Penulis berfokus pada permasalahan dimana bencana merupakan hal yang tidak dapat diprediksi namun masih bisa dicegah dan antisipasi terutama bencana kebakaran hutan yang sudah menjadi agenda tahunan saat musim kemarau, oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja dan faktor-faktor penghambat kinerja BPBD serta mengetahui upaya BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menangani faktor penghambat pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori kinerja dari Agus Dwiyanto Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (17 informan), dokumentasi dan observasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari terhambatnya BPBD dalam mengakses lokasi bencana kebakaran hutan. Selain itu sarana dan prasarana yang digunakan dalam mitigasi bencana jumlahnya masih sedikit. Bahwa kinerja BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara garis besar sudah baik dan terus melakukan perkembangan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penulis memberikan kritik dan saran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar terus berbenah kearah lebih baik lagi untuk menjawab tuntutan masyarakat. Kata Kunci: Bencana, BPBD, Kebakaran Hutan, Kinerja
{"title":"KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI","authors":"Yessy Novella, Muhammad Fiqra","doi":"10.33701/jk.v5i1.3170","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3170","url":null,"abstract":"Penulis berfokus pada permasalahan dimana bencana merupakan hal yang tidak dapat diprediksi namun masih bisa dicegah dan antisipasi terutama bencana kebakaran hutan yang sudah menjadi agenda tahunan saat musim kemarau, oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja dan faktor-faktor penghambat kinerja BPBD serta mengetahui upaya BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menangani faktor penghambat pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori kinerja dari Agus Dwiyanto Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (17 informan), dokumentasi dan observasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari terhambatnya BPBD dalam mengakses lokasi bencana kebakaran hutan. Selain itu sarana dan prasarana yang digunakan dalam mitigasi bencana jumlahnya masih sedikit. Bahwa kinerja BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara garis besar sudah baik dan terus melakukan perkembangan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penulis memberikan kritik dan saran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar terus berbenah kearah lebih baik lagi untuk menjawab tuntutan masyarakat. Kata Kunci: Bencana, BPBD, Kebakaran Hutan, Kinerja","PeriodicalId":390748,"journal":{"name":"Jurnal Konstituen","volume":"66 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139310375","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Peningkatan penyebaran dan lahirnya varian baru virus COVID-19 serta dampaknya yang luas dan meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat menjadi dasar dari penelitian ini. Kemampuan kekebalan tubuh masyarakat dalam melawan virus menular (imunitas) perlu ditingkatkan, terlebih bagi penyandang disabilitas. Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi masih menemui kendala meski telah dikeluarkan surat edaran oleh Kementerian Kesehatan RI. Para stakeholders di Kabupaten Sleman mencoba mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa sinergi yang terjadi antara akademisi, bisnis, komuitas, pemerintah, dan media sudah berhasil mewujudkan giat percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Sinergi yang dibangun terbukti melahirkan kekuatan yang lebih besar. Walau demikian masih terdapat kendala yang perlu dipecahkan solusinya, sehingga kedepan hasil yang didapat meningkat. Stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan pecepatan vaksinasi disabilitas di Kabupaten Sleman seharusnya membuat komitmen secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan dan legal di hadapan hukum. Kemudian, kegiatan vaksinasi sebaiknya disusun perencanaannya secara matang dari jauh-jauh hari agar kegiatan di waktu mendatang dapat berjalan lebih baik. Sinergi yang dilakukan seluruh aktor dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dalam upaya mewujudkan imunitas dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat diketahui, sebab penyandang disabilitas menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu oelh kemudahan yang disediakan para stakeholders
{"title":"SINERGITAS PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA","authors":"Bunga Fata Faiza","doi":"10.33701/jk.v5i1.3131","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3131","url":null,"abstract":"Peningkatan penyebaran dan lahirnya varian baru virus COVID-19 serta dampaknya yang luas dan meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat menjadi dasar dari penelitian ini. Kemampuan kekebalan tubuh masyarakat dalam melawan virus menular (imunitas) perlu ditingkatkan, terlebih bagi penyandang disabilitas. Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi masih menemui kendala meski telah dikeluarkan surat edaran oleh Kementerian Kesehatan RI. Para stakeholders di Kabupaten Sleman mencoba mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa sinergi yang terjadi antara akademisi, bisnis, komuitas, pemerintah, dan media sudah berhasil mewujudkan giat percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Sinergi yang dibangun terbukti melahirkan kekuatan yang lebih besar. Walau demikian masih terdapat kendala yang perlu dipecahkan solusinya, sehingga kedepan hasil yang didapat meningkat. Stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan pecepatan vaksinasi disabilitas di Kabupaten Sleman seharusnya membuat komitmen secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan dan legal di hadapan hukum. Kemudian, kegiatan vaksinasi sebaiknya disusun perencanaannya secara matang dari jauh-jauh hari agar kegiatan di waktu mendatang dapat berjalan lebih baik. Sinergi yang dilakukan seluruh aktor dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dalam upaya mewujudkan imunitas dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat diketahui, sebab penyandang disabilitas menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu oelh kemudahan yang disediakan para stakeholders","PeriodicalId":390748,"journal":{"name":"Jurnal Konstituen","volume":"224 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139311390","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Mal Pelayanan Publik (MPP) sebuah jembatan yang menghubungkan serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Keefektifan Mal Pelayanan Publik pada Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumedang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori menurut Gibson (1996) tentang efektifitas organisasi dengan 5 indikator yaitu Produksi, Mutu, Efesiensi, Fleksibilitas, Kepuasan dan Pengembangan. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kulitatif. Narasumber ditentukan dengan tiga cara yaitu Purposive Sampling, snowball sampling dan accindental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi data. Teknik analisis data yang dilakukan denan Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Mal Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan pelayanan adminstrasi kependudukan secara umum sudah efektif walaupun ada beberapa unsur berpengaruh terhadap pencapaian keefektifan. Hal ini terlihat dari dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. Aspek pengembangan belum terlaksana secara berkelanjutan dalam hal dukungan anggaran dan program kegiatan. Kata Kunci : Efektivitas, Mal Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Kependudukan.
{"title":"KEEFEKTIFAN MAL PELAYANAN PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SUMEDANG","authors":"Wiranata Nababan","doi":"10.33701/jk.v5i1.3306","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3306","url":null,"abstract":"Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Mal Pelayanan Publik (MPP) sebuah jembatan yang menghubungkan serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Keefektifan Mal Pelayanan Publik pada Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumedang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori menurut Gibson (1996) tentang efektifitas organisasi dengan 5 indikator yaitu Produksi, Mutu, Efesiensi, Fleksibilitas, Kepuasan dan Pengembangan. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kulitatif. Narasumber ditentukan dengan tiga cara yaitu Purposive Sampling, snowball sampling dan accindental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi data. Teknik analisis data yang dilakukan denan Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Mal Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan pelayanan adminstrasi kependudukan secara umum sudah efektif walaupun ada beberapa unsur berpengaruh terhadap pencapaian keefektifan. Hal ini terlihat dari dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. Aspek pengembangan belum terlaksana secara berkelanjutan dalam hal dukungan anggaran dan program kegiatan. Kata Kunci : Efektivitas, Mal Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Kependudukan.","PeriodicalId":390748,"journal":{"name":"Jurnal Konstituen","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139309778","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Latar belakang dari penelitian ini adalah semakin tingginya potensi terjadinya kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah, baik kebakaran pada pemukiman penduduk ataupun kebakaran hutan sehingga dibutuhkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran yang memadai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran upaya apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah, serta faktor apa yang mempengaruhi menjadi penghambat dan pendukung peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa secara deskriptif, dan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran berupa pendidikan serta pelatihan telah dilaksanakan, namun belum optimal. Kegiatan belum bisa menyentuh seluruh aparatur dan belum bisa melaksanakan jenis kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh struktur organisasi pemadam kebakaran masih menjadi bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan anggaran yang minim untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemadam kebakaran. Faktor yang mendukung adalah komitmen dan peran pemimpin organisasi yang baik terhadap peningkatan kapasitas, serta telah adanya peraturan yang mengatur khusus tentang pemadam kebakaran tentang struktur organisasi, jabatan fungsional, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran. Saran dan rekomendasi dari penulis adalah bahwa pemerintah daerah agar segera merealisasikan peraturan-peraturan berkaitan urusan kebakaran tersebut karena akan berdampak pada terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah.
