ATM is one of the bank services that can automatically serve customers in making transactions. ATMs play an important role in creating and encouraging customer interest in savings products with the aim that the amount of savings funds increases.This study aims to determine and analyze the extent of the effect of savings on ATM cards. The variables studied were seen from the amount of savings with the number of ATM cards and from data taken from 2015 to 2019. The data collection methods used interviews and literature study.The results of the study indicate that savings are very influential on ATM cards, because if you want to have an ATM card you have to open or have a savings account first. From this research it can be concluded that savings from time to time continue to increase, as well as ATM cards from time to time have also increased. Savings have a positive influence on ATM cards at PT. Bank of India Indonesia Tbk and have a mutually supporting relationship.
自动取款机是银行为客户自动办理业务的一种服务。自动取款机在创造和鼓励客户对储蓄产品的兴趣方面发挥着重要作用，目的是增加储蓄资金的数量。本研究旨在确定和分析储蓄对ATM卡的影响程度。研究的变量可以从ATM卡数量和2015年至2019年的数据中看出。数据收集方法采用访谈法和文献研究法。研究结果表明，储蓄对ATM卡的影响很大，因为如果你想要一张ATM卡，你必须首先开设或拥有一个储蓄账户。从这项研究可以得出结论，储蓄不时地继续增加，以及ATM卡不时地也有所增加。储蓄对PT. Bank of India Indonesia Tbk的ATM卡有积极的影响，并且是相互支持的关系。
{"title":"Peranan Tabungan Terhadap Kartu Atm Pada PT. Bank of India Indonesia Tbk","authors":"Christina Panjaitan","doi":"10.55336/jpb.v2i1.25","DOIUrl":"https://doi.org/10.55336/jpb.v2i1.25","url":null,"abstract":"ATM is one of the bank services that can automatically serve customers in making transactions. ATMs play an important role in creating and encouraging customer interest in savings products with the aim that the amount of savings funds increases.This study aims to determine and analyze the extent of the effect of savings on ATM cards. The variables studied were seen from the amount of savings with the number of ATM cards and from data taken from 2015 to 2019. The data collection methods used interviews and literature study.The results of the study indicate that savings are very influential on ATM cards, because if you want to have an ATM card you have to open or have a savings account first. From this research it can be concluded that savings from time to time continue to increase, as well as ATM cards from time to time have also increased. Savings have a positive influence on ATM cards at PT. Bank of India Indonesia Tbk and have a mutually supporting relationship.","PeriodicalId":441444,"journal":{"name":"Journal of Tax and Business","volume":"16 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121009554","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif dan motivasi secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan pada PT.Aditama Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi asosiatif. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis regresi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi/pengaruh insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT.Aditama Bogor. Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS ver. 24.00. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT.Aditama Bogor yang berjumlah 315 karyawan. Sampel yang digunakan berdasarkan rumus Slovin sebanyak 76 karyawan di PT.Aditama Bogor. Berdasarkan analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa insentif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT.Aditama Bogor, dapat dilihat nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis pertama (H1) diterima; Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT.Aditama Bogor, dapat dilihat nilai signifikansi 0,004 < 0,05, hipotesis kedua (H2) diterima dan secara simultan insentif dan motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Aditama Bogor. PT. Aditama Bogor dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis ketiga (H3) diterima.
