Buku II Mahkamah Agung menentukan bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 132 Rv menyatakan bahwa ketidakberwenangan adalah hal yang harus dinyatakan oleh hakim secara ex offi cio. Sayangnya, kedua ketentuan ini tidak selalu diterapkan. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah kedua kewajiban ini seyogianya dilaksanakan? Dalam tulisan ini, pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan kacamata normatif pada 2 tataran, yaitu azas dan implementasi. Azas yang menjadi batu uji adalah azas hakim bersifat pasif dan azas ius curia novit. Sehubungan dengan azas hakim bersifat pasif, yang menjadi sorotan adalah ruang lingkup kepasifan hakim perdata dalam pemeriksaan perkara dan kemungkinan terjadinya ultra petita, sedangkan untuk azas ius curia novit, yang menjadi sorotan adalah kemungkinan terlanggaranya adagium hakim tidak boleh menolak perkara. Analisis pada tataran implementasi dari kewajiban hakim dalam memeriksa kompetensinya dilakukan dengan membayangkan implementasinya dari sisi positif dan negatif. Jika kewajiban ini dilakukan, beban hakimlah yang menjadi masalah utama, namun jika tidak dilakukan, kemungkinan menjamurnya vexatious litigation dan ketiadaan upaya hukumlah yang terbayang. Kesimpulannya adalah, hakim perdata seyogianya melakukan penilaian terhadap kompetensinya terlebih dahulu ketika suatu permohonan diajukan kepadanya.
《最高法院第二卷》决定，初审法院只有在法律法规规定的情况下，才有权审查和批准申请。接下来,第132章指出,ketidakberwenangan房车是由法官宣布该方面的前任ficio。不幸的是，这两种条款并不总是适用的。这当然提出了问题。这两项义务是否都能实现?在这篇文章中，这个问题通过使用2级标准眼镜来回答，即azas和实现。试金石是被动的法官Azas和Azas ius curia novit。就民事诉讼而言，法官的权力是被动的，而民事法官的职责范围是民事法官的职责范围，而民事法官的职责范围是极端主义。对法官进行能力审查的责任的分析是通过设想从积极的一面到消极的一面来实现的。如果履行这一义务，法官的负担将成为一个主要问题，但如果不承担，可能会增加vexatious诉讼和缺乏法律努力。结论是，民调法官在向他提出上诉时，会对他的能力进行评估。
{"title":"Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Hakim Perdata dalam Menilai Kompetensinya Secara Otonom","authors":"Damian Agata Yuvens, Rianty Hutabarat","doi":"10.36913/jhaper.v5i1.92","DOIUrl":"https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.92","url":null,"abstract":"Buku II Mahkamah Agung menentukan bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 132 Rv menyatakan bahwa ketidakberwenangan adalah hal yang harus dinyatakan oleh hakim secara ex offi cio. Sayangnya, kedua ketentuan ini tidak selalu diterapkan. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah kedua kewajiban ini seyogianya dilaksanakan? Dalam tulisan ini, pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan kacamata normatif pada 2 tataran, yaitu azas dan implementasi. Azas yang menjadi batu uji adalah azas hakim bersifat pasif dan azas ius curia novit. Sehubungan dengan azas hakim bersifat pasif, yang menjadi sorotan adalah ruang lingkup kepasifan hakim perdata dalam pemeriksaan perkara dan kemungkinan terjadinya ultra petita, sedangkan untuk azas ius curia novit, yang menjadi sorotan adalah kemungkinan terlanggaranya adagium hakim tidak boleh menolak perkara. Analisis pada tataran implementasi dari kewajiban hakim dalam memeriksa kompetensinya dilakukan dengan membayangkan implementasinya dari sisi positif dan negatif. Jika kewajiban ini dilakukan, beban hakimlah yang menjadi masalah utama, namun jika tidak dilakukan, kemungkinan menjamurnya vexatious litigation dan ketiadaan upaya hukumlah yang terbayang. Kesimpulannya adalah, hakim perdata seyogianya melakukan penilaian terhadap kompetensinya terlebih dahulu ketika suatu permohonan diajukan kepadanya.","PeriodicalId":426891,"journal":{"name":"ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129020161","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) atau yang lebih dikenal dengan istilah strict liability, telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Banyak cara mempersoalkan kasus-kasus lingkungan, salah satunya mengajukan gugatan pertanggungjawaban kepada perusahaan yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Dalam ranah hukum lingkungan, gugatan ini dikenal dengan tanggung jawab mutlak perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Artikel ini akan menjawab dua persoalan atau pertanyaan riset, pertama apa makna Pertanggungjawaban tanpa kesalahan?, dan bagaimana mekanisme Pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Disimpulkan bahwa Liability without fault, penyelesaian sengketa lingkungan hidup unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Mekanisme pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam petitum tidak perlu mencantumkan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar hukum. Hakim tidak perlu mencari bukti dan dalil pelanggaran hukum.
