Abstrak Banyaknya populasi penyandang disabilitas menjadikan sebagai kelompok yang paling rentan terjerumus dalam kemiskinan. Perlu adanya intervensi secara kolektif agar dapat terpenuhi hak-haknya. Tujuan penelitian ini adalah melihat peran pihak swasta dalam mewujudkan pembangunan inklusi melalui program Rumah Kebugaran Difabel (RKD) di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik penarikan informan menggunakan purposive. Data-data penelitian diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKD melakukan identifikasi masalah, pengembangan sumber daya manusia, dan beberapa upaya dalam memberi akses kebugaran bagi kaum difabel. Sedangkan peran RKD sendiri ada lima antara lain menjadi wadah kegiatan, menghasilkan profesional messure, memfasilitasi kebutuhan difabel, memfasilitasi dengan pemangku kepentingan, dan memberikan layanan dengan sistem gotong royong. Kata kunci: Inklusif, Pemberdayaan, Pengembangan, Peran, Rumah Kebugaran Difabel Abstract The large population of people with disabilities makes them the most vulnerable group to fall into poverty. There needs to be a collective intervention in order to fulfill their rights. The purpose of this research is to see the role of the private sector in realizing inclusive development through the Difabel Fitness House (RKD) program in Yogyakarta. This study uses a descriptive qualitative approach with a purposive of informants. The research data were obtained using interview, observation and documentation studies. The results showed that the RKD carried out problem identification, human resource development, and several efforts to provide access to fitness for people with disabilities. While the role of RKD itself is five, namely being a forum for activities, producing professional messengers, facilitating the needs of people with disabilities, facilitating with stakeholders, and providing services with a mutual cooperation system. Keywords: Development, Empowerment, Home Fitness Disability, Inclusive, Role
残障人口的抽象程度使其成为最容易陷入贫困的群体。为了照顾他的权利,需要集体干预。这项研究的目的是通过日惹的残疾健身计划(RKD)来实现包容性发展。本研究采用描述性质的方法,采用提包技术。利用访谈技巧、观察和文献研究获得的研究数据。研究结果表明,RKD确实发现了问题、人力资源开发以及为残疾人提供健康服务方面的一些努力。而RKD本身的角色有5个是活动容器,产生专业messure,促进不同的需求,促进利益相关者,并提供与gotong合作系统的服务。关键词:包容性、授权、发展、角色、无所不在的健康之家,使它们最脆弱的群体陷入困境。需要集体干预来履行他们的权利。这项研究的目的是研究日惹一座残疾健身馆实现的私有区域发展的角色。这项研究的目的是有目的的,有目的的信息。研究数据使用采访、观察和文档研究来验证。结果表明,RKD关心的是标识问题、人类资源发展以及为不快乐的人们提供去fitness的途径。虽然RKD的角色为五个人提供了一个论坛,但namely已经成为一个活动的论坛,专业的信使,现实的需求与残疾,与利益相关,并提供相互合作系统的服务。发展,Empowerment, Home Fitness, inclusion, Role
{"title":"Mewujudkan Pembangunan Inklusi: Peran Rumah Kebugaran Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta","authors":"Choirul Muna, Zukhruf Arifin, Rifaldi Maulyansyah","doi":"10.22146/jsds.5223","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsds.5223","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Banyaknya populasi penyandang disabilitas menjadikan sebagai kelompok yang paling rentan terjerumus dalam kemiskinan. Perlu adanya intervensi secara kolektif agar dapat terpenuhi hak-haknya. Tujuan penelitian ini adalah melihat peran pihak swasta dalam mewujudkan pembangunan inklusi melalui program Rumah Kebugaran Difabel (RKD) di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik penarikan informan menggunakan purposive. Data-data penelitian diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKD melakukan identifikasi masalah, pengembangan sumber daya manusia, dan beberapa upaya dalam memberi akses kebugaran bagi kaum difabel. Sedangkan peran RKD sendiri ada lima antara lain menjadi wadah kegiatan, menghasilkan profesional messure, memfasilitasi kebutuhan difabel, memfasilitasi dengan pemangku kepentingan, dan memberikan layanan dengan sistem gotong royong. \u0000 \u0000Kata kunci: Inklusif, Pemberdayaan, Pengembangan, Peran, Rumah Kebugaran Difabel \u0000 \u0000Abstract \u0000The large population of people with disabilities makes them the most vulnerable group to fall into poverty. There needs to be a collective intervention in order to fulfill their rights. The purpose of this research is to see the role of the private sector in realizing inclusive development through the Difabel Fitness House (RKD) program in Yogyakarta. This study uses a descriptive qualitative approach with a purposive of informants. The research data were obtained using interview, observation and documentation studies. The results showed that the RKD carried out problem identification, human resource development, and several efforts to provide access to fitness for people with disabilities. While the role of RKD itself is five, namely being a forum for activities, producing professional messengers, facilitating the needs of people with disabilities, facilitating with stakeholders, and providing services with a mutual cooperation system. \u0000 \u0000Keywords: Development, Empowerment, Home Fitness Disability, Inclusive, Role","PeriodicalId":269822,"journal":{"name":"Journal of Social Development Studies","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116734677","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sri Harjanto Adi Pamungkas, Muhammad Alvarizi Daffaakbar, Arya Malik Nurrizky
Abstrak Pandemi COVID-19 merupakan tantangan besar yang dihadapi seluruh negara di dunia sejak tahun 2020. Kebijakan sosial menjadi instrumen kebijakan paling penting pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 memiliki karakteristik dinamis, eksponensial, serta dipenuhi kompleksitas dan ketidakpastian. Hal ini membuat implementasi kebijakan sosial perlu dilakukan dengan dasar tata kelola adaptif (adaptive governance). Studi ini melakukan analisis komparatif terhadap implementasi kebijakan sosial di Indonesia dan Brazil pada periode pandemi. Analisis dilakukan berdasarkan 7 indikator tata kelola adaptif yang dioperasikan dalam flexible arrangements dan barriers to flexible arrangements. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa di Indonesia, proses kebijakan, konten kebijakan, dan struktur organisasi bersifat fleksibel. Namun, terdapat konflik kepentingan, ketidakjelasan distribusi kewenangan, ketidakjelasan distribusi biaya & manfaat, dan distrust. Sementara di Brazil, konten kebijakan fleksibel namun proses kebijakan dan struktur organisasi tidak fleksibel. Selain itu, terdapat konflik kepentingan dan distrust, namun tidak terdapat ketidakjelasan distribusi kewenangan maupun distribusi biaya & manfaat. Kata Kunci: Pandemi, COVID-19, Adaptive Governance, Kebijakan Sosial. Abstract The COVID-19 pandemic is a major challenge faced by countries worldwide since 2020. Social policy, therefore, becomes an important policy instrument. Characteristically, the pandemic is dynamic, exponential, and filled with complexity and uncertainty. This makes adaptive governance crucial to the implementation of social policies. This study compares the implementation of social policies in Indonesia and Brazil during the pandemic. The analysis is based on 7 indicators of adaptive governance, operationalized in flexible arrangements and barriers to flexible arrangements. The findings shows that in Indonesia, the policy process, policy content, and organizational structure are flexible. However, there are conflicts of interest, unclear distribution of authority, unclear distribution of costs & benefits, and distrust. In Brazil, the policy content is flexible, while the policy process and organizational structure are not. Conflict of interest and distrust are present, while the distribution of authority and distribution of costs & benefits are clear. Keywords: Pandemic, COVID-19, Adaptive Governance, Social Policy.