{"title":"Pengaruh Insentif dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Aditama Bogor","authors":"Graha Yudha Andarano Putra Pratama","doi":"10.55336/jpb.v2i1.27","DOIUrl":"https://doi.org/10.55336/jpb.v2i1.27","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif dan motivasi secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan pada PT.Aditama Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi asosiatif. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis regresi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi/pengaruh insentif dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT.Aditama Bogor. Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS ver. 24.00. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT.Aditama Bogor yang berjumlah 315 karyawan. Sampel yang digunakan berdasarkan rumus Slovin sebanyak 76 karyawan di PT.Aditama Bogor. Berdasarkan analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa insentif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT.Aditama Bogor, dapat dilihat nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis pertama (H1) diterima; Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT.Aditama Bogor, dapat dilihat nilai signifikansi 0,004 < 0,05, hipotesis kedua (H2) diterima dan secara simultan insentif dan motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Aditama Bogor. PT. Aditama Bogor dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis ketiga (H3) diterima.","PeriodicalId":441444,"journal":{"name":"Journal of Tax and Business","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133609358","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tri Wahyuni, Slamet Riadi, Suasa Suasa, Haedar Akib, Hasan Rachmany
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan penerimaan Beras Sejahtera di Desa Binangga Kecamatan Parigi Tengah. Dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dimana penarikan informan dilakukan dengan teknik Purposive. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Sedangkan informan berjumlah 9 orang. Aspek yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 5 indikator yang dikemukakan oleh Zeithami, Parasuraman, Berry, (Harbani Pasolong) yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. dimana kelima indikator tersebut adalah Tangibles (Penampilan Fisik), Reability (Reliability), Responsiveness (Reaponsive) (Assurance), Assurance (Guarantee), Emphaty (Perawatan atau Perhatian). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Beras Sejahtera di Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan baik dilihat dari lima indikator yang digunakan yaitu Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance, Emphaty ( Pengobatan atau Perhatian). Dari segi tampilan fisik dari segi sarana dan prasarana di desa belum memadai, dari segi daya tanggap dalam memberikan pelayanan yang belum tepat dan cepat dalam melayani masyarakat, dan dari segi empati atau sikap keadilan yang diberikan oleh petugas yang bertanggung jawab dalam pendistribusian beras sejahtera belum sepenuhnya berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
{"title":"Kualitas Pelayanan Penerimaan Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Binangga Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong","authors":"Tri Wahyuni, Slamet Riadi, Suasa Suasa, Haedar Akib, Hasan Rachmany","doi":"10.55336/jpb.v1i1.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.7","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan penerimaan Beras Sejahtera di Desa Binangga Kecamatan Parigi Tengah. Dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dimana penarikan informan dilakukan dengan teknik Purposive. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Sedangkan informan berjumlah 9 orang. Aspek yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 5 indikator yang dikemukakan oleh Zeithami, Parasuraman, Berry, (Harbani Pasolong) yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. dimana kelima indikator tersebut adalah Tangibles (Penampilan Fisik), Reability (Reliability), Responsiveness (Reaponsive) (Assurance), Assurance (Guarantee), Emphaty (Perawatan atau Perhatian). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Beras Sejahtera di Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan baik dilihat dari lima indikator yang digunakan yaitu Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance, Emphaty ( Pengobatan atau Perhatian). Dari segi tampilan fisik dari segi sarana dan prasarana di desa belum memadai, dari segi daya tanggap dalam memberikan pelayanan yang belum tepat dan cepat dalam melayani masyarakat, dan dari segi empati atau sikap keadilan yang diberikan oleh petugas yang bertanggung jawab dalam pendistribusian beras sejahtera belum sepenuhnya berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.","PeriodicalId":441444,"journal":{"name":"Journal of Tax and Business","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124964232","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kemudahan adalah tuntutan masyarakat di era modern ini, sistem penilaian sendiri yang diadopsi oleh Indonesia dalam hal perpajakan, yang memberikan tanggung jawab kepada pembayar pajak untuk melaporkan hutang pajak. Kemudahan perhitungan, penghitungan dan pelaporan hutang pajak. Garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan setoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai PT XYZ sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Apakah ada hambatan dalam penerapan pengumpulan pajak pertambahan nilai. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif yang merupakan pengamatan terhadap objek wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan studi literatur.
