Pub Date : 2020-12-14DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.644
Bagoes Soenarjanto, M. K. Widiyanto
Korupsi telah menjadi masalah yang tidak mudah untuk dikendalikan, termasuk di Indonesia, permasalahan tentang korupsi korupsi semakin menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah kasus korupsi yang meningkat tentunya menimbulkan peningkatan pada jumlah kerugian negara. Bahkan tindak pidana ini telah meluas baik pada level pusat maupun level daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan telah membuka peluang bagi pejabat-pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pemasalahan itu memerlukan sebuah pengkajian untuk menemukan aturan yang dapat diterapkan guna mencegah korupsi, sehingga dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Menanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi melalui peran serta masyarakat ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analisis, sehingga berdasarkan apa yang diuraikan dalam pembahasan dapat diperoleh keseimpulan bahwa masyarakat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik mengenai penanggulangan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan ini dilakukan agar kebijakan publik tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan perumusannya yakni menanggulangi tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi perorangan maupun Lembaga swadaya masyarakat atau bentuk organisasi masyarakat lainnya
{"title":"PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT","authors":"Bagoes Soenarjanto, M. K. Widiyanto","doi":"10.47329/widyapublika.v8i2.644","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.644","url":null,"abstract":"Korupsi telah menjadi masalah yang tidak mudah untuk dikendalikan, termasuk di Indonesia, permasalahan tentang korupsi korupsi semakin menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah kasus korupsi yang meningkat tentunya menimbulkan peningkatan pada jumlah kerugian negara. Bahkan tindak pidana ini telah meluas baik pada level pusat maupun level daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan telah membuka peluang bagi pejabat-pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pemasalahan itu memerlukan sebuah pengkajian untuk menemukan aturan yang dapat diterapkan guna mencegah korupsi, sehingga dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Menanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi melalui peran serta masyarakat ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analisis, sehingga berdasarkan apa yang diuraikan dalam pembahasan dapat diperoleh keseimpulan bahwa masyarakat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik mengenai penanggulangan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan ini dilakukan agar kebijakan publik tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan perumusannya yakni menanggulangi tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi perorangan maupun Lembaga swadaya masyarakat atau bentuk organisasi masyarakat lainnya","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130360487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-06-13DOI: 10.47329/widyapublika.v8i1.643
Ni Komang Sri Undayani, Anak Agung Ketut Raka
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki Tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Teknologi dan Informasi (TI). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (2) untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (3). untuk mengetahui pengaruh Etos Kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (4) Untuk mengetahui Variabel manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (5) Untuk mengetahui variabel Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Etos Kerja secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan populasi 32 orang pegawai negeri sipil. Dari 32 orang pegawai negeri sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang dijadikan responden yaitu 30 orang, peneliti dan pimpinan (Kepala Dinas) tidak termasuk responden karena sebagai peneliti dan beyek penelitian. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Etos Kerja terhadap Kinerja pegawai digunakan metode statistik uji regresi linier berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25.0 For Windows.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil sebesar 35,4%. Budaya Organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terdahap kinerja pegawai negeri sipil sebesar 24.4%. Etos Kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil sebesar 16,7 %. Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Etos Kerja secara bersama-sama menjelaskan variabel kinerja pegawai negeri sipil sebesar 76,5%, sedangkan sisanya 23,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau model penelitian. Model regresi dari penelitian ini adalah sebegai berikut : Ŷ = 2.366 + 0,354 X1 + 0,244 X2 + 0,167 X3. Persamaan tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan etos kerja akan meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil.
