Some academics and state officials in Indonesia argue for the adoption of Pancasila as a scientific paradigm for the country's scientific endeavours. They believe that using Pancasila as a foundation could give Indonesian science a distinct and unique character. However, this article seeks to reevaluate the feasibility of Pancasila as a scientific paradigm. By reviewing the literature on Pancasila and the philosophy of science, it arrives at the conclusion that Pancasila cannot serve as a scientific paradigm, either in a narrow or comprehensive sense. Two primary reasons support this conclusion. Firstly, Pancasila lacks the necessary characteristics of a well-established scientific achievement. As a result, it cannot function as a scientific paradigm in the narrow sense defined by Kuhn. Secondly, Pancasila carries theological baggage that surpasses science’s capacity to accommodate it. This aspect prevents Pancasila from becoming a comprehensive scientific paradigm. Consequently, I propose that Pancasila is more suitable as an axiological basis for science, rather than a scientific paradigm. Unlike a scientific paradigm, this axiological foundation does not fall within the epistemic scope of science.
{"title":"Rethinking The Feasibility of Pancasila as a Scientific Paradigm","authors":"Taufiqurrahman Taufiqurrahman","doi":"10.52738/pjk.v3i2.186","DOIUrl":"https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.186","url":null,"abstract":"Some academics and state officials in Indonesia argue for the adoption of Pancasila as a scientific paradigm for the country's scientific endeavours. They believe that using Pancasila as a foundation could give Indonesian science a distinct and unique character. However, this article seeks to reevaluate the feasibility of Pancasila as a scientific paradigm. By reviewing the literature on Pancasila and the philosophy of science, it arrives at the conclusion that Pancasila cannot serve as a scientific paradigm, either in a narrow or comprehensive sense. Two primary reasons support this conclusion. Firstly, Pancasila lacks the necessary characteristics of a well-established scientific achievement. As a result, it cannot function as a scientific paradigm in the narrow sense defined by Kuhn. Secondly, Pancasila carries theological baggage that surpasses science’s capacity to accommodate it. This aspect prevents Pancasila from becoming a comprehensive scientific paradigm. Consequently, I propose that Pancasila is more suitable as an axiological basis for science, rather than a scientific paradigm. Unlike a scientific paradigm, this axiological foundation does not fall within the epistemic scope of science.","PeriodicalId":52575,"journal":{"name":"Pancasila and Law Review","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134907172","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sistem patriarki yang merendahkan perempuan dan perannya masih berlaku. Praktik ekstremnya masih terjadi di beberapa negara, seperti Afghanistan dan Iran. Di kedua negara tersebut, bahkan negara memfasilitasi kebijakan misoginis. Di Indonesia sendiri, budaya patriarki juga masih eksis. Dalam Ilmu Sosial, terdapat feminisme yang berusaha melawan fenomena universal tersebut untuk menciptakan kesetaraan gender. Penelitian kualitatif dengan pendekatan feminisme ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kesetaraan gender di Indonesia mengingat komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender. Kajian secara historis menunjukkan bahwa di bawah kolonialisme Belanda dan Jepang, perempuan Indonesia mengalami diskriminasi dan perendahan martabat dalam segala aspek kehidupannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa perempuan yang menginisiasi pemikiran dan gerakan feminisme untuk mencapai kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Kajian filosofis dengan membahas pandangan Pancasila akan kesetaraan gender memperlihatkan bahwa kelima prinsip Pancasila mendukung keadilan dan kesetaraan bagi semua individu, termasuk perempuan Indonesia. Prinsip ke-Tuhan-an, kemanusian, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial secara ideal mendorong penciptaan bangsa Indonesia yang setara. Terakhir, dengan berkaca pada kondisi kontemporer terlihat bahwa terdapat kemajuan positif bagi kesetaraan gender di Indonesia jika dibandingkan dengan masa penjajahan, terutama pasca Reformasi 1998. Meskipun demikian, perjuangan mencapai kesetaraan gender belum usai. Masih terdapat beberapa diskriminasi terhadap perempuan Indonesia, seperti dalam aspek social-budaya, ekonomi, dan politik. Penting bagi semua pihak —bukan hanya perempuan— untuk menciptakan kesetaraan gender di Indonesia.
