Pub Date : 2022-06-29DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.193-216
N. Bintarsari, Ayusia Sabhita Kusuma, Nurul Azizah Zayzda
The adoption of UNSCR 1325 in Indonesia is a signifcant stage in recognizing women’s role in the peace process at the national and locallevels. This research is interested in examining how local communities, especially religious groups, perform their agency in peace-building, specifically counter-radicalization. This research questions the perception and strategies of women Quran study groups in Cilacap regency in counterradicalization efforts and later provides an overview of peace-building and counter-radicalization activities by women religious groups in Cilacap. The research shows that these women religious groups’ perceptions on radicalization influence their understanding as an agency in various counter-radicalization activities and contribute to building the foundation of peace in the community by strengthening society’s resilience through social and religious activities.Adopsi UNSCR 1325 di Indonesia menjadi satu tahapan yang signifkan untuk mengakui peran perempuan dalam proses perdamaian, baik di level nasional hingga lokal. Dengan tujuan mempelajari cara komunitas lokal, khususnya kelompok-kelompok pengajian perempuan, berperan sebagai agensi dalam upaya bina damai di ranah kontra-radikalisasi, penelitian ini mempertanyakan persepsi dan strategi kelompok pengajian perempuan sebagai representasi kelompok perempuan dan kelompok agamis di Kabupaten Cilacap dalam upaya-upaya kontra-radikalisasi dan bina damai. Lebih lanjut, artikel ini memberikan gambaran mengenai aktivitas-aktivitas bina damai dan kontra radikalisasi oleh kelompok pengajian perempuan di Cilacap dan menjelaskan bagaimana persepsi mereka tentang radikalisasi memengaruhi pemahaman sebagai agensi dalam rangkaian aktivitas kontraradikalisasi dan berperan dalam upaya mereka membangun fondasi bagi perdamaian positif di komunitas dengan penguatan ketahanan sosial melalui aktivitas-aktivitas sosial keagamaan
联合国安理会第1325号决议在印度尼西亚的通过是在国家和地方各级承认妇女在和平进程中的作用的一个重要阶段。这项研究感兴趣的是检查当地社区，特别是宗教团体如何在建设和平，特别是反激进化方面发挥作用。本研究对奇拉恰普地区妇女古兰经学习小组在反激进努力中的认知和策略提出了质疑，随后概述了奇拉恰普地区妇女宗教团体建设和平和反激进活动的概况。研究表明，这些妇女宗教团体对激进化的看法影响了她们作为各种反激进化活动的机构的理解，并通过社会和宗教活动加强社会的复原力，有助于建立社区和平的基础。通过联合国安理会第1325号决议，印度尼西亚menjadi satu tahapan yang表示，印度尼西亚永久居民dalam计划永久居民、永久居民、永久居民和地方居民。Dengan tujuan menpelajari cara komunitas local, khususnya kelompok-kelompok pengajian perempuan, berperan sebagai机构，dalam upam -kelompok - bia - damai, berperan sebagai机构，penelitian ini成员，permanyakan perseai代表，kelompok perempuan和kelompok agamis di kabupten, chacap dalam upaya-upaya kontra-radikalisasi dan bina damai。Lebih lanjut, artikel ini memberikan gambaran mengenai aktivitas-aktivitas比娜达麦丹kontra radikalisasi oleh pokalchuk kelompok pengajian perempuan爪哇南部di芝拉扎丹menjelaskan bagaimana persepsi mereka tentang radikalisasi memengaruhi pemahaman sebagai agensi dalam rangkaian aktivitas kontraradikalisasi丹berperan dalam方便mereka”membangun fondasi bagi perdamaian伴唱键盘di komunitas dengan penguatan ketahanan sosial melalui aktivitas-aktivitas sosial keagamaan
{"title":"Localizing UNSCR 1325 in Indonesia: Study of Local Women Religious Groups in Peacebuilding and Counter Radicalization","authors":"N. Bintarsari, Ayusia Sabhita Kusuma, Nurul Azizah Zayzda","doi":"10.20473/jgs.16.1.2022.193-216","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.193-216","url":null,"abstract":"The adoption of UNSCR 1325 in Indonesia is a signifcant stage in recognizing women’s role in the peace process at the national and locallevels. This research is interested in examining how local communities, especially religious groups, perform their agency in peace-building, specifically counter-radicalization. This research questions the