Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi Penolakan Amerika Serikat terhadap Resolusi UNEP/EA.3/RES.7 Sampah Laut dan Mikroplastik. Pencemaran sampah plastik menjadi topik yang menarik untuk dibahas saat ini karena merupakan masalah besar bagi lingkungan dunia. Sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia pada 2016, Amerika Serikat yang seharusnya mendukung resolusi tersebut malah menolaknya. Data yang diambil berupa data sekunder dan metode analisis data kualitatif yang digunakan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Amerika Serikat menunjukkan beberapa faktor yang mendiskualifikasi yaitu Amerika Serikat telah memiliki peraturan nasional untuk pengelolaan sampah termasuk sampah plastik, dan juga memiliki industri plastik dalam negeri yang dilindungi karena jika penyelesaiannya diadopsi maka Amerika Serikat Negara-negara harus mengurangi produksi plastiknya dan Sebagai pengekspor limbah plastik AS terbesar di China pada tahun 2017, menerapkan kebijakan untuk tidak lagi menerima berbagai jenis limbah, sehingga menyulitkan AS untuk mengolah limbahnya.
{"title":"Penolakan Amerika Serikat Terhadap Resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 Tentang Pencemaran Laut dan Mikroplastik","authors":"Muhammad Reyza Farianto, Etha Pasan","doi":"10.54144/ijis.v4i1.61","DOIUrl":"https://doi.org/10.54144/ijis.v4i1.61","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi Penolakan Amerika Serikat terhadap Resolusi UNEP/EA.3/RES.7 Sampah Laut dan Mikroplastik. Pencemaran sampah plastik menjadi topik yang menarik untuk dibahas saat ini karena merupakan masalah besar bagi lingkungan dunia. Sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia pada 2016, Amerika Serikat yang seharusnya mendukung resolusi tersebut malah menolaknya. Data yang diambil berupa data sekunder dan metode analisis data kualitatif yang digunakan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Amerika Serikat menunjukkan beberapa faktor yang mendiskualifikasi yaitu Amerika Serikat telah memiliki peraturan nasional untuk pengelolaan sampah termasuk sampah plastik, dan juga memiliki industri plastik dalam negeri yang dilindungi karena jika penyelesaiannya diadopsi maka Amerika Serikat Negara-negara harus mengurangi produksi plastiknya dan Sebagai pengekspor limbah plastik AS terbesar di China pada tahun 2017, menerapkan kebijakan untuk tidak lagi menerima berbagai jenis limbah, sehingga menyulitkan AS untuk mengolah limbahnya. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":445553,"journal":{"name":"Interdependence Journal of International Studies","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125210280","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Masuknya pengungsi Ethiopia ke Sudan merupakan dampak dari perang saudara yang melibatkan pemerintah federal Ethiopia dan partai politik Tigray. Peningkatan jumlah pengungsi Ethiopia secara drastis dengan kondisi Sudan yang sedang mengalami krisis ekonomi menyebabkan Sudan membutuhkan bantuan baik dari aktor internasional. Untuk itu, dalam menangani pengungsi Ethiopia pemerintah Sudan melalui CoR mengundang UNHCR sebagai organisasi internasional pengungsi untuk membantu Sudan dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Ethiopia.
{"title":"Peran UNHCR Dalam Menangani Masalah Pengungsi Ethiopia di Sudan tahun 2020-2021","authors":"Lisvia Lisvia, Chairul Aftah","doi":"10.54144/ijis.v4i1.60","DOIUrl":"https://doi.org/10.54144/ijis.v4i1.60","url":null,"abstract":"Masuknya pengungsi Ethiopia ke Sudan merupakan dampak dari perang saudara yang melibatkan pemerintah federal Ethiopia dan partai politik Tigray. Peningkatan jumlah pengungsi Ethiopia secara drastis dengan kondisi Sudan yang sedang mengalami krisis ekonomi menyebabkan Sudan membutuhkan bantuan baik dari aktor internasional. Untuk itu, dalam menangani pengungsi Ethiopia pemerintah Sudan melalui CoR mengundang UNHCR sebagai organisasi internasional pengungsi untuk membantu Sudan dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Ethiopia.","PeriodicalId":445553,"journal":{"name":"Interdependence Journal of International Studies","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125681523","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perkembangan pasar Huawei di AS menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah AS. Hal ini menyebabkan diberlakukannya NDAA 2019. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan premis berlakunya United States National Defense Authorization Act (NDAA) 2019 pasal 899 tentang larangan penggunaan produk Huawei. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif dengan jenis data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori Proteksionisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan penggunaan produk Huawei di AS tahun 2019 berdasarkan NDAA 2019 didasarkan pada tiga alasan. Alasan pertama adalah keinginan AS untuk memenangkan pasar 5G sebagai upaya melindungi kerja sama AS dalam pengembangan 5G dan mewujudkan komitmen AS sebagai pemimpin teknologi dunia. Alasan kedua adalah adanya dugaan dumping dan pelanggaran HAM Huawei yang dapat merusak nilai pasar domestik AS dan bertentangan dengan kepentingan nasional AS. Alasan ketiga adalah ketidakamanan produk Huawei karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Huawei terkait hak kekayaan intelektual, kegiatan spionase dan pelanggaran perjanjian perdagangan yang menjadi alasan kuat pelaksanaan NDAA 2019.
