Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1483
Aenal Fuad Adam
Penelitian ini mengungkap strategi marketing politik. Tujuannya adalah menjelaskan bagaiamana praktik marketing politik beroraperasi dalam kontestasi pilwali kota kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan mereduksi, memverifikasi dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses segmentasi, targeting dan positioning politik menjadi strategi untuk bisa meraih simpati pemilih. Pasangan calon Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain berfokus pada pada tiga segmen, yaitu segmen pemilih pemula/muda Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain membangun image sebagai perwakilan anak muda, sementara pada kelompok perempuan Adiatma Dwi Putra menjual program yang memperjuangkan hak – hak dan kepentingan perempuan. Untuk warga berpendapatan rendah, Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain menjual produk politik dengan memberikan pelayanan dan membuka lapangan usaha untuk para pemilih berpendapatan rendah. Kata Kunci: Strategi, Marketing Politik, Pilwali
{"title":"STRATEGI MARKETING POLITIK ADIATMA DWI PUTRA – SULKARNAIN PADA PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI TAHUN 2017","authors":"Aenal Fuad Adam","doi":"10.33701/jppdp.v14i1.1483","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1483","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengungkap strategi marketing politik. Tujuannya adalah menjelaskan bagaiamana praktik marketing politik beroraperasi dalam kontestasi pilwali kota kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan mereduksi, memverifikasi dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses segmentasi, targeting dan positioning politik menjadi strategi untuk bisa meraih simpati pemilih. Pasangan calon Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain berfokus pada pada tiga segmen, yaitu segmen pemilih pemula/muda Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain membangun image sebagai perwakilan anak muda, sementara pada kelompok perempuan Adiatma Dwi Putra menjual program yang memperjuangkan hak – hak dan kepentingan perempuan. Untuk warga berpendapatan rendah, Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain menjual produk politik dengan memberikan pelayanan dan membuka lapangan usaha untuk para pemilih berpendapatan rendah. \u0000Kata Kunci: Strategi, Marketing Politik, Pilwali","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127703347","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1554
M. Cahyadi, Teguh Kurniawan
DOB dapat meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Parameter yang digunakan melalui Rasio SDM Aparatur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Fiskal Daerah menjadi tolak ukur bahwa pembentukan DOB dalam meningkatkan pelayanan publik sudah dapat direalisasikan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur (literatur reviu) melalui dokumentasi terkait dengan penelitian dalam bentuk Kajian Strategis, Tesis dan Disertasi tentang Pembentukan DOB, serta melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penulisan menunjukkan bahwa sinergitas dalam pembinaan, pendampingan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan DOB menuju daerah otonom maju dan mandiri dapat diukur melalui parameter yang untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Daerah Otonom, DOB, Pelayanan Publik, Pemerintahan Daerah
{"title":"ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI PAPUA TENGAH","authors":"M. Cahyadi, Teguh Kurniawan","doi":"10.33701/jppdp.v14i1.1554","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1554","url":null,"abstract":"DOB dapat meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Parameter yang digunakan melalui Rasio SDM Aparatur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Fiskal Daerah menjadi tolak ukur bahwa pembentukan DOB dalam meningkatkan pelayanan publik sudah dapat direalisasikan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur (literatur reviu) melalui dokumentasi terkait dengan penelitian dalam bentuk Kajian Strategis, Tesis dan Disertasi tentang Pembentukan DOB, serta melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penulisan menunjukkan bahwa sinergitas dalam pembinaan, pendampingan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan DOB menuju daerah otonom maju dan mandiri dapat diukur melalui parameter yang untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam pelayanan kepada masyarakat. \u0000Kata Kunci: Daerah Otonom, DOB, Pelayanan Publik, Pemerintahan Daerah","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127121541","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1537
Y. Irianti
Pemilihan walikota merupakan bagian dari pesta demokrasi Indonesia. Momentum tersebut menjadi sangat dinantikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Terutama pada masa kampanye pasangan calon. Hal itu menjadi kesempatan emas bagi pasangan calon untuk menarik dukungan. Salah satunya dengan membagikan merchandise ke masyarakat. Surabaya menjadi kota yang dinantikan pemimpinnya sebagai pengganti Tri Risma Harini. Kesuksesannya dalam mengelola Surabaya menjadi rekam jejak yang gemilang selama masa jabatannya. Oleh karena itu, para calon walikota dan wakil walikota terpilih pada periode selanjutnya memiliki tugas membawa Surabaya lebih baik. Masa kampanye pemilihan kota Surabaya 2020 menjadi persaingan antar kedua calon walikota dan calon wakil walikota. Pada masa kampanye masing-masing pasangan calon berlomba-lomba untuk menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, analisis teori dalam penelitian ini menggunakan teori motif Alfred Schutz. Analisis pembagian dua jenis motif yakni because to motive dan in order to motive maka dapat mengetahui motif dari pembagian merchandise pada kampanye pilihan walikota Surabaya 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kualitatif dianalisis dengan tahapan reduction, display, conclusion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif dari pembagian merchandise pada kampanye pilihan walikota Surabaya 2020 adalah in order to motive.
