首页 > 最新文献

Justicia Journal最新文献

英文 中文
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA DAN KEDALANYA DI POLSEK KEC.ARJASA PULAU KANGEAN 坎甘岛阿尔贾萨警察局打击滥用麻醉品刑事犯罪的执法情况及其问题
Pub Date : 2023-09-29 DOI: 10.32492/jj.v12i2.12209
I. Firdaus, Muhammad Ajid Husain, M. Chalil
ABSTRAKTindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di indonesia adalah Narkotika. Upaya penyaluran narkotika secara ilegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran atau kurir sering dilakukan untuk dapat mengedarkan narkotika secara luas tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Pada umumnya, kejahatan narkotika dilakukan oleh kaum laki-laki. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, hambatan yang dialami dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda diwilayah hukum Polres Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep berawal adanya laporan dari warga dan berdasarkan surat perintah sehingga tim satresnarkoba melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan penangkapan sesuai prosedur yang diatur didalam KUHAP. Adapun mengenai hambatan dalam penegakan hukum ialah terbatasnya anggaran yang dikeluarkan dari pusat untuk wilayah Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep yang sedikit luas. Adapun untuk upaya penanggulangan yang dilakukan ialah upaya non penal (Preventif) ialah merupakan bentuk upaya pencegahan, Upaya penal (Represif) ialah merupakan bentuk upaya pemberian hukuman atau sanksi oleh penegak hukum, dan fungsi rehabilitasi. Disarankan untuk penegak hukum hendaknya lebih tegas dan profesional lagi dalam melakukan penegakan hukum. Disarankan untuk pemerintah hendaknya meningkatkan lagi dana khusus guna mempermudah proses penegakan hukum, Disarankan untuk masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan adanya kerja sama dengan penegak hukum dan melaporkan jika ada kecurigaan.
ABSTRACTCriminal offence is a human action that is contrary to the law, threatened to punishment by law which is carried out by a person who can be held accountable and can be blamed on the maker.印尼经常发生的刑事犯罪之一是毒品犯罪。为了能够不分年龄和性别广泛传播麻醉品,通常会利用他人作为分销中介或运送人,努力非法分销麻醉品。一般来说,毒品犯罪都是男性所为。本研究的目的是说明针对青少年滥用麻醉品犯罪行为的执法情况、针对青少年滥用麻醉品犯罪行为的执法障碍以及针对青少年滥用麻醉品犯罪行为的对策。研究结果说明了阿尔贾萨度假警区阿尔贾萨-苏梅内普县法律管辖区内打击青少年滥用麻醉品犯罪行为的执法工作是如何根据公民举报和逮捕令开展的,从而使 satresnarkoba 小组按照《刑事诉讼法》规定的程序努力开展调查、侦查、没收和逮捕工作。至于执法方面的障碍,是阿尔贾萨度假区中心下达的预算有限。 阿尔贾萨-苏梅内普区的范围较小。至于所采取的对策,非刑事措施(预防性)是一种预防措施,刑事措施(压制性)是执法部门的一种惩罚或制裁措施,还有康复功能。建议执法人员在执法时应更加果断和专业。建议政府增加专项资金,为执法过程提供便利;建议社会各界提高执法意识,配合执法工作,有疑必报。
{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA DAN KEDALANYA DI POLSEK KEC.ARJASA PULAU KANGEAN","authors":"I. Firdaus, Muhammad Ajid Husain, M. Chalil","doi":"10.32492/jj.v12i2.12209","DOIUrl":"https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12209","url":null,"abstract":"ABSTRAKTindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di indonesia adalah Narkotika. Upaya penyaluran narkotika secara ilegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran atau kurir sering dilakukan untuk dapat mengedarkan narkotika secara luas tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Pada umumnya, kejahatan narkotika dilakukan oleh kaum laki-laki. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, hambatan yang dialami dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda diwilayah hukum Polres Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep berawal adanya laporan dari warga dan berdasarkan surat perintah sehingga tim satresnarkoba melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan penangkapan sesuai prosedur yang diatur didalam KUHAP. Adapun mengenai hambatan dalam penegakan hukum ialah terbatasnya anggaran yang dikeluarkan dari pusat untuk wilayah Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep yang sedikit luas. Adapun untuk upaya penanggulangan yang dilakukan ialah upaya non penal (Preventif) ialah merupakan bentuk upaya pencegahan, Upaya penal (Represif) ialah merupakan bentuk upaya pemberian hukuman atau sanksi oleh penegak hukum, dan fungsi rehabilitasi. Disarankan untuk penegak hukum hendaknya lebih tegas dan profesional lagi dalam melakukan penegakan hukum. Disarankan untuk pemerintah hendaknya meningkatkan lagi dana khusus guna mempermudah proses penegakan hukum, Disarankan untuk masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan adanya kerja sama dengan penegak hukum dan melaporkan jika ada kecurigaan.","PeriodicalId":332952,"journal":{"name":"Justicia Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139334273","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERANAN DPRD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 在根据第 23/2014 号法律起草 Jombang 县地方法规的过程中 DPRD 的作用。23 TAHUN 2014
Pub Date : 2023-09-28 DOI: 10.32492/jj.v12i2.12210
Khotibul umam, Kuswanto, Syaiful Bahri
One of the instruments in implementing local government is the DPRD which is a regional people's representative institution. The DPRD has a Legislative Function which is carried out with the Regional Head. The legislative function of the DPRD is the function of forming regional regulations with the regional head which must be guided by what has been stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning the Establishment of Legislative Regulations. To carry out these functions DPRD members also have certain rights, one of which is the Right of Initiative as the right to submit draft regional regulations. Regional regulations are one of the important instruments in regional government where regional regulations regulate local content specific to regions that are not regulated in the law. In 2021 the Jombang Regency DPRD has high initiative rights. However, in 2022 - 2023 the use of the initiative rights of the Jombang Regency DPRD will decline drastically. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the legislative function of the Jombang Regency DPRD. (1). What is the role of the legislative function of the Jombang district DPRD in 2022-2023, is there an initiative proposal from the DPRD? (2). What are the factors and obstacles in carrying out the legislative function of the proposed DPRD initiative?                This research uses a library research type that examines various documents related to research. The method used by the author is a normative juridical writing method using a statute approach and a material approach using the DPRD's code of ethics. This research is limited by two research focuses, namely (1) what is the role of the legislative function of the Jombang Regency DPRD in 2022-2023, there are proposals for initiatives from the DPRD (2) what are the supporting and inhibiting factors in carrying out the legislative function of the DPRD initiative proposal? Furthermore, there are two legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials.             The results of this study indicate that the formation of regional regulations includes four stages, consisting of; assessment stage, planning stage, discussion stage, and validation stage. From the results of the study it was also found that in the legislative function process the DPRD during 2022-2023 experienced a setback where the DPRD became increasingly passive. The right of initiative is reduced until it is not used at all. However, the process of implementing its legislative function has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. However, there are still obstacles that affect the legislative function of the DPRD, including inadequate human resources, delays in the process of establishing the RAPERDA, and lack of community involvement. Keywords: BAPEMPERDA, Regional Regulation, jombang district
