Pub Date : 2022-10-28DOI: 10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022
Febri Kurniawan, Retno Sari Handayani
Berbagai masalah demokrasi sering muncul akibat pelaksanaan fungsi partai politik yang tidak sesuai dengan kondisi idealnya. Partai politik seakan-akan sengaja menumpulkan fungsinya, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Penelitian ini menganalisis penyebab ketidakoptimalan pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan, terutama masa reformasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang menumpukan analisis pada beberapa sumber rujukan seperti hasil penelitian sebelumnya dan didukung dengan data sekunder dari sumber lain yang berasal dari laporan jurnalistik. Data dianalisis berdasarkan konsepsi fungsi ideal partai politik dari berbagai teori yang relevan dengan masalah yang dikaji. Setidaknya ada empat aspek yang dapat digunakan untuk mengurai penyebab ketidakoptimalan pelaksanaan fungsi partai politik, di antaranya: lemahnya penerapan prinsip demokrasi di internal partai politik, regulasi partai politik, mekanisme literasi demokrasi dan politik, serta krisis pendanaan partai politik. Peran partai politik sebagai roda penggerak demokrasi akan menjadi optimal ketika didukung oleh berbagai pihak, yakni pembuat aturan dan masyarakat. Tidaklah sempurna ketika sebuah ambisi besar hanya didukung oleh ‘pemain tunggal’. Literasi demokrasi dan politik serta pembangunan integritas partai politik sangat jelas urgensinya. Penting bagi negara untuk hadir melalui regulasi mengenai literasi demokrasi dan politik serta penguatan integritas partai politik.
{"title":"Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia","authors":"Febri Kurniawan, Retno Sari Handayani","doi":"10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022","url":null,"abstract":"Berbagai masalah demokrasi sering muncul akibat pelaksanaan fungsi partai politik yang tidak sesuai dengan kondisi idealnya. Partai politik seakan-akan sengaja menumpulkan fungsinya, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Penelitian ini menganalisis penyebab ketidakoptimalan pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan, terutama masa reformasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang menumpukan analisis pada beberapa sumber rujukan seperti hasil penelitian sebelumnya dan didukung dengan data sekunder dari sumber lain yang berasal dari laporan jurnalistik. Data dianalisis berdasarkan konsepsi fungsi ideal partai politik dari berbagai teori yang relevan dengan masalah yang dikaji. Setidaknya ada empat aspek yang dapat digunakan untuk mengurai penyebab ketidakoptimalan pelaksanaan fungsi partai politik, di antaranya: lemahnya penerapan prinsip demokrasi di internal partai politik, regulasi partai politik, mekanisme literasi demokrasi dan politik, serta krisis pendanaan partai politik. Peran partai politik sebagai roda penggerak demokrasi akan menjadi optimal ketika didukung oleh berbagai pihak, yakni pembuat aturan dan masyarakat. Tidaklah sempurna ketika sebuah ambisi besar hanya didukung oleh ‘pemain tunggal’. Literasi demokrasi dan politik serta pembangunan integritas partai politik sangat jelas urgensinya. Penting bagi negara untuk hadir melalui regulasi mengenai literasi demokrasi dan politik serta penguatan integritas partai politik.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125447622","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-05DOI: 10.25077/jdpl.3.2.110-127.2021
Desi Rani Putri
Tulisan ini mengkaji tentang kepemimpinan perempuan khususnya di dalam lembaga legislatif. Saat ini dalam lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun lokal perempuan masih menjadi minoritas, meskipun sudah ada affirmative action yang bertujuan untuk meningkat jumlah perempuan dalam lembaga legislatif. Selain itu perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di lembaga legislatif jarang mendapatkan posisi yang tinggi. Hal ini tentu disebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan menganggap politik adalah domainnya laki-laki. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis studi kasus untuk menganalisis dan menjelaskan kemampuan perempuan di dalam lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam lembaga legislatif mampu menjalankan fungsi kepemimpinan, namun hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga mendorong perempuan bisa menjalankan fungsi kepemimpinannya. Terdapat tiga faktor yang memengaruhi kepemimpinan perempuan pertama yaitu, pengalaman yang dimiliki oleh perempuan. Kedua rekan kerja dalam lembaga yang sudah berpengalaman. Ketiga, situasi fisik maupun situasi sosial yang mendukung. Seperti lingkungan sosial bersifat homogen dalam hal agama, budaya maupun ras sehingga mempercepat proses pembangunan. Selain itu rekan kerja di luar lembaga yaitu pihak eksekutif memiliki visi dan misi yang sama.
