang karakter khas. Terkait banyaknya undang-undang di Indonesia yang diajukan Konstitusional Review, dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh Undang-Undang di Indonesia yang tidak esponsive. Dijadikannya UU KPK sebagai salah satu contoh Undang-Undang yang tidak esponsive, karena pembahasan perubahan kedua UU KPK tidak dilakukan secara partisipatif. Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk beralih kepada konsep hukum responsif.","PeriodicalId":199459,"journal":{"name":"Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125183574","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Article 1 Paragraph (26) Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, adultery is intercourse between a man and a woman without marital ties with the willingness of both parties. This study aims to analyze the legal provisions against the finger of adultery and the finger of seclusion according to Islamic law and Qanun Jinayat. The research method is normative juridical, with a case and statutory approach. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The study results show that in Islamic law, there are differences in punishment; namely, married adulterers are lashed one hundred times and stoned with stones. In comparison, single adulterers are punished by being lashed one hundred times and exiled for one year. Meanwhile, according to the Qanun Jinayat, it does not distinguish between married adulterers and single people and is only sentenced to one hundred lashes. It is recommended that in the Qanun Jinayat, it is also necessary to make a difference in punishment between married offenders and unmarried finger perpetrators.
{"title":"KETENTUAN JARIMAH ZINA DAN KHALWAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT","authors":"Tamarsah Tamarsah, F. Faisal, Hamdani Hamdani","doi":"10.29103/sjp.v10i1.8834","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.8834","url":null,"abstract":"Article 1 Paragraph (26) Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, adultery is intercourse between a man and a woman without marital ties with the willingness of both parties. This study aims to analyze the legal provisions against the finger of adultery and the finger of seclusion according to Islamic law and Qanun Jinayat. The research method is normative juridical, with a case and statutory approach. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The study results show that in Islamic law, there are differences in punishment; namely, married adulterers are lashed one hundred times and stoned with stones. In comparison, single adulterers are punished by being lashed one hundred times and exiled for one year. Meanwhile, according to the Qanun Jinayat, it does not distinguish between married adulterers and single people and is only sentenced to one hundred lashes. It is recommended that in the Qanun Jinayat, it is also necessary to make a difference in punishment between married offenders and unmarried finger perpetrators.","PeriodicalId":199459,"journal":{"name":"Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134301759","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Salah satu prinsip dalam kewarisan adalah ijbari, dimana peralihan harta waris kepada ahli warisnya dari harta seseorang yang telah meninggal berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat di Kabupaten Pidie yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyari’atkan oleh Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat terhadap pembagian warisan di Kabupaten Pidie, dan untuk menganalisis efektivitas pembagian warisan menurut hukum Islam di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang di praktekkan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie terhadap pembagian harta warisan adalah dengan cara membagikan harta pewaris secara hukum adat atau musyawarah. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie, karena banyak masyarakat yang masih membagikan harta warisan secara hukum adat tanpa mempedulikan hukum yang telah di atur dalam Islam.
{"title":"ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE)","authors":"Ahmad Nidal, F. Faisal, H. Herinawati","doi":"10.29103/sjp.v9i2.4566","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4566","url":null,"abstract":"Salah satu prinsip dalam kewarisan adalah ijbari, dimana peralihan harta waris kepada ahli warisnya dari harta seseorang yang telah meninggal berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat di Kabupaten Pidie yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyari’atkan oleh Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat terhadap pembagian warisan di Kabupaten Pidie, dan untuk menganalisis efektivitas pembagian warisan menurut hukum Islam di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum yang di praktekkan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie terhadap pembagian harta warisan adalah dengan cara membagikan harta pewaris secara hukum adat atau musyawarah. Pembagian harta warisan menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Pidie, karena banyak masyarakat yang masih membagikan harta warisan secara hukum adat tanpa mempedulikan hukum yang telah di atur dalam Islam.","PeriodicalId":199459,"journal":{"name":"Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129043380","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Putusan verstek seringkali menimbulkan aspek tidak baik bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian bertujuan mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak, upaya yang dilakukan dan kebijakan hakim memutuskan perkara verstek. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum primer dan sekunder menjadi bahan utama serta data primer diperoleh dengan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan perempuan dan anak dalam putusan verstek sangat rendah disebabkan tidak adanya tuntutan hak dari perempuan. Perempuan jarang melakukan upaya untuk menggugat kembali berkaitan hak untuk diri dan anaknya pasca perceraian. Kebijakan hakim dengan penggunaan hak ex officio bila perempuan tidak nusyuz.
