Pub Date : 2022-12-08DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.257-284
Falhan Hakiki, Arfin Sudirman, D. Yulianti
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan orang-orang sipil yang datang ke Suriah dalam melawan ISIS yang dapat dianggap sebagai foreign fighters. Konsep yang digunakan adalah pengertian dan karakteristik foreign fighters yang dikemukakan oleh beberapa penstudi. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik analisis coding. Temuan dalam artikel ini berasal dari beberapa pengertian dan karakteristik foreign fighters yang mana menunjukkan bahwa kelompok dalam pembahasan ini memenuhi aspek sebagai foreign fighters, seperti bergabung dalam kelompok pemberontak, berasal dari luar Suriah, tidak memiliki unit militer resmi, menerima dan memberikan pelatihan, tidak didukung oleh negara asal, bertindak secara sukarela, menggunakan tindakan kekerasan, dan mempertahankan komunitas transnasional. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa poin pengertian dan karakteristik konsep foreign fighters yang bertolak belakang dari fenomena ini, seperti foreign fighters anti-ISIS yang memiliki hubungan kedekatan dengan kelompok pemberontak, mendapatkan pendanaan, dan juga melakukan tindakan non-kekerasan dalam melawan ISIS. Kata-kata kunci: ISIS; Foreign Fighters Anti-ISIS; Konseptual; Suriah This article aims to describe civilians who came to Syria to fight ISIS as foreign fighters. The concept used is the definition and characteristics of foreign fighters put forward by several scholars. This article uses qualitative research methods based on coding analysis techniques. The findings in this article derived from several definitions and characteristics of foreign fighters of which shows that the subject in this discussion fulfill aspects as foreign fighters, such as joining a rebel group, coming from outside of Syria, do not have an official military unit, receives and provides training, are not supported by their country of origin, act voluntarily, use violence, and defend transnational communities. However, it can be concluded that several points of definitions and characteristics of the foreign fighters concept contradict with this phenomenon, such as anti-ISIS foreign fighters having close relationships with rebel groups, obtaining funding, and also taking non-violent actions against ISIS. Keywords: ISIS; Anti-ISIS Foreign Fighters; Conceptual; Syria
这篇文章的目的是描述那些进入叙利亚打击ISIS的平民，他们可以被视为外国战士。使用的概念是由一些研究人员提出的战斗人员的理解和特点。本文采用基于编码分析技术的定性研究方法。本文发现来自一些理解和哪个外国战斗机特征表明,这个小组讨论中大致符合作为外国战斗机方面,比如加入叛乱组织,来自叙利亚以外,没有正式的军事单位,接受和提供培训,不支持祖国,自愿行动,使用暴力的行为,维护跨国社区。然而，可以得出结论，外国战斗概念的一些观点和特点与这些现象形成了鲜明的对比，比如与叛军有密切联系、获得资金以及对ISIS采取非暴力行动的反ISIS武装武装组织(islamic state)。关键词:ISIS;反isis武装分子;概念;这篇文章描述了来到叙利亚与外国战士ISIS作战的叙利亚文明。我们使用的是由塞外学者前线的定义和性格的外国战士。这篇文章基于编码技术分析的专业化研究方法。findings》这个文章从好几个definitions derived》和外国战斗机characteristics of哪种节目那科目》这个美国实现aspects外国战斗机受到质疑,美国如此joining a叙利亚反叛集团,从外面来的,不要有官方的军事单位,receives and provides培训,是supported by音符的乡村在《物种起源》,法案voluntarily,用暴力和捍卫跨国公司communities。However，这可能是确定的几个定义和特点的外国战斗人员与这种现象的冲突，如此的外国反ISIS战斗人员拥有与rebel groups、受阻碍资金以及对ISIS采取非暴力行动的密切关系。安装:ISIS;反isis外国战斗机;Conceptual;叙利亚
{"title":"Anti-ISIS Foreign Fighters in Syria: A Conceptual Review","authors":"Falhan Hakiki, Arfin Sudirman, D. Yulianti","doi":"10.20473/jgs.16.2.2022.257-284","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.2.2022.257-284","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan orang-orang sipil yang datang ke Suriah dalam melawan ISIS yang dapat dianggap sebagai foreign fighters. Konsep yang digunakan adalah pengertian dan karakteristik foreign fighters yang dikemukakan oleh beberapa penstudi. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik analisis coding. Temuan dalam artikel ini berasal dari beberapa pengertian dan karakteristik foreign fighters yang mana menunjukkan bahwa kelompok dalam pembahasan ini memenuhi aspek sebagai foreign fighters, seperti bergabung dalam kelompok pemberontak, berasal dari luar Suriah, tidak memiliki unit militer resmi, menerima dan memberikan pelatihan, tidak didukung oleh negara asal, bertindak secara sukarela, menggunakan tindakan kekerasan, dan mempertahankan komunitas transnasional. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa poin pengertian dan karakteristik konsep foreign fighters yang bertolak belakang dari fenomena ini, seperti foreign fighters anti-ISIS yang memiliki hubungan kedekatan dengan kelompok pemberontak, mendapatkan pendanaan, dan juga melakukan tindakan non-kekerasan dalam melawan ISIS.\u0000Kata-kata kunci: ISIS; Foreign Fighters Anti-ISIS; Konseptual; Suriah\u0000 This article aims to describe civilians who came to Syria to fight ISIS as foreign fighters. The concept used is the definition and characteristics of foreign fighters put forward by several scholars. This article uses qualitative research methods based on coding analysis techniques. The findings in this article derived from several definitions and characteristics of foreign fighters of which shows that the subject in this discussion fulfill aspects as foreign fighters, such as joining a rebel group, coming from outside of Syria, do not have an official military unit, receives and provides training, are not supported by their country of origin, act voluntarily, use violence, and defend transnational communities. However, it can be concluded that several points of definitions and characteristics of the foreign fighters concept contradict with this phenomenon, such as anti-ISIS foreign fighters having close relationships with rebel groups, obtaining funding, and also taking non-violent actions against ISIS.\u0000Keywords: ISIS; Anti-ISIS Foreign Fighters; Conceptual; Syria","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115191329","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-08DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.357-378
Angel Damayanti, Alexander Texas Meresin, Bryan Libertho Karyoprawiro
The Strait of Hormuz lies between the Persian Gulf and the Oman Gulf and is the only sea route connecting the Arabian Sea to the Indian Ocean. It is a trading route that strategically brings energy from the Middle East to many countries worldwide. Accordingly, the United States (US) and Iran have shared interests in the strait and play a central role in maintaining its stability. Unfortunately, since 1979, the US and Iran have been involved in a conflict. The tensions between the two peaked after the US left the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), which specifically discussed the Iran nuclear deal. As a result, the security of the Strait of Hormuz has been disrupted by various Iranian attacks on merchant ships and Iran’s threats to close the strait. This study explains the impact of the US-Iran conflictual relations on the strait’s stability. It uses the concepts of conflict of interest and maritime security with a qualitative research method and case studies based on primary and secondary data. This article concludes that although the US and Iran have common interests, their conflictual relations have disrupted maritime stability and affected the supply and world oil prices. Keywords: United States, Iran, Shared Interest, Strait of Hormuz Selat Hormuz yang terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman merupakan satu-satunya jalur menuju Laut Arab dan Samudra Hindia. Selat ini bernilai srategis karena menjadi jalur perdagangan yang membawa energi dari kawasan Timur Tengah ke berbagai negara di seluruh dunia. Karena nilai strategis tersebut, Amerika Serikat (AS) dan Iran sama-sama berkepentingan terhadap selat Hormuz dan berusaha memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas keamanan selat tersebut. Sayangnya, sejak tahun 1979, AS-Iran berkonflik dan ketegangan di antara keduanya memuncak paska AS keluar dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang membahas khusus kesepakatan nuklir Iran. Akibatnya, keamanan Selat Hormuz terganggu dengan berbagai serangan Iran terhadap kapal dagang milik negara-negara pengguna Selat Hormuz dan ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak konflik AS-Iran terhadap stabilitas dan keamanan Selat Hormuz. Penelitian ini menggunakan konsep benturan kepentingan dan keamanan maritim dengan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus berbasis data primer dan sekunder. Dari data yang diperoleh, penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun AS dan Iran memiliki kepentingan yang sama, namun hubungan konfliktual di antara mereka telah mengakibatkan stabilitas keamanan maritim di kawasan terganggu dan mempengaruhi pasokan serta harga minyak dunia. Kata-kata kunci: Amerika Serikat, Iran, Kepentingan Bersama, Selat Hormuz