实施地方政府的工具之一是地区人民代表机构--地区人民代表委员会。区人民代表委员会具有立法职能,该职能由区长履行。区人民代表委员会的立法职能是与区长共同制定地区法规,而这些法规必须遵循 2014 年第 23 号法律中关于制定立法法规的规定。为履行这些职能,区人民代表委员会成员还享有一定的权利,其中之一就是作为提交地区法规草案权利的倡议权。地区法规是地区政府的重要工具之一,地区法规对法律中没有规定的地区特定内容进行规范。2021 年,Jombang 地区人民代表委员会拥有较高的倡议权。然而,在 2022-2023 年,Jombang 地区人民代表委员会对倡议权的使用将急剧下降。本研究的目的在于了解和分析宗邦区人民代表院立法职能的实施情况。(1).2022-2023 年,Jombang 区人民代表院的立法职能将发挥什么作用?(2).在履行区人民代表委员会倡议提案的立法职能方面存在哪些因素和障碍? 本研究采用的是图书馆研究类型,即查阅与研究相关的各种文献。作者采用的方法是使用法规方法的规范性法学写作方法和使用 DPRD 道德规范的材料方法。本研究受两个研究重点的限制,即(1)2022-2023 年,有来自人民代表院的倡议提案,Jombang 地区人民代表院的立法职能的作用是什么(2)履行人民代表院倡议提案的立法职能的支持和抑制因素是什么?此外,本研究使用了两种法律材料,即主要法律材料、次要法律材料。 研究结果表明,地区法规的形成包括四个阶段:评估阶段、规划阶段、讨论阶段和确认阶段。研究结果还发现,在立法职能过程中,2022-2023 年期间的人民代表院经历了一次挫折,人民代表院变得越来越被动。主动权被削弱,直至完全不使用。然而,其立法职能的履行过程是按照适用的法律法规进行的。然而,仍有一些障碍影响着人民代表院的立法职能,包括人力资源不足、建立 RAPERDA 进程的延误以及缺乏社区参与。关键词BAPEMPERDA、区域法规、Jombang 区
{"title":"PERANAN DPRD DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014","authors":"Khotibul umam, Kuswanto, Syaiful Bahri","doi":"10.32492/jj.v12i2.12210","DOIUrl":"https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12210","url":null,"abstract":"One of the instruments in implementing local government is the DPRD which is a regional people's representative institution. The DPRD has a Legislative Function which is carried out with the Regional Head. The legislative function of the DPRD is the function of forming regional regulations with the regional head which must be guided by what has been stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning the Establishment of Legislative Regulations. To carry out these functions DPRD members also have certain rights, one of which is the Right of Initiative as the right to submit draft regional regulations. Regional regulations are one of the important instruments in regional government where regional regulations regulate local content specific to regions that are not regulated in the law. In 2021 the Jombang Regency DPRD has high initiative rights. However, in 2022 - 2023 the use of the initiative rights of the Jombang Regency DPRD will decline drastically. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the legislative function of the Jombang Regency DPRD. (1). What is the role of the legislative function of the Jombang district DPRD in 2022-2023, is there an initiative proposal from the DPRD? (2). What are the factors and obstacles in carrying out the legislative function of the proposed DPRD initiative?                This research uses a library research type that examines various documents related to research. The method used by the author is a normative juridical writing method using a statute approach and a material approach using the DPRD's code of ethics. This research is limited by two research focuses, namely (1) what is the role of the legislative function of the Jombang Regency DPRD in 2022-2023, there are proposals for initiatives from the DPRD (2) what are the supporting and inhibiting factors in carrying out the legislative function of the DPRD initiative proposal? Furthermore, there are two legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials.             The results of this study indicate that the formation of regional regulations includes four stages, consisting of; assessment stage, planning stage, discussion stage, and validation stage. From the results of the study it was also found that in the legislative function process the DPRD during 2022-2023 experienced a setback where the DPRD became increasingly passive. The right of initiative is reduced until it is not used at all. However, the process of implementing its legislative function has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. However, there are still obstacles that affect the legislative function of the DPRD, including inadequate human resources, delays in the process of establishing the RAPERDA, and lack of community involvement. Keywords: BAPEMPERDA, Regional Regulation, jombang district","PeriodicalId":332952,"journal":{"name":"Justicia Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139334797","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
JURIDICAL REVIEW OF A LIMITED COMPANY IF ACTING AS A LIMITED LIABILITY COMPANY IN A COMMANDITARE VENNOOTSCHAP COMPANY 如果作为有限责任公司在一个指挥部内行事,对有限公司进行司法审查
Pub Date : 2023-09-27 DOI: 10.32492/jj.v12i2.12208
S. Sudarno
As a legal entity (rechpersoon), a PT also holds the status of a legal subject. Included in the definition of legal subject is human (naturlijke persoon) and legal entites (rechpersoon) such as PT, state companies, foundations, government agencies and so on.As a legal subject, PT has rights and obligations and can enter into legal relations (rechtsbetrekking/rechtsverhouding). In addition, based on the fictie theory it is also stated that legal entities are considered the same as humans (persoon) as a legal subject. Therefore legal entities are also given the same rights and obligations as humans (persoon) in general.Commanditare Vennootschap a form of business entity formed by two or more people who then entrust their capital to two or more people. This was done to run the company as well as entrusted to lead the company. The goal is to achieve common goals with the level of involvement of each member, so some experts argue that CV consists of limited partners and complementary partners. Limited partners (passive partners) have the responsibility to provide CV capital to complementary partners (active partners) who are responsible for carrying out CV activities. Based on this background, in this thesis two problems aries, namely: 1. Is it possible and justifiable for a PT to become and active shareholder in the CV arrangement and what is the legal basis. 2. What if a PT becomes a passive participant in the CV, then with what concept so that this collaboration can run legally. To answer these problems, the Statute approach is used so that information will be obtained from various aspects regarding legal issues that are being tried to find answers. This Law approach is carried out by examining all laws and regulations that are related to legal issues related to the issues that are discussed in writing this thesis.After discussing the existing problems, it can be concluded that if this is based on this, then in general it is legally possible for every legal subject to carry out a legal action so that a limited liability company (PT) which is the subject of a Recht Persoon for cooperation in a Business Entity in the form of Limited Partnership (CV) both as active (Complementary) and passive (Commanditary) partners. Keywords: Commercial Law Law (KUHD), Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Permenkumham No. 17 of 2018.
