Pub Date : 2022-02-11DOI: 10.25077/jdpl.2.1.16-30.2020
Yoggi Alvi Hamdani
Masyarakat multietnis mendiami kawasan pusat kota dari waktu yang cukup lama dikarenakan faktor sejarah pertambangan batu bara pada masa koloni Belanda. Masyarakat multietnis Sawahlunto lebih kompleks dan bersifat konstruktif karena masyarakat memandang identitas etnis sebagai suatu hasil dari proses sosial yang kompleks. Pelaksanaan Pilkada 2018 di kota Sawahlunto menjadi catatan tersendiri ketika politik identitas etnis menjadi pengaruh atau tidaknya dalam menentukan pilihan politik mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis dan menggunakan teori gerakan politik etnis oleh Klause Van Beyme. Hasil penelitian menemukan kesamaan etnis yang dimiliki oleh Ismed dan masyarakat Tanah Lapang, tidak serta merta menjadikan Ismed dan Ali Yusuf dapat mendulang suara yang banyak di kelurahan Tanah Lapang. Karena itulah pelaksanaan Pemilukada Sawahlunto 2018 khususnya di kelurahan Tanah Lapang tidak menimbulkan konstelasi politik identitas dari kelompok masyarakat. Kampanye yang menggunakan atribut etnis sebagai media komunikasi politik, menimbulkan bentuk ketegangan politik pada tingkatan masyarakat. Pilkada Walikota Sawahlunto 2018 pada masyarakat multietnis Kota Sawahlunto yang tahapan kampanyenya tidak terdapat pasangan calon menggunakan isu etnisitas atau kesukuan dalam masa kampanyenya. Dalam kontestasi Pilkada Sawahlunto tidak terjadi sentimen politik identitas, dimana masyarakat Sawahlunto yang multietnis terdapat suatu identitas masyarakat baru yang merupakan bagian dari ikatan solidaritas mereka.
{"title":"POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT MULTIETNIS KOTA SAWAHLUNTO DALAM PILKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018","authors":"Yoggi Alvi Hamdani","doi":"10.25077/jdpl.2.1.16-30.2020","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.16-30.2020","url":null,"abstract":"Masyarakat multietnis mendiami kawasan pusat kota dari waktu yang cukup lama dikarenakan faktor sejarah pertambangan batu bara pada masa koloni Belanda. Masyarakat multietnis Sawahlunto lebih kompleks dan bersifat konstruktif karena masyarakat memandang identitas etnis sebagai suatu hasil dari proses sosial yang kompleks. Pelaksanaan Pilkada 2018 di kota Sawahlunto menjadi catatan tersendiri ketika politik identitas etnis menjadi pengaruh atau tidaknya dalam menentukan pilihan politik mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis dan menggunakan teori gerakan politik etnis oleh Klause Van Beyme. Hasil penelitian menemukan kesamaan etnis yang dimiliki oleh Ismed dan masyarakat Tanah Lapang, tidak serta merta menjadikan Ismed dan Ali Yusuf dapat mendulang suara yang banyak di kelurahan Tanah Lapang. Karena itulah pelaksanaan Pemilukada Sawahlunto 2018 khususnya di kelurahan Tanah Lapang tidak menimbulkan konstelasi politik identitas dari kelompok masyarakat. Kampanye yang menggunakan atribut etnis sebagai media komunikasi politik, menimbulkan bentuk ketegangan politik pada tingkatan masyarakat. Pilkada Walikota Sawahlunto 2018 pada masyarakat multietnis Kota Sawahlunto yang tahapan kampanyenya tidak terdapat pasangan calon menggunakan isu etnisitas atau kesukuan dalam masa kampanyenya. Dalam kontestasi Pilkada Sawahlunto tidak terjadi sentimen politik identitas, dimana masyarakat Sawahlunto yang multietnis terdapat suatu identitas masyarakat baru yang merupakan bagian dari ikatan solidaritas mereka.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126148188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-09DOI: 10.25077/jdpl.2.1.1-15.2020
Novina Deliza Eryani
Meningkatnya angka kerusakan lingkungan hidup akibat ilegal logging, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan illegal banyak terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh apa kebijakan publik telah menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus instrumental dengan menggunakan teori analisis kebijakan publik Thomas R Dye dan William N Dunn. Temuan dari penelitian ini adalah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya telah mengeluarkan sejumlah peraturan, namun isi kebijakan tersebut hanya menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan belum memuat secara mendalam mengenai pemecahan masalah terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Bukan hanya itu saja, analisis isi kebijakan ini juga menunjukkan bahwa ada sejumlah permasalahan yang belum termuat dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasaraya. Salah satunya berkaitan dengan pemindahan kewenangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten kepada Pemerintahan Provinsi terkait pengelolaan lingkungan hidup.
