Pub Date : 2019-10-18DOI: 10.21580/walrev.2019.2.2.4816
A. Luthfi
Legal arrangements in the field of technology transfer related to foreign investment need to be considered in order for the entry of new technology in Indonesia. This article aims to know how the implementation of Technology Transfer under Law No. 25 of 2007 on Investment in Indonesia and Transfer of technology developments in Indonesia with the Law No. 25 Year 2007 on Investment. The method used is a normative juridical analytical descriptive, whereas in analyzing the data using qualitative methods and presented descriptively. From this study shows that the main problem at the root problem of transfer of technology in Indonesia is the law governing the transfer of technology itself. That's because there is no obvious technical regulations regarding foreign investment for technology transfer in the discourse of transfer of technology as stipulated in Law No. 25 of 2007 on Investment is only optional and not become an obligation for foreign investors to come. It was concluded that the concept of technology transfer in foreign investment in Indonesia is based on the principle of self-reliance, development Technology transfer through foreign investment in Indonesia has not had a clear regulation so here said technology transfer is only seen as a choice for investors not as a an obligation which is binding and accompanied with strict punishment. Pengaturan hukum di bidang alih teknologi yang terkait dengan investasi asing perlu dipertimbangkan untuk masuknya teknologi baru di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi transfer teknologi berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Investasi di Indonesia dan transfer perkembangan teknologi di Indonesia dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik yuridis normatif, sedangkan dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama pada akar masalah transfer teknologi di Indonesia adalah hukum yang mengatur transfer teknologi itu sendiri. Itu karena tidak ada peraturan teknis yang jelas mengenai investasi asing untuk transfer teknologi dalam wacana transfer teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi hanya opsional dan tidak menjadi kewajiban bagi investor asing untuk datang. Dapat disimpulkan bahwa konsep alih teknologi dalam investasi asing di Indonesia didasarkan pada prinsip kemandirian, pengembangan Transfer teknologi melalui investasi asing di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas sehingga disini dikatakan transfer teknologi hanya dipandang sebagai pilihan bagi investor bukan sebagai kewajiban yang mengikat dan disertai dengan sanksi tegas.
为了使新技术进入印度尼西亚，必须考虑与外国投资有关的技术转让领域的法律安排。本文旨在了解如何根据2007年第25号《印度尼西亚投资法》实施技术转让，以及如何根据2007年第25号《投资法》转让印度尼西亚的技术发展。所使用的方法是规范性的司法分析描述性，而在分析数据时使用定性方法和描述性。从本研究中可以看出，印尼技术转让问题的根本问题是管理技术转让本身的法律。这是因为在《2007年第25号法》关于技术转让的论述中，对外商投资的技术转让没有明显的技术规定，投资只是可有可无的，并没有成为外国投资者的义务。得出的结论是，印度尼西亚的外国投资技术转让的概念是基于自力更生的原则，发展通过外国投资进行技术转让在印度尼西亚没有明确的规定，因此这里说的技术转让只是被视为投资者的一种选择，而不是一种具有约束力并伴随着严格惩罚的义务。彭图兰·胡库姆·迪比丹科技有限公司是印尼的一家科技公司，是印尼的一家科技公司。Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi转让技术berdasarkan UU第25号2007年1月1日印度尼西亚投资公司转让perkembangan技术印度尼西亚投资公司2007年1月25日投资公司。方法yang digunakan adalah deskripf分析数据，sedangkan dalam menganalysis数据，menggunakan方法定性和disajikan secara deskripf。达里penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama padar masalah转让技术i印度尼西亚adalah hukum yang mengatur转让技术i sendiri。2007年7月25日，天津投资有限公司(天津)投资有限公司(天津)投资有限公司(天津)投资有限公司(天津)投资有限公司(天津)投资有限公司(天津)投资有限公司(天津)投资有限公司(天津)投资有限公司(天津)马来西亚投资公司是印尼投资公司，印尼投资公司是印尼投资公司，印尼投资公司是印尼投资公司，印尼投资公司是印尼投资公司，印尼投资公司是印尼投资公司，印尼投资公司是印尼投资公司，印尼投资公司是印尼投资公司，印尼投资公司是印尼投资公司，印尼投资公司是印尼投资公司，印尼投资公司是印尼投资公司。
