Pub Date : 2021-04-27DOI: 10.24843/kp.2021.v43.i01.p07
M. R. Hertianto
Belum adanya regulasi di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi membuat ancaman adanya tindakan tidak sah dan/atau melawan hukum terhadap data pribadi semakin meningkat seiring dengan tingginya laju perkembangan teknologi dan penetrasi teknologi informasi. Situasi ini tentu menjadi hambatan bagi upaya penegakan hukum terhadap kegagalan perlindungan data pribadi oleh pihak-pihak tertentu yang seringkali menempatkan sekelompok masyarakat ataupun warga negara sebagai korban yang tidak dapat mengakses keadilan terhadap peristiwa yang merugikan data pribadi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum pelanggaran data pribadi dalam ruang lingkup hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta perbandingan dan menggunakan data sekunder yang kemudian dilakukan analisis untuk merumuskan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum terhadap kegagalan perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum berjalan efektif meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal serupa yang disebabkan oleh faktor belum adanya pengaturan yang jelas, pelaku penyerangan yang anonim, terlambatnya respons pengelola data pribadi, kualitas aparat penegak hukum, dan tidak adanya lembaga yang berfokus pada perlindungan data pribadi
{"title":"Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia","authors":"M. R. Hertianto","doi":"10.24843/kp.2021.v43.i01.p07","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p07","url":null,"abstract":"Belum adanya regulasi di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi membuat ancaman adanya tindakan tidak sah dan/atau melawan hukum terhadap data pribadi semakin meningkat seiring dengan tingginya laju perkembangan teknologi dan penetrasi teknologi informasi. Situasi ini tentu menjadi hambatan bagi upaya penegakan hukum terhadap kegagalan perlindungan data pribadi oleh pihak-pihak tertentu yang seringkali menempatkan sekelompok masyarakat ataupun warga negara sebagai korban yang tidak dapat mengakses keadilan terhadap peristiwa yang merugikan data pribadi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum pelanggaran data pribadi dalam ruang lingkup hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta perbandingan dan menggunakan data sekunder yang kemudian dilakukan analisis untuk merumuskan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum terhadap kegagalan perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum berjalan efektif meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal serupa yang disebabkan oleh faktor belum adanya pengaturan yang jelas, pelaku penyerangan yang anonim, terlambatnya respons pengelola data pribadi, kualitas aparat penegak hukum, dan tidak adanya lembaga yang berfokus pada perlindungan data pribadi","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45696860","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.24843/kp.2020.v42.i03.p04
N. M. A. Suwandewi, N. Adiyaryani
Anak merupakan entitas yang wajib untuk dilindungi dan dijunjung tinggi hak-haknya oleh setiap negara di dunia. Komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan anak tercermin dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian perlindungan oleh negara tidak hanya dalam melindungi anak sebagai korban maupun saksi, namun juga dalam memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum menerima perlindungan hukum yang memadai. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pedoman dasar dalam pemberian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kendatipun masih memberikan batasan mengenai kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak untuk menjalani proses diversi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diversi sebagai bentuk perlindungan anak dalam sistem peradilan di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tertuang di berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan anak, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan wajib mengupayakan diversi.
