Pub Date : 2021-11-30DOI: 10.26740/jpsi.v6n1.p51-56
Vivi Herlina
This study examines the impact of individual characteristics and employee career development on public service quality, both simultaneously or partially and finds the most influential variables. This research is essential since government institutions have to improve the quality of public services continuously. The research approach utilized in this study was quantitative research, with the sampling technique being saturated sampling by 42 respondents. Data analysis used multiple linear regression, including F-test, t-test, and determination-coefficients by using SPSS software. The results show a significant effect of individual characteristics and career development on public services quality. Individual characteristics and career development affect public services quality both simultaneously and partially. Individual characteristic is the dominant variable. Based on the finding, the individual characteristics of an employee and career development will improve the public services quality. The implication of this study indicates that government institutions need to provide opportunities for employees in self-development activities such as training and short course. The limitations of this study are still using two independent variables. Therefore, future research can append other variables, such as mediation or moderation variables. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu dan pengembangan karir pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga menguji variabel yang paling dominan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Sebagaimana diketahui bahwa instansi pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas layanan publiknya kepada masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan aalah penelitian kuantitatif. Teknik sampling menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah responden sebanyak 42 orang. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, dengan melakukan uji statistik berupa uji-F, uji-t, dan koefisien determinasi. Proses analisis data dilakukan menggunakan bantuan program SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik individu dan pengembangan karir memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Karakteristik individu dan pengembangan karir mempengaruhi kualitas layanan publik baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Karakteristik individu merupakan variabel yang paling berpengaruh. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik individu yang terdapat pada seorang pegawai dan juga pengembangan karir akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikannya di instansi pegawai tersebut bekerja. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya lembaga pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi pegawai dalam mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti diklat dan bimtek. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni masih menggunakan dua variable bebas, untuk itu penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya, seperti variabel mediasi
本研究同时或部分检视个人特质与员工职业发展对公共服务品质的影响，并找出最具影响力的变数。这项研究是必不可少的，因为政府机构必须不断提高公共服务的质量。本研究采用的研究方法为定量研究，抽样技术为饱和抽样，共42人。数据分析采用多元线性回归，采用SPSS软件进行f检验、t检验和决定系数分析。结果表明，个体特征和职业发展对公共服务质量有显著影响。个人特征和职业发展对公共服务质量既有影响又有影响。个体特征是主要变量。基于研究发现，员工的个人特征和职业发展将提高公共服务质量。本研究的启示是政府机构需要为员工提供自我发展活动的机会，如培训和短期课程。本研究的局限性仍然是使用两个独立变量。因此，未来的研究可以增加其他变量，如中介或调节变量。[摘要]penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik individual, pengembangan karir pegawai terhadap kualitas pelayanan public。Penelitian ini juga menguji variabel yang paling dominan mempengaruhi kualitas pelayanan public。Sebagaimana diketahui bahwa instanpemerintah perlu terus meningkatkan kualitas layanan publiclikya kepada masyarakat。Pendekatan penelitian yang digunakan aalah penelitian kuantitatif。技术取样蒙古纳肯，技术取样杰努·登甘·朱姆拉回答了42个橙子。分析数据menggunakan regression i linier berganda, dengan melakakan uji statistics berupa uji- f, uji-t, dan koefisien determinasi。论文分析数据用SPSS统计软件进行统计。哈西尔分析menunjukkan bahwa karakteristik个人，但pengembangan karir memoriliki pengaruki pengarhadap kualitas pelayanan public。喀尔喀尔克人(Karakteristik)个人(danpengembangan karir mempengaruhi kualitas layanan)，公共(public) (baik secara parsial)。Karakteristik individual merupakan variable yang paling berpengaruh。Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik个人yang terdapat parada seorang pegawai dan juga pengembangan karir akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan public likk yang diberikannya di instan pegawai tersebut bekerja。这句话的意思是:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”Penelitian ini memoriliki keterbatasan yakni masih menggunakan dua variable bebas, untuk itu Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya, perperti variable mediasi maupun variable moderasi。Kata kunci: kualitas layanan public, pengembangan karir, karakteristik individual
{"title":"Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Karakteristik Individu dan Pengembangan Karir Pegawai","authors":"Vivi Herlina","doi":"10.26740/jpsi.v6n1.p51-56","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p51-56","url":null,"abstract":"This study examines the impact of individual characteristics and employee career development on public service quality, both simultaneously or partially and finds the most influential variables. This research is essential since government institutions have to improve the quality of public services continuously. The research approach utilized in this study was quantitative research, with the sampling technique being saturated sampling by 42 respondents. Data analysis used multiple linear regression, including F-test, t-test, and determination-coefficients by using SPSS software. The results show a significant effect of individual characteristics and career development on public services quality. Individual characteristics and career development affect public services quality both simultaneously and partially. Individual characteristic is the dominant variable. Based on the finding, the individual characteristics of an employee and career development will improve the public services quality. The implication of this study indicates that government institutions need to provide opportunities for employees in self-development activities such as training and short course. The limitations of this study are still using two independent variables. Therefore, future research can append other variables, such as mediation or moderation variables.\u0000 \u0000Abstrak\u0000Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu dan pengembangan karir pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga menguji variabel yang paling dominan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Sebagaimana diketahui bahwa instansi pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas layanan publiknya kepada masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan aalah penelitian kuantitatif. Teknik sampling menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah responden sebanyak 42 orang. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, dengan melakukan uji statistik berupa uji-F, uji-t, dan koefisien determinasi. Proses analisis data dilakukan menggunakan bantuan program SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik individu dan pengembangan karir memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Karakteristik individu dan pengembangan karir mempengaruhi kualitas layanan publik baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Karakteristik individu merupakan variabel yang paling berpengaruh. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik individu yang terdapat pada seorang pegawai dan juga pengembangan karir akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikannya di instansi pegawai tersebut bekerja. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya lembaga pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi pegawai dalam mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti diklat dan bimtek. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni masih menggunakan dua variable bebas, untuk itu penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya, seperti variabel mediasi","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129599086","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-30DOI: 10.26740/jpsi.v6n1.p28-38
Ricky Noor Permadi, Wildan Lutfie Arieyasmieta, Rustan Amarullah