霍尔木兹海峡位于波斯湾和阿曼湾之间，是连接阿拉伯海和印度洋的唯一海上航线。这是一条从中东向世界许多国家战略性地输送能源的贸易路线。因此，美国和伊朗在该海峡拥有共同利益，并在维护该海峡稳定方面发挥着核心作用。不幸的是，自1979年以来，美国和伊朗一直陷入冲突。在美国退出专门讨论伊朗核协议的《联合全面行动计划》(JCPOA)后，两国之间的紧张关系达到顶峰。结果，霍尔木兹海峡的安全受到伊朗对商船的多次袭击和伊朗威胁要关闭该海峡的破坏。本研究解释了美伊冲突关系对海峡稳定的影响。它使用了利益冲突和海上安全的概念，采用定性研究方法和基于一手和二手数据的案例研究。本文的结论是，尽管美国和伊朗有共同的利益，但他们的冲突关系破坏了海上稳定，影响了供应和世界石油价格。关键词:美国，伊朗，共同利益，霍尔木兹海峡，霍尔木兹海峡，霍尔木兹海峡，伊朗，伊朗，阿曼，阿曼，阿拉伯，伊朗，印度Selat ini berilai战略，karena menjadi jalur perdagangan yang membawa energi dari kawasan Timur Tengah ke berbagai negara di seluruuduia。林嘉欣汝对策于,《亚美利加》Serikat()丹伊朗sama-sama berkepentingan terhadap霍尔木兹海峡海峡丹会极力memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas keamanan海峡于。萨扬尼亚，sejak tahun, 1979年，伊朗联合全面行动计划(JCPOA)杨成员hahaas khusus kesepakatan nuclear lir伊朗。Akibatnya, keamanan Selat Hormuz terganggu dengan berbagai serangan Iran terhadap kapal dagang milik negara-negara pengguna Selat Hormuz dananaman伊朗untuk menutup Selat Hormuz。Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak konflik - as -伊朗在霍尔木兹地区的稳定。Penelitian ini menggunakan konsep benturan kepentingan dan keamanan maritim dengan方法Penelitian定性分析研究基于基础数据primer dan sekunder。中国日报网讯:中国日报网讯:中国日报网讯:中国日报网讯:中国日报网讯:中国日报网讯:中国日报网讯:中国日报网讯:Kata-kata kunci:美国，土耳其，伊朗，土耳其，霍尔木兹
{"title":"United States- Iran Shared Interest and the Stability of the Strait of Hormuz","authors":"Angel Damayanti, Alexander Texas Meresin, Bryan Libertho Karyoprawiro","doi":"10.20473/jgs.16.2.2022.357-378","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.2.2022.357-378","url":null,"abstract":"The Strait of Hormuz lies between the Persian Gulf and the Oman Gulf and is the only sea route connecting the Arabian Sea to the Indian Ocean. It is a trading route that strategically brings energy from the Middle East to many countries worldwide. Accordingly, the United States (US) and Iran have shared interests in the strait and play a central role in maintaining its stability. Unfortunately, since 1979, the US and Iran have been involved in a conflict. The tensions between the two peaked after the US left the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), which specifically discussed the Iran nuclear deal. As a result, the security of the Strait of Hormuz has been disrupted by various Iranian attacks on merchant ships and Iran’s threats to close the strait. This study explains the impact of the US-Iran conflictual relations on the strait’s stability. It uses the concepts of conflict of interest and maritime security with a qualitative research method and case studies based on primary and secondary data. This article concludes that although the US and Iran have common interests, their conflictual relations have disrupted maritime stability and affected the supply and world oil prices.\u0000Keywords: United States, Iran, Shared Interest, Strait of Hormuz\u0000Selat Hormuz yang terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman merupakan satu-satunya jalur menuju Laut Arab dan Samudra Hindia. Selat ini bernilai srategis karena menjadi jalur perdagangan yang membawa energi dari kawasan Timur Tengah ke berbagai negara di seluruh dunia. Karena nilai strategis tersebut, Amerika Serikat (AS) dan Iran sama-sama berkepentingan terhadap selat Hormuz dan berusaha memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas keamanan selat tersebut. Sayangnya, sejak tahun 1979, AS-Iran berkonflik dan ketegangan di antara keduanya memuncak paska AS keluar dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang membahas khusus kesepakatan nuklir Iran. Akibatnya, keamanan Selat Hormuz terganggu dengan berbagai serangan Iran terhadap kapal dagang milik negara-negara pengguna Selat Hormuz dan ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak konflik AS-Iran terhadap stabilitas dan keamanan Selat Hormuz. Penelitian ini menggunakan konsep benturan kepentingan dan keamanan maritim dengan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus berbasis data primer dan sekunder. Dari data yang diperoleh, penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun AS dan Iran memiliki kepentingan yang sama, namun hubungan konfliktual di antara mereka telah mengakibatkan stabilitas keamanan maritim di kawasan terganggu dan mempengaruhi pasokan serta harga minyak dunia.\u0000Kata-kata kunci: Amerika Serikat, Iran, Kepentingan Bersama, Selat Hormuz","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"13 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116352619","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-08DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.307-328
Hilman Mahmud Akmal Ma'arif, A. Maksum
Myanmar is a country in Southeast Asia with a dire humanitarian crisis that is marked by the existence of conflict and humanitarian issues. The military’s arbitrariness against civilians, from ethnic cleansing and genocide of the Rohingya ethnic minority to bloody coups, could not be suppressed due to technical and non-technical constraints. Civil society and the military organization are interrelated in Myanmar, and the country uses the strong relations between the two as best as it can for its internal interests to protect itself from foreign intervention. From a geographical point of view, Myanmar is located in the Southeast Asian region, with ASEAN as its regional organization. ASEAN is a unique regional organization whose member-states adopt a special principle called the principle of non-interference. According to the principle, all acts of interference from other countries are considered a violation and become an international crime when viewed from the Jus Cogens legal principle. This study then discusses the role of UNHCR as a facilitator to create peace by maintaining human rights. A qualitative method was then adopted to conduct the study, with data collection based on the news, journals, reports, and books. This study examines the concepts of democracy and human rights as an introduction to internal conflict in Myanmar and uses the concept of humanitarian diplomacy as an analysis of the role of UNHCR in Myanmar. Keywords: ASEAN, Democracy, Intervention, Humanity, Military Coup, UNHCR. Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara dengan krisis kemanusiaan buruk yang ditandai dengan adanya isu konflik dan kemanusiaan. Kesewenangan militer terhadap warga sipil dimulai dari pembersihan etnis dan genosida etnis minoritas Rohingya, hingga kudeta militer yang tidak bisa diredam karena kendala teknis atau non-teknis. Keduanya saling berkaitan dan Myanmar memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kepentingan internal untuk melindungi diri dari intervensi pihak asing. Ditinjau dari sisi geografis, Myanmar berada di wilayah Asia Tenggara dengan ASEAN sebagai organisasi internasional regional. ASEAN memiliki asas istimewa terhadap negara anggotanya untuk memberlakukan asas non-interference. Dengan begitu segala tindakan campur tangan dari negara lain dinilai sebagai sebuah pelanggaran dan menjadi sebuah tindakan kejahatan internasional apabila dipandang dari asas hukum Jus Cogens. Penelitian ini membahas tentang peran UNHCR sebagai fasilitator untuk menciptakan perdamaian dengan memelihara hak-hak atas kemanusiaan. Dengan berbasis pada berita, jurnal, laporan, dan buku sebagai hasil penjelasan dan telaahnya, sehingga tulisan ini bermetodekan kualitatif. Penelitian ini dikaji melalui konsep demokrasi dan HAM sebagai pengantar atas konflik internal di Myanmar, dan menggunakan konsep humanitarian diplomacy sebagai analisa atas peran UNHCR di negara Myanmar. Kata Kunci: ASEAN, Demokrasi, Intervensi, Kemanusiaan, Kudeta Militer, UNHCR.
