Muhammad Ridha Anshary, Agri Chairunisa Isradjuningtias, Arrum Budi Lekosono
Pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia tercermin dalam upaya preventif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hukum preventif tersebut dengan fokus pada pendaftaran merek. Metode analisis normatif dan pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji peran dan kendala dalam penerapan upaya preventif ini. Dalam konteks perlindungan merek dagang di Indonesia, pendekatan hukum preventif memiliki peran yang penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak merek. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, upaya preventif dalam bentuk pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kewajiban pemegang merek untuk memenuhi persyaratan formal dan substantif menjadi landasan dalam memberikan perlindungan eksklusif terhadap merek. Melalui proses pendaftaran, pemegang merek mendapatkan kepastian hukum yang mengamankan hak eksklusifnya. Selanjutnya, implementasi praktis perlindungan preventif ini juga memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga terkait, serta penguasaan bahasa asing dan penerapan teknologi guna meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran hak merek.
{"title":"Kajian Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis","authors":"Muhammad Ridha Anshary, Agri Chairunisa Isradjuningtias, Arrum Budi Lekosono","doi":"10.37010/hmr.v1i4.33","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.33","url":null,"abstract":"Pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia tercermin dalam upaya preventif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hukum preventif tersebut dengan fokus pada pendaftaran merek. Metode analisis normatif dan pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji peran dan kendala dalam penerapan upaya preventif ini. Dalam konteks perlindungan merek dagang di Indonesia, pendekatan hukum preventif memiliki peran yang penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak merek. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, upaya preventif dalam bentuk pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kewajiban pemegang merek untuk memenuhi persyaratan formal dan substantif menjadi landasan dalam memberikan perlindungan eksklusif terhadap merek. Melalui proses pendaftaran, pemegang merek mendapatkan kepastian hukum yang mengamankan hak eksklusifnya. Selanjutnya, implementasi praktis perlindungan preventif ini juga memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga terkait, serta penguasaan bahasa asing dan penerapan teknologi guna meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran hak merek.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140503511","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Korupsi merupakan ancaman serius dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, khususnya di Asia, termasuk Indonesia dan Singapura. Singapura berhasil menegakkan pendekatan hukum pidana yang efisien dan fokus dalam mengatasi korupsi, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kerangka hukumnya. Perbedaan definisi tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana yang diatur, serta pendekatan penegakan hukum menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan sistem hukum dalam strategi penanganan korupsi. Dalam menganalisis isu hukum terkait regulasi tindak pidana di Indonesia dan Singapura, dalam penulisan jurnal menggunakan pendekatan metode perbandingan hukum. Pengumpulan data utama dilakukan melalui analisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan hukum pidana korupsi di kedua negara. Data juga diperoleh melalui literatur hukum, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber informasi resmi lainnya. Analisis perbandingan menegaskan bahwa efisiensi, transparansi, dan kolaborasi lembaga merupakan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Penulisan jurnal ini memberikan pandangan berharga dalam menghadapi tantangan korupsi dan memperkuat penegakan hukum sebagai langkah menuju keadilan dan integritas dalam sistem peradilan. Hasil analisis ini berpotensi memberikan pandangan penting dalam upaya global untuk mengatasi praktik korupsi yang merajalela.
