Tingkat kemiskinan Indonesia adalah 10,14% pada tahun 2021, artinya sekitar 27,54 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pendapatan masih tinggi, koefisien Gini sebesar 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan masih banyak yang harus dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Salah satu faktor potensial yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia adalah pengeluaran militer. Pengeluaran militer Indonesia adalah USD 8,8 miliar pada tahun 2021, yang hanya setara dengan 0,7% dari PDB. Hal tersebut merupakan yang terendah di ASEAN dan juga masih lebih rendah dari rata-rata global yang sebesar 2,2%. Pengeluaran militer dapat mengalihkan sumber daya dari program sosial dan pembangunan ekonomi, yang dapat menyebabkan kemiskinan. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pengeluaran militer juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan. Penelitian kami menggunakan analisis jalur. Kami menganalisis dampak langsung dan tidak langsung dari pengeluaran dan investasi militer terhadap pertumbuhan PDB dan tingkat kemiskinan. Temuan penelitian kami menunjukkan bahwa pengeluaran militer per PDB dan investasi per PDB memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia. Selain itu, investasi per PDB ditemukan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.
2021 年，印尼的贫困率为 10.14%，这意味着约有 2754 万印尼人生活在贫困线以下。此外，收入不平等现象依然严重，基尼系数为0.38。这表明经济增长所带来的收益分配不均，需要做更多工作来减少贫困和不平等。影响印尼贫困和不平等的一个潜在因素是军费开支。2021 年，印尼的军费开支为 88 亿美元，仅相当于国内生产总值的 0.7%。这在东盟国家中是最低的，仍低于全球 2.2% 的平均水平。军费开支可能会转移社会计划和经济发展的资源，从而导致贫困。另一方面，也有人认为军费开支也能刺激经济增长，创造就业机会，进而减少贫困。我们的研究采用路径分析。我们分析了军费开支和投资对国内生产总值增长和贫困水平的直接和间接影响。我们的研究结果表明，印尼的单位 GDP 军费开支和单位 GDP 投资对 GDP 增长有显著的直接影响。此外，我们还发现单位 GDP 投资会影响印度尼西亚的贫困率。
{"title":"DAMPAK PENGELUARAN MILITER, INVESTASI, DAN PERTUMBUHAN PDB TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA","authors":"Alwan Mubarok, Surachman Surjaatmadja, Hikmat Zakky Almubaroq","doi":"10.31604/jips.v10i10.2023.4755-4767","DOIUrl":"https://doi.org/10.31604/jips.v10i10.2023.4755-4767","url":null,"abstract":"Tingkat kemiskinan Indonesia adalah 10,14% pada tahun 2021, artinya sekitar 27,54 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pendapatan masih tinggi, koefisien Gini sebesar 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan masih banyak yang harus dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Salah satu faktor potensial yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia adalah pengeluaran militer. Pengeluaran militer Indonesia adalah USD 8,8 miliar pada tahun 2021, yang hanya setara dengan 0,7% dari PDB. Hal tersebut merupakan yang terendah di ASEAN dan juga masih lebih rendah dari rata-rata global yang sebesar 2,2%. Pengeluaran militer dapat mengalihkan sumber daya dari program sosial dan pembangunan ekonomi, yang dapat menyebabkan kemiskinan. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pengeluaran militer juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan. Penelitian kami menggunakan analisis jalur. Kami menganalisis dampak langsung dan tidak langsung dari pengeluaran dan investasi militer terhadap pertumbuhan PDB dan tingkat kemiskinan. Temuan penelitian kami menunjukkan bahwa pengeluaran militer per PDB dan investasi per PDB memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia. Selain itu, investasi per PDB ditemukan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.","PeriodicalId":317993,"journal":{"name":"NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial","volume":"35 2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139276503","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari literasi keuangan syariah yang indikatornya terdiri dari Financial Knowledge, Financial Behaviour dan Financial Attitude terhadap Perkembangan Usaha pada pelaku UMKM di desa Pematang Serai . Sampel pada penelitian ini adalah 25 orang pelaku UMKM yang juga merupakan nasabah dari unit usaha simpan pinjam syariah Bumdes Mozaik desa Pematang Serai. Temuan penelitian adalah bahwa dari literasi keuangan syariah yang indikatornya terdiri dari Financial Knowledge, Financial Behaviour dan Financial Attitude secara parsial dan simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM di desa Pematang Serai dimana kemampuan ketiga indikator untuk mempengaruhi perkembangan usaha hanya 0,72%. Masih diperlukan perpanjangan OJK untuk lebih giat lagi turun ke desa desa khususnya untuk meningkatkan index literasi keuangan syariah pada masyarakat khususnya pelaku UMKM.