{"title":"Fungsi Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif","authors":"Desi Rani Putri","doi":"10.25077/jdpl.3.2.110-127.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.110-127.2021","url":null,"abstract":"Tulisan ini mengkaji tentang kepemimpinan perempuan khususnya di dalam lembaga legislatif. Saat ini dalam lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun lokal perempuan masih menjadi minoritas, meskipun sudah ada affirmative action yang bertujuan untuk meningkat jumlah perempuan dalam lembaga legislatif. Selain itu perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di lembaga legislatif jarang mendapatkan posisi yang tinggi. Hal ini tentu disebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan menganggap politik adalah domainnya laki-laki. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis studi kasus untuk menganalisis dan menjelaskan kemampuan perempuan di dalam lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam lembaga legislatif mampu menjalankan fungsi kepemimpinan, namun hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga mendorong perempuan bisa menjalankan fungsi kepemimpinannya. Terdapat tiga faktor yang memengaruhi kepemimpinan perempuan pertama yaitu, pengalaman yang dimiliki oleh perempuan. Kedua rekan kerja dalam lembaga yang sudah berpengalaman. Ketiga, situasi fisik maupun situasi sosial yang mendukung. Seperti lingkungan sosial bersifat homogen dalam hal agama, budaya maupun ras sehingga mempercepat proses pembangunan. Selain itu rekan kerja di luar lembaga yaitu pihak eksekutif memiliki visi dan misi yang sama.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"180 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123279570","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-21DOI: 10.25077/jdpl.3.2.95-109.2021
Nefara Wiranti Rindani
Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa adanya pengaruh pengarusutamaan gender terhadap keberadaan kesetaraan gender di birokrasi, dan pengaruh kesetaraan gender di birokrasi terhadap peluang pegawai perempuan dalam promosi jabatan sehingga kuantitas pegawai perempuan yang menduduki jabatan cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei. Data didapatkan dengan cara penyebaran kuesioner, responden dipilih menggunakan metode bertahap (multy stage sampling). Analisis data menggunakan SPSS 17. Pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi Kendall Tau dan uji analisis data tiap item dengan uji tabulasi silang. Hasil penelitian ini menunjukakan adanya pengaruh keberhasilan instrumen pengarusutamaan gender terhadap keberadaan kesetaraan gender di birokrasi, kemudian penelitian ini menemukan keberadaan kesetaraan gender di birokrasi Pemerintah Kota Solok juga karena menyerap budaya masyarakat Kota Solok yakni Budaya Minangkabau yang memperhitungkan keberadaan perempuan. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara keberadaan kesetaraan gender di birokrasi terhadap peluang pegawai perempuan dalam promosi jabatan sehingga kuantitas perempuan yang menduduki jabatan strategis cukup tinggi. Pada penelitian ini, selain keberadaan kesetaraan gender di birokrasi, gaya kepemimpinan merupakan faktor yang mengintegrasikan kesamaan peluang antara perempuan dan laki-laki dalam promosi jabatan.