非法伐木、棕榈油种植园和非法采矿业对环境造成的破坏人数增加，在达尔马卢拉和西阿提摄政地区发生了许多事件。这项研究的目的是看看公共政策在多大程度上解决了环境破坏问题。该研究采用工具定性案例研究方法，采用公共政策分析理论Thomas R Dye和William N Dunn的公共政策分析理论。这项研究的发现是，达摩司摄政和摄政已经发布了一些规则，但这些政策的内容只是解释了环境管理的总体情况，并没有对环境破坏的问题进行深入的解决。不仅如此，对这一政策内容的分析还表明，许多问题尚未包含在伊斯兰教和达摩萨亚区提出的政策中。其中一项涉及从省政府转移到有关环境管理的省政府。
{"title":"KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIJUNJUNG DAN KABUPATEN DHARMASRAYA","authors":"Novina Deliza Eryani","doi":"10.25077/jdpl.2.1.1-15.2020","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.1-15.2020","url":null,"abstract":"Meningkatnya angka kerusakan lingkungan hidup akibat ilegal logging, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan illegal banyak terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh apa kebijakan publik telah menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus instrumental dengan menggunakan teori analisis kebijakan publik Thomas R Dye dan William N Dunn. Temuan dari penelitian ini adalah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya telah mengeluarkan sejumlah peraturan, namun isi kebijakan tersebut hanya menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan belum memuat secara mendalam mengenai pemecahan masalah terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Bukan hanya itu saja, analisis isi kebijakan ini juga menunjukkan bahwa ada sejumlah permasalahan yang belum termuat dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasaraya. Salah satunya berkaitan dengan pemindahan kewenangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten kepada Pemerintahan Provinsi terkait pengelolaan lingkungan hidup.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124374027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-29DOI: 10.25077/jdpl.3.2.133-150.2021
K. Febrian
Pemantauan pemilihan umum merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. KIPP merupakan lembaga pemantau pertama yang sudah berdiri semenjak tahun 1996. Aktifitas pemantauan menjadi gerakan akar rumput (grassroots) bagi proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Padang. Demi mewujudkan proses dan hasil yang berkualitas, peran pemantau dibutuhkan sebagai pelengkap untuk memperkuat posisi penyelenggara dan pengawas pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dan hambatan KIPP Sumbar selama pemantauan pemilihan umum serentak 2019 di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KIPP Sumbar memiliki fokus pemantauan pada tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Sebelum melakukan pemantauan, KIPP Sumbar membuat persiapan dan program sebagai strategi awal dalam melakukan pemantauan. Selanjutnya strategi pemantauan dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan. Meskipun telah berusaha memantau dengan cara mandiri, KIPP Sumbar masih menghadapi berbagai hambatan dalam pemantauan. Hambatan yang dihadapi oleh KIPP Sumbar antara lain, intimidasi, bantuan dana dan sumber daya relawan. Dampak dari hambatan ini berpengaruh terhadap ruang gerak pemantauan dan target pemantauan yang tidak dapat tercapai dengan maksimal
