Pub Date : 2022-02-26DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.34-57
Iska Hardeka
Sejumlah perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Singapura pada 25 Januari 2022 yang lalu telah memicu timbulnya polemik di tengah masyarakat. Polemik muncul khususnya terhadap perjanjian persetujuan Flight Information Region (FIR) dan perjanjian kerja sama pertahanan antar kedua negara yang termasuk dalam paket perjanjian yang ditandatangani saat itu. Beberapa tokoh, baik dari kalangan akademisi maupun politisi telah mengkritisi kedua perjanjian tersebut yang disinyalir akan merugikan kepentingan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, bahkan mengancam kedaulatan Indonesia. Polemik tersebut terus meluas dan menjadi “bola liar” bagi opini publik. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat belum melakukan tindakan yang berarti untuk meredam polemik tersebut. Padahal, posisi DPR sangat strategis, sebab di samping ia memiliki fungsi untuk mengawasi kebijakan Pemerintah, dalam konteks ini, DPR juga memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak perjanjian internasional sehingga posisi lembaga tersebut sangat menentukan berlaku tidaknya paket perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemerintah kedua negara tersebut. DPR juga berhak untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi yang benar bagi masyarakat dan menghentikan polemik yang tengah berlangsung tersebut.
2022年1月25日，印度尼西亚政府与新加坡签署的几项双边协议引发了社区暴力事件。特别是针对当时签署的协议协议(FIR Information Region)和两国之间的共同防御协议，就会出现调查结果。一些学术界和政界人士批评这两项条约可能会损害国防和安全的国家利益，甚至威胁到印尼的主权。这种诽谤继续蔓延，成为公众舆论的“火球”。另一方面，众议院作为其代表没有采取任何有意义的行动来遏制这一进程。事实上，众议院的地位是具有战略地位的，因为尽管它有监督政府政策的功能，但在这种情况下，国会也有权批准或拒绝国际协议，因此该机构的立场对两国政府签署的协议是否有效至关重要。众议院还有权要求各方澄清和确认，为人民提供正确的信息，并制止正在进行的民意调查。
{"title":"POSISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM POLEMIK PERJANJIAN BILATERAL RI-SINGAPURA","authors":"Iska Hardeka","doi":"10.21274/legacy.2022.2.1.34-57","DOIUrl":"https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.34-57","url":null,"abstract":"Sejumlah perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Singapura pada 25 Januari 2022 yang lalu telah memicu timbulnya polemik di tengah masyarakat. Polemik muncul khususnya terhadap perjanjian persetujuan Flight Information Region (FIR) dan perjanjian kerja sama pertahanan antar kedua negara yang termasuk dalam paket perjanjian yang ditandatangani saat itu. Beberapa tokoh, baik dari kalangan akademisi maupun politisi telah mengkritisi kedua perjanjian tersebut yang disinyalir akan merugikan kepentingan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, bahkan mengancam kedaulatan Indonesia. Polemik tersebut terus meluas dan menjadi “bola liar” bagi opini publik. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat belum melakukan tindakan yang berarti untuk meredam polemik tersebut. Padahal, posisi DPR sangat strategis, sebab di samping ia memiliki fungsi untuk mengawasi kebijakan Pemerintah, dalam konteks ini, DPR juga memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak perjanjian internasional sehingga posisi lembaga tersebut sangat menentukan berlaku tidaknya paket perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemerintah kedua negara tersebut. DPR juga berhak untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi yang benar bagi masyarakat dan menghentikan polemik yang tengah berlangsung tersebut.","PeriodicalId":114951,"journal":{"name":"Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan","volume":"130 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120877590","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-26DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.1-19
Ahmad Gelora Mahardika, Rizky Saputra
Wacana pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKNB) memunculkan beberapa permasalahan yuridis khususnya menyangkut sisi proseduralnya. Padahal, eksistensi Ibu Kota bagi suatu negara amatlah penting terlebih pada aspek hukum. Di Indonesia, setidaknya status Ibu Kota Negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sejumlah undang-undang lainnya. Prosedural pemindahan IKNB dinilai cukup pragmatis sebab beberapa sektor seolah dikebut tanpa adanya pertimbangan yuridis lantaran belum disahkannya undang-undang yang mengatur perihal pemindahan IKNB tersebut. Hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum baik bagi Jakarta secara khusus maupun bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah solusi yang tepat guna mengantisipasi masalah yuridis pemindahan IKNB dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah yuridis normatif.