{"title":"PELARANGAN PENGGUNAAN PRODUK HUAWEI DI AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT (NDAA) 2019","authors":"Endri Setiawan, Y. Yuniarti, Tendy Tendy","doi":"10.54144/ijis.v4i1.58","DOIUrl":"https://doi.org/10.54144/ijis.v4i1.58","url":null,"abstract":"Perkembangan pasar Huawei di AS menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah AS. Hal ini menyebabkan diberlakukannya NDAA 2019. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan premis berlakunya United States National Defense Authorization Act (NDAA) 2019 pasal 899 tentang larangan penggunaan produk Huawei. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif dengan jenis data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori Proteksionisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan penggunaan produk Huawei di AS tahun 2019 berdasarkan NDAA 2019 didasarkan pada tiga alasan. Alasan pertama adalah keinginan AS untuk memenangkan pasar 5G sebagai upaya melindungi kerja sama AS dalam pengembangan 5G dan mewujudkan komitmen AS sebagai pemimpin teknologi dunia. Alasan kedua adalah adanya dugaan dumping dan pelanggaran HAM Huawei yang dapat merusak nilai pasar domestik AS dan bertentangan dengan kepentingan nasional AS. Alasan ketiga adalah ketidakamanan produk Huawei karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Huawei terkait hak kekayaan intelektual, kegiatan spionase dan pelanggaran perjanjian perdagangan yang menjadi alasan kuat pelaksanaan NDAA 2019.","PeriodicalId":445553,"journal":{"name":"Interdependence Journal of International Studies","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125772338","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Korea Selatan membantu penanganan COVID-19 di Ethiopia melalui ABC Program pada tahun 2020–2021. Bantuan melalui program ini termasuk dalam bagian ODA Korea: Building TRUST. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alas an Korea Selatan memberikan bantuan penanganan COVID-19 di Ethiopia dengan program tersebut dengan menggunakan teori decision-making sebagai alat analisis. Berdasarkan penelitian ini, alasan Korea Selatan dapat dilihat dari faktor setting internal dan eksternal. Faktor setting internal meliputi, Korea Selatan yang berupaya meningkatkan national branding di masa pandemi COVID-19 dan keberhasilan Korea Selatan dalam penanganan pandemi COVID-19 secara domestik memberikan keunggulan komparatif berupa sumber daya untuk membantu penanganan COVID-19 secara eksternal. Sedangkan, faktor setting eksternal berupa keterbukaan pemerintah Ethiopia untuk bantuan internasional karena rendahnya kapasitas pemerintah dalam menangani COVID-19, adanya potensi peningkatan kerentanan masyarakat Ethiopia akibat COVID-19, serta kepentingan kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral yang telah dibangun sejak Perang Korea tahun 1950.