{"title":"PERAN KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) PADA PEMILU SERENTAK 2019 KOTA PADANG","authors":"K. Febrian","doi":"10.25077/jdpl.3.2.133-150.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.133-150.2021","url":null,"abstract":"Pemantauan pemilihan umum merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. KIPP merupakan lembaga pemantau pertama yang sudah berdiri semenjak tahun 1996. Aktifitas pemantauan menjadi gerakan akar rumput (grassroots) bagi proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Padang. Demi mewujudkan proses dan hasil yang berkualitas, peran pemantau dibutuhkan sebagai pelengkap untuk memperkuat posisi penyelenggara dan pengawas pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dan hambatan KIPP Sumbar selama pemantauan pemilihan umum serentak 2019 di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KIPP Sumbar memiliki fokus pemantauan pada tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Sebelum melakukan pemantauan, KIPP Sumbar membuat persiapan dan program sebagai strategi awal dalam melakukan pemantauan. Selanjutnya strategi pemantauan dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan. Meskipun telah berusaha memantau dengan cara mandiri, KIPP Sumbar masih menghadapi berbagai hambatan dalam pemantauan. Hambatan yang dihadapi oleh KIPP Sumbar antara lain, intimidasi, bantuan dana dan sumber daya relawan. Dampak dari hambatan ini berpengaruh terhadap ruang gerak pemantauan dan target pemantauan yang tidak dapat tercapai dengan maksimal","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"79 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126168607","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-29DOI: 10.25077/jdpl.3.2.105-117.2021
Zico Winando
Penelitian ini membahas peran dukungan politik ulama tarekat Syathariyah terhadap Suhatri Bur-Rahmang pada pemilihan kepala daerah Padang Pariaman Tahun 2020. Terdapat bentuk dukungan yang berkontribusi terhadap kemenangan calon tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep politik aliran oleh Clifford Greezt dan teori patron-klien oleh James C.Scott dan Keith R Legg. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik aliran Syathariyah digunakan oleh Suhatri Bur dalam pendekatanya kepada ulama Syathariyah di Padang Pariaman. Bentuk hubungan yang terjadi antara Suhatri Bur dan ulama Syathariyah bisa dikategorikan ke dalam hubungan yang bersifat patron-klien hubungan tersebut berupa Pertama, Hubungan pribadi yang terjalin antara Suhatri Bur dan Ulama Syathariyah yang didasari atas ikatan pertalian antara guru dan santri; Kedua, Hubungan tersebut berwujud loyalitas atau kesetian antara patron-klien; Ketiga, Terdapat hubungan yang bersifat timbal balik; Keempat, Hubungan diantara mereka memiliki saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan patron dan klien antara tuanku tarekat Syatahriyah dengan Suhatri Bur merupakan referensi utama sebagai faktor pendorong dukungan politik ulama tarekat Syathariyah terhadap Suhatri Bur-Rahmang.