{"title":"Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia","authors":"Didi Soleman","doi":"10.52738/pjk.v3i2.179","DOIUrl":"https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.179","url":null,"abstract":"Sistem patriarki yang merendahkan perempuan dan perannya masih berlaku. Praktik ekstremnya masih terjadi di beberapa negara, seperti Afghanistan dan Iran. Di kedua negara tersebut, bahkan negara memfasilitasi kebijakan misoginis. Di Indonesia sendiri, budaya patriarki juga masih eksis. Dalam Ilmu Sosial, terdapat feminisme yang berusaha melawan fenomena universal tersebut untuk menciptakan kesetaraan gender. Penelitian kualitatif dengan pendekatan feminisme ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kesetaraan gender di Indonesia mengingat komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender. Kajian secara historis menunjukkan bahwa di bawah kolonialisme Belanda dan Jepang, perempuan Indonesia mengalami diskriminasi dan perendahan martabat dalam segala aspek kehidupannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa perempuan yang menginisiasi pemikiran dan gerakan feminisme untuk mencapai kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Kajian filosofis dengan membahas pandangan Pancasila akan kesetaraan gender memperlihatkan bahwa kelima prinsip Pancasila mendukung keadilan dan kesetaraan bagi semua individu, termasuk perempuan Indonesia. Prinsip ke-Tuhan-an, kemanusian, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial secara ideal mendorong penciptaan bangsa Indonesia yang setara. Terakhir, dengan berkaca pada kondisi kontemporer terlihat bahwa terdapat kemajuan positif bagi kesetaraan gender di Indonesia jika dibandingkan dengan masa penjajahan, terutama pasca Reformasi 1998. Meskipun demikian, perjuangan mencapai kesetaraan gender belum usai. Masih terdapat beberapa diskriminasi terhadap perempuan Indonesia, seperti dalam aspek social-budaya, ekonomi, dan politik. Penting bagi semua pihak —bukan hanya perempuan— untuk menciptakan kesetaraan gender di Indonesia.","PeriodicalId":52575,"journal":{"name":"Pancasila and Law Review","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136381977","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Reformasi Tahun 1998 mengebiri Ideologi Pancasila hingga hampir dilupakan oleh bangsa Indonesia lebih dari 20 tahun, Pancasila seolah hilang dari dunia Pendidikan, Mata pelajaran pendidikan Pancasila diganti dengan Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, namun beberapa tahun belakangan Pancasila dalam dunia Pendidikan mulai bangkit kembali sejak digaungkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila hadir dalam konsep yang berbeda yaitu sebagai dasar dalam Standar Nasional Pendidikan. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi turut meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menjawab tantangan perubahan, namun kebijakan ini hadir lebih awal sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, atas dasar hal tersebut perlu menjawab permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep Pancasila sebagai basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka? 2. Bagaimana Nilai Pancasila dapat diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka?, Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab dalam rangka memperkuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang mendasarkan pada kajian dalam pendekatan filosofis-historis maka diperoleh kesimpulan: Pertama Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sejalan dengan Konsep Pancasila dan Masyarakat Pancasila, Kedua intisari atau Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengindikasikan implementasi nilai Pancasila.
{"title":"Pancasila sebagai Basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka","authors":"Karjono Karjono","doi":"10.52738/pjk.v3i2.194","DOIUrl":"https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.194","url":null,"abstract":"Reformasi Tahun 1998 mengebiri Ideologi Pancasila hingga hampir dilupakan oleh bangsa Indonesia lebih dari 20 tahun, Pancasila seolah hilang dari dunia Pendidikan, Mata pelajaran pendidikan Pancasila diganti dengan Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, namun beberapa tahun belakangan Pancasila dalam dunia Pendidikan mulai bangkit kembali sejak digaungkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila hadir dalam konsep yang berbeda yaitu sebagai dasar dalam Standar Nasional Pendidikan. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi turut meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menjawab tantangan perubahan, namun kebijakan ini hadir lebih awal sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, atas dasar hal tersebut perlu menjawab permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep Pancasila sebagai basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka? 2. Bagaimana Nilai Pancasila dapat diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka?, Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab dalam rangka memperkuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang mendasarkan pada kajian dalam pendekatan filosofis-historis maka diperoleh kesimpulan: Pertama Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sejalan dengan Konsep Pancasila dan Masyarakat Pancasila, Kedua intisari atau Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengindikasikan implementasi nilai Pancasila.","PeriodicalId":52575,"journal":{"name":"Pancasila and Law Review","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136381973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pancasila sebagai living ideology sejatinya menjadi pemandu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Khususnya, pada saat perkembangan teknologi dan informasi yang melahirkan realitas kemasyarakatan yang bersifat virtual sehingga Pancasila dituntut menjadi pemandu moral virtual di masyarakat. Penelitian ini mengkaji orientasi Pancasila sebagai moral virtual sekaligus rumusan kebijakan mewujudkan Pancasila sebagai moral virtual di ruang digital. Hasil penelitian menegaskan bahwa sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan dua ranah yaitu: ranah pendidikan formal dan ranah masyarakat. Dalam ranah pendidikan formal, strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penugasan kepada peserta didik yang dilaksanakan secara daring dapat juga berorientasi pada nilai-nilai edukasi secara daring. Selanjutnya, dalam ranah masyarakat strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti menyebarkan konten yang berisi ajakan untuk berperilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pemberian apresiasi bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial secara baik dan bijak serta pemberian sarana literasi digital dengan memanfaatkan media-media yang sedang digandrungi generasi milenial saat ini.
