Pub Date : 2021-04-30DOI: 10.25077/jdpl.3.1.13-22.2021
Fiska Darmawan Putri, Indah Adi Putri
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih wakil-wakil rakyat secara langsung atau tidak secara langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik telah menempatkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi politik. Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum bisa dilakukan sebagai pemilih. Sebagai seorang pemilih, perempuan tentu memiliki berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam berpartisipasi. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni faktor apa yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Kota Tangah Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Kota Tangah Kota Padang. Adapun metode dari penelitian ini adalah metode kualitatif jenis studi kasus instrinsik dengan mengggunakan konsep partisipasi politik Ramlan Surbakti. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Kota Tangah Kota Padang adalah faktor kesadaran politik, kepercayaan kepada pemerintah, status sosial dan status ekonomi, dukungan orang tua dan suami. Serta terdapat bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih perempuan di Kecamatan Koto Tangah pada pemilu legislatif tahun 2019 yaitu dengan pemberian suara, ikut menjadi panitia penyelenggara pemilu dan berbicara masalah politik.
{"title":"PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG","authors":"Fiska Darmawan Putri, Indah Adi Putri","doi":"10.25077/jdpl.3.1.13-22.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.1.13-22.2021","url":null,"abstract":"Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih wakil-wakil rakyat secara langsung atau tidak secara langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik telah menempatkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi politik. Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum bisa dilakukan sebagai pemilih. Sebagai seorang pemilih, perempuan tentu memiliki berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam berpartisipasi. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni faktor apa yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Kota Tangah Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Kota Tangah Kota Padang. Adapun metode dari penelitian ini adalah metode kualitatif jenis studi kasus instrinsik dengan mengggunakan konsep partisipasi politik Ramlan Surbakti. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Kota Tangah Kota Padang adalah faktor kesadaran politik, kepercayaan kepada pemerintah, status sosial dan status ekonomi, dukungan orang tua dan suami. Serta terdapat bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih perempuan di Kecamatan Koto Tangah pada pemilu legislatif tahun 2019 yaitu dengan pemberian suara, ikut menjadi panitia penyelenggara pemilu dan berbicara masalah politik.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130814552","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-30DOI: 10.25077/jdpl.2.1.78-92.2020
Meyer Juanti
Dalam dokumen perencanaan RPJMD, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mulai melaksanakan pembangunan melalui program dan visi/misi pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati Yudas Sabaggalet, selama kampanye maupun setelah terpilih. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan persoalan perencanaan RPJMD di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2012-2016. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang perencanaan RPJMD di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sesuai dengan harapan, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Dalam melibatkan partisipasi masyarakat sudah ada program Musrenbang, akan tetapi masih sering terjadi pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Proses perencanaan pembangunan masih dalam posisi pendekatan politik, dikarenakan terdapat visi/misi kepala daerah yang dijadikan sebagai kepentingan politik. Adanya ketimpangan kebijakan perencanaan pembangunan yang cenderung atau lebih mengarah pada pendekatan Top-down.