{"title":"PERAN ULAMA TAREKHAT SYATHARIYAH DALAM MENDUKUNG PASANGAN SUHATRI BUR – RAHMANG PADA PEMILUKADA KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT TAHUN 2020","authors":"Zico Winando","doi":"10.25077/jdpl.3.2.105-117.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.105-117.2021","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas peran dukungan politik ulama tarekat Syathariyah terhadap Suhatri Bur-Rahmang pada pemilihan kepala daerah Padang Pariaman Tahun 2020. Terdapat bentuk dukungan yang berkontribusi terhadap kemenangan calon tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep politik aliran oleh Clifford Greezt dan teori patron-klien oleh James C.Scott dan Keith R Legg. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik aliran Syathariyah digunakan oleh Suhatri Bur dalam pendekatanya kepada ulama Syathariyah di Padang Pariaman. Bentuk hubungan yang terjadi antara Suhatri Bur dan ulama Syathariyah bisa dikategorikan ke dalam hubungan yang bersifat patron-klien hubungan tersebut berupa Pertama, Hubungan pribadi yang terjalin antara Suhatri Bur dan Ulama Syathariyah yang didasari atas ikatan pertalian antara guru dan santri; Kedua, Hubungan tersebut berwujud loyalitas atau kesetian antara patron-klien; Ketiga, Terdapat hubungan yang bersifat timbal balik; Keempat, Hubungan diantara mereka memiliki saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan patron dan klien antara tuanku tarekat Syatahriyah dengan Suhatri Bur merupakan referensi utama sebagai faktor pendorong dukungan politik ulama tarekat Syathariyah terhadap Suhatri Bur-Rahmang.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114450317","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-29DOI: 10.25077/jdpl.3.2.118-132.2021
Aminah Aminah
Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan hak penyandang Disabilitas tentang penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana di Kota Padang khususnya kepada disabilitas fisik. Regulasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tipe deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan model teori implementasi Donald Van Meter & Carl E. Van Horn. Hasil dari penelitian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ini menunjukkan bahwa sumber dana yang belum mencukupi, sosialisasi yang dilakukan belum berjalan secara maksimal, Implementor belum memahami perencaanaan teknis aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum mendukung implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor telah mendukung kebijakan Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang.
{"title":"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG","authors":"Aminah Aminah","doi":"10.25077/jdpl.3.2.118-132.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.118-132.2021","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan hak penyandang Disabilitas tentang penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana di Kota Padang khususnya kepada disabilitas fisik. Regulasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tipe deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan model teori implementasi Donald Van Meter & Carl E. Van Horn. Hasil dari penelitian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ini menunjukkan bahwa sumber dana yang belum mencukupi, sosialisasi yang dilakukan belum berjalan secara maksimal, Implementor belum memahami perencaanaan teknis aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum mendukung implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor telah mendukung kebijakan Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133864501","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-29DOI: 10.25077/jdpl.3.2.79-89.2021
Irvan Afrinaldo
Pembangunan di Kota Bukittinggi memang berjalan lancar, namun seperti pembangunan di kota lain, terkadang ada perselisihan yang terjadi sehingga menimbulkan konflik. Pembangunan Pasar Atas pasca kebakaran tahun 2017 tidak terlepas dari konflik. Munculnya konflik biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menyikapi sesuatu. Penyebabnya umumnya karena adanya tuntutan yang datang dari pedagang terhadap pemerintah dengan alasan pemerintah membuat keputusan yang terkesan sepihak dan membeberkan konflik yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah konflik antara pedagang dengan pemerintah Kota Bukittinggi yang terjadi pasca kebakaran tahun 2017. Hasil penelitian menemukan bahwa konflik tidak berasal dari para pedagang secara keseluruhan.Para pedagang di sini terbagi menjadi dua pihak, karena ada indikasi ketertarikan pada mereka. Secara keseluruhan, para pedagang telah mengajukan tuntutan dan mempertanyakan sejumlah keputusan dari pemerintah kota. Jika dilihat dari intensitas konfliknya, sebagian besar konflik yang menyebar di masyarakat hanya bersumber dari satu pedagang yang mendirikan asosiasi sendiri.Karena konflik yang hanya bersumber dari segelintir pedagang menyebabkan konflik menjadi kurang menonjol dan cenderung tidak dapat diselesaikan