{"title":"MOTIF PEMBAGIAN MERCHANDISE PADA KAMPANYE PILIHAN WALIKOTA SURABAYA 2020","authors":"Y. Irianti","doi":"10.33701/jppdp.v14i1.1537","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1537","url":null,"abstract":" Pemilihan walikota merupakan bagian dari pesta demokrasi Indonesia. Momentum tersebut menjadi sangat dinantikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Terutama pada masa kampanye pasangan calon. Hal itu menjadi kesempatan emas bagi pasangan calon untuk menarik dukungan. Salah satunya dengan membagikan merchandise ke masyarakat. Surabaya menjadi kota yang dinantikan pemimpinnya sebagai pengganti Tri Risma Harini. Kesuksesannya dalam mengelola Surabaya menjadi rekam jejak yang gemilang selama masa jabatannya. Oleh karena itu, para calon walikota dan wakil walikota terpilih pada periode selanjutnya memiliki tugas membawa Surabaya lebih baik. Masa kampanye pemilihan kota Surabaya 2020 menjadi persaingan antar kedua calon walikota dan calon wakil walikota. Pada masa kampanye masing-masing pasangan calon berlomba-lomba untuk menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, analisis teori dalam penelitian ini menggunakan teori motif Alfred Schutz. Analisis pembagian dua jenis motif yakni because to motive dan in order to motive maka dapat mengetahui motif dari pembagian merchandise pada kampanye pilihan walikota Surabaya 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kualitatif dianalisis dengan tahapan reduction, display, conclusion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif dari pembagian merchandise pada kampanye pilihan walikota Surabaya 2020 adalah in order to motive.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"265 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124471731","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1508
Andi Pitono, Kartiwi Kartiwi, Adfin Baidhowah
growing in Indonesia. Strategic steps for the possibility of internalizing the values of the five trademarks of agile organizations in downsizing bureaucracy to improve government performance at the Institut Pemerintahan Dalam Negeri can be carried out, through mapping the Institut Pemerintahan Dalam Negeri organizational structure containing echelon 3 and echelon 4 positions, changing the organizational structure of IPDN which is simplified, implementing economic incentives and job appraisal requirements, implementing one data, conducting job analysis, workload analysis, and job mapping, implementing flexible financial and human resource management, and preparing for a transition period.
