Pub Date : 2022-12-09DOI: 10.24853/independen.3.2.49-62
V. S. Herindrasti, Endro Winarno, Gunawan Prawiro
Kajian ini ingin menggambarkan inisiatif masyarakat lokal Kali Biru, di wilayah Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia dalam melakukan afirmasi ke arah peningkatan kesejahteraan sosial mereka melalui upaya pendayagunaan potensi hutan sebagai sumber mata pencaharian utama, tanpa mengesampingkan pemenuhan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Pendayagunaan potensi yang dilakukan antara lain melalui pengembangan kelompok tani, pembelajaran usaha pariwisata, pengembangan berbagai unit usaha menggunakan tata kelola manajemen profesional dan komersial, telah menyumbang bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan yang secara nasional, regional dan global digaungkan khususnya dalam bentuk desa wisata lestari. Melalui suatu perjuangan dan dinamika yang luar biasa masyarakat Kalibiru mampu menemukan dan mempertahankan jati diri dalam relasinya dengan alam dan menemukan suatu formulasi pembangunan pariwisata berkelanjutan masyarakat Asia Pasifik dalam bentuk filosofi lokal: pelestarian hutan, penciptaan lapangan kerja dan pasar. Studi menemukan bahwa inisiatif dari para pionir Kalibiru melalui usaha pencarian terus menerus telah menemukan jalan bagi terbentuknya suatu model pengembangan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan melalui sinergi dengan aktor eksternal yang berfungsi sebagai pendamping melalui lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah melalui beragam pelayanan sektoralnya serta dukungan masyarakat lokal melalui komunitas petani dan kelompok usaha lokal. Berbagai aktor tersebut merupakan pendorong dan pengembang inisiatif skala kecil menuju implementasi yang lebih besar.
{"title":"Inisiatif Lokal dalam Pengembangan Pariwisata dan Perlindungan Kelestarian Hutan Kalibiru Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo DIY","authors":"V. S. Herindrasti, Endro Winarno, Gunawan Prawiro","doi":"10.24853/independen.3.2.49-62","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/independen.3.2.49-62","url":null,"abstract":"Kajian ini ingin menggambarkan inisiatif masyarakat lokal Kali Biru, di wilayah Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia dalam melakukan afirmasi ke arah peningkatan kesejahteraan sosial mereka melalui upaya pendayagunaan potensi hutan sebagai sumber mata pencaharian utama, tanpa mengesampingkan pemenuhan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Pendayagunaan potensi yang dilakukan antara lain melalui pengembangan kelompok tani, pembelajaran usaha pariwisata, pengembangan berbagai unit usaha menggunakan tata kelola manajemen profesional dan komersial, telah menyumbang bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan yang secara nasional, regional dan global digaungkan khususnya dalam bentuk desa wisata lestari. Melalui suatu perjuangan dan dinamika yang luar biasa masyarakat Kalibiru mampu menemukan dan mempertahankan jati diri dalam relasinya dengan alam dan menemukan suatu formulasi pembangunan pariwisata berkelanjutan masyarakat Asia Pasifik dalam bentuk filosofi lokal: pelestarian hutan, penciptaan lapangan kerja dan pasar. Studi menemukan bahwa inisiatif dari para pionir Kalibiru melalui usaha pencarian terus menerus telah menemukan jalan bagi terbentuknya suatu model pengembangan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan melalui sinergi dengan aktor eksternal yang berfungsi sebagai pendamping melalui lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah melalui beragam pelayanan sektoralnya serta dukungan masyarakat lokal melalui komunitas petani dan kelompok usaha lokal. Berbagai aktor tersebut merupakan pendorong dan pengembang inisiatif skala kecil menuju implementasi yang lebih besar.","PeriodicalId":131166,"journal":{"name":"INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127554133","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-09DOI: 10.24853/independen.3.2.1-12
Yeli Miftha Huljana, Ikhsan Baharudin
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan. Masalah yang difokuskan merujuk pada teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Chandler, Jr dalam buku J. Salusu yang terdiri dari 3 indikator yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan pengalokasian sumber daya. Data dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dapat dilihat dari tiga indikator yaitu (1). Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, pada tahap ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menunjukkan rencana kegiatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula berupa Sosialisasi dan Forum diskusi. (2). Tahap pemilihan tindakan, pada tahap partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Aceh Barat masih terbilang rendah. (3). Tahap alokasi sumber daya, pada tahap ini kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana tidak lengkap sehingga menjadi penghambat kinerja mereka dalam melakukan proses persiapan kegiatan partisipasi politik.