{"title":"PROBLEMATIKA YURIDIS PROSEDURAL PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA","authors":"Ahmad Gelora Mahardika, Rizky Saputra","doi":"10.21274/legacy.2022.2.1.1-19","DOIUrl":"https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19","url":null,"abstract":"Wacana pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKNB) memunculkan beberapa permasalahan yuridis khususnya menyangkut sisi proseduralnya. Padahal, eksistensi Ibu Kota bagi suatu negara amatlah penting terlebih pada aspek hukum. Di Indonesia, setidaknya status Ibu Kota Negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sejumlah undang-undang lainnya. Prosedural pemindahan IKNB dinilai cukup pragmatis sebab beberapa sektor seolah dikebut tanpa adanya pertimbangan yuridis lantaran belum disahkannya undang-undang yang mengatur perihal pemindahan IKNB tersebut. Hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum baik bagi Jakarta secara khusus maupun bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah solusi yang tepat guna mengantisipasi masalah yuridis pemindahan IKNB dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah yuridis normatif.","PeriodicalId":114951,"journal":{"name":"Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125889980","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-26DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.86-101
R. Puspitasari
Dalam aktifitas keseharian tak bisa dipungkiri selalu berkaitan dengan orang lain terlebih dalam urusan pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan inilah kita bersinggungan dengan orang lain dalam bentuk transaksi yang mempunyai akibat hukum pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pihak. Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban ini termuat dalam bentuk perjanjian, yang mana seringkali dipakai adalah klausul baku. Penggunaan klausul baku ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan proses penjualan, memastikan adanya standarisasi layanan bagi seluruh konsumen dan mengurangi potensi pengambilan keputusan yang tidak tepat dengan mengabaikan diskresi dari permintaan negosiasi langsung dengan konsumen. Akan tetapi dalam implementasi klausula baku masih banyak pelaku usaha yang memuat klausul eksonerasi dalam perjanjian baku sehingga dapat merugikan konsumen dan membuat posisi konsumen tidak seimbang. Hal ini tentu menciderai keadilan restoratif bagi konsumen.
{"title":"POLEMIK KLAUSUL EKSONERASI SEBAGAI PERJANJIAN BAKU PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF","authors":"R. Puspitasari","doi":"10.21274/legacy.2022.2.1.86-101","DOIUrl":"https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.86-101","url":null,"abstract":"Dalam aktifitas keseharian tak bisa dipungkiri selalu berkaitan dengan orang lain terlebih dalam urusan pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan inilah kita bersinggungan dengan orang lain dalam bentuk transaksi yang mempunyai akibat hukum pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pihak. Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban ini termuat dalam bentuk perjanjian, yang mana seringkali dipakai adalah klausul baku. Penggunaan klausul baku ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan proses penjualan, memastikan adanya standarisasi layanan bagi seluruh konsumen dan mengurangi potensi pengambilan keputusan yang tidak tepat dengan mengabaikan diskresi dari permintaan negosiasi langsung dengan konsumen. Akan tetapi dalam implementasi klausula baku masih banyak pelaku usaha yang memuat klausul eksonerasi dalam perjanjian baku sehingga dapat merugikan konsumen dan membuat posisi konsumen tidak seimbang. Hal ini tentu menciderai keadilan restoratif bagi konsumen.","PeriodicalId":114951,"journal":{"name":"Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan","volume":"151 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116099334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-26DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.58-85
Ahmad Gelora Mahardika
Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu bentuk regulasi yang menggunakan metode omnibus law menciptakan problematika baru dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Problematika tersebut adalah ditiadakannya konsep tanggung jawab mutlak sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Padahal, penyelesaian sengketa dengan model tanggung jawab mutlak terbukti mampu menyelesaiakan sejumlah persoalan terkait kerusakan lingkungan hidup antara lain kebakakaran hutan dan lahan. Selain itu, peniadaan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip SDGs yang menjadi salah satu cita bangsa untuk kedepannya. Berdasarkan hal tersebutlah, artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakan implikasi penghapusan strict liability dalam undang-undang cipta kerja terhadap lingkungan hidup di era sustainable development goals. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis artikel ini adalah penghapusan strict liability dalam undang-undang cipta kerja dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup di Indonesia.