缅甸是一个东南亚国家，其严重的人道主义危机以冲突和人道主义问题的存在为特征。由于技术和非技术限制，军方对平民的任意行为，从对罗兴亚少数民族的种族清洗和种族灭绝到血腥政变，都无法被压制。在缅甸，民间社会和军事组织是相互关联的，缅甸尽可能地利用两者之间的牢固关系来维护其内部利益，以保护自己免受外国干预。从地理位置上看，缅甸位于东南亚地区，东盟是其区域组织。东盟是一个独特的区域组织，其成员国采用一种特殊的原则，即不干涉原则。根据这一原则，其他国家的一切干涉行为都被认为是一种侵犯，从绝对法理的角度来看都是一种国际犯罪。然后，本研究讨论了难民专员办事处作为通过维护人权创造和平的促进者的作用。然后采用定性方法进行研究，数据收集基于新闻，期刊，报告和书籍。本研究考察了民主和人权的概念，作为对缅甸内部冲突的介绍，并使用人道主义外交的概念作为对难民署在缅甸的作用的分析。关键词:东盟，民主，干预，人道，军事政变，联合国难民署。缅甸merupakan negara di亚洲沙登卡拉省相接dengan krisis kemanusiaan buruk杨ditandai dengan adanya isu konflik丹kemanusiaan。Kesewenangan军人terhadap warga sipil dimulai dari pembersihan etis dan gengensida etis少数民族罗兴亚人，hinga kudetan军人yang tidak bisa diredam karena kendala teknis atau non-teknis。Keduanya saling berkaitan dan缅甸menanfaatkannya sebaik mungkin untuk保持一个内部untuk melindungi diri dari干预pihaing。丁丁贾达里西西地理，缅甸berada di wilayah亚洲登加拉登加东盟sebagai组织国际地区。东盟成员国应遵守“不干涉原则”，而东盟成员国应遵守“不干涉原则”。邓干开始了一段时间的学习，学习了一段时间的学习，学习了一段时间的学习，学习了一段时间的学习，学习了一段时间的学习。巴勒斯坦难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)的巴勒斯坦难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)的巴勒斯坦难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)的难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)的难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)的难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)的难民事务高级专员办事处。[3]四川大学学报(自然科学版)，四川大学学报(自然科学版)，四川大学学报(自然科学版)，四川大学学报(自然科学版)。Penelitian ini dikaji melalui konsep democratic krasi dan HAM sebagai pengantar katas konflik internal di Myanmar, dan menggunakan konsep人道主义外交sebagai analisisa peran UNHCR di negaran Myanmar。Kata Kunci:东盟、民主联盟、干预联盟、民主联盟、军事联盟、联合国难民署。
{"title":"The Role of UNHCR in the Stagnation of International Intervention towards Victims of the Coup Conflict in Myanmar as an Effort to Maintain Peace","authors":"Hilman Mahmud Akmal Ma'arif, A. Maksum","doi":"10.20473/jgs.16.2.2022.307-328","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.2.2022.307-328","url":null,"abstract":"Myanmar is a country in Southeast Asia with a dire humanitarian crisis that is marked by the existence of conflict and humanitarian issues. The military’s arbitrariness against civilians, from ethnic cleansing and genocide of the Rohingya ethnic minority to bloody coups, could not be suppressed due to technical and non-technical constraints. Civil society and the military organization are interrelated in Myanmar, and the country uses the strong relations between the two as best as it can for its internal interests to protect itself from foreign intervention. From a geographical point of view, Myanmar is located in the Southeast Asian region, with ASEAN as its regional organization. ASEAN is a unique regional organization whose member-states adopt a special principle called the principle of non-interference. According to the principle, all acts of interference from other countries are considered a violation and become an international crime when viewed from the Jus Cogens legal principle. This study then discusses the role of UNHCR as a facilitator to create peace by maintaining human rights. A qualitative method was then adopted to conduct the study, with data collection based on the news, journals, reports, and books. This study examines the concepts of democracy and human rights as an introduction to internal conflict in Myanmar and uses the concept of humanitarian diplomacy as an analysis of the role of UNHCR in Myanmar.\u0000Keywords: ASEAN, Democracy, Intervention, Humanity, Military Coup, UNHCR.\u0000Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara dengan krisis kemanusiaan buruk yang ditandai dengan adanya isu konflik dan kemanusiaan. Kesewenangan militer terhadap warga sipil dimulai dari pembersihan etnis dan genosida etnis minoritas Rohingya, hingga kudeta militer yang tidak bisa diredam karena kendala teknis atau non-teknis. Keduanya saling berkaitan dan Myanmar memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kepentingan internal untuk melindungi diri dari intervensi pihak asing. Ditinjau dari sisi geografis, Myanmar berada di wilayah Asia Tenggara dengan ASEAN sebagai organisasi internasional regional. ASEAN memiliki asas istimewa terhadap negara anggotanya untuk memberlakukan asas non-interference. Dengan begitu segala tindakan campur tangan dari negara lain dinilai sebagai sebuah pelanggaran dan menjadi sebuah tindakan kejahatan internasional apabila dipandang dari asas hukum Jus Cogens. Penelitian ini membahas tentang peran UNHCR sebagai fasilitator untuk menciptakan perdamaian dengan memelihara hak-hak atas kemanusiaan. Dengan berbasis pada berita, jurnal, laporan, dan buku sebagai hasil penjelasan dan telaahnya, sehingga tulisan ini bermetodekan kualitatif. Penelitian ini dikaji melalui konsep demokrasi dan HAM sebagai pengantar atas konflik internal di Myanmar, dan menggunakan konsep humanitarian diplomacy sebagai analisa atas peran UNHCR di negara Myanmar.\u0000Kata Kunci: ASEAN, Demokrasi, Intervensi, Kemanusiaan, Kudeta Militer, UNHCR.","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125228904","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-08DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.285-306
Muhammad Faishal Saifullah Fatah, Akim Akim
Ikhwanul Muslimin adalah salah satu gerakan Islam transnasional yang paling berpengaruh. Mereka mampu memperluas ruang lingkup operasinya di luar Mesir dan mengilhami berdirinya berbagai organisasi dan gerakan Islam di seluruh dunia hingga menggapai Asia dan Eropa, termasuk Indonesia, di mana pengaruh gagasan Ikhwanul Muslimin dapat ditemukan dalam Jemaah Tarbiyah, yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pascaruntuhnya rezim orde baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses translokalisasi gagasan Ikhwanul Muslimin sehingga dapat menyebar ke Jemaah Tarbiyah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan travelling theory dari konsep translokalitas, yang merupakan turunan dari transnasionalisme. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi yang terkandung dalam travelling theory menjelaskan bagaimana gagasan dapat menyebar luas di Indonesia melalui penemuan berbagai media penyebaran, serta ditemukannya proses penyesuaian gagasan Ikhwanul Muslimin dalam pengadopsian dan implementasinya di Indonesia. Selain ituterdapat temuan terkait konsekuensi-konsekuensi tidak terduga dari kebijakan suatu negara, baik yang bertindak sebagai sumber maupun tujuan, terhadap perkembangan dan penyebaran gagasan tersebut. Kata-kata Kunci: Ikhwanul Muslimin, Jemaah tarbiyah, translokalisasi, travelling theories The Muslim Brotherhood is one of the most influential transnational Islamic movements. They were able to expand their scope of operations beyond Egypt and inspired the establishment of various Islamic organizations and movements throughout the world to reach Asia and Europe, including Indonesia, where the influence of the Muslim Brotherhood's ideas can be found in Jemaah Tarbiyah, which later became the Prosperous Justice Party (PKS) after the collapse of the New Order regime. This study aims to explain the process of translocalizing the ideas of the Muslim Brotherhood so that they can spread to the Tarbiyah Jemaah in Indonesia by using a travelling theory approach from the concept of translocality, which is a derivative of transnationalism. The results of this research show that the dimensions contained in travelling theory explain how ideas can spread widely in Indonesia through the discovery of various dissemination media, as well as the finding of the process of adjusting the ideas of the Muslim Brotherhood in their adoption and implementation in Indonesia. In addition, there are findings that suggest unexpected consequences of a country's policy, both acting as a source and a destination for the development and spread of the idea. Keywords: Jemaah Tarbiyah, Muslim Brotherhood, translocalization, travelling theories
穆斯林兄弟会是跨国伊斯兰运动中最具影响力的组织之一。他们能够扩大埃及以外的活动范围，并激发世界各地伊斯兰组织和运动的建立，直到触及亚洲和欧洲，包括印度尼西亚。这项研究旨在解释穆斯林兄弟会(muslim brotherhood)思想的“转移”过程，这样它就可以通过利用跨地性概念(translokalitas)的一种旅行理论方法，将其传播到印尼的塔尔比亚教会(Tarbiyah)。这项研究的结果表明，旅行理论所包含的维度解释了想法如何通过发现传播媒介在印尼广泛传播，以及在收养和实施过程中对穆斯林兄弟会的想法进行调整的过程。除此之外，还发现了一个国家作为资源和目标的政策不可预见的后果。关键词:穆斯林兄弟会，穆斯林兄弟会，跨国伊斯兰教最具影响力的兄弟会之一。他们能干到埃及扩为他们的行动的范围超越体制》这部不同伊斯兰organizations和运动19世界的河段亚洲和欧洲在内的印尼,穆斯林兄弟会的影响》的想法在哪里可以找到在Tarbiyah会众,哪种结果成了《Prosperous Justice Party (PKS) regime的崩溃》之后的新秩序。这项研究旨在解释穆斯林兄弟会(Muslim Brotherhood)传播理想的过程，以便利用一种旅行理论的方法，将其通过利用一种跨种族主义的概念，向印尼的塔尔比亚会众传播。results of this research秀的《旅行理论解释维度,有趣的想法是如何能的话widely利差在印度尼西亚通过不同媒体dissemination之探索找到《过程》,as well as的想法》adjusting穆斯林兄弟会在收养和implementation在印尼的结果。简而言之，最终的建议是，一个国家政策的意外后果，两人都将其作为资源，并将其作为发展和传播想法的目标。Keywords: Tarbiyah信徒，穆斯林兄弟会，translozation，旅行理论