{"title":"PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN ETOS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLUNGKUNG","authors":"Ni Komang Sri Undayani, Anak Agung Ketut Raka","doi":"10.47329/widyapublika.v8i1.643","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i1.643","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki Tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Teknologi dan Informasi (TI). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (2) untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (3). untuk mengetahui pengaruh Etos Kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (4) Untuk mengetahui Variabel manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (5) Untuk mengetahui variabel Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Etos Kerja secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan populasi 32 orang pegawai negeri sipil. Dari 32 orang pegawai negeri sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang dijadikan responden yaitu 30 orang, peneliti dan pimpinan (Kepala Dinas) tidak termasuk responden karena sebagai peneliti dan beyek penelitian. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Etos Kerja terhadap Kinerja pegawai digunakan metode statistik uji regresi linier berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25.0 For Windows.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil sebesar 35,4%. Budaya Organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terdahap kinerja pegawai negeri sipil sebesar 24.4%. Etos Kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil sebesar 16,7 %. Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Etos Kerja secara bersama-sama menjelaskan variabel kinerja pegawai negeri sipil sebesar 76,5%, sedangkan sisanya 23,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau model penelitian. Model regresi dari penelitian ini adalah sebegai berikut : Ŷ = 2.366 + 0,354 X1 + 0,244 X2 + 0,167 X3. Persamaan tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan etos kerja akan meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122446437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-06-12DOI: 10.47329/widyapublika.v8i1.642
Radjikan Radjikan
Indonesia is known as an international coal supplier, as in Borneo. The March 2007 abare report (Australian bureau research for agriculture and economic resource) has placed Indonesia as the world's largest coal supplier (about 25%) in the world, followed by Australia, South Africa, China, the Russian, Colombian, and United States. Massive uncontrolled coal deployment, one day it's going to cause big trouble. On the negative side, this actually encourages both national and foreign private companies to achieve even greater coal extinctions. Therefore, governments should actually be working on the redefinition and reorientation of the mining exploitation to be truly beneficial to the people. There are two problems that appear: 1) How is the law as a public policy instrument in coal mining business license?, 2) How does the institutional public policy model in mining permissions? To answer the issue is used descriptive research method analysis so that it is concluded that: Mining Problems in Indonesia lies in the exploitation of coal mining that is so great to overlook the interests of local communities and the environment. The role of law as a public policy instrument can be poured through coal mining permissions. This permission policy uses an institutional public policy model where the government is legitimizing licensing. The legitimacy has implications in the sanctions of any violations in the field of coal mining both in the form of criminal sanctions and administrative sanctions. This policy is also universal.
{"title":"HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA","authors":"Radjikan Radjikan","doi":"10.47329/widyapublika.v8i1.642","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i1.642","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Indonesia is known as an international coal supplier, as in Borneo. The March 2007 abare report (Australian bureau research for agriculture and economic resource) has placed Indonesia as the world's largest coal supplier (about 25%) in the world, followed by Australia, South Africa, China, the Russian, Colombian, and United States. Massive uncontrolled coal deployment, one day it's going to cause big trouble. On the negative side, this actually encourages both national and foreign private companies to achieve even greater coal extinctions. Therefore, governments should actually be working on the redefinition and reorientation of the mining exploitation to be truly beneficial to the people. \u0000There are two problems that appear: 1) How is the law as a public policy instrument in coal mining business license?, 2) How does the institutional public policy model in mining permissions? To answer the issue is used descriptive research method analysis so that it is concluded that: Mining Problems in Indonesia lies in the exploitation of coal mining that is so great to overlook the interests of local communities and the environment. The role of law as a public policy instrument can be poured through coal mining permissions. This permission policy uses an institutional public policy model where the government is legitimizing licensing. The legitimacy has implications in the sanctions of any violations in the field of coal mining both in the form of criminal sanctions and administrative sanctions. This policy is also universal. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125489615","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-06-12DOI: 10.47329/widyapublika.v8i1.639