{"title":"Implementation of Technology Transfer Based on Law No. 25 of 2007 on Investment in the Context of Development of Industry in Indonesia","authors":"A. Luthfi","doi":"10.21580/walrev.2019.2.2.4816","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/walrev.2019.2.2.4816","url":null,"abstract":"Legal arrangements in the field of technology transfer related to foreign investment need to be considered in order for the entry of new technology in Indonesia. This article aims to know how the implementation of Technology Transfer under Law No. 25 of 2007 on Investment in Indonesia and Transfer of technology developments in Indonesia with the Law No. 25 Year 2007 on Investment. The method used is a normative juridical analytical descriptive, whereas in analyzing the data using qualitative methods and presented descriptively. From this study shows that the main problem at the root problem of transfer of technology in Indonesia is the law governing the transfer of technology itself. That's because there is no obvious technical regulations regarding foreign investment for technology transfer in the discourse of transfer of technology as stipulated in Law No. 25 of 2007 on Investment is only optional and not become an obligation for foreign investors to come. It was concluded that the concept of technology transfer in foreign investment in Indonesia is based on the principle of self-reliance, development Technology transfer through foreign investment in Indonesia has not had a clear regulation so here said technology transfer is only seen as a choice for investors not as a an obligation which is binding and accompanied with strict punishment. Pengaturan hukum di bidang alih teknologi yang terkait dengan investasi asing perlu dipertimbangkan untuk masuknya teknologi baru di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi transfer teknologi berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Investasi di Indonesia dan transfer perkembangan teknologi di Indonesia dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik yuridis normatif, sedangkan dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama pada akar masalah transfer teknologi di Indonesia adalah hukum yang mengatur transfer teknologi itu sendiri. Itu karena tidak ada peraturan teknis yang jelas mengenai investasi asing untuk transfer teknologi dalam wacana transfer teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi hanya opsional dan tidak menjadi kewajiban bagi investor asing untuk datang. Dapat disimpulkan bahwa konsep alih teknologi dalam investasi asing di Indonesia didasarkan pada prinsip kemandirian, pengembangan Transfer teknologi melalui investasi asing di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas sehingga disini dikatakan transfer teknologi hanya dipandang sebagai pilihan bagi investor bukan sebagai kewajiban yang mengikat dan disertai dengan sanksi tegas.","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132510084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-18DOI: 10.21580/WALREV.2019.1.2.4817
Artha Ully
The purpose of this paper is to examine the publication of Perma No. 2 of 2015 concerning Procedures for Settling a Simple Lawsuit. Perma can be seen as one solution to meet the needs of the community for dispute resolution procedures quickly and simply. The substance contained in Perma is to uphold the principle of justice which is simple, fast, and low cost. Therefore, the requirements in a simple lawsuit are limited in nature, where if one of the conditions is not fulfilled, the case cannot be resolved through the Simple Lawsuit Procedure in accordance with Perma No. 2 of 2015. The results of the author's research, the Perma substance is needed to be improved, because the limitation of jurisdiction is only one legal domicile and the use of legal counsel in a simple claim is something that needs to be regulated in more detail, in the future to further encourage the use of a simple claim mechanism as a instrument of applying the principle of justice that is simple, fast, and low cost in Indonesia. The Supreme Court needs to regulate in more detail the role of the attorney in simple lawsuits, such as regulating the right to speak a legal representative and the problem of the absence of the principal in the event that the party is a legal entity; Electronic calling via Sms, whasapp and email can be an alternative used in the calling process, so Perma should regulate in more detail the terms and conditions of the validity of the information technology-based calling. Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah penerbitan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma itu dapat dipandang sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap prosedur penyelesaian sengketa dengan cepat dan sederhana. Substansi yang terkandung di dalam Perma yaitu menjunjung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena ini persyaratan dalam gugatan sederhana bersifat limitatif, di mana bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Prosedur Gugatan Sederhana sesuai PERMA No. 2 Tahun 2015. Hasil penelitian penulis, substansi Perma diperlukan pernyempurnaan, karena pembatasan yurisdiksi hanya pada satu domisili hukum dan penggunaan kuasa hukum dalam gugatan sederhana merupakan hal yang perlu diatur secara lebih rinci, di masa yang akan datang untuk lebih mendorong penggunaan mekanisme gugatan sederhana sebagai instrumen penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan di Indonesia. Mahkamah Agung perlu mengatur lebih rinci peran kuasa hukum dalam gugatan sederhana, seperti mengatur hak bicara kuasa hukum dan masalah ketidakhadiran prinsipal dalam hal pihak adalah badan hukum; Pemanggilan secara elektronik melalui SMS, WA dan email dapat menjadi alternatif yang digunakan dalam proses pemanggilan, maka PERMA sebaiknya mengatur secara lebih rinci syarat dan ketentuan keabsahan pemanggilan berbasis teknologi informasi tersebut.
本文的目的是研究2015年第2号关于简单诉讼解决程序的出版。Perma可以被视为一种解决方案，以满足社区对快速和简单的争议解决程序的需求。Perma所包含的实质是坚持简单、快捷、低成本的正义原则。因此，简单诉讼的条件在本质上是有限的，如果不满足其中一个条件，则不能根据2015年第2号法令通过简单诉讼程序解决案件。作者的研究结果表明，Perma的实质是需要改进的，因为管辖权的限制只是一个法律的所在地，在简单索赔中使用法律顾问是需要更详细的规定，在未来进一步鼓励使用简单索赔机制作为适用简单、快速、低成本的司法原则的工具在印度尼西亚。最高法院需要更详细地规范律师在简单诉讼中的作用，如规范法定代表人的发言权利和当事人为法人实体时委托人缺席的问题;通过短信、whasapp和电子邮件进行的电子呼叫可以是呼叫过程中使用的另一种选择，因此Perma应该更详细地规定基于信息技术的呼叫有效性的条款和条件。Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah penerbitan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana。马来西亚最高法院(Perma itapat dipandang sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat)最高法院检察官(penelesan senketa dengan cepat dansederhana)。物质杨terkandung di dalam Perma yaitmenjunjung和peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan。行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官，行政长官。Hasil penelitian penulis, substani Perma diperlukan pernybiarnaan, karena penbatasan yurisdiksi hanya pada satu domisili hukum danpenggunaan kuasa hukum dalam gugatan sederhana merupakan haly perlu diatur secara lebih rinci, di masa yang akan datang untuk lebih mendorong penggunaan mekanisme gugatan sederhana sebagai仪器penerapan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan di Indonesia。Mahkamah Agung perlu mengatur lebih princi peran kuasa hukum dalam gugatan sederhana, seperti mengatur haka bicara kuasa hukum dan masalah ketidakhadiran校长dalam hal pihak adalah badan hukum;Pemanggilan secara elekonik melalui SMS, WA dan email dapat menjadi alternatif yang digunakan dalam提出Pemanggilan, maka PERMA sebaiknya mengatur secara lebih rinci syarat dan ketentuan keabsahan Pemanggilan基于技术信息。