This study aims to analyze to what extent the provision of the rights of special needs groups has been implemented and provide recommendations related to the additional infrastructure outside the regulation of the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform (PANRB) Number 17 of 2017. This study is vital since the government institutions still lack attention to fulfilling the rights of persons with disabilities. In accordance with the mandate of Law Number. 25 of 2009 concerning Public Services, public service providers are obliged to provide special facilities and infrastructure for special needs groups without any additional charge. The research method used in this research is descriptive qualitative by analyzing the existing literature (library research). Then data collection through field observations (observations), interviews, and other library sources. This study tries to look at the completeness of special facilities and infrastructure for people with special needs that are provided by recommending twenty-two standards for infrastructure intended for “people with special needs”. Some public service providers relatively have almost met the standards. However, there are also public service providers which still need to be encouraged to meet these standards. It is necessary to have the political will of regional leaders to prioritize the provision of facilities and infrastructure to support public services for people with special needs. Amid limited regional resources, prioritizing the stages of fulfilment (road map) of these special facilities needs to be prepared, and partnerships also collaborations with other strategic partners can be developed to help meet these special service standards. There are limitations in this research: only three public service providers are the locus of the study, including hospitals, the Department of Population and Civil Registration, and the Department of Investment and the One-Stop Service, so that it does not represent the condition of public services in a city. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak-hak kelompok berkebutuhan khusus telah diimplementasikan dan memberikan rekomendasi terkait dengan sarana-prasarana tambahan di luar peraturan Kementerian PANRB Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih kurangnya perhatian lembaga pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sesuai pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus tanpa pembebanan biaya tambahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan, wawancara, dan sumber pustaka. Hasil penelitian menggambarkan kondisi sarana dan prasarana khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus yang disediakan dengan merekomendasikan dua puluh dua stand
本研究旨在分析特殊需要群体权利的提供在多大程度上得到了实施，并就国家机器利用和官僚改革部(PANRB) 2017年第17号规定之外的额外基础设施提出建议。这项研究至关重要，因为政府机构仍然缺乏对实现残疾人权利的重视。根据2009年关于公共服务的第25号法律的规定，公共服务提供者有义务为有特殊需要的群体提供特殊设施和基础设施，不收取任何额外费用。本研究采用的研究方法是通过分析现有文献(图书馆研究)来描述定性。然后通过实地观察(观察)、访谈和其他图书馆资源收集数据。本研究试图通过推荐22项针对“有特殊需要的人”的基础设施标准，来考察为有特殊需要的人提供的特殊设施和基础设施的完整性。相对而言，一些公共服务提供者几乎达到了标准。然而，也有一些公共服务提供者仍然需要鼓励他们达到这些标准。区域领导人必须有政治意愿，优先提供设施和基础设施，以支持为有特殊需要的人提供公共服务。在区域资源有限的情况下，需要制定这些特殊设施实现阶段的优先次序(路线图)，并可以建立伙伴关系，也可以与其他战略伙伴合作，以帮助达到这些特殊服务标准。本研究存在局限性:仅以医院、人口与民事登记处、投资与一站式服务处三家公共服务提供者为研究对象，不能代表城市公共服务状况。[摘要][中文][中文][中文][中文]，2017年12月17日。Penelitian i pentinguntuk dilakukan karena masih kurangnya perhatian lembaga peremintah dalam hal penenuhan hak-hak penyandang残疾。Sesuai pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 bahwa penyelenggara pelayanan public berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus tanpa pbenbanan biaya tambahan。方法:阳阳源，阳阳源，阳阳源，阳阳源，阳阳源，阳阳源。Pengumpulan数据:dilakukan melalui pengamatan lapangan, wawancara, dansumber pustaka。哈西尔penelitian menggambarkan kondisi sarana dan prasarana khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus yang disediakan dengan merekomendaskan dua puluh dua标准sarana prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus。这是一种公共关系，它是一种公共关系。Namun, juga terdapat penyedia layanan public, yang perlu didorong untuk memuhi，标准的pelayanan khusus tersebut。我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志是:我们的政治意志。我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:我的翻译是:Keterbatasan penelitian ini yitu hanya menkup tiga penyelenggara pelayanan publick, yang meliputi RSUD, Dinas Kependudukan dan penatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu seingga tidak menggambarkan kondisi pelayanan publick suatu daerah。Kata Kunci: pelayanan public, aksesibilitas, berkebutuhan khusus, fasilitas, infrastructure
{"title":"Pemenuhan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah","authors":"Ricky Noor Permadi, Wildan Lutfie Arieyasmieta, Rustan Amarullah","doi":"10.26740/jpsi.v6n1.p28-38","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p28-38","url":null,"abstract":"\u0000\u0000\u0000\u0000This study aims to analyze to what extent the provision of the rights of special needs groups has been implemented and provide recommendations related to the additional infrastructure outside the regulation of the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform (PANRB) Number 17 of 2017. This study is vital since the government institutions still lack attention to fulfilling the rights of persons with disabilities. In accordance with the mandate of Law Number. 25 of 2009 concerning Public Services, public service providers are obliged to provide special facilities and infrastructure for special needs groups without any additional charge. The research method used in this research is descriptive qualitative by analyzing the existing literature (library research). Then data collection through field observations (observations), interviews, and other library sources. This study tries to look at the completeness of special facilities and infrastructure for people with special needs that are provided by recommending twenty-two standards for infrastructure intended for “people with special needs”. Some public service providers relatively have almost met the standards. However, there are also public service providers which still need to be encouraged to meet these standards. It is necessary to have the political will of regional leaders to prioritize the provision of facilities and infrastructure to support public services for people with special needs. Amid limited regional resources, prioritizing the stages of fulfilment (road map) of these special facilities needs to be prepared, and partnerships also collaborations with other strategic partners can be developed to help meet these special service standards. There are limitations in this research: only three public service providers are the locus of the study, including hospitals, the Department of Population and Civil Registration, and the Department of Investment and the One-Stop Service, so that it does not represent the condition of public services in a city.\u0000 \u0000Abstrak\u0000Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak-hak kelompok berkebutuhan khusus telah diimplementasikan dan memberikan rekomendasi terkait dengan sarana-prasarana tambahan di luar peraturan Kementerian PANRB Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih kurangnya perhatian lembaga pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sesuai pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus tanpa pembebanan biaya tambahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan, wawancara, dan sumber pustaka. Hasil penelitian menggambarkan kondisi sarana dan prasarana khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus yang disediakan dengan merekomendasikan dua puluh dua stand","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121596061","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-30DOI: 10.26740/JPSI.V5N2.P43-51
Purba Iman Pasu Marganda Hardianto, Suwanda I Made, Adi Agus Satmoko, Wijaya Rahmanu
ABSTRACTThis study aims to examine the policy synergy between the Provincial Government of East Java and the Central Government in dealing with Covid-19. The urgency of this study is to explain to what extent policies between the Local Governments and the Central Government are in sync. This research uses legal research methods. Primary data includes statutory regulations, especially the Law on Health quarantine and secondary data such as previous research, expert opinion, and other relevant document data. This study concludes that the East Java Provincial Government and the Central Government have a synergy in dealing with Covid-19 in Indonesia. However, neither the legal products that are produced nor policies that are political in nature do not conflict with one another. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat dan dalam menghadapi Covid-19. Urgensi penelitian ini adalah menjelaskan sejauhmana kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sinkron. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang tentang karantina Kesehatan dan data sekunder seperti penelitian terdahulu, pendapat para pakar, dan data dokumen lain yang relevan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat memiliki sinergi dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Baik produk hukum yang dihasilkan maupun kebijakan yang bersifat politis, tidak bertentangan satu sama lain.