{"title":"Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan","authors":"Yeli Miftha Huljana, Ikhsan Baharudin","doi":"10.24853/independen.3.2.1-12","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/independen.3.2.1-12","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Johan Pahlawan. Masalah yang difokuskan merujuk pada teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Chandler, Jr dalam buku J. Salusu yang terdiri dari 3 indikator yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan pengalokasian sumber daya. Data dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dapat dilihat dari tiga indikator yaitu (1). Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, pada tahap ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menunjukkan rencana kegiatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula berupa Sosialisasi dan Forum diskusi. (2). Tahap pemilihan tindakan, pada tahap partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Aceh Barat masih terbilang rendah. (3). Tahap alokasi sumber daya, pada tahap ini kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana tidak lengkap sehingga menjadi penghambat kinerja mereka dalam melakukan proses persiapan kegiatan partisipasi politik.","PeriodicalId":131166,"journal":{"name":"INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117211814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.24853/independen.3.1.15-24
Wachid Ridwan, M. Murod
Sepanjang tahun 2021, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Repubik Indonsia telah melakukan operasi penegakan hukum terkait ancaman tindak kekerasan terorisme sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo3 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Jurnal ini menganalisa irisan motif para tersangka pelanggaran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Makassar, Surabaya dan Yogyakarta. Metode penelitian dilaksanakan dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap para tersangka yang masih mendekam dalam tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Motif ideologi yakni percepatan praktek Syariat Islam di Indonesia menjadi temuan variabel penting yang ditafsirkan beririsan dengan dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar di Persyarikatan Muhammadiyah. Temuan variabel lain adalah euphoria munculnya Negara Islam di Suriah yang menjadi daya tarik warga muda Muhammadiyah untuk bergabung dengan Front Pembela Islam yang menurut mereka lebih nyata dalam nahi mungkar terhadap hegemoni Amerika Serikat dan sikap anti Syiah. Sementara variabel terakhir adalah figur pendakwah diluar Persyarikatan Muhammadiyah yang dianggap lebih sesuai dengan tingkat pemahaman keagamaan dan rendahnya pengetahuan Al Islam dan Kemuhammadiyahan. Tiga irisan motif ini melatar belakangi aktifitas para tersangka dalam jangka waktu yang telah cukup lama. Namun aktifitas-aktifitas tersebut tidak tergolong pelanggaran undang-undang, sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pengakuan para tersangka mengungkapkan bahwa mereka tidak mempunyai niatan untuk berbuat kekerasan apalagi tindak pidana terorisme, namun demikian mereka berada dalam sebuah kelompok dan lingkungan yang sangat rentan terhadap munculnya tindak ekstremisme dan terorisme. Oleh karena itu, perlu ada garis pembatas jelas yang membelah irisan motif amar makruf nahi mungkar dan tafsir praktek Syariah Islam dan Negara Islam serta tranparansi dan keadilan dalam penegakan hukum.