{"title":"PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH","authors":"M. Mulyadi","doi":"10.33701/jk.v5i1.3180","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3180","url":null,"abstract":"Latar belakang dari penelitian ini adalah semakin tingginya potensi terjadinya kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah, baik kebakaran pada pemukiman penduduk ataupun kebakaran hutan sehingga dibutuhkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran yang memadai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran upaya apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah, serta faktor apa yang mempengaruhi menjadi penghambat dan pendukung peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa secara deskriptif, dan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran berupa pendidikan serta pelatihan telah dilaksanakan, namun belum optimal. Kegiatan belum bisa menyentuh seluruh aparatur dan belum bisa melaksanakan jenis kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh struktur organisasi pemadam kebakaran masih menjadi bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan anggaran yang minim untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemadam kebakaran. Faktor yang mendukung adalah komitmen dan peran pemimpin organisasi yang baik terhadap peningkatan kapasitas, serta telah adanya peraturan yang mengatur khusus tentang pemadam kebakaran tentang struktur organisasi, jabatan fungsional, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran. Saran dan rekomendasi dari penulis adalah bahwa pemerintah daerah agar segera merealisasikan peraturan-peraturan berkaitan urusan kebakaran tersebut karena akan berdampak pada terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah.","PeriodicalId":390748,"journal":{"name":"Jurnal Konstituen","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139313248","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan ancaman cybercrime secara signifikan, hingga berdampak terhadap pencurian identitas, kehilangan pekerjaan, dan gangguan infrastruktur kritis. Sementara itu pelaku cybercrime terus mengembangkan teknik dan strategi baru dalam melakukan tindakan kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauhmana ancaman cybercrime yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur review, dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis literatur berkaitan dengan cybercrime di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terjadinya evolusi publikasi tentang cybercrime di Indonesia dari fokus awal pada pemahaman dan regulasi hingga penekanan yang lebih besar pada teknologi, ancaman terbaru, dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Serangan malware, denial of service (DoS), distributed denial of service (DDoS), dan phishing menjadi ancaman yang sering terjadi, penyebabnya yakni kurangnya kesadaran dan edukasi tentang keamanan siber serta minimnya penegakan hukum kejahatan dunia maya. Penulis menyimpulkan bahwa ancaman cybercrime di Indonesia sekarang ini tergolong serius (sangat berbahaya) karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan permasalahan nasional. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat penegakan hukum terhadap cybercrime dan meningkatkan edukasi terhadap masyarakat tentang cara melindungi diri dari kejahatan dunia maya. Kata kunci: Cybercrime; Ancaman Cybercrime; Literatur review Abstract The advancement of digital technology has significantly increased the threat of cybercrime, leading to issues such as identity theft, job loss, and disruptions to critical infrastructure. Meanwhile, cybercriminals continue to develop new techniques and strategies in committing their criminal acts. The purpose to describe the extent of cybercrime threats in Indonesia. This study employs a literature review method, which involves examining and analyzing literature related to cybercrime in Indonesia. The findings indicate that there has been an evolution in publications concerning cybercrime in Indonesia, shifting from an initial focus on understanding and regulations to a greater emphasis on technology, emerging threats, and their impact on various aspects of life and business. Common cyber threats in Indonesia include malware attacks, denial of service (DoS), distributed denial of service (DDoS), and phishing. These threats are often exacerbated by a lack of awareness and education about cybersecurity and limited enforcement of cybercrime laws. In conclusion, cybercrime threats in Indonesia are currently considered serious and highly dangerous due to their potential to create national issues. Efforts to address this issue should include strengthening law enforcement against cybercrime and enhancing public education on protecting oneself from online threats. Keywords: Cybercrime; Cybercrime Threats; Literature Revie