Ni Made Ardani, G. Rai
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Asuransi Kesehatan di Puskesmas Denpasar Barat II sejalan dengan teori pendekatan Implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai berikut: (1) Komunikasi: Komunikasi dalam hal ini adalah bentuk pengiriman verbal dan tertulis oleh pemerintah kepada target pelaksanaan program Asuransi Kesehatan Nasional di Puskesmas Denpasar Barat II sesuai dengan kebijakan peraturan presiden No. 12 tahun 2013 tentang Asuransi Kesehatan dan peraturan terkait lainnya. (2) Sumber Daya: Sumber Daya Manusia: Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan bahwa sumber daya manusia perlu ditingkatkan dalam jumlah dan kompleksitas dalam layanan penerapan Asuransi Kesehatan. Sumber keuangan: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa alokasi dana untuk pelaksanaan JKN di Puskesmas II Denpasar Barat masih kurang dan dengan wilayah yang luas dan populasi yang padat 139.382 orang, petugas untuk layanan UKBM masih kurang. (3) Disposisi: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komitmen para pelaksana kebijakan adalah baik dan berkualitas serta berkelanjutan tetapi masyarakat sebagai sasaran kebijakan penjaminan dalam hal disposisi atau komitmen yang tentu akan mempengaruhi implementasi kebijakan penjaminan Kesehatan. (4) Struktur Birokrasi: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembagian wewenang telah dilakukan dengan baik, baik dalam urutan instansi pemerintah maupun unsur-unsur pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan sendiri. Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan Kebijakan Asuransi Kesehatan di Puskesmas Denpasar Barat II adalah sebagai berikut: (1) Kurangnya sosialisasi kebijakan Asuransi Kesehatan (2) Kendala kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan (3) Kurangnya sikap / disposisi dari komunitas. Strategi pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut: (1) Strategi untuk komunikasi atau sosialisasi (2) sumber daya keuangan dan sumber daya (3) Strategi komitmen / sikap disposisi masyarakat
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI PUSKESMAS II DENPASAR BARAT","authors":"Ni Made Ardani, G. Rai","doi":"10.47329/widyapublika.v8i1.639","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i1.639","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Asuransi Kesehatan di Puskesmas Denpasar Barat II sejalan dengan teori pendekatan Implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai berikut: (1) Komunikasi: Komunikasi dalam hal ini adalah bentuk pengiriman verbal dan tertulis oleh pemerintah kepada target pelaksanaan program Asuransi Kesehatan Nasional di Puskesmas Denpasar Barat II sesuai dengan kebijakan peraturan presiden No. 12 tahun 2013 tentang Asuransi Kesehatan dan peraturan terkait lainnya. (2) Sumber Daya: Sumber Daya Manusia: Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan bahwa sumber daya manusia perlu ditingkatkan dalam jumlah dan kompleksitas dalam layanan penerapan Asuransi Kesehatan. Sumber keuangan: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa alokasi dana untuk pelaksanaan JKN di Puskesmas II Denpasar Barat masih kurang dan dengan wilayah yang luas dan populasi yang padat 139.382 orang, petugas untuk layanan UKBM masih kurang. (3) Disposisi: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komitmen para pelaksana kebijakan adalah baik dan berkualitas serta berkelanjutan tetapi masyarakat sebagai sasaran kebijakan penjaminan dalam hal disposisi atau komitmen yang tentu akan mempengaruhi implementasi kebijakan penjaminan Kesehatan. (4) Struktur Birokrasi: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembagian wewenang telah dilakukan dengan baik, baik dalam urutan instansi pemerintah maupun unsur-unsur pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan sendiri. Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan Kebijakan Asuransi Kesehatan di Puskesmas Denpasar Barat II adalah sebagai berikut: (1) Kurangnya sosialisasi kebijakan Asuransi Kesehatan (2) Kendala kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan (3) Kurangnya sikap / disposisi dari komunitas. Strategi pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut: (1) Strategi untuk komunikasi atau sosialisasi (2) sumber daya keuangan dan sumber daya (3) Strategi komitmen / sikap disposisi masyarakat \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"112 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134341111","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-06-12DOI: 10.47329/widyapublika.v8i1.637