{"title":"Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia","authors":"E. Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus","doi":"10.36913/JHAPER.V4I2.74","DOIUrl":"https://doi.org/10.36913/JHAPER.V4I2.74","url":null,"abstract":"Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) atau yang lebih dikenal dengan istilah strict liability, telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Banyak cara mempersoalkan kasus-kasus lingkungan, salah satunya mengajukan gugatan pertanggungjawaban kepada perusahaan yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Dalam ranah hukum lingkungan, gugatan ini dikenal dengan tanggung jawab mutlak perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Artikel ini akan menjawab dua persoalan atau pertanyaan riset, pertama apa makna Pertanggungjawaban tanpa kesalahan?, dan bagaimana mekanisme Pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Disimpulkan bahwa Liability without fault, penyelesaian sengketa lingkungan hidup unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Mekanisme pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam petitum tidak perlu mencantumkan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar hukum. Hakim tidak perlu mencari bukti dan dalil pelanggaran hukum.","PeriodicalId":426891,"journal":{"name":"ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130116582","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The obligations of parents to children include the maintenance of children both their parents who are still intact in marriage or divorced. Article 156 Compilation of Islamic Law about the Result of Marriage Breakups due to Divorce which reads that a child who has not been mumayyiz has the right to obtain a hadhanah from his mother unless his mother has passed away. Children who are already mumayyiz have the right to choose to have hadhanah from their father or mother and all hadhanah costs and the livelihood of the child is borne by the father according to his ability, at least until the child is mature and can take care of their self (21 years), but in social, there are still many parents especially fathers who neglect their obligations if he has divorced his wife (mother’s children). The problem is how is the obligation of child care (alimentation) by parents due to divorce in the Religious Court and how is the legal effort if there is no obligation to carry out childcare (alimentation) by parents due to divorce in the Religious Court. The research method is normative juridical, covering research on legal principles which are something very basic in law that can be guided by the nature of descriptive research. Factors that cause obstruction of the obligation of child care (alimentation) by parents due to divorce are economic factors, legal awareness of the community, facilities in the implementation of law enforcement obligations of childcare (alimentation). The legal effort taken if the maintenance of children is not carried out is by paying money.