{"title":"PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PELAKU UMKM DI DESA PEMATANG SERAI","authors":"Heriyati Chrisna, Hernawaty Hernawaty, Noviani Noviani","doi":"10.31604/jips.v10i2.2023.1010-1020","DOIUrl":"https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.1010-1020","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari literasi keuangan syariah yang indikatornya terdiri dari Financial Knowledge, Financial Behaviour dan Financial Attitude terhadap Perkembangan Usaha pada pelaku UMKM di desa Pematang Serai . Sampel pada penelitian ini adalah 25 orang pelaku UMKM yang juga merupakan nasabah dari unit usaha simpan pinjam syariah Bumdes Mozaik desa Pematang Serai. Temuan penelitian adalah bahwa dari literasi keuangan syariah yang indikatornya terdiri dari Financial Knowledge, Financial Behaviour dan Financial Attitude secara parsial dan simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM di desa Pematang Serai dimana kemampuan ketiga indikator untuk mempengaruhi perkembangan usaha hanya 0,72%. Masih diperlukan perpanjangan OJK untuk lebih giat lagi turun ke desa desa khususnya untuk meningkatkan index literasi keuangan syariah pada masyarakat khususnya pelaku UMKM.","PeriodicalId":317993,"journal":{"name":"NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123963245","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dalam rangka membangun tata kelola maritim yang baik, sudahkah pemerintah Indonesia mengutamakan keamanan maritim pada masing-masing kebijakan maritimnya, namun nyatanya gagasan Poros Maritim Dunia yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia belum membayangi perspektif keamanan maritim. . Tujuan akhir haruslah pembangunan kekuatan angkatan laut sebagai elemen pendukung terpenting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani isu keamanan maritim. Metode penelitian diskriptif kualitatif dan penggunaan datanya adalah data sekunder berupa literature review dan interpretasi yang ditemukan pada artikel jurnal sebelumnya dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menangani isu keamanan maritim diperlukan upaya pemerintah melalui pendekatan kers (hard effort) dan pendekatan lunak (soft effort).
{"title":"UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM","authors":"Kuncoro Arry Prasetyo, Ansori Ansori, Buddy Suseto","doi":"10.31604/jips.v10i2.2023.977-984","DOIUrl":"https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.977-984","url":null,"abstract":"Dalam rangka membangun tata kelola maritim yang baik, sudahkah pemerintah Indonesia mengutamakan keamanan maritim pada masing-masing kebijakan maritimnya, namun nyatanya gagasan Poros Maritim Dunia yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia belum membayangi perspektif keamanan maritim. . Tujuan akhir haruslah pembangunan kekuatan angkatan laut sebagai elemen pendukung terpenting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani isu keamanan maritim. Metode penelitian diskriptif kualitatif dan penggunaan datanya adalah data sekunder berupa literature review dan interpretasi yang ditemukan pada artikel jurnal sebelumnya dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menangani isu keamanan maritim diperlukan upaya pemerintah melalui pendekatan kers (hard effort) dan pendekatan lunak (soft effort).","PeriodicalId":317993,"journal":{"name":"NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126556383","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-15DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.267-281
Atika Verina, Nursyiwan Efendi, Aidinil Zetra
Pengangkatan Sekretaris KPU Kota padang tahun 2015 yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat adanya intervensi politik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat politik yang tidak sejalan dengan semangat netralitas birokrasi dan aturan perundangan yang berlaku dalam manajemen birokrasi publik. diduga mengandung beberapa cacat demokrasi. Tulisan ini mendeskripsikan temuan adanya praktek-praktek politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan terdapat sejumlah Intervensi Politik Terhadap KPU Kota Padang Dalam Pengangkatan Sekretaris KPU Kota Padang, Kepentingan Politik Khususnya Dalam Proses Penyelenggara Pemilu Dibalik Intervensi Yang Dilakukan Pemda Kota Padang Terhadap KPU Kota Padang, Dampak Intervensi Politik Pemda Kota Padang Terhadap KPU Kota PadangKata kunci: Intervensi, politik, Sekretaris, KPU, Padang.
