Pub Date : 2019-09-09DOI: 10.25077/JDPL.1.2.149-159.2019
Dwi Kaypama Okadarmi
Kemenangan dan dominasi Partai Golkar telah dirasakan oleh rakyat dan terlihat jelas baik di tingkat Nasional maupun Lokal. Partai Golkar menjadi Partai terkuat meski mengalami masa-masa sulit. Bagi Partai Golkar di era reformasi membawa tantangan tersendiri. Namun pada kenyataannya, Partai Golkar masih ada dan tetap kuat selama beberapa dekade di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Tanah Datar. Terbukti dengan perolehan suara tertinggi setiap pemilu hingga Pemilu Legislatif 2014 yang mencapai 77.504 suara memenangkan delapan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab Partai Golkar yang dominan adalah karena 1) manajemen organisasi sistemik, 2) penerapan platform partai suara Golkar, suara rakyat, nilai-nilai yang ditanamkan dalam anggota, 3) ada jaringan yang memberikan dukungan seperti tokoh masyarakat, tokoh ulama, hingga strata masyarakat. 4) citra positif yang telah dibangun oleh Partai Golkar kepada masyarakat, penggunaan budaya masyarakat untuk lebih dekat dan menarik pemilih. Temuan lain dalam penelitian ini adalah masih dirasakan terkait sistem Orde Baru oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) memilih Partai Golkar dan ada juga peran kelompok tradisional atau kearifan lokal yang memiliki afiliasi politik dengan Golkar.
{"title":"DOMINASI PARTAI GOLKAR DI KABUPATEN TANAH DATAR PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014","authors":"Dwi Kaypama Okadarmi","doi":"10.25077/JDPL.1.2.149-159.2019","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/JDPL.1.2.149-159.2019","url":null,"abstract":"Kemenangan dan dominasi Partai Golkar telah dirasakan oleh rakyat dan terlihat jelas baik di tingkat Nasional maupun Lokal. Partai Golkar menjadi Partai terkuat meski mengalami masa-masa sulit. Bagi Partai Golkar di era reformasi membawa tantangan tersendiri. Namun pada kenyataannya, Partai Golkar masih ada dan tetap kuat selama beberapa dekade di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Tanah Datar. Terbukti dengan perolehan suara tertinggi setiap pemilu hingga Pemilu Legislatif 2014 yang mencapai 77.504 suara memenangkan delapan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab Partai Golkar yang dominan adalah karena 1) manajemen organisasi sistemik, 2) penerapan platform partai suara Golkar, suara rakyat, nilai-nilai yang ditanamkan dalam anggota, 3) ada jaringan yang memberikan dukungan seperti tokoh masyarakat, tokoh ulama, hingga strata masyarakat. 4) citra positif yang telah dibangun oleh Partai Golkar kepada masyarakat, penggunaan budaya masyarakat untuk lebih dekat dan menarik pemilih. Temuan lain dalam penelitian ini adalah masih dirasakan terkait sistem Orde Baru oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) memilih Partai Golkar dan ada juga peran kelompok tradisional atau kearifan lokal yang memiliki afiliasi politik dengan Golkar.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117047923","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.25077/JDPL.1.1.44-65.2019
Andre M Fikri
Partisipasi politik memilih dalam Pemilihan umum kepala daerah ini diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Penyandang Disabilitas merupakan orang berkebutuhan khusus dalam menjalani kesehariannya. Kota Payakumbuh merupakan Kota yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2017 pasca ditetapkannya Undang-Undang yang baru tentang Pemilukada (Undang-Undang No.10 tahun 2016) dan juga lahirnya Undang-Undang No.8 Tentang Disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pilkada di Kota Payakumbuh. Metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumemntasi. Pemilihan Informan adalah purposive sampling. Sementara teknik keabsahan adalah triangulasi. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa yang menyebabkan rendanya partisipasi disabilitas pada Pilkada Kota Payakumbuh berasal dari dua faktor. Pertama faktor internal yaitu para disabilitas dan eksternal yaitu KPUD Kota Payakumbuh, PPDI dan Partai Politik di Kota Payakumbuh. Temuan penelitian: penyebab utama rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas berasal dari faktor eksternal yaitu KPUD Kota Payakumbuh. Hal ini dikarenakan oleh tidak tepatnya sasaran sosialisasi yang diberikan dan kurangnya perhatian penyelenggara terhadap disabilitas. Sementara temuan dari faktor internal didapati bahwasannya penyandang disabilitas cukup memiliki kesadaran akan demokrasi dan hak pilih mereka pada Pilkada Kota Payakumbuh.
