Penelitian ini menggunakan teori Marxisme guna menyelidiki alasan di balik meningkatnya jumlah buruh anak di Tiongkok. Sejak liberalisasi perdagangan dan reformasi ekonomi dimulai pada 1978, Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Saat ini ekonomi Tiongkok berada di posisi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Namun jumlah buruh anak telah meningkat karena tajamnya perbedaan ekonomi terutama antara kota dan desa serta kebutuhan akan tenaga kerja murah di industri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis data non-numerik dan deskriptif dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Studi ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan telah memperburuk eksploitasi tenaga kerja di Tiongkok. Regulasi yang melarang pekerja anak sering diabaikan oleh pemerintah setempat termasuk perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Selain itu terdapat asumsi yang dinormalisasi bahwa anak-anak adalah sumber pendapatan daripada individu yang membutuhkan perawatan dan pendidikan. Banyak orang tua Tiongkok mempekerjakan anak-anak sebagai penopang ekonomi keluarga daripada memberikan dukungan pendidikan yang cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi buruh anak masih ada dan bahkan meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya asumsi-asumsi dasar Marxisme yakni historical materialism, economic determinism, dan false consciousness berkontribusi signifikan dalam menjawab alasan di balik peningkatan jumlah buruh anak di Tiongkok.
{"title":"Analisis Maraknya Eksploitasi Buruh Anak pasca Liberalisasi Perdagangan di Tiongkok","authors":"Anak Agung Yumas Sukmatika","doi":"10.37010/hmr.v2i3.53","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.53","url":null,"abstract":"Penelitian ini menggunakan teori Marxisme guna menyelidiki alasan di balik meningkatnya jumlah buruh anak di Tiongkok. Sejak liberalisasi perdagangan dan reformasi ekonomi dimulai pada 1978, Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Saat ini ekonomi Tiongkok berada di posisi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Namun jumlah buruh anak telah meningkat karena tajamnya perbedaan ekonomi terutama antara kota dan desa serta kebutuhan akan tenaga kerja murah di industri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis data non-numerik dan deskriptif dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Studi ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan telah memperburuk eksploitasi tenaga kerja di Tiongkok. Regulasi yang melarang pekerja anak sering diabaikan oleh pemerintah setempat termasuk perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Selain itu terdapat asumsi yang dinormalisasi bahwa anak-anak adalah sumber pendapatan daripada individu yang membutuhkan perawatan dan pendidikan. Banyak orang tua Tiongkok mempekerjakan anak-anak sebagai penopang ekonomi keluarga daripada memberikan dukungan pendidikan yang cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi buruh anak masih ada dan bahkan meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya asumsi-asumsi dasar Marxisme yakni historical materialism, economic determinism, dan false consciousness berkontribusi signifikan dalam menjawab alasan di balik peningkatan jumlah buruh anak di Tiongkok.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":" 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141832673","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Singgih Saputra, Catur Putra Subekti, Vitara Dewi Nazarina
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih toleran dan menghadapi kebencian serta ekstrimisme yang semakin meningkat. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana PKn dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan sikap toleransi dan mengatasi kebencian serta ekstrimisme melalui pendidikan yang berorientasi pada kebangsaan dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap beberapa siswa dan Penelitian ini menggunakan analisis teks dengan menganalisis materi PKn sperti buku teks, kurikulum dan bahan ajar. Dengan demikian, generasi masa depan Indonesia dapat dibantu menjadi lebih toleran dan siap menghadapi tantangan-tantangan yang datang.