{"title":"Pengaruh Kesetaraan Gender di Birokrasi terhadap Peluang Pegawai Perempuan dalam Promosi Jabatan di Pemerintah Kota Solok","authors":"Nefara Wiranti Rindani","doi":"10.25077/jdpl.3.2.95-109.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.95-109.2021","url":null,"abstract":"Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa adanya pengaruh pengarusutamaan gender terhadap keberadaan kesetaraan gender di birokrasi, dan pengaruh kesetaraan gender di birokrasi terhadap peluang pegawai perempuan dalam promosi jabatan sehingga kuantitas pegawai perempuan yang menduduki jabatan cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei. Data didapatkan dengan cara penyebaran kuesioner, responden dipilih menggunakan metode bertahap (multy stage sampling). Analisis data menggunakan SPSS 17. Pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi Kendall Tau dan uji analisis data tiap item dengan uji tabulasi silang. Hasil penelitian ini menunjukakan adanya pengaruh keberhasilan instrumen pengarusutamaan gender terhadap keberadaan kesetaraan gender di birokrasi, kemudian penelitian ini menemukan keberadaan kesetaraan gender di birokrasi Pemerintah Kota Solok juga karena menyerap budaya masyarakat Kota Solok yakni Budaya Minangkabau yang memperhitungkan keberadaan perempuan. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara keberadaan kesetaraan gender di birokrasi terhadap peluang pegawai perempuan dalam promosi jabatan sehingga kuantitas perempuan yang menduduki jabatan strategis cukup tinggi. Pada penelitian ini, selain keberadaan kesetaraan gender di birokrasi, gaya kepemimpinan merupakan faktor yang mengintegrasikan kesamaan peluang antara perempuan dan laki-laki dalam promosi jabatan.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126717520","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-21DOI: 10.25077/jdpl.3.2.79-94.2021
Krismena Tovalini, Yulia Hanoselina
This article elaborates on how the community, government, traditional leaders, and religious leaders interpret the ABS-SBK philosophy when implemented in local government practice. In addition, this article also explains the need for reinterpretation of the ABS-SBK value. It explains its relationship to implementing local government programs and activities in the APBD. This article is based on qualitative research conducted in two regions, namely Padang City and Limapuluh Kota Regency. This study interviewed several informants whose backgrounds were traditional leaders, religious leaders, bureaucrats, and informal leaders in the community. This article finds that the community and traditional leaders pay little attention to that this government program must refer to the ABS-SBK philosophy. The community and traditional leaders pay attention to traditional issues in the Nagari, especially regarding the problems of Sako and Pusako. This article emphasizes the need to reinterpret the ABS-SBK philosophy, especially from meaning, value, and institutionalization.
{"title":"Reinterpretation of the Traditional Philosophy of Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah in Programs and Activities Regional Government in West Sumatra","authors":"Krismena Tovalini, Yulia Hanoselina","doi":"10.25077/jdpl.3.2.79-94.2021","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.79-94.2021","url":null,"abstract":"This article elaborates on how the community, government, traditional leaders, and religious leaders interpret the ABS-SBK philosophy when implemented in local government practice. In addition, this article also explains the need for reinterpretation of the ABS-SBK value. It explains its relationship to implementing local government programs and activities in the APBD. This article is based on qualitative research conducted in two regions, namely Padang City and Limapuluh Kota Regency. This study interviewed several informants whose backgrounds were traditional leaders, religious leaders, bureaucrats, and informal leaders in the community. This article finds that the community and traditional leaders pay little attention to that this government program must refer to the ABS-SBK philosophy. The community and traditional leaders pay attention to traditional issues in the Nagari, especially regarding the problems of Sako and Pusako. This article emphasizes the need to reinterpret the ABS-SBK philosophy, especially from meaning, value, and institutionalization.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"518 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123111558","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-29DOI: 10.25077/jdpl.4.1.27-41.2022
Rio Ogi Putra Subandi
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa covid-19 merupakan suatu kebijaakan yang baru yang bersumber dari dana desa dan rawan untuk disalahgunakan. Pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan memiliki hambatan yakni dari pola komunikasi hingga sumber daya yang dimiliki. Rumusan masalah yang peneliti angkat adalah bagaimana implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana Desa Covid-19 di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III. Hasil temuan peneliti bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan: Pertama, Pola komunikasi yang dilakukan oleh Desa Pelawan selaku Implementor yang sangat baik; Kedua, hal yang menjadi poin positif pada pelaksanaan program BLT dana desa di Desa Pelawan adalah sikap yang baik yang diperlihatkan oleh Implementor kepada penerima manfaat blt; ketiga, pada pelaksanaan implementasi kebijakan blt dana desa di Desa Pelawan Sumber daya teknologi menjadi penghambat dalam pelaksnaan blt dana desa di Desa Pelawan