{"title":"Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia","authors":"N. M. A. Suwandewi, N. Adiyaryani","doi":"10.24843/kp.2020.v42.i03.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p04","url":null,"abstract":"Anak merupakan entitas yang wajib untuk dilindungi dan dijunjung tinggi hak-haknya oleh setiap negara di dunia. Komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan anak tercermin dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian perlindungan oleh negara tidak hanya dalam melindungi anak sebagai korban maupun saksi, namun juga dalam memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum menerima perlindungan hukum yang memadai. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pedoman dasar dalam pemberian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kendatipun masih memberikan batasan mengenai kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak untuk menjalani proses diversi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diversi sebagai bentuk perlindungan anak dalam sistem peradilan di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tertuang di berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan anak, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan wajib mengupayakan diversi.","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44808236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.24843/kp.2020.v42.i03.p07
Komang Suartana, I. M. W. Darma
This article aims to analyze how the crime of child kidnapping is covered in the Indonesian Criminal Code and the type of sanctions that can be imposed on the perpetrator of the crime of child kidnapping. It is a legal research that uses statutory, conceptual, and case approaches in discussing the legal protection of child kidnapping victims. In order to illustrate how the law that protects the victim of child kidnapping is applied by the court, it presents a case study at the Gianyar District Court that investigated a criminal offense of child kidnapping in 2018. The results reveal that the Indonesian Criminal Code classifies child kidnapping as a crime that is punishable as stipulated in Article 330 of the Code. In a more specific context, Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 22 of 2003 concerning Child Protection includes child kidnapping as a case that needs to be given special protection A case study regarding the imposing of sanctions on the perpetrator of child kidnapping can be seen in a criminal case before the District Court of Gianyar in 2018. In the judgment, the panel of judges imposing a sentence against the defendant in the form of imprisonment of 8 (eight) years in prison and a fine of Rp. 60,000,000 (sixty million rupiah) subsidiary 6 (six) months in prison;
{"title":"Legal Protection for Child Kidnapping Victims: Case Study in Gianyar District Court","authors":"Komang Suartana, I. M. W. Darma","doi":"10.24843/kp.2020.v42.i03.p07","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p07","url":null,"abstract":"This article aims to analyze how the crime of child kidnapping is covered in the Indonesian Criminal Code and the type of sanctions that can be imposed on the perpetrator of the crime of child kidnapping. It is a legal research that uses statutory, conceptual, and case approaches in discussing the legal protection of child kidnapping victims. In order to illustrate how the law that protects the victim of child kidnapping is applied by the court, it presents a case study at the Gianyar District Court that investigated a criminal offense of child kidnapping in 2018. The results reveal that the Indonesian Criminal Code classifies child kidnapping as a crime that is punishable as stipulated in Article 330 of the Code. In a more specific context, Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 22 of 2003 concerning Child Protection includes child kidnapping as a case that needs to be given special protection A case study regarding the imposing of sanctions on the perpetrator of child kidnapping can be seen in a criminal case before the District Court of Gianyar in 2018. In the judgment, the panel of judges imposing a sentence against the defendant in the form of imprisonment of 8 (eight) years in prison and a fine of Rp. 60,000,000 (sixty million rupiah) subsidiary 6 (six) months in prison;","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46527792","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.24843/kp.2020.v42.i03.p02
P. Setiawan
Penipuan sebagai kejahatan keuangan dalam beberapa kasus berkembang menjadi kejahatan skala masif di Indonesia. Artikel ini menyajikan kajian terhadap kasus-kasus penipuan yang masif tersebut yang dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Kajian dimulai dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta literatur hukum terkait. Selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi yang bertujuan mengidentifikasi karakteristik kasus-kasus penipuan berskala massif, berikut problematika yang dihadapi para korban, serta terakhir merumuskan preskripsi mengenai sistem pemulihan kerugian bagi para korban tersebut. Hasil kajian menunjukkan penipuan masif di Indonesia berkarakteristik pokok pada hubungan awal keperdataan (bisnis) yang dibentuk sebelumnya antara pelaku dan korban. Pada hubungan tersebut, pelaku kejahatan melakukan kegiatan penghimpunan dana yang besar dari masyarakat dengan modus skema ponzi atau money game yang disertai dengan pengelolaan keuangan korporasi yang tidak profesional dan transparan. Problematika timbul pada upaya pemulihan kerugian para korban, utamanya karena kompleksitas dan tumpang tindihnya ketentuan pemulihan kerugian beserta implikasi hukumnya. Untuk menyelesaikan problematika ini, maka dapat dirumuskan suatu konsep sistem integratif dengan memadukan fitur-fitur pada hukum acara perdata dan pidana, prosedur kepailitan, dan sistem restitusi korban, yang mampu mendukung dan memperkuat penyelesaian pemulihan kerugian yang adil bagi korban. Tahapan sistem ini secara teknis terdiri atas penyusun permohonan restitusi yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pemeriksaan restitusi pada sidang pengadilan bersama dengan pemeriksaan perbuatan dan kesalahan pelaku kejahatan, dilanjutkan dengan penjatuhan pemidanaan restitusi serta perampasan aset. Terakhir, pemberesan harta kekayaan pelaku dan pembayaran kerugian sebagai pemulihan korban.