{"title":"Analisis Tata Kelola Kebijakan Sosial Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia Berdasarkan Perspektif Adaptive Governance","authors":"Sri Harjanto Adi Pamungkas, Muhammad Alvarizi Daffaakbar, Arya Malik Nurrizky","doi":"10.22146/jsds.5226","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsds.5226","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Pandemi COVID-19 merupakan tantangan besar yang dihadapi seluruh negara di dunia sejak tahun 2020. Kebijakan sosial menjadi instrumen kebijakan paling penting pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 memiliki karakteristik dinamis, eksponensial, serta dipenuhi kompleksitas dan ketidakpastian. Hal ini membuat implementasi kebijakan sosial perlu dilakukan dengan dasar tata kelola adaptif (adaptive governance). Studi ini melakukan analisis komparatif terhadap implementasi kebijakan sosial di Indonesia dan Brazil pada periode pandemi. Analisis dilakukan berdasarkan 7 indikator tata kelola adaptif yang dioperasikan dalam flexible arrangements dan barriers to flexible arrangements. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa di Indonesia, proses kebijakan, konten kebijakan, dan struktur organisasi bersifat fleksibel. Namun, terdapat konflik kepentingan, ketidakjelasan distribusi kewenangan, ketidakjelasan distribusi biaya & manfaat, dan distrust. Sementara di Brazil, konten kebijakan fleksibel namun proses kebijakan dan struktur organisasi tidak fleksibel. Selain itu, terdapat konflik kepentingan dan distrust, namun tidak terdapat ketidakjelasan distribusi kewenangan maupun distribusi biaya & manfaat. \u0000Kata Kunci: Pandemi, COVID-19, Adaptive Governance, Kebijakan Sosial. \u0000 \u0000Abstract \u0000The COVID-19 pandemic is a major challenge faced by countries worldwide since 2020. Social policy, therefore, becomes an important policy instrument. Characteristically, the pandemic is dynamic, exponential, and filled with complexity and uncertainty. This makes adaptive governance crucial to the implementation of social policies. This study compares the implementation of social policies in Indonesia and Brazil during the pandemic. The analysis is based on 7 indicators of adaptive governance, operationalized in flexible arrangements and barriers to flexible arrangements. The findings shows that in Indonesia, the policy process, policy content, and organizational structure are flexible. However, there are conflicts of interest, unclear distribution of authority, unclear distribution of costs & benefits, and distrust. In Brazil, the policy content is flexible, while the policy process and organizational structure are not. Conflict of interest and distrust are present, while the distribution of authority and distribution of costs & benefits are clear. \u0000Keywords: Pandemic, COVID-19, Adaptive Governance, Social Policy.","PeriodicalId":269822,"journal":{"name":"Journal of Social Development Studies","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115278069","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kebijakan bantuan sosial lanjut usia masih terkendala rendahnya cakupan penerima bantuan dan terhambatnya akses bantuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui inklusivitas bantuan sosial lansia dengan menggunakan pendekatan systematic review. Inklusivitas dimaknai sejauhmana kebijakan mampu menjangkau masyarakat, dampak yang ditimbulkan dan integrasi dengan program pengentasan kemiskinan. Empat negara dikaji dalam tulisan ini yaitu Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia karena kesamaan kebijakan bantuan sosial lansia dan termasuk dalam kelompok negara berpendapatan menegah atas. Data bersumber dari 25 literatur yang membahas inklusivitas bantuan sosial lansia, yang dipilih dari Google Scholar sebanyak 14 literatur dan 11 literatur lainnya berasal dari Scopus. Kata kunci yang digunakan dalam memilih literatur adalah “inclusive”, “social assistance”, dan “old-age”. Temuan penelitian menunjukkan bantuan sosial lansia pada empat negara belum sepenuhnya inklusif. Pemaknaan lansia harus lebih diperluas dan bantuan disesuaikan dengan karakteristik lansia. Saran untuk pemerintah adalah mengelola kebijakan yang tepat; sedangkan untuk penelitian selanjutnya penting dilakukan studi tentang aspek-aspek jaminan sosial yang lain. Kata Kunci: Inklusivitas, Bantuan Sosial, Lansia, Negara Berpendapatan Menengah Atas, Systematic Review Social assistance policies for elderly is still constrained by low coverage of beneficiaries and hampered access to assistance. This paper aims to determine inclusiveness of social assistance for elderly using a systematic review. Inclusivity in this case means how far policies reach out community, policies’s impact, and integration with poverty alleviation programs. The countries studied are South Africa, Brazil, China and Indonesia because of the policies’s similiarities and included in upper middle income countries. The data used are 25 pieces of literatures that discuss the inclusiveness, selected from Google Scholar (14 pieces of literatures) and Scopus (11 pieces of literatures). The keywords used were “inclusive”, “social assistance”, and “old-age”. Research findings show that social assistance for elderly in four countries is not yet fully inclusive. Elderly’s definition must be expanded and assistance adapted to elderly’s characteristics. Governments have to manage policies and next researchers should conduct studies on other aspects of social security. Keywords: Inclusivity, Social Assistance, Elderly, Upper-Middle Income Countries, Systematic Review
老年人的社会援助政策仍然受到低受助率的限制,无法获得援助。这篇文章的目的是通过系统审查来了解老年人的社会援助的缺乏。在这种情况下,政策能够影响人民、影响和与减贫计划的结合。这篇文章访问了四个国家,南非、巴西、中国和印度尼西亚,这些国家在社会援助政策方面存在相似之处,这些政策属于高收入国家。由25份讨论老年人社会援助捐款的文献提供,其中14份来自谷歌学区,11份来自Scopus。选择文献时使用的关键词是“包括”、“社会援助”和“旧时代”。研究结果显示,四国老年人的社会援助还不完全具有包容性。老龄化应进一步扩大和帮助适应其老年人特征。给政府的建议是管理正确的政策;在随后的研究中,对社会保障的其他方面的研究是至关重要的。关键词:捐款、社会援助、老年人、中高收入国家、软福利援助委员会目前仍被贿赂、妨碍执法。这篇论文旨在通过系统审查来确定对社会福利的全面支持。在这种情况下,平衡意味着政策能延伸到社区,政策影响,与波弗提山脉计划的不可分割。全国各地的人都在南非、巴西、中国和印度尼西亚学习,因为这些警察的污染程度和包括上等收入。使用的数据是25个被忽视的著作片段,由谷歌学者编辑(14个识字片段)和Scopus(11个识字片段)。过去的基调是“包括”、“社会援助”和“旧时代”。研究结果显示,在这四国地区,社交援助还不是完全可以考虑的。人的definition一定expanded和协助adapted to人' s characteristics。政府必须管理政策和下一项研究,应考虑其他社会保障措施。安装:Inclusivity Upper-Middle收入国家社交中心,一位老妇,Systematic Review)