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA COVID-19 DI DESA PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN","authors":"Rio Ogi Putra Subandi","doi":"10.25077/jdpl.4.1.27-41.2022","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.4.1.27-41.2022","url":null,"abstract":"Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa covid-19 merupakan suatu kebijaakan yang baru yang bersumber dari dana desa dan rawan untuk disalahgunakan. Pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan memiliki hambatan yakni dari pola komunikasi hingga sumber daya yang dimiliki. Rumusan masalah yang peneliti angkat adalah bagaimana implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana Desa Covid-19 di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III. Hasil temuan peneliti bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Pelawan sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan: Pertama, Pola komunikasi yang dilakukan oleh Desa Pelawan selaku Implementor yang sangat baik; Kedua, hal yang menjadi poin positif pada pelaksanaan program BLT dana desa di Desa Pelawan adalah sikap yang baik yang diperlihatkan oleh Implementor kepada penerima manfaat blt; ketiga, pada pelaksanaan implementasi kebijakan blt dana desa di Desa Pelawan Sumber daya teknologi menjadi penghambat dalam pelaksnaan blt dana desa di Desa Pelawan","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"49 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133003372","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-29DOI: 10.25077/jdpl.4.1.65-78.2022
M. Fajri
Tulisan ini membahas adat dan Pilkada. Adat dan Pilkada dimaknai dalam lingkup bagaimana peran pemangku adat memainkan peran penting dalam demokrasi lokal yakni konstestasi Pilkada. Terdapat dukungan dari pemangku adat kepada calon kepala daerah. Setidaknya dukungan ini diberikan kepada dua pasang kepala daerah yakni pasangan jalur perseorangan dan petahana. Hasil Pilkada kemudian menyatakan bahwa kedua pasang calon kepala daerah ini berhasil keluar diposisi dua teratas dari lima pasang calon yang berkompetisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan penarikan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan untuk membantu penelitian ini adalah toerisasi dari Fredrik Barth (1969) dari pendekatan instrumentalis yang melihat etnik dalam politik adalah sebuah proses manipulasi atau mobilisasi etnik untuk menujukkan etnis masing – masing. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemangku adat memainkan peran penting yakni sebagai mobilisator basis massanya melalui instrumen adat untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Kekuasaan dan jaringan instrument adat tersebut dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyampaikan pesan dukungan untuk mendukung calon – calon peserta pemilu dalam berbagai bentuk. Adat dalam temuan penelitian ini menjadi instrumen dari pemangku adat.
{"title":"ADAT DAN PILKADA ; ANALISIS PERAN PEMANGKU ADAT DALAM DEMOKRASI LOKAL","authors":"M. Fajri","doi":"10.25077/jdpl.4.1.65-78.2022","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.4.1.65-78.2022","url":null,"abstract":"Tulisan ini membahas adat dan Pilkada. Adat dan Pilkada dimaknai dalam lingkup bagaimana peran pemangku adat memainkan peran penting dalam demokrasi lokal yakni konstestasi Pilkada. Terdapat dukungan dari pemangku adat kepada calon kepala daerah. Setidaknya dukungan ini diberikan kepada dua pasang kepala daerah yakni pasangan jalur perseorangan dan petahana. Hasil Pilkada kemudian menyatakan bahwa kedua pasang calon kepala daerah ini berhasil keluar diposisi dua teratas dari lima pasang calon yang berkompetisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan penarikan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan untuk membantu penelitian ini adalah toerisasi dari Fredrik Barth (1969) dari pendekatan instrumentalis yang melihat etnik dalam politik adalah sebuah proses manipulasi atau mobilisasi etnik untuk menujukkan etnis masing – masing. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemangku adat memainkan peran penting yakni sebagai mobilisator basis massanya melalui instrumen adat untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Kekuasaan dan jaringan instrument adat tersebut dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyampaikan pesan dukungan untuk mendukung calon – calon peserta pemilu dalam berbagai bentuk. Adat dalam temuan penelitian ini menjadi instrumen dari pemangku adat.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"200 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116155416","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-29DOI: 10.25077/jdpl.4.1.56-64.2022
Fauza Fauza
Pada dasarnya menciptakan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara pemilu, diantaranya dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Pembentukan panitia penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pasaman Barat masih dipengaruhi oleh hal-hal tertentu dan berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2019 yang menyebabkan terjadinya kasus pemungutan suara ulang. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental dan menggunakan lima dimensi akuntabilitas Koppel. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman Barat penerapan kelima dimensi akuntabilitas Koppel, hanya dimensi transparansi yang dapat diterapkan dengan semestinya. Hal ini dilihat dari rendahnya monitoring yang dilakukan terhadap pembentukan panitia penyelenggara pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas dari KPPS sehingga berdampak pada terjadinya kasus pemungutan suara ulang pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.
