Pub Date : 2022-10-31DOI: 10.21580/walrev.2022.4.2.11675
Salwa Nida
The constitution (UUD 1945) gives recognition of human rights to develop themself and exists legal protection of the rights. This article attempts to provide a normative-juridical explanation about how Micro, Small, and Medium Enterprise (MSMEs) gets legal protection through omnibus law and government regulation supporting it. Law number 11 of 2020 about job creation, familiar with omnibus law, is formed to improve and to expand the economic sector. One of the omnibus law aims is to give ease of licensing to MSMEs to enrol the business activities. MSMEs are considered very helpful to create jobs, leading to the rising national economy. Therefore, MSMEs is given the opportunity to be a legal person and to be a private enterprise. The other protections of omnibus law for MSMEs are services of legal aid and legal protection in expanding the business activities by partnership programs with big enterprises. There are about 10 partnership programs among MSMEs and big enterprises. Looking from this form of written laws, this omnibus law is the part of legal protection for MSMEs, either business actors or business enterprises.Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap hak warga negara untuk mengembangkan dirinya serta perlindungan hukum atas hak tersebut. Artikel ini berusaha memaparkan secara normatif-yuridis terkait bagaimana UMKM mendapat perlindungan hukum melalui UU Cipta Kerja serta peraturan pemerintah yang mendukungnya. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan omnibus law dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperluas sektor ekonomi. Salah satunya ialah dengan memberikan kemudahan perizinan bagi UMKM dalam mendaftarkan kegiatan usahanya. UMKM dinilai sangat membantu terciptanya lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan perekonomian negara. Oleh karena itu, UMKM juga diberikan peluang untuk berbadan hukum dan menjadi perseroan perorangan. Perlindungan lain yang diberikan dari undang-undang ini adalah adanya layanan bantuan hukum bagi UMKM dan perlindungan hukum dalam memperluas kegiatan usaha UMKM melalui program kemitraan, ada sekitar 10 program kemitraan UMKM Bersama usaha besar. Melihat dari bentuk aturannya yang tertulis, maka undang-undang cipta kerja ini adalah bagian dari perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan badan usaha UMKM. Artikel ini berusaha memaparkan secara normatif-yuridis terkait bagaimana UMKM mendapat perlindungan hukum melalui UU Cipta Kerja serta peraturan pemerintah yang mendukungnya.
《宪法》(1945年版)承认人权的发展，并对人权进行了法律保护。本文试图对中小微企业如何通过综合性法律和政府法规的支持来获得法律保护提供一个规范的法律解释。关于创造就业的2020年第11号法律，与综合法相似，旨在改善和扩大经济部门。综合法的目的之一是为中小微企业注册经营活动提供便利。中小微企业被认为对创造就业机会非常有帮助，从而带动国民经济的增长。因此，中小微企业被赋予了成为法人和成为民营企业的机会。综合法对中小微企业的其他保护是法律援助服务和通过与大企业合作扩大业务活动的法律保护。中小微企业和大企业之间的合作项目约有10个。从这种成文法的形式来看，这部综合性法律是对中小微企业的法律保护，无论是商业行为者还是商业企业。undang undang Dasar Tahun 1945年成员，pengakuan terhadap hak warga negara untuk, mengembangkan dirinya serta perlindunan hukum atas hak tersebut。Artikel ini berusha memapkan secara normatiatiis terkait bagaimana UMKM mendapat perlindungan hukum melalui UU Cipta Kerja serta peraturan peremintah yang mendukungnya。Undang-Undang No . 11 Tahun 2020 tenang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan综合法律dibentuk dengan tujuan untuk成员perbaiki dan成员部门经济。巫医党成员，巫医党成员，巫医党成员，巫医党成员。巫统的领袖们，他们的领袖们，他们的领袖们，他们的领袖们，他们的领袖们，他们的领袖们，他们的领袖们。奥列·卡瑞纳图，巫统总干事，总干事，总干事，总干事，总干事。马来西亚人民民主联盟(UMKM)，马来西亚人民民主联盟(UMKM)，马来西亚人民民主联盟(UMKM)，马来西亚人民民主联盟(UMKM)，马来西亚人民民主联盟(UMKM)，马来西亚人民民主联盟(UMKM)巫统，巫统，巫统，巫统，巫统，巫统Artikel ini berusha memapkan secara normatiatiis terkait bagaimana UMKM mendapat perlindungan hukum melalui UU Cipta Kerja serta peraturan peremintah yang mendukungnya。
{"title":"Legal Protection Urgency for MSMEs Actors as well as Partnership Program which are Regulated according to Law Number 11 of 2020 on Job Creation","authors":"Salwa Nida","doi":"10.21580/walrev.2022.4.2.11675","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.11675","url":null,"abstract":"The constitution (UUD 1945) gives recognition of human rights to develop themself and exists legal protection of the rights. This article attempts to provide a normative-juridical explanation about how Micro, Small, and Medium Enterprise (MSMEs) gets legal protection through omnibus law and government regulation supporting it. Law number 11 of 2020 about job creation, familiar with omnibus law, is formed to improve and to expand the economic sector. One of the omnibus law aims is to give ease of licensing to MSMEs to enrol the business activities. MSMEs are considered very helpful to create jobs, leading to the rising national economy. Therefore, MSMEs is given the opportunity to be a legal person and to be a private enterprise. The other protections of omnibus law for MSMEs are services of legal aid and legal protection in expanding the business activities by partnership programs with big enterprises. There are about 10 partnership programs among MSMEs and big enterprises. Looking from this form of written laws, this omnibus law is the part of legal protection for MSMEs, either business actors or business enterprises.Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap hak warga negara untuk mengembangkan dirinya serta perlindungan hukum atas hak tersebut. Artikel ini berusaha memaparkan secara normatif-yuridis terkait bagaimana UMKM mendapat perlindungan hukum melalui UU Cipta Kerja serta peraturan pemerintah yang mendukungnya. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan omnibus law dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperluas sektor ekonomi. Salah satunya ialah dengan memberikan kemudahan perizinan bagi UMKM dalam mendaftarkan kegiatan usahanya. UMKM dinilai sangat membantu terciptanya lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan perekonomian negara. Oleh karena itu, UMKM juga diberikan peluang untuk berbadan hukum dan menjadi perseroan perorangan. Perlindungan lain yang diberikan dari undang-undang ini adalah adanya layanan bantuan hukum bagi UMKM dan perlindungan hukum dalam memperluas kegiatan usaha UMKM melalui program kemitraan, ada sekitar 10 program kemitraan UMKM Bersama usaha besar. Melihat dari bentuk aturannya yang tertulis, maka undang-undang cipta kerja ini adalah bagian dari perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan badan usaha UMKM. Artikel ini berusaha memaparkan secara normatif-yuridis terkait bagaimana UMKM mendapat perlindungan hukum melalui UU Cipta Kerja serta peraturan pemerintah yang mendukungnya.","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124965901","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-24DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.10791
Fenny Bintarawati
The rise of fraud cases in the marketplace shows that the position of consumers when transacting online is weak. However, this does not mean that sellers are free to sell their goods without complying with applicable regulations. the problem is this research is presented on how to protect consumers in the marketplace based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and how aspects of legal protection and accountability of business actors in the marketplace are presented. The method in this research uses normative legal research. This method is guided by the laws and regulations in Indonesia. This research find that the legal principle remains that every person who causes a loss to others must bear the responsibility for what he has done. So in this case the consumer can file a claim in the form of compensation to the business actor. The compensation according to Article 19 paragraph 2 of the Information and Electronic Transactions includes the return of a sum of money, the replacement of goods or services of an equivalent kind, health care, and the provision of compensation in accordance with the provisions of the legislation. When buying and selling online or online in the marketplace, business actors must understand and understand the rights and obligations of each party, be it the seller or the buyer. In addition, business actors must also understand the problem solving mechanisms available in the electronic transaction management system or what is meant in this case is the marketplace. Maraknya kasus penipuan yang ada pada market place memperlihatkan bahwa kedudukan konsumen saat bertransaksi online sifatnya lemah, meskipun demikian bukan berarti penjual bebas menjual barang mereka tanpa mematuhi regulasi yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah dipaparkan rumusan masalah bagaimana perlindungan konsumen dalam marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana aspek perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam marketplace. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada peraturan perundangan di Indonesia. Dengan hasil penelitian bahwa tetap berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi/ ganti rugi kepada pelaku usaha. Kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat 2 UUPK meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis yang setara, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka bisa disimpulkan pelaku usaha saat berjual beli secara daring atau online di marketplace harus mengerti dan paham mengenai hak dan juga kewajiban tiap pihak baik itu penjual ataupun pembeli, sekaligus paham terkait mekanisme penyelesaian masalah yang
市场欺诈案件的增加表明，消费者在网上交易时的地位是弱势的。然而，这并不意味着卖家可以不遵守适用的法规而自由地销售他们的商品。问题是，这项研究是关于如何根据2008年关于信息和电子交易的第11号法律保护市场中的消费者，以及如何介绍市场中商业行为者的法律保护和问责制的各个方面。本研究采用规范法学研究方法。该方法以印度尼西亚的法律法规为指导。本研究发现，法律原则仍然是每个给他人造成损失的人都必须对他的行为承担责任。因此，在这种情况下，消费者可以以补偿的形式向业务参与者提出索赔。《信息和电子交易法》第19条第2款规定的赔偿包括返还一笔钱、更换同等种类的货物或服务、保健以及根据立法规定提供赔偿。当在网上或在线市场上买卖时，商业行为者必须了解并理解每一方的权利和义务，无论是卖方还是买方。此外，业务参与者还必须了解电子事务管理系统中可用的问题解决机制，在本例中指的是市场。马拉喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什喀什。2008年7月11日，丹东信息科技有限公司(tenang Informasi dan Transaksi Elektronik)，丹东信息科技有限公司(tenang Informasi dan Transaksi)，丹东信息科技有限公司(dantanggungjawaban)，丹东电子有限公司(dantanggungjawaban pelaku usaha dalam市场)。Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatiatim, yakni penelitian yang berpedoman padan perundangan di Indonesia。登安哈西尔penelitian bawa tetap berlakunya prinsip hukum baha seap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tangung jawab yang diperbuatnya。Maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntunan berupa kompensasi/ ganti rugi kepada pelaku usaha。【翻译】Kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat 2 UUPK meliputi pengembalian sejumlah ang, penggtian barang atau jasa sejenis yang setara, perawatan kesehatan, danpemberian sanunan sesuai ketentuan perundang undangan。Maka bisa dispulkan pelaku usaha saat berjual belbela在网上购物市场harus mengerti在网上购物市场hahame在网上购物市场hahame在网上购物市场hahame在网上购物市场hahame在网上购物市场hahame在网上购物市场
{"title":"Juridical Analysis of Consumer Protection against Buying and Selling Fraud in the Market Place","authors":"Fenny Bintarawati","doi":"10.21580/walrev.2022.4.1.10791","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.10791","url":null,"abstract":"The rise of fraud cases in the marketplace shows that the position of consumers when transacting online is weak. However, this does not mean that sellers are free to sell their goods without complying with applicable regulations. the problem is this research is presented on how to protect consumers in the marketplace based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and how aspects of legal protection and accountability of business actors in the marketplace are presented. The method in this research uses normative legal research. This method is guided by the laws and regulations in Indonesia. This research find that the legal principle remains that every person who causes a loss to others must bear the responsibility for what he has done. So in this case the consumer can file a claim in the form of compensation to the business actor. The compensation according to Article 19 paragraph 2 of the Information and Electronic Transactions includes the return of a sum of money, the replacement of goods or services of an equivalent kind, health care, and the provision of compensation in accordance with the provisions of the legislation. When buying and selling online or online in the marketplace, business actors must understand and understand the rights and obligations of each party, be it the seller or the buyer. In addition, business actors must also understand the problem solving mechanisms available in the electronic transaction management system or what is meant in this case is the marketplace. Maraknya kasus penipuan yang ada pada market place memperlihatkan bahwa kedudukan konsumen saat bertransaksi online sifatnya lemah, meskipun demikian bukan berarti penjual bebas menjual barang mereka tanpa mematuhi regulasi yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah dipaparkan rumusan masalah bagaimana perlindungan konsumen dalam marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana aspek perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam marketplace. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada peraturan perundangan di Indonesia. Dengan hasil penelitian bahwa tetap berlakunya prinsip hukum bahwa setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya. Maka dalam hal ini konsumen dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi/ ganti rugi kepada pelaku usaha. Kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat 2 UUPK meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis yang setara, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka bisa disimpulkan pelaku usaha saat berjual beli secara daring atau online di marketplace harus mengerti dan paham mengenai hak dan juga kewajiban tiap pihak baik itu penjual ataupun pembeli, sekaligus paham terkait mekanisme penyelesaian masalah yang","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129317193","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-24DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.10953
Reni Okpirianti, T. Santoso, Nasriana Nasriana
Unclear status of the suspect in the investigation stage for the suspect even though it is not yet legally available that he is found guilty: What is the cause of the unclear status of the suspect at the investigation stage (case study of extension of the Cooperation Agreement for the Management and Operation of the Jakarta International (JICT) Terminal? or what are the legal consequence and what actions must be taken for the pending case at the investigation stage (adjudication) the purpose of the study is to find out the cause of the unclear status of the suspect at investigation stage and to find out and clary the legal consequences and actions to be taken on cases that are hanging at investigation stage (adjudication) by someone who has unclear suspect status on himself. The legal research methodology is a dogmatic study or doctrinal research. The cause of the unclear status of the suspect in the extension of the JICT Operation and Management Cooperation Agreement, the value of state losses as a result of the investigation reported by BPK, 1b. Remain in doubt. The Attorney General does not believe that there is a state loss in the JICT, Management Contract Extension All Procedure according to the rules have been carried out by suspect. The legal consequences for unclear status of the suspect are very detrimental to the suspect and injure the basic right of citizens to legal certainty and justice, 3b. The abuse of authority of the apparatus results in human right violations.3c. The legal action to be taken by the suspect is. Protection may be requested through a pre-trial which guarantees the rights of the suspect in accordance with his dignity as a human being. The termination of the investigation of the suspect may refer to the provisions of article 76 of the regulation of the National Police Chief No. 14 of 2012 concerning the management of criminal cases. Ketidakjelasan status tersangka dalam tahap penyidikan (pra ajudikasi), membawa konsekuensi hukum tersendiri bagi tersangka walaupun secara yuridis belum ada kepastian dinyatakan bersalah: Apakah penyebab ketidakjelasan status tersangka pada tahap penyidikan (studi kasus Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Jakarta International Center Terminal (JICT)? atau Apakah akibat hukum dan tindakan apa yang harus dilakukan atas perkara yang menggantung di tahap penyidikan (ajudikasi).Tujuan penelitian adalah, untuk mengetahui penyebab ketidakjelasan status tersangka dan untuk mengetahui dan memperjelas akibat hukum dan tindakan yang harus dilakukan atas perkara yang menggantung di tahap penyidikan (ajudikasi). Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan studi dogmatik atau doctrinal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab ketidakjelasan status tersangka pada kasus Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian JICT, masih diragukan nilai kerugian negara hasil investigatif yang dilaporkan oleh BPK. Jaksa Agung tidak meyakini adanya kerugi