摘要本研究旨在探讨东爪哇省政府与中央政府在应对Covid-19方面的政策协同作用。这项研究的紧迫性在于解释地方政府和中央政府之间的政策在多大程度上是同步的。本研究采用法律研究方法。一手数据包括法定法规，特别是《卫生检疫法》;二手数据包括以往的研究、专家意见和其他相关文件数据。这项研究的结论是，东爪哇省政府和中央政府在印度尼西亚应对Covid-19方面具有协同作用。然而，无论是生产的法律产品，还是本质上具有政治性质的政策，都不会相互冲突。ABSTRAKPenelitian ini bertujuan为她mengkaji sinergitas kebijakan安塔拉Pemerintah Provinsi Jawa帖木儿dengan Pemerintah Pusat丹dalam menghadapi Covid-19。Urgensi penelitian ini adalah menjelaskan sejauhmana kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sink。Penelitian ini menggunakan memede Penelitian hukum。数据引语:peraturan perundang-undangan terutama undang-undangan tentangkarantina Kesehatan dan Data sekunder perperti penelitian terdahulu, pendapat para pakar, dan Data dokumen lain yang relevance。印尼新冠肺炎疫情暴发印尼新冠肺炎疫情暴发Baik产品hukum yang dihasilkan maupun kebijakan yang bersifat politis, tidak bertentangan和satu sama lain。
{"title":"Policy Synergy between The Provincial Government of East Java and The Central Government on Health Quarantine in The Treatment of Covid-19","authors":"Purba Iman Pasu Marganda Hardianto, Suwanda I Made, Adi Agus Satmoko, Wijaya Rahmanu","doi":"10.26740/JPSI.V5N2.P43-51","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/JPSI.V5N2.P43-51","url":null,"abstract":"ABSTRACTThis study aims to examine the policy synergy between the Provincial Government of East Java and the Central Government in dealing with Covid-19. The urgency of this study is to explain to what extent policies between the Local Governments and the Central Government are in sync. This research uses legal research methods. Primary data includes statutory regulations, especially the Law on Health quarantine and secondary data such as previous research, expert opinion, and other relevant document data. This study concludes that the East Java Provincial Government and the Central Government have a synergy in dealing with Covid-19 in Indonesia. However, neither the legal products that are produced nor policies that are political in nature do not conflict with one another. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat dan dalam menghadapi Covid-19. Urgensi penelitian ini adalah menjelaskan sejauhmana kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sinkron. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang tentang karantina Kesehatan dan data sekunder seperti penelitian terdahulu, pendapat para pakar, dan data dokumen lain yang relevan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat memiliki sinergi dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Baik produk hukum yang dihasilkan maupun kebijakan yang bersifat politis, tidak bertentangan satu sama lain. ","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124126487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-30DOI: 10.26740/JPSI.V5N2.P90-99
S Suprapto, Suparji Suparji, S. Harianto, A. E. Palupi, Suwarno Imam Samsul
ABSTRACTThis study aimed to describe the performance of lecturers and administration staff at Universitas Negeri Surabaya (Unesa) during the Covid-19 Pandemic. This study was conducted in Unesa during the Covid-19 pandemic, from March to October 2020. This study was designed as a population study, namely research using all populations as samples that included all Unesa lecturers and administration staffs. The data were collected using open and closed questionnaires with the respondents from lecturers, Head of Subdivisions, and students. The obtained data were analyzed using quantitative descriptive analysis with narrative explanation. The data portrayed the following conclusions: (1) In coping with the Unesa administration staffs’ performance based on the Head’s evaluation, the Head of Subdivision gave excellent appreciation with a mean score of 3.31; (2) In accordance with the Unesa administration staff’s performance based on student assessment, the students gave a very good score with a mean score of 3.21; (3) Student assessment of lecturer’s performance for each faculty and postgraduate program, the highest planning score was postgraduate with an average score of 3.62 and the lowest score was the Faculty of Sports Science with an average score of 3.27, the highest implementation score was postgraduate with a mean score of 3.61 and the lowest was The Faculty of Sports Science with an average score of 3.2, the highest evaluation score was postgraduate with a score of 3.60 and the lowest was the Faculty of Sports Science with a score of 3.26; (4) based on the self-assessment of lecturer performance, the three biggest problems and constraints were 35.15% of signal problems; 20.78% of problems with costs and limited internet quota; and 12.84% of literacy problems. Three suggestions for improvements for online lectures were 33.87% of requirment to improve Vinesa: 32.80% of assistance with facilities and 8.28% of training/preparation/online lecture manuals. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Unesa selama pandemi Covid-19 yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2020. Penelitian ini didesain sebagai penelitian populasi yaitu penelitian dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel yaitu semua dosen dan tenaga kependidikan Unesa. Data diambil menggunakan teknik pengambilan data berupa angket terbuka dan tertutup dengan responden dosen, Kepala Sub Bagian dan mahasiswa. Data akan dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan penjelasan secara narasi. Data hasil penelitian memperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Kinerja Tendik seluruh Unesa Berdasarkan Penilaian Atasan, Kasubbag memberikan apresiasi yang sangat baik dengan skor rerata 3,31; (2) Rerata Kinerja Tendik seluruh Unesa berdasarkan Penilaian Mahasiswa memberikan penilaian sangat baik dengan skor rerata 3,21; (3) Penilaian Mahasiswa t
