Pub Date : 2022-11-01DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3392
I. Kumalasari, Zainal Said, Suarning
Implementasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai penjualan Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare masih belum maksimal karena masih banyaknya ditemukan produk-produk perawatan kecantikan yang berbahaya. Tentunya hal ini mengakibatkan kerugian kepada pihak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, pendekatanYuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun tehnik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan tehnik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) . Posisi Konsumen dianggap rentan karena tidak dapat terlepas dari kegiatan jual beli dan sering kali mengalami penipuan yang mengakibatkan kerugian. Jadi untuk melindungi konsumen pemerintah membuat peraturan tentang perlindungan konsumen UU Nomor 8 tahun 1999 yang di dalamnya menjelaskan tentang asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, dan kewajiban sebagai konsumen, 2) Implementasi peraturan penjualan produk perawatan kecantikan di kota Parepare sudah lama berlaku, namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan penerapan aturan karena masih banyaknya ditemukan penjual yang memperjualbelikan produk-produk yang masih menggunakan bahan-bahan yang cukup berbahaya bagi kesehatan, 3) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam mengenai penjualan produk perawatan kecantikan di kota Parepare yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada. Karena, dalam proses jualbelinya tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam syarat sah Hukum jual beli yaitu Ma’qud Alaih dan Syara’.
{"title":"Implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection: The Relationship of Beauty Care Products in the City of Parepare","authors":"I. Kumalasari, Zainal Said, Suarning","doi":"10.35905/shighat_hes.v1i1.3392","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i1.3392","url":null,"abstract":"Implementasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai penjualan Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare masih belum maksimal karena masih banyaknya ditemukan produk-produk perawatan kecantikan yang berbahaya. Tentunya hal ini mengakibatkan kerugian kepada pihak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, pendekatanYuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun tehnik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan tehnik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verikasi. \u0000Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) . Posisi Konsumen dianggap rentan karena tidak dapat terlepas dari kegiatan jual beli dan sering kali mengalami penipuan yang mengakibatkan kerugian. Jadi untuk melindungi konsumen pemerintah membuat peraturan tentang perlindungan konsumen UU Nomor 8 tahun 1999 yang di dalamnya menjelaskan tentang asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, dan kewajiban sebagai konsumen, 2) Implementasi peraturan penjualan produk perawatan kecantikan di kota Parepare sudah lama berlaku, namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan penerapan aturan karena masih banyaknya ditemukan penjual yang memperjualbelikan produk-produk yang masih menggunakan bahan-bahan yang cukup berbahaya bagi kesehatan, 3) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam mengenai penjualan produk perawatan kecantikan di kota Parepare yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada. Karena, dalam proses jualbelinya tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam syarat sah Hukum jual beli yaitu Ma’qud Alaih dan Syara’.","PeriodicalId":206858,"journal":{"name":"SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129897120","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-24DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3317
Jurnal Hukum, Ekonomi Syariah, Hasniati, Andi Bahri, Sunuwati
Transaksi jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat adalah transaksi tukar tambah perhiasan emas. Pada saat transaksi tersebut dilakukan terdapat tambahan biaya yang di bebankan kepada pembeli. Sehingga pembeli merasa dirugikan karena adanya biaya tambahan yang dibebankan. Salah satu toko yang melakukan transaksi tersebut adalah Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Adaun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad al-bai’ terhadap transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaituobservasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi data primer di peroleh dari pemilik toko, karyawan dan konsumen Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang telah diterbitkan. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Milesdan Huberman. Hasil penelitian Dalam perspektif ekonomi Islam bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep bai’ al-muqabadhah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep bai’ al-Muqabadhah dimana dalam transaksi tersebut pebeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua bela pihak telah rela dan ridha dalam melakukan transaksi tersebut.