{"title":"Inklusivitas Bantuan Sosial Lanjut Usia di Negara Berpendapatan Menengah Atas: Studi pada Afrika Selatan, Brazil, China , dan Indonesia","authors":"Kamilah Dwi Kurniawati","doi":"10.22146/jsds.3758","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsds.3758","url":null,"abstract":"Kebijakan bantuan sosial lanjut usia masih terkendala rendahnya cakupan penerima bantuan dan terhambatnya akses bantuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui inklusivitas bantuan sosial lansia dengan menggunakan pendekatan systematic review. Inklusivitas dimaknai sejauhmana kebijakan mampu menjangkau masyarakat, dampak yang ditimbulkan dan integrasi dengan program pengentasan kemiskinan. Empat negara dikaji dalam tulisan ini yaitu Afrika Selatan, Brazil, China dan Indonesia karena kesamaan kebijakan bantuan sosial lansia dan termasuk dalam kelompok negara berpendapatan menegah atas. Data bersumber dari 25 literatur yang membahas inklusivitas bantuan sosial lansia, yang dipilih dari Google Scholar sebanyak 14 literatur dan 11 literatur lainnya berasal dari Scopus. Kata kunci yang digunakan dalam memilih literatur adalah “inclusive”, “social assistance”, dan “old-age”. Temuan penelitian menunjukkan bantuan sosial lansia pada empat negara belum sepenuhnya inklusif. Pemaknaan lansia harus lebih diperluas dan bantuan disesuaikan dengan karakteristik lansia. Saran untuk pemerintah adalah mengelola kebijakan yang tepat; sedangkan untuk penelitian selanjutnya penting dilakukan studi tentang aspek-aspek jaminan sosial yang lain. \u0000Kata Kunci: Inklusivitas, Bantuan Sosial, Lansia, Negara Berpendapatan Menengah Atas, Systematic Review \u0000 \u0000Social assistance policies for elderly is still constrained by low coverage of beneficiaries and hampered access to assistance. This paper aims to determine inclusiveness of social assistance for elderly using a systematic review. Inclusivity in this case means how far policies reach out community, policies’s impact, and integration with poverty alleviation programs. The countries studied are South Africa, Brazil, China and Indonesia because of the policies’s similiarities and included in upper middle income countries. The data used are 25 pieces of literatures that discuss the inclusiveness, selected from Google Scholar (14 pieces of literatures) and Scopus (11 pieces of literatures). The keywords used were “inclusive”, “social assistance”, and “old-age”. Research findings show that social assistance for elderly in four countries is not yet fully inclusive. Elderly’s definition must be expanded and assistance adapted to elderly’s characteristics. Governments have to manage policies and next researchers should conduct studies on other aspects of social security. \u0000Keywords: Inclusivity, Social Assistance, Elderly, Upper-Middle Income Countries, Systematic Review","PeriodicalId":269822,"journal":{"name":"Journal of Social Development Studies","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117095924","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perbedaan makna kesejahteraan dalam konsep welfare dan well-being telah menciptakan kesenjangan dalam produk kebijakan sosial yang seringkali didominasi oleh aspek objektif-material. Sebagai salah satu upaya dalam memahami konsep kesejahteraan secara utuh, tulisan ini berfokus pada makna kesejahteraan subjektif bagi salah satu kelompok dengan kerentanan ganda, yaitu perempuan penyandang disabilitas dengan kontekstualisasi masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sembilan orang perempuan penyandang disabilitas di KSM Harapan Mulia. Dengan menggunakan konsep kesejahteraan subjektif dan perspektif interseksionalitas sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menunjukkan beberapa hasil penting. Pertama, pemaknaan perempuan penyandang disabilitas atas kesejahteraan subjektif berkaitan erat dengan konsekuensinya sebagai perempuan serta penyandang status disabilitas. Kedua, temuan tersebut mendasari temuan lain bahwa kesejahteraan subjektif tidak secara ‘murni’ terbatas pada penilaian internal, melainkan disertai dengan pengaruh-pengaruh yang berasal dari konteks objektif di luar individu yang saling bersilangan. Kata kunci: kesejahteraan subjektif, perempuan disabilitas, kerentanan ganda, pandemi COVID-19 The distinctive aspect in the meaning of welfare and well-being in its perception has created gaps in social policy products which are often dominated by objective-material aspects. In an attempt to comprehend the concept of welfare and well-being as a whole, this study focuses on the meaning of subjective well-being for one of the groups with multiple vulnerabilities, namely women with disabilities contextualization during the COVID-19 pandemic. This research is conducted through in-depth interviews with nine women with disabilities at KSM HarapanMulia. By applying the concept of subjective well-being and the perspective of intersectionality as a theoretical framework, this study resulted in several main points. First, the perspective of women with disabilities on subjective well-being are closely related to the consequences as women and persons with disability. Second, this result underlies another result that subjective well- being is not 'purely' limited to internal judgments but is accompanied by intersecting influences originating from objective contexts outside the individual. Keywords: subjective well-being, women with disabilities, multiple vulnerabilities, COVID-19 pandemic
{"title":"Makna Kesejahteraan Subjektif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi COVID-19","authors":"L. Hidayah, Nurhadi","doi":"10.22146/jsds.4378","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsds.4378","url":null,"abstract":"Perbedaan makna kesejahteraan dalam konsep welfare dan well-being telah menciptakan kesenjangan dalam produk kebijakan sosial yang seringkali didominasi oleh aspek objektif-material. Sebagai salah satu upaya dalam memahami konsep kesejahteraan secara utuh, tulisan ini berfokus pada makna kesejahteraan subjektif bagi salah satu kelompok dengan kerentanan ganda, yaitu perempuan penyandang disabilitas dengan kontekstualisasi masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sembilan orang perempuan penyandang disabilitas di KSM Harapan Mulia. Dengan menggunakan konsep kesejahteraan subjektif dan perspektif interseksionalitas sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menunjukkan beberapa hasil penting. Pertama, pemaknaan perempuan penyandang disabilitas atas kesejahteraan subjektif berkaitan erat dengan konsekuensinya sebagai perempuan serta penyandang status disabilitas. Kedua, temuan tersebut mendasari temuan lain bahwa kesejahteraan subjektif tidak secara ‘murni’ terbatas pada penilaian internal, melainkan disertai dengan pengaruh-pengaruh yang berasal dari konteks objektif di luar individu yang saling bersilangan. \u0000Kata kunci: kesejahteraan subjektif, perempuan disabilitas, kerentanan ganda, pandemi COVID-19 \u0000The distinctive aspect in the meaning of welfare and well-being in its perception has created gaps in social policy products which are often dominated by objective-material aspects. In an attempt to comprehend the concept of welfare and well-being as a whole, this study focuses on the meaning of subjective well-being for one of the groups with multiple vulnerabilities, namely women with disabilities contextualization during the COVID-19 pandemic. This research is conducted through in-depth interviews with nine women with disabilities at KSM HarapanMulia. By applying the concept of subjective well-being and the perspective of intersectionality as a theoretical framework, this study resulted in several main points. First, the perspective of women with disabilities on subjective well-being are closely related to the consequences as women and persons with disability. Second, this result underlies another result that subjective well- being is not 'purely' limited to internal judgments but is accompanied by intersecting influences originating from objective contexts outside the individual. \u0000Keywords: subjective well-being, women with disabilities, multiple vulnerabilities, COVID-19 pandemic","PeriodicalId":269822,"journal":{"name":"Journal of Social Development Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130178722","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Maulidya Indah Mega Saputri, Milda Longgeita Pinem
Bahasan praktik eksploitasi perempuan yang terselubung pada kelompok sosial mahasiswa seringkali tersingkirkan dari diskursus pembangunan sosial. Akun instagram @ugmcantik sebagai produk digitalisasi, dipandang sedang menciptakan standar dan tuntutan kecantikan subjektif yang tajam. Terjadi polemik karena admin melakukan komodifikasi produk ekonomi dan taktik politik kekuasaan untuk pelemahan identitas. Dalam mengkaji reaksi dari penyanjungan kecantikan; terkhusus wacana inklusivitas gender, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap lima pemilik foto dan lima pengikut aktif. Dengan basis konsep feminisme Naomi Wolf dan Diskursus Michel Foucault tentang relasi pengetahuan kekuasaan, diketahui terdapat tiga praktik konstruksi perempuan: (1) glorifikasi kecantikan; (2) komodifikasi tubuh; dan (3) pelanggaran privasi. Glorifikasi sejatinya adalah luka karena ini sebuah jebakan untuk mengobjektifikasi perempuan dengan balutan halus dan eksklusif. Kunci untuk mengategorikan praktik eksploitasi adalah berdasarkan persetujuan afirmatif dari keterlibatan kedua pihak. Setiap orang memiliki simpulan yang berbeda. Keberanian dan penalaran kritis sangat dibutuhkan untuk penciptaan lingkungan kampus yang aman dan tidak bias gender. Kata kunci: gender, glorifikasi, eksploitasi, kecantikan, konstruksi perempuan The discussion regarding practices of women's exploitation that are unseen within student social groups are often excluded from social development discourse. The Instagram account @ugmcantik as a digitalization product is seen as creating standards and demands for a steep subjective beauty. There was a polemic because the administrator commodified economic products and political power tactics to weaken identity. In studying the reaction to the adoration of beauty; especially on the discourse of gender inclusivity, the researchers carried in-depth interviews with five photo owners and five active followers. Based on the concept of Naomi Wolf's feminism and Michel Foucault's discourse on the relation of knowledge to power, it is known that there are three practices of women’s construction: (1) glorification of beauty; (2) body commodification; and (3) invasion of privacy. Glorification is, in fact, a violation due to its hidden purpose of objectifying women with smooth, implicit means. The main point of categorizing women exploitation is based on the affirmative agreement between both parties involved. Everyone has a different conclusion. Courage and critical reasoning are needed to create a safe and gender-neutral campus environment. Keywords: beauty, exploitation, gender, glorification, women construction
{"title":"Glorifikasi Kecantikan di Media Sosial: Studi Kasus Isu Eksploitasi Mahasiswi pada Akun Instagram @ugm.cantik","authors":"Maulidya Indah Mega Saputri, Milda Longgeita Pinem","doi":"10.22146/jsds.4446","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsds.4446","url":null,"abstract":"Bahasan praktik eksploitasi perempuan yang terselubung pada kelompok sosial mahasiswa seringkali tersingkirkan dari diskursus pembangunan sosial. Akun instagram @ugmcantik sebagai produk digitalisasi, dipandang sedang menciptakan standar dan tuntutan kecantikan subjektif yang tajam. Terjadi polemik karena admin melakukan komodifikasi produk ekonomi dan taktik politik kekuasaan untuk pelemahan identitas. Dalam mengkaji reaksi dari penyanjungan kecantikan; terkhusus wacana inklusivitas gender, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap lima pemilik foto dan lima pengikut aktif. Dengan basis konsep feminisme Naomi Wolf dan Diskursus Michel Foucault tentang relasi pengetahuan kekuasaan, diketahui terdapat tiga praktik konstruksi perempuan: (1) glorifikasi kecantikan; (2) komodifikasi tubuh; dan (3) pelanggaran privasi. Glorifikasi sejatinya adalah luka karena ini sebuah jebakan untuk mengobjektifikasi perempuan dengan balutan halus dan eksklusif. Kunci untuk mengategorikan praktik eksploitasi adalah berdasarkan persetujuan afirmatif dari keterlibatan kedua pihak. Setiap orang memiliki simpulan yang berbeda. Keberanian dan penalaran kritis sangat dibutuhkan untuk penciptaan lingkungan kampus yang aman dan tidak bias gender. \u0000Kata kunci: gender, glorifikasi, eksploitasi, kecantikan, konstruksi perempuan \u0000The discussion regarding practices of women's exploitation that are unseen within student social groups are often excluded from social development discourse. The Instagram account @ugmcantik as a digitalization product is seen as creating standards and demands for a steep subjective beauty. There was a polemic because the administrator commodified economic products and political power tactics to weaken identity. In studying the reaction to the adoration of beauty; especially on the discourse of gender