作为一个法律实体(rechpersoon),公共机构也具有法律主体的地位。法律主体的定义包括人(naturlijke persoon)和法律实体(rechpersoon),如公共机构、国有公司、基金会、政府机构等。作为法律主体,公共机构拥有权利和义务,可以缔结法律关系(rechtsbetrekking/rechtsverhouding)。此外,基于虚构理论,法律实体也被视为与作为法律主体的人类(persoon)相同。Commanditare Vennootschap 是一种商业实体形式,由两个或两个以上的人组成,然后将他们的资本委托给两个或两个以上的人。这样做既是为了经营公司,也是受托领导公司。其目的是根据每个成员的参与程度实现共同目标,因此一些专家认为,合伙企业由有限合伙人和补充合伙人组成。有限合伙人(被动合伙人)负责向补充合伙人(主动合伙人)提供公司资本,补充合伙人负责开展公司活动。 基于这一背景,本论文提出了两个问题,即 1.参与方是否有可能、是否有理由成为履约安排中的积极股东,其法律依据是什么。 2.2. 如果参与国成为简历中的被动参与者,那么这种合作应具有怎样的概念才能合法运行。 为了回答这些问题,我们采用了法规方法,以便从各个方面获取有关法律问题的信息,并试图找到答案。在对存在的问题进行讨论后,可以得出结论:如果以此为基础,那么一般来说,每个法律主体都可以采取法律行动,从而使有限责任公司(PT)作为有限合伙企业(CV)形式的商业实体的Recht Persoon主体,既可以作为主动(补充)合伙人,也可以作为被动(辅助)合伙人进行合作。 关键词商法》(KUHD),2007年第40号《有限责任公司法》,2018年第17号《许可法》。
{"title":"JURIDICAL REVIEW OF A LIMITED COMPANY IF ACTING AS A LIMITED LIABILITY COMPANY IN A COMMANDITARE VENNOOTSCHAP COMPANY","authors":"S. Sudarno","doi":"10.32492/jj.v12i2.12208","DOIUrl":"https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12208","url":null,"abstract":"As a legal entity (rechpersoon), a PT also holds the status of a legal subject. Included in the definition of legal subject is human (naturlijke persoon) and legal entites (rechpersoon) such as PT, state companies, foundations, government agencies and so on.As a legal subject, PT has rights and obligations and can enter into legal relations (rechtsbetrekking/rechtsverhouding). In addition, based on the fictie theory it is also stated that legal entities are considered the same as humans (persoon) as a legal subject. Therefore legal entities are also given the same rights and obligations as humans (persoon) in general.Commanditare Vennootschap a form of business entity formed by two or more people who then entrust their capital to two or more people. This was done to run the company as well as entrusted to lead the company. The goal is to achieve common goals with the level of involvement of each member, so some experts argue that CV consists of limited partners and complementary partners. Limited partners (passive partners) have the responsibility to provide CV capital to complementary partners (active partners) who are responsible for carrying out CV activities. Based on this background, in this thesis two problems aries, namely: 1. Is it possible and justifiable for a PT to become and active shareholder in the CV arrangement and what is the legal basis. 2. What if a PT becomes a passive participant in the CV, then with what concept so that this collaboration can run legally. To answer these problems, the Statute approach is used so that information will be obtained from various aspects regarding legal issues that are being tried to find answers. This Law approach is carried out by examining all laws and regulations that are related to legal issues related to the issues that are discussed in writing this thesis.After discussing the existing problems, it can be concluded that if this is based on this, then in general it is legally possible for every legal subject to carry out a legal action so that a limited liability company (PT) which is the subject of a Recht Persoon for cooperation in a Business Entity in the form of Limited Partnership (CV) both as active (Complementary) and passive (Commanditary) partners. Keywords: Commercial Law Law (KUHD), Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Permenkumham No. 17 of 2018.","PeriodicalId":332952,"journal":{"name":"Justicia Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139335316","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA MUDA DI KABUPATEN JOMBANG 俊邦地区防止早婚的情况
Pub Date : 2023-09-20 DOI: 10.32492/jj.v12i2.12207
Sayyid Jamaluddin, Muhammad Andri
Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in One Almighty God. Young or early age marriage is a marriage that is carried out when they are not yet 20 years old, both male and female. So that this age becomes one of the obstacles for himself, his family and society to achieve a good life stability. Based on the provisions of Law Number 16 of 2019 it states that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19, whereas in the previous Law No. 1 of 1974 the minimum age for marriage for women was 16 years and for men 19 years old. From underage marriages there are several social problems faced, including promiscuity due to lack of control and effective communication from parents, economic factors, low education factors, cultural and traditional factors, and mass media factors. The fact is that the implementation of marriage at an early age has a negative impact on children, both physically and mentally. Based on the Study Report on Child Marriage in Indonesia, high rates of early marriage can increase the risk of death for mothers and children. Some examples of impacts that can result from early marriage include health problems, the risk of babies born with stunting, hampered education, and inharmonious marriages. Early marriage will certainly lead to underage work because like it or not, early age couples have to make a living for their next life. Because they are underage, of course finding a job will be difficult, this will result in economic difficulties and in the long term, child neglect. In other words, underage marriage can be contrary to the objectives of Islamic law and therefore the Jombang Religious Court prevents underage child marriages in Jombang Regency.