Ida Ayu Githa Girindra
The Indonesian tourism sector in 2014 has doubled since 2007 in contributing to the country's foreign exchange, amounting to USD 11,166.13 million. Malang City supports the Indonesian government in encouraging tourism growth, namely through the vision of 'Tri Bina Cita' with three main foundations, namely development. creative industry, education and tourism. Along with the development of thematic villages as leading tourism in Malang City, quoted from malangtoday.net, so far Malang branding is still considered less than optimal in terms of packaging, strategy and concept. This writing uses descriptive writing with a qualitative approach. The analysis technique used in this paper is SWOT. There is need for new innovations in increasing branding for thematic villages in Malang City, one of which is through the Mathematical program (Malang Thematic Tourism): Digital Marketing Innovation, Penta-Helix-Based Thematic Village Education Tourism in which there is tourism application used to increase branding village tourist attractions thematic in Malang City. The benefits of thematic village branding are in the form of: (1) Tri Bina Cita Malang City on one main foundations, namely tourism can contribute to support RI Law Number 23 of 2014, (2) Realizing Beautiful Malang city branding, (3) GRDP increases, ( 4) Expansion of employment
2014年，印尼旅游业为该国带来的外汇收入比2007年翻了一番，达到111.6613亿美元。玛琅市支持印尼政府鼓励旅游业增长，即通过三个主要基础的“三比纳城市”愿景，即发展。创意产业、教育和旅游。malangtoday.net报道，随着主题村在玛琅市的主导旅游的发展，到目前为止，玛琅的品牌在包装、策略和理念上仍然不够理想。这篇文章采用定性方法的描述性写作。本文使用的分析技术是SWOT。玛琅市主题村品牌化提升需要创新，其中一个创新是通过数学项目(玛琅主题旅游):数字营销创新，基于五边形的主题村教育旅游，其中有旅游应用用于玛琅市主题村旅游景点品牌化提升。主题村品牌化的好处有:(1)Tri Bina Cita玛琅市的一个主要基础，即旅游业可以有助于支持2014年国际扶轮第23号法律;(2)实现美丽玛琅城市品牌化;(3)GRDP增加;(4)扩大就业
{"title":"MATEMATIS (MALANG TEMATIK TOURISM): INOVASI DIGITAL MARKETING WISATA KAMPUNG TEMATIK BERBASIS PENTA-HELIX","authors":"Ida Ayu Githa Girindra","doi":"10.47329/widyapublika.v8i1.637","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i1.637","url":null,"abstract":"The Indonesian tourism sector in 2014 has doubled since 2007 in contributing to the country's foreign exchange, amounting to USD 11,166.13 million. Malang City supports the Indonesian government in encouraging tourism growth, namely through the vision of 'Tri Bina Cita' with three main foundations, namely development. creative industry, education and tourism. Along with the development of thematic villages as leading tourism in Malang City, quoted from malangtoday.net, so far Malang branding is still considered less than optimal in terms of packaging, strategy and concept. This writing uses descriptive writing with a qualitative approach. The analysis technique used in this paper is SWOT. There is need for new innovations in increasing branding for thematic villages in Malang City, one of which is through the Mathematical program (Malang Thematic Tourism): Digital Marketing Innovation, Penta-Helix-Based Thematic Village Education Tourism in which there is tourism application used to increase branding village tourist attractions thematic in Malang City. The benefits of thematic village branding are in the form of: (1) Tri Bina Cita Malang City on one main foundations, namely tourism can contribute to support RI Law Number 23 of 2014, (2) Realizing Beautiful Malang city branding, (3) GRDP increases, ( 4) Expansion of employment","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"115 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133366788","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-06-12DOI: 10.47329/widyapublika.v8i1.641
I. G. Y. Putra
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program Keluarga Berencana dan faktor-faktor penghambatnya di Desa Dangin Puri Kelod. Model Implementasi menggunakan Teori Van Horn dan Van Meter dan menggunakan metode penelitian kualitaif. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod, secara pemahaman, Pelaksana Implementasi, mengetahui secara umum mengenai Keluarga Berencana ini. Namun dalam pelaksanaannya, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana masih belum optimal dalam hal pendanaan, belum terakomodasinya honor kader dalam anggaran desa, kualitas sumber daya manusia, sikap pelaksana yang belum optimal karena kualitas dan kuantitas dalam memberi informasi mengenai program masih menjadi pertanyaan, dan ketakutan pasangan usia subur dalam ber-KB. Sedangkan sikap PLKB yang seharusnya lebih aktif dalam promosi, konseling, informasi dan edukasi program keluarga berencana ini, bukan hanya sekedar kegiatan posyandu dan BKB. Hambatan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod adalah dari segi informasi dan dukungan pelaksana. Informasi yang dimaksud yaitu kurang lengkapnya informasi mengenai efek samping, bagaimana memelihara alat kontrasepsi dan pendekatan dari segi agama untuk jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Dukungan pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurangnya pendanaan untuk honorarium kader KB dalam anggaran yang dimiliki Desa.