{"title":"Analisis Atas Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilaksanakan Oleh PT. XYZ","authors":"E. Eliza, Retno Wulandari","doi":"10.55336/jpb.v1i1.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.4","url":null,"abstract":"Kemudahan adalah tuntutan masyarakat di era modern ini, sistem penilaian sendiri yang diadopsi oleh Indonesia dalam hal perpajakan, yang memberikan tanggung jawab kepada pembayar pajak untuk melaporkan hutang pajak. Kemudahan perhitungan, penghitungan dan pelaporan hutang pajak. Garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan setoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai PT XYZ sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Apakah ada hambatan dalam penerapan pengumpulan pajak pertambahan nilai. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif yang merupakan pengamatan terhadap objek wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan studi literatur.","PeriodicalId":441444,"journal":{"name":"Journal of Tax and Business","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126541174","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Banyak yayasan pendidikan didirikan di kota-kota besar, namun tidak semua pengurus yayasan mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dijalankan. Untuk memberikan informasi, makalah ini membahas tentang kewajiban perpajakan bagi yayasan pendidikan. Pendapatan yayasan di bidang pendidikan dikurangi biaya operasional merupakan sisa kelebihan, kelebihan ini dibebaskan sebagai objek pajak, sepanjang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pendidikan, maka tidak ada pajak penghasilan yayasan yang terutang. Meskipun tidak ada pajak penghasilan Yayasan yang terutang, yayasan tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan beserta lampiran-lampiran yang dipersyaratkan. dalam SPT Tahunan ditambah pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana, biaya rencana pembangunan gedung dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, surat pernyataan yang menjelaskan tentang kelebihan akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian paling banyak 4 ( empat) tahun sejak diperoleh surplus, dan kelebihan yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, paling lama 4 (empat) tahun sejak diperoleh kelebihan, membuat laporan penyediaan dan penggunaan kelebihannya. Kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan pembukuan dan memungut serta memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 dan 23 dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa Pasal 23 apabila ada biaya yang timbul yang menjadi obyek pasal 21 dan pasal 23. pembahasan kewajiban perpajakan, menjadi informasi bagi yayasan manajemen dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
{"title":"Penerapan Aturan Perpajakan Pada Yayasan Dibidang Pendidikan","authors":"Temi Utami R","doi":"10.55336/jpb.v1i1.13","DOIUrl":"https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.13","url":null,"abstract":"Banyak yayasan pendidikan didirikan di kota-kota besar, namun tidak semua pengurus yayasan mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dijalankan. Untuk memberikan informasi, makalah ini membahas tentang kewajiban perpajakan bagi yayasan pendidikan. Pendapatan yayasan di bidang pendidikan dikurangi biaya operasional merupakan sisa kelebihan, kelebihan ini dibebaskan sebagai objek pajak, sepanjang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pendidikan, maka tidak ada pajak penghasilan yayasan yang terutang. Meskipun tidak ada pajak penghasilan Yayasan yang terutang, yayasan tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan beserta lampiran-lampiran yang dipersyaratkan. dalam SPT Tahunan ditambah pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana, biaya rencana pembangunan gedung dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, surat pernyataan yang menjelaskan tentang kelebihan akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian paling banyak 4 ( empat) tahun sejak diperoleh surplus, dan kelebihan yang tidak digunakan pada tahun diperolehnya akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, paling lama 4 (empat) tahun sejak diperoleh kelebihan, membuat laporan penyediaan dan penggunaan kelebihannya. Kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan pembukuan dan memungut serta memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 dan 23 dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa Pasal 23 apabila ada biaya yang timbul yang menjadi obyek pasal 21 dan pasal 23. pembahasan kewajiban perpajakan, menjadi informasi bagi yayasan manajemen dalam melaksanakan kewajiban perpajakan","PeriodicalId":441444,"journal":{"name":"Journal of Tax and Business","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126983247","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Makalah ini membahas masalah pengawasan yang mendasari potensi perkembangan dan risiko dalam keamanan Cyber yang diterapkan untuk industri keuangan. Serangan duniamaya pada lembaga keuangan dan infrastruktur pasar keuangan makin meluas dan lebihcanggih. Cybercrime adalah ancaman yang berkembang di dunia virtual karena individu danorganisasi sektor keuangan lebih mengandalkan internet dengan kecepatan yang semakinmeningkat. Kesadaran akan risiko cybercrime telah meningkat, perusahaan secara aktifmengelola risiko dunia maya dan berinvestasi dalam keamanan dunia maya, dan sampaibatas tertentu mentransfer dan menyatukan risiko mereka melalui kebijakan asuransitanggung jawab dunia maya. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa sektorkeuangan dapat mengembangkan kerangka kerja keamanan transaksi elektronik yang efektifmelalui metode terbaru untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas keuangan denganmenerapkan kebijakan : (i) rezim hukum yang jelas; (ii) tindakan proporsional untukmencegah risiko integritas keuangan; (iii) rencana darurat untuk gangguan operasional; (iv)kontrol risiko dan kriteria akses dalam sistem cyber; dan (v) penelitian cybersecurity lintasdisiplindan holistik diperlukan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan baru yang takterduga. Langkah-langkah seperti itu sangat penting bagi lembaga keuangan di mana difusidan kolaborasi dengan tetap menjaga konfidensial data yang dimiliki masing-masingorganisasi menjadi tuntutan yang lebih luas.