婚姻是一男一女作为丈夫和妻子之间的肉体和精神纽带,目的是在信仰全能真主的基础上组建一个幸福和永恒的家庭。幼婚或早婚是指男女双方在未满 20 岁时结婚。这样,这个年龄就会成为他本人、家庭和社会实现稳定美好生活的障碍之一。根据 2019 年第 16 号法律的规定,只有年满 19 岁的男女才能结婚,而在之前的 1974 年第 1 号法律中,女性的最低结婚年龄为 16 岁,男性为 19 岁。未成年婚姻面临着一些社会问题,包括由于缺乏父母的控制和有效沟通、经济因素、教育水平低、 文化和传统因素以及大众传媒因素而导致的乱交。事实上,早婚会对儿童的身心产生负面影响。根据《印度尼西亚童婚研究报告》,早婚率高会增加母亲和儿童的死亡风险。早婚可能造成的一些影响包括健康问题、婴儿出生后发育迟缓的风险、教育受阻以及婚姻不和谐。早婚肯定会导致未成年工作,因为不管他们愿不愿意,早婚夫妇都必须为下一代谋生。因为他们还未成年,当然很难找到工作,这就会导致经济困难,长此以往,孩子就会被忽视。换句话说,未成年婚姻有悖于伊斯兰教法的宗旨,因此宗邦宗教法庭禁止宗邦地区的未成年童婚。
{"title":"PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA MUDA DI KABUPATEN JOMBANG","authors":"Sayyid Jamaluddin, Muhammad Andri","doi":"10.32492/jj.v12i2.12207","DOIUrl":"https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12207","url":null,"abstract":"Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in One Almighty God. Young or early age marriage is a marriage that is carried out when they are not yet 20 years old, both male and female. So that this age becomes one of the obstacles for himself, his family and society to achieve a good life stability. Based on the provisions of Law Number 16 of 2019 it states that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19, whereas in the previous Law No. 1 of 1974 the minimum age for marriage for women was 16 years and for men 19 years old. From underage marriages there are several social problems faced, including promiscuity due to lack of control and effective communication from parents, economic factors, low education factors, cultural and traditional factors, and mass media factors. The fact is that the implementation of marriage at an early age has a negative impact on children, both physically and mentally. Based on the Study Report on Child Marriage in Indonesia, high rates of early marriage can increase the risk of death for mothers and children. Some examples of impacts that can result from early marriage include health problems, the risk of babies born with stunting, hampered education, and inharmonious marriages. Early marriage will certainly lead to underage work because like it or not, early age couples have to make a living for their next life. Because they are underage, of course finding a job will be difficult, this will result in economic difficulties and in the long term, child neglect. In other words, underage marriage can be contrary to the objectives of Islamic law and therefore the Jombang Religious Court prevents underage child marriages in Jombang Regency.","PeriodicalId":332952,"journal":{"name":"Justicia Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139338249","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CATCALLING (PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL) 对 "叫猫 "行为(口头性骚扰)的司法审查
Pub Date : 2023-09-18 DOI: 10.32492/jj.v12i2.12206
Murakaba, Mohamad Rafi'ie
Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan Uu No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) catcalling bukanlah suatu hal yang wajar, namun merupakan suatu permasalahan global khususnya di indonisia sendiri yang banyak merugikan orang lain. Dan perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) catcalling merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan, pasar,angkutan umum, sekolah, dan lain-lain. Orang yang perrnah mengalami (pelecehan seksual secara verbal) catcalling merasa dirinya tidak aman, tentram, damai ketika keluar rumah. Dan dampak nya dari perbuatan catcalling ini menimbulkan gangguan psikologis, dan mental seseorang.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia berupa buku, artikel, jurnal ilmiah. Dengan penelitian skripsi ini dapat mengetahui bahwa (pelecehan seksual secara verbal) catcalling di indonesia bukanlah suatu permasalahan yang sederhana melainkan permasalahan global yang merupakan suatu tindak pidana.Hasil dari penelitian ini yaitu pertama Menurut perspektif hukum pidana, perbuatan (pelecehan seksual verbal) catcalling merupakan perbuatan pelecehan verbal berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Adapun pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menangani perkara pelecehan seksual verbal catcalling ini yaitu, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Adapun sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual secara verbal catcalling yaitu dipidana penjara paling lama (sembilan) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Pasal 8, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga mengatur tentang kesusilaan. Lalu selanjutnya hasil kedua yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual secara verbal yaitu, faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor moral, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor alkohol, faktor kurangnya pemahaman terhadap agama. Kata kunci : Catcalling, (Pelecehan Seksual Secara Verbal), Tindak
本研究的题目是 "对'叫猫'行为(口头性骚扰)的司法审查"。根据 2022 年关于印度尼西亚性暴力罪行的第 12 号法律,"叫猫 "行为(口头性骚扰)并非自然现象,而是一个全球性问题,尤其是在印度尼西亚,它伤害了许多人。而 "辱骂猫 "是一种发生在公共场所的刑事犯罪行为,如在街道、市场、公共交通工具、学校等。经历过(口头性骚扰)"叫猫 "行为的人觉得自己出门在外不安全、不放心、不安宁。撰写本论文时使用的研究方法是规范研究类型,采用法定方法,通过研究书籍、文章、科学 期刊等形式已有的法律材料来进行。通过本论文的研究可以知道,在印度尼西亚,(口头性骚扰)"叫猫 "行为不是一个简单的问题,而是一个全球性问题,属于刑事犯罪。本研究的结果是:首先,根据刑法的观点,(口头性骚扰)"叫猫 "行为是一种与违反礼仪的刑事犯罪有关的口头骚扰行为。在处理这种 "猫叫 "口头性骚扰案件时,可以使用的条款是关于性骚扰罪的 2022 年第 12 号法律第 5 条。对口头 "猫叫 "性骚扰行为人的处罚为最长(九)个月的监禁或最高 10 000 000.00 印尼盾(1 000 万印尼盾)的罚款。此外,《刑法典》第 281 条第(1)款、关于色情制品的 2008 年第 44 号法律第 8 条、第 34 条和第 35 条也对正派行为做出了规定。第二项结果是助长口头性骚扰的因素,即心理因素、生理因素、道德因素、教育程度低和经济因素、 环境或居住因素、酒精因素、对宗教缺乏了解。 关键词叫猫,(口头性骚扰),行为。