{"title":"IMPLIKASI PENGHAPUSAN STRICT LIABILITY DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI ERA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS","authors":"Ahmad Gelora Mahardika","doi":"10.21274/legacy.2022.2.1.58-85","DOIUrl":"https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.58-85","url":null,"abstract":"Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu bentuk regulasi yang menggunakan metode omnibus law menciptakan problematika baru dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Problematika tersebut adalah ditiadakannya konsep tanggung jawab mutlak sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Padahal, penyelesaian sengketa dengan model tanggung jawab mutlak terbukti mampu menyelesaiakan sejumlah persoalan terkait kerusakan lingkungan hidup antara lain kebakakaran hutan dan lahan. Selain itu, peniadaan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip SDGs yang menjadi salah satu cita bangsa untuk kedepannya. Berdasarkan hal tersebutlah, artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimanakan implikasi penghapusan strict liability dalam undang-undang cipta kerja terhadap lingkungan hidup di era sustainable development goals. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis artikel ini adalah penghapusan strict liability dalam undang-undang cipta kerja dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup di Indonesia.","PeriodicalId":114951,"journal":{"name":"Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127992021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-26DOI: 10.21274/legacy.2022.2.1.20-33
N. Rahmawati, Fildzah Izzah Ishmah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan legitimasi akan keberadaan desa adat. Dalam konteks kenegaraan, Salah satu unsur pembentuk Negara Indonesia adalah masyarakat hukum adat. Lebih dari itu pengemban adat di dusun Sade Lombok Tengah juga mempunyai peran penting dalam meningkatan taraf ekonomi masyarakat, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Pengembangan ekonomi salah satunya berasal dari pemanfaatan potensi pariwisata desa adat. Pengembangan pariwisata desa adat, juga harus disesuaikan dengan kondisi alam dan masyarakat, agar keasliannya tetap terjaga dan tidak merusak kearifan ekonomi lokal, yang menjadi ciri khas utama. Peningkatan taraf ekonomi suatu masyarakat, tidak bisa hanya bergantung kepada kemampuan dan inisiatif masyarakat adat saja, tetapi harus didukung oleh pemangku adat dan kepala desa adat yang menjadi figur utama untuk didengarkan serta ditaati. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang diinisiasi oleh pemangku adat agar dapat mengoptimalisasi kualitas taraf ekonomi. Serta harus adanya analisa mendalam terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan, maupun penurunan kualitas taraf ekonomi masyarakat melalui desa wisata.
{"title":"IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PERAN SENTRAL PENGEMBAN ADAT DI DUSUN SADE LOMBOK TENGAH","authors":"N. Rahmawati, Fildzah Izzah Ishmah","doi":"10.21274/legacy.2022.2.1.20-33","DOIUrl":"https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.20-33","url":null,"abstract":"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan legitimasi akan keberadaan desa adat. Dalam konteks kenegaraan, Salah satu unsur pembentuk Negara Indonesia adalah masyarakat hukum adat. Lebih dari itu pengemban adat di dusun Sade Lombok Tengah juga mempunyai peran penting dalam meningkatan taraf ekonomi masyarakat, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Pengembangan ekonomi salah satunya berasal dari pemanfaatan potensi pariwisata desa adat. Pengembangan pariwisata desa adat, juga harus disesuaikan dengan kondisi alam dan masyarakat, agar keasliannya tetap terjaga dan tidak merusak kearifan ekonomi lokal, yang menjadi ciri khas utama. Peningkatan taraf ekonomi suatu masyarakat, tidak bisa hanya bergantung kepada kemampuan dan inisiatif masyarakat adat saja, tetapi harus didukung oleh pemangku adat dan kepala desa adat yang menjadi figur utama untuk didengarkan serta ditaati. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang diinisiasi oleh pemangku adat agar dapat mengoptimalisasi kualitas taraf ekonomi. Serta harus adanya analisa mendalam terhadap faktor yang mempengaruhi peningkatan, maupun penurunan kualitas taraf ekonomi masyarakat melalui desa wisata.","PeriodicalId":114951,"journal":{"name":"Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114695729","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-15DOI: 10.21274/legacy.2021.1.2.57-80
Mohammad Rizaldi