{"title":"Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama","authors":"Mardalena Hanifah","doi":"10.36913/JHAPER.V4I2.77","DOIUrl":"https://doi.org/10.36913/JHAPER.V4I2.77","url":null,"abstract":"The obligations of parents to children include the maintenance of children both their parents who are still intact in marriage or divorced. Article 156 Compilation of Islamic Law about the Result of Marriage Breakups due to Divorce which reads that a child who has not been mumayyiz has the right to obtain a hadhanah from his mother unless his mother has passed away. Children who are already mumayyiz have the right to choose to have hadhanah from their father or mother and all hadhanah costs and the livelihood of the child is borne by the father according to his ability, at least until the child is mature and can take care of their self (21 years), but in social, there are still many parents especially fathers who neglect their obligations if he has divorced his wife (mother’s children). The problem is how is the obligation of child care (alimentation) by parents due to divorce in the Religious Court and how is the legal effort if there is no obligation to carry out childcare (alimentation) by parents due to divorce in the Religious Court. The research method is normative juridical, covering research on legal principles which are something very basic in law that can be guided by the nature of descriptive research. Factors that cause obstruction of the obligation of child care (alimentation) by parents due to divorce are economic factors, legal awareness of the community, facilities in the implementation of law enforcement obligations of childcare (alimentation). The legal effort taken if the maintenance of children is not carried out is by paying money.","PeriodicalId":426891,"journal":{"name":"ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123932114","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Environmental dispute settlement through litigation lines is strictly regulated in Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. The former law pointed HIR and RBg, PERMA No. 1 2002 Event Class Action. HIR and RBg did not set a class action, strict liability, legal standing, citizen lawsuit. Rules pluralistic diffi cult as the legal basis of environmental law dispute resolution. Problematic in civil law will cause blurring of norms, conflict norms, norms vacancy, will bring the consequences of law enforcers. If the law enforcement believes the law is the law, so that the rule of law, justice, expediency, which is the purpose of the law, it is diffi cult to realize. Based on legal issues cause problems pluralistic level, the rules, while the class action always demands are not accepted on the grounds HIR, RBg not set. Based on juridical issues, sociological and philosophical issue of whether arrangements formulated civil judicial procedure in civil Environmental Law Enforcement has been inadequate. Normative legal research writing method and in qualitative analysis to obtain quality legal materials. According to Law No. 48 the Year 2009 on Judicial Power, with the principle of ius curia Novit, a judge can do rechtsvinding. The rule of law in the enforcement raises multi pluralistic interpretation.Keywords:
{"title":"Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan","authors":"I. K. Tjukup, I. Krisnawati","doi":"10.36913/JHAPER.V4I2.84","DOIUrl":"https://doi.org/10.36913/JHAPER.V4I2.84","url":null,"abstract":"Environmental dispute settlement through litigation lines is strictly regulated in Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. The former law pointed HIR and RBg, PERMA No. 1 2002 Event Class Action. HIR and RBg did not set a class action, strict liability, legal standing, citizen lawsuit. Rules pluralistic diffi cult as the legal basis of environmental law dispute resolution. Problematic in civil law will cause blurring of norms, conflict norms, norms vacancy, will bring the consequences of law enforcers. If the law enforcement believes the law is the law, so that the rule of law, justice, expediency, which is the purpose of the law, it is diffi cult to realize. Based on legal issues cause problems pluralistic level, the rules, while the class action always demands are not accepted on the grounds HIR, RBg not set. Based on juridical issues, sociological and philosophical issue of whether arrangements formulated civil judicial procedure in civil Environmental Law Enforcement has been inadequate. Normative legal research writing method and in qualitative analysis to obtain quality legal materials. According to Law No. 48 the Year 2009 on Judicial Power, with the principle of ius curia Novit, a judge can do rechtsvinding. The rule of law in the enforcement raises multi pluralistic interpretation.Keywords: ","PeriodicalId":426891,"journal":{"name":"ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128622887","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The child adoption application for Moslem applicants and Moslem adopted children prospective are authorized by the State Court and the Religion Court in practice, thus this matter causes the competency dualism in accepting, examining, and assigning that child adoption application. In the Mojokerto State Court Decision No.04/Pdt P/2012//PN Mkt, the Purwokerto Religion Court Decision No.130/Pdt P/2014/PA Pwt, the Purwokerto State Court Decision No./Pdt P/2015/PN Pwt. And the Wantanpone Religion Court Decision No.0078/Pdt P/2011/PA Wtp., those fourth courts state that they are authorized to accept, examine and assign the adoption of children. According to the research, by yuridis normative approach result of the child adoption application proposed by Moslem applicants, both in the Religion Court and through the State Court has the authority to accept, examine, grant, and assign the child adoption application, yet with different legal consideration. In the State Court Decision, the judicial legal consideration refers to the common legislation law such as the Child Protection Laws, the Population Administrations Law, the Government Ordinance, and the Supreme Court Circular, however, the Religious Court is based on the Islamic Law compilation. The legal consequences caused by child adoption decision carried out in the state Court, the adopted children have inheritance rights from the adoptive parents, while in the Religious Courts, the adored children do not server ties with the biological parents. Therefore the adopted children do not inherit property from the adoptive parents.