{"title":"Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura","authors":"Oki Giri Pamungkas, Andriana Kusumawati, Aisha Mutiara Safitri","doi":"10.37010/hmr.v1i4.30","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.30","url":null,"abstract":"Korupsi merupakan ancaman serius dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, khususnya di Asia, termasuk Indonesia dan Singapura. Singapura berhasil menegakkan pendekatan hukum pidana yang efisien dan fokus dalam mengatasi korupsi, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kerangka hukumnya. Perbedaan definisi tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana yang diatur, serta pendekatan penegakan hukum menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan sistem hukum dalam strategi penanganan korupsi. Dalam menganalisis isu hukum terkait regulasi tindak pidana di Indonesia dan Singapura, dalam penulisan jurnal menggunakan pendekatan metode perbandingan hukum. Pengumpulan data utama dilakukan melalui analisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan hukum pidana korupsi di kedua negara. Data juga diperoleh melalui literatur hukum, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber informasi resmi lainnya. Analisis perbandingan menegaskan bahwa efisiensi, transparansi, dan kolaborasi lembaga merupakan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Penulisan jurnal ini memberikan pandangan berharga dalam menghadapi tantangan korupsi dan memperkuat penegakan hukum sebagai langkah menuju keadilan dan integritas dalam sistem peradilan. Hasil analisis ini berpotensi memberikan pandangan penting dalam upaya global untuk mengatasi praktik korupsi yang merajalela. ","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140503949","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini berjudul "Hukum Pidana dan Konflik Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama dan Dampak Sosialnya" mengeksplorasi interaksi antara hukum pidana dan konflik agama di Indonesia, dengan fokus pada kasus penistaan agama dan implikasinya terhadap kebebasan beragama dan ekspresi. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, keputusan peradilan, laporan berita, dan sumber terkait lainnya. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kerangka hukum Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, menyediakan dasar yang kuat untuk melindungi nilai-nilai keagamaan sambil menjaga hak asasi manusia. Namun, terdapat tantangan dalam interpretasi dan penerapan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Analisis menemukan bahwa keputusan pengadilan dalam kasus penistaan agama memiliki dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai keadilan dan pluralitas agama. Keputusan yang cermat dari pengadilan sering kali menunjukkan komitmen negara dalam menjaga harmoni sosial, tetapi di sisi lain, dapat juga memicu ketegangan dan reaksi negatif. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang melibatkan pendidikan dan dialog antaragama, untuk meminimalkan konflik berbasis agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sanksi hukum tidak selalu efektif dalam mencegah atau memulihkan tindakan penistaan agama. Sebagai alternatif, strategi yang mencakup pendidikan dan dialog antaragama, serta pendekatan rehabilitatif dan restoratif terhadap pelaku, disarankan untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memperkuat kerukunan sosial. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum pidana dan konflik agama saling berkaitan, serta dampaknya pada kehidupan sosial dan keadilan di Indonesia.
{"title":"Hukum Pidana dan Konflik Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama dan Dampak Sosialnya","authors":"A. Fahrudin, Ardiansyah, Bintang Wicaksono Ajie","doi":"10.37010/hmr.v1i4.32","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.32","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul \"Hukum Pidana dan Konflik Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama dan Dampak Sosialnya\" mengeksplorasi interaksi antara hukum pidana dan konflik agama di Indonesia, dengan fokus pada kasus penistaan agama dan implikasinya terhadap kebebasan beragama dan ekspresi. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui analisis dokumen hukum, keputusan peradilan, laporan berita, dan sumber terkait lainnya. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kerangka hukum Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, menyediakan dasar yang kuat untuk melindungi nilai-nilai keagamaan sambil menjaga hak asasi manusia. Namun, terdapat tantangan dalam interpretasi dan penerapan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Analisis menemukan bahwa keputusan pengadilan dalam kasus penistaan agama memiliki dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai keadilan dan pluralitas agama. Keputusan yang cermat dari pengadilan sering kali menunjukkan komitmen negara dalam menjaga harmoni sosial, tetapi di sisi lain, dapat juga memicu ketegangan dan reaksi negatif. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang melibatkan pendidikan dan dialog antaragama, untuk meminimalkan konflik berbasis agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sanksi hukum tidak selalu efektif dalam mencegah atau memulihkan tindakan penistaan agama. Sebagai alternatif, strategi yang mencakup pendidikan dan dialog antaragama, serta pendekatan rehabilitatif dan restoratif terhadap pelaku, disarankan untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memperkuat kerukunan sosial. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum pidana dan konflik agama saling berkaitan, serta dampaknya pada kehidupan sosial dan keadilan di Indonesia. ","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140504604","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Dalam era globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi, masyarakat global mengalami pergeseran dari gaya hidup tradisional ke gaya hidup yang lebih kontemporer. Teknologi, seperti televisi, ponsel, dan internet, telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, termasuk cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Selain manfaat positif yang diberikan, teknologi informasi juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah penyebaran ideologi radikal melalui media sosial. Dalam konteks ini, radikalisme, yang cenderung menginginkan perubahan total dan revolusioner melalui tindakan ekstrem, menemukan wadah yang subur di platform digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengedepankan studi literatur dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik yang relevan dengan topik radikalisme dalam media sosial, termasuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi lainnya. Selain itu, analisis dokumen melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan keamanan, berita media, dan publikasi pemerintah yang berkaitan dengan penyebaran radikalisme melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan prevalensi konten radikal di media sosial sebesar 37% dalam dua tahun terakhir. Media sosial, sambil memberikan manfaat komunikasi, juga menjadi wadah efektif bagi penyebaran ideologi radikal. "Ruang gema" di platform tersebut memperkuat keyakinan ekstrem individu. Pemerintah dan entitas lain berjuang membatasi penyebaran ideologi radikal di platform digital. Kesadaran dan pendidikan masyarakat menjadi kunci untuk menanggulangi penyebaran ideologi ekstrem ini.