{"title":"Bantuan Korea Selatan untuk Penanganan COVID-19 di Ethiopia melalui ABC Program Tahun 2020–2021","authors":"Helma Safitri, A. Aisyah","doi":"10.54144/ijis.v4i1.62","DOIUrl":"https://doi.org/10.54144/ijis.v4i1.62","url":null,"abstract":"Korea Selatan membantu penanganan COVID-19 di Ethiopia melalui ABC Program pada tahun 2020–2021. Bantuan melalui program ini termasuk dalam bagian ODA Korea: Building TRUST. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alas an Korea Selatan memberikan bantuan penanganan COVID-19 di Ethiopia dengan program tersebut dengan menggunakan teori decision-making sebagai alat analisis. Berdasarkan penelitian ini, alasan Korea Selatan dapat dilihat dari faktor setting internal dan eksternal. Faktor setting internal meliputi, Korea Selatan yang berupaya meningkatkan national branding di masa pandemi COVID-19 dan keberhasilan Korea Selatan dalam penanganan pandemi COVID-19 secara domestik memberikan keunggulan komparatif berupa sumber daya untuk membantu penanganan COVID-19 secara eksternal. Sedangkan, faktor setting eksternal berupa keterbukaan pemerintah Ethiopia untuk bantuan internasional karena rendahnya kapasitas pemerintah dalam menangani COVID-19, adanya potensi peningkatan kerentanan masyarakat Ethiopia akibat COVID-19, serta kepentingan kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral yang telah dibangun sejak Perang Korea tahun 1950.","PeriodicalId":445553,"journal":{"name":"Interdependence Journal of International Studies","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125718712","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pada tahun 2014, pemberontak Houthi berhasil menguasai ibukota Yaman, Sana’a. Hal ini menyebabkan terjadinya instabilitas di Yaman dan membuat negara-negara tetangga Yaman menjadi terganggu, salah satunya Arab Saudi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepentingan nasional Arab Saudi melakukan intervensi dalam konflik Yaman yang dipimpin oleh Abdur Rabbuh Mansour Hadi, yang sedang berperang melawan pemberontak Houthi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data skunder sebagai sumbernya dan dilengkapi dengan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Neuchterlein. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa intervensi militer yang dilakukan oleh Arab terhadap Yaman didorong oleh adanya kepentingan nasional meliputi kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi.
2014年胡塞叛军占领也门首都萨那这导致了也门的不稳定,也扰乱了邻国也门,其中一个是沙特阿拉伯。这项研究的目的是了解和分析沙特阿拉伯的国家利益,并干预与胡塞叛军作战的Abdur Rabbuh Mansour Hadi领导的也门冲突。本研究采用的方法是一种定性性描述性描述,使用skunder数据作为其来源,并配有Donald E. Neuchterlein提出的国家利益理论。所使用的数据收集技术是对库的研究。这项研究的结果表明,阿拉伯对也门的军事干预是由国家利益驱动的,这些利益包括国防利益、经济利益、世界社会利益和意识形态利益。
{"title":"FAKTOR PENDORONG INTERVENSI MILITER ARAB SAUDI DALAM KONFLIK YAMAN","authors":"Andi Purwono, Ahmad Sholihul","doi":"10.54144/ijis.v4i1.59","DOIUrl":"https://doi.org/10.54144/ijis.v4i1.59","url":null,"abstract":"Pada tahun 2014, pemberontak Houthi berhasil menguasai ibukota Yaman, Sana’a. Hal ini menyebabkan terjadinya instabilitas di Yaman dan membuat negara-negara tetangga Yaman menjadi terganggu, salah satunya Arab Saudi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepentingan nasional Arab Saudi melakukan intervensi dalam konflik Yaman yang dipimpin oleh Abdur Rabbuh Mansour Hadi, yang sedang berperang melawan pemberontak Houthi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data skunder sebagai sumbernya dan dilengkapi dengan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Donald E. Neuchterlein. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwa intervensi militer yang dilakukan oleh Arab terhadap Yaman didorong oleh adanya kepentingan nasional meliputi kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi.","PeriodicalId":445553,"journal":{"name":"Interdependence Journal of International Studies","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114354986","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Covid19 pandemic has changed the face of the world depicted in people to people relations, both domestically and internationally. Throughout the year of 2020, we have become familiar with some of the very popular terminologies for instance the word lockdown, social distancing, work from home, and the infamous names of Ken and Karen. These terminologies mark the shifts on how people conduct their interpersonal interactions, as the consequences of full-scale implementation of health protocols. This article will discuss the situation of individualism and collectivism as an existence within people to people interactions. It is known that both conceptions