{"title":"The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas to the Tarbiyah Congregation in Indonesia","authors":"Muhammad Faishal Saifullah Fatah, Akim Akim","doi":"10.20473/jgs.16.2.2022.285-306","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.2.2022.285-306","url":null,"abstract":"Ikhwanul Muslimin adalah salah satu gerakan Islam transnasional yang paling berpengaruh. Mereka mampu memperluas ruang lingkup operasinya di luar Mesir dan mengilhami berdirinya berbagai organisasi dan gerakan Islam di seluruh dunia hingga menggapai Asia dan Eropa, termasuk Indonesia, di mana pengaruh gagasan Ikhwanul Muslimin dapat ditemukan dalam Jemaah Tarbiyah, yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pascaruntuhnya rezim orde baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses translokalisasi gagasan Ikhwanul Muslimin sehingga dapat menyebar ke Jemaah Tarbiyah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan travelling theory dari konsep translokalitas, yang merupakan turunan dari transnasionalisme. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi yang terkandung dalam travelling theory menjelaskan bagaimana gagasan dapat menyebar luas di Indonesia melalui penemuan berbagai media penyebaran, serta ditemukannya proses penyesuaian gagasan Ikhwanul Muslimin dalam pengadopsian dan implementasinya di Indonesia. Selain ituterdapat temuan terkait konsekuensi-konsekuensi tidak terduga dari kebijakan suatu negara, baik yang bertindak sebagai sumber maupun tujuan, terhadap perkembangan dan penyebaran gagasan tersebut.\u0000Kata-kata Kunci: Ikhwanul Muslimin, Jemaah tarbiyah, translokalisasi, travelling theories\u0000The Muslim Brotherhood is one of the most influential transnational Islamic movements. They were able to expand their scope of operations beyond Egypt and inspired the establishment of various Islamic organizations and movements throughout the world to reach Asia and Europe, including Indonesia, where the influence of the Muslim Brotherhood's ideas can be found in Jemaah Tarbiyah, which later became the Prosperous Justice Party (PKS) after the collapse of the New Order regime. This study aims to explain the process of translocalizing the ideas of the Muslim Brotherhood so that they can spread to the Tarbiyah Jemaah in Indonesia by using a travelling theory approach from the concept of translocality, which is a derivative of transnationalism. The results of this research show that the dimensions contained in travelling theory explain how ideas can spread widely in Indonesia through the discovery of various dissemination media, as well as the finding of the process of adjusting the ideas of the Muslim Brotherhood in their adoption and implementation in Indonesia. In addition, there are findings that suggest unexpected consequences of a country's policy, both acting as a source and a destination for the development and spread of the idea.\u0000Keywords: Jemaah Tarbiyah, Muslim Brotherhood, translocalization, travelling theories","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130390404","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-08DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.329-356
S. Aminah
Green city is not merely an approach to achieving Sustainable Development Goals (SDGs). Instead, green city is a condition that should preexist to achieve the SDGs. Nevertheless, in many cases, there are gaps in the implementation of green city policies. Therefore, this study aims to evaluate the implementation of green city policy in Surabaya regarding the extent to which this development model has supported the realization of the SDGs set by the United Nations (UN). To answer the research questions, this study uses qualitative methods. Meanwhile, the data collection methods used were in-depth interviews, direct observation, and document analysis. Data analysis was conducted using interpretive methods and thematic analysis, and the perspective used for this study is urban politics. This study eventually finds that implementing the green city policy has supported the achievement of the SDGs in Surabaya, even though it still has many shortcomings. The implementation of a green city has also resulted in the transformation of Surabaya into a modern city that prepares investors and developers to produce the sustainability and feasibility of Surabaya as a pro-environmental city. However, this study also discovers that in order to fully realize a sustainable, humane, and civilized green city, Surabaya still needs to conduct better coordination and collaboration between stakeholders and all elements of society. Keywords: green city, SDGs, Surabaya, urban politics, green capitalism Green city bukan sekadar pendekatan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Alih-alih, green city merupakan sebuah kondisi yang harus lebih dulu ada untuk mencapai SDGs. Namun, sering kali terdapat kekosongan dalam implementasi green city. Oleh karenanya, kajian ini hendak mengevaluasi penerapan green city di Kota Surabaya terkait sejauh mana model pembangunan tersebut dapat mendukung pencapaian SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sementara itu, metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara mendalam, observasi langsung dan analisis dokumen. Analisis data menerapkan metode interpretif dan analisis tematik, serta perspektif yang digunakan adalah urban politics. Adapun hasil kajian menunjukkan bahwa walau masih memiliki banyak kekurangan, implementasi green city telah mendukung pencapaian SDGs di Surabaya. Implementasi green city juga telah menghasilkan transformasi Surabaya sebagai kota modern yang menyiapkan para investor atau pengembang juga menjadi pelaku untuk memproduksi keberlanjutan dan kelayakan Surabaya sebagai kota yang pro lingkungan. Namun, agar green city yang berkelanjutan, manusiawi, dan beradab sepenuhnya terwujud di Surabaya, masih diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antarpemangku kebijakan dan semua elemen masyarakat. Kata-kata kunci: green city, SDGs, Kota Surabaya, politik perko
绿色城市不仅仅是实现可持续发展目标的一种方法。相反，绿色城市是实现可持续发展目标的先决条件。然而，在许多情况下，绿色城市政策的执行存在差距。因此，本研究旨在评估泗水绿色城市政策的实施，以及这种发展模式在多大程度上支持了联合国(UN)设定的可持续发展目标的实现。为了回答研究问题，本研究采用定性方法。同时，数据收集方法采用深度访谈、直接观察和文献分析。数据分析采用解释法和专题分析法，研究视角为城市政治。本研究最终发现，绿色城市政策的实施支持了泗水可持续发展目标的实现，尽管它仍然存在许多不足之处。绿色城市的实施也导致了泗水转变为一个现代化的城市，为投资者和开发商创造泗水作为一个亲环境城市的可持续性和可行性做好准备。然而，本研究也发现，为了全面实现可持续、人文、文明的绿色城市，泗水还需要在利益相关者和社会各要素之间进行更好的协调和协作。关键词:绿色城市，可持续发展目标，泗水，城市政治，绿色资本主义绿色城市，可持续发展目标(sdg)，澳门，澳门，澳门，澳门，澳门，澳门，澳门Alih-alih，绿色城市merupakan sebuah kondisi yang harus lebih dulu和untuk都是可持续发展目标。Namun，服务于kali terdapat kekosongan dalam实现绿色城市。在印尼泗水，印尼的绿色城市，印尼的绿色城市，印尼的绿色城市，印尼的绿色城市，印尼的绿色城市，印尼的绿色城市，印尼的绿色城市Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian inmongunakan方法定性。[3]杨迪帕凯，杨迪帕凯，杨迪帕凯，杨迪帕凯，观测数据分析。分析数据、分析方法、解释方法、分析方法、分析视角、分析城市政治。在泗水实施绿色城市计划和可持续发展目标。实施绿色城市juga telah menghasilkan转型泗水市sebagai kota现代杨menyiapkan para投资者atau pengembang juga menjadi pelaku untuk产品keberlanjutan kelayakan泗水市sebagai kota yang pro lingkungan。Namun, agar green city yang berkelanjutan, manusiawi, dan beradab sepuhnya terwujud di Surabaya, masih diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antarpemangku kebijakan dan semua element masyarakat。Kata-kata kunci:绿色城市，可持续发展目标，哥打泗水，政治，资本主义劫持。
{"title":"Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges of Local-Global and Green Capitalism Development","authors":"S. Aminah","doi":"10.20473/jgs.16.2.2022.329-356","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.2.2022.329-356","url":null,"abstract":"Green city is not merely an approach to achieving Sustainable Development Goals (SDGs). Instead, green city is a condition that should preexist to achieve the SDGs. Nevertheless, in many cases, there are gaps in the implementation of green city policies. Therefore, this study aims to evaluate the implementation of green city policy in Surabaya regarding the extent to which this development model has supported the realization of the SDGs set by the United Nations (UN). To answer the research questions, this study uses qualitative methods. Meanwhile, the data collection methods used were in-depth interviews, direct observation, and document analysis. Data analysis was conducted using interpretive methods and thematic analysis, and the perspective used for this study is urban politics. This study eventually finds that implementing the green city policy has supported the achievement of the SDGs in Surabaya, even though it still has many shortcomings. The implementation of a green city has also resulted in the transformation of Surabaya into a modern city that prepares investors and developers to produce the sustainability and feasibility of Surabaya as a pro-environmental city. However, this study also discovers that in order to fully realize a sustainable, humane, and civilized green city, Surabaya still needs to conduct better coordination and collaboration between stakeholders and all elements of society.\u0000Keywords: green city, SDGs, Surabaya, urban politics, green capitalism\u0000Green city bukan sekadar pendekatan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Alih-alih, green city merupakan sebuah kondisi yang harus lebih dulu ada untuk mencapai SDGs. Namun, sering kali terdapat kekosongan dalam implementasi green city. Oleh karenanya, kajian ini hendak mengevaluasi penerapan green city di Kota Surabaya terkait sejauh mana model pembangunan tersebut dapat mendukung pencapaian SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sementara itu, metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara mendalam, observasi langsung dan analisis dokumen. Analisis data menerapkan metode interpretif dan analisis tematik, serta perspektif yang digunakan adalah urban politics. Adapun hasil kajian menunjukkan bahwa walau masih memiliki banyak kekurangan, implementasi green city telah mendukung pencapaian SDGs di Surabaya. Implementasi green city juga telah menghasilkan transformasi Surabaya sebagai kota modern yang menyiapkan para investor atau pengembang juga menjadi pelaku untuk memproduksi keberlanjutan dan kelayakan Surabaya sebagai kota yang pro lingkungan. Namun, agar green city yang berkelanjutan, manusiawi, dan beradab sepenuhnya terwujud di Surabaya, masih diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antarpemangku kebijakan dan semua elemen masyarakat.\u0000Kata-kata kunci: green city, SDGs, Kota Surabaya, politik perko","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116909239","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-08DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.217-238