在印度尼西亚生长。通过绘制包含3级和4级职位的Pemerintahan Dalam Negeri研究所的组织结构，改变简化的IPDN的组织结构，实施经济激励和工作评估要求，可以采取战略步骤，将敏捷组织的五个商标的价值内部化，从而提高Pemerintahan Dalam Negeri研究所的政府绩效。实施一个数据，进行岗位分析、工作量分析、岗位映射，实施灵活的财务和人力资源管理，做好过渡期的准备。
{"title":"INTERNALISASI AGILE ORGANIZATIONS DALAM PENYEDERHANAAN ESELONISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI","authors":"Andi Pitono, Kartiwi Kartiwi, Adfin Baidhowah","doi":"10.33701/jppdp.v14i1.1508","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1508","url":null,"abstract":"growing in Indonesia. Strategic steps for the possibility of internalizing the values of the five trademarks of agile organizations in downsizing bureaucracy to improve government performance at the Institut Pemerintahan Dalam Negeri can be carried out, through mapping the Institut Pemerintahan Dalam Negeri organizational structure containing echelon 3 and echelon 4 positions, changing the organizational structure of IPDN which is simplified, implementing economic incentives and job appraisal requirements, implementing one data, conducting job analysis, workload analysis, and job mapping, implementing flexible financial and human resource management, and preparing for a transition period.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"58 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120912666","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v11i2.160
L. Sholihah, Naufal Ashiil Al Farisi
Deputy garut district council members of the period but only the 2019-2024 is 50 and 9 members legislative women or only 18 % woman to members of the legislature has yet to reach hope 30 % representation of women in garut district council 2019-2024 period. This show representation of women in parliament is still low. While, the act of political parties and election gave opportunities for women to participate in politics and into. legislative institutions. Research conducted has the find out how women are represented in the Regional House of Representatives of Garut in the period 2019-2024 and the inhibiting factors that influence and the efforts made to increase women's representation in the Regional Representative Council of Garut. The theory used is electoral representation theory according to Piktin with four dimensions, namely representative, represented, the substance of representation and context. The method used in the research is a qualitative research method by describing descriptive data and inductive approaches. Supporting data collection methods in research through observation, interviews, and documentation. Data analysis technique used is by reduction of data, display data, and reflecting g conclusion. The research results showed that the representation of women in the the Regional House of Representatives of Garut in the period 2019-2024 was still low. This is caused by internal factors, namely the confidence of women, social relations, double burden and political costs and external factors, namely patriarchal culture and political constraints. In this research we initialize to the government and political parties to do sosialisai the importance of of the representation of women in legislative and suggesting prospective members legoslatif women for developed a good relationship with the community, accommodated and expectations of women in parliament this with to be demonstrated by birth to legal products, programs and policies that are pro against women and as well as improvement system regeneration women. Keywords: Representation of women, regional house of representatives.
{"title":"FENOMENA WAKIL PEREMPUAN (Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Periode 2019-2024)","authors":"L. Sholihah, Naufal Ashiil Al Farisi","doi":"10.33701/jppdp.v11i2.160","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.160","url":null,"abstract":"Deputy garut district council members of the period but only the 2019-2024 is 50 and 9 members legislative women or only 18 % woman to members of the legislature has yet to reach hope 30 % representation of women in garut district council 2019-2024 period. This show representation of women in parliament is still low. While, the act of political parties and election gave opportunities for women to participate in politics and into. legislative institutions. Research conducted has the find out how women are represented in the Regional House of Representatives of Garut in the period 2019-2024 and the inhibiting factors that influence and the efforts made to increase women's representation in the Regional Representative Council of Garut. The theory used is electoral representation theory according to Piktin with four dimensions, namely representative, represented, the substance of representation and context. The method used in the research is a qualitative research method by describing descriptive data and inductive approaches. Supporting data collection methods in research through observation, interviews, and documentation. Data analysis technique used is by reduction of data, display data, and reflecting g conclusion. The research results showed that the representation of women in the the Regional House of Representatives of Garut in the period 2019-2024 was still low. This is caused by internal factors, namely the confidence of women, social relations, double burden and political costs and external factors, namely patriarchal culture and political constraints. In this research we initialize to the government and political parties to do sosialisai the importance of of the representation of women in legislative and suggesting prospective members legoslatif women for developed a good relationship with the community, accommodated and expectations of women in parliament this with to be demonstrated by birth to legal products, programs and policies that are pro against women and as well as improvement system regeneration women. \u0000Keywords: Representation of women, regional house of representatives.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130334778","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v13i2.1115