犯罪嫌疑人在调查阶段的身份不明确，即使在法律上还无法判定他有罪:犯罪嫌疑人在调查阶段身份不明确的原因是什么(以延长雅加达国际机场(JICT)管理和运营合作协议为例)?或者悬案在侦查阶段(裁决阶段)的法律后果是什么，必须采取什么行动?研究的目的是找出侦查阶段犯罪嫌疑人身份不明确的原因，并找出和明确自己的犯罪嫌疑人身份不明确的人对侦查阶段(裁决阶段)悬案的法律后果和应采取的行动。法学研究方法论是一种教条式的研究或理论研究。在JICT业务和管理合作协议延期中嫌疑人身份不明的原因，BPK报告的调查结果造成的国家损失的价值，1b。保持怀疑。检察总长不认为在JICT存在国家损失，经营合同延期的所有程序已按规定由嫌疑人执行。犯罪嫌疑人身份不明确的法律后果对犯罪嫌疑人非常不利，损害了公民获得法律确定性和正义的基本权利。滥用该机构的权力导致侵犯人权。嫌疑人要采取的法律行动是。可以通过预审提出保护要求，预审保证嫌疑犯根据其作为人的尊严享有权利。终止对嫌疑人的调查可参照2012年第14号《国家警察局长条例》第76条关于刑事案件管理的规定。雅加达国际中心(JICT)雅加达国际中心(JICT)雅加达国际中心(JICT)atau Apakah akibat hukum dan tindakan apa yang harus dilakukan atas perkara yang menggantong di tahap penyidikan (ajudikasi)。Tujuan penelitian adalah, untuk menggetahui penyebab ketidakjelasan status tersangka dan untuk menggetahui dan memperjelas akibat hukum dan tindakan yang harus dilakukan atas perkara yang menggantung di tahap penyidikan (ajudikasi)。Penelitian ini adalah Penelitian hukum dengan studi dogatik atau doctrinal research。Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab ketidakjelasan status tersangka pada kasus Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian JICT, masih diragukan nilai kerugian negara Hasil调查yang破旧的建筑和oleh BPK。Jaksa Agung tidak meyakini adanya kerugian negara dalam perpanjangan kontrak penelolaan JICT。Semua检察官sesuai aturan telah dilakukan oleh tersangka。Akibat hukum atas ketidakjelasan status tersangka sangat merugikan tersangka danmendderi hak dasar negara untuk kepasan hukum dankeadilan。在此基础上，提出了一种新的研究方法。这是我第76届全国人民大会第14届全国人民大会第76届全国人民大会第14届全国人民大会第76届全国人民大会第14届全国人民大会第76届全国人民大会第14届全国人民大会第14届全国人民大会。
{"title":"The Unclear Status of The Suspect in the Investigation Stage: Case Study of The Extension of The Cooperation Agreement on The Management and Operation of The Jakarta International Container Terminal","authors":"Reni Okpirianti, T. Santoso, Nasriana Nasriana","doi":"10.21580/walrev.2022.4.1.10953","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.10953","url":null,"abstract":"Unclear status of the suspect in the investigation stage for the suspect even though it is not yet legally available that he is found guilty: What is the cause of the unclear status of the suspect at the investigation stage (case study of extension of the Cooperation Agreement for the Management and Operation of the Jakarta International (JICT) Terminal? or what are the legal consequence and what actions must be taken for the pending case at the investigation stage (adjudication) the purpose of the study is to find out the cause of the unclear status of the suspect at investigation stage and to find out and clary the legal consequences and actions to be taken on cases that are hanging at investigation stage (adjudication) by someone who has unclear suspect status on himself. The legal research methodology is a dogmatic study or doctrinal research. The cause of the unclear status of the suspect in the extension of the JICT Operation and Management Cooperation Agreement, the value of state losses as a result of the investigation reported by BPK, 1b. Remain in doubt. The Attorney General does not believe that there is a state loss in the JICT, Management Contract Extension All Procedure according to the rules have been carried out by suspect. The legal consequences for unclear status of the suspect are very detrimental to the suspect and injure the basic right of citizens to legal certainty and justice, 3b. The abuse of authority of the apparatus results in human right violations.3c. The legal action to be taken by the suspect is. Protection may be requested through a pre-trial which guarantees the rights of the suspect in accordance with his dignity as a human being. The termination of the investigation of the suspect may refer to the provisions of article 76 of the regulation of the National Police Chief No. 14 of 2012 concerning the management of criminal cases. Ketidakjelasan status tersangka dalam tahap penyidikan (pra ajudikasi), membawa konsekuensi hukum tersendiri bagi tersangka walaupun secara yuridis belum ada kepastian dinyatakan bersalah: Apakah penyebab ketidakjelasan status tersangka pada tahap penyidikan (studi kasus Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Jakarta International Center Terminal (JICT)? atau Apakah akibat hukum dan tindakan apa yang harus dilakukan atas perkara yang menggantung di tahap penyidikan (ajudikasi).Tujuan penelitian adalah, untuk mengetahui penyebab ketidakjelasan status tersangka dan untuk mengetahui dan memperjelas akibat hukum dan tindakan yang harus dilakukan atas perkara yang menggantung di tahap penyidikan (ajudikasi). Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan studi dogmatik atau doctrinal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab ketidakjelasan status tersangka pada kasus Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian JICT, masih diragukan nilai kerugian negara hasil investigatif yang dilaporkan oleh BPK. Jaksa Agung tidak meyakini adanya kerugi","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"112 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124109294","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-24DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.9888
Abdullahi Muhammad Maigari, Faruk Usman Dauran, Uthman Abdullahi Abdul- Qadir
The researchers analyzed from sociological and legal perspectives the COVID-19 lockdown and the plights of people remanded in security detention centers in Nigeria. The objective of the study is to identify the loopholes in the Constitution of the Federal Republic 1999 as amended and other relevant legal provisions in Nigeria. The study is an exploratory type of research whose goal is to explore the phenomenon under investigation. This research design is considered appropriate for this paper because the COVID-19 lockdown has explored the weaknesses of the extant legal provisions in Nigeria in a situation like the Lockdown. Data were from secondary sources and were subjected to content analysis. The result revealed that during the COVID-19 lockdown in Nigeria, accused persons, awaiting trial persons and prisoners in different detention centers were detained beyond the legal requirements whereas there is no legal provision that clearly stated remedies.Tulisan ini mengkaji hak-hak orang yang ditahan oleh aparat keamanan atau dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan oleh Pengadilan sebelum lockdown COVID-19 dan menjalani masa karantina COVID-19 dalam tahanan. Para peneliti mengidentifikasi ketentuan hukum yang terkandung dalam Konstitusi Republik Federal Nigeria 1999 celah di dalamnya yang gagal membuat ketentuan untuk keadaan darurat seperti penguncian. Konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan purposive oleh Robert Merton diadopsi sebagai penjelasan teoretis. Makalah ini mengadopsi desain penelitian eksplorasi untuk mengeksplorasi kekosongan dalam Hukum Nigeria di mana data bersumber dari sumber sekunder dalam teks terdokumentasi. Makalah ini menemukan bahwa semua Undang-undang dan Undang-undang di Nigeria tidak memiliki ketentuan tentang bagaimana memberi kompensasi kepada orang-orang yang mengalami masalah emosional, keuangan sosial, dan psikologis sebagai akibat dari waktu yang mereka habiskan di sel tahanan di luar waktu yang diharapkan karena penguncian.