{"title":"AKUNTABILITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMILU","authors":"Fauza Fauza","doi":"10.25077/jdpl.4.1.56-64.2022","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.4.1.56-64.2022","url":null,"abstract":"Pada dasarnya menciptakan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara pemilu, diantaranya dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Pembentukan panitia penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pasaman Barat masih dipengaruhi oleh hal-hal tertentu dan berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2019 yang menyebabkan terjadinya kasus pemungutan suara ulang. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental dan menggunakan lima dimensi akuntabilitas Koppel. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman Barat penerapan kelima dimensi akuntabilitas Koppel, hanya dimensi transparansi yang dapat diterapkan dengan semestinya. Hal ini dilihat dari rendahnya monitoring yang dilakukan terhadap pembentukan panitia penyelenggara pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas dari KPPS sehingga berdampak pada terjadinya kasus pemungutan suara ulang pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126839740","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-29DOI: 10.25077/jdpl.4.1.1-14.2022
Muhammad Hakiki
Penelitian ini dilatar belakangi tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka yang dalam pelaksanaannya terkendala masalah, diantaranya kendala dana yang masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, dan faktor budaya kehidupan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya belum berdampak bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan teori manajemen menurut Fayol. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melibatkan para pemangku kepentingan dalam kepariwisataan supaya dalam pelaksanaan nantinya sejalan dengan prinsip pokok pariwisata berbasis masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dalam setiap prosesnya berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Pengelolaan pariwisata saat ini sedang berjalan dan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan lancar karena permasalahan yang ada sehingga pengelolaan pariwisata belum berjalan efektif dan keikutsertaan partisipasi masyarakat masih rendah
{"title":"TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI NAGARI SANIANG BAKA KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK","authors":"Muhammad Hakiki","doi":"10.25077/jdpl.4.1.1-14.2022","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.4.1.1-14.2022","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatar belakangi tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka yang dalam pelaksanaannya terkendala masalah, diantaranya kendala dana yang masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, dan faktor budaya kehidupan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya belum berdampak bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan teori manajemen menurut Fayol. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat melibatkan para pemangku kepentingan dalam kepariwisataan supaya dalam pelaksanaan nantinya sejalan dengan prinsip pokok pariwisata berbasis masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat di Nagari Saniang Baka, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dalam setiap prosesnya berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Pengelolaan pariwisata saat ini sedang berjalan dan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan lancar karena permasalahan yang ada sehingga pengelolaan pariwisata belum berjalan efektif dan keikutsertaan partisipasi masyarakat masih rendah","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130613830","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-29DOI: 10.25077/jdpl.4.1.42-55.2022
Olga Dara Monica
Peran Tim sukses merupakan salah satu faktor untuk mampu memperoleh dukungan dari masyarakat dan memenangkan pemilihan umum. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana peran tim sukses Jefri Masrul yang berpengaruh dalam kemenangannya pada pemilihan legislatif tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan metode pemilihan informan wawancara dengan purposive sampling serta menggunakan konsep marketing politik adman nursal yaitu 3P (Pull Political, Pass Political, dan Push Political). Hasil dari penelitian ini bahwa peran tim sukses memiliki pengaruh besar dalam pemenangan Jefri Masrul. Hal tersebut dapat diamati dari bagaimana tim sukses bekerja dengan menggunakan konsep mapping dan positioning dalam menjalankan 3 strategi marketing politik. Disamping tim sukses juga terdapat peran broker yang membantu dalam pengumpulan dukungan melalui lobby politik kepada kelompok adat dan kelompok masyarakat dalam kampanye. Pada penelitian ini juga terlihat bagaimana sinkronisasi antara peran tim sukses, broker dan kerabat dekat yang mendukung Jefri Masrul dengan masksimal sehingga berhasil menang dalam pemilihan legislatif tahun 2019.