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA DANGIN PURI KELOD KECAMATAN DENPASAR TIMUR","authors":"I. G. Y. Putra","doi":"10.47329/widyapublika.v8i1.641","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i1.641","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program Keluarga Berencana dan faktor-faktor penghambatnya di Desa Dangin Puri Kelod. Model Implementasi menggunakan Teori Van Horn dan Van Meter dan menggunakan metode penelitian kualitaif. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod, secara pemahaman, Pelaksana Implementasi, mengetahui secara umum mengenai Keluarga Berencana ini. Namun dalam pelaksanaannya, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana masih belum optimal dalam hal pendanaan, belum terakomodasinya honor kader dalam anggaran desa, kualitas sumber daya manusia, sikap pelaksana yang belum optimal karena kualitas dan kuantitas dalam memberi informasi mengenai program masih menjadi pertanyaan, dan ketakutan pasangan usia subur dalam ber-KB. Sedangkan sikap PLKB yang seharusnya lebih aktif dalam promosi, konseling, informasi dan edukasi program keluarga berencana ini, bukan hanya sekedar kegiatan posyandu dan BKB. Hambatan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod adalah dari segi informasi dan dukungan pelaksana. Informasi yang dimaksud yaitu kurang lengkapnya informasi mengenai efek samping, bagaimana memelihara alat kontrasepsi dan pendekatan dari segi agama untuk jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Dukungan pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurangnya pendanaan untuk honorarium kader KB dalam anggaran yang dimiliki Desa.","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131829943","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-06-12DOI: 10.47329/widyapublika.v8i1.640
Achluddin Ibnu Rochim
Pengendalian yang tidak tepat terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan permasalahan social yang berdampak pada kondisi yang tidak merata pada sumber – sumber penghidupan, sehingga diperlukan Instrumen Kebijakan Publik Dalam Pendaftaran Penduduk. Permasalahan yang timbul adalah 1) Apakah pentingnya instrument kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk ? dan 2) Bagaimana instrumen dan tipe kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk. Untuk menjawab permasalahan tersebut dipergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa Penyelenggaraan administrasi penduduk mempunyai hal yang penting dalam menunjang kontinuitas pembangunan. Hal ini berkaitan dengan data statistik kependudukan yang nantinya akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik baik kebijakan publik yang berhubungan dengan masalah kependudukan maupun kebijakan publik yang berhubungan dengan hal-hal lain selain berkaitan dengan masalah kependudukan. Instrumen kebijakan publik digunakan dalam mekanisme pendaftaran penduduk baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kebijakan ini dibuat untuk memudahkan sistem administrasi kependudukan dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara dan penduduk. Dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk ini maka digunakan tipe kebijakan publik publik kelembagaan. Kebijakan publik tipe kelembagaan ini dibuat oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan.