{"title":"ANALISIS KONFLIK ANTARA PEDAGANG PASAR ATAS DENGAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMBANGUNAN PASAR ATAS BUKITTINGGI PASCA KEBAKARAN TAHUN 2017","authors":"Irvan Afrinaldo","doi":"10.25077/jdpl.3.2.79-89.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.79-89.2021","url":null,"abstract":"Pembangunan di Kota Bukittinggi memang berjalan lancar, namun seperti pembangunan di kota lain, terkadang ada perselisihan yang terjadi sehingga menimbulkan konflik. Pembangunan Pasar Atas pasca kebakaran tahun 2017 tidak terlepas dari konflik. Munculnya konflik biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menyikapi sesuatu. Penyebabnya umumnya karena adanya tuntutan yang datang dari pedagang terhadap pemerintah dengan alasan pemerintah membuat keputusan yang terkesan sepihak dan membeberkan konflik yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah konflik antara pedagang dengan pemerintah Kota Bukittinggi yang terjadi pasca kebakaran tahun 2017. Hasil penelitian menemukan bahwa konflik tidak berasal dari para pedagang secara keseluruhan.Para pedagang di sini terbagi menjadi dua pihak, karena ada indikasi ketertarikan pada mereka. Secara keseluruhan, para pedagang telah mengajukan tuntutan dan mempertanyakan sejumlah keputusan dari pemerintah kota. Jika dilihat dari intensitas konfliknya, sebagian besar konflik yang menyebar di masyarakat hanya bersumber dari satu pedagang yang mendirikan asosiasi sendiri.Karena konflik yang hanya bersumber dari segelintir pedagang menyebabkan konflik menjadi kurang menonjol dan cenderung tidak dapat diselesaikan","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131815737","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-29DOI: 10.25077/jdpl.3.2.90-104.2021
Riri Sapitri
Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin merupakan pembangunan untuk kepentingan umum dan termasuk dalam proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik dalam pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk menganalisis fokus kajian dalam penelitian ini menggunakan teori konflik menurut Simon Fisher. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, ganti rugi lahan ditetapkan secara sepihak; Kedua, kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat setempat; Ketiga, ketidakpuasan masyarakat dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan; Keempat, tidak adanya standar yang jelas dalam penghitungan ganti rugi; Kelima, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah; Keenam, masyarakat beranggapan jalan tol tidak berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kelangsungan hidup mereka; Ketujuh, minimnya informasi yang disampaikan mengenai proses pembebasan lahan; Kedelapan, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara jalan tol dengan pihak-pihak yang bersangkutan di daerah setempat, dan; Kesembilan, terancam hilangnya identitas kepemilikan hak atas tanah ulayat.
{"title":"FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG PEKANBARU RUAS PADANG-SICINCIN","authors":"Riri Sapitri","doi":"10.25077/jdpl.3.2.90-104.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.90-104.2021","url":null,"abstract":"Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin merupakan pembangunan untuk kepentingan umum dan termasuk dalam proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik dalam pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk menganalisis fokus kajian dalam penelitian ini menggunakan teori konflik menurut Simon Fisher. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, ganti rugi lahan ditetapkan secara sepihak; Kedua, kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat setempat; Ketiga, ketidakpuasan masyarakat dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan; Keempat, tidak adanya standar yang jelas dalam penghitungan ganti rugi; Kelima, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah; Keenam, masyarakat beranggapan jalan tol tidak berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kelangsungan hidup mereka; Ketujuh, minimnya informasi yang disampaikan mengenai proses pembebasan lahan; Kedelapan, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara jalan tol dengan pihak-pihak yang bersangkutan di daerah setempat, dan; Kesembilan, terancam hilangnya identitas kepemilikan hak atas tanah ulayat.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131456403","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-29DOI: 10.25077/jdpl.3.2.151-162.2021
W. Sari
Fenomena menarik dalam pemilihan presiden Tahun 2019 yaitu dibentuk dan dideklarasikan beberapa daerah di Indonesia sebagai Kampung Jokowi sebagai bukti dan dukungan masyarakat daerah tersebut untuk kemenangan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kampung Jokowi di Sumatera Barat salah satunya terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota, tepatnya di Nagari Batu Balang Jorong Boncah. Realitanya perolehan suara di Kampung Jokowi ini mengalami kekalahan. Fokus dalam penelitian ini adalah fenomena kekalahan Jokowi-Amin pada Pilpres Tahun 2019 di Kampung Jokowi Nagari Batu Balang. Tujuan penelitian untuk mengeksplorasi dan mengindentifikasi faktor-faktor penyebab kekalahan calon presiden No. urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Kampung Jokowi, Nagari Batu Balang pada Pemilu Tahun 2019. Untuk menganalisis faktor-faktor tersebut digunakan konsep marketing politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kekalahan Joko Widodo di Kampung Jokowi Nagari Batu Balang faktor internal diantaranya, program yang ditawarkan kepada masyarakat belum merata, promosi kurang maksimal, inisiator lepas kontrol dan pertimbangan kurang matang memilih daerah tersebut sebagai Kampung Jokowi, dukungan dan partisipasi masyarakat sedikit. Faktor eksternal diantaranya, tidak ada koordinasi dengan perangkat Nagari Batu Balang, penolakan dari perantau, koordinasi yang buruk antara inisiator dan tim relawan, adanya intimidasi terhadap relawan dan isu negative terhadap pasangan dikonsumsi masyarakat.