研究人员从社会学和法律角度分析了尼日利亚新冠肺炎疫情封锁和被关押在安全拘留中心的人的困境。本研究的目的是查明尼日利亚经修正的1999年联邦共和国宪法和其他有关法律规定中的漏洞。该研究是一种探索性研究，其目的是探索被调查的现象。这种研究设计被认为适合本文，因为COVID-19封锁探索了尼日利亚现有法律规定在封锁这种情况下的弱点。数据来自二手来源，并进行了内容分析。结果显示，在尼日利亚的COVID-19封锁期间，不同拘留中心的被告、候审人员和囚犯被超越法律要求拘留，而没有明确规定补救措施的法律条款。图里沙尼·蒙卡吉·哈萨克·奥朗扬·迪塔汗·奥朗·奥朗·巴朗·巴朗·巴朗·巴朗·巴朗·巴朗·巴朗·巴朗·巴朗·巴朗·巴朗·巴朗·卡朗·巴朗·卡朗·巴朗·巴朗·卡朗·巴朗·巴朗·卡朗·巴朗·塔哈南Para peneliti mengidentififikasi ketentuan hukum yang terkandung dalam Konstitusi共和国联邦尼日利亚1999年celah di dalamnyya yang gagal成员ketentuan untuk keadaan darurat perperti pengican。有目的的，有目的的，有目的的，有目的的。Makalah ini mengadopsi desain penelitian eksplorasi untuk mengeksplorasi kekosongan dalam Hukum尼日利亚di mana data bersumber dari sumber sekunder dalam teks terdokumentasi。Makalah ini menemukan bahwa semua unang - unang -undang - unang -undang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang - unang
{"title":"Covid-19 Lockdown and The Plights of People Remanded in Security Detention Centres: A Socio Legal Analysis","authors":"Abdullahi Muhammad Maigari, Faruk Usman Dauran, Uthman Abdullahi Abdul- Qadir","doi":"10.21580/walrev.2022.4.1.9888","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.9888","url":null,"abstract":"The researchers analyzed from sociological and legal perspectives the COVID-19 lockdown and the plights of people remanded in security detention centers in Nigeria. The objective of the study is to identify the loopholes in the Constitution of the Federal Republic 1999 as amended and other relevant legal provisions in Nigeria. The study is an exploratory type of research whose goal is to explore the phenomenon under investigation. This research design is considered appropriate for this paper because the COVID-19 lockdown has explored the weaknesses of the extant legal provisions in Nigeria in a situation like the Lockdown. Data were from secondary sources and were subjected to content analysis. The result revealed that during the COVID-19 lockdown in Nigeria, accused persons, awaiting trial persons and prisoners in different detention centers were detained beyond the legal requirements whereas there is no legal provision that clearly stated remedies.Tulisan ini mengkaji hak-hak orang yang ditahan oleh aparat keamanan atau dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan oleh Pengadilan sebelum lockdown COVID-19 dan menjalani masa karantina COVID-19 dalam tahanan. Para peneliti mengidentifikasi ketentuan hukum yang terkandung dalam Konstitusi Republik Federal Nigeria 1999 celah di dalamnya yang gagal membuat ketentuan untuk keadaan darurat seperti penguncian. Konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan purposive oleh Robert Merton diadopsi sebagai penjelasan teoretis. Makalah ini mengadopsi desain penelitian eksplorasi untuk mengeksplorasi kekosongan dalam Hukum Nigeria di mana data bersumber dari sumber sekunder dalam teks terdokumentasi. Makalah ini menemukan bahwa semua Undang-undang dan Undang-undang di Nigeria tidak memiliki ketentuan tentang bagaimana memberi kompensasi kepada orang-orang yang mengalami masalah emosional, keuangan sosial, dan psikologis sebagai akibat dari waktu yang mereka habiskan di sel tahanan di luar waktu yang diharapkan karena penguncian.","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114304485","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-24DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.10574
Anissaa Nuril Chasanah, Ridwan Arifin
Sexual violence against children is a crime that needs serious attention. In this crime, children as victims often do not get adequate legal protection and fulfill their rights as victims. This study aims to analyze child sexual crimes in the context of victimology and victim protection. This study uses a normative legal study approach by analyzing the applicable laws and regulations as well as literature review related to the protection of children as victims of sexual crimes. This study proves and confirms that the protection of children in cases of sexual crimes has been legally guaranteed through the Law on the Protection of Witnesses and Victims, the Law on Child Protection, and the Law on Human Rights. However, the process of fulfilling the rights of children as victims in these crimes does not yet have adequate aspects of justice for children. The existing criminal law instruments are only oriented towards punishment and deterrence of perpetrators of sexual crimes. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pada tindak pidana ini, anak sebagai korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban secara memadai. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan seksual anak dalam konteks viktimologi dan perlindungan korban. Studi ini menggunakan pendekatan studi hukum normatif dengan menganalisis aturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian kepustakaan berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual. Studi ini membuktikan dan menegaskan bahwa perlindungan anak dalam kasus kejahatan seksual telah dijamin secara yuridis melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun demikian proses pemenuhan hak-hak anak sebagai korban dalam tindak pidana tersebut belum memiliki aspek keadilan yang memadai bagi anak. Instrumen hukum pidana yang ada hanya berorientasi terhadap pemidanaan dan penjeraan terhadap pelaku kejahatan seksual.
针对儿童的性暴力是一种需要严重关注的犯罪行为。在这种犯罪中，作为受害者的儿童往往得不到充分的法律保护，无法实现作为受害者的权利。本研究旨在从被害人学和被害人保护的角度分析儿童性犯罪。本研究采用规范的法律研究方法，对性犯罪受害儿童保护的相关法律法规进行分析，并对相关文献进行综述。本研究证明和肯定了《证人和被害人保护法》、《儿童保护法》和《人权法》在性犯罪案件中对儿童的保护得到了法律保障。然而，在实现作为这些罪行受害者的儿童权利的过程中，还没有为儿童提供充分的司法方面。现有的刑法文书只着眼于惩罚和威慑性犯罪的犯罪者。我的意思是，我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思。我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。研究对象:中国、中国、印度、印度、印度、印度、印度、印度和印度。我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究，我的研究。Studi ini membuktikan dan menegaskan bahwa perlindungan anak dalam kasus kejahatan seksual telah dijamin secara yuridis melalui Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang perlindungan anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia。Namun demikian提出了pemenuhan hak-hak anak sebagai korban dalam tindak pidana tersese但是belum memiliki说keadilan yang memadai bagi anak。仪器hukum pidana yang ada hanya berorientasterhadap pemidanandanpenjeraan terhadap pelaku kejahatan seksual。
{"title":"The Victimological Context on Child Sexual Violence","authors":"Anissaa Nuril Chasanah, Ridwan Arifin","doi":"10.21580/walrev.2022.4.1.10574","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.10574","url":null,"abstract":"Sexual violence against children is a crime that needs serious attention. In this crime, children as victims often do not get adequate legal protection and fulfill their rights as victims. This study aims to analyze child sexual crimes in the context of victimology and victim protection. This study uses a normative legal study approach by analyzing the applicable laws and regulations as well as literature review related to the protection of children as victims of sexual crimes. This study proves and confirms that the protection of children in cases of sexual crimes has been legally guaranteed through the Law on the Protection of Witnesses and Victims, the Law on Child Protection, and the Law on Human Rights. However, the process of fulfilling the rights of children as victims in these crimes does not yet have adequate aspects of justice for children. The existing criminal law instruments are only oriented towards punishment and deterrence of perpetrators of sexual crimes. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pada tindak pidana ini, anak sebagai korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban secara memadai. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan seksual anak dalam konteks viktimologi dan perlindungan korban. Studi ini menggunakan pendekatan studi hukum normatif dengan menganalisis aturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian kepustakaan berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual. Studi ini membuktikan dan menegaskan bahwa perlindungan anak dalam kasus kejahatan seksual telah dijamin secara yuridis melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Namun demikian proses pemenuhan hak-hak anak sebagai korban dalam tindak pidana tersebut belum memiliki aspek keadilan yang memadai bagi anak. Instrumen hukum pidana yang ada hanya berorientasi terhadap pemidanaan dan penjeraan terhadap pelaku kejahatan seksual.","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130901437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to determine the legal protection of personal data financial technology (Fintech) based on online loans in terms of the Consumer Protection Act and what are the legal consequences of personal data violations by fintech companies based on online loans in terms of the Consumer Protection Act. The type of research used is normative legal research. The conclusion of this study is that the legal protection of consumer personal data has been regulated by the Financial Services Authority (OJK) Circular and the Regulation of the Minister of Communication and Information concerning Confidentiality, Integrity and Security of Consumer Personal Data or Information and the Legal Consequences of Personal Data Violation, which is regulated in Article 47 of the Authority Regulation. Financial Services Number 77/POJK.01/2016 is an administrative sanction, then there is the Personal Data Protection Bill which regulates criminal sanctions. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi financial technology berbasis pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana akibat hukum pelanggaran data pribadi yang dilakukan perusahaan fintech berbasis pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kerahasiaan, Keutuhan dan Keamanan Data atau Informasi Pribadi Konsumen dan Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi yaitu diatur dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 adalah sanksi administratif, lalu terdapat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur sanksi pidana.