{"title":"PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2012-2017","authors":"Meyer Juanti","doi":"10.25077/jdpl.2.1.78-92.2020","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.78-92.2020","url":null,"abstract":"Dalam dokumen perencanaan RPJMD, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mulai melaksanakan pembangunan melalui program dan visi/misi pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati Yudas Sabaggalet, selama kampanye maupun setelah terpilih. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan persoalan perencanaan RPJMD di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2012-2016. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang perencanaan RPJMD di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sesuai dengan harapan, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Dalam melibatkan partisipasi masyarakat sudah ada program Musrenbang, akan tetapi masih sering terjadi pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Proses perencanaan pembangunan masih dalam posisi pendekatan politik, dikarenakan terdapat visi/misi kepala daerah yang dijadikan sebagai kepentingan politik. Adanya ketimpangan kebijakan perencanaan pembangunan yang cenderung atau lebih mengarah pada pendekatan Top-down.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131227437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-30DOI: 10.25077/jdpl.3.1.1-12.2021
Wessy Juni Saputri
Penelitian ini membahas pelembagaan Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Sebagai partai politik baru tetapi telah berhasil menjadi partai pemenang dua kali berturut-turut dalam Pileg Kota Padang. Peneliti ingin melihat kemenangan Partai Gerindra ini dari perspektif pelembagaan Partai Politik Randal dan Svasand dengan empat indikator pelembagaan (kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwa Partai Gerindra Kota Padang belum memiliki tingkat pelembagaan yang bagus, dimana indikator pelembagaan menurut Randall & Svasand belum terpenuhi. Ditemukan bahwa Partai Gerindra Kota Padang terindikasi sebagai partai komando yang masih mendapat intervensi dominan dari pusat, selain itu peran dominan dari seorang Prabowo Subianto juga menjadikan Gerindra sebagai “personalistic party”. Sehingga disimpulkan bahwa kemenangan Partai Gerindra Kota Padang pada Pileg Tahun 2019 bukanlah karena pelembagaan partai yang sudah bagus akan tetapi lebih cenderung karena dampak dari popularitas Prabowo dan basis pendukungnya yang besar di Sumatera Barat yang secara tidak langsung menjadi sebuah keuntungan kompetitif (competitive advantage) bagi caleg-caleg Partai Gerindra Kota Padang sebagai partai pendukung Prabowo Subianto.
{"title":"PELEMBAGAAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) KOTA PADANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019","authors":"Wessy Juni Saputri","doi":"10.25077/jdpl.3.1.1-12.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.1.1-12.2021","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas pelembagaan Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Padang pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Sebagai partai politik baru tetapi telah berhasil menjadi partai pemenang dua kali berturut-turut dalam Pileg Kota Padang. Peneliti ingin melihat kemenangan Partai Gerindra ini dari perspektif pelembagaan Partai Politik Randal dan Svasand dengan empat indikator pelembagaan (kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwa Partai Gerindra Kota Padang belum memiliki tingkat pelembagaan yang bagus, dimana indikator pelembagaan menurut Randall & Svasand belum terpenuhi. Ditemukan bahwa Partai Gerindra Kota Padang terindikasi sebagai partai komando yang masih mendapat intervensi dominan dari pusat, selain itu peran dominan dari seorang Prabowo Subianto juga menjadikan Gerindra sebagai “personalistic party”. Sehingga disimpulkan bahwa kemenangan Partai Gerindra Kota Padang pada Pileg Tahun 2019 bukanlah karena pelembagaan partai yang sudah bagus akan tetapi lebih cenderung karena dampak dari popularitas Prabowo dan basis pendukungnya yang besar di Sumatera Barat yang secara tidak langsung menjadi sebuah keuntungan kompetitif (competitive advantage) bagi caleg-caleg Partai Gerindra Kota Padang sebagai partai pendukung Prabowo Subianto.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130344356","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-30DOI: 10.25077/jdpl.3.1.37-46.2021