perception and strategies of women Quran study groups in Cilacap regency in counterradicalization efforts and later provides an overview of peace-building and counter-radicalization activities by women religious groups in Cilacap. The research shows that these women religious groups’ perceptions on radicalization influence their understanding as an agency in various counter-radicalization activities and contribute to building the foundation of peace in the community by strengthening society’s resilience through social and religious activities.Adopsi UNSCR 1325 di Indonesia menjadi satu tahapan yang signifkan untuk mengakui peran perempuan dalam proses perdamaian, baik di level nasional hingga lokal. Dengan tujuan mempelajari cara komunitas lokal, khususnya kelompok-kelompok pengajian perempuan, berperan sebagai agensi dalam upaya bina damai di ranah kontra-radikalisasi, penelitian ini mempertanyakan persepsi dan strategi kelompok pengajian perempuan sebagai representasi kelompok perempuan dan kelompok agamis di Kabupaten Cilacap dalam upaya-upaya kontra-radikalisasi dan bina damai. Lebih lanjut, artikel ini memberikan gambaran mengenai aktivitas-aktivitas bina damai dan kontra radikalisasi oleh kelompok pengajian perempuan di Cilacap dan menjelaskan bagaimana persepsi mereka tentang radikalisasi memengaruhi pemahaman sebagai agensi dalam rangkaian aktivitas kontraradikalisasi dan berperan dalam upaya mereka membangun fondasi bagi perdamaian positif di komunitas dengan penguatan ketahanan sosial melalui aktivitas-aktivitas sosial keagamaan","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128624351","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-29DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.51-74
Elpius Kalembang, Yosef Serano Korbaffo
Hasil diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste yang menyatakan bahwa lahan di titik un-surveyed segment merupakan wilayah milik Timor Leste, sebagaimana tertuang dalam Provisional Agreement tahun 2005, pada kenyataannya tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat. Hal ini kemudian berdampak pada adanya dualisme klaim masyarakat lintas negara. Masyarakat subdistrik Passabe di Timor Leste mengklaim lahan tersebut berdasarkan Provicional Agreement tahun 2005, sedangkan masyarakatKecamatan Bikomi Nilulat di Indonesia mengklaim lahan yang sama berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dan Kerajaan Ambenu sebagai bagian dari anggota suku Atoni Meto. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penulis berpendapat bahwa perbatasan di titik unsurveyed segment telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dengan Kerajaan Ambenu. Oleh karena itu, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menghendaki adanya peninjauan kembali terhadap hasil Provisional Agreement tahun 2005 tersebut. The results of diplomacy between Indonesia and Timor Leste which stated that the land at the point of the un-surveyed segment was Timor Leste’s territory, as stated in the 2005 Provisional Agreement, had in fact never been socialized to the people of Bikomi Nilulat Subdistrict. This then has an impact on the dualism of cross-country community claims. The people of the Passabe sub-district in Timor Leste claimed the land based on the 2005 Provincial Agreement, while the people of the Bikomi Nilulat sub-district in Indonesia claimed the same land based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom as members ofthe Atoni Meto tribe. Using a constructivist perspective, the author argues that the border at the point of the un-surveyed segment has been determined based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom. Therefore, the people of the Bikomi Nilulat sub-district want a review of the results of the 2005 Provisional Agreement.