{"title":"ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis","authors":"Ria Hapsari, K. G. Pambayun","doi":"10.33701/jk.v5i1.3208","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3208","url":null,"abstract":"Abstrak Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan ancaman cybercrime secara signifikan, hingga berdampak terhadap pencurian identitas, kehilangan pekerjaan, dan gangguan infrastruktur kritis. Sementara itu pelaku cybercrime terus mengembangkan teknik dan strategi baru dalam melakukan tindakan kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauhmana ancaman cybercrime yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur review, dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis literatur berkaitan dengan cybercrime di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terjadinya evolusi publikasi tentang cybercrime di Indonesia dari fokus awal pada pemahaman dan regulasi hingga penekanan yang lebih besar pada teknologi, ancaman terbaru, dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Serangan malware, denial of service (DoS), distributed denial of service (DDoS), dan phishing menjadi ancaman yang sering terjadi, penyebabnya yakni kurangnya kesadaran dan edukasi tentang keamanan siber serta minimnya penegakan hukum kejahatan dunia maya. Penulis menyimpulkan bahwa ancaman cybercrime di Indonesia sekarang ini tergolong serius (sangat berbahaya) karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan permasalahan nasional. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat penegakan hukum terhadap cybercrime dan meningkatkan edukasi terhadap masyarakat tentang cara melindungi diri dari kejahatan dunia maya. Kata kunci: Cybercrime; Ancaman Cybercrime; Literatur review Abstract The advancement of digital technology has significantly increased the threat of cybercrime, leading to issues such as identity theft, job loss, and disruptions to critical infrastructure. Meanwhile, cybercriminals continue to develop new techniques and strategies in committing their criminal acts. The purpose to describe the extent of cybercrime threats in Indonesia. This study employs a literature review method, which involves examining and analyzing literature related to cybercrime in Indonesia. The findings indicate that there has been an evolution in publications concerning cybercrime in Indonesia, shifting from an initial focus on understanding and regulations to a greater emphasis on technology, emerging threats, and their impact on various aspects of life and business. Common cyber threats in Indonesia include malware attacks, denial of service (DoS), distributed denial of service (DDoS), and phishing. These threats are often exacerbated by a lack of awareness and education about cybersecurity and limited enforcement of cybercrime laws. In conclusion, cybercrime threats in Indonesia are currently considered serious and highly dangerous due to their potential to create national issues. Efforts to address this issue should include strengthening law enforcement against cybercrime and enhancing public education on protecting oneself from online threats. Keywords: Cybercrime; Cybercrime Threats; Literature Revie","PeriodicalId":390748,"journal":{"name":"Jurnal Konstituen","volume":"76 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139313226","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrack The implementation of the restructuring of the bureaucracy can be defined as a process of redesigning or rearrangement of the existing bureaucracy. When the dynamics on both internal and external environments that bureaucracy must also adapt these dynamics in order to survive. Adaptation to the dynamics of the causes of bureaucracy must perform in accordance with reality. Restructuring or realignment of bureaucratic organization is essentially an activity to prepare the unit will be assigned the bureaucratic organization of work areas, specific tasks or functions. Government Regulation No. 41 of 2007 is a government regulation governing guidelines for the preparation and control of the regional organization in the overall governance process. Kata kunci: good governance, bureaucracy restructurization, local government
{"title":"Penerapan Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi Dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah","authors":"Dadang Supriatna","doi":"10.33701/JK.V1I2.534","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JK.V1I2.534","url":null,"abstract":"Abstrack \u0000 The implementation of the restructuring of the bureaucracy can be defined as a process of redesigning or rearrangement of the existing bureaucracy. When the dynamics on both internal and external environments that bureaucracy must also adapt these dynamics in order to survive. Adaptation to the dynamics of the causes of bureaucracy must perform in accordance with reality. Restructuring or realignment of bureaucratic organization is essentially an activity to prepare the unit will be assigned the bureaucratic organization of work areas, specific tasks or functions. Government Regulation No. 41 of 2007 is a government regulation governing guidelines for the preparation and control of the regional organization in the overall governance process. \u0000Kata kunci: good governance, bureaucracy restructurization, local government","PeriodicalId":390748,"journal":{"name":"Jurnal Konstituen","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128652179","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang berada di setiap Daerah Propinsi maupun kabupaten dan kota yang bertugas untuk menegakan peraturan daeran/ Perauran Keputusan Daerah, menyelenggarakan penertiban dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama Pedagang Kaki Lima ( PKL ). Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah antara lain merupakan daerah yang menjadi tujuan hidup untuk merubah keadaan ekonomi masyarakat antara lain dengan berjualan menjadi PKL Dengan bertambahnya PKL maka beban tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja semakin berat. Bagaimana peran Satpol Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat mengendalikan PKL dalam upaya menegakan ketertiban, kebersihan dan Keindahan Kota melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kata kunci : Peran, Satpol PP, Ketertiban