{"title":"ANALISIS FAKTOR KEKALAHAN JOKO WIDODO PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KAMPUNG JOKOWI NAGARI BATU BALANG KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA","authors":"W. Sari","doi":"10.25077/jdpl.3.2.151-162.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.151-162.2021","url":null,"abstract":"\u0000Fenomena menarik dalam pemilihan presiden Tahun 2019 yaitu dibentuk dan dideklarasikan beberapa daerah di Indonesia sebagai Kampung Jokowi sebagai bukti dan dukungan masyarakat daerah tersebut untuk kemenangan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kampung Jokowi di Sumatera Barat salah satunya terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota, tepatnya di Nagari Batu Balang Jorong Boncah. Realitanya perolehan suara di Kampung Jokowi ini mengalami kekalahan. Fokus dalam penelitian ini adalah fenomena kekalahan Jokowi-Amin pada Pilpres Tahun 2019 di Kampung Jokowi Nagari Batu Balang. Tujuan penelitian untuk mengeksplorasi dan mengindentifikasi faktor-faktor penyebab kekalahan calon presiden No. urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Kampung Jokowi, Nagari Batu Balang pada Pemilu Tahun 2019. Untuk menganalisis faktor-faktor tersebut digunakan konsep marketing politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kekalahan Joko Widodo di Kampung Jokowi Nagari Batu Balang faktor internal diantaranya, program yang ditawarkan kepada masyarakat belum merata, promosi kurang maksimal, inisiator lepas kontrol dan pertimbangan kurang matang memilih daerah tersebut sebagai Kampung Jokowi, dukungan dan partisipasi masyarakat sedikit. Faktor eksternal diantaranya, tidak ada koordinasi dengan perangkat Nagari Batu Balang, penolakan dari perantau, koordinasi yang buruk antara inisiator dan tim relawan, adanya intimidasi terhadap relawan dan isu negative terhadap pasangan dikonsumsi masyarakat.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129600587","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-30DOI: 10.25077/jdpl.3.1.67-78.2021
Yossi Meilinda
Penelitian ini membahas tentang Pemilih milenial dalam Pilkada Kota Padang tahun 2018. Dalam beberapa literatur pemilih millineal dianggap lebih rasional dalam memilih dan berpotensi menjadi swing voters. Penelitian ini ingin melihat berbagai faktor dan kecenderungan pilihan politik pemilih milenial. Penelitian ini menggunakan konsep preferensi politik, perilaku memilih berdasarkan aspek sosiologis dan psikologis dengan variabel bebas karakteristik pemilih milenial (X.1) dan Orientasi terhadap program (X.2) serta variabel terikat yakni preferensi pemilih milenial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survey, tipe penelitian ini adalah explanatory research (penelitian penjelasan). Data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner, responden dipilih menggunakan metode probability sampling yaitu, stratified random sampling dan simple random sampling serta menggunakan angka acak dalam menentukan responden. Analisis berupa tabel frekuensi dan pengujian hipotesis menggunakan Kendall Tau. Temuan data di lapangan memperlihatkan adanya hubungan antara orientasi program pemilih milenial terhadap preferensi politik pemilih milenal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang 2018, dengan angka koefisien korelasi sebesar 0,443 dengan nilai Sig. (2-Tailed) sebesar 0,000. Hasil penelitian ini menunjukkan kelas milenial tidak hanya mengambil sikap berdasarkan pendekatan rasional dalam menentukan pilihan politiknya, juga dipengaruhi oleh aspek sosiologis dan psikologisnya, selain itu orientasi pemilih milenial terhadap program pasangan calon juga ikut mempengaruhi prefereni politik pemilih milenial.