公众真正感兴趣的交易是交换金首饰。在进行交易时，向买方收取额外的费用。因此，买家对收取额外费用感到委屈。其中一家进行交易的商店是Jaya的Makassar市场。这项研究的目的是了解阿卡德·拜的交易，以及在马卡萨的日货市场上进行的黄金交易。本研究采用了实地研究的方法来收集山景观测、采访和记录数据。主要数据来源来自店主、雇员和消费者的Jaya metal shop bu东Makassar市场。次要数据来自存档文件、已出版的书籍和其他资源。用三角测量技术测试本研究的数据的有效性。另一方面，麦尔斯和胡伯曼提出的定性数据分析技术。从伊斯兰经济的角度来看，一项研究的结果是，在马卡萨的金盘市场上进行的交换加金首饰交易，如果与白' al-muqabadha的概念相联系，那么买卖的条款和买卖安排就得到了满足。在伊斯兰教中，确定和增值的过程也是基于一个公平的概念。因此，在实践中，它已经符合白' al- muqabadha的概念，在这些交易中，买方和卖方通过考虑商品的类型和质量来协商获得所需的价格。整个和解条款和买卖条件是可能的，这样阿卡德就合法了，阿卡德内部没有任何腐败，因为两党都同意和瑞达进行交易。
{"title":"Review of the Al-Bai’ Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)","authors":"Jurnal Hukum, Ekonomi Syariah, Hasniati, Andi Bahri, Sunuwati","doi":"10.35905/shighat_hes.v1i1.3317","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i1.3317","url":null,"abstract":"Transaksi jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat adalah transaksi tukar tambah perhiasan emas. Pada saat transaksi tersebut dilakukan terdapat tambahan biaya yang di bebankan kepada pembeli. Sehingga pembeli merasa dirugikan karena adanya biaya tambahan yang dibebankan. Salah satu toko yang melakukan transaksi tersebut adalah Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Adaun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad al-bai’ terhadap transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaituobservasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi data primer di peroleh dari pemilik toko, karyawan dan konsumen Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang telah diterbitkan. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Milesdan Huberman. Hasil penelitian Dalam perspektif ekonomi Islam bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep bai’ al-muqabadhah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep bai’ al-Muqabadhah dimana dalam transaksi tersebut pebeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua bela pihak telah rela dan ridha dalam melakukan transaksi tersebut.","PeriodicalId":206858,"journal":{"name":"SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126789812","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-20DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3249
P. Purnama
Penelitian ini membahas tentang Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan SistemTumpuk di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang, Objek penelitian ini adalah berfokus pada jual beli salah satunya yaitu jual beli sistem tumpuk (Jizāf). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana praktik jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang?dan bagaiamana pandangan ‘urf terhadap praktik jual beli ikan menggunakan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang?.Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan mereduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli ikan secara jizaf yang dilakukan di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang dilakukan dengan menumpuk ikan tanpa dilakukan penimbangan terlebih dahulu atau hanya diperkirakan ikan yang ditumpuk dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri dalam menetapkan harga dan keuntungan. Dalam analisis ‘urf terhadap praktik jual beli ikan secara jizāf, dalam Islam transaksi jizāf diperbolehkan sebagaimana ditegaskan Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat para ulama. Dan praktik jual beli ikan secara jizāf di Desa Ujumg Lero Kab.Pinrang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (jizāf), dan cenderung termasuk dalam ‘urf sahih diperbolehkan karena dapat untuk memenuhi kebutuhan manusia.