{"title":"Individualism and Collectivism in International Community During Covid19 Pandemic 2020","authors":"Tendy Tendy","doi":"10.54144/ijis.v3i2.55","DOIUrl":"https://doi.org/10.54144/ijis.v3i2.55","url":null,"abstract":"Covid19 pandemic has changed the face of the world depicted in people to people relations, both domestically and internationally. Throughout the year of 2020, we have become familiar with some of the very popular terminologies for instance the word lockdown, social distancing, work from home, and the infamous names of Ken and Karen. These terminologies mark the shifts on how people conduct their interpersonal interactions, as the consequences of full-scale implementation of health protocols. \u0000This article will discuss the situation of individualism and collectivism as an existence within people to people interactions. It is known that both conceptions ","PeriodicalId":445553,"journal":{"name":"Interdependence Journal of International Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125677955","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
This study aims to describe the efforts of the Indonesian government in overcoming with forest and land fires in Pulang Pisau, Central Kalimantan. The research method used in compiling this thesis is descriptive type. Data collection techniques using library techniques. The type of data used is primary data in the form of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia number 1 of 2016 related to the formation of the BRG and secondary data sourced from research journals, articles and books related to the object of research. In this study, researchers used theory and environmentalism and international cooperation. The results of this study indicate that most of the efforts of the Government of Indonesia in dealing with forest and land fires in Pulang Pisau have gone well, as can be seen from the achievement of the main objectives of the canal blocking project through the FPIC approach which results in the restoration of the peat ecosystem and improving the quality of life of the community. Then, the efforts made are not limited to action plans or policies but concrete actions carried out by district governments, provincial governments, and central governments and in their implementation are not only driven at the government level but also from companies, communities, and supported by foreign partnerships. As for the additional opportunity to be completed, the author sees from year to year still with the same pattern of efforts and no new efforts have been offered by the government. However, the government has used a different approach, namely using the principle of FPIC, which was welcomed by the community.
{"title":"Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah","authors":"Afifah Hema Yurismi, Rahmah Daniah, Arif Wicaksa","doi":"10.54144/ijis.v3i2.57","DOIUrl":"https://doi.org/10.54144/ijis.v3i2.57","url":null,"abstract":"This study aims to describe the efforts of the Indonesian government in overcoming with forest and land fires in Pulang Pisau, Central Kalimantan. The research method used in compiling this thesis is descriptive type. Data collection techniques using library techniques. The type of data used is primary data in the form of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia number 1 of 2016 related to the formation of the BRG and secondary data sourced from research journals, articles and books related to the object of research. In this study, researchers used theory and environmentalism and international cooperation. The results of this study indicate that most of the efforts of the Government of Indonesia in dealing with forest and land fires in Pulang Pisau have gone well, as can be seen from the achievement of the main objectives of the canal blocking project through the FPIC approach which results in the restoration of the peat ecosystem and improving the quality of life of the community. Then, the efforts made are not limited to action plans or policies but concrete actions carried out by district governments, provincial governments, and central governments and in their implementation are not only driven at the government level but also from companies, communities, and supported by foreign partnerships. As for the additional opportunity to be completed, the author sees from year to year still with the same pattern of efforts and no new efforts have been offered by the government. However, the government has used a different approach, namely using the principle of FPIC, which was welcomed by the community.","PeriodicalId":445553,"journal":{"name":"Interdependence Journal of International Studies","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129465630","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pada tahun 1948, India memutuskan untuk memberikan status otonomi khusus kepada Kashmir yang tertulis dalam Konstitusi India Pasal 370 dan 35A. Pada bulan Agustus 2019, India memutuskan untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir karena sering terjadi konflik di wilayah Kashmir yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah lokal Kashmir. Kebijakan ini membuat beberapa negara dan organisasi internasional memberikan tanggapannya. Pakistan adalah satu-satunya negara yang merespons dengan meningkatkan eskalasi konflik dan memperburuk hubungan kedua negara tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah respon yang diberikan Pakistan ada empat, yakni penyampaian surat oleh Pakistan kepada Dewan Keamanan PBB, Penghentian hubungan dagang, penghentian layanan kereta api dan penurunan hubungan diplomatik