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CATCALLING (PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL)","authors":"Murakaba, Mohamad Rafi'ie","doi":"10.32492/jj.v12i2.12206","DOIUrl":"https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12206","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan Uu No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) catcalling bukanlah suatu hal yang wajar, namun merupakan suatu permasalahan global khususnya di indonisia sendiri yang banyak merugikan orang lain. Dan perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) catcalling merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan, pasar,angkutan umum, sekolah, dan lain-lain. Orang yang perrnah mengalami (pelecehan seksual secara verbal) catcalling merasa dirinya tidak aman, tentram, damai ketika keluar rumah. Dan dampak nya dari perbuatan catcalling ini menimbulkan gangguan psikologis, dan mental seseorang.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia berupa buku, artikel, jurnal ilmiah. Dengan penelitian skripsi ini dapat mengetahui bahwa (pelecehan seksual secara verbal) catcalling di indonesia bukanlah suatu permasalahan yang sederhana melainkan permasalahan global yang merupakan suatu tindak pidana.Hasil dari penelitian ini yaitu pertama Menurut perspektif hukum pidana, perbuatan (pelecehan seksual verbal) catcalling merupakan perbuatan pelecehan verbal berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Adapun pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menangani perkara pelecehan seksual verbal catcalling ini yaitu, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Adapun sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual secara verbal catcalling yaitu dipidana penjara paling lama (sembilan) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Pasal 8, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga mengatur tentang kesusilaan. Lalu selanjutnya hasil kedua yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual secara verbal yaitu, faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor moral, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor alkohol, faktor kurangnya pemahaman terhadap agama. Kata kunci : Catcalling, (Pelecehan Seksual Secara Verbal), Tindak","PeriodicalId":332952,"journal":{"name":"Justicia Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139339184","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 工会在起草集体劳动协议(PKB)中的作用
Pub Date : 2023-09-18 DOI: 10.32492/jj.v12i2.12205
Toni Siswanto, Rini Winarsih, Muhammad Ajid Husain
Data perusahaan yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) meningkat secara signifikan paska diberlakukan nya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dari sisi percepatan perijinan dan juga kepastian ataupun legalitas usaha, sayangnya kemudahan dari sisi percepatan perijinan ini tidak di imbangi dengan pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Rendahnya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama tersebut berdampak secara langsung dengan perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut dirasakan secara langsung oleh PSP SPN PT. Mitra Jua Abadi dimana setiap kebijakan yang di buat oleh pengusaha selalu diputuskan dengan cara sepihak.  Berdasarkan data yang dikumpul, bahwa penelitian ini menjeleskan pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diatur diatur di dalam pasal 22 PERMENAKERTRANS No. 16 tahun 2011 yang berbunyi “PKB dibuat serikat pekerja dengan pengusaha, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pada pasal 4 ayat 2 angka 1 yakni sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB), materi pekerjaan kerja bersama (PKB) diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai dari pasal 116 sampai dengan pasal 135. Bahwa Peranan Serikat Pekerja memberikan kontribusi bagi pembentukan PKB sebagai kekuatan bagi pekerja dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Mengapa PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ?; 2. Apa dampak bagi pekerja dan pengusaha ketika dalam suatu perusahaan memilik Perjanjian Kerja Bersama (PKB)?; 3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur?. Penelitian ini mengunakan metode penelitan hukum empiris. yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian mengungkap bahwa 1. PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban, menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 2. Dampak yang sangat signifikan adalah mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis sehingga dapat meminimalisir konflik atau perselisihan,  menjaga kelancaran proses produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 3. Hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perk
2020 年颁布的关于创造就业机会的第 11 号法律为加快许可证发放提供了便利,也为企业的确定性或合法性提供了便利。缺乏《公司条例》(PP)和《集体劳动合同》直接影响到劳资关系纠纷。PSP SPN PT Mitra Jua Abadi 公司直接感受到了这一点,在该公司,雇主的每一项政策都是单方面决定的。 根据收集到的数据,本研究解释说,2011 年第 16 号 PERMENAKERTRANS 第 22 条规定了集体劳动协议(CLA)的形成,其中写道:"集体劳动协议由工会和雇主共同制定,2000 年第 21 号关于工会/工会的法律第 4 条第 2 款第 1 项规定,即工会是集体劳动协议(CLA)制定的一方,2003 年第 13 号关于人力的法律从第 116 条到第 135 条规定了集体劳动协议(CLA)的材料。工会的作用是促进集体劳动协议的形成,为工人提供权利和义务保护。本研究旨在了解1.PT Pradipta Perkasa Makmur 公司为什么需要签订集体劳动合同(CLA);2.当公司签订集体劳动合同(CLA)时,对工人和雇主有什么影响;3.工会在 PT Pradipta Perkasa Makmur 公司签订集体劳动合同(CLA)时,工会在履行职责时面临哪些障碍?本研究采用实证法律研究方法,即以实地数据为主要数据来源的研究,如访谈和观察结果。实证研究用于分析法律,法律被视为人们生活中的社区行为模式,而人们总是在社会方面进行互动和联系。研究结果显示PT Pradipta Perkasa Makmur 公司需要制定《集体劳动协议》(CLA),以加强和明确权利与义务,共同确定劳动法律法规中没有规定的就业条款。在 PT Pradipta Perkasa Makmur 公司,工会/工会在履行起草《集体劳动合同》(CLA)的职责时所面临 的障碍是,PT Pradipta Perkasa Makmur 公司将辅助工作移交给工人服务供应商公司(PPJP)。公司工会的法律地位在 Jombang Regency 劳动局被记录为隶属于 PPJP。这是一个身份错误,是工会与 PT Pradipta Perkasa Makmur 公司之间未能达成集体劳动协议的决定性因素。