Shahira Desiamanda, Tengku Rika Valentina, Dewi Anggraini
Penelitian ini membahas faktor pemakaran Nagari Persiapan Batahan Utara. Proses pemekaran nagari dimulai sejak Tahun 2006 dan terealisasikan Tahun 2016 akibat kendala regulasi, penolakan dari walinagari, dan penetapan batas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi proses Nagari Persiapan Batahan Utara melakukan pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus intrinsik. Teori yang digunakan dari Fitria Fitrani, Bert Hofman, dan Kai Kaiser yaitu faktor sosial, ekonomi, dan politik. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik saling bersinergitas mendorong Nagari Persiapan Batahan Utara memekarkan diri. Nagari Persiapan Batahan Utara ingin mekar dilaterbelakangi oleh faktor sosial yaitu jasa layanan yang diterima tidak efektif akibat kualitas infrastruktur yang buruk terutama akses jalan hanya tanah sepanjang 7 km, ongkos perjalanan Rp.50.000, jumlah penduduk yang padat terdiri dari 2.598 jiwa, sarana-prasarana seperti komputer dan leptop hanya 7 buah dengan kualitas internet tidak mendukung. Faktor ekonomi yaitu jumlah dana desa yang diterima hanya Rp. 1.131.517,744.00 dialokasikan terhadap 26 jorong, pendapatan asli nagari (PAN) kosong mengakibatkan Nagari Persiapan Batahan Utara hanya mendapatkan 3 kali bantuan pembangunan yaitu jalan beton, bangunan taman kanak-kanak, dan bronjong sungai. Faktor politik ide pemekaran diprakarsai oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
{"title":"Analisis Faktor Pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat","authors":"Shahira Desiamanda, Tengku Rika Valentina, Dewi Anggraini","doi":"10.25077/jdpl.3.1.37-46.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.1.37-46.2021","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas faktor pemakaran Nagari Persiapan Batahan Utara. Proses pemekaran nagari dimulai sejak Tahun 2006 dan terealisasikan Tahun 2016 akibat kendala regulasi, penolakan dari walinagari, dan penetapan batas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi proses Nagari Persiapan Batahan Utara melakukan pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus intrinsik. Teori yang digunakan dari Fitria Fitrani, Bert Hofman, dan Kai Kaiser yaitu faktor sosial, ekonomi, dan politik. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor sosial, ekonomi, dan politik saling bersinergitas mendorong Nagari Persiapan Batahan Utara memekarkan diri. Nagari Persiapan Batahan Utara ingin mekar dilaterbelakangi oleh faktor sosial yaitu jasa layanan yang diterima tidak efektif akibat kualitas infrastruktur yang buruk terutama akses jalan hanya tanah sepanjang 7 km, ongkos perjalanan Rp.50.000, jumlah penduduk yang padat terdiri dari 2.598 jiwa, sarana-prasarana seperti komputer dan leptop hanya 7 buah dengan kualitas internet tidak mendukung. Faktor ekonomi yaitu jumlah dana desa yang diterima hanya Rp. 1.131.517,744.00 dialokasikan terhadap 26 jorong, pendapatan asli nagari (PAN) kosong mengakibatkan Nagari Persiapan Batahan Utara hanya mendapatkan 3 kali bantuan pembangunan yaitu jalan beton, bangunan taman kanak-kanak, dan bronjong sungai. Faktor politik ide pemekaran diprakarsai oleh pemerintah daerah dan masyarakat.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124332248","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-30DOI: 10.25077/jdpl.3.1.13-36.2021
M. Santika
Artikel ini membahas tentang best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) dengan penduduk yang heterogen. Best practices merupakan sebuah cerita keberhasilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini semakin menarik untuk dikaji, melihat fenomena kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Kabupaten Dharmasraya mampu mengatasi permasalahannya melalui berbagai prosedur dan kebijakan. Fenomena ini semakin diperkuat melalui berbagai pencapaian dan prestasi yang berhasil diraih oleh Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru (DOB) dilihat dari salah satu prinsip good governance yaitu berorientasi pada konsensus (consensus orientation). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui beberapa prosedur atau kebijakan seperti pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadi penengah atau mediator dalam menengahi permasalahan dan kepentingan yang berbeda. Selain itu juga terdapat beberapa prosedur dan kebijakan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen.