{"title":"Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam","authors":"A. Maryono","doi":"10.36913/JHAPER.V4I2.78","DOIUrl":"https://doi.org/10.36913/JHAPER.V4I2.78","url":null,"abstract":"The child adoption application for Moslem applicants and Moslem adopted children prospective are authorized by the State Court and the Religion Court in practice, thus this matter causes the competency dualism in accepting, examining, and assigning that child adoption application. In the Mojokerto State Court Decision No.04/Pdt P/2012//PN Mkt, the Purwokerto Religion Court Decision No.130/Pdt P/2014/PA Pwt, the Purwokerto State Court Decision No./Pdt P/2015/PN Pwt. And the Wantanpone Religion Court Decision No.0078/Pdt P/2011/PA Wtp., those fourth courts state that they are authorized to accept, examine and assign the adoption of children. According to the research, by yuridis normative approach result of the child adoption application proposed by Moslem applicants, both in the Religion Court and through the State Court has the authority to accept, examine, grant, and assign the child adoption application, yet with different legal consideration. In the State Court Decision, the judicial legal consideration refers to the common legislation law such as the Child Protection Laws, the Population Administrations Law, the Government Ordinance, and the Supreme Court Circular, however, the Religious Court is based on the Islamic Law compilation. The legal consequences caused by child adoption decision carried out in the state Court, the adopted children have inheritance rights from the adoptive parents, while in the Religious Courts, the adored children do not server ties with the biological parents. Therefore the adopted children do not inherit property from the adoptive parents.","PeriodicalId":426891,"journal":{"name":"ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123515310","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Court beside as a judicial institution, have other function to give public service. One of the good and excellent services is realized by the existence of a simple service procedure. One of the most highlighted is that there are still many trial agendas that are considered unnecessary to be delivered directly in front of the panel of judges (during the hearing). Some of these stages include the agenda for reading answers, replicating and duplicating. So that from some of these backgrounds it is necessary to examine the urgency of simplifying the civil procedure law in Indonesia. From the description of the background of the research, the formulation of the problem can be arranged as follows, what is the urgency of simplifying the session agenda by submitting the answers, replicating and duplicating in writing and how is the simplifi cation of the Civil Procedure Law in supporting the implementation of the judicial principle fast, simple and low-cost?. Simplification of civil procedural law is expected to be able to reduce the hours of the trial so that with fewer trial agendas the session becomes effective and efficient. In order for the simplification of civil procedural law to be able to bring maximum results, the Supreme Court needs to prepare several things. With the stages of building the system, managing the system, utilizing technology, increasing the role of the business world, developing HR capacity and implementing development in a systematic and measurable manner.
