Pub Date : 2022-07-31DOI: 10.33701/jppdp.v15i1.2355
Nadira Irsalina
Penelitian ini membahas tentang perkembangan partisipasi dan keadilan perempuan dalam hak berpolitik di Indonesia dan filipina. permasalahan ini dianggap penting dibahas dikarenakan berkaitan dengan kesataraan gender yang harus ditangani segera, karena menyangkut hak asasi manusia.. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana perkembangan kesetaraan gender dan keadilan perempuan dalam hak maupun partisipasi politik, di kedua negara tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data library research. yakni dengan mengumpulkan data, dokumen, buku, artikel dan karya tulis ilmiah, yang sesuai dengan obyek penelitian, yang kemudian dianalisis direduksi, dan diverifikasi dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan terhadap perkembangan partisipasi perempuan di Indonesia dan di Filipina, yang keduanya memilki sejarah yang sampai saat ini makin berkembang kearah yang lebih baik. akan tetapi diantara kedua negara tersebut filipina adalah negara yang paling menjunjung tinggi kesetaraaan gender, bahkan hal tersebut ditegaskan dengan laporan Global Gender Gap Global Economic Forum (WEF), berdasarkan fakta tersebut diharapkan akan mendorong dan memotivasi Indonesia dalam hal kesetaraan gender terutama dalam bidang politik
本研究探讨了印度尼西亚和菲律宾妇女参与和政治权利的发展。这些问题被认为是非常重要的，因为它们与立即处理的性别平等有关。这篇文章的目的是解释性别平等是如何发展的，以及妇女在权利和政治参与方面的正义。在这项研究中，作者使用定性方法，使用图书馆研究数据收集方法。也就是说，通过收集与研究对象相匹配的数据、文档、书籍、文章和科学论文，然后分析分析、验证和得出结论。这项研究发现，印尼和菲律宾妇女参与的发展有相似和不同之处，这两种经历都有迄今为止发展得更好的历史。然而，在这两个国家中，菲律宾是最尊重性别平等的国家，事实上，全球Gap Global Economic Forum (WEF)的报告证实了这一点，该报告预计将在性别平等问题上，特别是在政治上，推动和激励印尼
{"title":"PERKEMBANGAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN FILIPINA)","authors":"Nadira Irsalina","doi":"10.33701/jppdp.v15i1.2355","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2355","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang perkembangan partisipasi dan keadilan perempuan dalam hak berpolitik di Indonesia dan filipina. permasalahan ini dianggap penting dibahas dikarenakan berkaitan dengan kesataraan gender yang harus ditangani segera, karena menyangkut hak asasi manusia.. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana perkembangan kesetaraan gender dan keadilan perempuan dalam hak maupun partisipasi politik, di kedua negara tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data library research. yakni dengan mengumpulkan data, dokumen, buku, artikel dan karya tulis ilmiah, yang sesuai dengan obyek penelitian, yang kemudian dianalisis direduksi, dan diverifikasi dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan terhadap perkembangan partisipasi perempuan di Indonesia dan di Filipina, yang keduanya memilki sejarah yang sampai saat ini makin berkembang kearah yang lebih baik. akan tetapi diantara kedua negara tersebut filipina adalah negara yang paling menjunjung tinggi kesetaraaan gender, bahkan hal tersebut ditegaskan dengan laporan Global Gender Gap Global Economic Forum (WEF), berdasarkan fakta tersebut diharapkan akan mendorong dan memotivasi Indonesia dalam hal kesetaraan gender terutama dalam bidang politik","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129439445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-31DOI: 10.33701/jppdp.v15i1.1991
Gunadi Franyadi Sitompul, Astika Ummy Athahirah
The Pahae Julu District's Education CSR initiative is a form of collaboration between stakeholders to overcome limited resources to improve education quality, which is still deemed low. This research aims to gain an overview of government collaboration in the education sector through the execution of CSR initiatives, implementation difficulties and efforts to overcome them in Pahae Julu District. This research used a quasi-qualitative research method. Interviews, observation, and documentation were data collection procedures that used data triangulation techniques. Data reduction, data presentation, and conclusion drafting were data analysis approaches. According to the findings of this research, the Government Collaboration on the Implementation of the Educational Corporate Social Responsibility (CSR) ran smoothly before 2020, but several programs were hampered and temporarily suspended due to the Covid-19 pandemic in 2020. However, the government, corporation, and community will continue to work together to maximize this collaboration for mutual prosperity, particularly in improving educational quality, strengthening commitment by creating program designs and efforts to mobilize common interests, developing a plan for setting standards (indicators of success) to facilitate evaluation, and anticipating inhibiting factors that become obstacles by increasing community participation. Keywords: Collaborative Governance, Corporate Social Responsibility, Education