{"title":"Menanggulangi Kebencian dan Ekstrimisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk Generasi Toleran","authors":"Singgih Saputra, Catur Putra Subekti, Vitara Dewi Nazarina","doi":"10.37010/hmr.v2i2.50","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i2.50","url":null,"abstract":"Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih toleran dan menghadapi kebencian serta ekstrimisme yang semakin meningkat. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana PKn dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan sikap toleransi dan mengatasi kebencian serta ekstrimisme melalui pendidikan yang berorientasi pada kebangsaan dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap beberapa siswa dan Penelitian ini menggunakan analisis teks dengan menganalisis materi PKn sperti buku teks, kurikulum dan bahan ajar. Dengan demikian, generasi masa depan Indonesia dapat dibantu menjadi lebih toleran dan siap menghadapi tantangan-tantangan yang datang.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"65 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141358105","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ferly Jeriyantoro, Rahmat Elvendi, Vitara Dewi Nazarina
Penelitian ini bertujuan untuk memberikangambaran umum mengenai cara menumbuhkan rasa peduli dan toleransi pada anak sekolah dasar melalui pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan studi literatur yang berdasarkan kepada para ahli sebelumnya atau penelitian terdahulu yang mengkaji konsep penelitian ini serta mengumpulkan data dari beberapa jurnal ilmiah. Sekolah dasar merupakan tahapan penting dalam perkembangan moral dan sosial anak. Menumbuhkan rasa peduli dan toleransi pada anak usia SD merupakan landasan bagi pengembangan karakter positif dan berwawasankebangsaan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dapat menjadi media yang efektif untuk bisa mencapai tujuan tersebut dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokalyang terkait dengan konteks budaya lokal. Artikel ini menguraikan cara menumbuhkan rasa peduli dan toleransi pada siswa sekolah dasar melalui pembelajaran PKN berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini mengutamakan pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi PKN dengan nilai-nilai dan tradisi lokal.
{"title":"Menumbuhkan Rasa Peduli dan Toleransi pada Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran PKN Berbasis Kearifan Lokal","authors":"Ferly Jeriyantoro, Rahmat Elvendi, Vitara Dewi Nazarina","doi":"10.37010/hmr.v2i2.49","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i2.49","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk memberikangambaran umum mengenai cara menumbuhkan rasa peduli dan toleransi pada anak sekolah dasar melalui pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan studi literatur yang berdasarkan kepada para ahli sebelumnya atau penelitian terdahulu yang mengkaji konsep penelitian ini serta mengumpulkan data dari beberapa jurnal ilmiah. Sekolah dasar merupakan tahapan penting dalam perkembangan moral dan sosial anak. Menumbuhkan rasa peduli dan toleransi pada anak usia SD merupakan landasan bagi pengembangan karakter positif dan berwawasankebangsaan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) dapat menjadi media yang efektif untuk bisa mencapai tujuan tersebut dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokalyang terkait dengan konteks budaya lokal. Artikel ini menguraikan cara menumbuhkan rasa peduli dan toleransi pada siswa sekolah dasar melalui pembelajaran PKN berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini mengutamakan pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi PKN dengan nilai-nilai dan tradisi lokal.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"19 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141355938","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Defry Eza Ramadhan, Alvan Dwi Saputra, Syukri Al Hamid Hamid
Penelitian ini memiliki latar belakang atas rendahnya partisipasi politik yang dilakukan oleh remaja. Sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan masyarakat yang sadar akan pentingnya partisipasi politik. Remaja merupakan tolak ukur yang menentukan masa depan. Sebagai seorang yang masih awam dalam hal politik, remaja masih memerlukan bimbingan serta pengetahuan yang lebih untuk dapat berpartisipasi di dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan mengambil data dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan publikasi resmi terkait dengan pendidikan kewarganegaraan dan juga partisipasi politik remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pendidikan kewarganegaraan yang baik dapat meningkatkan kesadaran politik remaja dan memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam proses politik, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi di suatu negara.