inclusivity, the researchers carried in-depth interviews with five photo owners and five active followers. Based on the concept of Naomi Wolf's feminism and Michel Foucault's discourse on the relation of knowledge to power, it is known that there are three practices of women’s construction: (1) glorification of beauty; (2) body commodification; and (3) invasion of privacy. Glorification is, in fact, a violation due to its hidden purpose of objectifying women with smooth, implicit means. The main point of categorizing women exploitation is based on the affirmative agreement between both parties involved. Everyone has a different conclusion. Courage and critical reasoning are needed to create a safe and gender-neutral campus environment. \u0000Keywords: beauty, exploitation, gender, glorification, women construction","PeriodicalId":269822,"journal":{"name":"Journal of Social Development Studies","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121584002","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Qomarudin Sukri, Cipto Prayitno, Agung Kurniawan, Agustian Budi Prasetya
Studi terkait peranan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kaitannya dengan intensi masyarakat dalam membeli produk telah banyak dilakukan terhadap produk utama perusahaan penghasil barang. Sejauh ini belum banyak studi yang mencoba mengungkapkan hubungan aktivitas CSR terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan CSR perusahaan pertambangan batu bara. Kekosongan ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat adanya kewajiban pelaksanaan CSR pada perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia. Adapun total responden dalam studi ini berjumlah 105 orang yang tersebar di sekitar area pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan, Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa intensi masyarakat dalam membeli sangat dipengaruhi oleh kualitas produk yang dihasilkan, bukan oleh persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Temuan ini menggambarkan bahwa merek, nama besar, atau reputasi perusahaan tidak cukup untuk meningkatkan intensi masyarakat untuk membeli produk UMKM mitra perusahaan. Tata kelola CSR dan pendampingan yang tersusun dengan baik untuk peningkatan kualitas produk UMKM lebih berdampak pada intensi membeli produk UMKM. Pengelolaan dan pendampingan yang baik sangat penting untuk pengembangan UMKM mitra perusahaan agar dapat berkembang dan bersaing dengan berbagai produk atau jasa yang dapat diterima dengan baik oleh pasar. Kata kunci : tanggung jawab sosial perusahaan, kualitas produk, reputasi perusahaan, intensi membeli Studies related to the role of corporate social responsibility (CSR) activities in relation to purchasing intention have been carried out, where studies have been conducted on the main products of goods-producing companies. So far, there have not been many studies that have tried to reveal the relationship of CSR activities to the products of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) fostered by CSR of coal mining companies. This gap becomes interesting to be studied given the obligation to implement CSR in mining companies. The total respondents in this study are 105 persons that spread around coal mining areas in South Kalimantan, Indonesia. This study found that purchase intention was strongly influenced by product quality, not by people's perception of the company. This finding illustrates that a company's brand, big name, or reputation is not enough to increase people's intention to buy the company's partner MSME products. CSR governance and well-structured assistance to improve the quality of MSME products have more impact on the intention to buy MSME products. Good management and assistance are very important for the development of the company's partner MSMEs so that they can grow and compete with various products or services that are well received by the market. Keywords: corporate social responsibility, product quality, company reputation, purchase intention
{"title":"Kesediaan Masyarakat Membeli Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mitra Perusahaan Batu Bara di Kalimantan Selatan","authors":"Qomarudin Sukri, Cipto Prayitno, Agung Kurniawan, Agustian Budi Prasetya","doi":"10.22146/jsds.3720","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsds.3720","url":null,"abstract":"Studi terkait peranan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kaitannya dengan intensi masyarakat dalam membeli produk telah banyak dilakukan terhadap produk utama perusahaan penghasil barang. Sejauh ini belum banyak studi yang mencoba mengungkapkan hubungan aktivitas CSR terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan CSR perusahaan pertambangan batu bara. Kekosongan ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat adanya kewajiban pelaksanaan CSR pada perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia. Adapun total responden dalam studi ini berjumlah 105 orang yang tersebar di sekitar area pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan, Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa intensi masyarakat dalam membeli sangat dipengaruhi oleh kualitas produk yang dihasilkan, bukan oleh persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Temuan ini menggambarkan bahwa merek, nama besar, atau reputasi perusahaan tidak cukup untuk meningkatkan intensi masyarakat untuk membeli produk UMKM mitra perusahaan. Tata kelola CSR dan pendampingan yang tersusun dengan baik untuk peningkatan kualitas produk UMKM lebih berdampak pada intensi membeli produk UMKM. Pengelolaan dan pendampingan yang baik sangat penting untuk pengembangan UMKM mitra perusahaan agar dapat berkembang dan bersaing dengan berbagai produk atau jasa yang dapat diterima dengan baik oleh pasar. \u0000Kata kunci : tanggung jawab sosial perusahaan, kualitas produk, reputasi perusahaan, intensi membeli \u0000 \u0000Studies related to the role of corporate social responsibility (CSR) activities in relation to purchasing intention have been carried out, where studies have been conducted on the main products of goods-producing companies. So far, there have not been many studies that have tried to reveal the relationship of CSR activities to the products of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) fostered by CSR of coal mining companies. This gap becomes interesting to be studied given the obligation to implement CSR in mining companies. The total respondents in this study are 105 persons that spread around