{"title":"Pancasila sebagai Pengembangan Moral Virtual dalam Perspektif Living Ideology","authors":"Dicky Eko Prasetio","doi":"10.52738/pjk.v3i2.151","DOIUrl":"https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.151","url":null,"abstract":"Pancasila sebagai living ideology sejatinya menjadi pemandu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Khususnya, pada saat perkembangan teknologi dan informasi yang melahirkan realitas kemasyarakatan yang bersifat virtual sehingga Pancasila dituntut menjadi pemandu moral virtual di masyarakat. Penelitian ini mengkaji orientasi Pancasila sebagai moral virtual sekaligus rumusan kebijakan mewujudkan Pancasila sebagai moral virtual di ruang digital. Hasil penelitian menegaskan bahwa sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan dua ranah yaitu: ranah pendidikan formal dan ranah masyarakat. Dalam ranah pendidikan formal, strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penugasan kepada peserta didik yang dilaksanakan secara daring dapat juga berorientasi pada nilai-nilai edukasi secara daring. Selanjutnya, dalam ranah masyarakat strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti menyebarkan konten yang berisi ajakan untuk berperilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pemberian apresiasi bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial secara baik dan bijak serta pemberian sarana literasi digital dengan memanfaatkan media-media yang sedang digandrungi generasi milenial saat ini.","PeriodicalId":52575,"journal":{"name":"Pancasila and Law Review","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134909253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
For the past few years, a contentious issue of accountability among government bureaucrats has remained as topical as it is relevant to governance. This research brings in an exposition of the role of ethics in ensuring accountability among government bureaucrats as animated by transparency. To realize this, a normative research method is used through secondary data. Relevant literature like books and journals are sufficiently used to paint out the existing and prevailing circumstances in government bureaucracy. Accountability is one of the tools in controlling ethical conduct of government bureaucrats. There are instances of purported power abuse made in public service, showing government bureaucracy’s disregard for ethical standards. The question of whether the state, as sovereign, should be held accountable to anyone or viewed as a moral and responsible agent has been well debated in political science literature going all the way back to Hobbes’ time. Accountability is achievable by presenting multiple and dynamic accountability obligations to administrators and low-level bureaucrats. An institutional approach questions principal-agent assumptions regarding what accountability entails, how it is demanded, rendered, evaluated, and assigned, as well as how accountable institutions function and change.