{"title":"Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Politik Remaja","authors":"Defry Eza Ramadhan, Alvan Dwi Saputra, Syukri Al Hamid Hamid","doi":"10.37010/hmr.v2i2.48","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i2.48","url":null,"abstract":"Penelitian ini memiliki latar belakang atas rendahnya partisipasi politik yang dilakukan oleh remaja. Sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan masyarakat yang sadar akan pentingnya partisipasi politik. Remaja merupakan tolak ukur yang menentukan masa depan. Sebagai seorang yang masih awam dalam hal politik, remaja masih memerlukan bimbingan serta pengetahuan yang lebih untuk dapat berpartisipasi di dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan mengambil data dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan publikasi resmi terkait dengan pendidikan kewarganegaraan dan juga partisipasi politik remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pendidikan kewarganegaraan yang baik dapat meningkatkan kesadaran politik remaja dan memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam proses politik, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi di suatu negara.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"115 51","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141361737","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perceraian adalah suatu hal yang tidak pernah diharapkan pasangan manapun namun terkadang ketentuan Allah tidak dapat di ubah dengan kemauan manusia, Dalam kenyataannya untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga status dari suatau perkawinan menjadi jelas perceraian harus berdasarkan putusan peradilan yang memeriksa dan memutus percerain tersebut. Menarik untuk di ketahui tentang upaya pengajuan gugat cerai di Peradilan Agama menurut hukum yang berlaku dan upaya yang dapat dilakukan oleh mereka yang tidak lagi beragama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bercorak yuridis normatif yang berangkat dari suatu fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat dan ingin segera di ketahui jawabannya, Pengumpulan data melibatkan proses pengumpulan informasi atau atau data yang berhubungan dengan norma, standar, atau aturan yang berlaku. kewenangan Peradilan Agama yang hanya dapat memeriksa dan memutus perkara orang yang beragama Islam. Mereka yang beralih agama tanpa kehendak sendiri atau karena dorongan dan keadaan tertentu sering kali tetap merasa memiliki identitas sebagai seorang yang beragama Islam sehingga tidak jarang mengajukan permohonan gugat cerai di Peradilan Agama dan ditolak karena bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. pengajuan gugat cerai seharusnya di ajukan di peradilan umum atau melakukan upaya yang pengembalian identitas diri yang memenuhi persyaratan pengajuan pada Peradilan Agama.
{"title":"Gugat Cerai pada Peradilan Agama bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya","authors":"Semuel Walangitan","doi":"10.37010/hmr.v2i1.45","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.45","url":null,"abstract":"Perceraian adalah suatu hal yang tidak pernah diharapkan pasangan manapun namun terkadang ketentuan Allah tidak dapat di ubah dengan kemauan manusia, Dalam kenyataannya untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga status dari suatau perkawinan menjadi jelas perceraian harus berdasarkan putusan peradilan yang memeriksa dan memutus percerain tersebut. Menarik untuk di ketahui tentang upaya pengajuan gugat cerai di Peradilan Agama menurut hukum yang berlaku dan upaya yang dapat dilakukan oleh mereka yang tidak lagi beragama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bercorak yuridis normatif yang berangkat dari suatu fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat dan ingin segera di ketahui jawabannya, Pengumpulan data melibatkan proses pengumpulan informasi atau atau data yang berhubungan dengan norma, standar, atau aturan yang berlaku. kewenangan Peradilan Agama yang hanya dapat memeriksa dan memutus perkara orang yang beragama Islam. Mereka yang beralih agama tanpa kehendak sendiri atau karena dorongan dan keadaan tertentu sering kali tetap merasa memiliki identitas sebagai seorang yang beragama Islam sehingga tidak jarang mengajukan permohonan gugat cerai di Peradilan Agama dan ditolak karena bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. pengajuan gugat cerai seharusnya di ajukan di peradilan umum atau melakukan upaya yang pengembalian identitas diri yang memenuhi persyaratan pengajuan pada Peradilan Agama.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"331 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139848466","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Perceraian adalah suatu hal yang tidak pernah diharapkan pasangan manapun namun terkadang ketentuan Allah tidak dapat di ubah dengan kemauan manusia, Dalam kenyataannya untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga status dari suatau perkawinan menjadi jelas perceraian harus berdasarkan putusan peradilan yang memeriksa dan memutus percerain tersebut. Menarik untuk di ketahui tentang upaya pengajuan gugat cerai di Peradilan Agama menurut hukum yang berlaku dan upaya yang dapat dilakukan oleh mereka yang tidak lagi beragama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bercorak yuridis normatif yang berangkat dari suatu fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat dan ingin segera di ketahui jawabannya, Pengumpulan data melibatkan proses pengumpulan informasi atau atau data yang berhubungan dengan norma, standar, atau aturan yang berlaku. kewenangan Peradilan Agama yang hanya dapat memeriksa dan memutus perkara orang yang beragama Islam. Mereka yang beralih agama tanpa kehendak sendiri atau karena dorongan dan keadaan tertentu sering kali tetap merasa memiliki identitas sebagai seorang yang beragama Islam sehingga tidak jarang mengajukan permohonan gugat cerai di Peradilan Agama dan ditolak karena bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. pengajuan gugat cerai seharusnya di ajukan di peradilan umum atau melakukan upaya yang pengembalian identitas diri yang memenuhi persyaratan pengajuan pada Peradilan Agama.