Pahae ju - ulu地区的教育CSR倡议是利益相关者之间的一种合作形式，旨在克服有限的资源，提高仍然被认为较低的教育质量。本研究旨在通过在Pahae juulu地区执行CSR倡议、实施困难和克服困难的努力，获得政府在教育部门合作的概况。本研究采用准定性研究方法。访谈、观察和记录是使用数据三角测量技术的数据收集程序。数据简化、数据呈现和结论起草是数据分析的方法。根据此次研究结果，在2020年之前，“教育企业社会责任履行政府协议会”运行顺利，但由于2020年新冠肺炎疫情的影响，有几个项目受到了阻碍，甚至暂时中断。然而，政府、公司和社区将继续共同努力，最大限度地促进共同繁荣的合作，特别是在提高教育质量，通过创建项目设计和努力调动共同利益来加强承诺，制定制定标准(成功指标)以促进评估的计划，以及通过增加社区参与来预测成为障碍的抑制因素。关键词:协同治理，企业社会责任，教育
{"title":"COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EDUCATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAMS IN PAHAE JULU, NORTH TAPANULI REGENCY, NORTH SUMATERA PROVINCE","authors":"Gunadi Franyadi Sitompul, Astika Ummy Athahirah","doi":"10.33701/jppdp.v15i1.1991","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.1991","url":null,"abstract":"The Pahae Julu District's Education CSR initiative is a form of collaboration between stakeholders to overcome limited resources to improve education quality, which is still deemed low. This research aims to gain an overview of government collaboration in the education sector through the execution of CSR initiatives, implementation difficulties and efforts to overcome them in Pahae Julu District. This research used a quasi-qualitative research method. Interviews, observation, and documentation were data collection procedures that used data triangulation techniques. Data reduction, data presentation, and conclusion drafting were data analysis approaches. According to the findings of this research, the Government Collaboration on the Implementation of the Educational Corporate Social Responsibility (CSR) ran smoothly before 2020, but several programs were hampered and temporarily suspended due to the Covid-19 pandemic in 2020. However, the government, corporation, and community will continue to work together to maximize this collaboration for mutual prosperity, particularly in improving educational quality, strengthening commitment by creating program designs and efforts to mobilize common interests, developing a plan for setting standards (indicators of success) to facilitate evaluation, and anticipating inhibiting factors that become obstacles by increasing community participation. \u0000Keywords: Collaborative Governance, Corporate Social Responsibility, Education","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"73 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124257620","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-31DOI: 10.33701/jppdp.v15i1.1976
Ahmad Fajar Rahmatullah
Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisa potensi kemenangan Dilla Hikmah Sari pada pilkada serentak 2024. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data menggunakan berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa modalitas Dilla Hikmah sari jika dilihat dari modal sosial dan modal politik setidaknya menggambarkan bahwa peluang yang sedikit dalam memenangkan pilkada serentak 2024. Walaupun secara analisa Dilla Hikmah Sari memiliki modal sosial yang cukup, namun dalam konteks analisa modal politik yang Dilla miliki sangat ketergantungan kepada pengaruh ayahnya yang merupakan mantan bupati 2 periode. Satu-satu nya harapan yang dimiliki Dilla Hikmah Sari adalah legitimasi yang nantinya akan diberikan oleh Romi Haryanto sebagai petahana dalam memberikan dukungan kepada Dilla Hikmah Sari jika kita lihat dari perspektif “spoil system” karena telah membantu memenangkannya pada pilkada serentak 2020. Namun, walaupun Romi Haryanto mempunyai jaringan dan sejauh ini loyalitas jaringannya cukup teruji sebagaimana kita lihat pada pilkada Desember 2020 yang lalu yang dapat menang sebanyak 76,8%, Oleh sebab itu, kurangnya modalitas politik yang dimiliki Dilla Hikmah ini setidaknya menjadikan pertimbangan Dilla untuk melakukan safari politik kepada elit-elit partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setidaknya mendapatkan kendaraan politik untuk dapat maju pada pilkada serentak 2024 dengan mempertimbangkan peluang-peluang yang ada.