{"title":"Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang Pada Hukum Acara Perdata Di Indonesia","authors":"Syahrul Sajidin","doi":"10.36913/JHAPER.V4I2.75","DOIUrl":"https://doi.org/10.36913/JHAPER.V4I2.75","url":null,"abstract":"Court beside as a judicial institution, have other function to give public service. One of the good and excellent services is realized by the existence of a simple service procedure. One of the most highlighted is that there are still many trial agendas that are considered unnecessary to be delivered directly in front of the panel of judges (during the hearing). Some of these stages include the agenda for reading answers, replicating and duplicating. So that from some of these backgrounds it is necessary to examine the urgency of simplifying the civil procedure law in Indonesia. From the description of the background of the research, the formulation of the problem can be arranged as follows, what is the urgency of simplifying the session agenda by submitting the answers, replicating and duplicating in writing and how is the simplifi cation of the Civil Procedure Law in supporting the implementation of the judicial principle fast, simple and low-cost?. Simplification of civil procedural law is expected to be able to reduce the hours of the trial so that with fewer trial agendas the session becomes effective and efficient. In order for the simplification of civil procedural law to be able to bring maximum results, the Supreme Court needs to prepare several things. With the stages of building the system, managing the system, utilizing technology, increasing the role of the business world, developing HR capacity and implementing development in a systematic and measurable manner.","PeriodicalId":426891,"journal":{"name":"ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata","volume":"149 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126192733","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy
The religious court through the mobile court made a breakthrough in applying the principle of cheap, simple and fast in the proceedings. The circuit assembly is carried out to fulfi ll the justice of the community especially those who are lawless and live on the edge of the city. This research is intended to find out the practice of conducting a circuit court in religious courts whether it is in accordance with the principles and legal principles of civil procedure. The method used is normative juridical which focuses on research into applicable legal provisions, namely Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and Perma No.1 of 2015. The specifi cation of this study is descriptive analytical then analyzed using qualitative normative methods. Based on the research conducted that the practice of mobile courts conducted in the Religious Courts is in accordance with the principles and principles of civil procedural law as stated in, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and the implementation process is in accordance with Perma No.1 of 2015 concerning Integrated Session Services Around the District Court and Religious Court/Syar’iyah Court in Order to Issue Marriage Deed, Marriage Book, and Marriage Certificate
宗教法院通过流动法庭在诉讼中应用廉价、简单、快捷原则方面取得了突破。巡回集会的进行是为了履行社区的正义，特别是那些无法无天和生活在城市边缘的人。本研究旨在探讨在宗教法院进行巡回审判的做法是否符合民事诉讼原则和法律原则。所使用的方法是规范司法，侧重于研究适用的法律规定，即2009年关于司法权的第48号法律，Het Herziene indonesia regulation (HIR)和2015年第1号Perma。本研究的规范是描述性分析，然后使用定性规范方法进行分析。根据研究，在宗教法院开展流动法院的做法符合《印尼法律法规》(HIR)中规定的民事诉讼法原则和原则，其实施过程符合2015年第1号关于在地区法院和宗教法院/伊斯兰法院开展综合会议服务，以颁发结婚证书、结婚书和结婚证书的规定
{"title":"Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata","authors":"Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy","doi":"10.36913/JHAPER.V4I2.83","DOIUrl":"https://doi.org/10.36913/JHAPER.V4I2.83","url":null,"abstract":"The religious court through the mobile court made a breakthrough in applying the principle of cheap, simple and fast in the proceedings. The circuit assembly is carried out to fulfi ll the justice of the community especially those who are lawless and live on the edge of the city. This research is intended to find out the practice of conducting a circuit court in religious courts whether it is in accordance with the principles and legal principles of civil procedure. The method used is normative juridical which focuses on research into applicable legal provisions, namely Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and Perma No.1 of 2015. The specifi cation of this study is descriptive analytical then analyzed using qualitative normative methods. Based on the research conducted that the practice of mobile courts conducted in the Religious Courts is in accordance with the principles and principles of civil procedural law as stated in, Het Herziene Indonesisch Reglement or HIR and the implementation process is in accordance with Perma No.1 of 2015 concerning Integrated Session Services Around the District Court and Religious Court/Syar’iyah Court in Order to Issue Marriage Deed, Marriage Book, and Marriage Certificate","PeriodicalId":426891,"journal":{"name":"ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115837529","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
In carrying out its business, businessmen often establish a debt agreement. Debt agreements are a common thing between creditors and debtors. However, at times, it may cause a dispute between debtors who are negligent and unable to pay their debts to creditors. One of the eff orts to overcome the unpaid debt is through Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations petitioned by the debtors or the creditors. Bankruptcy is the general seizure of all the assets of a bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. On the other hand, Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is the settlement of the debt, also aiming to establish a peace off er that includes off ers of partial payment or whole payment of the debt to the creditors. Bankruptcy and PKPU in its implementation have been regulated in Indonesian Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement of De Rechtsvordering (Rv), Buitengewesten Rechtsreglement (RBg), and further stipulated in the Civil Law Procedure-Draft. In Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation’s procedural law arrangements contained in various regulations and in the Civil Law Procedure-Draft, there are shortcomings that need to be analyzed to provide a legal basis for Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations procedural law arrangements. Considering the upcoming legalization of the Civil Law Procedure-Draft, this study will analyze several important points that can be used as a reference for the Civil Law Procedure-Draft.