It is still a matter of debate whether the State Revenue and Expenditure Budget can be regulated by government regulation in lieu of law. For the pros, this arrangement can be done because it is based on the suitability of types, hierarchies and content material. Meanwhile, for those who are contra, this arrangement violates the principle of people"s sovereignty and checks and balances. Not taking part in the debate, President Jokowidodo actually changed the State Budget Law through a Presidential Regulation. This paper criticizes the President"s actions as well as provides a solution to it by offering ideas in the form of amendments to the State Budget Law through government regulation in lieu of law. The problems raised in this research are, first, what limitations should be made to overcome the open-ended nature of Article 22 of the 1945 Amendment so that the President does not take excessive action? Second, is it necessary to amend the state budget Law through government regulation in lieu of law? This is doctrinal research. Through a statutory approach and conceptual approach, this paper concludes that first, limitation can be done by limiting the scope of the meaning of urgency that forces it and the material is limited to state administration only. Second, in an emergency situation, the existence of government regulations in lieu of law is needed to amend the state budget Law.
{"title":"PENGATURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG","authors":"Mohammad Rizaldi","doi":"10.21274/legacy.2021.1.2.57-80","DOIUrl":"https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.2.57-80","url":null,"abstract":"It is still a matter of debate whether the State Revenue and Expenditure Budget can be regulated by government regulation in lieu of law. For the pros, this arrangement can be done because it is based on the suitability of types, hierarchies and content material. Meanwhile, for those who are contra, this arrangement violates the principle of people\"s sovereignty and checks and balances. Not taking part in the debate, President Jokowidodo actually changed the State Budget Law through a Presidential Regulation. This paper criticizes the President\"s actions as well as provides a solution to it by offering ideas in the form of amendments to the State Budget Law through government regulation in lieu of law. The problems raised in this research are, first, what limitations should be made to overcome the open-ended nature of Article 22 of the 1945 Amendment so that the President does not take excessive action? Second, is it necessary to amend the state budget Law through government regulation in lieu of law? This is doctrinal research. Through a statutory approach and conceptual approach, this paper concludes that first, limitation can be done by limiting the scope of the meaning of urgency that forces it and the material is limited to state administration only. Second, in an emergency situation, the existence of government regulations in lieu of law is needed to amend the state budget Law. \u0000 ","PeriodicalId":114951,"journal":{"name":"Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131275723","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-15DOI: 10.21274/legacy.2021.1.2.81-103
Markus Marselinus Soge
The responsibility of organizing the correctional system includes the construction of inmates and the treatment of prisoners at the Directorate General of Corrections, but in practice, prisoners are not always in Rutan or Rutan Branch owned by Kemenkumham. BNN also manages Rutan Branch which is regulated in BNN Head Regulation No. 6 of 2016 concerning Prisoner Supervision. The problem here is how the synchronization level of the regulation of the authority of Rutan Branch of BNN against PP No.58 of 1999 within the framework of the correctional system. Normative legal research methods with legal approaches are used in this paper, and also used secondary data, namely primary and secondary legal materials. The data is collected by library study techniques, then qualitatively analyzed with legal interpretation. The results of the study are using guidelines for evaluation of legislation, especially table 3 assessment with variable 'authority' then the BNN Head Regulation No. 6 of 2016 is unsynchronized with PP No.58 of 1999 in the indicator 'there are arrangements about the same authority on 2 (two) or more regulations whose hierarchy is different, but the implementing agencies are different'. It is recommended that the Directorate General of Corrections of Kemenkumham can coordinate with BNN to discuss the unsynchronized of the authority arrangements of the Rutan Branch of BNN related to the supervision of prisoners to strengthen the implementation of the correctional system.