{"title":"Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia","authors":"P. Setiawan","doi":"10.24843/kp.2020.v42.i03.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p02","url":null,"abstract":"Penipuan sebagai kejahatan keuangan dalam beberapa kasus berkembang menjadi kejahatan skala masif di Indonesia. Artikel ini menyajikan kajian terhadap kasus-kasus penipuan yang masif tersebut yang dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Kajian dimulai dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta literatur hukum terkait. Selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi yang bertujuan mengidentifikasi karakteristik kasus-kasus penipuan berskala massif, berikut problematika yang dihadapi para korban, serta terakhir merumuskan preskripsi mengenai sistem pemulihan kerugian bagi para korban tersebut. Hasil kajian menunjukkan penipuan masif di Indonesia berkarakteristik pokok pada hubungan awal keperdataan (bisnis) yang dibentuk sebelumnya antara pelaku dan korban. Pada hubungan tersebut, pelaku kejahatan melakukan kegiatan penghimpunan dana yang besar dari masyarakat dengan modus skema ponzi atau money game yang disertai dengan pengelolaan keuangan korporasi yang tidak profesional dan transparan. Problematika timbul pada upaya pemulihan kerugian para korban, utamanya karena kompleksitas dan tumpang tindihnya ketentuan pemulihan kerugian beserta implikasi hukumnya. Untuk menyelesaikan problematika ini, maka dapat dirumuskan suatu konsep sistem integratif dengan memadukan fitur-fitur pada hukum acara perdata dan pidana, prosedur kepailitan, dan sistem restitusi korban, yang mampu mendukung dan memperkuat penyelesaian pemulihan kerugian yang adil bagi korban. Tahapan sistem ini secara teknis terdiri atas penyusun permohonan restitusi yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pemeriksaan restitusi pada sidang pengadilan bersama dengan pemeriksaan perbuatan dan kesalahan pelaku kejahatan, dilanjutkan dengan penjatuhan pemidanaan restitusi serta perampasan aset. Terakhir, pemberesan harta kekayaan pelaku dan pembayaran kerugian sebagai pemulihan korban.","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49044991","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.24843/kp.2020.v42.i03.p01
N. L. G. Astariyani, Ni Putu Wiwin Setyari, Bagus Hermanto
This study intends to examine the authority of local governments to regulate regional policies on tourism development master plan. This paper examines the legal issues related to the basis of the authority from philosophical, sociological, and juridical aspects of the formation of policies regarding tourism development plans. This paper focuses on the target, scope, content, and direction of Regional Regulations concerning tourism development plans to establish legislation and prioritizing aspects of the tourism industry, marketing destinations, and culture of Bali Tourism. It is a legal research that uses statutory, philosophical, theoretical, and conceptual approaches. The research resulted that the basis of authority for delegation of formation arrangements is regulated in the Law concerning Tourism, Government Regulation, and Regional Government Law related to the Master Plan of National Tourism Development. The basis of regional government authority in setting these policies is the enactment of local regulations of Bali Province, Badung Regency, Jembrana Regency, and Denpasar City concerning regional tourism development master plan. However, the mandatory obligations for regional government in determining tourism development master plan have not immediately been taken effect by the other regency governments in Bali Province.