{"title":"PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI","authors":"Dian Saputra Saputra, Jamaluddin Jamaluddin, Yulia Yulia","doi":"10.29103/sjp.v9i2.4799","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799","url":null,"abstract":"Putusan verstek seringkali menimbulkan aspek tidak baik bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian bertujuan mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak, upaya yang dilakukan dan kebijakan hakim memutuskan perkara verstek. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum primer dan sekunder menjadi bahan utama serta data primer diperoleh dengan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan perempuan dan anak dalam putusan verstek sangat rendah disebabkan tidak adanya tuntutan hak dari perempuan. Perempuan jarang melakukan upaya untuk menggugat kembali berkaitan hak untuk diri dan anaknya pasca perceraian. Kebijakan hakim dengan penggunaan hak ex officio bila perempuan tidak nusyuz.","PeriodicalId":199459,"journal":{"name":"Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132490200","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Praktik penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Aceh Timur sangat mengkhawatirkan. Kasus sabu tahun 2018 berjumlah 119 kasus, 75 kasus tahun 2019 dan 45 kasus tahun 2020. Penelitian bertujuan menganalisis peran Kepolisian, (BNNP) dan masyarakat dalam menanggulangi dan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan narkotika di Aceh Timur. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian, BNNP dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi praktik narkotika dan koordinasi kurang berjalan efektif karena kedudukan BNNP belum ada di Aceh Timur.
{"title":"PERAN KEPOLISIAN, BNNP DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI ACEH TIMUR","authors":"M. Mukhsalmina, M. Mukhlis","doi":"10.29103/sjp.v9i2.4228","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4228","url":null,"abstract":"Praktik penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Aceh Timur sangat mengkhawatirkan. Kasus sabu tahun 2018 berjumlah 119 kasus, 75 kasus tahun 2019 dan 45 kasus tahun 2020. Penelitian bertujuan menganalisis peran Kepolisian, (BNNP) dan masyarakat dalam menanggulangi dan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan narkotika di Aceh Timur. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian, BNNP dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi praktik narkotika dan koordinasi kurang berjalan efektif karena kedudukan BNNP belum ada di Aceh Timur.","PeriodicalId":199459,"journal":{"name":"Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"29 43","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113941222","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Adat bersendikan syari’at merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah Islam menjadi motivasi kuat yang mendorong seseorang untuk bekerja. Salah satu kegiatan kerjasama pada masyarakat Aceh adalah mawah, Kabupaten Pidie merupakan salah satu tempat di Aceh dimana ditemukan praktik mawah. Perjanjian mawah tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa karena perjanjian yang tidak tertulis atau ingkar janji dalam pembagian hasil terjadi didalam masyarakat. Jika terjadi sengketa didalam masyarakat Aceh (termasuk sengketa mawah) akan diselesaikan melalui peradilan adat sebelum diserahkan kepihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa baik pidana ringan maupun perdata (termasuk mawah) di Kabupaten Pidie harus ditempuh melalui peradilan adat gampong dengan prinsip mufakat dan perdamaian. Penyelesaian sengketa mawah pada peradilan adat gampong di Kabupaten Pidie telah sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yaitu dengan menempuh jalur arbitrase (tahkim). Penyelesaian sengketa mawah melalui peradilan adat secara sifat yaitu tahkim, namun mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketanya seperti konsep peradilan (Al-Qada).