{"title":"Non-State Actors' Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective","authors":"Elpius Kalembang, Yosef Serano Korbaffo","doi":"10.20473/jgs.16.1.2022.51-74","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.51-74","url":null,"abstract":"Hasil diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste yang menyatakan bahwa lahan di titik un-surveyed segment merupakan wilayah milik Timor Leste, sebagaimana tertuang dalam Provisional Agreement tahun 2005, pada kenyataannya tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat. Hal ini kemudian berdampak pada adanya dualisme klaim masyarakat lintas negara. Masyarakat subdistrik Passabe di Timor Leste mengklaim lahan tersebut berdasarkan Provicional Agreement tahun 2005, sedangkan masyarakatKecamatan Bikomi Nilulat di Indonesia mengklaim lahan yang sama berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dan Kerajaan Ambenu sebagai bagian dari anggota suku Atoni Meto. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penulis berpendapat bahwa perbatasan di titik unsurveyed segment telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dengan Kerajaan Ambenu. Oleh karena itu, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menghendaki adanya peninjauan kembali terhadap hasil Provisional Agreement tahun 2005 tersebut.\u0000The results of diplomacy between Indonesia and Timor Leste which stated that the land at the point of the un-surveyed segment was Timor Leste’s territory, as stated in the 2005 Provisional Agreement, had in fact never been socialized to the people of Bikomi Nilulat Subdistrict. This then has an impact on the dualism of cross-country community claims. The people of the Passabe sub-district in Timor Leste claimed the land based on the 2005 Provincial Agreement, while the people of the Bikomi Nilulat sub-district in Indonesia claimed the same land based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom as members ofthe Atoni Meto tribe. Using a constructivist perspective, the author argues that the border at the point of the un-surveyed segment has been determined based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom. Therefore, the people of the Bikomi Nilulat sub-district want a review of the results of the 2005 Provisional Agreement.","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"76 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126758782","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-29DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.147-174
Broto Wardoyo, Rizal Valentino
Uni Emirat Arab (UEA) membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yang bertentangan dengan Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) yang juga ditandatangani oleh UEA, yang menyatakan agar tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina mendapatkan kemerdekaan. Selama ini, ancaman dari Iran ini ditangkal oleh eksistensi Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah, namun seiring dengan berkurangnya perhatian AS pada kawasan Timur Tengah maka muncul kebutuhan untuk membangun aliansi dengan like-minded countries yang memiliki persepsi ancaman yang sama. Tulisan ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai justifkasi UEA untuk tetap membuka hubungan diplomatik dengan Israel terlepas dari komitmen mereka terhadap IPA, melalui argumen bahwa keputusan UEA didorong oleh adanya persepsi akan ancaman dari Iran terhadap budaya stratejik mereka, dan lebih lanjut berkontribusi pada kajian mengenai faktor kultural dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. United Arab Emirate (UAE) is normalizing its diplomatic relationship with Israel, conflicting with the Arab Peace Initiative of which the UAE is one of the signatories, which stated that no Arab states should normalize diplomatic relationship with Israel before the Palestinians regain their rights to independence. Prior to UAE’s recent decision, the United States’ presence in Middle East has been the deterrence to the threat from Iran and now that US’ attention for the region has declined, the UAE needs partner from like-minded countries to secure its foothold against Iranian threat. This article will further explain the UAE’s decision to break the taboo in normalizing their diplomaticrelationship with Israel, by arguing that the UAE’s perception of threat from Iran, deeply embedded in UAE’s strategic culture, has led to the decision to normalize diplomatic relationship with Israel, and offers a cultural insight of a foreign policy decision making process in the study of foreign policy analysis.