摘要本研究旨在描述泗水大学(Unesa)讲师和行政人员在Covid-19大流行期间的表现。这项研究是在2020年3月至10月Covid-19大流行期间在联合国经社厅进行的。本研究被设计为一项人口研究，即使用所有人口作为样本的研究，其中包括联合国环境署所有讲师和行政人员。数据是通过开放式和封闭式问卷收集的，受访者来自讲师、分部负责人和学生。所获得的数据采用定量描述性分析和叙事解释进行分析。这些数据显示了以下结论:(1)在处理联合国经社厅行政工作人员根据主管评价的工作成绩时，分科主管给予了极好的评价，平均得分为3.31分;(2)根据Unesa行政人员根据学生评估的表现，学生的成绩非常好，平均成绩为3.21分;(3)学生对各院系和研究生专业讲师表现的评价，规划得分最高的是研究生，平均得分为3.62分，最低的是体育科学学院，平均得分为3.27分;执行得分最高的是研究生，平均得分为3.61分，最低的是体育科学学院，平均得分为3.2分;评价分数最高的是研究生，为3.60分;最低的是体育科学学院，为3.26分;(4)基于讲师绩效自我评价，三个最大的问题和约束占信号问题的35.15%;20.78%的问题是成本和上网配额有限;12.84%的人有读写问题。对在线讲座提出的三个改进建议占改进Vinesa要求的33.87%:设备协助的32.80%和培训/准备/在线讲座手册的8.28%。[摘要]江苏泗水大学(Unesa)预防新冠肺炎疫情。2020年10月，新冠肺炎新冠肺炎疫情暴发。Penelitian ini didesain sebagai Penelitian populasi yitu Penelitian dengan menggunakan semua populasi sebagai样本yitu semua dosen dan tenaga kependidikan Unesa。数据diambil menggunakan teknik pengambilan数据berupa angket terbuka dantututuka denengan响应数据，Kepala subbagian dan mahasiswa。数据可以分析，数据可以分析，数据可以分析，数据可以分析，数据可以分析。(1) Kinerja Tendik seluruh Unesa Berdasarkan Penilaian Atasan, Kasubbag memberikan apresasi yang sangat baik dengan skor rerata 3,31;(2) Rerata Kinerja Tendik seluruh Unesa berdasarkan Penilaian Mahasiswa memberikan Penilaian sangat baik dengan skor Rerata 3,21;(3) Penilaian Mahasiswa terhaha - Kinerja Perkuliahan Dosen seapakultas和Pascasarjana，即perhasiswa和skkteringi，即perhasiswa和skkteringi，即perhasiswa和skkteringi，即olaharjana和skkteringi，即olaharjana和skkteringi, 3,27，即perhasiswa和teringi，即paskasarjana和skkteringi，即olaharjana和skkteringi，即3,2，即perhasiswa和teringi，即评估teringi，即Pascasarjana和skkteringi，即3,2，即评估teringi，即Pascasarjana和skkteringi，即3,26;(4) Berdasarkan自我评价Kinerja Dosen, tiga permasalahan和kendala terbesar adalah 35,15% masalah信号;20,78% masalah biaya Dan keterbatasan kuota互联网;但12,84% masalah literasi。Tiga saran perbaikan untuk perkuliahan在线adalah 33,87% perlu dilakukannya penyempurnaan Vinesa;32,8,28% adanya pelatihan/ persian /buku pedoman kuliah daring。
{"title":"Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Selama Work From Home (Wfh): Studi Kasus Di Universitas Negeri Surabaya","authors":"S Suprapto, Suparji Suparji, S. Harianto, A. E. Palupi, Suwarno Imam Samsul","doi":"10.26740/JPSI.V5N2.P90-99","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/JPSI.V5N2.P90-99","url":null,"abstract":"ABSTRACTThis study aimed to describe the performance of lecturers and administration staff at Universitas Negeri Surabaya (Unesa) during the Covid-19 Pandemic. This study was conducted in Unesa during the Covid-19 pandemic, from March to October 2020. This study was designed as a population study, namely research using all populations as samples that included all Unesa lecturers and administration staffs. The data were collected using open and closed questionnaires with the respondents from lecturers, Head of Subdivisions, and students. The obtained data were analyzed using quantitative descriptive analysis with narrative explanation. The data portrayed the following conclusions: (1) In coping with the Unesa administration staffs’ performance based on the Head’s evaluation, the Head of Subdivision gave excellent appreciation with a mean score of 3.31; (2) In accordance with the Unesa administration staff’s performance based on student assessment, the students gave a very good score with a mean score of 3.21; (3) Student assessment of lecturer’s performance for each faculty and postgraduate program, the highest planning score was postgraduate with an average score of 3.62 and the lowest score was the Faculty of Sports Science with an average score of 3.27, the highest implementation score was postgraduate with a mean score of 3.61 and the lowest was The Faculty of Sports Science with an average score of 3.2, the highest evaluation score was postgraduate with a score of 3.60 and the lowest was the Faculty of Sports Science with a score of 3.26; (4) based on the self-assessment of lecturer performance, the three biggest problems and constraints were 35.15% of signal problems; 20.78% of problems with costs and limited internet quota; and 12.84% of literacy problems. Three suggestions for improvements for online lectures were 33.87% of requirment to improve Vinesa: 32.80% of assistance with facilities and 8.28% of training/preparation/online lecture manuals. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Unesa selama pandemi Covid-19 yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2020. Penelitian ini didesain sebagai penelitian populasi yaitu penelitian dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel yaitu semua dosen dan tenaga kependidikan Unesa. Data diambil menggunakan teknik pengambilan data berupa angket terbuka dan tertutup dengan responden dosen, Kepala Sub Bagian dan mahasiswa. Data akan dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan penjelasan secara narasi. Data hasil penelitian memperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Kinerja Tendik seluruh Unesa Berdasarkan Penilaian Atasan, Kasubbag memberikan apresiasi yang sangat baik dengan skor rerata 3,31; (2) Rerata Kinerja Tendik seluruh Unesa berdasarkan Penilaian Mahasiswa memberikan penilaian sangat baik dengan skor rerata 3,21; (3) Penilaian Mahasiswa t","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130651307","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-30DOI: 10.26740/JPSI.V5N2.P68-79
Faiz Marwan Prayoga, Indrawati Yuhertiana
ABSTRACTThis study aimed to describe the influential factors on the implementation of e-budgeting as part of the phenomenon of public sector accounting reform in Indonesia as the manifestation of transparency in public sector services. This study used a literature review method to identify, evaluate, and interpret numbers of existing relevant research to a particular field or topic. In the literature review method, there were three main stages namely planning, conducting, and reporting the reviews. The literatures were determined by selecting articles from several academic databases. The increasing number of corruption cases that had been increasingly significant in Indonesia demanded the government to find reliable solutions to address the problems. The application of ebudgeting in budget management could create transparent and reliable public sector services. The results indicated that the bureaucratic structure, resources, communication, and disposition had an important influence on the implementation of e-budgeting. ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-budgeting sebagai bagian dari fenomena reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia sebagai perwujudan transparansi terhadap pelayanan sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur yang merupakan cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan penelitian yang telah tersedia dan relevan dengan bidang atau topik tertentu. Dalam metode tinjauan literatur dibagi menjadi 3 tahap utama yaitu planning (perencanaan), conducting (melakukan review) dan reporting (pelaporan). Pencarian literatur daIam peneIitian ini dimuIai dengan memiIih artikeI dari beberapa database akademik. Peningkatan kasus korupsi yang semakin signifikan di Indonesia, menciptakan tuntutan bagi pemerintah agar menemukan solusi yang handal dalam mencegah praktik kotor tersebut. Penerapan teknologi ebudgeting dalam pengelolaan anggaran dapat mewujudkan pelayanan sektor publik yang transparan dan handal. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi memiliki pengaruh penting dalam implementasi e-budgeting.