{"title":"Ethics and Accountability in Government Bureaucracy","authors":"Ousu Mendy","doi":"10.25041/plr.v4i2.3064","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/plr.v4i2.3064","url":null,"abstract":"For the past few years, a contentious issue of accountability among government bureaucrats has remained as topical as it is relevant to governance. This research brings in an exposition of the role of ethics in ensuring accountability among government bureaucrats as animated by transparency. To realize this, a normative research method is used through secondary data. Relevant literature like books and journals are sufficiently used to paint out the existing and prevailing circumstances in government bureaucracy. Accountability is one of the tools in controlling ethical conduct of government bureaucrats. There are instances of purported power abuse made in public service, showing government bureaucracy’s disregard for ethical standards. The question of whether the state, as sovereign, should be held accountable to anyone or viewed as a moral and responsible agent has been well debated in political science literature going all the way back to Hobbes’ time. Accountability is achievable by presenting multiple and dynamic accountability obligations to administrators and low-level bureaucrats. An institutional approach questions principal-agent assumptions regarding what accountability entails, how it is demanded, rendered, evaluated, and assigned, as well as how accountable institutions function and change.","PeriodicalId":52575,"journal":{"name":"Pancasila and Law Review","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135267482","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Access to the public service is a guaranteed right for all Congolese in the Democratic Republic of Congo. This right of access to the public service is framed by legal texts which determine the conditions of recruitment to the public service, the methods of recruitment … in Congolese law, there are several legal texts relating to the statutes of the public service. As a result, this study is particularly structured around law n°16/013 of July 15, 2016 on the status of career agents in the State's public services. Thus, within the framework of this study, removed the prolegomena, we deciphered the question of the access to the public service in Congolese Positive Law, by making a taxonomy of the related conditions and by elaborating on the recruitment as a modality of access to the civil service in accordance with the legal texts in this case. In order to carry out this study, we have recourse from time to time to Comparative Law. These are the main features of this study.
{"title":"Access to the Civil Service in the Democratic Republic of Congo","authors":"Obed Kongolo Kanowa","doi":"10.25041/plr.v4i2.3023","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/plr.v4i2.3023","url":null,"abstract":"Access to the public service is a guaranteed right for all Congolese in the Democratic Republic of Congo. This right of access to the public service is framed by legal texts which determine the conditions of recruitment to the public service, the methods of recruitment … in Congolese law, there are several legal texts relating to the statutes of the public service. As a result, this study is particularly structured around law n°16/013 of July 15, 2016 on the status of career agents in the State's public services. Thus, within the framework of this study, removed the prolegomena, we deciphered the question of the access to the public service in Congolese Positive Law, by making a taxonomy of the related conditions and by elaborating on the recruitment as a modality of access to the civil service in accordance with the legal texts in this case.\u0000In order to carry out this study, we have recourse from time to time to Comparative Law. These are the main features of this study.","PeriodicalId":52575,"journal":{"name":"Pancasila and Law Review","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46767046","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The late twentieth century has experienced an unprecedented increase in legal claims for human rights and the environment. The correlation between the two subjects became apparent following the Stockholm Conference of 1972. The Stockholm Conference laid the foundation for the interconnectedness between protecting the environment and realizing the protected human rights in national and international human rights instruments. This is because it has since become obvious that environmental pollution can infringe on protected rights such as the right to life, the right to peaceful enjoyment of property, and the right to privacy, to mention but a view. Therefore, any attempt to ensure the protection of the environment will invariable and enhances the realization of basic human rights.Consequently, human rights have become a legal weapon in a claim to environmental protection through judicial interpretation and expansion of the existing human rights provisions in national and international human rights instruments. Although various fundamental rights have been interpreted to encompass the protection of the environment, this paper is limited in its scope to the concept of the right to life. Examining the two most important questions has been the purpose of discussion throughout this paper. First is the degree of willingness of the Court to adopt an extensive interpretation of the right to life to protect the environment. The other is whether the courts expand traditional human rights principles. In answering these questions, this paper looks into the courts' approach through case law for proper evaluation of the right to life in protecting the environment. Likewise, the paper adopts a doctrinal legal research method. The doctrinal legal method is issues-based and involves analysis of laws and conceptual clarifications of fundamental issues depending on the objective and purpose of a research work. Therefore, within the objective of this paper, the doctrinal research method is employed in analyzing the right to a healthy environment and the judicial approach to using the right to life in preventing environmental pollution and enhancing a healthy environment.