Hasna Nur Fadillah Ramadhani, Viani Puspita Sari, Fuad Azmi
The refugee crisis that occurred in Europe in 2015 has caused various challenges to the EU's asylum and migration policies. Migration flows from refugees have posed the threat of internal crises to pressure on the Freedom of Movement regime, namely the Schengen Agreement. This study discusses the securitization of cross-border refugees carried out by the European Union against the Freedom of Movement regime. The research analysis uses the framework of securitization theory by Buzan through a speech act by the European Union as a securitization actor in the security governance in line with theory proposed by Sperling & Webber. The study used qualitative methods by reviewing documents and interviews with related informants. The findings of this study indicate that the initial speech act by the European Union has failed because of the rejection from member. Thus, the securitization process experienced recursive interactions between the European Union and the member in security governance. This recursive process has changed the speech act process and extraordinary measurement by the European Union, which initially focused on humanitarian discourse, turned into a border security discourse to protect the achievement of the EU's core integration, namely Schengen. Keywords: Refugee Crisis, Securitization, Border Security, European Union Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 telah menyebabkan berbagai tantangan terhadap kebijakan suaka dan migrasi Uni Eropa. Arus migrasi dari pengungsi lintas batas telah menimbulkan ancaman krisis internal dan tekanan terhadap rezim Freedom of Movement yaitu Perjanjian Schengen. Penelitian ini membahas mengenai sekuritisasi pengungsi lintas batas yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap rezim Freedom of Movement. Analisis penelitian menggunakan kerangka teori sekuritisasi oleh Buzan et al. (1992) melalui speech act oleh Uni Eropa sebagai aktor sekuritisasi dalam teori tata kelola kemanan yang dikemukakan oleh Sperling & Webber (2018). Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan penelaahan dokumen dan wawancara kepada informan terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa speech act yang dilakukan oleh Uni Eropa mengalami kegagalan karena tidak diterima anggota sebagai audiens, sehingga proses sekuritisasi mengalami interaksi rekursif antara Uni Eropa dan anggotanya dalam tata kelola kemanan. Proses rekursif ini telah mengubah proses speech act dan tindakan luar biasa oleh Uni Eropa yang pada awalnya fokus pada diskursus kemanusiaan berubah menjadi diskursus keamanan perbatasan untuk melindungi pencapaian integasi inti Uni Eropa yaitu Schengen. Kata-kata Kunci: Krisis Pengungsi, Sekuritisasi, Keamanan Perbatasan, Uni Eropa
2015年发生在欧洲的难民危机给欧盟的庇护和移民政策带来了各种挑战。来自难民的移民潮构成了内部危机的威胁，对行动自由制度，即《申根协定》构成了压力。本研究讨论了欧盟针对流动自由制度所实施的跨境难民的证券化。研究分析采用布赞的证券化理论框架，通过欧盟作为证券化行为主体在安全治理中的言语行为，与斯珀林和韦伯的理论相一致。本研究采用定性方法，通过查阅文献和采访相关的举报人。本研究的结果表明，由于欧盟成员的拒绝，欧盟最初的言语行为失败了。因此，证券化过程经历了欧盟与成员国在安全治理方面的递归互动。这一递归过程改变了欧盟最初以人道主义话语为中心的言语行为过程和非同寻常的衡量，转变为边境安全话语，以保护欧盟核心一体化即申根的成就。关键词:难民危机，安全化，边境安全，欧盟危机，pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 telah menyebabkan berbagai tantangan terhadap kebijakan suaka dan migrasi Uni Eropa。在申根国家内部，移民自由在申根国家是不可能的。penpentitian的成员们已经在欧洲联盟(uneuropean)上签署了一项协议，即行动自由。分析penelitian menggunakan kerangka teori sekuritisasi oleh Buzan等(1992);melalui语音行为oleh Uni Eropa sebagai aktor sekuritisasi dalam teori kemanan yang dikemukakan oleh Sperling & Webber(2018)。peneltian menggunakan方法，质量学，阳，dilakakan，邓，penelakan, dokuman，丹，wanancara, kepada，线人，terkait。Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa演讲行为yang dilakukan oleh Uni Eropa mengalami kegagalan karena tidak diterima anggota sebagai观众，seingga proses sekuritisasi mengalami interaksi rekursif antara Uni Eropa dan anggotanya dalam tata kelola kemanan。在申根地区，申根地区的语言行为与申根地区的语言行为不同，申根地区的语言行为与申根地区的语言行为不同。Kata-kata Kunci: Krisis Pengungsi, Sekuritisasi, Keamanan Perbatasan, Uni Eropa
{"title":"European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020","authors":"Hasna Nur Fadillah Ramadhani, Viani Puspita Sari, Fuad Azmi","doi":"10.20473/jgs.16.2.2022.217-238","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.2.2022.217-238","url":null,"abstract":"The refugee crisis that occurred in Europe in 2015 has caused various challenges to the EU's asylum and migration policies. Migration flows from refugees have posed the threat of internal crises to pressure on the Freedom of Movement regime, namely the Schengen Agreement. This study discusses the securitization of cross-border refugees carried out by the European Union against the Freedom of Movement regime. The research analysis uses the framework of securitization theory by Buzan through a speech act by the European Union as a securitization actor in the security governance in line with theory proposed by Sperling & Webber. The study used qualitative methods by reviewing documents and interviews with related informants. The findings of this study indicate that the initial speech act by the European Union has failed because of the rejection from member. Thus, the securitization process experienced recursive interactions between the European Union and the member in security governance. This recursive process has changed the speech act process and extraordinary measurement by the European Union, which initially focused on humanitarian discourse, turned into a border security discourse to protect the achievement of the EU's core integration, namely Schengen.\u0000Keywords: Refugee Crisis, Securitization, Border Security, European Union\u0000 \u0000Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 telah menyebabkan berbagai tantangan terhadap kebijakan suaka dan migrasi Uni Eropa. Arus migrasi dari pengungsi lintas batas telah menimbulkan ancaman krisis internal dan tekanan terhadap rezim Freedom of Movement yaitu Perjanjian Schengen. Penelitian ini membahas mengenai sekuritisasi pengungsi lintas batas yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap rezim Freedom of Movement. Analisis penelitian menggunakan kerangka teori sekuritisasi oleh Buzan et al. (1992) melalui speech act oleh Uni Eropa sebagai aktor sekuritisasi dalam teori tata kelola kemanan yang dikemukakan oleh Sperling & Webber (2018). Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan penelaahan dokumen dan wawancara kepada informan terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa speech act yang dilakukan oleh Uni Eropa mengalami kegagalan karena tidak diterima anggota sebagai audiens, sehingga proses sekuritisasi mengalami interaksi rekursif antara Uni Eropa dan anggotanya dalam tata kelola kemanan. Proses rekursif ini telah mengubah proses speech act dan tindakan luar biasa oleh Uni Eropa yang pada awalnya fokus pada diskursus kemanusiaan berubah menjadi diskursus keamanan perbatasan untuk melindungi pencapaian integasi inti Uni Eropa yaitu Schengen.\u0000Kata-kata Kunci: Krisis Pengungsi, Sekuritisasi, Keamanan Perbatasan, Uni Eropa","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115439059","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-29DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.127-146
Nur Rachmat Yuliantoro
Since the beginning of 2020, the COVID-19 pandemic has shattered many aspects of human life worldwide. Many believed China was theorigin of the coronavirus that sparked the pandemic. While dealing with the virus domestically, China has also pleaded to help many countries overcome the impact of the pandemic. Within this context, China runs the so-called vaccine diplomacy: providing Chinese-made vaccines to countries in need, including Indonesia. This article argues that although vaccine diplomacy can be seen as evidence of China’s soft power, it is also carried out to serve China’s national interests. Vaccine diplomacy to Indonesia is to demonstrate China’s goodwill and friendship. It is also to help Indonesia recover its economy with the support of Chinese investment and to promote its influence in the region within the context of great power rivalry with the United States. Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menghancurkan banyak aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Banyak yangpercaya Cina adalah asal mula virus Corona yang memicu pandemi. Sembari menangani virus di dalam negeri, Cina juga telah membantubanyak negara mengatasi dampak pandemi tersebut. Sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, China menjalankan apa yang disebut diplomasi vaksin: menyediakan vaksin buatan China ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia. Artikel ini berpendapat bahwa meskipun diplomasi vaksin dapat dilihat sebagai bukti soft power China, ia juga dilakukan untuk melayani kepentingan nasional China. Diplomasi vaksin ke Indonesia ditujukan untuk memperlihatkan itikad baik dan persahabatan Cina. Ia juga dimaksudkan untuk membantu Indonesia memperbaiki ekonominya dengan dukungan investasi Cina serta memajukan pengaruhnya di kawasan dalam konteks persaingan kekuatan besar dengan Amerika Serikat.