摘要本研究旨在描述电子预算实施的影响因素，作为印尼公共部门会计改革现象的一部分，作为公共部门服务透明度的体现。本研究采用文献回顾的方法来识别、评估和解释现有的与特定领域或主题相关的研究。在文献综述法中，主要有三个阶段，即计划、进行和报告综述。通过从几个学术数据库中选择文章来确定文献。印尼的腐败案件越来越多，越来越严重，要求政府找到可靠的解决办法来解决这些问题。在预算管理中应用电子预算可以创造透明和可靠的公共部门服务。结果表明，官僚结构、资源、沟通和配置对电子预算的实施有重要影响。[摘要]研究我国电子预算的实施，我国公共部门的改革，我国公共部门的改革，我国公共部门的改革，我国公共部门的透明度。penpentitian ini menggunakan方法tintaauan literature yang merupakan cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafakan yang telah tersedia dan relevent and dengan bidang atauk topik tertenu。Dalam方法tinjauan文献dibagi menjadi 3 tahap utama yitu计划(perencanan)，进行(melakukan review)和报告(pelaporan)。中国文学史上最具代表性的文学作品之一，是中国文学史上最具代表性的文学作品。Peningkatan kasus korupsi yang semakin signfikan di Indonesia, menciptakan tuntunan bagi peremintah agar menemukan solusi yang handal dalam menegah praktik kotor tersebut。日本技术预算部门的负责人说:“这是一项非常重要的工作。”Hasil - dari penelitian ini menyatakan bahwa结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构，结构。
{"title":"Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik","authors":"Faiz Marwan Prayoga, Indrawati Yuhertiana","doi":"10.26740/JPSI.V5N2.P68-79","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/JPSI.V5N2.P68-79","url":null,"abstract":"ABSTRACTThis study aimed to describe the influential factors on the implementation of e-budgeting as part of the phenomenon of public sector accounting reform in Indonesia as the manifestation of transparency in public sector services. This study used a literature review method to identify, evaluate, and interpret numbers of existing relevant research to a particular field or topic. In the literature review method, there were three main stages namely planning, conducting, and reporting the reviews. The literatures were determined by selecting articles from several academic databases. The increasing number of corruption cases that had been increasingly significant in Indonesia demanded the government to find reliable solutions to address the problems. The application of ebudgeting in budget management could create transparent and reliable public sector services. The results indicated that the bureaucratic structure, resources, communication, and disposition had an important influence on the implementation of e-budgeting. ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-budgeting sebagai bagian dari fenomena reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia sebagai perwujudan transparansi terhadap pelayanan sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur yang merupakan cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan penelitian yang telah tersedia dan relevan dengan bidang atau topik tertentu. Dalam metode tinjauan literatur dibagi menjadi 3 tahap utama yaitu planning (perencanaan), conducting (melakukan review) dan reporting (pelaporan). Pencarian literatur daIam peneIitian ini dimuIai dengan memiIih artikeI dari beberapa database akademik. Peningkatan kasus korupsi yang semakin signifikan di Indonesia, menciptakan tuntutan bagi pemerintah agar menemukan solusi yang handal dalam mencegah praktik kotor tersebut. Penerapan teknologi ebudgeting dalam pengelolaan anggaran dapat mewujudkan pelayanan sektor publik yang transparan dan handal. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi memiliki pengaruh penting dalam implementasi e-budgeting.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122804051","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-05-30DOI: 10.26740/JPSI.V5N2.P61-67
Ahmad Hamim, Vidia Lantari Ayundhari
ABSTRACTIntegrity is one competency that civil servants must have. In this Covid-19 pandemic, civil servants’ integrity becomes an observable focus. The Work from Home (WFH) system may highly change the way how they work at home. The research aims at scrutinizing integrity inferences of civil servants during the pandemic. WhatsApp, as an application used by them to communicate, has become a significant medium to observe the patterns. Netnography method is used to observe civil servants’ community behavior on social media. From the inferences observation, it is discovered that they have demonstrated forms of integrity, such as responsibility and professionalism. The civil servants are also getting more solid, helping, and relying on each other. When conflict occurs, they will retain the right principle. On the other hand, some would balance the situation. Consistency and discipline sensed from how civil servants perceiving all-online-formats. To sum up, performing online duties during Work from Home (WFH) has shown forms of integrity among civil servants. ABSTRAKIntegritas merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN. Dalam situasi pandemi Covid-19, integritas ASN menjadi sebuah fokus yang patut diobservasi. Sistem Work from Home (WFH) mau tidak mau mengubah cara kerja seorang ASN ketika berada di rumah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengamati inferensi integritas ASN selama pandemi. WhatsApp, sebagai aplikasi yang digunakan para ASN untuk berkomunikasi menjadi media yang signifikan dalam mengamati pola-pola integritas tersebut. Metode netnografi digunakan untuk mengamati perilaku komunitas ASN pada media sosial. Dalam pengamatan inferensinya, ditemukan bahwa ASN telah menunjukkan bentuk-bentuk integritas seperti, tanggungjawab dan profesionalisme. Para ASN juga semakin solid, saling membantu, dan mengandalkan satu sama lain. Setiap sebuah konflik terjadi, mereka akan mempertahankan prinsip yang benar. Di sisi lain, ada yang menyeimbangkan situasi. Konsistensi dan kedisiplinan juga terlihat dari bagaimana ASN memandang format serba daring. Dapat disimpulkan bahwa performa dalam menyelesaikan tugas-tugas daring menunjukkan berbagai bentuk integritas para ASN.