{"title":"Media Sosial dan Radikalisme: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Pemikiran Ekstrem","authors":"Prastyawan Nugroho, Andri Sutrisno, Cecep Aminudin","doi":"10.37010/hmr.v1i4.31","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.31","url":null,"abstract":"Dalam era globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi, masyarakat global mengalami pergeseran dari gaya hidup tradisional ke gaya hidup yang lebih kontemporer. Teknologi, seperti televisi, ponsel, dan internet, telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, termasuk cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Selain manfaat positif yang diberikan, teknologi informasi juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah penyebaran ideologi radikal melalui media sosial. Dalam konteks ini, radikalisme, yang cenderung menginginkan perubahan total dan revolusioner melalui tindakan ekstrem, menemukan wadah yang subur di platform digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengedepankan studi literatur dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik yang relevan dengan topik radikalisme dalam media sosial, termasuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi lainnya. Selain itu, analisis dokumen melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan keamanan, berita media, dan publikasi pemerintah yang berkaitan dengan penyebaran radikalisme melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan prevalensi konten radikal di media sosial sebesar 37% dalam dua tahun terakhir. Media sosial, sambil memberikan manfaat komunikasi, juga menjadi wadah efektif bagi penyebaran ideologi radikal. \"Ruang gema\" di platform tersebut memperkuat keyakinan ekstrem individu. Pemerintah dan entitas lain berjuang membatasi penyebaran ideologi radikal di platform digital. Kesadaran dan pendidikan masyarakat menjadi kunci untuk menanggulangi penyebaran ideologi ekstrem ini.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140504500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menghadapi isu kompleks seperti kebakaran hutan di Indonesia memerlukan perhatian terhadap aspek hukum yang terkait. Konsep lingkungan hidup melibatkan wilayah manusia dan akumulasi aktivitasnya, dengan peran sentral hutan dalam menjaga ekosistem dan manfaat bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatasi permasalahan ini. Metode penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dan studi kepustakaan untuk menganalisis aspek hukum terkait kebakaran hutan. Dalam kerangka ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengumpulkan seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti terutama dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap kebakaran hutan sebagai tindak pidana lingkungan. Hasilnya mengungkapkan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam konteks lingkungan hidup, yang diatur oleh Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal ini menguraikan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar standar mutu udara, air, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup.
{"title":"Regulasi dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Menangani Kebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009","authors":"Muhammad Ashraf, Agnes Harvelian, Tantri Kartika","doi":"10.37010/hmr.v1i4.28","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.28","url":null,"abstract":"Pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menghadapi isu kompleks seperti kebakaran hutan di Indonesia memerlukan perhatian terhadap aspek hukum yang terkait. Konsep lingkungan hidup melibatkan wilayah manusia dan akumulasi aktivitasnya, dengan peran sentral hutan dalam menjaga ekosistem dan manfaat bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatasi permasalahan ini. Metode penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dan studi kepustakaan untuk menganalisis aspek hukum terkait kebakaran hutan. Dalam kerangka ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengumpulkan seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti terutama dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap kebakaran hutan sebagai tindak pidana lingkungan. Hasilnya mengungkapkan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam konteks lingkungan hidup, yang diatur oleh Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal ini menguraikan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar standar mutu udara, air, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140504685","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini menitikberatkan pada peran teknologi, human capital, dan foreign direct investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN dan China selama periode 1999 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, human capital dan FDI memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN dan China.
{"title":"Peran Kunci: Teknologi, Human Capital, dan FDI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Teori Endogen","authors":"Kevin Eric Andrawina, S. Rahayu, Lukman Hakim","doi":"10.37010/hmr.v2i1.22","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.22","url":null,"abstract":"Penelitian ini menitikberatkan pada peran teknologi, human capital, dan foreign direct investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN dan China selama periode 1999 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, human capital dan FDI memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN dan China.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140507114","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：