{"title":"Regional Government Authority in Determining Policies on the Master Plan of Tourism Development","authors":"N. L. G. Astariyani, Ni Putu Wiwin Setyari, Bagus Hermanto","doi":"10.24843/kp.2020.v42.i03.p01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p01","url":null,"abstract":"This study intends to examine the authority of local governments to regulate regional policies on tourism development master plan. This paper examines the legal issues related to the basis of the authority from philosophical, sociological, and juridical aspects of the formation of policies regarding tourism development plans. This paper focuses on the target, scope, content, and direction of Regional Regulations concerning tourism development plans to establish legislation and prioritizing aspects of the tourism industry, marketing destinations, and culture of Bali Tourism. It is a legal research that uses statutory, philosophical, theoretical, and conceptual approaches. The research resulted that the basis of authority for delegation of formation arrangements is regulated in the Law concerning Tourism, Government Regulation, and Regional Government Law related to the Master Plan of National Tourism Development. The basis of regional government authority in setting these policies is the enactment of local regulations of Bali Province, Badung Regency, Jembrana Regency, and Denpasar City concerning regional tourism development master plan. However, the mandatory obligations for regional government in determining tourism development master plan have not immediately been taken effect by the other regency governments in Bali Province.","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43709270","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sistem hukum pidana Indonesia mengenal adanya berbagai macam tindak pidana, di antaranya tindak pidana yang berkaitan dengan larangan terhadap penyebarluasan ideologi-ideologi tertentu, atau yang bisa disebut dengan istilah delik ideologi. Delik ideologi ini berkaitan dengan penyebaran ideologi Komunisme, Marxis-Leninisme yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelam Negara Indonesia. Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis formulasi rumusan delik ideologi dalam hukum positif Indonesia serta untuk mengkaji delik ideologi tersebut dari aspek pembaruan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, karena permasalahan yang diangkat beranjak dari sistem norma hukum pidana yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi rumusan tindak pidana ideologi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Rancangan KUHP (RKUHP) memiliki rumusan yang tidak jauh berbeda. Rumusan delik ideologi tersebut memiliki problematika yuridis khususnya dari aspek unsur perbuatan, jenis, dan objek tindak pidana. Maka dari itu perlu dilakukan reformulasi delik ideologi di dalam RKUHP, dengan memperhatikan arah politik hukum pidana Indonesia yang berbasiskan pada nilai-nilai Pancasila.
{"title":"Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia","authors":"Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Yuridika Prawira Rachmadi","doi":"10.24843/kp.2020.v42.i03.p05","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p05","url":null,"abstract":"Sistem hukum pidana Indonesia mengenal adanya berbagai macam tindak pidana, di antaranya tindak pidana yang berkaitan dengan larangan terhadap penyebarluasan ideologi-ideologi tertentu, atau yang bisa disebut dengan istilah delik ideologi. Delik ideologi ini berkaitan dengan penyebaran ideologi Komunisme, Marxis-Leninisme yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelam Negara Indonesia. Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis formulasi rumusan delik ideologi dalam hukum positif Indonesia serta untuk mengkaji delik ideologi tersebut dari aspek pembaruan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, karena permasalahan yang diangkat beranjak dari sistem norma hukum pidana yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi rumusan tindak pidana ideologi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Rancangan KUHP (RKUHP) memiliki rumusan yang tidak jauh berbeda. Rumusan delik ideologi tersebut memiliki problematika yuridis khususnya dari aspek unsur perbuatan, jenis, dan objek tindak pidana. Maka dari itu perlu dilakukan reformulasi delik ideologi di dalam RKUHP, dengan memperhatikan arah politik hukum pidana Indonesia yang berbasiskan pada nilai-nilai Pancasila.","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46461305","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.24843/kp.2020.v42.i03.p03
S. H. M.H Derita Prapti Rahyu, M. H. F. S.H., S. H. M.H. Darwance, M. Si. Amir Dedoe