{"title":"INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK","authors":"Achluddin Ibnu Rochim","doi":"10.47329/widyapublika.v8i1.640","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i1.640","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Pengendalian yang tidak tepat terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan permasalahan social yang berdampak pada kondisi yang tidak merata pada sumber – sumber penghidupan, sehingga diperlukan Instrumen Kebijakan Publik Dalam Pendaftaran Penduduk. Permasalahan yang timbul adalah 1) Apakah pentingnya instrument kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk ? dan 2) Bagaimana instrumen dan tipe kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk. \u0000Untuk menjawab permasalahan tersebut dipergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa Penyelenggaraan administrasi penduduk mempunyai hal yang penting dalam menunjang kontinuitas pembangunan. Hal ini berkaitan dengan data statistik kependudukan yang nantinya akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik baik kebijakan publik yang berhubungan dengan masalah kependudukan maupun kebijakan publik yang berhubungan dengan hal-hal lain selain berkaitan dengan masalah kependudukan. \u0000Instrumen kebijakan publik digunakan dalam mekanisme pendaftaran penduduk baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kebijakan ini dibuat untuk memudahkan sistem administrasi kependudukan dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara dan penduduk. Dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk ini maka digunakan tipe kebijakan publik publik kelembagaan. Kebijakan publik tipe kelembagaan ini dibuat oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"311 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130004719","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-04-26DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.647
I. K. Arka
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat parrtisipasi pemilih, dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan Pemilu serentak serta hambatan yang dihadapi oleh Penyelenggara pada Pemilu 2019 di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilaksanakan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan data dan hasil analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa setelah pemilihan dilaksakan secara serentak kenaikan tingkat partisipasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta didapatkan bahwa pemilihan legislalif selalu diminati oleh para pemilih hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan yang lainnya Pilpres maupun pemilihan kepala daerah, Dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pemilu serentak adalah adanya korban yang meninggal akibat kelelahan dalam proses pemungutan hingga penghitungan suara yang memerlukan waktu yang sangat panjang, dilain pihak sesuai dengan regulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus dilakukan pada hari yang sama. Tingkat Partisipasi Pemilih tahun 2019 merupakan tingkat partisipasi pemilih yang tertinggi selama penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Badung serta pemilihan Bupati Badung tahun 2015 merupakan tingkat partsipasi pemilih yang paling rendah yang hanya 68,34% dan Kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi rata-rata tertimggi adala kecamatan Abian Semal yakni sebesar 86,56% bahkan dalam Pemilihan umum serentak tingkat patrisipasinya mencapai 92,86%. Sedangkan kecamatan yang memiliki rata-rata tingkap patisipasi terrendah adalah Kecamatan Kuta dengan rata-rata 62,44% bahkan dalam pemilihan Bupati Badung tahun 2015 tingkat Partisipasi Pemilihnya hanya sebesar 43,67%. Dampak terbesar dari penyelenggaraan Pemilu serentak adalah banyaknya penyelenggara Pemilu yang mengalami kelelahan bahkan berujung pada kematian karena beban kerja yang cukup padat dengan durasi waktu yang sangat singkat. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah 20 jam nonstop dengan tinkat tekanan para aktor politik yang sanagt tinggi yang menimbulkan stres. Namun demikian dari segi anggaran pemilu serentak dapat menghemat pemggunaan anggara karena beberapa tahapan dilakukan secara bersamaan