{"title":"RESPON PAKISTAN TERHADAP PENCABUTAN STATUS OTONOMI KHUSUS KASHMIR OLEH INDIA TAHUN 2019","authors":"D. Yudistira, Etha Pasan, Frentika Wahyu","doi":"10.54144/ijis.v3i2.53","DOIUrl":"https://doi.org/10.54144/ijis.v3i2.53","url":null,"abstract":"Pada tahun 1948, India memutuskan untuk memberikan status otonomi khusus kepada Kashmir yang tertulis dalam Konstitusi India Pasal 370 dan 35A. Pada bulan Agustus 2019, India memutuskan untuk mencabut status otonomi khusus Kashmir karena sering terjadi konflik di wilayah Kashmir yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah lokal Kashmir. Kebijakan ini membuat beberapa negara dan organisasi internasional memberikan tanggapannya. Pakistan adalah satu-satunya negara yang merespons dengan meningkatkan eskalasi konflik dan memperburuk hubungan kedua negara tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah respon yang diberikan Pakistan ada empat, yakni penyampaian surat oleh Pakistan kepada Dewan Keamanan PBB, Penghentian hubungan dagang, penghentian layanan kereta api dan penurunan hubungan diplomatik","PeriodicalId":445553,"journal":{"name":"Interdependence Journal of International Studies","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125631841","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Nur Fadhilla Tombalisa, Enny Fathurahmi, Rendy Wirawan
Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Kerjasama antara Jepang dan Indonesia dalam program Tokutei Ginou, juga menjelaskan sejarah transformasi program ketenagakerjaan yang diciptakan oleh pemerintah Jepang. Metode riset yang digunakan adalah model deskriptif dengan pengumpulan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Kepentingan Nasional dan Kesehatan Pekerja Nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan manfaat dari program Tokutei Ginou yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jepang, menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dengan keahlian spesifik lebih banyak, menjaga produktivitas ekonomi untuk Jepang dan Indonesia, serta memperdalam kerjasama antara Jepang dan Indonesia.
{"title":"Kerjasama Jepang dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan dalam Program Tokutei Ginou tahun 2019","authors":"Nur Fadhilla Tombalisa, Enny Fathurahmi, Rendy Wirawan","doi":"10.54144/ijis.v3i2.56","DOIUrl":"https://doi.org/10.54144/ijis.v3i2.56","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Kerjasama antara Jepang dan Indonesia dalam program Tokutei Ginou, juga menjelaskan sejarah transformasi program ketenagakerjaan yang diciptakan oleh pemerintah Jepang. Metode riset yang digunakan adalah model deskriptif dengan pengumpulan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Kepentingan Nasional dan Kesehatan Pekerja Nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan manfaat dari program Tokutei Ginou yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jepang, menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dengan keahlian spesifik lebih banyak, menjaga produktivitas ekonomi untuk Jepang dan Indonesia, serta memperdalam kerjasama antara Jepang dan Indonesia.","PeriodicalId":445553,"journal":{"name":"Interdependence Journal of International Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129185227","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perbaikan sistem jaringan transportasi darat di Pulau Sebatik di laksanakan dengan dua program yaitu: perbaikan jalan lingkar dan perbaikan pelabuhan penyeberangan atau biasa disebut Pelabuhan Sei-Nyamuk. Perbaikan Sistem Jaringan Transportasi Darat ini bertujuan untuk menjaga keamanan ekonomi dan sosial masyarakat perbatasan yang mana dengan demikian diharapkan akan berpengaruh pada keamanan dan kedaulatan negara di Pulau Sebatik.
{"title":"Implementasi Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2015 Terhadap Sistem Transportasi Darat Pulai Sebatik","authors":"Nur'annisa Salsabila, Sari Mulyani","doi":"10.54144/ijis.v3i2.54","DOIUrl":"https://doi.org/10.54144/ijis.v3i2.54","url":null,"abstract":"Perbaikan sistem jaringan transportasi darat di Pulau Sebatik di laksanakan dengan dua program yaitu: perbaikan jalan lingkar dan perbaikan pelabuhan penyeberangan atau biasa disebut Pelabuhan Sei-Nyamuk. Perbaikan Sistem Jaringan Transportasi Darat ini bertujuan untuk menjaga keamanan ekonomi dan sosial masyarakat perbatasan yang mana dengan demikian diharapkan akan berpengaruh pada keamanan dan kedaulatan negara di Pulau Sebatik.","PeriodicalId":445553,"journal":{"name":"Interdependence Journal of International Studies","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127007025","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}