在开展业务时，商人通常会签订债务协议。债务协议是债权人和债务人之间常见的事情。然而，有时，它可能会引起债务人之间的纠纷谁是疏忽和无力偿还债务的债权人。克服未偿债务的一种努力是通过债务人或债权人请求的破产和延期偿债义务。破产是对破产债务人的全部资产的全面扣押，破产债务人的管理和清算由管理人在监督法官的监督下进行。另一方面，延期偿还债务义务(PKPU)是债务的解决，也是为了建立一个和平的解决方案，包括部分支付或全部支付债务给债权人。破产和PKPU的实施已在印度尼西亚2004年第37号关于破产和延期偿债义务的法律、Herziene indonesia regulations (HIR)、De rechtsorder regulations (Rv)、buitengewestern rechtsregulations (RBg)中进行了规定，并在民法程序草案中进一步规定。在各法规所包含的破产延期偿债义务的程序法安排和《民法程序草案》中存在的不足之处，需要进行分析，为破产延期偿债义务的程序法安排提供法律依据。考虑到即将到来的民法程序草案的法制化，本研究将对民法程序草案的几个重要问题进行分析，以供参考。
{"title":"Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang","authors":"Doni Budiono","doi":"10.36913/JHAPER.V4I2.81","DOIUrl":"https://doi.org/10.36913/JHAPER.V4I2.81","url":null,"abstract":"In carrying out its business, businessmen often establish a debt agreement. Debt agreements are a common thing between creditors and debtors. However, at times, it may cause a dispute between debtors who are negligent and unable to pay their debts to creditors. One of the eff orts to overcome the unpaid debt is through Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations petitioned by the debtors or the creditors. Bankruptcy is the general seizure of all the assets of a bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. On the other hand, Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is the settlement of the debt, also aiming to establish a peace off er that includes off ers of partial payment or whole payment of the debt to the creditors. Bankruptcy and PKPU in its implementation have been regulated in Indonesian Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement of De Rechtsvordering (Rv), Buitengewesten Rechtsreglement (RBg), and further stipulated in the Civil Law Procedure-Draft. In Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation’s procedural law arrangements contained in various regulations and in the Civil Law Procedure-Draft, there are shortcomings that need to be analyzed to provide a legal basis for Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations procedural law arrangements. Considering the upcoming legalization of the Civil Law Procedure-Draft, this study will analyze several important points that can be used as a reference for the Civil Law Procedure-Draft. ","PeriodicalId":426891,"journal":{"name":"ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128245763","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rights disputes often occur in employment relationships in various sectors, mainly related to wages. Where wages are the pulse of workers and as a form of reward for work carried out on orders from superiors. Workers who are weak in their current bargaining power that has not been resolved legally and whose energy is still needed in the work of the public sphere both government, health and education are honorary workers. Where honorary workers are workers who are appointed by staffing officials or other officials in the government to carry out certain tasks in government agencies that are paid voluntarily through contractual agreements or in the form of decrees. In the legal aspect, they have no clear protection, are categorized as workers in industrial relations or are workers shaded by the state civil service law. This is a legal vacuum in its protection. Not to mention, when they demanded their rights in the form of wages paid below the district or provincial minimum wage standards. This is what was raised in this article because if it is not resolved when the problem is resolved through litigation, the legal basis used is not only the law on industrial relations disputes in the industrial relations court but also based on civil procedural law in the general court. This article uses a normative juridical method are based on legal materials that are normative-prescriptive. This article is very interesting to study more deeply and for this article it was created to recommend legal breakthroughs on problems that occur, one of which offers clause clauses in civil procedural law to order parties to disclose documents during the verifi cation process when settling rights on wages to workers honorary is brought into the realm of litigation, wherein one of the articles of the Industrial Relations Dispute Settlement Act it is stated that what applies in Industrial Relations Disputes is ordinary civil procedural law unless otherwise stipulated.