{"title":"POTENSI DILLA HIKMAH SARI DALAM MEMENANGKAN PILKADA SERENTAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2024","authors":"Ahmad Fajar Rahmatullah","doi":"10.33701/jppdp.v15i1.1976","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.1976","url":null,"abstract":"Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisa potensi kemenangan Dilla Hikmah Sari pada pilkada serentak 2024. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data menggunakan berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa modalitas Dilla Hikmah sari jika dilihat dari modal sosial dan modal politik setidaknya menggambarkan bahwa peluang yang sedikit dalam memenangkan pilkada serentak 2024. Walaupun secara analisa Dilla Hikmah Sari memiliki modal sosial yang cukup, namun dalam konteks analisa modal politik yang Dilla miliki sangat ketergantungan kepada pengaruh ayahnya yang merupakan mantan bupati 2 periode. Satu-satu nya harapan yang dimiliki Dilla Hikmah Sari adalah legitimasi yang nantinya akan diberikan oleh Romi Haryanto sebagai petahana dalam memberikan dukungan kepada Dilla Hikmah Sari jika kita lihat dari perspektif “spoil system” karena telah membantu memenangkannya pada pilkada serentak 2020. Namun, walaupun Romi Haryanto mempunyai jaringan dan sejauh ini loyalitas jaringannya cukup teruji sebagaimana kita lihat pada pilkada Desember 2020 yang lalu yang dapat menang sebanyak 76,8%, Oleh sebab itu, kurangnya modalitas politik yang dimiliki Dilla Hikmah ini setidaknya menjadikan pertimbangan Dilla untuk melakukan safari politik kepada elit-elit partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setidaknya mendapatkan kendaraan politik untuk dapat maju pada pilkada serentak 2024 dengan mempertimbangkan peluang-peluang yang ada.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122387321","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Innovation has become an inevitable concept in today's development policy. However, innovation in development is an idea that is often used by political actors for their political agenda. By using qualitative methods, this research aims to find out how the political aspect in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency is framing this innovation. We found that the innovations that have been carried out by the village become a bargaining position for the village if there is an election for both village heads and regional heads. The majority of candidates will state their commitment to support the development of innovations carried out. Politicians do not promise to do innovation A or B but to support existing and future innovations.
{"title":"POLITIK, INOVASI, DAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL","authors":"Kartiwi Kartiwi, Adfin Rochmad Baidhowah, Karolina Wenggi","doi":"10.33701/jppdp.v15i1.2260","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2260","url":null,"abstract":"Innovation has become an inevitable concept in today's development policy. However, innovation in development is an idea that is often used by political actors for their political agenda. By using qualitative methods, this research aims to find out how the political aspect in Nglanggeran Village, Gunungkidul Regency is framing this innovation. We found that the innovations that have been carried out by the village become a bargaining position for the village if there is an election for both village heads and regional heads. The majority of candidates will state their commitment to support the development of innovations carried out. Politicians do not promise to do innovation A or B but to support existing and future innovations.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117015825","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-31DOI: 10.33701/jppdp.v15i1.2195
Hilda Wahyuni, Rizqa Febry Ayu
Runtuhnya orde baru menjadi refleksi bagi partai politik dalam memperkuat dan memperluas kekuatan politiknya untuk tampil kepermukaan sebagai semangat demokrasi yang mulai berkembang di Indonesia. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Partai Keadilan (PK) untuk berkompetisi dengan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)dan mengalami perkembangan yang signifikan dipentas perpolitikan di Indonesia. Perkembangan yang dialami PKS memicu terjadinya konflik di dalam partai itu sendiri. Faksi yang muncul pada partai PKS menimbulkan konflik yang membuat kurangnya elektabilitas partai politik dan berdampak pada perolehan suara ketika dilaksanakamnya pemilihan umum. Riset ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang menemukan bahwa konflik politik dalam PKS dapat terjadi karena tiga hal, yaitu konflik politik untuk menduduki jabatan politik, konflik akibat dari kebijakan dan konflik perbedaan pendapat tentang lembaga politik. Upaya penyelesaian konflik di partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah oleh Majelis Permusyawaratan Partai, jika hal tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya dapat di proses melalui jalan hukum ke Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung.