{"title":"PROSES INTERVENSI POLITIK PADA PENGANGKATAN SEKRETARIS KPU KOTA PADANG","authors":"Atika Verina, Nursyiwan Efendi, Aidinil Zetra","doi":"10.31604/jips.v6i2.2019.267-281","DOIUrl":"https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.267-281","url":null,"abstract":"Pengangkatan Sekretaris KPU Kota padang tahun 2015 yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat adanya intervensi politik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat politik yang tidak sejalan dengan semangat netralitas birokrasi dan aturan perundangan yang berlaku dalam manajemen birokrasi publik. diduga mengandung beberapa cacat demokrasi. Tulisan ini mendeskripsikan temuan adanya praktek-praktek politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan terdapat sejumlah Intervensi Politik Terhadap KPU Kota Padang Dalam Pengangkatan Sekretaris KPU Kota Padang, Kepentingan Politik Khususnya Dalam Proses Penyelenggara Pemilu Dibalik Intervensi Yang Dilakukan Pemda Kota Padang Terhadap KPU Kota Padang, Dampak Intervensi Politik Pemda Kota Padang Terhadap KPU Kota PadangKata kunci: Intervensi, politik, Sekretaris, KPU, Padang.","PeriodicalId":317993,"journal":{"name":"NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127016045","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-15DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.238-252
Fitri Andriani, Emeraldy Chatra, S. Syahrizal
Partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator sebuah hasil pemilihan umum dengan derajat legitimasi yang kuat. Angka partisipasi seringkali menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu apakah pemilu yang diselenggarakannya memiliki daya Tarik yang kuat kepada warga negara untuk terlibat di dalamnya. Tidak heran jika kemudian KPU sebagai penyelenggara pemilu memandang angka partisipasi sebagai nominal yang akan selalu diusahakan meningkat dari pemilu ke pemilu. Question Researchny adalah bagaimana strategi KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih?. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 berjalan dengan lancar dan damai. Firdaus-Ayat Cahyadi keluar sebagai pemenang pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam sekali limatahun itu. Dalam Pilwako kali ini angka partisipasi pemilih hanya 51,9% tentunya ini masih jauh dari angka yang diharapkan dan sudah dipatok oleh KPU RI yaitu 77,5%. KPU Kota Pekanbaru sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih ini sehingga target nasional tercapai. KPU Kota Pekanbaru menggunakan strategi on dan strategi off. Strategi on adalah dengan memaksimalkan fungsi ICT dan pemanfaatan media social dalam bersosialisasi. Sedangkan strategi off adalah strategi konvensional yang selalu digunakan oleh hampir semua KPU yang ada di Indonesia yaitu dengan cara memasifkan sosialisasi di instansi-instansi, sosialisasi melalui ceramah-ceramah pemuka agama di masjid dan mushallah, sosialisasi ke kampus-kampus dan institusi pendidikan lainnya, sosialisasi di mall-mall, jalan raya, tempat keramian, memaksimalkan fungsi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), membuat Focus Discussion Group (FGD), Membuat diskusi-diskusi komunitas seperti Komunitas Buzzer Pekanbaru, MDI, Mahasiswa, iklan dan ajakan di media massa, poster dan baliho yang disebarkan di masyarakat. Key word: KPU Pekanbaru, Pilkada, Partisipasi Pemilih
{"title":"STRATEGI KPU KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILWAKO TAHUN 2017","authors":"Fitri Andriani, Emeraldy Chatra, S. Syahrizal","doi":"10.31604/jips.v6i2.2019.238-252","DOIUrl":"https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.238-252","url":null,"abstract":"Partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator sebuah hasil pemilihan umum dengan derajat legitimasi yang kuat. Angka partisipasi seringkali menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu apakah pemilu yang diselenggarakannya memiliki daya Tarik yang kuat kepada warga negara untuk terlibat di dalamnya. Tidak heran jika kemudian KPU sebagai penyelenggara pemilu memandang angka partisipasi sebagai nominal yang akan selalu diusahakan meningkat dari pemilu ke pemilu. Question Researchny adalah bagaimana strategi KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih?. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 berjalan dengan lancar dan damai. Firdaus-Ayat Cahyadi keluar sebagai pemenang pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam sekali limatahun itu. Dalam Pilwako kali ini angka partisipasi pemilih hanya 51,9% tentunya ini masih jauh dari angka yang diharapkan dan sudah dipatok oleh KPU RI yaitu 77,5%. KPU Kota Pekanbaru sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih ini sehingga target nasional tercapai. KPU Kota Pekanbaru menggunakan strategi on dan strategi off. Strategi on adalah dengan memaksimalkan fungsi ICT dan pemanfaatan media social dalam bersosialisasi. Sedangkan strategi off adalah strategi konvensional yang selalu digunakan oleh hampir semua KPU yang ada di Indonesia yaitu dengan cara memasifkan sosialisasi di instansi-instansi, sosialisasi melalui ceramah-ceramah pemuka agama di masjid dan mushallah, sosialisasi ke kampus-kampus dan institusi pendidikan lainnya, sosialisasi di mall-mall, jalan raya, tempat keramian, memaksimalkan fungsi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), membuat Focus Discussion Group (FGD), Membuat diskusi-diskusi komunitas seperti Komunitas Buzzer Pekanbaru, MDI, Mahasiswa, iklan dan ajakan di media massa, poster dan baliho yang disebarkan di masyarakat. Key word: KPU Pekanbaru, Pilkada, Partisipasi Pemilih","PeriodicalId":317993,"journal":{"name":"NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial","volume":"12 5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116127705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-09DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.417-427
Andila Yunika, Indah Adi Putri, A. Asrinaldi
Posisi perempuan di DPRD penting untuk mengangkat isu-isu masalah perempuan. Keterwakilan perempuan diharapkan bisa menghasilkan produk-produk kebijakan yang pro terhadap kepentingan perempuan.Penelitian ini berfokus pada penyebab anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten Bungo tidak bisa berkontribusi terhadap kepentingan perempuan Kabupaten Bungo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keteterwakilan politik perempuan : Politics of Idea dan Politics of Presence dari Anne Phillips. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kehadiran anggota legislatif perempuan di DPRD hanya sebatas kehadiran deskriptif, tidak termasuk kepada kehadiran subtantif apalgi kehadiran transformatif (Politics of Presence). Sehingga mereka tidak bisa memberikan gagasan dan ide-ide (Politics of Idea) yang terkait dengan masalah serta isu-isu perempuan di Kabupaten Bungo. Penyebabnya pertama, anggota legislatif perempuan tidak memahami keterwakilan perempuan dan kedua, motivasi awal anggota legislatif perempuan ikut pemilihan legislatif karena uang (money politics) dan peluang. Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, dan Legislatif
{"title":"KONTRIBUSI ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP KEPENTINGAN PEREMPUAN","authors":"Andila Yunika, Indah Adi Putri, A. Asrinaldi","doi":"10.31604/jips.v6i2.2019.417-427","DOIUrl":"https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.417-427","url":null,"abstract":"Posisi perempuan di DPRD penting untuk mengangkat isu-isu masalah perempuan. Keterwakilan perempuan diharapkan bisa menghasilkan produk-produk kebijakan yang pro terhadap kepentingan perempuan.Penelitian ini berfokus pada penyebab anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten Bungo tidak bisa berkontribusi terhadap kepentingan perempuan Kabupaten Bungo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keteterwakilan politik perempuan : Politics of Idea dan Politics of Presence dari Anne Phillips. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kehadiran anggota legislatif perempuan di DPRD hanya sebatas kehadiran deskriptif, tidak termasuk kepada kehadiran subtantif apalgi kehadiran transformatif (Politics of Presence). Sehingga mereka tidak bisa memberikan gagasan dan ide-ide (Politics of Idea) yang terkait dengan masalah serta isu-isu perempuan di Kabupaten Bungo. Penyebabnya pertama, anggota legislatif perempuan tidak memahami keterwakilan perempuan dan kedua, motivasi awal anggota legislatif perempuan ikut pemilihan legislatif karena uang (money politics) dan peluang. Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, dan Legislatif","PeriodicalId":317993,"journal":{"name":"NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124185279","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-09DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.403-416
Irvan Ansyari, M. Adnan, B. R. Ahmad
