Pub Date : 2020-12-17DOI: 10.26740/jpsi.v5n1.p6-12
A. Sulaeman, Yasmin Putri Maharani
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu usaha untuk mengkaitkan antara kinerja yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan. Pembiayaan APBN merupakan program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan. Dengan mengambil data rincian anggaran DJPPR seperti DIPA, KAK, dan RKAKL dapat dihitung berapa total biaya (full cost) yang diperlukan untuk pelaksanaan pembiayaan APBN. Di DJPPR output program terkait hal tersebut adalah Output Program Layanan Pengelolaan Pembiayaan. Pada penelitian ini akan dihitung full cost dari output program tersebut, dengan cara mengklasifikasikan biaya-biaya terkait ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian biaya-biaya tersebut dialokasikan untuk memperoleh total cost (full cost) dari output program. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh total cost (full cost) dari Output Program Layanan Pengelolaan Pembiayaan pada TA 2018 sebesar Rp71.449.847.389,00 dan TA 2019 sebesar Rp69.368.854.183,00. Berdasarkan perhitungan full cost tersebut, dapat diperoleh satuan biaya untuk setiap rupiah utang yang diperoleh. Hasilnya menunjukkan bahwa pada satuan biaya dari TA 2018 ke TA 2019 terdapat tren yang menurun sebesar negatif 14,82%. Selain itu, walau perkembangan utang yang meningkat tetapi DJPPR mampu menurunkan total biayanya. Hal ini menunjukkan bahwa DJPPR dapat mencapai target output dengan biaya yang efisien.
{"title":"ANALISIS FULL COSTING PADA OUTPUT PROGRAM LAYANAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018-2019","authors":"A. Sulaeman, Yasmin Putri Maharani","doi":"10.26740/jpsi.v5n1.p6-12","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p6-12","url":null,"abstract":"Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu usaha untuk mengkaitkan antara kinerja yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan. Pembiayaan APBN merupakan program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan. Dengan mengambil data rincian anggaran DJPPR seperti DIPA, KAK, dan RKAKL dapat dihitung berapa total biaya (full cost) yang diperlukan untuk pelaksanaan pembiayaan APBN. Di DJPPR output program terkait hal tersebut adalah Output Program Layanan Pengelolaan Pembiayaan. Pada penelitian ini akan dihitung full cost dari output program tersebut, dengan cara mengklasifikasikan biaya-biaya terkait ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian biaya-biaya tersebut dialokasikan untuk memperoleh total cost (full cost) dari output program. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh total cost (full cost) dari Output Program Layanan Pengelolaan Pembiayaan pada TA 2018 sebesar Rp71.449.847.389,00 dan TA 2019 sebesar Rp69.368.854.183,00. Berdasarkan perhitungan full cost tersebut, dapat diperoleh satuan biaya untuk setiap rupiah utang yang diperoleh. Hasilnya menunjukkan bahwa pada satuan biaya dari TA 2018 ke TA 2019 terdapat tren yang menurun sebesar negatif 14,82%. Selain itu, walau perkembangan utang yang meningkat tetapi DJPPR mampu menurunkan total biayanya. Hal ini menunjukkan bahwa DJPPR dapat mencapai target output dengan biaya yang efisien.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133078928","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-30DOI: 10.26740/JPSI.V4N2.P75-83
Oli Gretia Nitsae, Nurkholis Nurkholis, Lilik Purwanti
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, peran auditor internal, dan budaya etis terhadap kecurangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengujian dilakukan untuk 201 responden yang mewakili pegawai yang memiliki jabatan di instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan budaya etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan, serta sistem pengendalian internal memoderasi kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan. Sedangkan, peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan, serta sistem pengendalian internal tidak memoderasi peran auditor internal dan budaya etis terhadap kecurangan. Penelitian ini mendukung teori fraud triangle dimana tekanan dapat diatasi dengan pemberian kompensasi yang sesuai dan budaya etis berperan mengurangi rasionalisasi serta sistem pengendalian internal yang baik juga dapat mengurangi kesempatan melakukan kecurangan.