coal mining areas in South Kalimantan, Indonesia. This study found that purchase intention was strongly influenced by product quality, not by people's perception of the company. This finding illustrates that a company's brand, big name, or reputation is not enough to increase people's intention to buy the company's partner MSME products. CSR governance and well-structured assistance to improve the quality of MSME products have more impact on the intention to buy MSME products. Good management and assistance are very important for the development of the company's partner MSMEs so that they can grow and compete with various products or services that are well received by the market. \u0000Keywords: corporate social responsibility, product quality, company reputation, purchase intention","PeriodicalId":269822,"journal":{"name":"Journal of Social Development Studies","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124732303","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The study investigated how the Government of Ghana’s educational policies during COVID-19 had excluded private school teachers and contributed to their vulnerability. The study was a descriptive cross-sectional survey. The population was private school teachers in Ghana. Non-probability sampling technique was used to select the sample size. The cluster sampling technique was adopted to select one municipality in the Greater Accra region: based on the recorded number of COVID-19 cases and economic activities. The study involved 150 private school teachers. The analytic tool used in the analysis is inferential and descriptive statistics. The study found that COVID-19 severely impacted private school teachers' livelihood and income stream in the selected municipalities despite government intervention policies. The study recommends that political leadership, as well as the management of private school teachers, should develop innovative systems that will serve as safety nets for future crises. Keywords: Education policy, vulnerability, private school teachers, COVID-19 pandemic Studi ini membahas bagaimana kebijakan pendidikan Pemerintah Ghana selama COVID-19 telah mengeksklusi guru sekolah swasta dan berkontribusi pada kerentanan mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif cross-sectional survey. Populasi dalam penelitian ini adalah guru sekolah swasta di Ghana. Teknik non-probability sampling digunakan untuk memilih ukuran sampel. Teknik pengambilan sampel klaster diadopsi untuk memilih satu kota di wilayah Greater Accra: berdasarkan jumlah kasus COVID-19 yang tercatat dan kegiatan ekonomi. Penelitian ini melibatkan 150 guru sekolah swasta. Alat analisis yang digunakan dalam analisis adalah statistik inferensial dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 sangat berdampak pada mata pencaharian dan sumber pendapatan guru sekolah swasta di kota-kota tertentu meskipun ada kebijakan intervensi pemerintah. Studi ini merekomendasikan bahwa kepemimpinan politik, serta manajemen guru sekolah swasta, harus mengembangkan sistem inovatif yang akan berfungsi sebagai jaring pengaman untuk krisis di masa depan. Kata kunci: Kebijakan pendidikan, kerentanan, guru sekolah swasta, pandemi COVID-19
该研究调查了2019冠状病毒病期间加纳政府的教育政策如何将私立学校教师排除在外,并加剧了他们的脆弱性。本研究为描述性横断面调查。人口是加纳的私立学校教师。采用非概率抽样技术选择样本量。采用整群抽样技术,根据记录的COVID-19病例数和经济活动,在大阿克拉地区选择了一个城市。这项研究涉及150名私立学校教师。在分析中使用的分析工具是推理和描述性统计。研究发现,尽管政府采取了干预政策,但新冠肺炎严重影响了选定城市私立学校教师的生计和收入来源。该研究建议,政治领导以及私立学校教师的管理应该开发创新系统,作为未来危机的安全网。关键词:教育政策、脆弱性、私立学校教师、COVID-19大流行Studi ini membahas bagaimana kebijakan pendidikan Pemerintah加纳selama COVID-19 telah mengeksklusi guru sekolah swasta dan berkontribusi pada kerentanan merekaPenelitian ini merupakan Penelitian书桌横断面调查。在加纳,人们都是这样想的。非概率抽样(Teknik non-probability sampling)大阿克拉:新冠肺炎疫情与经济发展密切相关。Penelitian ini melibatkan 150 guru sekolah swasta。警报分析,警报分析,警报分析,警报统计,警报分析,警报分析,警报分析。Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2019 -19 sangat berdampak pada mata penaharian dan sumber pendaharan guru sekolah swasta di kota-kota tertentu meskipun ada kebiakan干预premerintah。政治研究,管理大师sekolah swasta,制度创新研究,管理大师sekolah swasta,制度创新研究,管理大师sekolah swasta,管理大师sekolah swasta。Kata kunci: Kebijakan pendidikan, kerentanan, guru sekolah swasta, COVID-19大流行
{"title":"COVID-19 Pandemic and Vulnerability in Private Educational Sector Employment in Ghana: A Study of Three Municipalities in the National Capital","authors":"J. A. Abane, Ernest Yeboah Asamoa","doi":"10.22146/jsds.3746","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsds.3746","url":null,"abstract":"The study investigated how the Government of Ghana’s educational policies during COVID-19 had excluded private school teachers and contributed to their vulnerability. The study was a descriptive cross-sectional survey. The population was private school teachers in Ghana. Non-probability sampling technique was used to select the sample size. The cluster sampling technique was adopted to select one municipality in the Greater Accra region: based on the recorded number of COVID-19 cases and economic activities. The study involved 150 private school teachers. The analytic tool used in the analysis is inferential and descriptive statistics. The study found that COVID-19 severely impacted private school teachers' livelihood and income stream in the selected municipalities despite government intervention policies. The study recommends that political leadership, as well as the management of private school teachers, should develop innovative systems that will serve as safety nets for future crises. \u0000Keywords: Education policy, vulnerability, private school teachers, COVID-19 pandemic \u0000 \u0000Studi ini membahas bagaimana kebijakan pendidikan Pemerintah Ghana selama COVID-19 telah mengeksklusi guru sekolah swasta dan berkontribusi pada kerentanan mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif cross-sectional survey. Populasi dalam penelitian ini adalah guru sekolah swasta di Ghana. Teknik non-probability sampling digunakan untuk memilih ukuran sampel. Teknik pengambilan sampel klaster diadopsi untuk memilih satu kota di wilayah Greater Accra: berdasarkan jumlah kasus COVID-19 yang tercatat dan kegiatan ekonomi. Penelitian ini melibatkan 150 guru sekolah swasta. Alat analisis yang digunakan dalam analisis adalah statistik inferensial dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 sangat berdampak pada mata pencaharian dan sumber pendapatan guru sekolah swasta di kota-kota tertentu meskipun ada kebijakan intervensi