自2020年初以来，2019冠状病毒病大流行破坏了全世界人类生活的许多方面。许多人认为中国是引发大流行的冠状病毒的起源。在国内应对疫情的同时，中国也呼吁帮助许多国家克服疫情的影响。在此背景下，中国开展了所谓的疫苗外交:向包括印尼在内的有需要的国家提供中国制造的疫苗。本文认为，尽管疫苗外交可以被视为中国软实力的证据，但它也是为中国的国家利益服务的。对印尼的疫苗外交是中方友好友好的体现。这也是为了帮助印尼在中国投资的支持下恢复经济，并在与美国大国竞争的背景下提升其在该地区的影响力。2020年，2019冠状病毒病(COVID-19)大流行在蒙古国，蒙古国，蒙古国和蒙古国。杨氏冠状病毒大流行。中国，印度，印度，印度，印度，印度，印度，印度，印度，印度中国驻印尼大使杨伯东大使，中国驻印尼大使杨伯东大使，中国驻印尼大使杨伯东大使文章称，文章的主要内容是“中国的软实力”，“中国的软实力”，“中国的软实力”，“中国的软实力”。印尼的外交官员说，印尼的外交官员说，印尼的外交官员说，印尼的外交官员说，印尼的外交官员说，印尼的外交官员说，印尼的外交官员说，印尼的外交官员说，印尼的外交官员说，印尼的外交官员说，印尼的外交官员说，Ia轭dimaksudkan为她membantu印尼memperbaiki ekonominya dengan dukungan investasi中国舒达memajukan pengaruhnya di kawasan dalam konteks persaingan kekuatan大的dengan《亚美利加》Serikat。
{"title":"The Politics of Vaccine Diplomacy and Sino-Indonesian Relations","authors":"Nur Rachmat Yuliantoro","doi":"10.20473/jgs.16.1.2022.127-146","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.127-146","url":null,"abstract":"Since the beginning of 2020, the COVID-19 pandemic has shattered many aspects of human life worldwide. Many believed China was theorigin of the coronavirus that sparked the pandemic. While dealing with the virus domestically, China has also pleaded to help many countries overcome the impact of the pandemic. Within this context, China runs the so-called vaccine diplomacy: providing Chinese-made vaccines to countries in need, including Indonesia. This article argues that although vaccine diplomacy can be seen as evidence of China’s soft power, it is also carried out to serve China’s national interests. Vaccine diplomacy to Indonesia is to demonstrate China’s goodwill and friendship. It is also to help Indonesia recover its economy with the support of Chinese investment and to promote its influence in the region within the context of great power rivalry with the United States.\u0000Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menghancurkan banyak aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Banyak yangpercaya Cina adalah asal mula virus Corona yang memicu pandemi. Sembari menangani virus di dalam negeri, Cina juga telah membantubanyak negara mengatasi dampak pandemi tersebut. Sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, China menjalankan apa yang disebut diplomasi vaksin: menyediakan vaksin buatan China ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia. Artikel ini berpendapat bahwa meskipun diplomasi vaksin dapat dilihat sebagai bukti soft power China, ia juga dilakukan untuk melayani kepentingan nasional China. Diplomasi vaksin ke Indonesia ditujukan untuk memperlihatkan itikad baik dan persahabatan Cina. Ia juga dimaksudkan untuk membantu Indonesia memperbaiki ekonominya dengan dukungan investasi Cina serta memajukan pengaruhnya di kawasan dalam konteks persaingan kekuatan besar dengan Amerika Serikat.","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125214742","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-29DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.1-30
Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, Irna Nurhayati
Indonesia sebagai salah satu negara yang sering dituduh melakukan dumping produk kertas A4 menimbulkan sebuah pertanyaan karena Australia menjadi negara terkini yang menuduh tindakan dumping atas produk Kertas A4 asal Indonesia, yang mana sebelumnya Indonesia pernah mendapat tuduhan dari Korea Selatan (2002), Afrika Selatan (2003) dan Jepang (2012). Hal yang seharusnya menjadi perhatian oleh produsen dan pemerintah Indonesia dalam kasus tuduhan dumping oleh negara luar adalah masalah like product serta kekaburan hukum atas klausul PMS (particular market situation), yang mana selama proses persidangan, baik Indonesia, Australia maupun pihak ketiga memiliki argumentasi masing-masing terkait interpretasi dalam menentukan definisi dari PMS karena belum adanya definisi yang jelas. Penelitian ini menganalisis bagaimana WTO menginterpretasikan makna PMS dari kasus sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Australia mengenakan BMAD terhadap produk Kertas A4 asal Indonesia, telah melanggar Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian Anti-Dumping WTO. Lalu, WTO menginterpretasikan makna PMS dari kasus sengketa anti-dumping ekspor A4 antara Indonesia dengan Australia menentukan bahwa tidak adanya elemen atau batasan terkait dengan intervensi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan intervensi pemerintah tidak secara otomatis diterjemahkan secara negatif, karena tidak ada batasan pasti terkait kapan dan bagaimana intervensi pemerintah dapat dianggap berbahaya bagi pasar yang berdampak. Kata-Kata Kunci: Anti-Dumping, Particular Market Situation, Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional, WTO. Indonesia as one of the countries that are often accused of dumping A4 paper products raises a question because Australia emerged as the latest country that accuse Indonesian products, in which Indonesia had previously been accused by South Korea (2002), South Africa (2003), and Japan (2012). Things that should be of concern to producers and the Indonesian government in cases of dumping accusations by foreign countries are the issue of like the product and legal ambiguity over the PMS (particular market situation) clause, which during the trial process, both Indonesia, Australia, and third parties had their arguments, each comply to their own interpretation in determining the definition of PMS because there is no clear definition. This study will analyze how the WTO interprets the meaning of PMS from dispute cases. The research is normative juridical law research which conducted the analysis using qualitative methods. The results of the study show that Australia's policy of imposing BMAD on A4 paper products from Indonesia has violated Articles 2.2 and 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement. Then, the WTO interprets the meaning of PMS from the A4 export anti-dumping dispute case between Indonesia and Australia, determining that there are no elements or limitat
印度尼西亚作为一个经常被控倾倒纸产品A4的国家之一，这引发了一个问题，因为澳大利亚最近成为一个指责印尼向印尼进口A4纸产品的国家，而此前印尼曾受到韩国(2002)、南非(2003)和日本(2012)的指责。应该成为关注的事情由生产者和印尼政府在案件中的甩指控国家外面是一件像广告和模糊性法律条款上哪个市场战况PMS(社会),在审判过程中,无论是印度尼西亚,澳大利亚相关第三方有自己的论点解释在决定PMS的定义,因为还没有明确的定义。这项研究分析了世界贸易组织如何解释PMS对争议的意义。本研究是一项用定性方法进行规范性法律分析的研究。研究结果显示，澳大利亚对印尼纸产品A4的政策违反了《反对倾倾倒条约》第2.2条和2.2.1条。然后，世界贸易组织对印度尼西亚和澳大利亚之间的反倾销问题A4的含义进行了解释，确定政府干预没有任何因素或限制。这是因为政府干预并不是自动翻译成负面的，因为没有明确的规定，政府干预何时和如何对有影响力的市场构成威胁。关键字:反倾斜度、党派市场局势、解决国际贸易争端。印度尼西亚是少数几个依靠倾倒A4纸生产的国家之一，这是一个问题，因为澳大利亚刚刚宣布，最近的国家是由韩国(2002年)、南非(2003年)和日本(2012年)指责的。事情发展到这种应该关注的印尼政府在案子》制片人和甩accusations由发展中国家外交问题》是像《性病广告和合法ambiguity完毕(社会市场战况clause),这期间《审判过程两者印尼、澳大利亚和第三各方有它的延伸出来,每comply到他们自己的解释in determining the definition of PMS,因为那里是没有清晰的定义。这项研究将分析如何解释不一致压力下的性传播疾病的意义。该研究涉及使用合格方法进行分析的法律研究。来自印度尼西亚的澳大利亚在A4纸生产上扣押BMAD的研究报告的结果被违反了2.2和2.1.1的WTO反扑同意。然后，WTO解释了印尼和澳大利亚之间A4出口反倾卸的PMS的含义，决定是否有与政府干预有关的因素或限制。这是因为政府干预不是自动的，因为政府干预是如何对受影响的市场造成伤害的。小字:反倾倒，国际贸易障碍解决方案，部分市场现状，世界贸易组织。