{"title":"Cyber Security Applied For Financial Sector In Indonesia","authors":"M. Sidik","doi":"10.55336/jpb.v1i1.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.6","url":null,"abstract":"Makalah ini membahas masalah pengawasan yang mendasari potensi perkembangan dan risiko dalam keamanan Cyber yang diterapkan untuk industri keuangan. Serangan duniamaya pada lembaga keuangan dan infrastruktur pasar keuangan makin meluas dan lebihcanggih. Cybercrime adalah ancaman yang berkembang di dunia virtual karena individu danorganisasi sektor keuangan lebih mengandalkan internet dengan kecepatan yang semakinmeningkat. Kesadaran akan risiko cybercrime telah meningkat, perusahaan secara aktifmengelola risiko dunia maya dan berinvestasi dalam keamanan dunia maya, dan sampaibatas tertentu mentransfer dan menyatukan risiko mereka melalui kebijakan asuransitanggung jawab dunia maya. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa sektorkeuangan dapat mengembangkan kerangka kerja keamanan transaksi elektronik yang efektifmelalui metode terbaru untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas keuangan denganmenerapkan kebijakan : (i) rezim hukum yang jelas; (ii) tindakan proporsional untukmencegah risiko integritas keuangan; (iii) rencana darurat untuk gangguan operasional; (iv)kontrol risiko dan kriteria akses dalam sistem cyber; dan (v) penelitian cybersecurity lintasdisiplindan holistik diperlukan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan baru yang takterduga. Langkah-langkah seperti itu sangat penting bagi lembaga keuangan di mana difusidan kolaborasi dengan tetap menjaga konfidensial data yang dimiliki masing-masingorganisasi menjadi tuntutan yang lebih luas.","PeriodicalId":441444,"journal":{"name":"Journal of Tax and Business","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128118847","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
As the abundance of employees is available in this country, this subsidiary operates manufacturing where automotive parts are produced and traded. To enable this manufacturing producing and trading these parts, the nonresident MNC license intangibles, e. Under an agreement, the subsidiary pays initial fees therefor. Thereafter, an application of patent right is launched to the Government for this invention and then licensed to the subsidiary. Under the 1983 Income Tax Act as recently was amended in 2008, initial fees with regard to the new product are taxed as business profits where the services are provided more than 60 days otherwise the income items are taxed under Art 26 ITA. Notwithstanding the ITA, however, the 1982 Indonesian-Japanese Tax Treaty does neither include those initial fees in the definition of the term ‘royalties’ nor technical services which creates a permanent establishment. The Treaty limits the services p. only to the furnishing of consultancy or supervisory services in connection with building construction or installation project. Regarding professional services of an independent character, Art 14 Treaty provides criteria for source taxation the fixed base clause, or the rendering of services for a period aggregating more than 183 days within a calendar year. As the non-resident parent is a manufacturing company and this provision pertains to independent personal services a question arises whether Art 14 of the Treaty is relevant to this case.
{"title":"Taxation of Technical Services Income Under Indonesia-Japan Treaty: Case Study of PT XYZ","authors":"G. Gunadi","doi":"10.55336/jpb.v1i1.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.2","url":null,"abstract":"As the abundance of employees is available in this country, this subsidiary operates manufacturing where automotive parts are produced and traded. To enable this manufacturing producing and trading these parts, the nonresident MNC license intangibles, e. Under an agreement, the subsidiary pays initial fees therefor. Thereafter, an application of patent right is launched to the Government for this invention and then licensed to the subsidiary. Under the 1983 Income Tax Act as recently was amended in 2008, initial fees with regard to the new product are taxed as business profits where the services are provided more than 60 days otherwise the income items are taxed under Art 26 ITA. Notwithstanding the ITA, however, the 1982 Indonesian-Japanese Tax Treaty does neither include those initial fees in the definition of the term ‘royalties’ nor technical services which creates a permanent establishment. The Treaty limits the services p. only to the furnishing of consultancy or supervisory services in connection with building construction or installation project. Regarding professional services of an independent character, Art 14 Treaty provides criteria for source taxation the fixed base clause, or the rendering of services for a period aggregating more than 183 days within a calendar year. As the non-resident parent is a manufacturing company and this provision pertains to independent personal services a question arises whether Art 14 of the Treaty is relevant to this case.","PeriodicalId":441444,"journal":{"name":"Journal of Tax and Business","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131313743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan penghasilan kena pajak sebagai dasar untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar suatu perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Apa masalah atau gelar yang dihadapi perusahaan sebagai pembayar pajak yang menghitung penghasilan kena pajak. Apa upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan wawancara dengan sumber-sumber yang relevan dan studi literatur, hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan pendapatan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Kendala yang dihadapi adalah kesalahan dalam menafsirkan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang dari pemasukan bruto untuk mendapatkan jumlah penghasilan kena pajak.