pemerintah. Studi ini merekomendasikan bahwa kepemimpinan politik, serta manajemen guru sekolah swasta, harus mengembangkan sistem inovatif yang akan berfungsi sebagai jaring pengaman untuk krisis di masa depan. \u0000Kata kunci: Kebijakan pendidikan, kerentanan, guru sekolah swasta, pandemi COVID-19","PeriodicalId":269822,"journal":{"name":"Journal of Social Development Studies","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121892037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Geoparks are a fairly new concept, raising to popularity only around the very end of the twentieth century with the formation of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geoparks Network (UNESCO GGN). Indonesia currently has six geoparks designated as UNESCO Global Geoparks, as well as fifteen national geoparks and several aspiring geoparks. The National Committee for Indonesain Geoparks which is headed by three coordinating ministries and three technical ministries with twelve other ministries and agencies as members of the committee has identified that youths hold a critical role in the development of geoparks in Indonesia. This was stated clearly in the National Action Plan for Indonesian Geoparks in Ministry of National Development Planning No. 15/2020. In 2021 the Ministry for National Development Planning sought out to realize this by forming the Indonesian Geopark Youth Forum, a youth-led organisation where representatives of Indonesian geoparks help actualize the development of Indonesian geoparks and their local communities. As IGYF continues to develop in its infancy with the hosting of the 1st UNESCO Geopark Youth Forum in Jeju Island, South Korea resulting in the election of Indonesia as the host country and chairman for the UNESCO Geopark Youth Forum for 2021-2023, the author in this paper attempts to give an analysis of the role that IGYF has as a new actor catalyst in the sustainable development of communities in the geopark areas through the unique approach that geoparks have, with great focus on community empowerment as the foundation for the development of the three pillars of geoparks; education, conservation, and sustainable economic development.
{"title":"Global Youth Engagement in Promoting Community Empowerment in Indonesian Geoparks Development: Prospects and Challenges for Indonesia Geopark Youth Forum","authors":"Diemas Sukma Hawkins","doi":"10.22146/jsds.3737","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsds.3737","url":null,"abstract":"Geoparks are a fairly new concept, raising to popularity only around the very end of the twentieth century with the formation of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geoparks Network (UNESCO GGN). Indonesia currently has six geoparks designated as UNESCO Global Geoparks, as well as fifteen national geoparks and several aspiring geoparks. The National Committee for Indonesain Geoparks which is headed by three coordinating ministries and three technical ministries with twelve other ministries and agencies as members of the committee has identified that youths hold a critical role in the development of geoparks in Indonesia. This was stated clearly in the National Action Plan for Indonesian Geoparks in Ministry of National Development Planning No. 15/2020. In 2021 the Ministry for National Development Planning sought out to realize this by forming the Indonesian Geopark Youth Forum, a youth-led organisation where representatives of Indonesian geoparks help actualize the development of Indonesian geoparks and their local communities. As IGYF continues to develop in its infancy with the hosting of the 1st UNESCO Geopark Youth Forum in Jeju Island, South Korea resulting in the election of Indonesia as the host country and chairman for the UNESCO Geopark Youth Forum for 2021-2023, the author in this paper attempts to give an analysis of the role that IGYF has as a new actor catalyst in the sustainable development of communities in the geopark areas through the unique approach that geoparks have, with great focus on community empowerment as the foundation for the development of the three pillars of geoparks; education, conservation, and sustainable economic development.","PeriodicalId":269822,"journal":{"name":"Journal of Social Development Studies","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117229286","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pengembangan wisata kebugaran di Indonesia haruslah menjadi prioritas utama pasca keterpurukan pariwisata ketika pandemi COVID-19 berlangsung. Berbekal pada potensi masa depan yang menggiurkan baik pada ranah global maupun domestik, sektor wisata kebugaran di Indonesia dapat menjadi kekuatan perekonomian negara. Namun, dengan adanya potensi yang gemilang juga diperlukan kondisi masyarakat yang matang guna mengelola potensi yang ada. Tulisan yang ditulis dengan metode kajian literatur secara naratif ini berusaha menganalisis pengembangan masyarakat berbasis aset atau Asset-Based Community Development (ABCD) sebagai pendekatan yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat tersebut. Kemudian hasil analisis menunjukkan potensi masa depan wisata kebugaran Indonesia, langkah-langkah pengembangan ABCD, hingga tantangan pemberdayaan masyarakat yang ada. Tulisan ini kemudian menyimpulkan bahwa ABCD dinilai sebagai pendekatan yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat guna pengembangan wisata kebugaran di Indonesia. Kata kunci: Pengembangan Masyarakat berbasis Aset , Pemberdayaan Masyarakat, Wisata Kebugaran. The development of wisata kebugaran in Indonesia must be the first priority after the loss of the tourism sector during the COVID-19 pandemic. With the future opportunity both in the global and domestic spheres, the health tourism sector in Indonesia can become the strength of the country’s economy. An advanced community condition is also needed to manage the existing opportunity. This paper, written using narrative literature review, attempts to analyze Asset- Based Community Development (ABCD) as the right approach for community empowerment. Then the results of the analysis show the future opportunity of Indonesian wellness tourism the steps for developing ABCD, and the challenges of community empowerment that exist. This paper then concludes that ABCD is considered the right approach for community empowerment for the development of health tourism in Indonesia. Keywords: Asset-Based Community Development, Community Development, Wellness Tourism.