Berakhirnya rezim Orde Baru membuat berubahnya peta persaingan politik secara Nasional, Golkar yang sebelumnya merupakan partai dominan tidak lagi mampu berkuasa seperti sebelumnya, hal ini seiring dengan munculnya Partai—partai politik baru, dan banyaknya elit Partai Golkar yang berpindah. Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Golkar tetap menjadi Partai yang mendominasi, baik itu di pemilu legislatif yang maupun pemilihan kepala daerah, sejak era reformasi, elit golkar adalah penguasa di pemerintahan dan DPRD. Elit Formal dan elit informal adalah orang-orang yang mempunyai peran dalam dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar ini, indikasi awal yang menunjukkan adanya peran elit ini adalah banyaknya elit (walinagari, KAN) yang dekat dengan Partai Golikar. Hal inilah yang dikaji melalui penelitian yang telah dilakukan untuk mencari bagaimana peran elit baik itu elit formal maupun elit informal dalam dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Elit, peran Elit dan Teori Partai Dominan. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukan elit baik itu elit formal maupun elit informal memiliki peran tersendiri dalam pemilihan umum legislatif maupun pilkada, elit-elit ini melakukan mobilisasi, mempengaruhi massa, mempengaruhi elit lainnya, dan membentuk hubungan patronase dengan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan Partai Golkar di kabupaten Tanah Datar terus bertahan sebagai partai dominan disaat secara nasional maupun di daerah lain partai golkar mengalami kemerosotan hegemoninya Kata Kunci : Elit, Partai Golkar, Dominasi
{"title":"Peran Elit dalam Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi","authors":"Irvan Ansyari, M. Adnan, B. R. Ahmad","doi":"10.31604/jips.v6i2.2019.403-416","DOIUrl":"https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.403-416","url":null,"abstract":"Berakhirnya rezim Orde Baru membuat berubahnya peta persaingan politik secara Nasional, Golkar yang sebelumnya merupakan partai dominan tidak lagi mampu berkuasa seperti sebelumnya, hal ini seiring dengan munculnya Partai—partai politik baru, dan banyaknya elit Partai Golkar yang berpindah. Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Golkar tetap menjadi Partai yang mendominasi, baik itu di pemilu legislatif yang maupun pemilihan kepala daerah, sejak era reformasi, elit golkar adalah penguasa di pemerintahan dan DPRD. Elit Formal dan elit informal adalah orang-orang yang mempunyai peran dalam dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar ini, indikasi awal yang menunjukkan adanya peran elit ini adalah banyaknya elit (walinagari, KAN) yang dekat dengan Partai Golikar. Hal inilah yang dikaji melalui penelitian yang telah dilakukan untuk mencari bagaimana peran elit baik itu elit formal maupun elit informal dalam dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Elit, peran Elit dan Teori Partai Dominan. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukan elit baik itu elit formal maupun elit informal memiliki peran tersendiri dalam pemilihan umum legislatif maupun pilkada, elit-elit ini melakukan mobilisasi, mempengaruhi massa, mempengaruhi elit lainnya, dan membentuk hubungan patronase dengan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan Partai Golkar di kabupaten Tanah Datar terus bertahan sebagai partai dominan disaat secara nasional maupun di daerah lain partai golkar mengalami kemerosotan hegemoninya Kata Kunci : Elit, Partai Golkar, Dominasi","PeriodicalId":317993,"journal":{"name":"NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial","volume":"62 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130524936","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-01DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.374-387
Rahma Harianti, Nursyirwan Effendi, A. Asrinaldi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Komisi A DPRA (di tingkat provinsi) dan/atau DPRK (di tingkat Kabupaten/Kota) mempunyai tugas dan wewenang dalam mengusulkan pembentukan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh khususnya dalam rekrutmen Komisi Independen Pemilihan (KIP). Hal ini terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan sistem desentralisasi asimetris di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana prinsip Independensi dan Etika Penyelenggara Pemilu di Aceh pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menyangkut fenomena yang dimuat dalam pasa-pasal tersebut. Dimana