{"title":"Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie)","authors":"Muhammad Nouval, F. Faisal, M. Manfarisyah","doi":"10.29103/sjp.v9i2.4586","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4586","url":null,"abstract":"Adat bersendikan syari’at merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah Islam menjadi motivasi kuat yang mendorong seseorang untuk bekerja. Salah satu kegiatan kerjasama pada masyarakat Aceh adalah mawah, Kabupaten Pidie merupakan salah satu tempat di Aceh dimana ditemukan praktik mawah. Perjanjian mawah tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa karena perjanjian yang tidak tertulis atau ingkar janji dalam pembagian hasil terjadi didalam masyarakat. Jika terjadi sengketa didalam masyarakat Aceh (termasuk sengketa mawah) akan diselesaikan melalui peradilan adat sebelum diserahkan kepihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa mawah di kabupaten pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa baik pidana ringan maupun perdata (termasuk mawah) di Kabupaten Pidie harus ditempuh melalui peradilan adat gampong dengan prinsip mufakat dan perdamaian. Penyelesaian sengketa mawah pada peradilan adat gampong di Kabupaten Pidie telah sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yaitu dengan menempuh jalur arbitrase (tahkim). Penyelesaian sengketa mawah melalui peradilan adat secara sifat yaitu tahkim, namun mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketanya seperti konsep peradilan (Al-Qada).","PeriodicalId":199459,"journal":{"name":"Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128872825","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian didasari fakta empiris adanya orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kota Lhokseumawe. Tahun 2018 berjumlah 5 kasus, 1 kasus tahun 2019 dan 3 kasus tahun 2020. Penelitian bertujuan menganalisis mekanisme pengawasan, hambatan dan upaya TPI Lhokseumawe mengawasi orang asing. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pengawasan TPI belum berjalan efektif dikarenakan berbagai hambatan, yaitu SDM terbatas, luasnya wilayah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan orang asing. Upaya yang dilakukan yaitu koordinasi lintas sektor, pembentukan TIMPORA dan sosialisasi APOA.
{"title":"ANALISIS PERAN PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KOTA LHOKSEUMAWE TERHADAP KEBERADAAN ORANG ASING","authors":"Mohd Feri Andria, M. Nasir, Y. Yusrizal","doi":"10.29103/sjp.v9i2.4579","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4579","url":null,"abstract":"Penelitian didasari fakta empiris adanya orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kota Lhokseumawe. Tahun 2018 berjumlah 5 kasus, 1 kasus tahun 2019 dan 3 kasus tahun 2020. Penelitian bertujuan menganalisis mekanisme pengawasan, hambatan dan upaya TPI Lhokseumawe mengawasi orang asing. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pengawasan TPI belum berjalan efektif dikarenakan berbagai hambatan, yaitu SDM terbatas, luasnya wilayah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan orang asing. Upaya yang dilakukan yaitu koordinasi lintas sektor, pembentukan TIMPORA dan sosialisasi APOA.","PeriodicalId":199459,"journal":{"name":"Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129800357","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The authority of the Syar'iyah Court in the field of marriage has a lot of contact with the interests of women. The decisions made from these cases are expected to be able to fulfill women's rights in return for the perceived suffering. Has the Syar'iyah Court already played a role and function in its decisions and consideration has been gender responsiveness to protect women's rights. Specifically the rights of women arising from divorce, in the verdict and the rights of civil servants' wives due to divorce divorce. This study aims to determine the role of the Syar'iyah Court in protecting the rights of women in divorce through its decision. The method used is juridical normative with the conceptual approach and the statute approach. Data analysis uses a qualitative approach. After conducting research, the existence of legal innovations in the Syar'iyah Court and guided by Perma Number 3 of 2017 in protecting women's rights can be protected. The Syar'iyah Court has not yet fully given a concrete decision regarding women's rights as a result of divorced divorce by male civil servants. Judges' considerations are gender biased and have a patriarchal mindset, difficulty of execution due to the absence of structural relationship between the court and related institutions to be the reason for the judges to ignore Government Regulation Number 10 of 1983 as amended by Government Regulation Number 45 of 1990 concerning marriage licenses and divorce of civil servants civil. If the regulation has been ratified even though there is no structural relationship and order, the Judge is obliged to carry it out and that the Syar'iyah Court Judge in giving consideration must synergize between the divorce permit in filing the divorce request to court with the decision for civil servants