{"title":"FAKSI DAN KONFLIK POLITIK DALAM PARTAI POLITIK: PARTAI KEADILAN SEJAHTERA","authors":"Hilda Wahyuni, Rizqa Febry Ayu","doi":"10.33701/jppdp.v15i1.2195","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2195","url":null,"abstract":"Runtuhnya orde baru menjadi refleksi bagi partai politik dalam memperkuat dan memperluas kekuatan politiknya untuk tampil kepermukaan sebagai semangat demokrasi yang mulai berkembang di Indonesia. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Partai Keadilan (PK) untuk berkompetisi dengan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)dan mengalami perkembangan yang signifikan dipentas perpolitikan di Indonesia. Perkembangan yang dialami PKS memicu terjadinya konflik di dalam partai itu sendiri. Faksi yang muncul pada partai PKS menimbulkan konflik yang membuat kurangnya elektabilitas partai politik dan berdampak pada perolehan suara ketika dilaksanakamnya pemilihan umum. Riset ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang menemukan bahwa konflik politik dalam PKS dapat terjadi karena tiga hal, yaitu konflik politik untuk menduduki jabatan politik, konflik akibat dari kebijakan dan konflik perbedaan pendapat tentang lembaga politik. Upaya penyelesaian konflik di partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah oleh Majelis Permusyawaratan Partai, jika hal tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya dapat di proses melalui jalan hukum ke Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114242481","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v14i2.1977
Arwanto Arwanto, Wike Anggraini
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dan perspektif ekonomi politik global dengan menggunakan metode kajian literatur. Kaum nasionalis ekonomi menempatkan negara sebagai aktor utama. Sedangkan, liberalis ekonomi berpendapat bahwa negara harus berkolaborasi dengan aktor lain. Ada dua dinamika yang membentuk ekonomi politik global, yaitu perdagangan internasional dan produksi transnasional. Kedua dinamika tersebut berimplikasi pada pembagian kerja secara global. Perdagangan internasional dengan konsep 'keunggulan komparatif' mempengaruhi spesialisasi tenaga kerja, sedangkan produksi transnasional berimplikasi dalam mendorong pembagian kerja di seluruh dunia. Namun, ada skeptisisme terhadap kedua dinamika tersebut. Misalnya, mereka diyakini berperan dalam ketimpangan upah, terutama antara tenaga kerja yang kurang terampil dan tenaga kerja yang lebih terampil, khususnya pada negara-negara berkembang.