2016年皮尔卡达宪法第10条规定，该区政治参与投票。残疾是一种特殊的生活必需品。在2017年通过新的输血法(2016年第10号法案)以及8号残疾法案的产生后，帕库布布市(Payakumbuh city of Pilkada)得以实施。本研究的目的是查明巴阿甘布市皮尔卡达残疾人参与不足的原因。描述性质的研究方法。数据收集技术访谈和记录。告密者的选择是采样。而有效性是三角法。研究发现，导致巴阿甘市皮尔卡达丧失能力的降低来自两个因素。首先是内部和外部因素是Payakumbuh市KPUD, PPDI市和Payakumbuh市的政党。研究结果:残疾参与率低的主要原因来自于KPUD市Payakumbuh的外部因素。这是由于不完全是社会化的目标，缺乏组织者对残疾的关注。然而，内部因素的发现发现，他的残疾人士充分认识到他们在帕阿甘市皮尔卡达的民主和选举权。
{"title":"PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017","authors":"Andre M Fikri","doi":"10.25077/JDPL.1.1.44-65.2019","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/JDPL.1.1.44-65.2019","url":null,"abstract":"Partisipasi politik memilih dalam Pemilihan umum kepala daerah ini diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Penyandang Disabilitas merupakan orang berkebutuhan khusus dalam menjalani kesehariannya. Kota Payakumbuh merupakan Kota yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2017 pasca ditetapkannya Undang-Undang yang baru tentang Pemilukada (Undang-Undang No.10 tahun 2016) dan juga lahirnya Undang-Undang No.8 Tentang Disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pilkada di Kota Payakumbuh. Metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumemntasi. Pemilihan Informan adalah purposive sampling. Sementara teknik keabsahan adalah triangulasi. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa yang menyebabkan rendanya partisipasi disabilitas pada Pilkada Kota Payakumbuh berasal dari dua faktor. Pertama faktor internal yaitu para disabilitas dan eksternal yaitu KPUD Kota Payakumbuh, PPDI dan Partai Politik di Kota Payakumbuh. Temuan penelitian: penyebab utama rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas berasal dari faktor eksternal yaitu KPUD Kota Payakumbuh. Hal ini dikarenakan oleh tidak tepatnya sasaran sosialisasi yang diberikan dan kurangnya perhatian penyelenggara terhadap disabilitas. Sementara temuan dari faktor internal didapati bahwasannya penyandang disabilitas cukup memiliki kesadaran akan demokrasi dan hak pilih mereka pada Pilkada Kota Payakumbuh.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122703160","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.25077/jdpl.1.1.88-100.2019
Rima Fajri Yani, A. Asrinaldi, Didiek . Rahmadi
Pengelolaan sumber daya alam tidak terlepas dari permasalahan perizinan aktivitas pertambangan ilegal, salah satu kasus yang terjadi pada awal tahun 2018 adalah adanya investigasi WALHI Sumatera Barat bersama forum organisasi masyarakat setempat dalam melakukan penyelidikan terhadap aktivitas tambang emas illegal di Bukik Bulek Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang. Peneliti melihat adanya peran LSM sebagai aktor tidak langsung yang mempunyai peran penting dalam tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dan transparan, dan peran tersebut peneliti lihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat dalam melakukan investigasi kasus tambang emas illegal di kawasan Bukik Bulek Kota Padang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana peran WALHI Sumatera Barat sebagai aktor tidak langsung dalam penyelidikan tambang emas illegal di kawasan Bukik Bulek Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa WALHI sebagai aktor tidak langsung dalam arena politik lingkungan hanya memainkan 2 peran yaitu, Countervailing Power (Kekuatan Penyeimbang) dengan dengan menggunakan langkah lobby,pernyataan sikap dan aksi massa, dan Empowerment (Pemberdayaan) dengan menggunakan langkah pengorganisasian masyarakat, dialog antar tokoh dan public campaign adapun peran lain yang dilakukan oleh WALHI Sumbar adalah membangun kerja sama dengan forum organinsasi masyarakat setempat dalam proses memframing isu investigasi temuan tambang emas ilegal yang dilakukan.