{"title":"UPAYA MINIMALISASI KECURANGAN YANG TERJADI PADA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN","authors":"Oli Gretia Nitsae, Nurkholis Nurkholis, Lilik Purwanti","doi":"10.26740/JPSI.V4N2.P75-83","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/JPSI.V4N2.P75-83","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, peran auditor internal, dan budaya etis terhadap kecurangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengujian dilakukan untuk 201 responden yang mewakili pegawai yang memiliki jabatan di instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan budaya etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan, serta sistem pengendalian internal memoderasi kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan. Sedangkan, peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan, serta sistem pengendalian internal tidak memoderasi peran auditor internal dan budaya etis terhadap kecurangan. Penelitian ini mendukung teori fraud triangle dimana tekanan dapat diatasi dengan pemberian kompensasi yang sesuai dan budaya etis berperan mengurangi rasionalisasi serta sistem pengendalian internal yang baik juga dapat mengurangi kesempatan melakukan kecurangan.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128092274","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-30DOI: 10.26740/JPSI.V4N2.P63-67
Rukmono Hariwibowo, Martini Huseini
Praktek pemerintahan wirausaha adalah isu yang populer di banyak negara. Di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan untuk Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” adalah salah satu agen publik yang telah menerapkan praktik kewirausahaan pemerintah. Sejak akhir 2009, LEMIGAS telah ditetapkan sebagai pemerintah wirausaha dalam memberikan layanan teknologi minyak dan gas bumi. Ini dapat meningkatkan pendanaan organisasi melalui skema ini. Namun demikian LEMIGAS bukanlah lembaga yang mencari keuntungan semata karena peraturan pemerintah yang ketat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis kekuatan dan tantangan, data berasal dari sumber primer dan sekunder. Temuan penelitian adalah bahwa LEMIGAS memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan praktik kewirausahaan pemerintah, tetapi juga menghadapi tantangan hukum pemerintah dan status organisasi.
{"title":"PRAKTIK MANAJEMEN PUBLIK DI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS” DALAM PERSPEKTIF KEWIRAUSAHAAN ORGANISASI","authors":"Rukmono Hariwibowo, Martini Huseini","doi":"10.26740/JPSI.V4N2.P63-67","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/JPSI.V4N2.P63-67","url":null,"abstract":"Praktek pemerintahan wirausaha adalah isu yang populer di banyak negara. Di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan untuk Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” adalah salah satu agen publik yang telah menerapkan praktik kewirausahaan pemerintah. Sejak akhir 2009, LEMIGAS telah ditetapkan sebagai pemerintah wirausaha dalam memberikan layanan teknologi minyak dan gas bumi. Ini dapat meningkatkan pendanaan organisasi melalui skema ini. Namun demikian LEMIGAS bukanlah lembaga yang mencari keuntungan semata karena peraturan pemerintah yang ketat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis kekuatan dan tantangan, data berasal dari sumber primer dan sekunder. Temuan penelitian adalah bahwa LEMIGAS memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan praktik kewirausahaan pemerintah, tetapi juga menghadapi tantangan hukum pemerintah dan status organisasi.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115437110","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-30DOI: 10.26740/JPSI.V4N2.P68-74
Muhamad Imron
Menciptakan konsep desa wisata bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan kerjasama banyak pihak. Kolaborasi antar sektor (pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat) menjadi kunci dalam menggerakkan kreatifitas dan inovasi agar produk yang dihasilkan menjadi unggul dan berdaya saing ditengah industri wisata yang semakin beragam. Kolaborasi yang ideal menghasilkan interaksi yang setara dan saling berbagi pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan uraian secara jelas dan mendalam perihal ucapan, perilaku dan tulisan yang dapat diamati dari individu, kelompok masyarakat ataupun organisasi tertentu. Penelitian ini menjelaskan bentuk kerjasama kolaboratif antar elemen Quadruple Helix di desa Palaan. Model empat helix ini dinilai efektif karena memberi ruang yang seimbang kepada seluruh stakeholder yang ada, terutama masyarakat yang seringkali hanya diposisikan sebagai obyek suatu kebijakan. Melalui model ini, selain menciptakan inovasi konsep wisata edukasi, diharapkan juga dapat memaksimalkan potensi desa yang berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian desa.