{"title":"PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM IMPLEMNTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN BADUNG","authors":"I. K. Arka","doi":"10.47329/widyapublika.v8i2.647","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.647","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat parrtisipasi pemilih, dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan Pemilu serentak serta hambatan yang dihadapi oleh Penyelenggara pada Pemilu 2019 di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilaksanakan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan data dan hasil analisa yang telah dilakukan diketahui bahwa setelah pemilihan dilaksakan secara serentak kenaikan tingkat partisipasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan serta didapatkan bahwa pemilihan legislalif selalu diminati oleh para pemilih hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan yang lainnya Pilpres maupun pemilihan kepala daerah, Dampak yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pemilu serentak adalah adanya korban yang meninggal akibat kelelahan dalam proses pemungutan hingga penghitungan suara yang memerlukan waktu yang sangat panjang, dilain pihak sesuai dengan regulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus dilakukan pada hari yang sama. Tingkat Partisipasi Pemilih tahun 2019 merupakan tingkat partisipasi pemilih yang tertinggi selama penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Badung serta pemilihan Bupati Badung tahun 2015 merupakan tingkat partsipasi pemilih yang paling rendah yang hanya 68,34% dan Kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi rata-rata tertimggi adala kecamatan Abian Semal yakni sebesar 86,56% bahkan dalam Pemilihan umum serentak tingkat patrisipasinya mencapai 92,86%. Sedangkan kecamatan yang memiliki rata-rata tingkap patisipasi terrendah adalah Kecamatan Kuta dengan rata-rata 62,44% bahkan dalam pemilihan Bupati Badung tahun 2015 tingkat Partisipasi Pemilihnya hanya sebesar 43,67%. Dampak terbesar dari penyelenggaraan Pemilu serentak adalah banyaknya penyelenggara Pemilu yang mengalami kelelahan bahkan berujung pada kematian karena beban kerja yang cukup padat dengan durasi waktu yang sangat singkat. Rata-rata waktu yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah 20 jam nonstop dengan tinkat tekanan para aktor politik yang sanagt tinggi yang menimbulkan stres. Namun demikian dari segi anggaran pemilu serentak dapat menghemat pemggunaan anggara karena beberapa tahapan dilakukan secara bersamaan","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115641181","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-13DOI: 10.47329/widyapublika.v7i2.635
Ni Putu Putri Arista Dewi
Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan seluruh jumlah populasi yaitu 80 orang, teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik angket (kuisioner), observasi, dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Kartini Kartono (Kepemimpinan), Herzberg (Motivasi) Sedarmayanti (Lingkungan kerja dan Soejono (Disiplin Kerja). Analisis data dalam penelitian ini adalah Model Analisis Data Hipotesis Pertama (Secara Simultan), Model Analisis Data Secara Parsial, Uji Analisis Korelasi secara parsial dan Uji Analisis Korelasi secara Simultan. Tujuan penelitian ini adalah : a) Untuk mengetahui apakah Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, secara parsial berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.(b) Untuk mengetahui apakah Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, secara simultan berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.(c) Untuk mengetahui faktor manakah diantara Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, yang paling kuat berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kepemimpinan (X1) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dimana nilai koefisien sebesar 0,070 dan nilai t hitung sebesar 1,656 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). 2) Motivasi (X2) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja dimana nilai koefisien sebesar 0,164 dan nilai t hitung sebesar 1.662 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%).3) Lingkungan Kerja (X3) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja dimana nilai koefisien sebesar 0,132 dan nilai t hitung sebesar 1,496 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). 4).Lingkungan Kerja memiliki hubungan pengaruh yang sangat lemah dalam meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung Badung, hal ini ditunjukkan nilai korelasi memiliki nilai rX3-y sebesar 0,132 sedangkan Lingkungan kerja memiliki nilai korelasi rX2-y sebesar 0,164 dan Kepemimpinan rX1-y sebesar 0,070.