摘要廉洁是公务员必备的素质之一。在这场新冠肺炎大流行中，公务员的诚信成为一个显而易见的焦点。在家工作(WFH)系统可能会极大地改变他们在家工作的方式。该研究旨在审查大流行期间公务员的诚信推断。WhatsApp作为他们用来交流的应用程序，已经成为观察模式的重要媒介。采用网络学方法观察公务员在社交媒体上的社区行为。从推论观察，发现他们表现出正直的形式，如责任和专业精神。公务员们也变得更加坚实，相互帮助，相互依赖。当发生冲突时，他们会坚持正确的原则。另一方面，有些人会平衡局面。从公务员如何看待全在线模式中感受到一致性和纪律性。综上所述，在“在家办公”期间执行网上工作显示出公务员的诚信。全文:pdf (396 kb)摘要:诚信管理与诚信管理与诚信管理是我国诚信管理的重要内容。在新冠肺炎大流行的情况下，整合ASN menjadi sebuah聚焦于yang patu观察。在家系统工作(WFH): mau tidak mau mengubah cara kerja seorang ASN ketika berada di rumah。图juan dari penelitian ini untuk mengamati interensis integritas ASN selama大流行。WhatsApp, WhatsApp, facebook, facebook, facebook, facebook, facebook, facebook, facebook, facebook, facebook, facebook, facebook, facebook, facebook, facebookMetode netnograph digunakan untuk mengamati peraku komunitas ASN pada media social。dam pengamatan inensinya, ditemukan bahwa ASN telah menunjukkan bentuk-bentuk integritas seperti, tanggjawab dan professionalme。Para ASN juga似乎是固体的，销售的膜，但mengandalkan的satu sama lain。我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是。狄思思兰，大阳门依依为命，大局在望。坚持不懈，坚持自律，坚持不懈，坚持不懈，坚持不懈，坚持不懈。这是一种不冲动的行为，这种行为是一种不冲动的行为，这种行为是一种不冲动的行为。
{"title":"Scrutinizing Civil Servants’ Integrity in The Midst of Covid-19 Pandemic: A Netnographic Method","authors":"Ahmad Hamim, Vidia Lantari Ayundhari","doi":"10.26740/JPSI.V5N2.P61-67","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/JPSI.V5N2.P61-67","url":null,"abstract":"ABSTRACTIntegrity is one competency that civil servants must have. In this Covid-19 pandemic, civil servants’ integrity becomes an observable focus. The Work from Home (WFH) system may highly change the way how they work at home. The research aims at scrutinizing integrity inferences of civil servants during the pandemic. WhatsApp, as an application used by them to communicate, has become a significant medium to observe the patterns. Netnography method is used to observe civil servants’ community behavior on social media. From the inferences observation, it is discovered that they have demonstrated forms of integrity, such as responsibility and professionalism. The civil servants are also getting more solid, helping, and relying on each other. When conflict occurs, they will retain the right principle. On the other hand, some would balance the situation. Consistency and discipline sensed from how civil servants perceiving all-online-formats. To sum up, performing online duties during Work from Home (WFH) has shown forms of integrity among civil servants. ABSTRAKIntegritas merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN. Dalam situasi pandemi Covid-19, integritas ASN menjadi sebuah fokus yang patut diobservasi. Sistem Work from Home (WFH) mau tidak mau mengubah cara kerja seorang ASN ketika berada di rumah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengamati inferensi integritas ASN selama pandemi. WhatsApp, sebagai aplikasi yang digunakan para ASN untuk berkomunikasi menjadi media yang signifikan dalam mengamati pola-pola integritas tersebut. Metode netnografi digunakan untuk mengamati perilaku komunitas ASN pada media sosial. Dalam pengamatan inferensinya, ditemukan bahwa ASN telah menunjukkan bentuk-bentuk integritas seperti, tanggungjawab dan profesionalisme. Para ASN juga semakin solid, saling membantu, dan mengandalkan satu sama lain. Setiap sebuah konflik terjadi, mereka akan mempertahankan prinsip yang benar. Di sisi lain, ada yang menyeimbangkan situasi. Konsistensi dan kedisiplinan juga terlihat dari bagaimana ASN memandang format serba daring. Dapat disimpulkan bahwa performa dalam menyelesaikan tugas-tugas daring menunjukkan berbagai bentuk integritas para ASN.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114604752","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This research is motivated by a government program about accelerating village independence through the implementation of the BUMDes program activities that have not been running since 2017 in Suka Maju village, Sungai Betung District, Bengkayang Regency, West Kalimantan. The purpose of this research is to find out the causes of bottlenecks in the BUMDes program and to provide input for the village government in carrying out the next BUMDes program. This research uses descriptive qualitative research techniques conducted by direct observation, in-depth interviews, and documentation in which the research participants, namely the Village Head, the Village Head Officer, and the core management of BUMDes were selected by purposefull sampling. Testing the correctness of the data using triangulation techniques. The results showed that the non-progress of BUMDes activities that had been launched since the formation of BUMDes management in 2017 was due to human resource issues where the inadequate capacity of understanding and knowledge about BUMDes owned by the Village Head and BUMDes administrators made this program not yet a priority program for the government. Suka Maju village and also a lack of commitment to implementing the BUMDes program so that it has not been able to drive the village economy as expected.