{"title":"PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)","authors":"Toni Siswanto, Rini Winarsih, Muhammad Ajid Husain","doi":"10.32492/jj.v12i2.12205","DOIUrl":"https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12205","url":null,"abstract":"Data perusahaan yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) meningkat secara signifikan paska diberlakukan nya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dari sisi percepatan perijinan dan juga kepastian ataupun legalitas usaha, sayangnya kemudahan dari sisi percepatan perijinan ini tidak di imbangi dengan pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Rendahnya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama tersebut berdampak secara langsung dengan perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut dirasakan secara langsung oleh PSP SPN PT. Mitra Jua Abadi dimana setiap kebijakan yang di buat oleh pengusaha selalu diputuskan dengan cara sepihak.  Berdasarkan data yang dikumpul, bahwa penelitian ini menjeleskan pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diatur diatur di dalam pasal 22 PERMENAKERTRANS No. 16 tahun 2011 yang berbunyi “PKB dibuat serikat pekerja dengan pengusaha, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pada pasal 4 ayat 2 angka 1 yakni sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB), materi pekerjaan kerja bersama (PKB) diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai dari pasal 116 sampai dengan pasal 135. Bahwa Peranan Serikat Pekerja memberikan kontribusi bagi pembentukan PKB sebagai kekuatan bagi pekerja dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Mengapa PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ?; 2. Apa dampak bagi pekerja dan pengusaha ketika dalam suatu perusahaan memilik Perjanjian Kerja Bersama (PKB)?; 3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur?. Penelitian ini mengunakan metode penelitan hukum empiris. yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian mengungkap bahwa 1. PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban, menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 2. Dampak yang sangat signifikan adalah mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis sehingga dapat meminimalisir konflik atau perselisihan,  menjaga kelancaran proses produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 3. Hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perk","PeriodicalId":332952,"journal":{"name":"Justicia Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139339165","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOBA DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS-ANAK/2020/PN/MRE 根据第 28/pid.sus-anak/2020/pn/mre 号决定审议对作为吸毒者的未成年人的法律保护问题
Pub Date : 2023-09-16 DOI: 10.32492/jj.v12i2.12204
Faishal Rachman Marasabessy, Tri Susilowati
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Narkotika merupakan zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.  Setelah diadakan pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berarti perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum ini sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dapat diterapkan melalui diskresi Polri maupun Putusan Pengadilan dimana sanksi tindakan pelaku tindak pidana narkotika anak dapat sembuh secara fisik maupun mental tanpa harus dituntut sanksi pidana.
儿童保护是指所有旨在确保和保护儿童及其权利的活动,目的是使儿童能够按照人类尊严的最佳方式生活、成长、发展和参与,并受到保护,免遭暴力和歧视。根据经 2014 年第 35 号法律最新修订的 2002 年第 23 号《儿童保护法》第 1 条第 1 款,儿童是指未满 18(十八)周岁的人,包括仍在子宫内的儿童。麻醉品是指来自植物或非植物的物质或药物,包括合成和半合成,可导致意识减退或改变、味觉丧失、减轻或消除疼痛,并可导致依赖性。根据 2009 年第 35 号《麻醉品法》("《麻醉品法》"),对滥用毒品和贩毒者的制裁以麻醉品的类别、类型、大小和数量为依据。 在对现有问题进行讨论后,可以得出结论,根据 2014 年第 35 号法律《儿童保护法》第 59 条,这意味着对作为毒品犯罪实施者的儿童进行法律保护是非常必要的,因为考虑到儿童的精神和心理特点与成年人有很大不同。这种法律保护对于保护儿童成长、发展、根据人类尊严以最佳方式参与以及获得免受暴力和歧视的保护的权利非常重要。法律保护可以通过警方的自由裁量权和法院的判决来实施,在这些判决中,对儿童毒品犯罪者行为的制裁可以从身体和精神上治愈他们,而不必受到刑事制裁的起诉。
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOBA DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS-ANAK/2020/PN/MRE","authors":"Faishal Rachman Marasabessy, Tri Susilowati","doi":"10.32492/jj.v12i2.12204","DOIUrl":"https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12204","url":null,"abstract":"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Narkotika merupakan zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.  Setelah diadakan pembahasan terhadap permasalahan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berarti perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum ini sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dapat diterapkan melalui diskresi Polri maupun Putusan Pengadilan dimana sanksi tindakan pelaku tindak pidana narkotika anak dapat sembuh secara fisik maupun mental tanpa harus dituntut sanksi pidana.","PeriodicalId":332952,"journal":{"name":"Justicia Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139339458","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERLUNYA ADVOKAT MEMILIKI EMPATI DAN SIMPATI TERHADAP KLIEN 代言人需要对客户有同理心和同情心
Pub Date : 2023-09-15 DOI: 10.32492/jj.v12i2.12203
Yudhi Widyo Armono Yudhi Widyo Armono
Andaikan tiap orang memahami betapa pentingnya empati dan simpati dalam kehidupan sehari-hari, dapat dipastikan bahwa tiap orang juga akan berusaha meningkatkan rasa empati dan simpati mereka. Dirasa penting dalam menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, bahkan empati dan simpati dapat menciptakan suatu kedamaian dalam kehidupan.  Empati adalah suatu kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan permasalahan dari perspektif orang lain. Disini seorang Advokat akan berusaha merasakan apa yang dirasakan kliennya perihal perkaranya. Simpati adalah suatu proses dimana seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan dan diderita orang lain. Seorang Advokat akan berusaha mengambil hati kliennya dengan cara memberikan perhatian penuh terhadap perkaranya.  Dalam proses advokasi rasa empati dan simpati seorang Advokat terhadap klien adalah mutlak dimiliki seorang Advokat. Bagaimana mungkin seorang Advokat bisa dengan jelas melihat duduk perkara yang dikonsultasikan klien tanpa memiliki rasa empati dan simpati. Kepemilikan rasa empati dan simpati akan membuat hati para klien menjadi nyaman dan menempatkan seorang Advokat menjadi pihak yang sangat dibutuhkan.