{"title":"Anti-Dumping Dispute Settlement of A4 Paper Products Export between Indonesia and Australia","authors":"Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, Irna Nurhayati","doi":"10.20473/jgs.16.1.2022.1-30","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.1-30","url":null,"abstract":"Indonesia sebagai salah satu negara yang sering dituduh melakukan dumping produk kertas A4 menimbulkan sebuah pertanyaan karena Australia menjadi negara terkini yang menuduh tindakan dumping atas produk Kertas A4 asal Indonesia, yang mana sebelumnya Indonesia pernah mendapat tuduhan dari Korea Selatan (2002), Afrika Selatan (2003) dan Jepang (2012). Hal yang seharusnya menjadi perhatian oleh produsen dan pemerintah Indonesia dalam kasus tuduhan dumping oleh negara luar adalah masalah like product serta kekaburan hukum atas klausul PMS (particular market situation), yang mana selama proses persidangan, baik Indonesia, Australia maupun pihak ketiga memiliki argumentasi masing-masing terkait interpretasi dalam menentukan definisi dari PMS karena belum adanya definisi yang jelas. Penelitian ini menganalisis bagaimana WTO menginterpretasikan makna PMS dari kasus sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Australia mengenakan BMAD terhadap produk Kertas A4 asal Indonesia, telah melanggar Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian Anti-Dumping WTO. Lalu, WTO menginterpretasikan makna PMS dari kasus sengketa anti-dumping ekspor A4 antara Indonesia dengan Australia menentukan bahwa tidak adanya elemen atau batasan terkait dengan intervensi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan intervensi pemerintah tidak secara otomatis diterjemahkan secara negatif, karena tidak ada batasan pasti terkait kapan dan bagaimana intervensi pemerintah dapat dianggap berbahaya bagi pasar yang berdampak.\u0000\u0000\u0000Kata-Kata Kunci: Anti-Dumping, Particular Market Situation, Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional, WTO.\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0000Indonesia as one of the countries that are often accused of dumping A4 paper products raises a question because Australia emerged as the latest country that accuse Indonesian products, in which Indonesia had previously been accused by South Korea (2002), South Africa (2003), and Japan (2012). Things that should be of concern to producers and the Indonesian government in cases of dumping accusations by foreign countries are the issue of like the product and legal ambiguity over the PMS (particular market situation) clause, which during the trial process, both Indonesia, Australia, and third parties had their arguments, each comply to their own interpretation in determining the definition of PMS because there is no clear definition. This study will analyze how the WTO interprets the meaning of PMS from dispute cases. The research is normative juridical law research which conducted the analysis using qualitative methods. The results of the study show that Australia's policy of imposing BMAD on A4 paper products from Indonesia has violated Articles 2.2 and 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement. Then, the WTO interprets the meaning of PMS from the A4 export anti-dumping dispute case between Indonesia and Australia, determining that there are no elements or limitat","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"2013 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121515757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-29DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.75-108
Suwarti Sari
The geographical location of the Southeast Asia region, which is between an intercontinental fault, two oceans, and the Pacifc Ring of Fire, has implications for the probability of the region’s vulnerability to natural disasters. Therefore, how Southeast Asian countries deal with this problem becomes an interesting subject of study. The awareness among Southeast Asian countries of the necessity for collective efforts in disaster mitigation and disaster management is closely related to the ASEAN Way mechanism. This paper discusses environmental security by looking at the ASEAN mechanism in disaster management and the case studies of disasters that occurred in Indonesia. Employing the concept of cohesion, the signing of the AADMER and the establishment of the AHA Centre became a positive signal of group cohesion. This study fnds that there is a contradiction between the ASEAN Way and the disaster management mechanism among ASEAN member states in their application. Still, on the one hand, it strengthens the cohesion of ASEAN member states. The ASEAN Way prohibits any intervention from member states against affected states except at the states’ request with the urgency of collective disaster management. However, cohesion among member states is determined by the behavior of each state, considering the complexity of the influencing factors. Letak geografs kawasan Asia Tenggara yang berada di antara patahan-antarbenua, dua samudera serta bentangan Cincin Api Pasifk memiliki implikasi terhadap probabilitas kerentanan kawasan tersebut dalam menghadapi bencana alam. Kesadaran negara-negara Asia Tenggara tentang perlunya upaya kolektif dalam melakukan mitigasi bencana dan manajemen bencana berkaitan erat dengan mekanisme ASEAN Way. Tulisan ini membahas mengenai keamanan lingkungan yang dikaji dengan melihat mekanisme ASEAN dalam penanggulangan bencana dengan studi kasus bencana yang terjadi di Indonesia. Menggunakan konsep kohesi, penandatanganan AADMER dan pembentukan AHA Centre menjadi sinyal positif pembentukan kohesi kelompok. Hasil penelitian menemukan bahwa antara ASEAN Way dengan mekanisme penanganan bencana antar negara anggota ASEAN terlihat bertolak belakang dengan aplikasinya, namun di satu sisi semakin memperkuat kohesi anggota ASEAN. ASEAN Way melarang adanya campur tangan negara anggota terhadap negara terdampak kecuali atas permintaan negara tersebut dengan urgensi penanganan bencana secara kolektif. Meskipun demikian, kohesi di antara para negara anggota ditentukan pula oleh perilaku masing-masing negara, mengingat faktor-faktor yang mempengaruhinya pun cukup kompleks
东南亚地区处于洲际断层、两大洋和环太平洋地震带之间，这一地理位置对该地区易受自然灾害影响的可能性有影响。因此，东南亚国家如何处理这一问题成为一个有趣的研究课题。东南亚国家认识到必须在减灾和灾害管理方面作出集体努力，这与“东盟方式”机制密切相关。本文通过考察东盟灾害管理机制和印度尼西亚发生的灾害案例研究来讨论环境安全。运用凝聚力的概念，AADMER的签署和AHA中心的建立成为团体凝聚力的积极信号。本研究发现，“东盟方式”与东盟成员国间的灾害管理机制在应用上存在矛盾。然而，一方面，它加强了东盟成员国的凝聚力。东盟方式禁止成员国对受灾国进行任何干预，除非受灾国提出集体灾害管理的紧急要求。然而，考虑到影响因素的复杂性，成员国之间的凝聚力是由每个国家的行为决定的。Letak geogeogs kawasan Asia Tenggara yang berada di antara patahan- antarbena, dua samudera serta bentangan china Api Pasifk memoriliki implikasi terhadap probabilitas kerentanan kawasan tersebut dalam menghadapi benhana alam。东盟之道，东盟之道，东盟之道，东盟之道，东盟之道。印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚。Menggunakan konsep kohesi, penandatanganan AADMER dan pembentukan AHA中心menjadi sinal阳性pembentukan kohesi kelompok。东盟之路、东盟之路、东盟之路、东盟之路、东盟之路、东盟之路、东盟之路、东盟之路、东盟之路、东盟之路、东盟之路、东盟之路。东盟之路:我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国。Meskipun demikian, kohesi di antara para negara anggota ditentukan pula oleh peraku masing-masing negara, mengingat factor - factor for yang mempengaruhinya pun cuup kompleks
{"title":"ASEAN Mechanism in Disaster Management: A Case Study of Disaster Management in Indonesia 2010-2020","authors":"Suwarti Sari","doi":"10.20473/jgs.16.1.2022.75-108","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.75-108","url":null,"abstract":"The geographical location of the Southeast Asia region, which is between an intercontinental fault, two oceans, and the Pacifc Ring of Fire, has implications for the probability of the region’s vulnerability to natural disasters. Therefore, how Southeast Asian countries deal with this problem becomes an interesting subject of study. The awareness among Southeast Asian countries of the necessity for collective efforts in disaster mitigation and disaster management is closely related to the ASEAN Way mechanism. This paper discusses environmental security by looking at the ASEAN mechanism in disaster management and the case studies of disasters that occurred in Indonesia. Employing the concept of cohesion, the signing of the AADMER and the establishment of the AHA Centre became a positive signal of group cohesion. This study fnds that there is a contradiction between the ASEAN Way and the disaster management mechanism among ASEAN member states in their application. Still, on the one hand, it strengthens the cohesion of ASEAN member states. The ASEAN Way prohibits any intervention from member states against affected states except at the states’ request with the urgency of collective disaster management. However, cohesion among member states is determined by the behavior of each state, considering the complexity of the influencing factors.