阿联酋(阿联酋)与以色列开放了外交关系，这与阿拉伯和平倡议(IPA)相反，阿联酋也签署了这份协议，称在巴勒斯坦获得自由之前，不向以色列开放外交关系。过去，伊朗的威胁一直是美国(美国)在中东地区的存在所遏制的，但随着美国在中东地区注意力的减少，有必要与具有同样威胁意识的lito - minding countries结成联盟。本文将解释一些更深入的了解,justifkasi阿联酋的睁与以色列的外交关系,尽管他们对科学的承诺,通过论证说,阿联酋决定由伊朗的感知会威胁他们stratejik文化,进一步在研究贡献了一篇关于一个国家的外交政策制定中的文化因素。联合阿联酋(阿联酋)是阿拉伯和以色列normalizing它的外交关系,conflicting阿联酋和《阿拉伯和平倡议》,这是《signatories一号,哪种stated that no各州应该normalize阿拉伯外交关系和以色列在巴勒斯坦人之前快把他们的权利的独立。在阿联酋的新决定之前，美国在中东的存在使伊朗面临的威胁变得微不足道，而现在我们的注意力都集中在该地区，阿联酋需要一个人从腐败国家走向安全，以保护其资金来源的威胁。这文章威尔解释《阿联酋决定到离打破禁忌》和以色列,他们normalizing diplomaticrelationship由阿联酋的知觉》争论的嵌入式来自伊朗的威胁,疯狂在阿联酋的战略文化,有led to the decision to normalize)外交关系,以色列和offers a文化insight的外交政策决定让《study of外交政策分析的过程。
{"title":"Breaking Taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel","authors":"Broto Wardoyo, Rizal Valentino","doi":"10.20473/jgs.16.1.2022.147-174","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.147-174","url":null,"abstract":" Uni Emirat Arab (UEA) membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yang bertentangan dengan Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) yang juga ditandatangani oleh UEA, yang menyatakan agar tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina mendapatkan kemerdekaan. Selama ini, ancaman dari Iran ini ditangkal oleh eksistensi Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah, namun seiring dengan berkurangnya perhatian AS pada kawasan Timur Tengah maka muncul kebutuhan untuk membangun aliansi dengan like-minded countries yang memiliki persepsi ancaman yang sama. Tulisan ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai justifkasi UEA untuk tetap membuka hubungan diplomatik dengan Israel terlepas dari komitmen mereka terhadap IPA, melalui argumen bahwa keputusan UEA didorong oleh adanya persepsi akan ancaman dari Iran terhadap budaya stratejik mereka, dan lebih lanjut berkontribusi pada kajian mengenai faktor kultural dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara.\u0000United Arab Emirate (UAE) is normalizing its diplomatic relationship with Israel, conflicting with the Arab Peace Initiative of which the UAE is one of the signatories, which stated that no Arab states should normalize diplomatic relationship with Israel before the Palestinians regain their rights to independence. Prior to UAE’s recent decision, the United States’ presence in Middle East has been the deterrence to the threat from Iran and now that US’ attention for the region has declined, the UAE needs partner from like-minded countries to secure its foothold against Iranian threat. This article will further explain the UAE’s decision to break the taboo in normalizing their diplomaticrelationship with Israel, by arguing that the UAE’s perception of threat from Iran, deeply embedded in UAE’s strategic culture, has led to the decision to normalize diplomatic relationship with Israel, and offers a cultural insight of a foreign policy decision making process in the study of foreign policy analysis.","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124882517","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-29DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.175-192
Dafri Agussalim
This article analyses Indonesia’s conduct of human rights diplomacy post-Suharto era, starting from the presidency of B.J. Habibie to Susilo Bambang Yudhoyono. The study aims to identify how Indonesia’s foreign policy instruments, specifcally human rights diplomacy, have been utilized on the international political stage to achieve Indonesia’s national interests during that period. Unlike the previous periods, Indonesia’s general attitude towards and policies governing human rights tend to be more active despite unresolved domestic human rights issues, evident from its various human rights advocacy efforts in regional and international forums. If previously Indonesia was accused of some of the most severe human rights violations, post-Suharto Indonesia has escaped this negative stigma, having strengthened its national interest while protecting, fulflling, and promoting human rights at both regional and international levels. Artikel ini menganalisis pelaksanaan diplomasi kemanusiaan pada era pascapemerintahan Presiden Suharto, mulai dari era kepresidenan B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Studi ini bertujuan untuk mengidentifkasi bagaimana instrumen kebijakan luar negeri Indonesia, secara khusus diplomasi hak asasi manusia telah diimplementasikan dalam tatanan politik internasional untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam era terkait. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, perilaku dan kebijakan Indonesia terhadap hak asasi manusia cenderung lebih aktif, terlepas dari adanya isu-isu kemanusiaan pada tingkat domestik yang masih belum terselesaikan, melalui berbagai upaya advokasi hak asasi manusia di forum regional dan internasional. Apabila sebelumnya Indonesia memperoleh berbagai tuduhan serius terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia, maka Indonesia pasca-Suharto telah berhasil keluardari stigma negatif tersebut, dengan memperkuat kepentingan nasionalnya sembari melindungi, memenuhi dan mempromosikan hak asasi manusia pada tingkat regional dan internasional.