在2021年,88反恐特遣队共和党印尼巴警方做了手术相关执法暴力恐怖主义的威胁作为使命,2018年5号法律关于改变2oo3年15号法案替代政府监管第一2oo2年关于根除恐怖主义犯罪法案成为法律。《华尔街日报》分析了马卡萨、泗水和日惹因违反《反恐法》而被怀疑的人的动机。这项研究的方法是对仍在雅加达首都贾亚警察局拘留的嫌疑人进行深入的观察和采访。意识形态加速印尼伊斯兰教实践的动机，成为对伊斯兰教教活动的重要发现，被解释为与dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar在Muhammadiyah上的dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar一起解释。另一个变量的发现是，伊斯兰国(islamic state)在叙利亚出现的euphoria，这使得年轻的伊斯兰捍卫者穆罕默德(Muhammadiyah)对伊斯兰捍卫者的加入感兴趣。最后一个变量是伊斯兰教以外的传教士形象，被认为更符合伊斯兰教的宗教理解水平和低知识水平和反犹。这三个主题在很长一段时间内相互支持了嫌疑人的活动。但在2018年第5条通过之前，这些活动不属于违法行为。嫌疑人的供词显示，他们无意实施暴力，更不用说恐怖主义罪行了，但他们所在的群体和环境极易受到极端主义和恐怖主义行为的影响。因此，需要有明确的界限来分割amar makruf nahi mungkar的动机，以及伊斯兰教和伊斯兰国的伊斯兰实践以及执法中的透明度和正义。
{"title":"IRISAN MOTIF ANCAMAN TERORISME: STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM DENSUS 88 ANTI TEROR DI YOGYAKARTA, SURABAYA DAN MAKASSAR TAHUN 2021","authors":"Wachid Ridwan, M. Murod","doi":"10.24853/independen.3.1.15-24","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/independen.3.1.15-24","url":null,"abstract":"Sepanjang tahun 2021, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Repubik Indonsia telah melakukan operasi penegakan hukum terkait ancaman tindak kekerasan terorisme sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo3 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Jurnal ini menganalisa irisan motif para tersangka pelanggaran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Makassar, Surabaya dan Yogyakarta. Metode penelitian dilaksanakan dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap para tersangka yang masih mendekam dalam tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Motif ideologi yakni percepatan praktek Syariat Islam di Indonesia menjadi temuan variabel penting yang ditafsirkan beririsan dengan dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar di Persyarikatan Muhammadiyah. Temuan variabel lain adalah euphoria munculnya Negara Islam di Suriah yang menjadi daya tarik warga muda Muhammadiyah untuk bergabung dengan Front Pembela Islam yang menurut mereka lebih nyata dalam nahi mungkar terhadap hegemoni Amerika Serikat dan sikap anti Syiah. Sementara variabel terakhir adalah figur pendakwah diluar Persyarikatan Muhammadiyah yang dianggap lebih sesuai dengan tingkat pemahaman keagamaan dan rendahnya pengetahuan Al Islam dan Kemuhammadiyahan. Tiga irisan motif ini melatar belakangi aktifitas para tersangka dalam jangka waktu yang telah cukup lama. Namun aktifitas-aktifitas tersebut tidak tergolong pelanggaran undang-undang, sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pengakuan para tersangka mengungkapkan bahwa mereka tidak mempunyai niatan untuk berbuat kekerasan apalagi tindak pidana terorisme, namun demikian mereka berada dalam sebuah kelompok dan lingkungan yang sangat rentan terhadap munculnya tindak ekstremisme dan terorisme. Oleh karena itu, perlu ada garis pembatas jelas yang membelah irisan motif amar makruf nahi mungkar dan tafsir praktek Syariah Islam dan Negara Islam serta tranparansi dan keadilan dalam penegakan hukum. ","PeriodicalId":131166,"journal":{"name":"INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133100909","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.24853/independen.3.1.1-14
Asep Setiawan, Debbie Affianty, Nurul Fitralaila Tanjung
Pandemi COVID-19 secara global yang diumumkan WHO 11 Maret 2020 telah mendorong berbagai negara mencari vaksin untuk kepentingan nasionalnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia melakukan diplomasi vaksin dalam upaya mendapatkan vaksin untuk kesehatan penduduknya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah diplomasi kesehatan global dalam tata kelola kesehatan global. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memanfaatkan jalur multilateral dalam upaya mendapatkan vaksin COVID-19 di forum-forum internasional terutama lembaga yang dikoordinasikan WHO. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi bilateral untuk menjalin kerjasama pengadaan vaksin untuk kepentingan di dalam negerinya.