{"title":"SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN CABANG RUTAN BNN TERHADAP PP NOMOR 58 TAHUN 1999 DALAM KERANGKA SISTEM PEMASYARAKATAN","authors":"Markus Marselinus Soge","doi":"10.21274/legacy.2021.1.2.81-103","DOIUrl":"https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.2.81-103","url":null,"abstract":"The responsibility of organizing the correctional system includes the construction of inmates and the treatment of prisoners at the Directorate General of Corrections, but in practice, prisoners are not always in Rutan or Rutan Branch owned by Kemenkumham. BNN also manages Rutan Branch which is regulated in BNN Head Regulation No. 6 of 2016 concerning Prisoner Supervision. The problem here is how the synchronization level of the regulation of the authority of Rutan Branch of BNN against PP No.58 of 1999 within the framework of the correctional system. Normative legal research methods with legal approaches are used in this paper, and also used secondary data, namely primary and secondary legal materials. The data is collected by library study techniques, then qualitatively analyzed with legal interpretation. The results of the study are using guidelines for evaluation of legislation, especially table 3 assessment with variable 'authority' then the BNN Head Regulation No. 6 of 2016 is unsynchronized with PP No.58 of 1999 in the indicator 'there are arrangements about the same authority on 2 (two) or more regulations whose hierarchy is different, but the implementing agencies are different'. It is recommended that the Directorate General of Corrections of Kemenkumham can coordinate with BNN to discuss the unsynchronized of the authority arrangements of the Rutan Branch of BNN related to the supervision of prisoners to strengthen the implementation of the correctional system.","PeriodicalId":114951,"journal":{"name":"Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127332602","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-15DOI: 10.21274/legacy.2021.1.2.1-20
Ahmad Gelora Mahardika, Mizza Faridatul Anifah
The verdict of the Constitutional Court Number 24 / PUU-XV / 2017 which rejects the petition for judicial review Article 33 of Law Number 2 Year 2011 on Amendments to Law Number 2 of 2008 on Political Parties presents problems in the Indonesian constitutional system. The Constitutional Court as a constitution escort institution is seen as justifying the actions of the government that interpret the norms in this law subjectively. The ambiguity of this article causes the Government to be reluctant to execute court decisions that have permanent legal force. Indirectly, that’s decision make Djan Faridz's constitutional rights lost. This is because even though there have been several court decisions that have permanent legal force (inkracht van gewisjde), Djan Fraidz still has not received approval from the government. This condition is due to the Minister of Law and Human Rights interpreting subjectively the provisions in Article 33 which regulate internal party political disputes and in the norm stated that the Court's decision is the final decision and there is no dictum requiring the Minister to ratify the results of court decisions.
{"title":"KETIDAKPATUHAN PEMERINTAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XV/2017","authors":"Ahmad Gelora Mahardika, Mizza Faridatul Anifah","doi":"10.21274/legacy.2021.1.2.1-20","DOIUrl":"https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.2.1-20","url":null,"abstract":"The verdict of the Constitutional Court Number 24 / PUU-XV / 2017 which rejects the petition for judicial review Article 33 of Law Number 2 Year 2011 on Amendments to Law Number 2 of 2008 on Political Parties presents problems in the Indonesian constitutional system. The Constitutional Court as a constitution escort institution is seen as justifying the actions of the government that interpret the norms in this law subjectively. The ambiguity of this article causes the Government to be reluctant to execute court decisions that have permanent legal force. Indirectly, that’s decision make Djan Faridz's constitutional rights lost. This is because even though there have been several court decisions that have permanent legal force (inkracht van gewisjde), Djan Fraidz still has not received approval from the government. This condition is due to the Minister of Law and Human Rights interpreting subjectively the provisions in Article 33 which regulate internal party political disputes and in the norm stated that the Court's decision is the final decision and there is no dictum requiring the Minister to ratify the results of court decisions. \u0000 ","PeriodicalId":114951,"journal":{"name":"Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133493684","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-15DOI: 10.21274/legacy.2021.1.2.38-56
Nurush Shobahah, M. Rifai
The Election information system is a one of tool used by General Election Commissions (KPU) to wage The Election in order to maintenance transparency, effectiveness and accountability. It has been done since 2014. However, there has been a few problem using these instruments, especially in use of Sipol, in absensce of its mandatory regulation. Through this normative legal research, researchers are trying to analyze tthe basics of legal policy of the Election Information System regulation, and also to analyze the differenciation between the purpose in using Election Information System Regulation from The Regulation Maker and General Election Commissions (KPU). In facts, most of Electoral Information System used by KPU are categorized as unmandatory regulation which is has no legal basis or legal mandatory regulation. This cause a problem such as a resistance from public for the subjectivity or will from the regulation maker in legalizing this electoral information system. Since 2019 National Election, th regulation maker still mandate that election conducted in conventional way or a manual system despite the will from KPU to use those electoral information system in order to maintenance transparency, effectiveness and accountability.