{"title":"Analisis‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli IkanSistem Tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang","authors":"P. Purnama","doi":"10.35905/shighat_hes.v1i1.3249","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i1.3249","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan SistemTumpuk di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang, Objek penelitian ini adalah berfokus pada jual beli salah satunya yaitu jual beli sistem tumpuk (Jizāf). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana praktik jual beli ikan dengan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang?dan bagaiamana pandangan ‘urf terhadap praktik jual beli ikan menggunakan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang?.Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan mereduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli ikan secara jizaf yang dilakukan di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang dilakukan dengan menumpuk ikan tanpa dilakukan penimbangan terlebih dahulu atau hanya diperkirakan ikan yang ditumpuk dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri dalam menetapkan harga dan keuntungan. Dalam analisis ‘urf terhadap praktik jual beli ikan secara jizāf, dalam Islam transaksi jizāf diperbolehkan sebagaimana ditegaskan Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat para ulama. Dan praktik jual beli ikan secara jizāf di Desa Ujumg Lero Kab.Pinrang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (jizāf), dan cenderung termasuk dalam ‘urf sahih diperbolehkan karena dapat untuk memenuhi kebutuhan manusia.","PeriodicalId":206858,"journal":{"name":"SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH","volume":"134 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123205264","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-20DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3319
Nitha Faradhillah, M. Rusdi, Muliati
The practice of conditional capital that occurs in Empagae Village is an economic activity that involves two parties, namely: the lender and the borrower. This conditional capital loan started from a borrower who needed capital to purchase seeds and farm fertilizers, who then borrowed a sum of money by offering conditions for the loan that had been given, namely "if the borrower lends one million, he will give one pikul of rice as long as the loan has not been paid. returned". The purpose of this study is to analyze the conditional capital system that occurs in Empagae Village from the perspective of Islamic Economic Law. The research method used in this study uses descriptive qualitative research methods. In collecting data, the methods of field observation, interviews, and documentation were used. The results of this study indicate that 1) The form of conditional capital practice in Empagae Village has two parties, Wa'Tati as the borrower makes a loan by providing conditions in the form of giving one pikul of rice for each loan with a value of one million he does. The existence of additions in debts according to Islamic economic law is not allowed if there is an addition that exceeds the principal loan or the addition is a condition of the loan. 2) Judging from the number of additions in this conditional lending practice, it can contain an additional element or usury, due to the benefits that are almost equivalent to the amount of the loan that has been borrowed, of course this is not in accordance with Islamic law.
{"title":"Conditional Capital Practice in Empagae Village, Wattang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency (Islamic Economic Law Perspective)","authors":"Nitha Faradhillah, M. Rusdi, Muliati","doi":"10.35905/shighat_hes.v1i1.3319","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i1.3319","url":null,"abstract":"The practice of conditional capital that occurs in Empagae Village is an economic activity that involves two parties, namely: the lender and the borrower. This conditional capital loan started from a borrower who needed capital to purchase seeds and farm fertilizers, who then borrowed a sum of money by offering conditions for the loan that had been given, namely \"if the borrower lends one million, he will give one pikul of rice as long as the loan has not been paid. returned\". The purpose of this study is to analyze the conditional capital system that occurs in Empagae Village from the perspective of Islamic Economic Law. The research method used in this study uses descriptive qualitative research methods. In collecting data, the methods of field observation, interviews, and documentation were used. The results of this study indicate that 1) The form of conditional capital practice in Empagae Village has two parties, Wa'Tati as the borrower makes a loan by providing conditions in the form of giving one pikul of rice for each loan with a value of one million he does. The existence of additions in debts according to Islamic economic law is not allowed if there is an addition that exceeds the principal loan or the addition is a condition of the loan. 2) Judging from the number of additions in this conditional lending practice, it can contain an additional element or usury, due to the benefits that are almost equivalent to the amount of the loan that has been borrowed, of course this is not in accordance with Islamic law.","PeriodicalId":206858,"journal":{"name":"SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127115639","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-20DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3250
Rusmi Rusmi, Badruzzaman, Sunuwati
Sale and purchase transactions with a barter system are still being carried out in the Panca Lautang District, Sidrap Regency. In the transaction, during the harvest season, the baje seller visits the farmers who are harvesting to exchange rice baje, peanut baje, kukubima, hemaviton, milk, jordan bread, and m+milk for grain. The problems contained in this thesis are about buying and selling transactions with a baje barter system in Panca Lautang District, Sidrap Regency, as well as a review of Islamic law on buying and selling transactions with a baje barter system in Panca Lautang District, Sidrap Regency. qualitative research using a normative approach. In collecting data, field observations, interviews and documentation methods were used, the data analysis used was qualitative analysis. Islam is because in the pillars of barter in the ijab qabul there is an element of unwillingness from one of the parties, namely the buyer or the owner of the grain who feels that the selling value of the grain is more expensive than the price of the exchanged baje, but they still carry it out because the baje seller does not leave the location if the transaction has not been carried out. And one of the barter conditions is not fulfilled, namely the conditions between the two parties who barter both need it, in this case when the owner of the grain is visited once they want to do a barter transaction because they need a baje for the harvest car employee, but if twice or more the seller of the clothes exchanges the sale of his clothes for grain, then the owner of the grain no longer needs the clothes.