{"title":"KOLABORASI QUADRUPLE HELIX DALAM MENCIPTAKAN INOVASI KONSEP WISATA EDUKASI KAMPUNG NANAS DI DESA PALAAN","authors":"Muhamad Imron","doi":"10.26740/JPSI.V4N2.P68-74","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/JPSI.V4N2.P68-74","url":null,"abstract":"Menciptakan konsep desa wisata bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan kerjasama banyak pihak. Kolaborasi antar sektor (pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat) menjadi kunci dalam menggerakkan kreatifitas dan inovasi agar produk yang dihasilkan menjadi unggul dan berdaya saing ditengah industri wisata yang semakin beragam. Kolaborasi yang ideal menghasilkan interaksi yang setara dan saling berbagi pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan uraian secara jelas dan mendalam perihal ucapan, perilaku dan tulisan yang dapat diamati dari individu, kelompok masyarakat ataupun organisasi tertentu. Penelitian ini menjelaskan bentuk kerjasama kolaboratif antar elemen Quadruple Helix di desa Palaan. Model empat helix ini dinilai efektif karena memberi ruang yang seimbang kepada seluruh stakeholder yang ada, terutama masyarakat yang seringkali hanya diposisikan sebagai obyek suatu kebijakan. Melalui model ini, selain menciptakan inovasi konsep wisata edukasi, diharapkan juga dapat memaksimalkan potensi desa yang berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian desa.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129617168","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-30DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p55-58
Cahyo Sasmito, Ertien Rining Nawangsari
Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan kemiskinan, khususnya yang dialami kepala rumah tangga perempuan, serta adanya kebijakan pemerintah yang berbentuk Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera yang merupakan produk pemerintah pusat, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Batu dan Desa Pendem. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk menjalankan program berkelanjutan dengan sasaran rakyat miskin khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik penentuan sample mengunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, secara umum Program-Jalin Matra mampu mengurangi kemiskinan di wilayah Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran sebesar dua setengah juta pertahun untuk setiap kepala rumah tangga perempuan, serta ditunjang dengan tim pendamping yang memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya. Tim pendamping akan membantu mengarahkan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program ini untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga mampu memberdayakan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program tersebut mencapai tarap kehidupan yang mandiri dan sejahtera.
{"title":"PELAKSANAAN PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA DI WILAYAH KOTA BATU","authors":"Cahyo Sasmito, Ertien Rining Nawangsari","doi":"10.26740/jpsi.v4n2.p55-58","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p55-58","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan kemiskinan, khususnya yang dialami kepala rumah tangga perempuan, serta adanya kebijakan pemerintah yang berbentuk Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera yang merupakan produk pemerintah pusat, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Batu dan Desa Pendem. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk menjalankan program berkelanjutan dengan sasaran rakyat miskin khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik penentuan sample mengunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, secara umum Program-Jalin Matra mampu mengurangi kemiskinan di wilayah Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran sebesar dua setengah juta pertahun untuk setiap kepala rumah tangga perempuan, serta ditunjang dengan tim pendamping yang memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya. Tim pendamping akan membantu mengarahkan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program ini untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga mampu memberdayakan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program tersebut mencapai tarap kehidupan yang mandiri dan sejahtera.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132879389","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-05-30DOI: 10.26740/JPSI.V4N2.P59-62
Ardhana Januar Mahardhani, Sulton Sulton, S. Sunarto
Setelah memasuki era reformasi, pergerakan Civil Society Organization (CSO) di Indonesia lebih berperan sebagai penyeimbang negara, peran itupun juga berlaku pada CSO yang ada di daerah, keberadaan CSO tersebut menjadi sangat penting karena menjadi alternatif penyeimbang antara kepala daerah dan DPRD, oleh karena itu keberadaan CSO dapat menjadi bagian terpenting dalam proses perumusan kebijakan agar lebih sehat, bersifat terbuka dan partisipatif. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang sangat dinamis dalam hal keberadaan CSO yang ada ataupun kegiatan pemerintah dalam keluarnya kebijakan. Dalam proses politik yang timbul dalam penentuan kebijakan juga melibatkan peran CSO dalam rangka untuk memperkecil polemik yang ada di masyarakat Penelitian ini menggunakan desain kualitatif diskriptif karena akan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu Kabupaten Ponorogo akan melibatkan CSO dalam rangka menjaga prinsip keterbukaan dalam good governance, adapun peran CSO tersebut adalah: 1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, 2) Mengakomodasi kepentingan masyarakat, 3) Mendorong adanya jaringan antar kelompok masyarakat, dan 4) Membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak ketiga.