{"title":"POLITIK HUKUM PENGATURAN SISTEM INFORMASI PEMILU","authors":"Nurush Shobahah, M. Rifai","doi":"10.21274/legacy.2021.1.2.38-56","DOIUrl":"https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.2.38-56","url":null,"abstract":"The Election information system is a one of tool used by General Election Commissions (KPU) to wage The Election in order to maintenance transparency, effectiveness and accountability. It has been done since 2014. However, there has been a few problem using these instruments, especially in use of Sipol, in absensce of its mandatory regulation. Through this normative legal research, researchers are trying to analyze tthe basics of legal policy of the Election Information System regulation, and also to analyze the differenciation between the purpose in using Election Information System Regulation from The Regulation Maker and General Election Commissions (KPU). In facts, most of Electoral Information System used by KPU are categorized as unmandatory regulation which is has no legal basis or legal mandatory regulation. This cause a problem such as a resistance from public for the subjectivity or will from the regulation maker in legalizing this electoral information system. Since 2019 National Election, th regulation maker still mandate that election conducted in conventional way or a manual system despite the will from KPU to use those electoral information system in order to maintenance transparency, effectiveness and accountability.","PeriodicalId":114951,"journal":{"name":"Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117154372","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-08-15DOI: 10.21274/legacy.2021.1.2.21-37
S. Wibowo
The Covid-19 vaccination has started in Indonesia in early 2021, marked by the President of Indonesia as the recipient of the first dose of vaccine. After two weeks, it was continued with the second dose. Proof of being a person who has been vaccinated is receiving a vaccine certificate. This method of recording vaccine certificates uses the Population Identification Number (NIK) and the vaccine recipient's telephone number. The form of this certificate is a piece of paper that is very easily damaged, so some private parties offer certificate printing in a form that is easy to carry, not easily damaged, and practical to carry around. The problems raised in this study are the legality of the private sector in printing vaccination certificates and the legal consequences of printing vaccine certificates. The method used in analyzing is using empirical juridical research by observing the phenomena that occur and reviewing the laws and regulations relating to and regulating the Covid19 vaccine certificate. The study results stated that the printing of vaccine certificates by the private sector was not explicitly regulated in the legislation. It had room for the private sector for commercial purposes.
{"title":"PENCETAKAN SERTIFIKAT VAKSIN OLEH PIHAK SWASTA","authors":"S. Wibowo","doi":"10.21274/legacy.2021.1.2.21-37","DOIUrl":"https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.2.21-37","url":null,"abstract":"The Covid-19 vaccination has started in Indonesia in early 2021, marked by the President of Indonesia as the recipient of the first dose of vaccine. After two weeks, it was continued with the second dose. Proof of being a person who has been vaccinated is receiving a vaccine certificate. This method of recording vaccine certificates uses the Population Identification Number (NIK) and the vaccine recipient's telephone number. The form of this certificate is a piece of paper that is very easily damaged, so some private parties offer certificate printing in a form that is easy to carry, not easily damaged, and practical to carry around. The problems raised in this study are the legality of the private sector in printing vaccination certificates and the legal consequences of printing vaccine certificates. The method used in analyzing is using empirical juridical research by observing the phenomena that occur and reviewing the laws and regulations relating to and regulating the Covid19 vaccine certificate. The study results stated that the printing of vaccine certificates by the private sector was not explicitly regulated in the legislation. It had room for the private sector for commercial purposes.","PeriodicalId":114951,"journal":{"name":"Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan","volume":"106 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124223083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：