{"title":"Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorer di Indonesia","authors":"Dian Ferricha","doi":"10.36913/JHAPER.V4I2.79","DOIUrl":"https://doi.org/10.36913/JHAPER.V4I2.79","url":null,"abstract":"Rights disputes often occur in employment relationships in various sectors, mainly related to wages. Where wages are the pulse of workers and as a form of reward for work carried out on orders from superiors. Workers who are weak in their current bargaining power that has not been resolved legally and whose energy is still needed in the work of the public sphere both government, health and education are honorary workers. Where honorary workers are workers who are appointed by staffing officials or other officials in the government to carry out certain tasks in government agencies that are paid voluntarily through contractual agreements or in the form of decrees. In the legal aspect, they have no clear protection, are categorized as workers in industrial relations or are workers shaded by the state civil service law. This is a legal vacuum in its protection. Not to mention, when they demanded their rights in the form of wages paid below the district or provincial minimum wage standards. This is what was raised in this article because if it is not resolved when the problem is resolved through litigation, the legal basis used is not only the law on industrial relations disputes in the industrial relations court but also based on civil procedural law in the general court. This article uses a normative juridical method are based on legal materials that are normative-prescriptive. This article is very interesting to study more deeply and for this article it was created to recommend legal breakthroughs on problems that occur, one of which offers clause clauses in civil procedural law to order parties to disclose documents during the verifi cation process when settling rights on wages to workers honorary is brought into the realm of litigation, wherein one of the articles of the Industrial Relations Dispute Settlement Act it is stated that what applies in Industrial Relations Disputes is ordinary civil procedural law unless otherwise stipulated.","PeriodicalId":426891,"journal":{"name":"ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121661233","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Various legal issues that have surfaced to date cannot be separated from the development of information technology that has mastered the world map. People as consumers really need fast and cheap transportation services to transport people or goods to meet their daily needs. The presence of the Gojek and GrabCar application services is one of the solutions needed by the community at this time, but there is no legal umbrella that regulates people’s transportation services for motorbikes or motorbikes and the transportation of people or passengers to Gocar or Grabcar in private cars, causing various legal issues in its application. Legal issues that arise, are forms of legal protection for consumer users and dispute resolution due to default by one of the parties. The research method is empirical research by processing primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively. Conclusions on the results of the discussion: a form of legal protection for consumers and drivers in the form of compensation or assistance in the amount of five to 10 million rupiahs for guaranteed protection for hospital fees and in the event of accidents and life insurance guarantees from AXA Group. The procedure for resolving a default by a Gojek-GrabCar application provider as a result of private law or civil relations is that the application service user as a party to the agreement can choose to take legal action (litigation) or peace/mediation/conciliation (non-litigation).
{"title":"Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis On Line","authors":"D. Handayani, Muhammad Ilyas","doi":"10.36913/JHAPER.V4I2.80","DOIUrl":"https://doi.org/10.36913/JHAPER.V4I2.80","url":null,"abstract":"Various legal issues that have surfaced to date cannot be separated from the development of information technology that has mastered the world map. People as consumers really need fast and cheap transportation services to transport people or goods to meet their daily needs. The presence of the Gojek and GrabCar application services is one of the solutions needed by the community at this time, but there is no legal umbrella that regulates people’s transportation services for motorbikes or motorbikes and the transportation of people or passengers to Gocar or Grabcar in private cars, causing various legal issues in its application. Legal issues that arise, are forms of legal protection for consumer users and dispute resolution due to default by one of the parties. The research method is empirical research by processing primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively. Conclusions on the results of the discussion: a form of legal protection for consumers and drivers in the form of compensation or assistance in the amount of five to 10 million rupiahs for guaranteed protection for hospital fees and in the event of accidents and life insurance guarantees from AXA Group. The procedure for resolving a default by a Gojek-GrabCar application provider as a result of private law or civil relations is that the application service user as a party to the agreement can choose to take legal action (litigation) or peace/mediation/conciliation (non-litigation).","PeriodicalId":426891,"journal":{"name":"ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130525618","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：