{"title":"UPAYA DIPLOMASI VAKSIN INDONESIA MELALUI JALUR MULTILATERAL DAN BILATERAL","authors":"Asep Setiawan, Debbie Affianty, Nurul Fitralaila Tanjung","doi":"10.24853/independen.3.1.1-14","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/independen.3.1.1-14","url":null,"abstract":"Pandemi COVID-19 secara global yang diumumkan WHO 11 Maret 2020 telah mendorong berbagai negara mencari vaksin untuk kepentingan nasionalnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia melakukan diplomasi vaksin dalam upaya mendapatkan vaksin untuk kesehatan penduduknya. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah diplomasi kesehatan global dalam tata kelola kesehatan global. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memanfaatkan jalur multilateral dalam upaya mendapatkan vaksin COVID-19 di forum-forum internasional terutama lembaga yang dikoordinasikan WHO. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi bilateral untuk menjalin kerjasama pengadaan vaksin untuk kepentingan di dalam negerinya.","PeriodicalId":131166,"journal":{"name":"INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122943216","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.24853/independen.3.1.53-66
Muhammad Irfan Dwitama, Firza Alif Hakiki, E. Sulastri, Usni Usni, Djoni Gunanto
Pilkada serentak ini bertepatan dengan terjadi pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Aktoraktor politik dan partai politik harus berfikir luas mengenai kampanye politik yang harus ia lakukan dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. Saat terjadinya pandemi covid-19, teknologi internet dalam penggunaannya terjadi peningkatan dalam penggunaan media sosial, pada proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan walikota. Media sosial menjadi suatu instrumen yang penting dalam kampanye politik untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat guna memberikan informasi terkait rancangan program kerja yang akan diusung pasangan calon walikota dan wakil walikota. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial mempunyai peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. dikarenakan dalam penggunaannya media sosial sangat mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam mengakses media sosisal. Disamping iitu pun para peserta calon walikota dan wakil walikota bisa menjadikan media sosial sebagai suatu sarana kampanye politik yang dimana pandemi covid-19 ini mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah saja. Tujuan artikel ini dibahas untuk mengetahui masyarakat dalam berparitsipasi politik yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dalam Pilkada 2020 Tangerang Selatan.
{"title":"MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA 2020 TANGERANG SELATAN","authors":"Muhammad Irfan Dwitama, Firza Alif Hakiki, E. Sulastri, Usni Usni, Djoni Gunanto","doi":"10.24853/independen.3.1.53-66","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/independen.3.1.53-66","url":null,"abstract":"Pilkada serentak ini bertepatan dengan terjadi pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Aktoraktor politik dan partai politik harus berfikir luas mengenai kampanye politik yang harus ia lakukan dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. Saat terjadinya pandemi covid-19, teknologi internet dalam penggunaannya terjadi peningkatan dalam penggunaan media sosial, pada proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan walikota. Media sosial menjadi suatu instrumen yang penting dalam kampanye politik untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat guna memberikan informasi terkait rancangan program kerja yang akan diusung pasangan calon walikota dan wakil walikota. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial mempunyai peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. dikarenakan dalam penggunaannya media sosial sangat mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam mengakses media sosisal. Disamping iitu pun para peserta calon walikota dan wakil walikota bisa menjadikan media sosial sebagai suatu sarana kampanye politik yang dimana pandemi covid-19 ini mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah saja. Tujuan artikel ini dibahas untuk mengetahui masyarakat dalam berparitsipasi politik yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dalam Pilkada 2020 Tangerang Selatan.","PeriodicalId":131166,"journal":{"name":"INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130477396","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.24853/independen.3.1.25-36
Hamka Hendra Noer
The theory of neorealism stated that the strong and powerful will dominate and monopolize the world, whereas the insignificant will become marginalized. This concept was focused on gaining benefits rather than having a profound cooperation between countries. However, the said theory which also believed in pro-war (propaganda) has been argued by institutionalism theory. The institutionalism theory proposed that the outbreak of war may be caused by a failure in political institutions. Therefore, safety issues were more than military affairs but national security and economic relations between countries. The conspicuous objectives between those theories were that the institutionalists believed in sustainable cooperation of both parties to achieve an absolute benefit, whereas the neorealists relied on gaining advantages in cooperation. The article uses the library research and implements a qualitative-critical descriptive on the research method. Discourse analysis is carried out to prevent an overlapping data in the data analysis. In conclusion, theory of neorealism implements a domination by monopolizing power to elude a cooperation to occurred. Meanwhile, the institutionalism theory would prioritize on finding a win-win solution to resolve conflict in order to evade war.