本研究旨在确定消费者保护法对基于网络贷款的个人数据金融科技(Fintech)的法律保护，以及消费者保护法对基于网络贷款的金融科技公司侵犯个人数据的法律后果。所使用的研究类型是规范法律研究。本研究的结论是，消费者个人数据的法律保护受到金融服务管理局(OJK)通告和通信和信息部长关于消费者个人数据或信息的机密性、完整性和安全性以及个人数据侵犯的法律后果的规定，该规定在管理局条例第47条中进行了规定。金融服务第77号/POJK。2016年1月1日是行政制裁，然后是个人资料保护法案，规定刑事制裁。Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum数据pribadi金融科技基础pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang perlindunan Konsumen danbagaimana akibat huang - pelanggaran数据pribadi yang dilakukan perushaan金融科技基础pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang perlindunan Konsumen。Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatim。【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】【译文】2016年1月1日阿达拉尔桑克斯市行政管理，拉鲁特帕特，兰昌县，undang, undang, Perlindungan数据Pribadi, yang mengatur sanksi pidana。
{"title":"Legal Protection of Personal Data Financial Technology Based Online Loans from The Consumer Protection Act","authors":"Iim Saputra Noptabi, Serlika Aprita, Mona Wulandari","doi":"10.21580/walrev.2022.4.1.11135","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.11135","url":null,"abstract":"This study aims to determine the legal protection of personal data financial technology (Fintech) based on online loans in terms of the Consumer Protection Act and what are the legal consequences of personal data violations by fintech companies based on online loans in terms of the Consumer Protection Act. The type of research used is normative legal research. The conclusion of this study is that the legal protection of consumer personal data has been regulated by the Financial Services Authority (OJK) Circular and the Regulation of the Minister of Communication and Information concerning Confidentiality, Integrity and Security of Consumer Personal Data or Information and the Legal Consequences of Personal Data Violation, which is regulated in Article 47 of the Authority Regulation. Financial Services Number 77/POJK.01/2016 is an administrative sanction, then there is the Personal Data Protection Bill which regulates criminal sanctions. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi financial technology berbasis pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimana akibat hukum pelanggaran data pribadi yang dilakukan perusahaan fintech berbasis pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kerahasiaan, Keutuhan dan Keamanan Data atau Informasi Pribadi Konsumen dan Akibat Hukum Pelanggaran Data Pribadi yaitu diatur dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 adalah sanksi administratif, lalu terdapat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur sanksi pidana.","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128565291","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-30DOI: 10.21580/walrev.2022.4.1.11272
Tasya Anzellyta, Anis Fittria
The issuance of the Law on Halal Product Assurance in 2014 marked a new era of halal certification in Indonesia. In the past, halal certification was voluntary, but after the JPH Law it became mandatory. The government through the Halal Product Guarantee Agency of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia is tasked with guaranteeing halal products in the community. The fact is that until 2022, there are still many business actors, especially those on the Small, Medium and Micro scale (MSMEs) who have not registered for halal certification. Even though the regulation has existed since 2014. Based on this, this study aims to determine the effectiveness of the Halal Product Guarantee Act on the Awareness of Business Actors in the Registration of Halal Certification in Indonesia. The research method used in this research is qualitative field research, with an empirical juridical research approach. The results of this study indicate that the Halal Product Guarantee Act has not been effective in increasing the awareness of business actors to register for halal certification and increase the availability of halal products in Indonesia. The minimum number of business actors who register for halal certification is influenced by legal awareness, namely: knowledge of legal regulations, knowledge of legal content, legal attitudes, and legal behavior. It is concluded that business actors in Indonesia have a low level of legal awareness in registering for halal certification. Many business actors do not know about the obligation of halal certification. There are also business actors who already know about halal certification, but have not yet arrived at compliance and carrying out the mandate of the Halal Product Guarantee Act. Terbitnya Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada tahun 2014 menandai era baru sertifikasi halal di Indonesia. Dahulu, sertifikasi halal bersifat sukarela (voluntary), akan tetapi setelah adanya UU JPH menjadi wajib (mandatory). Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama Republik Indonesia bertugas untuk menjamin produk halal di masyarakat. Faktanya sampai tahun 2022, masih banyak pelaku usaha terutama yang berskala Usaha Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM) yang belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Padahal regulasinya sudah ada sejak tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Kesadaran Pelaku Usaha dalam Pendaftaran Sertifikasi Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum efektif dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk pendaftaran sertifikasi halal dan meningkatkan ketersediaan produk halal di Indonesia. Minimnya jumlah pelaku
2014年颁布的《清真产品保障法》标志着印尼清真认证的新时代。在过去，清真认证是自愿的，但在JPH法之后，它变成了强制性的。政府通过印度尼西亚共和国宗教部的清真产品保证机构负责保证社区的清真产品。事实是，直到2022年，仍有许多商业行为者，特别是那些中小微企业(MSMEs)没有注册清真认证。尽管该规定自2014年以来一直存在。基于此，本研究旨在确定清真产品保障法对印度尼西亚清真认证注册中商业行为者意识的有效性。本研究采用的研究方法是定性的实地调查，并采用实证的法律研究方法。本研究的结果表明，清真产品保障法并没有有效地提高商业行为者注册清真认证的意识，并增加印尼清真产品的可用性。注册清真认证的企业行为主体的最低数量受法律意识的影响，即:对法律法规的了解、对法律内容的了解、法律态度、法律行为。结论是，印度尼西亚的商业行为者在注册清真认证方面的法律意识水平较低。许多商业行为者不知道清真认证的义务。也有一些商业行为者已经知道清真认证，但还没有达到合规和执行清真产品保障法的授权。Terbitnya Undang-undang tentang Jaminan产品清真(UU JPH)， 2014年印度尼西亚清真食品。Dahulu, sertifikasi halal bersifat sukarela(自愿)，akan tetapi setelah adanya UU JPH menjadi wajib(强制性)。Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan产品清真(BPJPH) Kementrian Agama共和国印度尼西亚bertugas untuk menjamin产品清真di masyarakat。Faktanya sampai tahun 2022, masih banyak pelaku usaha terutama yang berskala usaha Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM) yang belum melakukan pendaftaran sertifikasi清真。Padahal regulasinya sudah ada sejak tahun 2014。Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang Undang Jaminan产品，Terhadap Kesadaran Pelaku Usaha dalam Pendaftaran Sertifikasi清真印尼。Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan(野外研究)yang bersifat quality, dengan pendekatan penelitian yuridis经验。Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-undang Jaminan产品清真(UU JPH) belum efektif dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk pendaftaran sertifikasi清真dan meningkatkan ketersediaan产品清真是印度尼西亚。Minimnya jumlah pelaku usaha yang mendaftar sertifikasi halal ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum, yakni: pengetahuan tentperaturan hukum, pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan perekaku hukum。dispulkan bahwa pelaku usaha di印度尼西亚纪念，kesadaran hukum yang masih rendah dalam mendaftar sertifikasi清真。清真的，清真的。Ada juga pelaku usaha yang sudah tahu tentang sertifikasi清真，namun belum sampai paada ketaatan dan melaksanakan amanat Undang-undang Jaminan产品清真。