{"title":"PERAN WALHI SUMBAR DALAM INVESTIGASI TAMBANG EMAS ILEGAL DI KOTA PADANG","authors":"Rima Fajri Yani, A. Asrinaldi, Didiek . Rahmadi","doi":"10.25077/jdpl.1.1.88-100.2019","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.88-100.2019","url":null,"abstract":"Pengelolaan sumber daya alam tidak terlepas dari permasalahan perizinan aktivitas pertambangan ilegal, salah satu kasus yang terjadi pada awal tahun 2018 adalah adanya investigasi WALHI Sumatera Barat bersama forum organisasi masyarakat setempat dalam melakukan penyelidikan terhadap aktivitas tambang emas illegal di Bukik Bulek Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang. Peneliti melihat adanya peran LSM sebagai aktor tidak langsung yang mempunyai peran penting dalam tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dan transparan, dan peran tersebut peneliti lihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat dalam melakukan investigasi kasus tambang emas illegal di kawasan Bukik Bulek Kota Padang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana peran WALHI Sumatera Barat sebagai aktor tidak langsung dalam penyelidikan tambang emas illegal di kawasan Bukik Bulek Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa WALHI sebagai aktor tidak langsung dalam arena politik lingkungan hanya memainkan 2 peran yaitu, Countervailing Power (Kekuatan Penyeimbang) dengan dengan menggunakan langkah lobby,pernyataan sikap dan aksi massa, dan Empowerment (Pemberdayaan) dengan menggunakan langkah pengorganisasian masyarakat, dialog antar tokoh dan public campaign adapun peran lain yang dilakukan oleh WALHI Sumbar adalah membangun kerja sama dengan forum organinsasi masyarakat setempat dalam proses memframing isu investigasi temuan tambang emas ilegal yang dilakukan.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115492816","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-04-30DOI: 10.25077/jdpl.1.1.1-15.2019
Hanifa Muwahidah
Representasi politik perempuan dalam perpolitikan di Indonesia dapat dilihat dalam partai politik yang dimana keterwakilan perempuan sudah diatur dalam Affirmative action yaitu keterwakilan 30% perempuan dalam partai. Partai politik Demokrat salah satu partai yang sudah memberikan keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan anggota legislatif perempuan dalam pemilu. Pada pemilu 2014 walaupun Partai Demokrat sudah memberikan Keterwakilannya pencalonan perempuan dalam legilatif 30% tetap saja pada hasil Pileg tersebut perempuan tidak memenangkan satu kursi pun dalam DPRD Sumatera Barat tahun 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Representasi politik perempuan partai politik Demokrat dalam pemilu legislatif tahun 2014 tingkat Sumatera Barat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini rekrutmen politik dari Rush dan Althof dan representasi politik perempuan dari Hanna Pitkin. PenelitiAmelihatAadanya banyak faktor yang mengakibatakan turunnya perolehan suara yang di dapatkan oleh partai politik Demokrat dari pemilu 2009 ke 2014. Yang pertama dilihat dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai demokrat, bagaimana representasi politik perempuan dalam partai, Dan adanya 4 faktor yang mengakibatkan hal tersebut, pertama turunnya elektabilitas partai politik Demokrat, yang terjadi diakibatkan habisnya masa SBY dalam pencalonan presiden dan buruknya citra partai demokrat dikarenakan para kader partai politik Demokrat di nasional terlibat kasus korupsi yang dimana hal tersebut membuat masyakarat kurang simpati terhadap partai. Selanjutnya tidak adanya perempuan diberikan no urut partai tinggi dalam dapil yang ketiga kurang aktifnya perempuan dalam berkampanye dan yang terakhir kurangnya sosialsasi tentang pemilu legislatif 2014 dan begitu juga dengan sosalisasi terhadap caleg perempuan.