{"title":"Gugat Cerai pada Peradilan Agama bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya","authors":"Semuel Walangitan","doi":"10.37010/hmr.v2i1.45","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.45","url":null,"abstract":"Perceraian adalah suatu hal yang tidak pernah diharapkan pasangan manapun namun terkadang ketentuan Allah tidak dapat di ubah dengan kemauan manusia, Dalam kenyataannya untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga status dari suatau perkawinan menjadi jelas perceraian harus berdasarkan putusan peradilan yang memeriksa dan memutus percerain tersebut. Menarik untuk di ketahui tentang upaya pengajuan gugat cerai di Peradilan Agama menurut hukum yang berlaku dan upaya yang dapat dilakukan oleh mereka yang tidak lagi beragama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bercorak yuridis normatif yang berangkat dari suatu fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat dan ingin segera di ketahui jawabannya, Pengumpulan data melibatkan proses pengumpulan informasi atau atau data yang berhubungan dengan norma, standar, atau aturan yang berlaku. kewenangan Peradilan Agama yang hanya dapat memeriksa dan memutus perkara orang yang beragama Islam. Mereka yang beralih agama tanpa kehendak sendiri atau karena dorongan dan keadaan tertentu sering kali tetap merasa memiliki identitas sebagai seorang yang beragama Islam sehingga tidak jarang mengajukan permohonan gugat cerai di Peradilan Agama dan ditolak karena bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. pengajuan gugat cerai seharusnya di ajukan di peradilan umum atau melakukan upaya yang pengembalian identitas diri yang memenuhi persyaratan pengajuan pada Peradilan Agama.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":" 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139788562","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
With the massive flow of globalization, the last two centuries have seen the rise of the private defence industry, which offers a range of services and equipment needed in the military domain. These industries have had a significant influence in shaping the international political- economic order and in the context of global capitalism in the contemporary era. The private defence industry further benefits from the conflict, as was the case in the Yemen Civil War. The arms exports carried out by the US to Saudi and its coalition has been responsible for continuing the most severe humanitarian crisis in the world today. Seeing the chaotic situation, the US did not stop the arms deal with the Saudis but instead strengthened relations and multiplied the value of the arms deal. This paper uses qualitative research methods. With the conceptions of the Military-Industrial Complex (MIC) and the Defence Iron Triangle (DIT), the results indicate that the rise of the private defence industry has succeeded in creating opportunities for modern capitalism and a network of interest groups that have benefited from the Yemen Civil War. Thus, defence contractors, legislators, and executive bodies are trying to perpetuate arms deals, regardless of the never-ending war that becomes the consequence.