{"title":"Upholding the Right to Healthy Environment through Judicial Interpretation of the Right to Life","authors":"A. Abdulkadir","doi":"10.25041/plr.v4i1.3010","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/plr.v4i1.3010","url":null,"abstract":"The late twentieth century has experienced an unprecedented increase in legal claims for human rights and the environment. The correlation between the two subjects became apparent following the Stockholm Conference of 1972. The Stockholm Conference laid the foundation for the interconnectedness between protecting the environment and realizing the protected human rights in national and international human rights instruments. This is because it has since become obvious that environmental pollution can infringe on protected rights such as the right to life, the right to peaceful enjoyment of property, and the right to privacy, to mention but a view. Therefore, any attempt to ensure the protection of the environment will invariable and enhances the realization of basic human rights.Consequently, human rights have become a legal weapon in a claim to environmental protection through judicial interpretation and expansion of the existing human rights provisions in national and international human rights instruments. Although various fundamental rights have been interpreted to encompass the protection of the environment, this paper is limited in its scope to the concept of the right to life. Examining the two most important questions has been the purpose of discussion throughout this paper. First is the degree of willingness of the Court to adopt an extensive interpretation of the right to life to protect the environment. The other is whether the courts expand traditional human rights principles. In answering these questions, this paper looks into the courts' approach through case law for proper evaluation of the right to life in protecting the environment. Likewise, the paper adopts a doctrinal legal research method. The doctrinal legal method is issues-based and involves analysis of laws and conceptual clarifications of fundamental issues depending on the objective and purpose of a research work. Therefore, within the objective of this paper, the doctrinal research method is employed in analyzing the right to a healthy environment and the judicial approach to using the right to life in preventing environmental pollution and enhancing a healthy environment.","PeriodicalId":52575,"journal":{"name":"Pancasila and Law Review","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44218674","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Village administration is the spearhead of national economic development and resilience. In its history, the Village has received recognition by passing Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Before the existence of the Village Law, the basis for recognition by the Village Government was only found in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article tries to find out the forms of community participation in changing laws and regulations regarding Villages. In addition, it also examines the polemic over demands for an additional term of office for the Village Head, which has become the public spotlight from the perspective of Indonesian constitutional law. The type of research used in the preparation of this article is normative juridical with a statute approach and library research, by searching data and sources, which after that did a review and analysis until finally it was put in the form of writing of this article. Considering that Indonesia is a democratic country and not a communist country, where the communist government system seems authoritarian, and the term of office is long, the Village Law contains regulations regarding village authority and the term of office of the Village Head.
{"title":"The Polemic of Adding the Term of Office for the Village Head in View from the Perception of Constitutional Law","authors":"Anang Dony Irawan, I. Rosida, Ega Permatadani","doi":"10.25041/plr.v4i2.3034","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/plr.v4i2.3034","url":null,"abstract":"Village administration is the spearhead of national economic development and resilience. In its history, the Village has received recognition by passing Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Before the existence of the Village Law, the basis for recognition by the Village Government was only found in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article tries to find out the forms of community participation in changing laws and regulations regarding Villages. In addition, it also examines the polemic over demands for an additional term of office for the Village Head, which has become the public spotlight from the perspective of Indonesian constitutional law. The type of research used in the preparation of this article is normative juridical with a statute approach and library research, by searching data and sources, which after that did a review and analysis until finally it was put in the form of writing of this article. Considering that Indonesia is a democratic country and not a communist country, where the communist government system seems authoritarian, and the term of office is long, the Village Law contains regulations regarding village authority and the term of office of the Village Head.","PeriodicalId":52575,"journal":{"name":"Pancasila and Law Review","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49556953","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Law is the rule of norms and sanctions made to regulate human behavior, maintain order and justice, and prevent chaos. Law functions to guarantee the existence of legal law in society. Influence does not mean identical. The Indonesian legal system is not the same as the Anglo-American. Law in Indonesia refers to the development of law in Indonesia. The Indonesian legal system is a system itself. A system built from the process of discovery, development, adaptation and even compromise of several existing systems or it can be said the Pancasila legal system. Usually, laws change due to changing elements in life. However, this does not mean that the law is always in a dependent position. Social changes caused by technological developments lead to modern life because modernization has penetrated traditional rural communities due to these technological advances. Law enforcement in Indonesia through social analysis and progressive law is categorized as a new paradigm in law enforcement in Indonesia that is relevant to progressive law as the fulfillment of justice. This study uses library research methods and data management techniques. However, because the scope of this research is only in legal disciplines, this research was conducted by examining literature, laws and other written materials or known as normative legal research which is descriptive in nature and researched with legal socio-legal. The research results show that the assumption used is to make the law a social phenomenon. Social analysis is needed to examine various law enforcement problems because the law is part of social phenomena. The use of progressive law is a legal thought introduced and developed by Satjipto Rahardjo by viewing law as a social phenomenon.