Secara umum sektor pertambangan selama ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia serta daerah-daerah yang menjadi lokasi pertambangan. Situasi khusus terjadi pada pertambangan rakyat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang justru menyisakan sejumlah kasus yang belum terselesaikan. Hanya saja, pemerintah daerah setempat nampaknya belum mangakomodir kearifan lokal untuk menyelesaikan kasus pertambangan rakyat dalam bentuk kebijakan daerah (baik peraturan ataupun penetapan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal terkait pertambangan rakyat tertransformasi ke dalam kebijakan daerah agar tetap lestari, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Artikel inimerupakan penelitian hukum normatif dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait adakah peluang mentransformasi kearifan lokal ke dalam kebijakan daerah.Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait danbahan hukum sekunder berupa sumber kepustakaan danartikel-artikel ilmiah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kearifan lokal pada aktivitas pertambangan rakyat tidak terakomodir dalam kebijakan daerah sehubungan dengan keterbatasan kewenangan daerah dalam sektortersebut. Pintu masuk untuk mentransformasikan kearifan lokal ke dalam produk hukum daerah justru terdapat pada kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
{"title":"Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat dalam Kebijakan Daerah","authors":"S. H. M.H Derita Prapti Rahyu, M. H. F. S.H., S. H. M.H. Darwance, M. Si. Amir Dedoe","doi":"10.24843/kp.2020.v42.i03.p03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p03","url":null,"abstract":"Secara umum sektor pertambangan selama ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia serta daerah-daerah yang menjadi lokasi pertambangan. Situasi khusus terjadi pada pertambangan rakyat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang justru menyisakan sejumlah kasus yang belum terselesaikan. Hanya saja, pemerintah daerah setempat nampaknya belum mangakomodir kearifan lokal untuk menyelesaikan kasus pertambangan rakyat dalam bentuk kebijakan daerah (baik peraturan ataupun penetapan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal terkait pertambangan rakyat tertransformasi ke dalam kebijakan daerah agar tetap lestari, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Artikel inimerupakan penelitian hukum normatif dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait adakah peluang mentransformasi kearifan lokal ke dalam kebijakan daerah.Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait danbahan hukum sekunder berupa sumber kepustakaan danartikel-artikel ilmiah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kearifan lokal pada aktivitas pertambangan rakyat tidak terakomodir dalam kebijakan daerah sehubungan dengan keterbatasan kewenangan daerah dalam sektortersebut. Pintu masuk untuk mentransformasikan kearifan lokal ke dalam produk hukum daerah justru terdapat pada kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup.","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43207405","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-31DOI: 10.24843/kp.2020.v42.i03.p06
L. Nurhakim, Efa Laela Fakhriah
Implikasi adanya putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga adalah debitor sebagai pemilik boedel pailit tidak bisa mengoperasionalkan serta mengakses hartanya. Permasalahan selanjutnya muncul ketika pada saat yang bersamaan sita umum kepalitan atas asset debitor dimaksud, juga telah/akan dibebani sita pidana. Artikel ini bertujuan untuk membahas kewenangan kurator dalam mengelola dan membereskan asset boedel pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dan hak kurator untuk mengajukan praperadilan terhadap boedel kepailitan yang diletakkan sita pidana ditinjau dari kepastian hukum. Penulisan artikel ini bersifat penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang undangan agar dapat menggambarkan konsep yang dibahas yang dikaji secara normatif dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurator dalam pelaksanaan pemberesan dan/atau pengurusan boedel pailit dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan syarat terdapat kesalahan atau kelalaian. Sebagai implikasinya, kurator dapat bertanggung jawab secara pribadi dengan alasan “merugikan” kepentingan hukum para kreditur. Dalam praktiknya, kurator dituntut reaktif dan responsif dalam mengambil tindakan, sedangkan UU Kepailitan sendiri tidak memberikan kesempatan untuk melakukan kewenangannya secara diskresif terhadap kondisi boedel pailit yang telah/akan diletakan sita pidana. Demi terwujudnya kepastian hukum, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 ayat (3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kurator dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau penuntut umum yang tidak meminta persetujuan hakim pengawas dalam melakukan suatu penyitaan demi membatalkan kedudukan sita pidana atas boedel pailit.
{"title":"Hak Kurator untuk Mengajukan Praperadilan terhadap Boedel Kepailitan yang Diletakkan Sita Pidana","authors":"L. Nurhakim, Efa Laela Fakhriah","doi":"10.24843/kp.2020.v42.i03.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p06","url":null,"abstract":"Implikasi adanya putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga adalah debitor sebagai pemilik boedel pailit tidak bisa mengoperasionalkan serta mengakses hartanya. Permasalahan selanjutnya muncul ketika pada saat yang bersamaan sita umum kepalitan atas asset debitor dimaksud, juga telah/akan dibebani sita pidana. Artikel ini bertujuan untuk membahas kewenangan kurator dalam mengelola dan membereskan asset boedel pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dan hak kurator untuk mengajukan praperadilan terhadap boedel kepailitan yang diletakkan sita pidana ditinjau dari kepastian hukum. Penulisan artikel ini bersifat penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang undangan agar dapat menggambarkan konsep yang dibahas yang dikaji