本文分析了印尼在苏哈托时代之后的人权外交行为，从哈比比总统到苏西洛·班邦·尤多约诺总统。这项研究的目的是确定印度尼西亚的外交政策工具，特别是人权外交，如何在国际政治舞台上被利用，以实现印度尼西亚在这一时期的国家利益。与前几个时期不同，印度尼西亚对人权的总体态度和有关人权的政策趋向于更加积极，尽管国内的人权问题尚未解决，这从它在区域和国际论坛上的各种人权宣传努力中可见一迹。如果说印度尼西亚以前被指责犯有一些最严重的侵犯人权行为，那么苏哈托之后的印度尼西亚已经摆脱了这种负面的污名，加强了国家利益，同时在地区和国际层面保护、实现和促进了人权。前总统苏哈托、前总统哈比比、前总统苏西洛·班邦·尤多约诺都曾担任过总统。研究印尼的外交政策，研究印尼的政治政策，研究印尼的外交政策，研究印尼的政治政策，研究印尼的国家政策。印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚。Apabila sebelumnya印度尼西亚成员perperoleh berbagai tuduhan serius kait kasus pelanggaran hak asasasumia, maka Indonesia pasa - suharto telah berhasil keluardari stigma negative tersebut, denan成员berberhasil keluardari sembari melindungi, memenuhi和mempromosikan hak asasasumia padingkat区域和国际。
{"title":"From the Accused to a Promoter: Indonesia’s Human Rights Diplomacy in the Post-Suharto Era","authors":"Dafri Agussalim","doi":"10.20473/jgs.16.1.2022.175-192","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.175-192","url":null,"abstract":" This article analyses Indonesia’s conduct of human rights diplomacy post-Suharto era, starting from the presidency of B.J. Habibie to Susilo Bambang Yudhoyono. The study aims to identify how Indonesia’s foreign policy instruments, specifcally human rights diplomacy, have been utilized on the international political stage to achieve Indonesia’s national interests during that period. Unlike the previous periods, Indonesia’s general attitude towards and policies governing human rights tend to be more active despite unresolved domestic human rights issues, evident from its various human rights advocacy efforts in regional and international forums. If previously Indonesia was accused of some of the most severe human rights violations, post-Suharto Indonesia has escaped this negative stigma, having strengthened its national interest while protecting, fulflling, and promoting human rights at both regional and international levels.\u0000Artikel ini menganalisis pelaksanaan diplomasi kemanusiaan pada era pascapemerintahan Presiden Suharto, mulai dari era kepresidenan B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Studi ini bertujuan untuk mengidentifkasi bagaimana instrumen kebijakan luar negeri Indonesia, secara khusus diplomasi hak asasi manusia telah diimplementasikan dalam tatanan politik internasional untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam era terkait. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, perilaku dan kebijakan Indonesia terhadap hak asasi manusia cenderung lebih aktif, terlepas dari adanya isu-isu kemanusiaan pada tingkat domestik yang masih belum terselesaikan, melalui berbagai upaya advokasi hak asasi manusia di forum regional dan internasional. Apabila sebelumnya Indonesia memperoleh berbagai tuduhan serius terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia, maka Indonesia pasca-Suharto telah berhasil keluardari stigma negatif tersebut, dengan memperkuat kepentingan nasionalnya sembari melindungi, memenuhi dan mempromosikan hak asasi manusia pada tingkat regional dan internasional.","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"330 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124659910","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-29DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.31-50
P. Kennedy
Since China conducted the economic reform in 1987, it has advanced a leap in its economy, technology, research, and military capabilities, surpassing many countries globally, even to have matched the United States. This study aims to discover whether there has been an ambition hypothesis in China when the country increased its defense since carrying out the reforms. This study adopts a quantitative analysis method that builds two simultaneous regression structural equation models: economic growth and military equation. The study results then indicate that China’s alleged motivation for ambition in determining the defense budget is met, where economic growth and taxes positively affect the military budget. The fulfillment of the hypothesis ambition in China is in stark contrast to the case of the United States, where economic growth and taxes negatively impact the size of the country’s military budget. In other words, unlike China, the United States increased its military budget when its economic growth got disrupted. For instance, during the trade war between the United States and China in March 2018, the United States eventually increased its military strength though its economy was hampered. Keywords: Ambition Hypothesis, Defense Spending, Military Strength, China-United States Rivalry, Trade War. Sejak melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1987, Tiongkok telah mengalami lompatan kapabilitas ekonomi, teknologi, penelitian, dan militer hingga melampaui banyak negara secara global dan bahkan hampir menyamai Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini lantas adalah untuk mengetahui apakah terdapat hipotesis ambisi di Tiongkok ketika meningkatkan pertahanannya sejak adanya reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan membangun dua model persamaan struktural, yaitu persamaan pertumbuhan ekonomi dan persamaan militer, yang akan diregresi secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan motivasi ambisi Cina terpenuhi dalam penentuan anggaran pertahanannya, dimana pertumbuhan ekonomi dan pajak berpengaruh positif terhadap besaran anggaran militer. Pemenuhan hipotesis ambisi di Tiongkok berbanding terbalik dengan kasusu Amerika Serikat yang pertumbuhan ekonomi dan pajaknya justru berdampak negatif pada besaran anggaran militernya. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan anggaran militernya ketika pertumbuhan ekonominya terganggu. Contohnya, ketika Perang Dagang dengan Tiongkok pada Maret 2018 lalu, Amerika Serikat justru meningkatkan kekuatan militernya walau perekonomiannya sedang terganggu. Kata kunci: Hipotesis Ambisi, Belanja Pertahanan, Kekuatan Militer, Rivalitas China-Amerika Serikat, Perang Dagang.