{"title":"PERANG DAN KEAMANAN DALAM TINJAUAN TEORI NEOREALISME DAN INSTITUSIONALISME","authors":"Hamka Hendra Noer","doi":"10.24853/independen.3.1.25-36","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/independen.3.1.25-36","url":null,"abstract":"The theory of neorealism stated that the strong and powerful will dominate and monopolize the world, whereas the insignificant will become marginalized. This concept was focused on gaining benefits rather than having a profound cooperation between countries. However, the said theory which also believed in pro-war (propaganda) has been argued by institutionalism theory. The institutionalism theory proposed that the outbreak of war may be caused by a failure in political institutions. Therefore, safety issues were more than military affairs but national security and economic relations between countries. The conspicuous objectives between those theories were that the institutionalists believed in sustainable cooperation of both parties to achieve an absolute benefit, whereas the neorealists relied on gaining advantages in cooperation. The article uses the library research and implements a qualitative-critical descriptive on the research method. Discourse analysis is carried out to prevent an overlapping data in the data analysis. In conclusion, theory of neorealism implements a domination by monopolizing power to elude a cooperation to occurred. Meanwhile, the institutionalism theory would prioritize on finding a win-win solution to resolve conflict in order to evade war. ","PeriodicalId":131166,"journal":{"name":"INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116742382","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.24853/independen.3.1.47-52
Raja Faidz El Shidqi, Lusi Andriyani
Politik Identitas sebagai sebuah upaya memperjuangkan kepentingan bersama akan berjalan maksimal jika diterapkan pada kontestasi politik internasional, sebagai suatu hal yang sensitif politik identitas hanya akan memicu penggunaan isu radikalisme, terorisme dan tindakan diskriminasi ras serta etnis akibat adanya perbedaan pandangan, pilihan dan kepentingan. Pembahan bertujuan untuk mencari letak sumber masalah dengan menggunakan metode kualitatif dan memberikan pandangan bahwa tidak semestinya menggunakan dan melempar isu radikalisme dan terorisme kepada kelompok tertentu jika itu hanya sebuah upaya menjatuhkan antar anak bangsa.