{"title":"The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia","authors":"Tasya Anzellyta, Anis Fittria","doi":"10.21580/walrev.2022.4.1.11272","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.11272","url":null,"abstract":"The issuance of the Law on Halal Product Assurance in 2014 marked a new era of halal certification in Indonesia. In the past, halal certification was voluntary, but after the JPH Law it became mandatory. The government through the Halal Product Guarantee Agency of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia is tasked with guaranteeing halal products in the community. The fact is that until 2022, there are still many business actors, especially those on the Small, Medium and Micro scale (MSMEs) who have not registered for halal certification. Even though the regulation has existed since 2014. Based on this, this study aims to determine the effectiveness of the Halal Product Guarantee Act on the Awareness of Business Actors in the Registration of Halal Certification in Indonesia. The research method used in this research is qualitative field research, with an empirical juridical research approach. The results of this study indicate that the Halal Product Guarantee Act has not been effective in increasing the awareness of business actors to register for halal certification and increase the availability of halal products in Indonesia. The minimum number of business actors who register for halal certification is influenced by legal awareness, namely: knowledge of legal regulations, knowledge of legal content, legal attitudes, and legal behavior. It is concluded that business actors in Indonesia have a low level of legal awareness in registering for halal certification. Many business actors do not know about the obligation of halal certification. There are also business actors who already know about halal certification, but have not yet arrived at compliance and carrying out the mandate of the Halal Product Guarantee Act. Terbitnya Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada tahun 2014 menandai era baru sertifikasi halal di Indonesia. Dahulu, sertifikasi halal bersifat sukarela (voluntary), akan tetapi setelah adanya UU JPH menjadi wajib (mandatory). Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama Republik Indonesia bertugas untuk menjamin produk halal di masyarakat. Faktanya sampai tahun 2022, masih banyak pelaku usaha terutama yang berskala Usaha Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM) yang belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Padahal regulasinya sudah ada sejak tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Kesadaran Pelaku Usaha dalam Pendaftaran Sertifikasi Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum efektif dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk pendaftaran sertifikasi halal dan meningkatkan ketersediaan produk halal di Indonesia. Minimnya jumlah pelaku ","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129136518","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-17DOI: 10.21580/walrev.2021.3.2.9996
Titik Triwulan Tutik
This research is a rational-empirical research that aims; First, examine the existence of Judicial Power in a constitutional state based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, examine the position of Supreme Court Justices as law enforcement actors in Judicial Power according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Third, analyze whether the function of judges is Agung as a law enforcer in the Judicial Power as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia reflects the principles of independence. There are two main functions of judicial power as the main characteristics of the rule of law and the principle of the rule of law: First, judicial power, both in terms of substance and administration, has been determined to be independent and integrated under the guidance of the Supreme Court, but at the same time its role The DPR to control the Supreme Court's powers is enhanced through determining the appointment and dismissal of Supreme Court justices, and by establishing a Judicial Commission to oversee the administrative aspects of judicial power. Second, taking into account the considerations of the Supreme Court, the President is given the right to grant clemency, abolition and amnesty. The enforcement of the rule of law is a necessity in a state of law and an independent, neutral (impartial) and competent judiciary is one element. The position and function of the Supreme Court judge holds a very important position and role, in enforcing the rule of law. Penelitian ini adalah penelitian rasional-empiris yang bertujuan; Pertama, mengkaji eksistensi Kekuasaan Kehakiman dalam negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, menelaah kedudukan Hakim Agung sebagai pelaku penegak hukum dalam Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, menganalisis apakah fungsi Hakim Agung sebagai pelaku penegak hukum dalam Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan prinsip-prinsip independensi. Terdapat dua fungsi utama dari kekuasaan kehakiman sebagai ciri pokok negara hukum dan prinsip negara hukum: Pertama, kekuasaan kehakiman, baik dari segi subtansinya maupun administrasinya, telah ditetapkan bersifat mandiri dan terpadu di bawah pembinaan MA, tetapi pada saat yang bersamaan peran DPR untuk mengontrol kekuasaan MA ditingkatkan melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, dan dengan pembentukan KY untuk mengawasi segi-segi administrasi kekuasaan kehakiman. Kedua, dengan memperhatikan pertimbangan MA Presiden diberi hak untuk memberikan grasi, abolisi dan amnesti. Penegakkan supremasi hukum merupakan sebuah keniscayaan dalam negara hukum dan peradilan yang mandiri (independen), netral (tidak memihak) dan kompeten merupakan salah satu unsur. Kedudukan dan fungsi hakim agung memegang posisi dan peran yang sangat penting, dalam penega
本研究是一项理性-实证研究，旨在;首先，以1945年印度尼西亚共和国宪法为基础，考察宪政国家中司法权的存在。其次，根据1945年《印度尼西亚共和国宪法》考察最高法院法官在司法权中的执法地位。第三，分析1945年印度尼西亚共和国宪法规定的法官在司法权中作为执法者的职能是否体现了独立原则。作为法治的主要特征和法治原则，司法权的主要功能有两个:一是确立了司法权在最高法院指导下的独立性和统一性，同时确立了司法权在最高法院指导下的独立性和统一性，通过决定最高法院法官的任免和设立司法委员会监督司法权的行政方面，加强了人民民主共和国对最高法院权力的控制。第二，考虑到最高法院的考虑，总统被赋予了赦免、废除和大赦的权利。实施法治是法治国家的必要条件，而独立、中立(公正)和称职的司法机构是其中一个要素。最高法院法官的地位和职能在执行法治方面具有非常重要的地位和作用。Penelitian ini adalah; Penelitian理性-实证;Pertama, mengkaji eksistensi Kekuasaan Kehakiman dalam negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar negara共和国印度尼西亚，1945。Kedua, menelaah keduukan Hakim Agung sebagai pelaku penegak hukum dalam Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara共和国印度尼西亚，1945年。Ketiga, menganalis apakah funsi Hakim Agung sebagai pelaku penegak hukum dalam Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam undang undang Dasar Negara共和国印度尼西亚Tahun 1945年，menerminkan亲王-亲王独立。Terdapat dua funsi utama dari kekuasan kehakiman sekki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki孟加拉国总统迪贝里·哈克·乌图克(diberi hak untuk)是孟加拉国格拉西(grasi)的成员。Penegakkan supremasi hukum merupakan sebuah keniscayaan dalam negara hukum dan peradilan yang mandiri(独立)，中立(tidak memihak) dan kompeten merupakan salah satu unsur。keduukan danfunsi hakim agung memegang posisi danperan yang sangat penting, dalam penegakkan sumpremasi hukum tersebut。
{"title":"Position and Functions of Judges in Enforcing the Supreme of the Law: Case Study of Code of Ethics Violation by Judge","authors":"Titik Triwulan Tutik","doi":"10.21580/walrev.2021.3.2.9996","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.9996","url":null,"abstract":"This research is a rational-empirical research that aims; First, examine the existence of Judicial Power in a constitutional state based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, examine the position of Supreme Court Justices as law enforcement actors in Judicial Power according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Third, analyze whether the function of judges is Agung as a law enforcer in the Judicial Power as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia reflects the principles of independence. There are two main functions of judicial power as the main characteristics of the rule of law and the principle of the rule of law: First, judicial power, both in terms of substance and administration, has been determined to be independent and integrated under the guidance of the Supreme Court, but at the same time its role The DPR to control the Supreme Court's powers is enhanced through determining the appointment and dismissal of Supreme Court justices, and by