{"title":"Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang","authors":"Maris Gunawan Rukmana","doi":"10.33701/JK.V1I2.536","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JK.V1I2.536","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang berada di setiap Daerah Propinsi maupun kabupaten dan kota yang bertugas untuk menegakan peraturan daeran/ Perauran Keputusan Daerah, menyelenggarakan penertiban dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama Pedagang Kaki Lima ( PKL ). Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah antara lain merupakan daerah yang menjadi tujuan hidup untuk merubah keadaan ekonomi masyarakat antara lain dengan berjualan menjadi PKL Dengan bertambahnya PKL maka beban tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja semakin berat. Bagaimana peran Satpol Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat mengendalikan PKL dalam upaya menegakan ketertiban, kebersihan dan Keindahan Kota melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. \u0000Kata kunci : Peran, Satpol PP, Ketertiban","PeriodicalId":390748,"journal":{"name":"Jurnal Konstituen","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127903457","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRACT The research was conducted in Sidadi Village, Sukajati Village and Wanakaya Village of Haurgeulis Subdistrict, Indramayu District of Wes Java Province. The title of this research is Enactment of Undang-Undang Nomor 6 in 2014 no listed about the village rules, but the law states that regulatory guidelines, the district/city either Regeling or beshicking shall apply mutatis mutandis, so that the village ordinance drafting guidelines also apply mutatis mutandis. Above legislation has been a change from previous rules, so the impact on regulatory guidelines for the village. The author also studies about barriers experienced by the village government, as well as the efforts made by the village government and Indramayu regency government, so the author can write strategy in forming a quality village regulations. Keywords: The formation process and the quality of village regulations regulatory strategy of forming quality village
研究在西爪哇省因德拉马尤区Haurgeulis街道的Sidadi村、Sukajati村和Wanakaya村进行。本研究的题目是2014年颁布的Undang-Undang Nomor 6，并没有列出关于村规的规定，但是法律规定了监管准则，不论是管辖还是管辖的区/市都应比照适用，所以村庄条例起草指南也比照适用。以上立法已从以往的规定中有所改变，因此影响了村规指导方针。笔者还研究了村政府所遇到的障碍，以及村政府和因德拉马尤县政府所做的努力，从而为形成优质村规制定策略。关键词:质量村制度形成过程与质量村形成调控策略
{"title":"Penyusunan Regulasi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat","authors":"Prio Teguh, Baiq Aprimawati","doi":"10.33701/JK.V1I2.535","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JK.V1I2.535","url":null,"abstract":"ABSTRACT \u0000 The research was conducted in Sidadi Village, Sukajati Village and Wanakaya Village of Haurgeulis Subdistrict, Indramayu District of Wes Java Province. The title of this research is Enactment of Undang-Undang Nomor 6 in 2014 no listed about the village rules, but the law states that regulatory guidelines, the district/city either Regeling or beshicking shall apply mutatis mutandis, so that the village ordinance drafting guidelines also apply mutatis mutandis. Above legislation has been a change from previous rules, so the impact on regulatory guidelines for the village. The author also studies about barriers experienced by the village government, as well as the efforts made by the village government and Indramayu regency government, so the author can write strategy in forming a quality village regulations. \u0000Keywords: The formation process and the quality of village regulations \u0000 regulatory strategy of forming quality village","PeriodicalId":390748,"journal":{"name":"Jurnal Konstituen","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122269020","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract The Manpower Office of the city of Bandung is a regional organization which is tasked with carrying out some of the governmental affairs based on the principle of autonomy and assistance tasks in the field of labor, and has the functions listed in the regional regulation number 05 of 2013 concerning the second change of the Bandung City Regulation No. 13 of 2007, about the Formation and Structure of the Bandung Regional Office. Reporting from the website of the Bandung City Manpower Office, there were 7,343 registered job seekers, and 1,897 available vacancies. Of the total 1,897 job vacancies the number of placements that have been revised by the Bandung City Manpower Office is 