Independensi serta etika para penyelenggara patut untuk dipertanyakan menyangkut kinerja dan faktor kepentingan yang terdapat di dalamnya antara penyelenggara pemilu dan legislatif perekrutnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan meilakukan wawancara dengan berbagai informan dan juga dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah penyelenggara Pemilu di Aceh yaitu Komisioner KIP Aceh dan beberapa informan lain sebagai triangulasi. Dari hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa KIP Aceh selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh juga sebagai puncak kontrol dalam struktur organisasi penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi Aceh, telah menerapkan kedua prinsip ini untuk dapat menegakkan Pemilu yang demokratis di Aceh. Meskipun belum optimal sepenuhnya dikarenakan pernah mendapat peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun selebihnya KIP Aceh telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan azas, prinsip dan tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.Kata Kunci: Penyelenggara Pemilu, Independensi, Etika dan Komisi Independen Pemilihan Aceh
亚齐的选举和选举与印尼的其他省份不同。2006年第11号法律关于亚齐省的亚齐政府然后描述进Qanun A DPRA(委员会2016年6号,在省级层面上)和/或朝美(地区/城市)有责任和权力的提议成立一个选举和选举的组织者在亚齐,尤其是在独立选举委员会(KIP)招聘。这是由于亚齐中心化不对称制度的实施。本研究旨在强调，在2019年举行选举期间，亚齐的独立原则和选举伦理与本章所载的现象有关。在那里，独立和规范组织者的伦理应该受到质疑，涉及选举组织者和招聘立法之间的表现和利益因素。本研究采用定性方法和描述性方法进行研究。本研究的数据是通过对多名线人和文件进行采访而收集的。本研究的线人是亚齐地区选举的组织者，负责市长基普·亚齐和其他几名线人进行三角测量。从这项研究中得出的结论是，作为亚齐省选举和选举组织结构的最高控制点，基普·亚齐实施了这两项原则，以维持亚齐的民主选举。虽然不是最理想的，但它从来没有得到过选举委员会(DKPP)的严厉警告。但其余的KIP亚齐已经履行了符合azas、选举安排的原则和目的的职责。关键词:选举组织者、独立人士、伦理和亚齐独立选举委员会
{"title":"Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019","authors":"Rahma Harianti, Nursyirwan Effendi, A. Asrinaldi","doi":"10.31604/jips.v6i2.2019.374-387","DOIUrl":"https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.374-387","url":null,"abstract":"Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Komisi A DPRA (di tingkat provinsi) dan/atau DPRK (di tingkat Kabupaten/Kota) mempunyai tugas dan wewenang dalam mengusulkan pembentukan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh khususnya dalam rekrutmen Komisi Independen Pemilihan (KIP). Hal ini terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan sistem desentralisasi asimetris di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana prinsip Independensi dan Etika Penyelenggara Pemilu di Aceh pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menyangkut fenomena yang dimuat dalam pasa-pasal tersebut. Dimana Independensi serta etika para penyelenggara patut untuk dipertanyakan menyangkut kinerja dan faktor kepentingan yang terdapat di dalamnya antara penyelenggara pemilu dan legislatif perekrutnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan meilakukan wawancara dengan berbagai informan dan juga dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah penyelenggara Pemilu di Aceh yaitu Komisioner KIP Aceh dan beberapa informan lain sebagai triangulasi. Dari hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa KIP Aceh selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh juga sebagai puncak kontrol dalam struktur organisasi penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi Aceh, telah menerapkan kedua prinsip ini untuk dapat menegakkan Pemilu yang demokratis di Aceh. Meskipun belum optimal sepenuhnya dikarenakan pernah mendapat peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun selebihnya KIP Aceh telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan azas, prinsip dan tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.Kata Kunci: Penyelenggara Pemilu, Independensi, Etika dan Komisi Independen Pemilihan Aceh","PeriodicalId":317993,"journal":{"name":"NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114982121","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-01DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.329-343
Irwansyah Irwansyah, Yuslim Yuslim, A. Asrinaldi
Secara umum Pemilu diseluruh Indonesia dilaksanakan oleh komisi Pemilihan Umum tak terkecuali juga pembentukan Tim seleksi karena sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggara pemilu menetapkan Anggota timsel berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun yang di bentuk oleh KPU Pusat. Berbeda dengan pola rekrutmen Penyelenggara di Aceh termasuk yang membentuk Timsel yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh Pasal 56 ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur, selama pelaksanaan pemilu berlangsung ada sejumlah permasalahn diantaranya adalah Sumber daya Manusia (SDM). Studi ini mengkaji tentang Integritas komisi Independen Pemilihan (KIP)sebagai penyeleggara Pemilu di Aceh.Kata Kunci : Integritas Penyelenggara Pemilu, rekrutmen, tim seleksi