establishing a Judicial Commission to oversee the administrative aspects of judicial power. Second, taking into account the considerations of the Supreme Court, the President is given the right to grant clemency, abolition and amnesty. The enforcement of the rule of law is a necessity in a state of law and an independent, neutral (impartial) and competent judiciary is one element. The position and function of the Supreme Court judge holds a very important position and role, in enforcing the rule of law. Penelitian ini adalah penelitian rasional-empiris yang bertujuan; Pertama, mengkaji eksistensi Kekuasaan Kehakiman dalam negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, menelaah kedudukan Hakim Agung sebagai pelaku penegak hukum dalam Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, menganalisis apakah fungsi Hakim Agung sebagai pelaku penegak hukum dalam Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan prinsip-prinsip independensi. Terdapat dua fungsi utama dari kekuasaan kehakiman sebagai ciri pokok negara hukum dan prinsip negara hukum: Pertama, kekuasaan kehakiman, baik dari segi subtansinya maupun administrasinya, telah ditetapkan bersifat mandiri dan terpadu di bawah pembinaan MA, tetapi pada saat yang bersamaan peran DPR untuk mengontrol kekuasaan MA ditingkatkan melalui penentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung, dan dengan pembentukan KY untuk mengawasi segi-segi administrasi kekuasaan kehakiman. Kedua, dengan memperhatikan pertimbangan MA Presiden diberi hak untuk memberikan grasi, abolisi dan amnesti. Penegakkan supremasi hukum merupakan sebuah keniscayaan dalam negara hukum dan peradilan yang mandiri (independen), netral (tidak memihak) dan kompeten merupakan salah satu unsur. Kedudukan dan fungsi hakim agung memegang posisi dan peran yang sangat penting, dalam penega","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"205 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132023455","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-01DOI: 10.21580/walrev.2021.3.2.9423
Ceprudin Ceprudin
This study aims to analyse the decisions of the Constitutional Court (MK) and Circular Letters (SE) of the Supreme Court (MA) regarding Judicial Review (PK) in criminal cases. In March 2014, through decision No. 34/PUU-XI/2013, the Constitutional Court stated that in a criminal case, a PK may be conducted more than once. The verdict states that Article 268 paragraph (3) of Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Interestingly, the Supreme Court issued SE No. 7 of 2014 which stipulates that PK is only allowed once. SEMA was signed on December 31, 2014, Chairman of the Supreme Court, Hatta Ali. The existence of the Constitutional Court and SEMA decisions has implications for the dualism of legal practice between only one time and maybe more than once in a PK application. Until now, the SEMA has not been revoked. The existence of the dualism of these rules seems to create uncertainty in the practice of PK law enforcement in Indonesia. Analysing the two legal products from two conflicting state institutions is very important to clarify the procedure for review. The review, which is also often called an extraordinary legal effort, is essential to maintain legal justice and safeguard the basic rights of citizens. In reviewing this fact, we will refer to the principle of Erga Omnes and its correlation with the protection of the basic rights of citizens. The principle of Erga Omnes (applies to everyone in the same case) must be heeded by all state institutions including the Supreme Court. In addition, regulation and its implementation must still pay attention to human rights. So this study uses the normative legal method. Based on the provisional facts presented, the authors hypothesise that SEMA should support the Constitutional Court's decision on PK as an implementation of the principle Erga Omnes and protect the basic rights of citizens. The principle of Erga Omnes and the framework for protecting basic human rights are two things that must be signed in the practice of review.[]Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) tentang Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana. Pada Maret 2014, melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa perkara pidana, PK boleh lebih dari satu kali. Putusan itu menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menariknya, MA menerbitkan SE No. 7 Tahun 2014 yang menentukan bahwa PK hanya dibolehkan satu kali. SEMA ditandatangani pada 31 Desember 2014 Ketua MA, Hatta Ali. Adanya putusan MK dan SEMA itu berimplikasi pada dualisme praktik hukum antara hanya satu kali dan boleh lebih dari satu kali dalam permohonan PK. Hingga kini, SEMA tersebut belum dicabut. Adanya dualisme aturan tersebut seakan menimbulkan ketidakpastian praktik penegakkan hukum PK di Indonesia. Meng
本研究旨在分析宪法法院(MK)和最高法院(MA)关于刑事案件司法审查(PK)的决定(SE)。判决书指出，第268条第(3)款规定，关于《刑事诉讼法》的1981年第8号法令违反了1945年《印度尼西亚共和国宪法》。有趣的是，最高法院发布了2014年SE第7号，规定PK只允许一次。SEMA于2014年12月31日由最高法院主席哈塔·阿里签署。宪法法院和SEMA判决的存在对法律实践的二元论产生了影响，在PK申请中只有一次和可能不止一次。到目前为止，SEMA还没有被撤销。这些规则的二元论的存在似乎给印尼的PK执法实践带来了不确定性。分析来自两个相互冲突的国家机构的两种法律产品对于澄清审查程序非常重要。这一审查通常也被称为非同寻常的法律努力，对于维护法律公正和保障公民的基本权利至关重要。在审查这一事实时，我们将提到全民平等原则及其与保护公民基本权利的关系。包括最高法院在内的所有国家机构都必须遵守Erga Omnes(在同一案件中适用于所有人)的原则。此外，监管及其实施仍必须重视人权。因此，本研究采用规范法学方法。根据所提供的临时事实，作者假设，SEMA应支持宪法法院关于PK的决定，将其作为“人人平等”原则的实施，并保护公民的基本权利。在审查实践中必须签署的是“人人享有”原则和保护基本人权的框架。[]Penelitian ini bertujuan untuk menganalis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) tentang Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana。Putusan itu menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tenang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentanan an dengan UUD NRI 1945。menarikya, MA menerbitkan SE No. 7 Tahun 2014 yang menentukan bahwa PK hanya dibolehkan satu kali。2014年12月31日Ketua MA, Hatta Ali。Adanya putusan MK dan SEMA i berimplikasi pada dualisme praktik hukum antara hanya satu kali dan boleh lebih dari satu kali dalam permohonan PK. hinga kini, SEMA tersebut belum dicabut。Adanya的二元论是自然的，但seakan menimbulkan ketidakpastian praktik penegakkan hukum PK di印度尼西亚。梦之梦，梦之梦，梦之梦，梦之梦，梦之梦，梦之梦，梦之梦，梦之梦Peninjauan kembali yang juga kerap disebut upaya hukum lua biasa pada hakikatnya untuk menjaga keadilan hukum dan menjaga hak-hak dasar warga negara。Dalam mengkaji fakta ini, akan merujuk，以及erga omnes, korelasinya dengan perlindungan hak dasar warga negara。as erga omnes (berlaku bagi semua orang dalam perkara yang sama) harus diindahkan oleh semua lembaga negara termasuk MA。Selain itu, dalam sebuah aturan和pelaksanaannya harus成员，haatikan haasasia。成兴加加建，孟古那坎方法，胡库姆规范。Atas fakta sementara yang tesaji, penulis berhipotesa bawa SEMA seharusnya mendukung putusan MK tentang PK sebagai implementasi和erga omnes dan melindungi hak-hak dasar warga negara。就像所有的人一样，当kerangka perlindungan hak dasar manusia merupakan dua hal yang harus menjadi rambu-rambu dalam praktik peninjauan kembali。