{"title":"POLITIK IDENTITAS: RADIKALISME, TERORISME DAN DISKRIMINASI RASIAL","authors":"Raja Faidz El Shidqi, Lusi Andriyani","doi":"10.24853/independen.3.1.47-52","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/independen.3.1.47-52","url":null,"abstract":"Politik Identitas sebagai sebuah upaya memperjuangkan kepentingan bersama akan berjalan maksimal jika diterapkan pada kontestasi politik internasional, sebagai suatu hal yang sensitif politik identitas hanya akan memicu penggunaan isu radikalisme, terorisme dan tindakan diskriminasi ras serta etnis akibat adanya perbedaan pandangan, pilihan dan kepentingan. Pembahan bertujuan untuk mencari letak sumber masalah dengan menggunakan metode kualitatif dan memberikan pandangan bahwa tidak semestinya menggunakan dan melempar isu radikalisme dan terorisme kepada kelompok tertentu jika itu hanya sebuah upaya menjatuhkan antar anak bangsa.","PeriodicalId":131166,"journal":{"name":"INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global","volume":"197 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115255619","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-05-31DOI: 10.24853/independen.3.1.37-46
Ratu Ardita Dinata, Lusi Andriyani
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik dan partai yang berideologikan Islam, memiliki peluang dan kesempatan yang besar untuk unggul dalam pemilu 2019 di kota Depok. Karena itu penulis meneliti tentang strategi PKS pada pemilu tahun 2019di kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana strategi PKS pada pemilu tahun 2019 di kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif analisis dan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber yaitu Sekretaris DPD PKS kota Depok, beberapa literatur dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi kampanye PKS pada pemilu tahun 2019 di kota Depok yaitu dilakukan dengan menyampaikan politik gagasan yang secara umum dilaksanakandengan berdasarkan aspek kewilayahan yaitu geografi dan demografi, tetapi juga mengikuti program dari pusat. Pola sosialisasi komunikasi strategi yang dilakukan adalah dengan menyampaikan politik gagasan, politik gagasan itu menyasar kepada kebutuhan umum masyarakatdan sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Strategi yang menjadi kunci dan tidak pernah berubah yaitu kampanye secara langsung bertatap muka dengan masyarakat yang diharapkan membangun ikatan emosional dan memberikan penguatan agar para pemilih mengenal calegnya lebih langsung.
{"title":"STRATEGI KAMPANYE POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA DEPOK","authors":"Ratu Ardita Dinata, Lusi Andriyani","doi":"10.24853/independen.3.1.37-46","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/independen.3.1.37-46","url":null,"abstract":"Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik dan partai yang berideologikan Islam, memiliki peluang dan kesempatan yang besar untuk unggul dalam pemilu 2019 di kota Depok. Karena itu penulis meneliti tentang strategi PKS pada pemilu tahun 2019di kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana strategi PKS pada pemilu tahun 2019 di kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif analisis dan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber yaitu Sekretaris DPD PKS kota Depok, beberapa literatur dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi kampanye PKS pada pemilu tahun 2019 di kota Depok yaitu dilakukan dengan menyampaikan politik gagasan yang secara umum dilaksanakandengan berdasarkan aspek kewilayahan yaitu geografi dan demografi, tetapi juga mengikuti program dari pusat. Pola sosialisasi komunikasi strategi yang dilakukan adalah dengan menyampaikan politik gagasan, politik gagasan itu menyasar kepada kebutuhan umum masyarakatdan sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Strategi yang menjadi kunci dan tidak pernah berubah yaitu kampanye secara langsung bertatap muka dengan masyarakat yang diharapkan membangun ikatan emosional dan memberikan penguatan agar para pemilih mengenal calegnya lebih langsung.","PeriodicalId":131166,"journal":{"name":"INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114179292","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-15DOI: 10.24853/independen.2.2.29-36
Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, Usni Usni
Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan tingkat bawah yang menyentuh masyarakat sebagai implementasi sistem demokrasi. Sehingga warga negara mempunyai hak yang bebas untuk mengemukakan pendapatnya serta bebas untuk memilih. tetapi tidak lepas dengan kaidah undang-undang yang sudah ada. Cara memilih seorang kepala desa dapat dilakukan di desa tersebut secara langsung, damai, dengan warga desa yang sudah siap untuk memilih calon kepala desanya. Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibarengi dengan politik identitas di dalamnya. Hal tersebut dilakukan supaya calon kepala desa bisa mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak di pemilihan calon kepala desa. Seperti yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung pemilihan kepala desa, tetapi politik identitas etnikpun dihadirkan dalam panggung pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan data yang sekunder dengan melalui studi literatur dari sebuah jurnal serta media online yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik identitas warga yang ada di desa rumpin di landasi dengan adanya sebuah agama dan etnik dalam budaya politik yang warga desanya memiliki sebuah kepercayaan kepada calon kepala desanya sehingga bisa terjadi sebuah nepotisme di desa Rumpin.