{"title":"PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR’IYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN","authors":"Dian Eriani, T. Nazaruddin, Y. Yusrizal","doi":"10.29103/sjp.v9i1.4800","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4800","url":null,"abstract":"The authority of the Syar'iyah Court in the field of marriage has a lot of contact with the interests of women. The decisions made from these cases are expected to be able to fulfill women's rights in return for the perceived suffering. Has the Syar'iyah Court already played a role and function in its decisions and consideration has been gender responsiveness to protect women's rights. Specifically the rights of women arising from divorce, in the verdict and the rights of civil servants' wives due to divorce divorce. This study aims to determine the role of the Syar'iyah Court in protecting the rights of women in divorce through its decision. The method used is juridical normative with the conceptual approach and the statute approach. Data analysis uses a qualitative approach. After conducting research, the existence of legal innovations in the Syar'iyah Court and guided by Perma Number 3 of 2017 in protecting women's rights can be protected. The Syar'iyah Court has not yet fully given a concrete decision regarding women's rights as a result of divorced divorce by male civil servants. Judges' considerations are gender biased and have a patriarchal mindset, difficulty of execution due to the absence of structural relationship between the court and related institutions to be the reason for the judges to ignore Government Regulation Number 10 of 1983 as amended by Government Regulation Number 45 of 1990 concerning marriage licenses and divorce of civil servants civil. If the regulation has been ratified even though there is no structural relationship and order, the Judge is obliged to carry it out and that the Syar'iyah Court Judge in giving consideration must synergize between the divorce permit in filing the divorce request to court with the decision for civil servants","PeriodicalId":199459,"journal":{"name":"Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130171748","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The purpose of this study is to determine the legality principle according to positive criminal law in Indonesia and Islamic criminal law and to find out the comparison between the legality principle according to positive criminal law and Islamic criminal law. This type of research used in this research is using library research or known as literature research. The principle of legality in Indonesia's positive criminal law is a very fundamental principle. Because the principle of legality in criminal law is important to determine whether a criminal law regulation can be treated against a criminal act that occurs. In Islamic criminal law, the legality principle has a great influence on the judge's power, because the judge's power is very broad compared to the judge in positive law where the judge does not have sufficient power to act against the crime maker in accordance with the public interest. Comparison of the principle of legality between Islamic law and positive law. Whereas the application of the legality principle to positive criminal law and Islamic criminal law has similarities and differences. The similarity is that both apply the principle of legality in the legal process while the difference is that positive criminal law is the same in its application to offenses, whereas in Islamic criminal law there is a distinction between Jarimah qishas diyat, hudud, which is applied strongly, while in Jarimah ta'zir it is relaxed so that the benefit of society is fulfilled. In addition to having the similarities and differences above, the legality principle also has advantages and disadvantages, among others, in Islamic law the criminal provisions cannot be changed (added / reduced) because it is a provision from Allah which is standard, while in positive law the criminal provisions may change at any time. according to the times.
{"title":"STUDI KOMPARATIF TENTANG ASAS LEGALITAS BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM","authors":"L. Nurmala","doi":"10.29103/sjp.v9i1.4802","DOIUrl":"https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4802","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to determine the legality principle according to positive criminal law in Indonesia and Islamic criminal law and to find out the comparison between the legality principle according to positive criminal law and Islamic criminal law. This type of research used in this research is using library research or known as literature research. The principle of legality in Indonesia's positive criminal law is a very fundamental principle. Because the principle of legality in criminal law is important to determine whether a criminal law regulation can be treated against a criminal act that occurs. In Islamic criminal law, the legality principle has a great influence on the judge's power, because the judge's power is very broad compared to the judge in positive law where the judge does not have sufficient power to act against the crime maker in accordance with the public interest. Comparison of the principle of legality between Islamic law and positive law. Whereas the application of the legality principle to positive criminal law and Islamic criminal law has similarities and differences. The similarity is that both apply the principle of legality in the legal process while the difference is that positive criminal law is the same in its application to offenses, whereas in Islamic criminal law there is a distinction between Jarimah qishas diyat, hudud, which is applied strongly, while in Jarimah ta'zir it is relaxed so that the benefit of society is fulfilled. In addition to having the similarities and differences above, the legality principle also has advantages and disadvantages, among others, in Islamic law the criminal provisions cannot be changed (added / reduced) because it is a provision from Allah which is standard, while in positive law the criminal provisions may change at any time. according to the times.","PeriodicalId":199459,"journal":{"name":"Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132630301","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：