{"title":"PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (KAJIAN DI KABUPATEN PONOROGO)","authors":"Ardhana Januar Mahardhani, Sulton Sulton, S. Sunarto","doi":"10.26740/JPSI.V4N2.P59-62","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/JPSI.V4N2.P59-62","url":null,"abstract":"Setelah memasuki era reformasi, pergerakan Civil Society Organization (CSO) di Indonesia lebih berperan sebagai penyeimbang negara, peran itupun juga berlaku pada CSO yang ada di daerah, keberadaan CSO tersebut menjadi sangat penting karena menjadi alternatif penyeimbang antara kepala daerah dan DPRD, oleh karena itu keberadaan CSO dapat menjadi bagian terpenting dalam proses perumusan kebijakan agar lebih sehat, bersifat terbuka dan partisipatif. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang sangat dinamis dalam hal keberadaan CSO yang ada ataupun kegiatan pemerintah dalam keluarnya kebijakan. Dalam proses politik yang timbul dalam penentuan kebijakan juga melibatkan peran CSO dalam rangka untuk memperkecil polemik yang ada di masyarakat Penelitian ini menggunakan desain kualitatif diskriptif karena akan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu Kabupaten Ponorogo akan melibatkan CSO dalam rangka menjaga prinsip keterbukaan dalam good governance, adapun peran CSO tersebut adalah: 1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, 2) Mengakomodasi kepentingan masyarakat, 3) Mendorong adanya jaringan antar kelompok masyarakat, dan 4) Membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak ketiga.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127059818","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-11-29DOI: 10.26740/jpsi.v4n1.p30-37
D. Eprilianto, Yuyun Eka Kartika Sari, Boni Saputra
Inovasi saat ini lebih cenderung dilakukan oleh sektor swasta dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Keberhasilan sektor swasta dengan berbagai inovasinya memberikan suntikan motivasi bagi sektor publik dalam melakukan pengembangan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi yang terjadi di Indonesia, inovasi masih identik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam aktivitas proses administrasi publik. Oleh karena itu terdapat berbagai bentuk inovasi dalam sektor publik berbasis TIK yang telah dilakukan diberbagai sektor antara lain e-education, e-health, e-tourism, e-budgeting, e-procurement, dan lain sebagainya. Di era digital saat ini memberikan peluang besar kepada sektor publik untuk dapat mengembangkan berbagai inovasi dengan memanfaatkan TIK, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengembangan dan implementasi inovasi aplikasi SIMPUS untuk mewujudkan integrasi data kesehatan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan unit analisis Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk inovasi aplikasi SIMPUS yaitu inovasi proses administrasi berbasis teknologi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2012 untuk diterapkan di seluruh Puskesmas. Setidanya terdapat 18 Puskesmas Utama dan 12 Puskesmas Pembantu, sehingga keseluruhan jumlah puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 30 puskesmas yang menerapkan aplikasi SIMPUS. Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi SIMPUS di Kota Yogyakarta antara lain : a) bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT), Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta. Stakeholder yang paling berperan dalam implementasi SIMPUS yaitu Dinas Kesehatan dan puskesmas. Manfaat yang dirasakan dalam implementasi SIMPUS yaitu terwujudnya integrasi data kesehatan. Dimana Dinas Kesehatan dapat mengakses dan memanfaatkan data kesehatan yang ada di SIMPUS kapanpun dan dimanapun dengan mudah pada setiap puskesmas.
{"title":"MEWUJUDKAN INTEGRASI DATA MELALUI IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL","authors":"D. Eprilianto, Yuyun Eka Kartika Sari, Boni Saputra","doi":"10.26740/jpsi.v4n1.p30-37","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p30-37","url":null,"abstract":"Inovasi saat ini lebih cenderung dilakukan oleh sektor swasta dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Keberhasilan sektor swasta dengan berbagai inovasinya memberikan suntikan motivasi bagi sektor publik dalam melakukan pengembangan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi yang terjadi di Indonesia, inovasi masih identik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam aktivitas proses administrasi publik. Oleh karena itu terdapat berbagai bentuk inovasi dalam sektor publik berbasis TIK yang telah dilakukan diberbagai sektor antara lain e-education, e-health, e-tourism, e-budgeting, e-procurement, dan lain sebagainya. Di era digital saat ini memberikan peluang besar kepada sektor publik untuk dapat mengembangkan berbagai inovasi dengan memanfaatkan TIK, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengembangan dan implementasi inovasi aplikasi SIMPUS untuk mewujudkan integrasi data kesehatan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan unit analisis Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk inovasi aplikasi SIMPUS yaitu inovasi proses administrasi berbasis teknologi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2012 untuk diterapkan di seluruh Puskesmas. Setidanya terdapat 18 Puskesmas Utama dan 12 Puskesmas Pembantu, sehingga keseluruhan jumlah puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 30 puskesmas yang menerapkan aplikasi SIMPUS. Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi SIMPUS di Kota Yogyakarta antara lain : a) bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT), Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta. Stakeholder yang paling berperan dalam implementasi SIMPUS yaitu Dinas Kesehatan dan puskesmas. Manfaat yang dirasakan dalam implementasi SIMPUS yaitu terwujudnya integrasi data kesehatan. Dimana Dinas Kesehatan dapat mengakses dan memanfaatkan data kesehatan yang ada di SIMPUS kapanpun dan dimanapun dengan mudah pada setiap puskesmas.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121269772","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-11-29DOI: 10.26740/jpsi.v4n1.p20-29
Putri Wijayanti, Lina Miftahul Jannah
Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia. JHT merupakan salah satu program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan manfaat berupa uang tunai yang dapat diberikan kepada peserta ketika memasuki usia pensiun, cacat tetap atau meninggal dunia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini yakni keberhasilan implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya meliputi konten dan konteks dari kebijakan itu sendiri serta kepatuhan dan kondisi sosiologis masyarakat. Keberhasilan Implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia dalam mencapai tujuannya memerlukan adanya sinkrosisasi pada aspek filosofis, sosiologi dan yuridis dari kebijakan tersebut.