{"title":"DINAMIKA EKONOMI POLITIK GLOBAL DAN PEMBAGIAN KERJA INTERNASIONAL","authors":"Arwanto Arwanto, Wike Anggraini","doi":"10.33701/jppdp.v14i2.1977","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1977","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dan perspektif ekonomi politik global dengan menggunakan metode kajian literatur. Kaum nasionalis ekonomi menempatkan negara sebagai aktor utama. Sedangkan, liberalis ekonomi berpendapat bahwa negara harus berkolaborasi dengan aktor lain. Ada dua dinamika yang membentuk ekonomi politik global, yaitu perdagangan internasional dan produksi transnasional. Kedua dinamika tersebut berimplikasi pada pembagian kerja secara global. Perdagangan internasional dengan konsep 'keunggulan komparatif' mempengaruhi spesialisasi tenaga kerja, sedangkan produksi transnasional berimplikasi dalam mendorong pembagian kerja di seluruh dunia. Namun, ada skeptisisme terhadap kedua dinamika tersebut. Misalnya, mereka diyakini berperan dalam ketimpangan upah, terutama antara tenaga kerja yang kurang terampil dan tenaga kerja yang lebih terampil, khususnya pada negara-negara berkembang.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"404 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115997224","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v14i2.1680
Fauzan Hidayat
Politisasi birokrasi merupakan polemik yang menjadi benalu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang hingga kini belum tuntas diatasi. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap integritas ASN dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sikap pejabat politik yang memanfaatkan birokrat demi kepentingan pribadi dan golongannya sangat menciderai profesionalisme para penyelenggara pemerintahan di bidang teknis tersebut. Permasalahan ini timbul karena biasnya makna ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah. Untuk itu diperlukan. Untuk itu perlu dilakukan (1) Identifkasi permasalahan politisasi birokrasi dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN oleh kepala daerah; dan (2) Analisa Alternatif kebijakan terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif karena mengkaji pola hubungan antara politik dan birokrasi dengan teori Interdependence between policy, poitic and administration dan Konsep dikotomi pejabat politik dan pejabat birokrasi kemudian melakukan analisa terhadap dampak regulasi ASN melalui metode Regulatory Impact Analysis (RIA) .
{"title":"POLITISASI BIROKRASI: Analisis Dampak Inkonsistensi Interpretasi Makna Pasal Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara","authors":"Fauzan Hidayat","doi":"10.33701/jppdp.v14i2.1680","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1680","url":null,"abstract":"Politisasi birokrasi merupakan polemik yang menjadi benalu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang hingga kini belum tuntas diatasi. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap integritas ASN dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sikap pejabat politik yang memanfaatkan birokrat demi kepentingan pribadi dan golongannya sangat menciderai profesionalisme para penyelenggara pemerintahan di bidang teknis tersebut. Permasalahan ini timbul karena biasnya makna ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah. Untuk itu diperlukan. Untuk itu perlu dilakukan (1) Identifkasi permasalahan politisasi birokrasi dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN oleh kepala daerah; dan (2) Analisa Alternatif kebijakan terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif karena mengkaji pola hubungan antara politik dan birokrasi dengan teori Interdependence between policy, poitic and administration dan Konsep dikotomi pejabat politik dan pejabat birokrasi kemudian melakukan analisa terhadap dampak regulasi ASN melalui metode Regulatory Impact Analysis (RIA) .","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122439948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v14i2.1968
Hadi Putra, Hendri Koeswara, Syamsurizaldi Syamsurizaldi
Salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah daerah yaitu kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Balairung Citrajaya Sumbar.Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan Althaus et al. dengan indikator: input, proses, output, dan outcome. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data telaah dokumen, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendirian PT. Balairung Citrajaya Sumbar belum efektif dan tidak efisien berdasarkan; (1) Input, bahan dasar kebijakan tidak terdapat studi kelayakan, sumber daya manusia sudah memadai, sumberdaya keuangan belum seluruh penyertaan modal diterima dari kabupaten/kota sesuai perjanjian kerjasama. (2) Proses, pengimplementasian kebijakan sudah mencapai sasaran yaitu terbentuk dan beroperasinya PT. Balairung Citrajaya Sumbar. Implementor kebijakan sudah menjalankan peran sesuai fungsi masing-masing. Namun belum efektif dalam pencapaian tujuan kebijakan serta tidak efisien mengelola sumberdaya menjadi output,(3) Output, hasil kebijakan sudah diterima berupa deviden, namun rasionya masih sangat kecil dibandingkan input dan belum diterima secara kontiniu setiap tahun. (4) Outcome, tujuan formal kebijakan untuk peningkatan pembangunan masih belum signifikan karena kecilnya kontribusi untuk PAD. Dampak positif lainnya yaitu secara sosial budaya Hotel Balairung menjadi icon dan meeting point masyarakat Sumatera Barat di Jakarta. Sedangkan dampak negatifnya antara lain image Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mampu mengelola BUMD dengan baik dan penambahan beban APBD untuk sewa kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, serta berkurangnya fungsi Balairung sebagai tempat bernaungnya orang Minang di Jakarta.