{"title":"BEST PRACTICES DESENTRALISASI POLITIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU (DOB)","authors":"M. Santika","doi":"10.25077/jdpl.3.1.13-36.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.1.13-36.2021","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) dengan penduduk yang heterogen. Best practices merupakan sebuah cerita keberhasilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini semakin menarik untuk dikaji, melihat fenomena kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Kabupaten Dharmasraya mampu mengatasi permasalahannya melalui berbagai prosedur dan kebijakan. Fenomena ini semakin diperkuat melalui berbagai pencapaian dan prestasi yang berhasil diraih oleh Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru (DOB) dilihat dari salah satu prinsip good governance yaitu berorientasi pada konsensus (consensus orientation). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa best practices desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui beberapa prosedur atau kebijakan seperti pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadi penengah atau mediator dalam menengahi permasalahan dan kepentingan yang berbeda. Selain itu juga terdapat beberapa prosedur dan kebijakan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122724912","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-30DOI: 10.25077/jdpl.2.1.59-77.2020
A. Karim
Kepemimpinan sangat penting dalam organisasi, karena dalam proses interaksi untuk mencapai tujuan, dimana orang yang ada di dalam organisasi tersebut membutuhkan seseorang yang dapat mengkoordinasikan, mengarahkan dan memudahkan. Kepemimpinan seseorang bisa dilatih dan dipelajari untuk meningkatkan kemampuan seseorang tersebut menjadi pemimpin yang efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan gaya kepemimpinan dari seorang perempuan (Female Leadership) yang terpilih menjadi seorang Wali Nagari di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok serta perbedaan gender dalam kepemimpinan perempuan (Female Leadership) dengan kepemimpinan laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan bahwasannya sebagai pemimpin perempuan di Nagari Sulit Air, Alex mampu membawa perubahan terhadap Nagari tersebut dengan menggunakan kepemimpinan situasional dimana pendekatan ini menekankan bahwa kepemimpinan terdiri dari dimensi perintah dan pemberian dukungan, masing-masing dimensi itu diterapkan pada situasi tertentu.
{"title":"KEPEMIMPINAN WALI NAGARI PEREMPUAN (FEMALE LEADERSHIP) DI NAGARI SULIT AIR KECAMATAN X KOTO DIATEH KABUPATEN SOLOK PERIODE 2014 – 2020","authors":"A. Karim","doi":"10.25077/jdpl.2.1.59-77.2020","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.59-77.2020","url":null,"abstract":"Kepemimpinan sangat penting dalam organisasi, karena dalam proses interaksi untuk mencapai tujuan, dimana orang yang ada di dalam organisasi tersebut membutuhkan seseorang yang dapat mengkoordinasikan, mengarahkan dan memudahkan. Kepemimpinan seseorang bisa dilatih dan dipelajari untuk meningkatkan kemampuan seseorang tersebut menjadi pemimpin yang efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan gaya kepemimpinan dari seorang perempuan (Female Leadership) yang terpilih menjadi seorang Wali Nagari di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok serta perbedaan gender dalam kepemimpinan perempuan (Female Leadership) dengan kepemimpinan laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan bahwasannya sebagai pemimpin perempuan di Nagari Sulit Air, Alex mampu membawa perubahan terhadap Nagari tersebut dengan menggunakan kepemimpinan situasional dimana pendekatan ini menekankan bahwa kepemimpinan terdiri dari dimensi perintah dan pemberian dukungan, masing-masing dimensi itu diterapkan pada situasi tertentu.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127169317","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-04-30DOI: 10.25077/jdpl.3.1.47-66.2021
Fachri Rahmad Aulia
Perempuan terlibat aktif dalam dunia politik praktis menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas. Pasalnya peran perempuan dalam dunia politik praktis sangat minim sekali. Terdapat warna baru yang terjadi dalam kontestasi pemilu legislatif di Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu Pemilu (2014-2019) dan (2019-2024). Dimana terdapat anggota legislatif perempuan yang berhasil memenangkan pemilu selama 2 (dua) periode (2014 dan 2019) yang bernama Donna. Pada Pemilu 2014 Donna meraih suara sebanyak 912 suara dan 1.599 suara pada Pemilu 2019. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti ingin menganalisis kemenangan Donna dengan menggunakan teori partipasi terhadap organisasi, program partai dan kredibilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Donna berkonstribusi nyata terhadap partainya yaitu Partai Demokrat. Dimana Donna selalu aktif mengikuti setiap kegiatan pengambilan keputusan, aktif memberikan gagasan, tenaga, materi dan berkontribusi kepada masyarakat. Donna juga berhasil menjalankan program yang diberikan oleh partai kepadanya. Sehingga dengan keberhasilannya itu dapat membuat partai menjadi percaya dan mendukungnya untuk maju lagi menjadi anggota legislatif. Terakhir Donna sangat baik dalam membangun kredibilitas dirinya, hal ini ditandai dengan adanya keahlian komunikasi persuasif yang dimilikinya, adanya kepercayaan yang datang dari masyarakat, dan Donna memiliki daya tarik yang baik sebagai seorang komunikator.