{"title":"REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DI SUMBAR","authors":"Hanifa Muwahidah","doi":"10.25077/jdpl.1.1.1-15.2019","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.1-15.2019","url":null,"abstract":"Representasi politik perempuan dalam perpolitikan di Indonesia dapat dilihat dalam partai politik yang dimana keterwakilan perempuan sudah diatur dalam Affirmative action yaitu keterwakilan 30% perempuan dalam partai. Partai politik Demokrat salah satu partai yang sudah memberikan keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan anggota legislatif perempuan dalam pemilu. Pada pemilu 2014 walaupun Partai Demokrat sudah memberikan Keterwakilannya pencalonan perempuan dalam legilatif 30% tetap saja pada hasil Pileg tersebut perempuan tidak memenangkan satu kursi pun dalam DPRD Sumatera Barat tahun 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Representasi politik perempuan partai politik Demokrat dalam pemilu legislatif tahun 2014 tingkat Sumatera Barat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini rekrutmen politik dari Rush dan Althof dan representasi politik perempuan dari Hanna Pitkin. PenelitiAmelihatAadanya banyak faktor yang mengakibatakan turunnya perolehan suara yang di dapatkan oleh partai politik Demokrat dari pemilu 2009 ke 2014. Yang pertama dilihat dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai demokrat, bagaimana representasi politik perempuan dalam partai, Dan adanya 4 faktor yang mengakibatkan hal tersebut, pertama turunnya elektabilitas partai politik Demokrat, yang terjadi diakibatkan habisnya masa SBY dalam pencalonan presiden dan buruknya citra partai demokrat dikarenakan para kader partai politik Demokrat di nasional terlibat kasus korupsi yang dimana hal tersebut membuat masyakarat kurang simpati terhadap partai. Selanjutnya tidak adanya perempuan diberikan no urut partai tinggi dalam dapil yang ketiga kurang aktifnya perempuan dalam berkampanye dan yang terakhir kurangnya sosialsasi tentang pemilu legislatif 2014 dan begitu juga dengan sosalisasi terhadap caleg perempuan.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122734657","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-03-06DOI: 10.25077/JDPL.1.2.114-127.2019
Tiziana Varenty, Aidinil Zetra, Zulfadli Zulfadli
Dukcapil Kota Padang merupakan Instansi Pelaksana kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Padang. Berbagai kendala dan permasalahan tersebut tentu harus diidentifikasi agar di masa yang akan datang perbaikan dapat dilakukan dan tujuan utama kebijakan tersebut dapat dicapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap memahami permasalahan KTP-El serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti buku, koran, internet dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kegagalan administratif, beberapa faktor utama yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan KTP-El di Dukcapil Kota Padang adalah keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi dan kerjasama di area internal Dukcapil Kota Padang, serta mimimnya komunikasi yang efektif dari pihak Dukcapil kepada masyarakat. Dari permasalahan yang ada, timbullah kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak Dukcapil.
{"title":"EVALUASI PELAKSANAAN PENERBITAN KTP-EL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG","authors":"Tiziana Varenty, Aidinil Zetra, Zulfadli Zulfadli","doi":"10.25077/JDPL.1.2.114-127.2019","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/JDPL.1.2.114-127.2019","url":null,"abstract":"Dukcapil Kota Padang merupakan Instansi Pelaksana kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Padang. Berbagai kendala dan permasalahan tersebut tentu harus diidentifikasi agar di masa yang akan datang perbaikan dapat dilakukan dan tujuan utama kebijakan tersebut dapat dicapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap memahami permasalahan KTP-El serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti buku, koran, internet dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kegagalan administratif, beberapa faktor utama yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan KTP-El di Dukcapil Kota Padang adalah keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi dan kerjasama di area internal Dukcapil Kota Padang, serta mimimnya komunikasi yang efektif dari pihak Dukcapil kepada masyarakat. Dari permasalahan yang ada, timbullah kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak Dukcapil.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129228255","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：