如果每个人都了解同理心和同情心在日常生活中的重要性,那么每个人也一定会努力提高自己的同理心和同情心。同理心和同情心对于建立更好的人际关系非常重要,甚至可以创造和平的生活。 同理心是一种能力,它能够感受到他人的情绪状态,产生同情心,并尝试从他人的角度解决问题。在这里,辩护人会试着感受当事人对其案件的感受。同情是一个人被另一方所吸引,从而能够感受到他人的经历、行为和痛苦的过程。辩护人会全神贯注地关注委托人的案件,从而努力抓住委托人的心。 在辩护过程中,辩护人对当事人的同理心和同情心是绝对的。如果没有同理心和同情心,辩护人怎么能看清当事人咨询的案件。有了同理心和同情心,当事人的心情就会舒畅,辩护人也就成了当事人亟需的一方。
{"title":"PERLUNYA ADVOKAT MEMILIKI EMPATI DAN SIMPATI TERHADAP KLIEN","authors":"Yudhi Widyo Armono Yudhi Widyo Armono","doi":"10.32492/jj.v12i2.12203","DOIUrl":"https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12203","url":null,"abstract":"Andaikan tiap orang memahami betapa pentingnya empati dan simpati dalam kehidupan sehari-hari, dapat dipastikan bahwa tiap orang juga akan berusaha meningkatkan rasa empati dan simpati mereka. Dirasa penting dalam menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, bahkan empati dan simpati dapat menciptakan suatu kedamaian dalam kehidupan.  Empati adalah suatu kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan permasalahan dari perspektif orang lain. Disini seorang Advokat akan berusaha merasakan apa yang dirasakan kliennya perihal perkaranya. Simpati adalah suatu proses dimana seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan dan diderita orang lain. Seorang Advokat akan berusaha mengambil hati kliennya dengan cara memberikan perhatian penuh terhadap perkaranya.  Dalam proses advokasi rasa empati dan simpati seorang Advokat terhadap klien adalah mutlak dimiliki seorang Advokat. Bagaimana mungkin seorang Advokat bisa dengan jelas melihat duduk perkara yang dikonsultasikan klien tanpa memiliki rasa empati dan simpati. Kepemilikan rasa empati dan simpati akan membuat hati para klien menjadi nyaman dan menempatkan seorang Advokat menjadi pihak yang sangat dibutuhkan.","PeriodicalId":332952,"journal":{"name":"Justicia Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139339910","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sragen ) 针对儿童偷窃罪的起诉执行情况(斯拉根地区检察官办公室的案例研究)
Pub Date : 2023-09-15 DOI: 10.32492/jj.v12i2.12201
Dora Sari Ramadhani, I. Al, Ghozali Wulakada, Kata Kunci, Peuncurian Penuntutan
Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya atau perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur dalam KUHP yang terdapat pada pasal 362-367. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak. Kejaksaan merupakan lembaga hukum yang mempunyai wewenang dalam melakukan proses penuntutan. Dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berbeda dengan penuntutan terhadap orang dewasa. Oleh karena itu tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pelaku anak oleh Kejaksaan Negeri Sragen. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan data dan sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi dokumen. Analisa data menggunakan data kualitatif dengan metode interaktif.Hasil penlitian menunjukan bahwa: penuntutan adalah Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian terhadap pelaku anak jaksa penuntut umum memiliki kewenangan dalam penuntutan yang pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan kewenangan, kewajiban dan hak kejaksaan. Mulai dari KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
盗窃是指未经所有者许可而窃取属于他人的财产或《刑法典》第 362-367 条规定的非法行为。盗窃本身不仅是成年人的行为,也是儿童的行为。检察院是有权执行起诉程序的法律机构。检察官对犯有盗窃罪的儿童的起诉程序与对成年人的起诉程序不同。因此,本文的目的是了解 Sragen 地区检察官办公室对盗窃罪儿童罪犯的起诉执行情况。本研究采用实证方法进行描述性研究,具有描述性定性研究的性质。研究使用了主要和次要数据及数据源。数据收集技术包括访谈、观察、文献研究和文件研究。研究结果表明:起诉是指检察官按照《刑事诉讼法》规定的案件和方式,向有管辖权的地区法院提交案件,并请求法官在法庭听证会上进行审查和裁决的行为。在对儿童犯罪者实施盗窃罪的起诉方面,检察官拥有起诉权,这基本上是指与检察官办公室的权力、义务和权利相互关联的法律法规。从《刑法典》、《刑事诉讼法典》、2004 年关于印度尼西亚总检察长办公室的第 16 号法律和 2002 年关于儿童保护的第 23 号法律开始。
{"title":"PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sragen )","authors":"Dora Sari Ramadhani, I. Al, Ghozali Wulakada, Kata Kunci, Peuncurian Penuntutan","doi":"10.32492/jj.v12i2.12201","DOIUrl":"https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12201","url":null,"abstract":"Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya atau perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur dalam KUHP yang terdapat pada pasal 362-367. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak. Kejaksaan merupakan lembaga hukum yang mempunyai wewenang dalam melakukan proses penuntutan. Dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berbeda dengan penuntutan terhadap orang dewasa. Oleh karena itu tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pelaku anak oleh Kejaksaan Negeri Sragen. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan data dan sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi dokumen. Analisa data menggunakan data kualitatif dengan metode interaktif.Hasil penlitian menunjukan bahwa: penuntutan adalah Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian terhadap pelaku anak jaksa penuntut umum memiliki kewenangan dalam penuntutan yang pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan kewenangan, kewajiban dan hak kejaksaan. Mulai dari KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.","PeriodicalId":332952,"journal":{"name":"Justicia Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139339485","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. CANTYA KARYA BREEDING FARM – JAPFA COMFEED 布雷蒂亚农场(JAPFA COMFEED)对PT. CANTYA .中断工作关系的法律审查
Pub Date : 2022-09-03 DOI: 10.32492/justicia.v11i1.759
Yudo Kusmianto Yudo, Tri Susilowati