{"title":"Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia","authors":"Putri Wijayanti, Lina Miftahul Jannah","doi":"10.26740/jpsi.v4n1.p20-29","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p20-29","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia. JHT merupakan salah satu program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan manfaat berupa uang tunai yang dapat diberikan kepada peserta ketika memasuki usia pensiun, cacat tetap atau meninggal dunia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini yakni keberhasilan implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya meliputi konten dan konteks dari kebijakan itu sendiri serta kepatuhan dan kondisi sosiologis masyarakat. Keberhasilan Implementasi kebijakan manfaat JHT di Indonesia dalam mencapai tujuannya memerlukan adanya sinkrosisasi pada aspek filosofis, sosiologi dan yuridis dari kebijakan tersebut.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121903833","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.26740/JPSI.V3N2.P68-74
Cahyo Sasmito, Ertien Rining Nawangsari
This research was conducted from February to April 2018 with qualitative descriptive methods. The data sources consist of: primary data sources and secondary data sources, primary data sources obtained from observations, and interviews. Interview with informants (purposive sampling) based on the interview guides as instruments, and the researchers as research instruments. While secondary data is obtained from documentation. Data analysis used the Miles and Huberman models of Sugiyono, 2017 whose activities include: data reduction, data display and conclution drawing / verification. The results of this study, the implementation of the Keluarga Harapan Program (PKH) effort to alleviate poverty in the Social Service Office of Batu City has been going well. Communication is established well with PKH Facilitators, and PKH Participants. The Social Service involves the Facilitators in meetings coordination, as provisions for improving professionals seminars and matrices in to help the Facilitators to assist PKH Participants in providing counseling to tell the terms and conditions that must be fulfilled by the Participants. The Government's Social Service of Batu City has exercised its authority both from aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure with PKH Assistants in the implementation to alleviate the PKH Participants' poverty. Therefore the implementation is being well because of the determined terms and conditions in education terms (permanent school participants) and in the health terms (long term health insurance), so that social assistance through PKH cash can be received by the Participants through the BNI account of each PKM Participant. Furthermore, the PKH Assistants help the Participants to counseling provide to PKH Participants in skills possessed develop by the each Participant. Therefore, for the long term PKH implementation in poverty alleviation efforts will be able to be realized by the Government's Social Service of Batu City.