Baharuddin Thahir Kuddus
Distribusi kekuasaan pada sebuah Negara dapat dilihat dari dua hal, yaitu distribusi kekuasaan secara vertical dan distribusi kekuasaan secara vertical. Distribusi kekuasaan secara vertical dapat dilihat dalam pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah sementara distribusi kekuasaan dapat dilihat pada eksistensi dan hubungan antara lembaga-lembaga Negara. Kebijakan desentralisasi didasarkan pada kenyataan bahwa keadaan geografis dan demografis Indonesia (conditiosine qua non). Dalam pelaksanaan desentralisasi, hubungan pusat dan daerah seringkali melahirkan konflik. Hal itu berkenaan dengan derajat otonomi daerah dan pada saat yang sama kadar keterlibatan pusat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah. Hal itu berarti terdapat dua kepentingan yang harus dipertimbangkan supaya tatanan sistem pemerintahan daerah dapat berjalan dengan optimal dan memenuhi amanat konstitusi. Sementara itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah ditempatkan sebagai salah satu unsur lembaga legislatif, disamping lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. DPD mestinya menjadi penting antara lain disebabkan posisinya yang sangat strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam konteks distribusi kekuasaan secara horizontal itu pula maka Dewan Perwakilan Daerah diadakan untuk check and balances. DPD menjadi instrument kelembagaan yang semakin menghadirkan aspirasi daerah di level pusat dan menjadikan hubungan pusat dan daerah semakin erat dan bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.
一个国家的权力分配可以从两件事来看待:垂直权力分配和垂直权力分配。权力的绝对分布可以在区域自治区的分散中看到，在存在和国家机构之间的关系上看到权力的分散。分散政策是建立在印度尼西亚的地理和人口状况(conpsosin qua non)的基础上的。在分散实施中，中心关系和区域关系常常产生冲突。这是关于区域自治，与此同时，中心参与区域政府职能的执行。这意味着，为了使地方政府的制度能够顺利运作和履行宪法授权，必须考虑两件事。与此同时，在印尼公民制度下，地方议会与人民议会是立法会的一个组成部分。DPD的重要性在一定程度上是由于它在监管立法法规和政府政策方面的战略地位。在水平权力分配的背景下，区域代表委员会也举行了检查和平衡。DPD成为一种对中级区域的需求日益增长的机构工具，使中区关系更加紧密，并在治理车轮上发挥作用。
{"title":"DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN AKTUALISASI HUBUNGAN PUSAT-DAERAH","authors":"Baharuddin Thahir Kuddus","doi":"10.33701/jppdp.v13i2.1115","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i2.1115","url":null,"abstract":"Distribusi kekuasaan pada sebuah Negara dapat dilihat dari dua hal, yaitu distribusi kekuasaan secara vertical dan distribusi kekuasaan secara vertical. Distribusi kekuasaan secara vertical dapat dilihat dalam pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah sementara distribusi kekuasaan dapat dilihat pada eksistensi dan hubungan antara lembaga-lembaga Negara. Kebijakan desentralisasi didasarkan pada kenyataan bahwa keadaan geografis dan demografis Indonesia (conditiosine qua non). Dalam pelaksanaan desentralisasi, hubungan pusat dan daerah seringkali melahirkan konflik. Hal itu berkenaan dengan derajat otonomi daerah dan pada saat yang sama kadar keterlibatan pusat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah. Hal itu berarti terdapat dua kepentingan yang harus dipertimbangkan supaya tatanan sistem pemerintahan daerah dapat berjalan dengan optimal dan memenuhi amanat konstitusi. \u0000Sementara itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah ditempatkan sebagai salah satu unsur lembaga legislatif, disamping lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. DPD mestinya menjadi penting antara lain disebabkan posisinya yang sangat strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam konteks distribusi kekuasaan secara horizontal itu pula maka Dewan Perwakilan Daerah diadakan untuk check and balances. DPD menjadi instrument kelembagaan yang semakin menghadirkan aspirasi daerah di level pusat dan menjadikan hubungan pusat dan daerah semakin erat dan bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"260 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115811425","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v11i2.1336
Astika Ummy Athahirah, Wahyu Hadi Pranata
Unestablished good relationship between members of the local parliament and constituents in 3rd Constituency, Central Pariaman Subdistrict, Pariaman City had caused difficulty to establish a good collaboration. A good relationship was intended to capture the aspirations of the community in finding solutions to community problems. This research aimed to get a description of the relationships between local parliament members and their constituents, inhibiting factors in relations, and efforts to solve inhibiting factors. The author used a descriptive method with a technique of data collection are semistructured interviews, observation, and documentation. As the results, the shape of relationships between Local parliament members and constituents freely mandate, the inhibiting factor in the relationship because the policy program of local parliament members has tried to make constituents not yet felt by the whole community, the lack of constituent awareness for legislative roles and the multiparty system created some local parliament members. To solve the problems are by political education, increasing the sense of care of local parliament members to their constituents. As the suggestion by adding a service function (serving to their constituent) into legislative function by using social media. Keywords: Relationships, Local Legislative, Constituent