{"title":"Arming the Yemen Conflict: Examining the Nexus of the US-Saudi Arms Deal, Modern Capitalism, and the Prolonged Warfare","authors":"Putu Shangrina Pramudia","doi":"10.37010/hmr.v2i1.44","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.44","url":null,"abstract":"With the massive flow of globalization, the last two centuries have seen the rise of the private defence industry, which offers a range of services and equipment needed in the military domain. These industries have had a significant influence in shaping the international political- economic order and in the context of global capitalism in the contemporary era. The private defence industry further benefits from the conflict, as was the case in the Yemen Civil War. The arms exports carried out by the US to Saudi and its coalition has been responsible for continuing the most severe humanitarian crisis in the world today. Seeing the chaotic situation, the US did not stop the arms deal with the Saudis but instead strengthened relations and multiplied the value of the arms deal. This paper uses qualitative research methods. With the conceptions of the Military-Industrial Complex (MIC) and the Defence Iron Triangle (DIT), the results indicate that the rise of the private defence industry has succeeded in creating opportunities for modern capitalism and a network of interest groups that have benefited from the Yemen Civil War. Thus, defence contractors, legislators, and executive bodies are trying to perpetuate arms deals, regardless of the never-ending war that becomes the consequence.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"43 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139864568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
With the massive flow of globalization, the last two centuries have seen the rise of the private defence industry, which offers a range of services and equipment needed in the military domain. These industries have had a significant influence in shaping the international political- economic order and in the context of global capitalism in the contemporary era. The private defence industry further benefits from the conflict, as was the case in the Yemen Civil War. The arms exports carried out by the US to Saudi and its coalition has been responsible for continuing the most severe humanitarian crisis in the world today. Seeing the chaotic situation, the US did not stop the arms deal with the Saudis but instead strengthened relations and multiplied the value of the arms deal. This paper uses qualitative research methods. With the conceptions of the Military-Industrial Complex (MIC) and the Defence Iron Triangle (DIT), the results indicate that the rise of the private defence industry has succeeded in creating opportunities for modern capitalism and a network of interest groups that have benefited from the Yemen Civil War. Thus, defence contractors, legislators, and executive bodies are trying to perpetuate arms deals, regardless of the never-ending war that becomes the consequence.
{"title":"Arming the Yemen Conflict: Examining the Nexus of the US-Saudi Arms Deal, Modern Capitalism, and the Prolonged Warfare","authors":"Putu Shangrina Pramudia","doi":"10.37010/hmr.v2i1.44","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.44","url":null,"abstract":"With the massive flow of globalization, the last two centuries have seen the rise of the private defence industry, which offers a range of services and equipment needed in the military domain. These industries have had a significant influence in shaping the international political- economic order and in the context of global capitalism in the contemporary era. The private defence industry further benefits from the conflict, as was the case in the Yemen Civil War. The arms exports carried out by the US to Saudi and its coalition has been responsible for continuing the most severe humanitarian crisis in the world today. Seeing the chaotic situation, the US did not stop the arms deal with the Saudis but instead strengthened relations and multiplied the value of the arms deal. This paper uses qualitative research methods. With the conceptions of the Military-Industrial Complex (MIC) and the Defence Iron Triangle (DIT), the results indicate that the rise of the private defence industry has succeeded in creating opportunities for modern capitalism and a network of interest groups that have benefited from the Yemen Civil War. Thus, defence contractors, legislators, and executive bodies are trying to perpetuate arms deals, regardless of the never-ending war that becomes the consequence.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"20 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139804675","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Anggerdi Adji Pratama, Jamiatur Robekha, Musa Alam Mulya
Dalam konteks hukum pidana, meskipun ada regulasi formal yang berlaku di seluruh negeri, budaya lokal seringkali berperan penting dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, memahami interaksi antara budaya lokal dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia menjadi esensial untuk menjamin efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif, menggabungkan metode analisis literatur. Informasi yang dikumpulkan bersifat deskriptif, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan diadopsi untuk mengumpulkan berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan, sementara analisis literatur membantu dalam memahami konteks isu hukum yang dibahas. Hasil menunjukan walaupun otoritas resmi seperti kepolisian dan pengadilan tetap berperan, lembaga adat seringkali menjadi tempat pertama untuk mediasi dalam menyelesaikan konflik, khususnya yang berakar pada isu lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai tradisional dan budaya menduduki tempat penting dalam masyarakat dan mempengaruhi bagaimana masyarakat berhubungan dengan sistem hukum yang formal.