{"title":"Implementation of the Erga Omnes Principle on the Decision of the Constitutional Court (MK) concerning the Supreme Court's SE (MA) regarding Judicial Review","authors":"Ceprudin Ceprudin","doi":"10.21580/walrev.2021.3.2.9423","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.9423","url":null,"abstract":"This study aims to analyse the decisions of the Constitutional Court (MK) and Circular Letters (SE) of the Supreme Court (MA) regarding Judicial Review (PK) in criminal cases. In March 2014, through decision No. 34/PUU-XI/2013, the Constitutional Court stated that in a criminal case, a PK may be conducted more than once. The verdict states that Article 268 paragraph (3) of Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Interestingly, the Supreme Court issued SE No. 7 of 2014 which stipulates that PK is only allowed once. SEMA was signed on December 31, 2014, Chairman of the Supreme Court, Hatta Ali. The existence of the Constitutional Court and SEMA decisions has implications for the dualism of legal practice between only one time and maybe more than once in a PK application. Until now, the SEMA has not been revoked. The existence of the dualism of these rules seems to create uncertainty in the practice of PK law enforcement in Indonesia. Analysing the two legal products from two conflicting state institutions is very important to clarify the procedure for review. The review, which is also often called an extraordinary legal effort, is essential to maintain legal justice and safeguard the basic rights of citizens. In reviewing this fact, we will refer to the principle of Erga Omnes and its correlation with the protection of the basic rights of citizens. The principle of Erga Omnes (applies to everyone in the same case) must be heeded by all state institutions including the Supreme Court. In addition, regulation and its implementation must still pay attention to human rights. So this study uses the normative legal method. Based on the provisional facts presented, the authors hypothesise that SEMA should support the Constitutional Court's decision on PK as an implementation of the principle Erga Omnes and protect the basic rights of citizens. The principle of Erga Omnes and the framework for protecting basic human rights are two things that must be signed in the practice of review.[]Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) tentang Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana. Pada Maret 2014, melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa perkara pidana, PK boleh lebih dari satu kali. Putusan itu menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menariknya, MA menerbitkan SE No. 7 Tahun 2014 yang menentukan bahwa PK hanya dibolehkan satu kali. SEMA ditandatangani pada 31 Desember 2014 Ketua MA, Hatta Ali. Adanya putusan MK dan SEMA itu berimplikasi pada dualisme praktik hukum antara hanya satu kali dan boleh lebih dari satu kali dalam permohonan PK. Hingga kini, SEMA tersebut belum dicabut. Adanya dualisme aturan tersebut seakan menimbulkan ketidakpastian praktik penegakkan hukum PK di Indonesia. Meng","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123617791","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-30DOI: 10.21580/walrev.2021.3.2.15216
Ja'far Baehaqi
The transformation of Islamic law into national law in Indonesia became a trend after the issuance of the Marriage Law and the Religious Courts Law. The transformation of Islamic law is not synonymous with Islamization. If Islamization can occur unilaterally by Islamic law, then this is not the case with transformation. Transformation needs to involve national law as a legal system that overshadows and legitimizes it. Thus there is a dialectical relationship, namely the relationship and interaction between Islamic law and national law in harmony or conflict followed by a settlement in the form of assimilation, accommodation/amalgamation or adaptation. This study finds that philosophically the transformation of Islamic law into national law is closely related to the intersection of the two, namely the transformation of enforcement and regulatory authorities, institutionalization of Islamic law, internal uniformity (unification), Islamization of national law, construction of state law based on non-state law, and legal instrumentalization in national development.Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia menjadi kecenderungan setelah lahirnya UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama. Transformasi hukum Islam tidak identik dengan islamisasi. Jika Islamisasi bisa terjadi secara sepihak hukum Islam, maka tidak demikian halnya dengan transformasi. Transformasi perlu melibatkan hukum nasional sebagai sistem hukum yang menaungi dan melegitimasinya. Dengan demikian terjadi hubungan dialektika, yaitu hubungan dan interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional secara harmonis atau konflik yang diikuti penyelesaian dalam bentuk asimilasi, akomodasi/amalgamasi atau adaptasi. Kajian ini menemukan bahwa secara filosofis transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional erat kaitannya dengan persinggungan keduanya, yaitu transformasi penegakan dan otoritas pengatur, pelembagaan hukum Islam, penyeragaman secara internal (unifikasi), Islamisasi hukum nasional, konstruksi hukum negara berbasis hukum non negara, dan instrumentalisasi hukum dalam pembangunan nasional
印尼在《婚姻法》和《宗教法院法》颁布后，伊斯兰教法向国内法的转变成为一种趋势。伊斯兰法律的转变并不等同于伊斯兰化。如果伊斯兰化可以通过伊斯兰法律单方面发生，那么转型就不是这种情况。转型需要将国家法律作为一种法律体系纳入其中，使其黯然失色并使其合法化。因此，存在一种辩证关系，即伊斯兰法与国内法之间的关系和相互作用在和谐或冲突中，然后以同化、迁就/合并或适应的形式得到解决。本研究发现，在哲学上，伊斯兰法向国法的转变与两者的交集密切相关，即执行和监管权力的转变、伊斯兰法的制度化、内部统一(统一)、国法的伊斯兰化、以非国家法为基础的国法建构、国家发展中的法律工具化。印尼的伊斯兰教转型是印尼的民族转型，是印尼的民族转型。Transformasi hukum Islam tidak identik dengan islamisasi伊斯兰教是一种虔诚的信仰，是一种虔诚的信仰。转型perlu melibatkan hukum国家sebagai系统hukum yang menungi dan meleitimasinya。邓肯德米克语terjadi hubungan dialektika, yitithubungan daninteraksi antara hukgan伊斯兰教，danhukum国家宗教，harmonis atau konflik yang diikuti penyelesaian dalam bentuk asimilasi, akomodasi/amalgamasi atau adaptasi。Kajian ini menemukan bahwa secara filosofis transformasi hukum Islam ke dalam hukum national at kaitannya dengan persinginggan keduanya, yittu transformasi penegakan dan otoritas pengatur, pelembagaan hukum Islam, penyeragaman secara internal (unifikasi)， Islamisasi hukum national, konstruksi hukum negara berbasis hukum non negara, dan instrumentalisasi hukum dalam pembangunan national
{"title":"Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia","authors":"Ja'far Baehaqi","doi":"10.21580/walrev.2021.3.2.15216","DOIUrl":"https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.2.15216","url":null,"abstract":"The transformation of Islamic law into national law in Indonesia became a trend after the issuance of the Marriage Law and the Religious Courts Law. The transformation of Islamic law is not synonymous with Islamization. If Islamization can occur unilaterally by Islamic law, then this is not the case with transformation. Transformation needs to involve national law as a legal system that overshadows and legitimizes it. Thus there is a dialectical relationship, namely the relationship and interaction between Islamic law and national law in harmony or conflict followed by a settlement in the form of assimilation, accommodation/amalgamation or adaptation. This study finds that philosophically the transformation of Islamic law into national law is closely related to the intersection of the two, namely the transformation of enforcement and regulatory authorities, institutionalization of Islamic law, internal uniformity (unification), Islamization of national law, construction of state law based on non-state law, and legal instrumentalization in national development.Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia menjadi kecenderungan setelah lahirnya UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama. Transformasi hukum Islam tidak identik dengan islamisasi. Jika Islamisasi bisa terjadi secara sepihak hukum Islam, maka tidak demikian halnya dengan transformasi. Transformasi perlu melibatkan hukum nasional sebagai sistem hukum yang menaungi dan melegitimasinya. Dengan demikian terjadi hubungan dialektika, yaitu hubungan dan interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional secara harmonis atau konflik yang diikuti penyelesaian dalam bentuk asimilasi, akomodasi/amalgamasi atau adaptasi. Kajian ini menemukan bahwa secara filosofis transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional erat kaitannya dengan persinggungan keduanya, yaitu transformasi penegakan dan otoritas pengatur, pelembagaan hukum Islam, penyeragaman secara internal (unifikasi), Islamisasi hukum nasional, konstruksi hukum negara berbasis hukum non negara, dan instrumentalisasi hukum dalam pembangunan nasional","PeriodicalId":255287,"journal":{"name":"Walisongo Law Review (Walrev)","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133578163","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：