这项研究是针对国防部秘书处的。本研究的样本相当于80人的整个人口，数据收集技术是通过问卷、观察和文献研究进行的。这项研究使用的理论是Kartini Kartono(领导)，Herzberg(动力)Sedarmayanti(工作环境和Soejono(工作纪律)。本研究中的数据分析是第一假设数据分析模型(同时)、部分数据分析分析模型、部分分析相关性分析分析和同时分析相关性分析。本研究的目标是:a)领导,要知道,动机和工作环境,部分地影响公务员纪律工作在县议会秘书处领导的土耳其人。(b)要知道,动机和工作环境,同时影响纪律在县议会秘书处的土耳其人对公务员工作。(c),以了解哪些因素之间的领导、动机和工作环境这对缅甸特区秘书处文官就业纪律影响最大。研究结果表明，1)领导(X1)对提高工作纪律有影响，提高工作效率为0.070,t计算为1.656 > t表为1.48，而结果的意义略低于0.05(5%)。2) (xn)中有影响力增加动力在哪里工作纪律价值系数高达0.164和t数高达1.662 > t 1,48大表的重要性程度高达万小于0。05(5%)。3)工作环境(X3)中有影响力提高纪律在哪里工作价值系数高达0.132和t数高达1,496 > t 1,48大表的重要性程度高达万小于0。05(5%)。4).工作环境对改善农村区秘书处公务员就业纪律的影响非常小，这表明相关价值具有0.132分的rX3-y值，而工作环境具有0.164的rX2-y值和0.070的rX1-y领导价值。
{"title":"PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BADUNG","authors":"Ni Putu Putri Arista Dewi","doi":"10.47329/widyapublika.v7i2.635","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v7i2.635","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan seluruh jumlah populasi yaitu 80 orang, teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik angket (kuisioner), observasi, dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Kartini Kartono (Kepemimpinan), Herzberg (Motivasi) Sedarmayanti (Lingkungan kerja dan Soejono (Disiplin Kerja). Analisis data dalam penelitian ini adalah Model Analisis Data Hipotesis Pertama (Secara Simultan), Model Analisis Data Secara Parsial, Uji Analisis Korelasi secara parsial dan Uji Analisis Korelasi secara Simultan. Tujuan penelitian ini adalah : a) Untuk mengetahui apakah Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, secara parsial berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.(b) Untuk mengetahui apakah Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, secara simultan berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.(c) Untuk mengetahui faktor manakah diantara Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, yang paling kuat berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kepemimpinan (X1) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dimana nilai koefisien sebesar 0,070 dan nilai t hitung sebesar 1,656 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). 2) Motivasi (X2) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja dimana nilai koefisien sebesar 0,164 dan nilai t hitung sebesar 1.662 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%).3) Lingkungan Kerja (X3) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja dimana nilai koefisien sebesar 0,132 dan nilai t hitung sebesar 1,496 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). 4).Lingkungan Kerja memiliki hubungan pengaruh yang sangat lemah dalam meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung Badung, hal ini ditunjukkan nilai korelasi memiliki nilai rX3-y sebesar 0,132 sedangkan Lingkungan kerja memiliki nilai korelasi rX2-y sebesar 0,164 dan Kepemimpinan rX1-y sebesar 0,070. \u0000 ","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114878453","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-12-13DOI: 10.47329/widyapublika.v7i2.636
Nyoman Trisna Widianti, Nyoman Diah Utari Dewi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan implikasi musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model. Teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model merupakan komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Adapun hasil penelitian adalah : 1) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Badung masih belum efektif karena kemampuan pegawai yang masih harus ditingkatkan, komunikasi yang masih harus diperbaiki dan karakteristik agen pelaksana yang dalam hal ini adalah pegawai Kecamatan Kuta Selatan yang masih lemah dan harus ditingkatkan, 2) Implikasi Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan tahun 2015 terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2016 tidak semua usulan dalam Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dijadikan RKPD.
{"title":"ANALISIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KUTA SELATAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BADUNG","authors":"Nyoman Trisna Widianti, Nyoman Diah Utari Dewi","doi":"10.47329/widyapublika.v7i2.636","DOIUrl":"https://doi.org/10.47329/widyapublika.v7i2.636","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan implikasi musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model. Teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model merupakan komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Adapun hasil penelitian adalah : 1) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Badung masih belum efektif karena kemampuan pegawai yang masih harus ditingkatkan, komunikasi yang masih harus diperbaiki dan karakteristik agen pelaksana yang dalam hal ini adalah pegawai Kecamatan Kuta Selatan yang masih lemah dan harus ditingkatkan, 2) Implikasi Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan tahun 2015 terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2016 tidak semua usulan dalam Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dijadikan RKPD.","PeriodicalId":377359,"journal":{"name":"Jurnal Widya Publika","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127006179","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：