{"title":"ANALISIS KEMENANGAN DONNA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2014-2019 DAN PERIODE 2019-2024","authors":"Fachri Rahmad Aulia","doi":"10.25077/jdpl.3.1.47-66.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.1.47-66.2021","url":null,"abstract":"Perempuan terlibat aktif dalam dunia politik praktis menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas. Pasalnya peran perempuan dalam dunia politik praktis sangat minim sekali. Terdapat warna baru yang terjadi dalam kontestasi pemilu legislatif di Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu Pemilu (2014-2019) dan (2019-2024). Dimana terdapat anggota legislatif perempuan yang berhasil memenangkan pemilu selama 2 (dua) periode (2014 dan 2019) yang bernama Donna. Pada Pemilu 2014 Donna meraih suara sebanyak 912 suara dan 1.599 suara pada Pemilu 2019. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti ingin menganalisis kemenangan Donna dengan menggunakan teori partipasi terhadap organisasi, program partai dan kredibilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Donna berkonstribusi nyata terhadap partainya yaitu Partai Demokrat. Dimana Donna selalu aktif mengikuti setiap kegiatan pengambilan keputusan, aktif memberikan gagasan, tenaga, materi dan berkontribusi kepada masyarakat. Donna juga berhasil menjalankan program yang diberikan oleh partai kepadanya. Sehingga dengan keberhasilannya itu dapat membuat partai menjadi percaya dan mendukungnya untuk maju lagi menjadi anggota legislatif. Terakhir Donna sangat baik dalam membangun kredibilitas dirinya, hal ini ditandai dengan adanya keahlian komunikasi persuasif yang dimilikinya, adanya kepercayaan yang datang dari masyarakat, dan Donna memiliki daya tarik yang baik sebagai seorang komunikator.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"189 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114976769","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-29DOI: 10.25077/jdpl.2.2.162-176.2020
R. Panji
Penelitian ini melihat konflik dalam suatu kepengurusan yang terorganisir dan terstrukur. Objek dalam penelitian ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, KAN merupakan lembaga adat yang mengurusi persoalan sako, puasko dan anak kamanakan. Fungsi KAN yang begitu sentral di Lubuk Kilangan terkait dengan tanah ulayat (bukit karang putih) yang digunakan oleh PT Semen Padang malah menjadikan perpecahan pada niniak mamak Lubuk Kilangan. Konflik ini berawal dari perebutan wewenang dalam struktur kepengurusan KAN Lubuk Kilangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk serta penyebab terjadinya konflik kepengurusan KAN Lubuk Kilangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tipe studi kasus dan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa konflik kepengurusan KAN Lubuk Kilangan merupakan bentuk dari perebutan kewenangan antar niniak mamak untuk mendapatkan sumber-sumber yang dimiliki dalam KAN Lubuk Kilangan. Perebutan wewenang dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan dilakukan dengan membentuk kelompok yang terorganisir (KAN Baru) untuk menandingi keberadaan KAN Lubuk Kilangan periode 2017-2022. Proses pembentukan kelompok yang terorganisir merupakan bentuk dari kelompok bertentangan yang dijalankan secara baik sehingga mendapatkan legitimasi yang kuat dari LKAAM Kota Padang, legitimasi ini membuat semakin jelasnya perebutan wewenang yang dilakukan dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan.