{"title":"Legal Domicile of the Parties in a Simple Lawsuit","authors":"Artha Ully","doi":"10.21580/WALREV.2019.1.2.4817","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/WALREV.2019.1.2.4817","url":null,"abstract":"The purpose of this paper is to examine the publication of Perma No. 2 of 2015 concerning Procedures for Settling a Simple Lawsuit. Perma can be seen as one solution to meet the needs of the community for dispute resolution procedures quickly and simply. The substance contained in Perma is to uphold the principle of justice which is simple, fast, and low cost. Therefore, the requirements in a simple lawsuit are limited in nature, where if one of the conditions is not fulfilled, the case cannot be resolved through the Simple Lawsuit Procedure in accordance with Perma No. 2 of 2015. The results of the author's research, the Perma substance is needed to be improved, because the limitation of jurisdiction is only one legal domicile and the use of legal counsel in a simple claim is something that needs to be regulated in more detail, in the future to further encourage the use of a simple claim mechanism as a instrument of applying the principle of justice that is simple, fast, and low cost in Indonesia. The Supreme Court needs to regulate in more detail the role of the attorney in simple lawsuits, such as regulating the right to speak a legal representative and the problem of the absence of the principal in the event that the party is a legal entity; Electronic calling via Sms, whasapp and email can be an alternative used in the calling process, so Perma should regulate in more detail the terms and conditions of the validity of the information technology-based calling. Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah penerbitan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma itu dapat dipandang sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap prosedur penyelesaian sengketa dengan cepat dan sederhana. Substansi yang terkandung di dalam Perma yaitu menjunjung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Oleh karena ini persyaratan dalam gugatan sederhana bersifat limitatif, di mana bila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Prosedur Gugatan Sederhana sesuai PERMA No. 2 Tahun 2015. Hasil penelitian penulis, substansi Perma diperlukan pernyempurnaan, karena pembatasan yurisdiksi hanya pada satu domisili hukum dan penggunaan kuasa hukum dalam gugatan sederhana merupakan hal yang perlu diatur secara lebih rinci, di masa yang akan datang untuk lebih mendorong penggunaan mekanisme gugatan sederhana sebagai instrumen penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan di Indonesia. Mahkamah Agung perlu mengatur lebih rinci peran kuasa hukum dalam gugatan sederhana, seperti mengatur hak bicara kuasa hukum dan masalah ketidakhadiran prinsipal dalam hal pihak adalah badan hukum; Pemanggilan secara elektronik melalui SMS, WA dan email dapat menjadi alternatif yang digunakan dalam proses pemanggilan, maka PERMA sebaiknya mengatur secara lebih rinci syarat dan ketentuan keabsahan pemanggilan berbasis teknologi informasi tersebut. ","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128671496","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.21580/WALREV.2019.1.1.4757
Muhammad Fakhruddin Zuhri
Criminal law, as an instrument of guarding public order, has two functions. The first one is as general function to regulate life and to organize procedures in society. The second one is as particular function to protect legal interests from crime by giving criminal punishment as sanctions for the perpetrators. Conceptually, forgiveness of the judge emerges to modify rigid legal certainty towards flexible legal certainty. This departs from several cases that have actually fulfilled the formulation of criminal offenses, but their actions are not feasible to be sentenced. Therefore, in the concept of the National criminal law, the Draft of Criminal Code (RKUHP) makes a new formula containing local wisdoms that regulate the possibility of forgiveness of the judge to several cases that are improperly being convicted. This paper focuses on the concept of forgiveness of the judge that cannot be separated from the local wisdom values, including religious values and legal wisdoms living in society.