{"title":"RELASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DENGAN KONSTITUEN DAPIL III KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT","authors":"Astika Ummy Athahirah, Wahyu Hadi Pranata","doi":"10.33701/jppdp.v11i2.1336","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.1336","url":null,"abstract":"Unestablished good relationship between members of the local parliament and constituents in 3rd Constituency, Central Pariaman Subdistrict, Pariaman City had caused difficulty to establish a good collaboration. A good relationship was intended to capture the aspirations of the community in finding solutions to community problems. This research aimed to get a description of the relationships between local parliament members and their constituents, inhibiting factors in relations, and efforts to solve inhibiting factors. The author used a descriptive method with a technique of data collection are semistructured interviews, observation, and documentation. As the results, the shape of relationships between Local parliament members and constituents freely mandate, the inhibiting factor in the relationship because the policy program of local parliament members has tried to make constituents not yet felt by the whole community, the lack of constituent awareness for legislative roles and the multiparty system created some local parliament members. To solve the problems are by political education, increasing the sense of care of local parliament members to their constituents. As the suggestion by adding a service function (serving to their constituent) into legislative function by using social media. \u0000Keywords: Relationships, Local Legislative, Constituent","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124741669","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v13i2.1328
Adfin Baidhowah
Most political literature argues that outcomes in Indonesian constitutional reform 1999-2002 were determined mainly by the political actors. Notwithstanding the existing research providing insightful evidence, there is still a gap in which those literature discount the role of the party system in shaping and constraining the way the political actors within a party behave. Drawing on one of the new institutionalism concepts – ‘rational choice institutionalism' – the argument puts forth here is that Indonesian multi-party system (independent variable) forced the political parties (intermediary variable) to form a winning-coalition which finally produced a compromised outcome (dependent variable) of constitutional reform on the articles about relations between president and legislature.
{"title":"RATIONAL CHOICE INSTITUTIONALISM, CONSTITUTIONAL REFORM, AND CONSTITUTION MAKER IN INDONESIA","authors":"Adfin Baidhowah","doi":"10.33701/jppdp.v13i2.1328","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i2.1328","url":null,"abstract":"Most political literature argues that outcomes in Indonesian constitutional reform 1999-2002 were determined mainly by the political actors. Notwithstanding the existing research providing insightful evidence, there is still a gap in which those literature discount the role of the party system in shaping and constraining the way the political actors within a party behave. Drawing on one of the new institutionalism concepts – ‘rational choice institutionalism' – the argument puts forth here is that Indonesian multi-party system (independent variable) forced the political parties (intermediary variable) to form a winning-coalition which finally produced a compromised outcome (dependent variable) of constitutional reform on the articles about relations between president and legislature.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124839920","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.33701/jppdp.v13i2.1397
Asep Nurwanda, Elis Badriah, Irfan Nursetiawan
This study aims to determine the condition of agro-tourism based on local natural resources and local wisdom based on the culture of Ciamis district. The effort to develop agro-tourism based on local culture is a form of effort to improve the quality and quantity of infrastructure and improve the quality of resources as an effort to develop tourism. with the existence of this agro-tourism concept, it is not only a business or business in the service sector that markets services towards consumer fulfillment of cool air, and beautiful scenery and environment, but is also able to take a role as a place for promotion of agricultural products, as a place of education for residents , gives hope to the potential to develop products from agribusiness and can become a new growth area. Therefore, agro-tourism is able to become a source of regional economy. Research methods use a qualitative descriptive approach, so that the application of activities in developing agro-tourism based on local natural resources and based on cultural wisdom, there is still a lack of assistance in human resource development and training and lack of communication between the government and community groups. culture and business groups.