{"title":"KONFLIK DAN EKSISTENSI LEMBAGA ADAT LOKAL","authors":"R. Panji","doi":"10.25077/jdpl.2.2.162-176.2020","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.2.2.162-176.2020","url":null,"abstract":"Penelitian ini melihat konflik dalam suatu kepengurusan yang terorganisir dan terstrukur. Objek dalam penelitian ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, KAN merupakan lembaga adat yang mengurusi persoalan sako, puasko dan anak kamanakan. Fungsi KAN yang begitu sentral di Lubuk Kilangan terkait dengan tanah ulayat (bukit karang putih) yang digunakan oleh PT Semen Padang malah menjadikan perpecahan pada niniak mamak Lubuk Kilangan. Konflik ini berawal dari perebutan wewenang dalam struktur kepengurusan KAN Lubuk Kilangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk serta penyebab terjadinya konflik kepengurusan KAN Lubuk Kilangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tipe studi kasus dan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa konflik kepengurusan KAN Lubuk Kilangan merupakan bentuk dari perebutan kewenangan antar niniak mamak untuk mendapatkan sumber-sumber yang dimiliki dalam KAN Lubuk Kilangan. Perebutan wewenang dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan dilakukan dengan membentuk kelompok yang terorganisir (KAN Baru) untuk menandingi keberadaan KAN Lubuk Kilangan periode 2017-2022. Proses pembentukan kelompok yang terorganisir merupakan bentuk dari kelompok bertentangan yang dijalankan secara baik sehingga mendapatkan legitimasi yang kuat dari LKAAM Kota Padang, legitimasi ini membuat semakin jelasnya perebutan wewenang yang dilakukan dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133152559","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-29DOI: 10.25077/jdpl.2.2.105-119.2020
A. Amelia
Fenomena kelompok pendukung kolom kosong pada gelombang ketiga pilkada serentak 2018 di Kota Makassar dan Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tipe mobilisasi kelompok pendukung kolom kosong yang memiliki proses mobilisasi dan hasil yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemenangan dan kekalahan kolom kosong di Kota Makassar dan Kota Tangerang tidak terlepas dari peran mobilisasi massa dari kelompok pendukung kolom kosong yaitu Relawan Kolom Kosong (Rewako) di Kota Makassar dan jaringan Kotak Kosong (JKK) di Kota Tangerang. Bahwa upaya mobilisasi massa yang dilakukan Rewako merupakan tipe mobilisasi Patron-Klien dan mesin politik, Danny Pomanto sebagai patron dan sebagian besar masyarakat kota Makassar menjadi kliennya. Berbeda dengan Kota Tangerang, gerakan JKK tidak didukung oleh elit politik setempat, mereka memobilisasi gerakan ini dinilai sebagai partisipasi otonom dari masyarakat yang hingga hari ini menjadi oposisi pemerintahan Kota Tangerang tidak didukung oleh elit partai manapun. Walau hasil perolehan pilkada di kedua daerah tersebut berbeda, dalam prosesnya Rewako dan JKK berhasil memobilisasi massa untuk berperan aktif menentukan hasil pilkada dengan memilih kolom kosong.
{"title":"MOBILISASI DUKUNGAN PADA PILKADA SERENTAK 2018 PERBANDINGAN KEMENANGAN DAN KEKALAHAN KOLOM KOSONG DI KOTA MAKASSAR DAN KOTA TANGERANG","authors":"A. Amelia","doi":"10.25077/jdpl.2.2.105-119.2020","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.2.2.105-119.2020","url":null,"abstract":"Fenomena kelompok pendukung kolom kosong pada gelombang ketiga pilkada serentak 2018 di Kota Makassar dan Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tipe mobilisasi kelompok pendukung kolom kosong yang memiliki proses mobilisasi dan hasil yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemenangan dan kekalahan kolom kosong di Kota Makassar dan Kota Tangerang tidak terlepas dari peran mobilisasi massa dari kelompok pendukung kolom kosong yaitu Relawan Kolom Kosong (Rewako) di Kota Makassar dan jaringan Kotak Kosong (JKK) di Kota Tangerang. Bahwa upaya mobilisasi massa yang dilakukan Rewako merupakan tipe mobilisasi Patron-Klien dan mesin politik, Danny Pomanto sebagai patron dan sebagian besar masyarakat kota Makassar menjadi kliennya. Berbeda dengan Kota Tangerang, gerakan JKK tidak didukung oleh elit politik setempat, mereka memobilisasi gerakan ini dinilai sebagai partisipasi otonom dari masyarakat yang hingga hari ini menjadi oposisi pemerintahan Kota Tangerang tidak didukung oleh elit partai manapun. Walau hasil perolehan pilkada di kedua daerah tersebut berbeda, dalam prosesnya Rewako dan JKK berhasil memobilisasi massa untuk berperan aktif menentukan hasil pilkada dengan memilih kolom kosong.