{"title":"PERAN TIM SUKSES DALAM PEMENANGAN JEFRI MASRUL PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019","authors":"Olga Dara Monica","doi":"10.25077/jdpl.4.1.42-55.2022","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.4.1.42-55.2022","url":null,"abstract":"Peran Tim sukses merupakan salah satu faktor untuk mampu memperoleh dukungan dari masyarakat dan memenangkan pemilihan umum. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana peran tim sukses Jefri Masrul yang berpengaruh dalam kemenangannya pada pemilihan legislatif tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan metode pemilihan informan wawancara dengan purposive sampling serta menggunakan konsep marketing politik adman nursal yaitu 3P (Pull Political, Pass Political, dan Push Political). Hasil dari penelitian ini bahwa peran tim sukses memiliki pengaruh besar dalam pemenangan Jefri Masrul. Hal tersebut dapat diamati dari bagaimana tim sukses bekerja dengan menggunakan konsep mapping dan positioning dalam menjalankan 3 strategi marketing politik. Disamping tim sukses juga terdapat peran broker yang membantu dalam pengumpulan dukungan melalui lobby politik kepada kelompok adat dan kelompok masyarakat dalam kampanye. Pada penelitian ini juga terlihat bagaimana sinkronisasi antara peran tim sukses, broker dan kerabat dekat yang mendukung Jefri Masrul dengan masksimal sehingga berhasil menang dalam pemilihan legislatif tahun 2019.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124015839","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-04-29DOI: 10.25077/jdpl.4.1.15-26.2022
Randu Aidel Harisjati
Kepuasan masyarakat terbentuk dari sebuah pelayanan yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi maupun pelayanan yang telah diberikan orang lain. Kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi publik, faktor utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Tingkat kepuasan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh pelayanan publik yang diberikan. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Untuk menjelaskan hubungan antara kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat Kota Bandung di bidang pendidikan periode 2019-2020. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Survei indeks kepuasan masyarakat berdasarkan KEPMENPAN No.14 tahun 2017 dan teori milik Parasuraman tentang kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuanititatif dengan jenis penelitian survey, metode penelitian multistage cluster random sampling, skala yang digunakan adalah ordinal. Proses pengujian hipotesis menggunakan rumus Kendall Tau Pengambilan sampel menggunakan teknik convenience, Simple Random Sampling dengan total 100 sampel. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada responden. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat di bidang pendidikan periode 2019-2020 dengan nilai uji hipotesis sebesar 0,006.
{"title":"HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG DI BIDANG PENDIDIKAN PERIODE 2019-2020","authors":"Randu Aidel Harisjati","doi":"10.25077/jdpl.4.1.15-26.2022","DOIUrl":"https://doi.org/10.25077/jdpl.4.1.15-26.2022","url":null,"abstract":"Kepuasan masyarakat terbentuk dari sebuah pelayanan yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi maupun pelayanan yang telah diberikan orang lain. Kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi publik, faktor utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Tingkat kepuasan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh pelayanan publik yang diberikan. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Untuk menjelaskan hubungan antara kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat Kota Bandung di bidang pendidikan periode 2019-2020. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Survei indeks kepuasan masyarakat berdasarkan KEPMENPAN No.14 tahun 2017 dan teori milik Parasuraman tentang kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuanititatif dengan jenis penelitian survey, metode penelitian multistage cluster random sampling, skala yang digunakan adalah ordinal. Proses pengujian hipotesis menggunakan rumus Kendall Tau Pengambilan sampel menggunakan teknik convenience, Simple Random Sampling dengan total 100 sampel. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada responden. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat di bidang pendidikan periode 2019-2020 dengan nilai uji hipotesis sebesar 0,006.","PeriodicalId":317801,"journal":{"name":"Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130320291","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：