{"title":"Forgiveness of Judges: Local Wisdom in the Concept of National Criminal Law","authors":"Muhammad Fakhruddin Zuhri","doi":"10.21580/WALREV.2019.1.1.4757","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/WALREV.2019.1.1.4757","url":null,"abstract":"Criminal law, as an instrument of guarding public order, has two functions. The first one is as general function to regulate life and to organize procedures in society. The second one is as particular function to protect legal interests from crime by giving criminal punishment as sanctions for the perpetrators. Conceptually, forgiveness of the judge emerges to modify rigid legal certainty towards flexible legal certainty. This departs from several cases that have actually fulfilled the formulation of criminal offenses, but their actions are not feasible to be sentenced. Therefore, in the concept of the National criminal law, the Draft of Criminal Code (RKUHP) makes a new formula containing local wisdoms that regulate the possibility of forgiveness of the judge to several cases that are improperly being convicted. This paper focuses on the concept of forgiveness of the judge that cannot be separated from the local wisdom values, including religious values and legal wisdoms living in society.","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127739818","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.21580/WALREV.2019.1.1.4751
Wahju Prijo Djatmiko
Principally, legal development is a sustainable development, its function as human interest protection, legal aims to reach an order and balance. Order in society guarantees the protection on human interest. Even though, the development on law is directed to create order in society, meaning law and society are interconnected, there are still plenty of legal products that are not able to meet people needs, and one of them is the judicial review on the Act no. 19 year 2013 on Protection and Enforcement to Farmers. This reflects that the Act does not represent social factors. This shows no harmony and benefit connections between the Act no.19 year 2013 as written legal product and society. This phenomenon, then, is analyzed from Theory of John Henry Merryman on Legal Development Strategy (Orthodox and Responsive). The process of making a responsive legal product is a participative one meaning that the process involves greatly the participation of society through social groups and individual in community. Reversely, orthodox legal product is characterized by its centralistic process in which state institutions dominate the process, especially the authority of executives.
{"title":"Law and Public Relations in Indonesia: Viewed from the Theory of John Henry Merryman on Strategies of Legal Development","authors":"Wahju Prijo Djatmiko","doi":"10.21580/WALREV.2019.1.1.4751","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/WALREV.2019.1.1.4751","url":null,"abstract":"Principally, legal development is a sustainable development, its function as human interest protection, legal aims to reach an order and balance. Order in society guarantees the protection on human interest. Even though, the development on law is directed to create order in society, meaning law and society are interconnected, there are still plenty of legal products that are not able to meet people needs, and one of them is the judicial review on the Act no. 19 year 2013 on Protection and Enforcement to Farmers. This reflects that the Act does not represent social factors. This shows no harmony and benefit connections between the Act no.19 year 2013 as written legal product and society. This phenomenon, then, is analyzed from Theory of John Henry Merryman on Legal Development Strategy (Orthodox and Responsive). The process of making a responsive legal product is a participative one meaning that the process involves greatly the participation of society through social groups and individual in community. Reversely, orthodox legal product is characterized by its centralistic process in which state institutions dominate the process, especially the authority of executives.","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114186410","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-15DOI: 10.21580/WALREV.2019.1.1.4755
Ani Triwati
Children are vulnerable groups when dealing with the criminal justice system based on various analyzes. Therefore a special mechanism is needed to protect the interests of children facing the law. It is affirmed in the UN Regulations for the Protection of Children Who Lost their Freedom that the child court system must uphold rights and safety and promote the physical and mental well-being of children. Prison sentences must be used as a last resort. Children who are in conflict with the law, will get a label or stigmatization from the community from the moment the case processes at the police level until the court ruling is even possible forever. This article will discuss the implications of inconsistencies in prison sanctions for children and the purpose of criminal prosecution in RKHUP, that children who proceed in criminal justice, the label will be inherent indefinitely, so it is likely that children tend to commit criminal acts again. Prison sentences will bring children to learn more about their environment.