{"title":"PREFERENSI POLITIK PEMILIH MILENIAL DALAM PILKADA KOTA PADANG TAHUN 2018","authors":"Yossi Meilinda","doi":"10.25077/jdpl.3.1.67-78.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.1.67-78.2021","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang Pemilih milenial dalam Pilkada Kota Padang tahun 2018. Dalam beberapa literatur pemilih millineal dianggap lebih rasional dalam memilih dan berpotensi menjadi swing voters. Penelitian ini ingin melihat berbagai faktor dan kecenderungan pilihan politik pemilih milenial. Penelitian ini menggunakan konsep preferensi politik, perilaku memilih berdasarkan aspek sosiologis dan psikologis dengan variabel bebas karakteristik pemilih milenial (X.1) dan Orientasi terhadap program (X.2) serta variabel terikat yakni preferensi pemilih milenial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survey, tipe penelitian ini adalah explanatory research (penelitian penjelasan). Data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner, responden dipilih menggunakan metode probability sampling yaitu, stratified random sampling dan simple random sampling serta menggunakan angka acak dalam menentukan responden. Analisis berupa tabel frekuensi dan pengujian hipotesis menggunakan Kendall Tau. Temuan data di lapangan memperlihatkan adanya hubungan antara orientasi program pemilih milenial terhadap preferensi politik pemilih milenal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang 2018, dengan angka koefisien korelasi sebesar 0,443 dengan nilai Sig. (2-Tailed) sebesar 0,000. Hasil penelitian ini menunjukkan kelas milenial tidak hanya mengambil sikap berdasarkan pendekatan rasional dalam menentukan pilihan politiknya, juga dipengaruhi oleh aspek sosiologis dan psikologisnya, selain itu orientasi pemilih milenial terhadap program pasangan calon juga ikut mempengaruhi prefereni politik pemilih milenial.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115014414","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-30DOI: 10.25077/jdpl.2.1.31-41.2020
A. Rais
Penelitian ini mengkaji tentang konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram denga Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemetaan konflik dan faktor penyebab konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram denga Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota berawal dari tahapan pra konflik, tahapan konfrontasi konflik, tahapan krisis, tahapan pasca konflik. Konflik yang terjadi disebabkan oleh faktor- faktor berupa, perbedaan pandangan terhadap status tanah ulayat antara Anak Nagari Taram denga Suku Melayu Nagari Pilubang serta perebutan sumberdaya ekonomi dalam pengelolaan tanah ulayat.
{"title":"KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA ANAK NAGARI TARAM DENGAN SUKU MELAYU NAGARI PILUBANG DI KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA","authors":"A. Rais","doi":"10.25077/jdpl.2.1.31-41.2020","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.31-41.2020","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji tentang konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram denga Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemetaan konflik dan faktor penyebab konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik tanah ulayat antara Anak Nagari Taram denga Suku Melayu Nagari Pilubang di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota berawal dari tahapan pra konflik, tahapan konfrontasi konflik, tahapan krisis, tahapan pasca konflik. Konflik yang terjadi disebabkan oleh faktor- faktor berupa, perbedaan pandangan terhadap status tanah ulayat antara Anak Nagari Taram denga Suku Melayu Nagari Pilubang serta perebutan sumberdaya ekonomi dalam pengelolaan tanah ulayat.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"76 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127110012","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：