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121783028","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-29DOI: 10.25077/jdpl.2.2.140-147.2020
Bismo Ghifary
Menjadi wakil rakyat tentunya ialah hak seluruh individu di dalam masyarakat yang mampu memenangkan suara masyarakat untuk memilihnya. Proses tersebut berkaitan dengan marketing politik, dimana individu berupaya dalam memasarkan produk politiknya agar diketahui oleh masyarakat. Menurut Adman Nursal proses marketing politik itu ada tiga tahapan, Push marketing (bertatap muka langsung dengan masyarakat dengan memasarkan produk politiknya), Pull marketing (menggunakan media elektronik dan cetak untuk memasarkan produk politiknya), dan Pass marketing (menggunakan orang ketiga dalam memasarkan produk politiknya seperti individu/kelompok yang berpengaruh). Kemudian faktor dari adanya perspektif Masyarakat Minangkabau dalam melihat seorang pemimpin dengan 3T menjadi hal yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan Mulyadi yang dinilai memilikinya. Asumsi dari peneliti bahwa Mulyadi sebagai incumben mampu menggunakan marketing politik sehingga memperoleh suara tertinggi se-Sumatera Barat. Tujuan penelitian untuk menganalisis marketing politik dan dampak 3T terhadap kandidat dan pemilih yang dilakukan oleh Mulyadi dalam memperoleh suara terbanyak DPR-RI Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mulyadi memang berhasil dalam memasarkan produk politik nya melalui marketing politik yang dilakukan. Namun yang juga berpengaruh besar dalam kemenangan Mulyadi memperoleh suara tertinggi yaitu faktor (Takah,Tageh,Tokoh) yang muncul di kalangan Masyarakat Minangkabau sebagai standar pemimpin yang ideal.
{"title":"MARKETING POLITIK MULYADI PADA PEMILIHAN UMUM DPR-RI TAHUN 2019 DI PROVINSI SUMATERA BARAT","authors":"Bismo Ghifary","doi":"10.25077/jdpl.2.2.140-147.2020","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.2.2.140-147.2020","url":null,"abstract":"Menjadi wakil rakyat tentunya ialah hak seluruh individu di dalam masyarakat yang mampu memenangkan suara masyarakat untuk memilihnya. Proses tersebut berkaitan dengan marketing politik, dimana individu berupaya dalam memasarkan produk politiknya agar diketahui oleh masyarakat. Menurut Adman Nursal proses marketing politik itu ada tiga tahapan, Push marketing (bertatap muka langsung dengan masyarakat dengan memasarkan produk politiknya), Pull marketing (menggunakan media elektronik dan cetak untuk memasarkan produk politiknya), dan Pass marketing (menggunakan orang ketiga dalam memasarkan produk politiknya seperti individu/kelompok yang berpengaruh). Kemudian faktor dari adanya perspektif Masyarakat Minangkabau dalam melihat seorang pemimpin dengan 3T menjadi hal yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan Mulyadi yang dinilai memilikinya. Asumsi dari peneliti bahwa Mulyadi sebagai incumben mampu menggunakan marketing politik sehingga memperoleh suara tertinggi se-Sumatera Barat. Tujuan penelitian untuk menganalisis marketing politik dan dampak 3T terhadap kandidat dan pemilih yang dilakukan oleh Mulyadi dalam memperoleh suara terbanyak DPR-RI Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mulyadi memang berhasil dalam memasarkan produk politik nya melalui marketing politik yang dilakukan. Namun yang juga berpengaruh besar dalam kemenangan Mulyadi memperoleh suara tertinggi yaitu faktor (Takah,Tageh,Tokoh) yang muncul di kalangan Masyarakat Minangkabau sebagai standar pemimpin yang ideal.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132586983","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：