{"title":"Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Rekrutment Anggota KPU","authors":"Irwansyah Irwansyah, Yuslim Yuslim, A. Asrinaldi","doi":"10.31604/jips.v6i2.2019.329-343","DOIUrl":"https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.329-343","url":null,"abstract":"Secara umum Pemilu diseluruh Indonesia dilaksanakan oleh komisi Pemilihan Umum tak terkecuali juga pembentukan Tim seleksi karena sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggara pemilu menetapkan Anggota timsel berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun yang di bentuk oleh KPU Pusat. Berbeda dengan pola rekrutmen Penyelenggara di Aceh termasuk yang membentuk Timsel yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh Pasal 56 ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur, selama pelaksanaan pemilu berlangsung ada sejumlah permasalahn diantaranya adalah Sumber daya Manusia (SDM). Studi ini mengkaji tentang Integritas komisi Independen Pemilihan (KIP)sebagai penyeleggara Pemilu di Aceh.Kata Kunci : Integritas Penyelenggara Pemilu, rekrutmen, tim seleksi","PeriodicalId":317993,"journal":{"name":"NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126411188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-01DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.282-297
Dedi Triralmaidi, Alfan Miko, A. Asrinaldi
Sosialisasi Pilkada dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu sebagai upaya dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Namun permasalahan mengenai sosialisasi terutama partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang dilakukan secara luas dan efektif yang akan menentukan kualitas partisipasi pemilih masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Penyelenggara Pemilu. Untuk Kabupaten Sijunjung, dalam tiga kali periode pelaksanaan Pilkada yaitu tahun 2005, tahun 2010, dan tahun 2015 selalu menunjukkan angka partisipasi masyarakat yang terus menurun. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja dan bagaimana Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung dalam upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung serta data sekunder menggunakan artikel, sumber tertulis terutama sumber online yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menggunakan analisis data dengan metode Miles dan Huberman yaitu analisis data yang diawali dengan proses pengumpulan, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Kata Kunci: Sosialisasi, Partisipasi Pemilih, KPU, Pilkada
{"title":"Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2015","authors":"Dedi Triralmaidi, Alfan Miko, A. Asrinaldi","doi":"10.31604/jips.v6i2.2019.282-297","DOIUrl":"https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.282-297","url":null,"abstract":"Sosialisasi Pilkada dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu sebagai upaya dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Namun permasalahan mengenai sosialisasi terutama partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang dilakukan secara luas dan efektif yang akan menentukan kualitas partisipasi pemilih masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Penyelenggara Pemilu. Untuk Kabupaten Sijunjung, dalam tiga kali periode pelaksanaan Pilkada yaitu tahun 2005, tahun 2010, dan tahun 2015 selalu menunjukkan angka partisipasi masyarakat yang terus menurun. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja dan bagaimana Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung dalam upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung serta data sekunder menggunakan artikel, sumber tertulis terutama sumber online yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menggunakan analisis data dengan metode Miles dan Huberman yaitu analisis data yang diawali dengan proses pengumpulan, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Kata Kunci: Sosialisasi, Partisipasi Pemilih, KPU, Pilkada","PeriodicalId":317993,"journal":{"name":"NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133593161","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：