自1987年进行经济改革以来，中国在经济、技术、研究和军事能力方面都取得了飞跃，超过了全球许多国家，甚至与美国相当。本研究旨在探讨改革开放以来，中国在国防增加的过程中是否存在“野心假设”。本研究采用定量分析的方法，构建了经济增长方程和军事方程两个联立回归结构方程模型。研究结果表明，中国在确定国防预算方面的野心动机得到了满足，经济增长和税收对军事预算产生了积极影响。中国实现这一假设野心的情况与美国形成鲜明对比，在美国，经济增长和税收对国家军事预算的规模产生了负面影响。换句话说，与中国不同，美国在经济增长受到干扰时增加了军事预算。例如，在2018年3月的中美贸易战中，美国在经济受到阻碍的情况下，最终增强了军事实力。关键词:野心假说，国防开支，军事实力，中美对抗，贸易战1987年，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革，泰国经济改革图juan dari penelitian ini lantas adalah untuk mengetahui apakah terdapat hipoesis ambisi di Tiongkok ketika meningkatkan pertahanannya sejak adanya reformasi。方法penelitian yang digunakan adalah分析定量的ddan模型samsaman结构，yitu samsaman pertumbuhan经济和samsaman军事，yang akan diregresi secara simulan。哈西尔·潘尼利特(Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan motivasi ambisi)表示，中国将在未来几年里为柬埔寨经济发展做出贡献。perenuhan hipotesis ambisi di Tiongkok berbanding terbalik dengan kasusu美国sergikat yang pertumbuhan经济分析师dan pajaknya刚刚报道了anggaran军事行动。我的意思是，我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思。Contohnya, ketika Perang大港dengan Tiongkok篇Maret 2018涵碧楼,《亚美利加》Serikat justru meningkatkan kekuatan militernya walau perekonomiannya sedang terganggu。Kata kunci: Hipotesis Ambisi, Belanja Pertahanan, Kekuatan Militer, Rivalitas china - american Serikat, Perang Dagang。
{"title":"Is the Ambition Hypothesis Exist on China's Defense Spending?","authors":"P. Kennedy","doi":"10.20473/jgs.16.1.2022.31-50","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.31-50","url":null,"abstract":"Since China conducted the economic reform in 1987, it has advanced a leap in its economy, technology, research, and military capabilities, surpassing many countries globally, even to have matched the United States. This study aims to discover whether there has been an ambition hypothesis in China when the country increased its defense since carrying out the reforms. This study adopts a quantitative analysis method that builds two simultaneous regression structural equation models: economic growth and military equation. The study results then indicate that China’s alleged motivation for ambition in determining the defense budget is met, where economic growth and taxes positively affect the military budget. The fulfillment of the hypothesis ambition in China is in stark contrast to the case of the United States, where economic growth and taxes negatively impact the size of the country’s military budget. In other words, unlike China, the United States increased its military budget when its economic growth got disrupted. For instance, during the trade war between the United States and China in March 2018, the United States eventually increased its military strength though its economy was hampered.\u0000Keywords: Ambition Hypothesis, Defense Spending, Military Strength, China-United States Rivalry, Trade War.\u0000 \u0000Sejak melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1987, Tiongkok telah mengalami lompatan kapabilitas ekonomi, teknologi, penelitian, dan militer hingga melampaui banyak negara secara global dan bahkan hampir menyamai Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini lantas adalah untuk mengetahui apakah terdapat hipotesis ambisi di Tiongkok ketika meningkatkan pertahanannya sejak adanya reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan membangun dua model persamaan struktural, yaitu persamaan pertumbuhan ekonomi dan persamaan militer, yang akan diregresi secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan motivasi ambisi Cina terpenuhi dalam penentuan anggaran pertahanannya, dimana pertumbuhan ekonomi dan pajak berpengaruh positif terhadap besaran anggaran militer. Pemenuhan hipotesis ambisi di Tiongkok berbanding terbalik dengan kasusu Amerika Serikat yang pertumbuhan ekonomi dan pajaknya justru berdampak negatif pada besaran anggaran militernya. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan anggaran militernya ketika pertumbuhan ekonominya terganggu. Contohnya, ketika Perang Dagang dengan Tiongkok pada Maret 2018 lalu, Amerika Serikat justru meningkatkan kekuatan militernya walau perekonomiannya sedang terganggu.\u0000Kata kunci: Hipotesis Ambisi, Belanja Pertahanan, Kekuatan Militer, Rivalitas China-Amerika Serikat, Perang Dagang.","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121207763","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：