1,469. When viewed from the data, there is a high gap between the number of jobs available and the number of work needs. On the other hand, there are a number of job openings that are not optimally distributed with the number of job seekers. This is certainly the basis for the Bandung City Manpower Office to immediately have strategic management to overcome these problems. With the management strategy of the Bandung City Manpower Office, can determine the direction and objectives of HR management in the city of Bandung so that it can be realized with optimal work needs with job seekers as well as creating human resources in the city of Bandung who are quality and superior in order to answer the challenges in today's globalization era. In Strategic management, it is necessary to have an evaluation that is used to utilize feedback as input for the formation of new strategies in the future because today's challenges or problems are not necessarily the same as tomorrow. One evaluation technique is the balanced scorecard, this evaluation technique is generally used for evaluating profit organizations, but with the development of the present day this evaluation technique is often used by government organizations. Keywords : The Manpower Office of the city of Bandung, management strategy, evaluation
{"title":"Evaluasi Manajemen Strategi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat","authors":"M. Ilham","doi":"10.33701/JK.V1I2.532","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JK.V1I2.532","url":null,"abstract":"Abstract \u0000The Manpower Office of the city of Bandung is a regional organization which is tasked with carrying out some of the governmental affairs based on the principle of autonomy and assistance tasks in the field of labor, and has the functions listed in the regional regulation number 05 of 2013 concerning the second change of the Bandung City Regulation No. 13 of 2007, about the Formation and Structure of the Bandung Regional Office. Reporting from the website of the Bandung City Manpower Office, there were 7,343 registered job seekers, and 1,897 available vacancies. Of the total 1,897 job vacancies the number of placements that have been revised by the Bandung City Manpower Office is 1,469. When viewed from the data, there is a high gap between the number of jobs available and the number of work needs. On the other hand, there are a number of job openings that are not optimally distributed with the number of job seekers. This is certainly the basis for the Bandung City Manpower Office to immediately have strategic management to overcome these problems. \u0000With the management strategy of the Bandung City Manpower Office, can determine the direction and objectives of HR management in the city of Bandung so that it can be realized with optimal work needs with job seekers as well as creating human resources in the city of Bandung who are quality and superior in order to answer the challenges in today's globalization era. In Strategic management, it is necessary to have an evaluation that is used to utilize feedback as input for the formation of new strategies in the future because today's challenges or problems are not necessarily the same as tomorrow. One evaluation technique is the balanced scorecard, this evaluation technique is generally used for evaluating profit organizations, but with the development of the present day this evaluation technique is often used by government organizations. \u0000Keywords : The Manpower Office of the city of Bandung, management strategy, evaluation","PeriodicalId":390748,"journal":{"name":"Jurnal Konstituen","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134472313","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstrak Tulisan ini menjelaskan tentang kemungkinan kelayakan pemekaran Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Analisis kelayakan pemekaran Kecamatan Lamboya dilakukan berdasarkan kelayakan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Hasilnya, secara administratif, Kecamatan Lamboya layak untuk dimekarkan. Secara teknis juga layak dimekarkan. Sedangkan secara fisik kewilayahan belum layak untuk dimekarkan. Kata Kunci : Administratif; Fisik Kewilayahan; Kelayakan; Pemekaran dan Teknis..
{"title":"Analisis Pemekaran Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat","authors":"Sulthon Rohmadin","doi":"10.33701/JK.V1I2.531","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JK.V1I2.531","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Tulisan ini menjelaskan tentang kemungkinan kelayakan pemekaran Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Analisis kelayakan pemekaran Kecamatan Lamboya dilakukan berdasarkan kelayakan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Hasilnya, secara administratif, Kecamatan Lamboya layak untuk dimekarkan. Secara teknis juga layak dimekarkan. Sedangkan secara fisik kewilayahan belum layak untuk dimekarkan. \u0000Kata Kunci : Administratif; Fisik Kewilayahan; Kelayakan; Pemekaran dan Teknis.. \u0000 ","PeriodicalId":390748,"journal":{"name":"Jurnal Konstituen","volume":"115 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116641090","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：