{"title":"Inconsistency of Prison Criminal Sanctions for Children and Criminal Objectives in RKUHP","authors":"Ani Triwati","doi":"10.21580/WALREV.2019.1.1.4755","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/WALREV.2019.1.1.4755","url":null,"abstract":"Children are vulnerable groups when dealing with the criminal justice system based on various analyzes. Therefore a special mechanism is needed to protect the interests of children facing the law. It is affirmed in the UN Regulations for the Protection of Children Who Lost their Freedom that the child court system must uphold rights and safety and promote the physical and mental well-being of children. Prison sentences must be used as a last resort. Children who are in conflict with the law, will get a label or stigmatization from the community from the moment the case processes at the police level until the court ruling is even possible forever. This article will discuss the implications of inconsistencies in prison sanctions for children and the purpose of criminal prosecution in RKHUP, that children who proceed in criminal justice, the label will be inherent indefinitely, so it is likely that children tend to commit criminal acts again. Prison sentences will bring children to learn more about their environment.","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"73 3-4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120993869","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-15DOI: 10.21580/WALREV.2019.1.1.4754
A. Sulistyawan
The dominance of legal positivism in thought and law enforcement is a reality. Saintism of legal science presents a law that is conceptualized as something that exists in sensory terms, along with its straightforward, rational, and objective nature. Law is always requested objectively. Objectivity is done by freeing the subject's mind to the legal reality that already exists as an object. Therefore, various legal cases such as the case of Asyani, Rasminah, Minah and others, are things that are easily proven as violating the law because it is a violation of the text of the article of law. Such a way of law, is now starting to become a public concern. So, when objectivity begins to be questioned, that's when the real subjectivity of asking begins to be considered - and this will be explained [only] in the study of legal philosophy, especially paradigmatic studies. This paper will discuss the possibility of subjectivity in law, which will be presented in the paradigmatic study.
{"title":"Time for Punishment with Subjectivity: Study Philosophy of Law","authors":"A. Sulistyawan","doi":"10.21580/WALREV.2019.1.1.4754","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/WALREV.2019.1.1.4754","url":null,"abstract":"The dominance of legal positivism in thought and law enforcement is a reality. Saintism of legal science presents a law that is conceptualized as something that exists in sensory terms, along with its straightforward, rational, and objective nature. Law is always requested objectively. Objectivity is done by freeing the subject's mind to the legal reality that already exists as an object. Therefore, various legal cases such as the case of Asyani, Rasminah, Minah and others, are things that are easily proven as violating the law because it is a violation of the text of the article of law. Such a way of law, is now starting to become a public concern. So, when objectivity begins to be questioned, that's when the real subjectivity of asking begins to be considered - and this will be explained [only] in the study of legal philosophy, especially paradigmatic studies. This paper will discuss the possibility of subjectivity in law, which will be presented in the paradigmatic study.","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127878616","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-15DOI: 10.21580/WALREV.2019.1.1.4753
E. Sulaeman
In the era of reforms characterized by freedom of thought and opinion, the position of makar crime formulation in the criminal law book (KUHP) is very dilemmatic. Its Formulation is needed to maintain state sovereignty. However, its presence has not well defined yet. So, it threatens the independence of Makar crime and its elements. This research will analyze the formulation of Makar crime in the Criminal law book (KUHP), its enforcement in Indonesia post-reforms, and its draft formulation in the Criminal law book (KUHP). Library research method through juridical-normative was used in this research. The result shows that the formulation of Makar crime which was set forth in Article 104, 106, 107, and 108 of the Criminal law book (KUHP) still has not define Makar and its parameters to the elements. Therefore, it is necessary to reform the criminal law effectively in accordance with the principles of law and democratic state in the Draft Law (RUU) of the Criminal law book (KUHP) in order to overcome makar crime.
{"title":"Crime of Makar and Its Enforcement in Post-Reform Indonesia","authors":"E. Sulaeman","doi":"10.21580/WALREV.2019.1.1.4753","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/WALREV.2019.1.1.4753","url":null,"abstract":"In the era of reforms characterized by freedom of thought and opinion, the position of makar crime formulation in the criminal law book (KUHP) is very dilemmatic. Its Formulation is needed to maintain state sovereignty. However, its presence has not well defined yet. So, it threatens the independence of Makar crime and its elements. This research will analyze the formulation of Makar crime in the Criminal law book (KUHP), its enforcement in Indonesia post-reforms, and its draft formulation in the Criminal law book (KUHP). Library research method through juridical-normative was used in this research. The result shows that the formulation of Makar crime which was set forth in Article 104, 106, 107, and 108 of the Criminal law book (KUHP) still has not define Makar and its parameters to the elements. Therefore, it is necessary to reform the criminal law effectively in accordance with the principles of law and democratic state in the Draft Law (RUU) of the Criminal law book (KUHP) in order to overcome makar crime.","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114167799","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：