{"title":"ANALISA KEMACETAN PROGRAM BUMDES SUKA MAJU","authors":"Shanti Veronica br Siahaan, Benedhikta Kikky Vuspitasari","doi":"10.26740/jpsi.v5n1.p1-5","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p1-5","url":null,"abstract":"This research is motivated by a government program about accelerating village independence through the implementation of the BUMDes program activities that have not been running since 2017 in Suka Maju village, Sungai Betung District, Bengkayang Regency, West Kalimantan. The purpose of this research is to find out the causes of bottlenecks in the BUMDes program and to provide input for the village government in carrying out the next BUMDes program. This research uses descriptive qualitative research techniques conducted by direct observation, in-depth interviews, and documentation in which the research participants, namely the Village Head, the Village Head Officer, and the core management of BUMDes were selected by purposefull sampling. Testing the correctness of the data using triangulation techniques. The results showed that the non-progress of BUMDes activities that had been launched since the formation of BUMDes management in 2017 was due to human resource issues where the inadequate capacity of understanding and knowledge about BUMDes owned by the Village Head and BUMDes administrators made this program not yet a priority program for the government. Suka Maju village and also a lack of commitment to implementing the BUMDes program so that it has not been able to drive the village economy as expected.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124639132","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-17DOI: 10.26740/jpsi.v5n1.p36-42
Kholid Novianto, Saiful Bari, Ingga Vistara
Penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam menentukan “daerah khusus” sebetulnya cukup problematis. Dalam praktiknya, tidak seluruh desa yang masuk kategori “desa sangat tertinggal” dapat disebut daerah terpencil atau desa yang mempunyai kesulitan akses yang tinggi sehingga layak disebut daerah khusus. Ketidaktepatan identifikasi ini menyebabkan problem ketidakadilan dan menimbulkan sejumlah gejolak. Masalah ini akan terus berulang apabila tidak ada perbaikan pengukuran daerah khusus. Menyadari kelemahan penggunaan IDM dalam menentukan “daerah khusus” maka sudah selayaknya mulai dipikirkan parameter alternatif yang dapat menentukan “daerah khusus” secara lebih obyektif, transparan dan berkeadilan. Berdasarkan kriteria daerah khusus sebagaimana Permendikbud No.,13/2006, dapat dikonstruksi suatu indeks yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan daerah khusus. Indeks tersebut harus mampu mengukur tingkat kesulitan akses suatu desa. Kesulitan tersebut terutama mencakup dua dimensi strategis yaitu keterjangkauan dan ketersediaan fasilitas. Berdasarkan kedua dimensi ini dapat dilihat sejauhmana suatu desa mengalami kesulitan akses. Penentuan “daerah khusus” berdasarkan indeks yang lebih transparan dan berkeadilan tersebut sudah sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kontroversi tunjangan daerah khusus dan kebijakan pendidikan lain terkait daerah khusus. Aneka kebijakan ini hanya dapat dilaksanakan apabila indeks akses satuan pendidikan sudah dirumuskan dan berfungsi membantu pemerintah dalam menentukan daerah khusus The use of the Village Development Index (IDM) in determining "special areas" is actually quite problematic. In practice, not all villages that are categorized as "very disadvantaged villages" can be called remote areas or villages that have high access difficulties so that they are worth mentioning as special areas. This inaccurate identification causes problems of injustice and causes a number of turmoil. This problem will continue to recur if there is no improvement in specific area measurements. Recognizing the weaknesses of the use of IDM in determining "special regions", it is appropriate to start thinking about alternative parameters that can determine "special areas" more objectively, transparently and fairly. Based on the criteria of special regions as Permendikbud No. 13/2006, an index can be constructed that can later be used to determine special regions. The index must be able to measure the level of difficulty of access to a village. These difficulties mainly cover two strategic dimensions, namely affordability and availability of facilities. Based on these two dimensions, it can be seen how far a village has difficulty accessing. The determination of "special regions" based on the index that is more transparent and equitable is urgently needed to end the controversy over special regional allowances and other education policies related to special regions. These various policies can only be implemented if the education
{"title":"Perlunya Indeks Akses Pendidikan dalam Rangka Penetuan Daerah Khusus","authors":"Kholid Novianto, Saiful Bari, Ingga Vistara","doi":"10.26740/jpsi.v5n1.p36-42","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p36-42","url":null,"abstract":"Penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam menentukan “daerah khusus” sebetulnya cukup problematis. Dalam praktiknya, tidak seluruh desa yang masuk kategori “desa sangat tertinggal” dapat disebut daerah terpencil atau desa yang mempunyai kesulitan akses yang tinggi sehingga layak disebut daerah khusus. Ketidaktepatan identifikasi ini menyebabkan problem ketidakadilan dan menimbulkan sejumlah gejolak. Masalah ini akan terus berulang apabila tidak ada perbaikan pengukuran daerah khusus. Menyadari kelemahan penggunaan IDM dalam menentukan “daerah khusus” maka sudah selayaknya mulai dipikirkan parameter alternatif yang dapat menentukan “daerah khusus” secara lebih obyektif, transparan dan berkeadilan. Berdasarkan kriteria daerah khusus sebagaimana Permendikbud No.,13/2006, dapat dikonstruksi suatu indeks yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan daerah khusus. Indeks tersebut harus mampu mengukur tingkat kesulitan akses suatu desa. Kesulitan tersebut terutama mencakup dua dimensi strategis yaitu keterjangkauan dan ketersediaan fasilitas. Berdasarkan kedua dimensi ini dapat dilihat sejauhmana suatu desa mengalami kesulitan akses. Penentuan “daerah khusus” berdasarkan indeks yang lebih transparan dan berkeadilan tersebut sudah sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kontroversi tunjangan daerah khusus