{"title":"Pengaruh Budaya Lokal terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia","authors":"Anggerdi Adji Pratama, Jamiatur Robekha, Musa Alam Mulya","doi":"10.37010/hmr.v2i1.43","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.43","url":null,"abstract":"Dalam konteks hukum pidana, meskipun ada regulasi formal yang berlaku di seluruh negeri, budaya lokal seringkali berperan penting dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, memahami interaksi antara budaya lokal dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia menjadi esensial untuk menjamin efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif, menggabungkan metode analisis literatur. Informasi yang dikumpulkan bersifat deskriptif, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan diadopsi untuk mengumpulkan berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan, sementara analisis literatur membantu dalam memahami konteks isu hukum yang dibahas. Hasil menunjukan walaupun otoritas resmi seperti kepolisian dan pengadilan tetap berperan, lembaga adat seringkali menjadi tempat pertama untuk mediasi dalam menyelesaikan konflik, khususnya yang berakar pada isu lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai tradisional dan budaya menduduki tempat penting dalam masyarakat dan mempengaruhi bagaimana masyarakat berhubungan dengan sistem hukum yang formal.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"97 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140495763","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Muhammad Rafliyo Reza Alwityas, Ichwan Setiawan, Robby Tejamukti
Sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab krusial dalam melakukan pemeriksaan yang cermat dengan penekanan pada pengumpulan bukti dan fakta yang kuat untuk menentukan kesalahan individu dalam kasus kriminal serta memastikan pemberian hak yang seharusnya kepada terpidana. Proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dengan tahap penyelidikan, yang melibatkan serangkaian tindakan penyelidik untuk mengungkap tindak pidana. Penyidik dapat melakukan penangkapan jika ada bukti awal yang memadai. Namun, penting untuk memahami bahwa wewenang penangkapan harus diatur oleh undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada hukum normatif. Data dikumpulkan melalui dokumen, wawancara, dan pengamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi struktur hukum, prinsip dasar, peraturan terkait, dan penerapannya dalam situasi nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan adalah tindakan yang melibatkan penahanan sementara tersangka atau terdakwa jika ada bukti yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penuntutan. Kesalahan tangkap dapat terjadi karena kesalahan identifikasi individu. Salah tangkap mencerminkan kelemahan sistem hukum dan dapat merugikan individu yang salah ditangkap. Korban kesalahan tangkap memiliki hak untuk ganti rugi dan rehabilitasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
{"title":"Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap","authors":"Muhammad Rafliyo Reza Alwityas, Ichwan Setiawan, Robby Tejamukti","doi":"10.37010/hmr.v2i1.42","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.42","url":null,"abstract":"Sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab krusial dalam melakukan pemeriksaan yang cermat dengan penekanan pada pengumpulan bukti dan fakta yang kuat untuk menentukan kesalahan individu dalam kasus kriminal serta memastikan pemberian hak yang seharusnya kepada terpidana. Proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dengan tahap penyelidikan, yang melibatkan serangkaian tindakan penyelidik untuk mengungkap tindak pidana. Penyidik dapat melakukan penangkapan jika ada bukti awal yang memadai. Namun, penting untuk memahami bahwa wewenang penangkapan harus diatur oleh undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada hukum normatif. Data dikumpulkan melalui dokumen, wawancara, dan pengamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi struktur hukum, prinsip dasar, peraturan terkait, dan penerapannya dalam situasi nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan adalah tindakan yang melibatkan penahanan sementara tersangka atau terdakwa jika ada bukti yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penuntutan. Kesalahan tangkap dapat terjadi karena kesalahan identifikasi individu. Salah tangkap mencerminkan kelemahan sistem hukum dan dapat merugikan individu yang salah ditangkap. Korban kesalahan tangkap memiliki hak untuk ganti rugi dan rehabilitasi sesuai dengan hukum yang berlaku.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"47 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140497037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：