地方政府的公共政策的一种形式是当地企业的建立政策。本研究的目的是评估Citrajaya Sumbar PT. Balairung office的政策。该理论是对Althaus et al政策的评估，其指标是:输入、过程、输出和结果。定性研究的方法是通过收集文档研究、采访和观察数据来进行描述性研究。研究结果表明，PT. Balairung Citrajaya Sumbar的执行政策尚未有效和低效基础;(1)政策的基本材料没有可行性研究，人力资源充足，金融资源还没有完全从该地区/城市获得资本。(2)政策实施的过程已经达到目标，即建立和运营PT. Citrajaya Sumbar。政策指导方针已经发挥了各自职能的作用。但是在实现政策目标方面是有效的，对资源管理不是有效的，到输出是低效的，政策的结果已经被接受为偏差，但与输入相比，这一比例仍然很小，而且每年都是连续的。(4)结果，增长发展政策的正式目标仍然不重要，因为对PAD的贡献很小。另一个积极的影响是，大殿酒店的社会文化变成了一个图标，并在雅加达的西苏门答腊社区点举行会议。然而，其负面影响包括西苏门答腊省政府形象无法很好地管理BUMD，增加了APBD负担，为雅加达苏门答腊西部办事处办事处租金，以及雅加达民政办公室失去了应有的影响力。
{"title":"EVALUASI KEBIJAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENDIRIAN BUMD PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR","authors":"Hadi Putra, Hendri Koeswara, Syamsurizaldi Syamsurizaldi","doi":"10.33701/jppdp.v14i2.1968","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1968","url":null,"abstract":"Salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah daerah yaitu kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Balairung Citrajaya Sumbar.Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan Althaus et al. dengan indikator: input, proses, output, dan outcome. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data telaah dokumen, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendirian PT. Balairung Citrajaya Sumbar belum efektif dan tidak efisien berdasarkan; (1) Input, bahan dasar kebijakan tidak terdapat studi kelayakan, sumber daya manusia sudah memadai, sumberdaya keuangan belum seluruh penyertaan modal diterima dari kabupaten/kota sesuai perjanjian kerjasama. (2) Proses, pengimplementasian kebijakan sudah mencapai sasaran yaitu terbentuk dan beroperasinya PT. Balairung Citrajaya Sumbar. Implementor kebijakan sudah menjalankan peran sesuai fungsi masing-masing. Namun belum efektif dalam pencapaian tujuan kebijakan serta tidak efisien mengelola sumberdaya menjadi output,(3) Output, hasil kebijakan sudah diterima berupa deviden, namun rasionya masih sangat kecil dibandingkan input dan belum diterima secara kontiniu setiap tahun. (4) Outcome, tujuan formal kebijakan untuk peningkatan pembangunan masih belum signifikan karena kecilnya kontribusi untuk PAD. Dampak positif lainnya yaitu secara sosial budaya Hotel Balairung menjadi icon dan meeting point masyarakat Sumatera Barat di Jakarta. Sedangkan dampak negatifnya antara lain image Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mampu mengelola BUMD dengan baik dan penambahan beban APBD untuk sewa kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, serta berkurangnya fungsi Balairung sebagai tempat bernaungnya orang Minang di Jakarta.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"78 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123075188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v14i2.1862
Adfin Baidhowah
MDGs was implemented over the period 2000-2015 by the United Nations along with 189 members states to tackle several crucial issues, namely ‘extreme poverty and hunger, universal primary education, gender equality and woman empowerment, child mortality, maternal health, HIV/AIDS, malaria and other diseases, environmental sustainability and globally developmental partnership’ (United Nations 2014). After 2015, the MDGs which was adopted by 189 members states was evaluated by comparing between the MDGs’ targets and its results. By using archival research data, this paper argues that the MDGs have not really failed in fighting against global poverty, because the MDGs showed a global willingness to alleviate numbers of poverty and the MDGs have achieved prominent improvement.