secara normatif dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurator dalam pelaksanaan pemberesan dan/atau pengurusan boedel pailit dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan syarat terdapat kesalahan atau kelalaian. Sebagai implikasinya, kurator dapat bertanggung jawab secara pribadi dengan alasan “merugikan” kepentingan hukum para kreditur. Dalam praktiknya, kurator dituntut reaktif dan responsif dalam mengambil tindakan, sedangkan UU Kepailitan sendiri tidak memberikan kesempatan untuk melakukan kewenangannya secara diskresif terhadap kondisi boedel pailit yang telah/akan diletakan sita pidana. Demi terwujudnya kepastian hukum, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 ayat (3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kurator dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau penuntut umum yang tidak meminta persetujuan hakim pengawas dalam melakukan suatu penyitaan demi membatalkan kedudukan sita pidana atas boedel pailit.","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45913337","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-30DOI: 10.24843/kp.2020.v42.i02.p04
Desia Rakhma Banjarani
Illegal fishing practices are transnational in nature, which are not so easy to prevent and eradicate without international cooperation. Several international treaties both in the field of international maritime and fisheries law as well as international crimes have not categorized it as a transnational crime. This article discusses regulations that cover the issue of illegal fishing according to Indonesian national law and international law and examines the urgency of countermeasuring illegal fishing as a transnational crime. This article is a normative legal research with a statutory approach that explores the relevant national and international legal instruments which analyzed using descriptive methods. The results indicated that illegal fishing has been strictly regulated both in national and international law, although international law has not categorized illegal fishing as a crime that has cross-border characteristics. Therefore, there is an urgency to countermeasuring illegal fishing through international cooperation. In terms of the implementation of Indonesian national law, until now there seems to be lack of coordination between the national government and regional governments in establishing a mechanism related to efforts to prevent and eradicate illegal ?shing. Praktik Illegal fishingbersifat transnasional yang sulit untuk dicegah dan diberantas tanpa adanya kerjasama internasional. Sejumlah perjanjian internasional baik di bidang hukum laut dan perikanan internasional maupun pidana internasional belum mengategorikan illegal fishing sebagai suatu kejahatan transnasional. Artikel ini membahas pengaturan terkait Illegal Fishing menurut hukum nasional Indonesia dan hukum internasional serta menelaah urgensi penanggulangan Illegal Fishing sebagai kejahatan transnasional.Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menelusuri instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan yang dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Illegal Fishing sudah diatur secara tegas baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, kendatipun kukum internasional belum mengategorikan illegal ?shing sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara. Oleh karenanya, penanggulangan illegal fishing urgen dilakukan melalui kerjasama internasional. Dari segi implementasi hukum nasional Indonesia,hingga saat ininampaknya belum terdapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menetapkan suatu mekanisme berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan illegal ?shing.
非法捕鱼行为具有跨国性质，如果没有国际合作，很难预防和根除。国际海事和渔业法以及国际犯罪领域的若干国际条约都没有将其归类为跨国犯罪。本文讨论了根据印度尼西亚国内法和国际法涵盖非法捕鱼问题的条例，并审查了作为跨国犯罪对非法捕鱼进行反制的紧迫性。本文是一项规范性的法律研究，采用成文法的方法，探讨相关的国家和国际法律文书，并采用描述性的方法进行分析。结果表明，尽管国际法没有将非法捕鱼归类为具有跨国界特征的犯罪，但在国内法和国际法中都对非法捕鱼进行了严格管制。因此，迫切需要通过国际合作来遏制非法捕捞。在印度尼西亚国家法律的执行方面，到目前为止，国家政府和地方政府之间似乎缺乏协调，无法建立与预防和根除非法卖淫有关的机制。印度非法捕鱼组织是跨国组织，是国际组织。塞巴姆拉·佩詹詹国际银行，迪比当，胡库姆·劳特，佩詹詹国际银行，莫潘·皮达纳，国际银行，非法捕鱼，佩詹詹跨国公司。印尼国家非法捕鱼协会印尼国家非法捕鱼协会印尼国家非法捕鱼协会印尼国家非法捕鱼协会印尼国家非法捕鱼协会印尼国家非法捕鱼协会印尼国家非法捕鱼协会本文介绍了中国大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆大陆。哈西尔penelitian menunjukkan bahwa非法捕鱼sudah diatur secara tegas baik dalam hukum国家maupun hukum国际，kendatipun kukum国际belum mengatorikan非法捕鱼sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara。Oleh karenanya, penanggulangan非法捕鱼紧急dilakukan melalui kerjasama国际。印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，印尼国家行政长官，
{"title":"Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional","authors":"Desia Rakhma Banjarani","doi":"10.24843/kp.2020.v42.i02.