{"title":"ANALISIS ATAS PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG YANG DILAKUKAN “OPQ”","authors":"Sobo Sitorus","doi":"10.55336/jpb.v1i1.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.5","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan penghasilan kena pajak sebagai dasar untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar suatu perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Apa masalah atau gelar yang dihadapi perusahaan sebagai pembayar pajak yang menghitung penghasilan kena pajak. Apa upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan wawancara dengan sumber-sumber yang relevan dan studi literatur, hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan pendapatan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Kendala yang dihadapi adalah kesalahan dalam menafsirkan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang dari pemasukan bruto untuk mendapatkan jumlah penghasilan kena pajak.","PeriodicalId":441444,"journal":{"name":"Journal of Tax and Business","volume":"848 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116514409","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Makalah ini menggali kemungkinan pilihan kebijakan dan argumentasinya bahwa pajak karbon merupakan cara paling efektif yang telah diterapkan di berbagai negara untukmengurangi emisi. Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi sejumlah karbondioksida. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pajak karbon dikenakan pada bahanbakar fosil, pada beberapa titik transaksi sebelum pembakaran, dengan menerapkan jenispajak penjualan dengan basis pajak berdasarkan pada kandungan bahan bakar karbon.Karbon dioksida adalah emisi gas rumah kaca yang paling melimpah, dan idealnya suatuinstrumen kebijakan basis pajaknya akan mencakup semua emisi gas rumah kaca,pengaturan emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil adalah aspek terpenting untukmengendalikan emisi gas rumah kaca. Karena karbon dioksida adalah emisi gas rumah kacayang berumur paling lama, yang tersisa di atmosfer selama lebih dari seabad setelah emisi,penting untuk segera menerapkan Pajak Karbon sebagai salah satu upaya untuk mendukungkehidupan manusia secara berkelanjutan dengan memitigasi risiko perubahan iklim. Pajakkarbon adalah bagian fundamental dari kegiatan ekonomi dalam menghadapi tantanganterbesar perubahan iklim melalui instrumen perpajakan. Makalah ini merekomendasikanpenerapan pajak karbon untuk bahan bakar fosil, diperluas dengan memasukkan beberapasumber lain dari emisi gas rumah kaca ke dalam basis pajak yang telah berlaku seperti PajakPertambahan Nilai dan Cukai atas obyek tertentu, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Konsumsi Listrik (Pajak Penerangan Jalan) yang relatifmudah dalam implementasinya.
{"title":"A Study Of Possible Imposition Of Carbon Taxes In Indonesia","authors":"Hasan Rachmany","doi":"10.55336/jpb.v1i1.3","DOIUrl":"https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.3","url":null,"abstract":"Makalah ini menggali kemungkinan pilihan kebijakan dan argumentasinya bahwa pajak karbon merupakan cara paling efektif yang telah diterapkan di berbagai negara untukmengurangi emisi. Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi sejumlah karbondioksida. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pajak karbon dikenakan pada bahanbakar fosil, pada beberapa titik transaksi sebelum pembakaran, dengan menerapkan jenispajak penjualan dengan basis pajak berdasarkan pada kandungan bahan bakar karbon.Karbon dioksida adalah emisi gas rumah kaca yang paling melimpah, dan idealnya suatuinstrumen kebijakan basis pajaknya akan mencakup semua emisi gas rumah kaca,pengaturan emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil adalah aspek terpenting untukmengendalikan emisi gas rumah kaca. Karena karbon dioksida adalah emisi gas rumah kacayang berumur paling lama, yang tersisa di atmosfer selama lebih dari seabad setelah emisi,penting untuk segera menerapkan Pajak Karbon sebagai salah satu upaya untuk mendukungkehidupan manusia secara berkelanjutan dengan memitigasi risiko perubahan iklim. Pajakkarbon adalah bagian fundamental dari kegiatan ekonomi dalam menghadapi tantanganterbesar perubahan iklim melalui instrumen perpajakan. Makalah ini merekomendasikanpenerapan pajak karbon untuk bahan bakar fosil, diperluas dengan memasukkan beberapasumber lain dari emisi gas rumah kaca ke dalam basis pajak yang telah berlaku seperti PajakPertambahan Nilai dan Cukai atas obyek tertentu, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Konsumsi Listrik (Pajak Penerangan Jalan) yang relatifmudah dalam implementasinya.","PeriodicalId":441444,"journal":{"name":"Journal of Tax and Business","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123320932","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：