Penelitian membahas masalah Pemutusan hubungan kerja dan segala aspeknya seolah-oleh menjadi bagian dari hidup kita. Dalam berbagai kasus, pemutusan hubungan kerja sering menimbulkan banyak masalah. Lemahnya kedudukan pekerja serta kuatnya serta peranan kedudukan pengusaha/pemberi kerja, menjadikan pemutusan hubungan kerja dilakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang. Ketidak adilan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pengusaha/pemberi kerja inilah yang oleh sebagian besar pekerja berusaha untuk melawan. Perlawanan pekerja terhadap pengusaha/pemberi kerja ini harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, yaitu suatu bentuk aksi perlawanan dengan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja, dimana didalamnya juga diatur tentang pemutusan hubungan kerja pada umumnya adalah undang-undang nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang diperbaruhi dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pemutusan hubungan kerja di Pabrik swasta termasuk di dalamnya adalah undang-undang nomor 12/1964 yang dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 diatur tersendiri BAB XIX  dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja dan Penetapan uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja dan ganti kerugian di Pabrik. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini meliputi pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sitematis dan analisis secara kualitatif. Sebagai dasar pijakan dalam membahas permasalahan yang ada, maka digunakan teori tentang perjanjian kerja. Hubungan kerja, kedudukan pekerja dan pengusaha/pemberi kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha/pemberi kerja, pemutusan hubungan kerja. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata : pemutusan hubungan kerja merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh bila perundingan antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja tidak tercapai kesepakatan, dan hubungan antara pemutusan hubungan kerja dengan perjanjian kerja sangat erat sekali mengingat akhir dan putusnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan telah disepakati oleh kedua belah pihak.  
研究涉及工作关系的终止和所有方面,就好像它们是我们生活的一部分。在许多情况下,切断工作关系往往会带来许多问题。工人阶级的缺乏和权力以及企业家/雇主的地位,使得这种不公平和任意的职业关系破裂。这些工人受到的不公平和惩罚是大多数工人努力抵抗的。工人对雇主的反对必须以正确的方式进行,这是一种永远坚持现行法律规范的斗争形式。有关雇佣关系的规定也包括1997年与2003年第13条新成立的《劳动法案》第25号。有关切断私人工厂工作关系的特别立法规定,包括《1964年12月13日法案》,2003年第19章独立规定,并由日日劳动部长作出决定。通知150/Men/2000关于解决雇佣关系纠纷和确定遣散费、奖励资金、工作时间和工厂赔偿问题。本文提出的问题包括取消工人与雇主之间的工作关系和雇佣协议。本论文的研究是通过研究文献进行的。通过文献研究收集的数据,然后进行系统分析和定性分析。作为讨论的问题存在,那么使用中立足的基本理论工作协议。雇佣关系、工人和雇主的职位、工人和雇主的权利和义务、终止雇佣关系。从原来所做的研究结果:终止雇佣关系是最不应该努力范围内当工人和企业家-雇主之间的谈判没有达成协议,终止雇佣关系和工作协议之间的关系非常密切记住中断就要结束了,工人和雇主之间的工作关系根据工作协议由双方商定。
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. CANTYA KARYA BREEDING FARM – JAPFA COMFEED","authors":"Yudo Kusmianto Yudo, Tri Susilowati","doi":"10.32492/justicia.v11i1.759","DOIUrl":"https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.759","url":null,"abstract":"Penelitian membahas masalah Pemutusan hubungan kerja dan segala aspeknya seolah-oleh menjadi bagian dari hidup kita. Dalam berbagai kasus, pemutusan hubungan kerja sering menimbulkan banyak masalah. Lemahnya kedudukan pekerja serta kuatnya serta peranan kedudukan pengusaha/pemberi kerja, menjadikan pemutusan hubungan kerja dilakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang. Ketidak adilan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pengusaha/pemberi kerja inilah yang oleh sebagian besar pekerja berusaha untuk melawan. Perlawanan pekerja terhadap pengusaha/pemberi kerja ini harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, yaitu suatu bentuk aksi perlawanan dengan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja, dimana didalamnya juga diatur tentang pemutusan hubungan kerja pada umumnya adalah undang-undang nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang diperbaruhi dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pemutusan hubungan kerja di Pabrik swasta termasuk di dalamnya adalah undang-undang nomor 12/1964 yang dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 diatur tersendiri BAB XIX  dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja dan Penetapan uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja dan ganti kerugian di Pabrik. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini meliputi pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sitematis dan analisis secara kualitatif. Sebagai dasar pijakan dalam membahas permasalahan yang ada, maka digunakan teori tentang perjanjian kerja. Hubungan kerja, kedudukan pekerja dan pengusaha/pemberi kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha/pemberi kerja, pemutusan hubungan kerja. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata : pemutusan hubungan kerja merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh bila perundingan antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja tidak tercapai kesepakatan, dan hubungan antara pemutusan hubungan kerja dengan perjanjian kerja sangat erat sekali mengingat akhir dan putusnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan telah disepakati oleh kedua belah pihak. \u0000 ","PeriodicalId":332952,"journal":{"name":"Justicia Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121402372","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Justicia Journal
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1