dan kebijakan pendidikan lain terkait daerah khusus. Aneka kebijakan ini hanya dapat dilaksanakan apabila indeks akses satuan pendidikan sudah dirumuskan dan berfungsi membantu pemerintah dalam menentukan daerah khusus The use of the Village Development Index (IDM) in determining \"special areas\" is actually quite problematic. In practice, not all villages that are categorized as \"very disadvantaged villages\" can be called remote areas or villages that have high access difficulties so that they are worth mentioning as special areas. This inaccurate identification causes problems of injustice and causes a number of turmoil. This problem will continue to recur if there is no improvement in specific area measurements. Recognizing the weaknesses of the use of IDM in determining \"special regions\", it is appropriate to start thinking about alternative parameters that can determine \"special areas\" more objectively, transparently and fairly. Based on the criteria of special regions as Permendikbud No. 13/2006, an index can be constructed that can later be used to determine special regions. The index must be able to measure the level of difficulty of access to a village. These difficulties mainly cover two strategic dimensions, namely affordability and availability of facilities. Based on these two dimensions, it can be seen how far a village has difficulty accessing. The determination of \"special regions\" based on the index that is more transparent and equitable is urgently needed to end the controversy over special regional allowances and other education policies related to special regions. These various policies can only be implemented if the education","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131099367","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-12-17DOI: 10.26740/jpsi.v5n1.p31-35
F. Firdaus
Adanya persoalan terabaikannya budaya kerja birokrasi. Salah satunya adalah motivasi kerja sehingga berdampak pada melemahnya produktivitas kerja pegawai. Padahal pegawai perlu mengembangkan budaya motivasi kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerjanya. Tujuan penelitian ini menjelaskan pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 50,5% motivasi kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara signifikan mempengaruhi produktivitas kerja dengan kekuatan pengaruh sebesar 71.7%, sementara 49,5% dipengaruhi oleh faktor lain.
{"title":"Pentingnya Membangkitkan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Aparatur Sipil Negara","authors":"F. Firdaus","doi":"10.26740/jpsi.v5n1.p31-35","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p31-35","url":null,"abstract":"Adanya persoalan terabaikannya budaya kerja birokrasi. Salah satunya adalah motivasi kerja sehingga berdampak pada melemahnya produktivitas kerja pegawai. Padahal pegawai perlu mengembangkan budaya motivasi kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerjanya. Tujuan penelitian ini menjelaskan pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 50,5% motivasi kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara signifikan mempengaruhi produktivitas kerja dengan kekuatan pengaruh sebesar 71.7%, sementara 49,5% dipengaruhi oleh faktor lain.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121555736","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pelayanan Publik menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kinerja pemerintahan dihadapan para masyarakat. Kinerja pemerintah dapat dilihat dari masyarakat dengan kategori ada atau tidaknya suatu pelayanan yang diberikan dan bagaimana cara pemerintah memberikan trobosan-trobosan baru terkait suatu masalah yang ada di wilayah atau daerah. Peningkatan pelayanan publik tercantum dalam kebijakan pelayanan publik sejak tahun 2014 bahwa seluruh instansi pemerintahan baik pusat atau daerah diharapkan membuat suatu ide atau inovasi terhadap kerja pelayanan publik. Yang berperan sebagai pelayan adalah pemerintah, dimana pemerintah pada hakikatnya tidak untuk melayani diri sendiri namun juga warga masyarakat dengan mendominasi kondisi agar terbentuk suatu kenyamanan dalam segala akses kemasyarakatan. Hal ini yang akan dibahas mengenai permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya terkait kemacetan dan membludaknya transportasi pribadi serta ketidakmauan masyarakat Kota Surabaya untuk menggunakan kendaraan umum menumbuhkan suatu inovasi baru yaitu dengan terciptanya Suroboyo Bus. Aplikasi Gobis (Golek Bis) diciptakan oleh Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempermudah pelayanan transportasi di Surabaya guna mengurangi kemacetan dan mampu mengurangi volume kendaraan yang ada di Kota Surabaya.
{"title":"INOVASI PELAYANAN PUBLIK SUROBOYO BIS DI KOTA SURABAYA","authors":"Zulfa Auliana Haqie, Rifda Eka Nadiah, Oktavira Puteri Ariyani","doi":"10.26740/jpsi.v5n1.p23-30","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p23-30","url":null,"abstract":"Pelayanan Publik menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kinerja pemerintahan dihadapan para masyarakat. Kinerja pemerintah dapat dilihat dari masyarakat dengan kategori ada atau tidaknya suatu pelayanan yang diberikan dan bagaimana cara pemerintah memberikan trobosan-trobosan baru terkait suatu masalah yang ada di wilayah atau daerah. Peningkatan pelayanan publik tercantum dalam kebijakan pelayanan publik sejak tahun 2014 bahwa seluruh instansi pemerintahan baik pusat atau daerah diharapkan membuat suatu ide atau inovasi terhadap kerja pelayanan publik. Yang berperan sebagai pelayan adalah pemerintah, dimana pemerintah pada hakikatnya tidak untuk melayani diri sendiri namun juga warga masyarakat dengan mendominasi kondisi agar terbentuk suatu kenyamanan dalam segala akses kemasyarakatan. Hal ini yang akan dibahas mengenai permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya terkait kemacetan dan membludaknya transportasi pribadi serta ketidakmauan masyarakat Kota Surabaya untuk menggunakan kendaraan umum menumbuhkan suatu inovasi baru yaitu dengan terciptanya Suroboyo Bus. Aplikasi Gobis (Golek Bis) diciptakan oleh Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempermudah pelayanan transportasi di Surabaya guna mengurangi kemacetan dan mampu mengurangi volume kendaraan yang ada di Kota Surabaya.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114788799","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：