\u0000Letak geografs kawasan Asia Tenggara yang berada di antara patahan-antarbenua, dua samudera serta bentangan Cincin Api Pasifk memiliki implikasi terhadap probabilitas kerentanan kawasan tersebut dalam menghadapi bencana alam. Kesadaran negara-negara Asia Tenggara tentang perlunya upaya kolektif dalam melakukan mitigasi bencana dan manajemen bencana berkaitan erat dengan mekanisme ASEAN Way. Tulisan ini membahas mengenai keamanan lingkungan yang dikaji dengan melihat mekanisme ASEAN dalam penanggulangan bencana dengan studi kasus bencana yang terjadi di Indonesia. Menggunakan konsep kohesi, penandatanganan AADMER dan pembentukan AHA Centre menjadi sinyal positif pembentukan kohesi kelompok. Hasil penelitian menemukan bahwa antara ASEAN Way dengan mekanisme penanganan bencana antar negara anggota ASEAN terlihat bertolak belakang dengan aplikasinya, namun di satu sisi semakin memperkuat kohesi anggota ASEAN. ASEAN Way melarang adanya campur tangan negara anggota terhadap negara terdampak kecuali atas permintaan negara tersebut dengan urgensi penanganan bencana secara kolektif. Meskipun demikian, kohesi di antara para negara anggota ditentukan pula oleh perilaku masing-masing negara, mengingat faktor-faktor yang mempengaruhinya pun cukup kompleks","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124174881","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia’s modest fashion has proliferated in the last decade. It encourages Indonesia to become the center of the world’s modest fashion. In order to achieve this goal, Indonesia employs public diplomacy toward the global public and various countries, one of which is Turkey. However, the pandemic has limited international activities. This study examines Indonesia’s public diplomacy through modest fashion toward Turkey during the pandemic. This research was conducted with a qualitative descriptive method. Data collection techniques were carried out through a literature study. Meanwhile, the data analysis is carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. This study shows that Indonesian public diplomacy through modest fashion in Turkey is carried out with a strategic communication dimension through a hybrid fashion show (offline and online) with the theme of introducing modest fashion in Indonesia. It is done to adjust public diplomacy during the pandemic, so the message to be conveyed can be adequately achieved. The purpose of this public diplomacy is to build the image of Indonesia in a modest fashion and achieve economic interests by entering the Turkish market. Turkey Modest fashion Indonesia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Hal ini mendorong Indonesia untuk menjadi pusat modest fashion dunia. Tujuan tersebut berusaha dicapai dengan diplomasi publik terhadap publik global dan berbagai negara, salah satunya adalah Turki. Namun, adanya pandemi membuat aktivitas internasional menjadi lebih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang diplomasi publik Indonesia melalui modest fashion terhadap Turki pada masa pandemi. Penelitian inidilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sementara teknis analisis data dilaksanakan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia melalui modest fashion di Turki dilaksanakan dengan dimensi komunikasi strategis, yaitu melalui hybrid fashion show (ofine dan online) yang bertemakan pengenalan modest fashion Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diplomasi publik pada masapandemik agar pesan yang ingin disampaikan dapat tercapai dengan baik. Tujuan dari diplomasi publik ini adalah untuk membangun citra Indonesia dalam modest fashion dan meraih kepentingan ekonomi dengan memasuki pasar Turki.
印尼的朴素时尚在过去十年中迅速发展。它鼓励印度尼西亚成为世界适度时尚的中心。为了实现这一目标，印度尼西亚对全球公众和各国采取公共外交，土耳其就是其中之一。然而，这一流行病限制了国际活动。本研究考察了印度尼西亚在大流行期间对土耳其采取的适度公共外交方式。本研究采用定性描述方法进行。通过文献研究进行数据收集技术。同时进行数据分析，通过减少数据、呈现数据、得出结论。本研究表明，印尼通过土耳其适度时尚进行的公共外交是通过一场以介绍印尼适度时尚为主题的混合时装秀(线下和线上)进行战略传播维度的。这样做是为了在大流行期间调整公共外交，使要传达的信息能够充分实现。这种公共外交的目的是以适度的方式塑造印尼的形象，并通过进入土耳其市场获得经济利益。土耳其适度时尚印尼telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir。Hal ini mendorong印度尼西亚untuk menjadi pusat谦虚的时尚杜尼亚。土耳其外交部长，土耳其外交部长，土耳其外交部长，土耳其外交部长，土耳其外交部长。Namun说，“国际艾滋病防治活动”大流行成员。Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang diplomasi public .印度尼西亚melalui谦虚的时尚，以防止突厥病大流行。Penelitian inidilaksanakan dengan方法描述质量。科学数据，科学研究。Sementara teknis分析数据dilaksanakan dengan reduksi数据，penyajian数据，dan penarikan kespulan。Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi public Indonesia melalui modest fashion di Turki dilaksanakan dengan dimensi komunikasi strategies, yitu melalui hybrid fashion show (ofine dan online) yang bertemakan pengenalan modest fashion Indonesia。哈尔尼·迪拉库坎·乌苏尼亚外交部长，帕达·马萨潘·德米克·佩尔桑·杨，帕达尔·邓坎贝。土耳其的外交官员们都很谦虚，但他们都很谦虚，因为他们都在努力保持经济增长。
{"title":"Indonesia’s Public Diplomacy through Modest Fashion in Turkey","authors":"Elisa Kusumawardhani, Junita Budi Rahman, Akim Akim","doi":"10.20473/jgs.16.1.2022.109-126","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.109-126","url":null,"abstract":"Indonesia’s modest fashion has proliferated in the last decade. It encourages Indonesia to become the center of the world’s modest fashion. In order to achieve this goal, Indonesia employs public diplomacy toward the global public and various countries, one of which is Turkey. However, the pandemic has limited international activities. This study examines Indonesia’s public diplomacy through modest fashion toward Turkey during the pandemic. This research was conducted with a qualitative descriptive method. Data collection techniques were carried out through a literature study. Meanwhile, the data analysis is carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. This study shows that Indonesian public diplomacy through modest fashion in Turkey is carried out with a strategic communication dimension through a hybrid fashion show (offline and online) with the theme of introducing modest fashion in Indonesia. It is done to adjust public diplomacy during the pandemic, so the message to be conveyed can be adequately achieved. The purpose of this public diplomacy is to build the image of Indonesia in a modest fashion and achieve economic interests by entering the Turkish market.\u0000Turkey Modest fashion Indonesia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Hal ini mendorong Indonesia untuk menjadi pusat modest fashion dunia. Tujuan tersebut berusaha dicapai dengan diplomasi publik terhadap publik global dan berbagai negara, salah satunya adalah Turki. Namun, adanya pandemi membuat aktivitas internasional menjadi lebih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang diplomasi publik Indonesia melalui modest fashion terhadap Turki pada masa pandemi. Penelitian inidilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sementara teknis analisis data dilaksanakan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia melalui modest fashion di Turki dilaksanakan dengan dimensi komunikasi strategis, yaitu melalui hybrid fashion show (ofine dan online) yang bertemakan pengenalan modest fashion Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diplomasi publik pada masapandemik agar pesan yang ingin disampaikan dapat tercapai dengan baik. Tujuan dari diplomasi publik ini adalah untuk membangun citra Indonesia dalam modest fashion dan meraih kepentingan ekonomi dengan memasuki pasar Turki.","PeriodicalId":243676,"journal":{"name":"Jurnal Global & Strategis","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121154211","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：