{"title":"Tinjauan Hukum Islam terhadap TransaksiJual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap","authors":"Rusmi Rusmi, Badruzzaman, Sunuwati","doi":"10.35905/shighat_hes.v1i1.3250","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i1.3250","url":null,"abstract":"Sale and purchase transactions with a barter system are still being carried out in the Panca Lautang District, Sidrap Regency. In the transaction, during the harvest season, the baje seller visits the farmers who are harvesting to exchange rice baje, peanut baje, kukubima, hemaviton, milk, jordan bread, and m+milk for grain. The problems contained in this thesis are about buying and selling transactions with a baje barter system in Panca Lautang District, Sidrap Regency, as well as a review of Islamic law on buying and selling transactions with a baje barter system in Panca Lautang District, Sidrap Regency. qualitative research using a normative approach. In collecting data, field observations, interviews and documentation methods were used, the data analysis used was qualitative analysis. Islam is because in the pillars of barter in the ijab qabul there is an element of unwillingness from one of the parties, namely the buyer or the owner of the grain who feels that the selling value of the grain is more expensive than the price of the exchanged baje, but they still carry it out because the baje seller does not leave the location if the transaction has not been carried out. And one of the barter conditions is not fulfilled, namely the conditions between the two parties who barter both need it, in this case when the owner of the grain is visited once they want to do a barter transaction because they need a baje for the harvest car employee, but if twice or more the seller of the clothes exchanges the sale of his clothes for grain, then the owner of the grain no longer needs the clothes.","PeriodicalId":206858,"journal":{"name":"SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132687570","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-10-20DOI: 10.35905/shighat_hes.v1i1.3261
Rahma Dwi Octavia, R. Pikahulan, Dian Reski Pangestu
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang terjadi di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki masih berjalan belum maksimal karena masih ada diantara masyarakat yang kriterianya tergolong mampu namun, mendapatkan program BPNT. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa penyaluran bantuan pangan non tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe.Metode penelitian penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.Sumber primer dalam penelitian adalah pegawai Kelurahan, Pendamping BPNT Dinas Sosial dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dapat mengurangi beban pengeluaran pangan sehingga dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, 2) Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 terkait penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terdata dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS).Namun, dalam kenyataannya data tersebut tidak rutin diperbaharui sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai. 3) Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena sesuai dengan prinsip Tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khalifah dan prinsip keadilan, namun dari segi prinsip keadilan khususnya dalam pengambilan data peserta BPNT, petugas BPS harus lebih bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memperoleh data yang lebih akurat demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
{"title":"Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki","authors":"Rahma Dwi Octavia, R. Pikahulan, Dian Reski Pangestu","doi":"10.35905/shighat_hes.v1i1.3261","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v1i1.3261","url":null,"abstract":"Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang terjadi di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki masih berjalan belum maksimal karena masih ada diantara masyarakat yang kriterianya tergolong mampu namun, mendapatkan program BPNT. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa penyaluran bantuan pangan non tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe.Metode penelitian penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.Sumber primer dalam penelitian adalah pegawai Kelurahan, Pendamping BPNT Dinas Sosial dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dapat mengurangi beban pengeluaran pangan sehingga dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, 2) Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 terkait penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terdata dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS).Namun, dalam kenyataannya data tersebut tidak rutin diperbaharui sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai. 3) Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena sesuai dengan prinsip Tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khalifah dan prinsip keadilan, namun dari segi prinsip keadilan khususnya dalam pengambilan data peserta BPNT, petugas BPS harus lebih bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memperoleh data yang lebih akurat demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.","PeriodicalId":206858,"journal":{"name":"SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122557500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：