{"title":"MEMAHAMI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGROWISATA DI KABUPATEN CIAMIS: DINAMIKA SUMBER DAYA ALAM LOKAL DAN KEBUDAYAAN","authors":"Asep Nurwanda, Elis Badriah, Irfan Nursetiawan","doi":"10.33701/jppdp.v13i2.1397","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i2.1397","url":null,"abstract":"This study aims to determine the condition of agro-tourism based on local natural resources and local wisdom based on the culture of Ciamis district. The effort to develop agro-tourism based on local culture is a form of effort to improve the quality and quantity of infrastructure and improve the quality of resources as an effort to develop tourism. with the existence of this agro-tourism concept, it is not only a business or business in the service sector that markets services towards consumer fulfillment of cool air, and beautiful scenery and environment, but is also able to take a role as a place for promotion of agricultural products, as a place of education for residents , gives hope to the potential to develop products from agribusiness and can become a new growth area. Therefore, agro-tourism is able to become a source of regional economy. Research methods use a qualitative descriptive approach, so that the application of activities in developing agro-tourism based on local natural resources and based on cultural wisdom, there is still a lack of assistance in human resource development and training and lack of communication between the government and community groups. culture and business groups.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124641828","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-06-30DOI: 10.33701/jppdp.v13i1.1005
Diyar Ginanjar Andiraharja
This study aimed to assess the strategies that have been implemented by the central and regional governments in handling COVID-19. There are ten regulations related to the research objectives that have been reviewed. The method applied is normative legal research. Second level data is used in this study. The literature reviewed is used to solve researchers' questions. From this study it was revealed that the local government was obliged to decide on the policies that had to be taken in handling COVID-19 with normal basic health service conditions. In the situation of the COVID-19 pandemic, the appropriate regulations were enacted not the Law on Regional Government, but the Law on Health Quarantine. The conclusion of this study, in the condition of public health emergencies there is uncertainty at the local government level, because with the decentralization in the field of health causes basic health service standards vary according to the commitment and fiscal capacity of local governments. Strengthening the role of local government is a major factor in overcoming COVID-19. Health services in the regions must be ensured by the central government to conform to the COVID-19 handling standard. With the current state of public health emergencies, it is hoped that the division of roles of the center and the regions will be expected to ensure the safety of citizens.
{"title":"PERAN PEMERINTAH DAERAH PADA PENANGANAN COVID-19","authors":"Diyar Ginanjar Andiraharja","doi":"10.33701/jppdp.v13i1.1005","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1005","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000This study aimed to assess the strategies that have been implemented by the central and regional governments in handling COVID-19. There are ten regulations related to the research objectives that have been reviewed. The method applied is normative legal research. Second level data is used in this study. The literature reviewed is used to solve researchers' questions. From this study it was revealed that the local government was obliged to decide on the policies that had to be taken in handling COVID-19 with normal basic health service conditions. In the situation of the COVID-19 pandemic, the appropriate regulations were enacted not the Law on Regional Government, but the Law on Health Quarantine. The conclusion of this study, in the condition of public health emergencies there is uncertainty at the local government level, because with the decentralization in the field of health causes basic health service standards vary according to the commitment and fiscal capacity of local governments. Strengthening the role of local government is a major factor in overcoming COVID-19. Health services in the regions must be ensured by the central government to conform to the COVID-19 handling standard. With the current state of public health emergencies, it is hoped that the division of roles of the center and the regions will be expected to ensure the safety of citizens. \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130427455","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：