{"title":"Pengembangan Masyarakat berbasis Aset sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Wisata Kebugaran di Indonesia","authors":"Theofillius Baratova Axellino Kristanto, Ayu Aishya Putri","doi":"10.22146/jsds.2272","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsds.2272","url":null,"abstract":"Pengembangan wisata kebugaran di Indonesia haruslah menjadi prioritas utama pasca keterpurukan pariwisata ketika pandemi COVID-19 berlangsung. Berbekal pada potensi masa depan yang menggiurkan baik pada ranah global maupun domestik, sektor wisata kebugaran di Indonesia dapat menjadi kekuatan perekonomian negara. Namun, dengan adanya potensi yang gemilang juga diperlukan kondisi masyarakat yang matang guna mengelola potensi yang ada. Tulisan yang ditulis dengan metode kajian literatur secara naratif ini berusaha menganalisis pengembangan masyarakat berbasis aset atau Asset-Based Community Development (ABCD) sebagai pendekatan yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat tersebut. Kemudian hasil analisis menunjukkan potensi masa depan wisata kebugaran Indonesia, langkah-langkah pengembangan ABCD, hingga tantangan pemberdayaan masyarakat yang ada. Tulisan ini kemudian menyimpulkan bahwa ABCD dinilai sebagai pendekatan yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat guna pengembangan wisata kebugaran di Indonesia. \u0000Kata kunci: Pengembangan Masyarakat berbasis Aset , Pemberdayaan Masyarakat, Wisata Kebugaran. \u0000 \u0000The development of wisata kebugaran in Indonesia must be the first priority after the loss of the tourism sector during the COVID-19 pandemic. With the future opportunity both in the global and domestic spheres, the health tourism sector in Indonesia can become the strength of the country’s economy. An advanced community condition is also needed to manage the existing opportunity. This paper, written using narrative literature review, attempts to analyze Asset- Based Community Development (ABCD) as the right approach for community empowerment. Then the results of the analysis show the future opportunity of Indonesian wellness tourism the steps for developing ABCD, and the challenges of community empowerment that exist. This paper then concludes that ABCD is considered the right approach for community empowerment for the development of health tourism in Indonesia. \u0000Keywords: Asset-Based Community Development, Community Development, Wellness Tourism. ","PeriodicalId":269822,"journal":{"name":"Journal of Social Development Studies","volume":"188 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124151104","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Farida Rahmawati, Ana Chusniatul Hidayah, A'idatul Faizah, Ahmad Falahuddin, M. A. Okuputra
Gerakan Gelar Gulung merupakan aksi tanggap warga dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak oleh Pandemi COVID-19 di Desa Tegalweru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi aksi dan inovasi yang dilakukan Gerakan Gelar Gulung dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri sebagai upaya mitigasi dampak pandemi COVID-19. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data-data kualitatif yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 aksi dalam Gerakan Gelar Gulung yaitu a) aksi mapping warga mandiri pastisipatif, b) aksi tanggap darurat pangan, c) aksi sosial kemandirian ekonomi, d) aksi jejaring pangupa jiwa, dan e) aksi berkebun lumbung pangan. Implementasi Gerakan Gelar Gulung ini mendapatkan respon positif dari berbagai pihak dikarenakan program yang sedang berjalan ini mampu meningkatkan ketahanan pangan dalam masa pandemi COVID-19 dan mendorong kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Kata kunci: Gerakan Gelar Gulung, Pandemi COVID-19, Ketahanan Pangan Gelar Gulung is a citizen action in terms of fulfilling the food needs of society who affected by COVID-19pandemic. The purpose of the study is exploring what actions and innovations which were carried out by Gelar Gulung action in fulfilling food needs to mitigate the impact of COVID-19 pandemic, especially in Tegalweru Village. The analysis in this study was done using descriptive methods by collecting qualitative data obtained through observation, interview, and literature study. The results showed that there were 5 actions, namely a) participatory mapping, b) food emergency response actions, c) sufficiency economy, d) community leaders’ network actions, and e) urban farming. The implementation of Gelar Gulung action received positive response from the stakeholders as this ongoing program was able to increase food security during the COVID-19pandemic and encourage long-term economic sufficiency. Keywords: Gelar Gulung Action, COVID-19 Pandemic, Food Security
{"title":"Inovasi Gerakan Gelar Gulung sebagai Solusi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Mandiri di Kota Yogyakarta","authors":"Farida Rahmawati, Ana Chusniatul Hidayah, A'idatul Faizah, Ahmad Falahuddin, M. A. Okuputra","doi":"10.22146/jsds.2183","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jsds.2183","url":null,"abstract":"Gerakan Gelar Gulung merupakan aksi tanggap warga dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak oleh Pandemi COVID-19 di Desa Tegalweru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi aksi dan inovasi yang dilakukan Gerakan Gelar Gulung dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri sebagai upaya mitigasi dampak pandemi COVID-19. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif melalui pengumpulan data-data kualitatif yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 aksi dalam Gerakan Gelar Gulung yaitu a) aksi mapping warga mandiri pastisipatif, b) aksi tanggap darurat pangan, c) aksi sosial kemandirian ekonomi, d) aksi jejaring pangupa jiwa, dan e) aksi berkebun lumbung pangan. Implementasi Gerakan Gelar Gulung ini mendapatkan respon positif dari berbagai pihak dikarenakan program yang sedang berjalan ini mampu meningkatkan ketahanan pangan dalam masa pandemi COVID-19 dan mendorong kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. \u0000Kata kunci: Gerakan Gelar Gulung, Pandemi COVID-19, Ketahanan Pangan \u0000 \u0000Gelar Gulung is a citizen action in terms of fulfilling the food needs of society who affected by COVID-19pandemic. The purpose of the study is exploring what actions and innovations which were carried out by Gelar Gulung action in fulfilling food needs to mitigate the impact of COVID-19 pandemic, especially in Tegalweru Village. The analysis in this study was done using descriptive methods by collecting qualitative data obtained through observation, interview, and literature study. The results showed that there were 5 actions, namely a) participatory mapping, b) food emergency response actions, c) sufficiency economy, d) community leaders’ network actions, and e) urban farming. The implementation of Gelar Gulung action received positive response from the stakeholders as this ongoing program was able to increase food security during the COVID-19pandemic and encourage long-term economic sufficiency. \u0000Keywords: Gelar Gulung Action, COVID-19 Pandemic, Food Security ","PeriodicalId":269822,"journal":{"name":"Journal of Social Development Studies","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116897802","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}