{"title":"THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) AND GLOBAL POVERTY: HAVE WE REALLY FAILED?","authors":"Adfin Baidhowah","doi":"10.33701/jppdp.v14i2.1862","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1862","url":null,"abstract":"MDGs was implemented over the period 2000-2015 by the United Nations along with 189 members states to tackle several crucial issues, namely ‘extreme poverty and hunger, universal primary education, gender equality and woman empowerment, child mortality, maternal health, HIV/AIDS, malaria and other diseases, environmental sustainability and globally developmental partnership’ (United Nations 2014). After 2015, the MDGs which was adopted by 189 members states was evaluated by comparing between the MDGs’ targets and its results. By using archival research data, this paper argues that the MDGs have not really failed in fighting against global poverty, because the MDGs showed a global willingness to alleviate numbers of poverty and the MDGs have achieved prominent improvement.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121898242","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1497
Z. Zulkarnaen, N. I. Soesilo
Stunting merupakan suatu keadaan pendek badan (kerdil) yang terjadi pada anak jika dibandingkan dengan kelompok umur. Anak mengalami stunting jika tinggi badan yang dimiliki minus dua (pendek) atau minus tiga (sangat pendek) dari standar deviasi yang ditentukan WHO. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAK bidang kesehatan terhadap penurunan stunting di Indonesia dengan membangun model stunting berdasarkan pendekatan literature yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan tidak berdampak terhadap peningkatan banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD. Sementara, banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD berdampak terhadap penurunan stunting secara signifikan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Faktor-faktor penyebab stunting dari aspek immediate Causes dan underlying causes seperti bayi lahir premature, berat badan lahir rendah, penyakit infeksi, durasi ASI, usia ibu, interval kehamilan, vaksinisasi bayi dan aspek layanan kesehatan tidak dikaji sepenuhnya karena keterbatasan data dan fokus studi utamanya pada aspek sosioekonomi. (ii) Faktor-faktor yang dapat mengintervensi stunting dari sisi lain kebijakan DAK bidang Kesehatan belum sepenuhnya diteliti seperti aspek JAMPERSAL, perbaikan infrastruktur puskesmas dan posyandu, dan (iii) Data-data yang mewakili variabel seperti pendapatan masih sangat makro dan tidak mengestimasi pendapatan individu secara menyeluruh.
{"title":"DETERMINAN DAN KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA","authors":"Z. Zulkarnaen, N. I. Soesilo","doi":"10.33701/jppdp.v14i1.1497","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1497","url":null,"abstract":"Stunting merupakan suatu keadaan pendek badan (kerdil) yang terjadi pada anak jika dibandingkan dengan kelompok umur. Anak mengalami stunting jika tinggi badan yang dimiliki minus dua (pendek) atau minus tiga (sangat pendek) dari standar deviasi yang ditentukan WHO. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAK bidang kesehatan terhadap penurunan stunting di Indonesia dengan membangun model stunting berdasarkan pendekatan literature yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan tidak berdampak terhadap peningkatan banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD. Sementara, banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD berdampak terhadap penurunan stunting secara signifikan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Faktor-faktor penyebab stunting dari aspek immediate Causes dan underlying causes seperti bayi lahir premature, berat badan lahir rendah, penyakit infeksi, durasi ASI, usia ibu, interval kehamilan, vaksinisasi bayi dan aspek layanan kesehatan tidak dikaji sepenuhnya karena keterbatasan data dan fokus studi utamanya pada aspek sosioekonomi. (ii) Faktor-faktor yang dapat mengintervensi stunting dari sisi lain kebijakan DAK bidang Kesehatan belum sepenuhnya diteliti seperti aspek JAMPERSAL, perbaikan infrastruktur puskesmas dan posyandu, dan (iii) Data-data yang mewakili variabel seperti pendapatan masih sangat makro dan tidak mengestimasi pendapatan individu secara menyeluruh.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115164778","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：