{"title":"Progressive Legal Approach to Modern Community Law Enforcement in Indonesia","authors":"Syinta Amelia","doi":"10.25041/plr.v4i1.2729","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/plr.v4i1.2729","url":null,"abstract":"Law is the rule of norms and sanctions made to regulate human behavior, maintain order and justice, and prevent chaos. Law functions to guarantee the existence of legal law in society. Influence does not mean identical. The Indonesian legal system is not the same as the Anglo-American. Law in Indonesia refers to the development of law in Indonesia. The Indonesian legal system is a system itself. A system built from the process of discovery, development, adaptation and even compromise of several existing systems or it can be said the Pancasila legal system. Usually, laws change due to changing elements in life. However, this does not mean that the law is always in a dependent position. Social changes caused by technological developments lead to modern life because modernization has penetrated traditional rural communities due to these technological advances. Law enforcement in Indonesia through social analysis and progressive law is categorized as a new paradigm in law enforcement in Indonesia that is relevant to progressive law as the fulfillment of justice. This study uses library research methods and data management techniques. However, because the scope of this research is only in legal disciplines, this research was conducted by examining literature, laws and other written materials or known as normative legal research which is descriptive in nature and researched with legal socio-legal. The research results show that the assumption used is to make the law a social phenomenon. Social analysis is needed to examine various law enforcement problems because the law is part of social phenomena. The use of progressive law is a legal thought introduced and developed by Satjipto Rahardjo by viewing law as a social phenomenon.","PeriodicalId":52575,"journal":{"name":"Pancasila and Law Review","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45789949","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
A common problem with agriculture in Indonesia is falling prices during the main harvest season. Farmers cannot store their crops longer because they run out of funds and do not have sufficient warehouses. This condition is exploited by middlemen and loan sharks to make huge profits. Then the government tried to overcome these problems through the aspirations of the Warehouse Receipt System (SRG) and Warehouse Receipts to be used as collateral for loans in banks. In implementing Warehouse Receipts for the welfare of farmers, in this case, it is stated in the values of Pancasila, which in essence, justice must be obtained for the welfare of farmers, especially in agricultural commodities, so that at the time of harvest, farmers can get a stable harvest price by using the Warehouse receipt system. In this case, the author takes a normative approach which is carried out by conducting a study of legal science materials or by using library materials known as library research or it can also be supporting legal scholarship such as principles and regulations, especially Law Number 9 of 2011 concerning Amendments to Law Number 9 of 2006 concerning Warehouse Receipt Systems. The results of the study show that in the implementation of SRG in Bandar Lampung city district, government policies are still experiencing problems in their implementation. Among other things, the lack of socialization among farmers, not on target, high interest in the second year for farmers who use WRS, high operational costs of transporting agricultural products from farmers' places to WRS warehouses, and not all banks. Willing to accept warehouse receipt certificates as collateral for bank loans.
{"title":"Warehouse Receipt as Credit Guarantee to Welfare Farmers Based on Pancasila Justice at Bandar Lampung","authors":"Angga Pratama","doi":"10.25041/plr.v4i1.2933","DOIUrl":"https://doi.org/10.25041/plr.v4i1.2933","url":null,"abstract":"A common problem with agriculture in Indonesia is falling prices during the main harvest season. Farmers cannot store their crops longer because they run out of funds and do not have sufficient warehouses. This condition is exploited by middlemen and loan sharks to make huge profits. Then the government tried to overcome these problems through the aspirations of the Warehouse Receipt System (SRG) and Warehouse Receipts to be used as collateral for loans in banks. In implementing Warehouse Receipts for the welfare of farmers, in this case, it is stated in the values of Pancasila, which in essence, justice must be obtained for the welfare of farmers, especially in agricultural commodities, so that at the time of harvest, farmers can get a stable harvest price by using the Warehouse receipt system. In this case, the author takes a normative approach which is carried out by conducting a study of legal science materials or by using library materials known as library research or it can also be supporting legal scholarship such as principles and regulations, especially Law Number 9 of 2011 concerning Amendments to Law Number 9 of 2006 concerning Warehouse Receipt Systems. The results of the study show that in the implementation of SRG in Bandar Lampung city district, government policies are still experiencing problems in their implementation. Among other things, the lack of socialization among farmers, not on target, high interest in the second year for farmers who use WRS, high operational costs of transporting agricultural products from farmers' places to WRS warehouses, and not all banks. Willing to accept warehouse receipt certificates as collateral for bank loans.","PeriodicalId":52575,"journal":{"name":"Pancasila and Law Review","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48295454","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：