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p04","url":null,"abstract":"Illegal fishing practices are transnational in nature, which are not so easy to prevent and eradicate without international cooperation. Several international treaties both in the field of international maritime and fisheries law as well as international crimes have not categorized it as a transnational crime. This article discusses regulations that cover the issue of illegal fishing according to Indonesian national law and international law and examines the urgency of countermeasuring illegal fishing as a transnational crime. This article is a normative legal research with a statutory approach that explores the relevant national and international legal instruments which analyzed using descriptive methods. The results indicated that illegal fishing has been strictly regulated both in national and international law, although international law has not categorized illegal fishing as a crime that has cross-border characteristics. Therefore, there is an urgency to countermeasuring illegal fishing through international cooperation. In terms of the implementation of Indonesian national law, until now there seems to be lack of coordination between the national government and regional governments in establishing a mechanism related to efforts to prevent and eradicate illegal ?shing. \u0000 \u0000Praktik Illegal fishingbersifat transnasional yang sulit untuk dicegah dan diberantas tanpa adanya kerjasama internasional. Sejumlah perjanjian internasional baik di bidang hukum laut dan perikanan internasional maupun pidana internasional belum mengategorikan illegal fishing sebagai suatu kejahatan transnasional. Artikel ini membahas pengaturan terkait Illegal Fishing menurut hukum nasional Indonesia dan hukum internasional serta menelaah urgensi penanggulangan Illegal Fishing sebagai kejahatan transnasional.Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menelusuri instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan yang dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Illegal Fishing sudah diatur secara tegas baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, kendatipun kukum internasional belum mengategorikan illegal ?shing sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara. Oleh karenanya, penanggulangan illegal fishing urgen dilakukan melalui kerjasama internasional. Dari segi implementasi hukum nasional Indonesia,hingga saat ininampaknya belum terdapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menetapkan suatu mekanisme berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan illegal ?shing. \u0000 ","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46325070","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-08-30DOI: 10.24843/kp.2020.v42.i02.p02
M. Mahfud
The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985) ensures the protection of victims of crime. Basically, the implementation of this international declaration depends on the domestic law of each state. Indonesia has promulgated Act No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection (Witness and Victim Protection Act) and its Amendment (Act No. 31 of 2014) to give protection of the victim, although not fully adopted the principles contained in the declaration. This article aims to analyze the protection of the victims under the recent Indonesian victim protection Acts and to examine to what extent the Acts in line with the declaration. It is a normative legal research that collects sources from libraries, databases, and archives. This research suggested that Witness and Victim Protection Act has provided the protection to the victim that is limited to victims of a grave violation of human rights, terrorism, trafficking, torture, sexual crime, and serious assaults in the form of compensation (only for a grave violation of human rights and terrorism), restitution and certain assistances under the auspices of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). However, this Act is not yet fully in line with the Declaration, particularly with regard to the right of victims to be present in the criminal justice process to express their views when it comes to their personal interests.
{"title":"Crime Victims Protection in Indonesia: An Analysis of the Recent Victim Protection Acts","authors":"M. Mahfud","doi":"10.24843/kp.2020.v42.i02.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p02","url":null,"abstract":"The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985) ensures the protection of victims of crime. Basically, the implementation of this international declaration depends on the domestic law of each state. Indonesia has promulgated Act No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection (Witness and Victim Protection Act) and its Amendment (Act No. 31 of 2014) to give protection of the victim, although not fully adopted the principles contained in the declaration. This article aims to analyze the protection of the victims under the recent Indonesian victim protection Acts and to examine to what extent the Acts in line with the declaration. It is a normative legal research that collects sources from libraries, databases, and archives. This research suggested that Witness and Victim Protection Act has provided the protection to the victim that is limited to victims of a grave violation of human rights, terrorism, trafficking, torture, sexual crime, and serious assaults in the form of compensation (only for a grave violation of human rights and terrorism), restitution and certain assistances under the auspices of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). However, this Act is not yet fully in line with the Declaration, particularly with regard to the right of victims to be present in the criminal justice process to express their views when it comes to their personal interests.","PeriodicalId":32487,"journal":{"name":"Kertha Patrika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41369656","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：