{"title":"IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA BATU","authors":"Cahyo Sasmito, Ertien Rining Nawangsari","doi":"10.26740/JPSI.V3N2.P68-74","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/JPSI.V3N2.P68-74","url":null,"abstract":"This research was conducted from February to April 2018 with qualitative descriptive methods. The data sources consist of: primary data sources and secondary data sources, primary data sources obtained from observations, and interviews. Interview with informants (purposive sampling) based on the interview guides as instruments, and the researchers as research instruments. While secondary data is obtained from documentation. Data analysis used the Miles and Huberman models of Sugiyono, 2017 whose activities include: data reduction, data display and conclution drawing / verification. The results of this study, the implementation of the Keluarga Harapan Program (PKH) effort to alleviate poverty in the Social Service Office of Batu City has been going well. Communication is established well with PKH Facilitators, and PKH Participants. The Social Service involves the Facilitators in meetings coordination, as provisions for improving professionals seminars and matrices in to help the Facilitators to assist PKH Participants in providing counseling to tell the terms and conditions that must be fulfilled by the Participants. The Government's Social Service of Batu City has exercised its authority both from aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure with PKH Assistants in the implementation to alleviate the PKH Participants' poverty. Therefore the implementation is being well because of the determined terms and conditions in education terms (permanent school participants) and in the health terms (long term health insurance), so that social assistance through PKH cash can be received by the Participants through the BNI account of each PKM Participant. Furthermore, the PKH Assistants help the Participants to counseling provide to PKH Participants in skills possessed develop by the each Participant. Therefore, for the long term PKH implementation in poverty alleviation efforts will be able to be realized by the Government's Social Service of Batu City.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123645307","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.26740/JPSI.V3N2.P57-67
Anugerah Yuka Asmara, A. S. Rahayu
Public sector innovation has been an enticing discourse and practice implemented by governmental agencies in Indonesia. One of popular types of public sector innovation is public service innovation because it directly effects to public as users. Also, it makes positive climate to emerge many innovation forms of public services in Indonesia, particularly on health public service which is widely paid attention by many scholars, practicians, governmental actors, and public as users. In the Blambangan Public Hospital (RSUD-Blambangan) in Banyuwangi Regency, The Gancang Aron innovation is emerged as solution to reduce long queue for patients and their familes in taking medicine in this hospital. This innovation is appreciated as Top 40 of The Best Public Sector Innovation in Indonesia held by Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform - Republic of Indonesia. Surely, public service innovation is not singly occurred without absence of any changes at an organization management level. This study focuses on The Gancang Aron innovation at The RSUD-Blambangan in Banyuwangi Regency. This study is a qualitative-descriptive by combining literatures review of public sector innovation and reinforced by field data result. The research finding is that innovation occuring in RSUD-Blambangan is integral part of public service innovation that it can be viewed through public sector innovation matrix.
公共部门创新一直是印度尼西亚政府机构实施的诱人话语和实践。公共服务创新是公共部门创新的一种常见类型，因为它直接影响到作为使用者的公众。此外，它为印度尼西亚出现许多创新形式的公共服务创造了积极的氛围，特别是在卫生公共服务方面，这受到许多学者、医生、政府行为者和作为用户的公众的广泛关注。在Banyuwangi reggency的Blambangan公立医院(RSUD-Blambangan)， Gancang Aron创新出现了，以减少患者及其家属在医院服药时排长队的问题。这一创新被印度尼西亚共和国行政和官僚改革部评为印度尼西亚最佳公共部门创新40强。当然，公共服务创新不是在组织管理层面没有任何变化的情况下单独发生的。本研究的重点是Banyuwangi摄制区rsu - blambangan的ganang Aron创新。本研究采用文献综述相结合的定性描述方法，并辅以实地数据结果。研究发现，brambangan地区的创新是公共服务创新的组成部分，可以通过公共部门创新矩阵来看待。
{"title":"INOVASI PELAYANAN KESEHATAN GANCANG ARON DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF MATRIK INOVASI SEKTOR PUBLIK","authors":"Anugerah Yuka Asmara, A. S. Rahayu","doi":"10.26740/JPSI.V3N2.P57-67","DOIUrl":"https://doi.org/10.26740/JPSI.V3N2.P57-67","url":null,"abstract":"Public sector innovation has been an enticing discourse and practice implemented by governmental agencies in Indonesia. One of popular types of public sector innovation is public service innovation because it directly effects to public as users. Also, it makes positive climate to emerge many innovation forms of public services in Indonesia, particularly on health public service which is widely paid attention by many scholars, practicians, governmental actors, and public as users. In the Blambangan Public Hospital (RSUD-Blambangan) in Banyuwangi Regency, The Gancang Aron innovation is emerged as solution to reduce long queue for patients and their familes in taking medicine in this hospital. This innovation is appreciated as Top 40 of The Best Public Sector Innovation in Indonesia held by Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform - Republic of Indonesia. Surely, public service innovation is not singly occurred without absence of any changes at an organization management level. This study focuses on The Gancang Aron innovation at The RSUD-Blambangan in Banyuwangi Regency. This study is a qualitative-descriptive by combining literatures review of public sector innovation and reinforced by field data result. The research finding is that innovation occuring in RSUD-Blambangan is integral part of public service innovation that it can be viewed through public sector innovation matrix.","PeriodicalId":345914,"journal":{"name":"JPSI (Journal of Public Sector Innovations)","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122549932","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：