{"title":"POLITIK IDENTITAS DIBALIK PANGGUNG PILKADES","authors":"Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, Usni Usni","doi":"10.24853/independen.2.2.29-36","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/independen.2.2.29-36","url":null,"abstract":"Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan tingkat bawah yang menyentuh masyarakat sebagai implementasi sistem demokrasi. Sehingga warga negara mempunyai hak yang bebas untuk mengemukakan pendapatnya serta bebas untuk memilih. tetapi tidak lepas dengan kaidah undang-undang yang sudah ada. Cara memilih seorang kepala desa dapat dilakukan di desa tersebut secara langsung, damai, dengan warga desa yang sudah siap untuk memilih calon kepala desanya. Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibarengi dengan politik identitas di dalamnya. Hal tersebut dilakukan supaya calon kepala desa bisa mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak di pemilihan calon kepala desa. Seperti yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung pemilihan kepala desa, tetapi politik identitas etnikpun dihadirkan dalam panggung pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan data yang sekunder dengan melalui studi literatur dari sebuah jurnal serta media online yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik identitas warga yang ada di desa rumpin di landasi dengan adanya sebuah agama dan etnik dalam budaya politik yang warga desanya memiliki sebuah kepercayaan kepada calon kepala desanya sehingga bisa terjadi sebuah nepotisme di desa Rumpin.","PeriodicalId":131166,"journal":{"name":"INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114866766","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-15DOI: 10.24853/independen.2.2.17-28
Dody Wijaya
Artikel ini membahas tentang pengaruh pemilu serentak 2019 terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Salah satu tujuan pemilu serentak menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah penguatan sistem presidensial. Dalam artikel ini, penguatan sistem presidensial ditinjau dari dua hal yakni penyederhanaan sistem kepartaian dan dukungan mayoritas di parlemen terhadap presiden terpilih melalui efek ekor jas (coattail effect).Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan dokumen. Pengumpulan data bersumber dari telaah buku dan berbagai literatur seperti laporan jurnal, penelitian dan dokumen yang terkait dengan pemilu serentak serta hasil-hasil pemilu tahun 2019. Penelitian ini akan melakukan analisis secara teoritik terkait pengaruh pemilu serentak dari berbagai studi yang pernah dilakukan yang dikaitkan dengan sistem pemilu serentak di Indonesia tahun 2019. Selanjutnya dilakukan analisis hasil pemilu dengan menghitung indeks ENPP (effective number of parliamentary parties) untuk mengetahui penyederhanaan partai di palemen dan analisis coattail effect di tingkat nasional, provinsi dan partai pengusung calon presiden. Artikel ini menyimpulkan pemilu serentak 2019 tidak berpengaruh terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak mencapai tujuan yang ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi maupun UU No 7 Tahun 2017 untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia.
{"title":"PENGARUH PEMILU SERENTAK TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA","authors":"Dody Wijaya","doi":"10.24853/independen.2.2.17-28","DOIUrl":"https://doi.org/10.24853/independen.2.2.17-28","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang pengaruh pemilu serentak 2019 terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Salah satu tujuan pemilu serentak menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah penguatan sistem presidensial. Dalam artikel ini, penguatan sistem presidensial ditinjau dari dua hal yakni penyederhanaan sistem kepartaian dan dukungan mayoritas di parlemen terhadap presiden terpilih melalui efek ekor jas (coattail effect).Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan dokumen. Pengumpulan data bersumber dari telaah buku dan berbagai literatur seperti laporan jurnal, penelitian dan dokumen yang terkait dengan pemilu serentak serta hasil-hasil pemilu tahun 2019. Penelitian ini akan melakukan analisis secara teoritik terkait pengaruh pemilu serentak dari berbagai studi yang pernah dilakukan yang dikaitkan dengan sistem pemilu serentak di Indonesia tahun 2019. Selanjutnya dilakukan analisis hasil pemilu dengan menghitung indeks ENPP (effective number of parliamentary parties) untuk mengetahui penyederhanaan partai di palemen dan analisis coattail effect di tingkat nasional, provinsi dan partai pengusung calon presiden. Artikel ini menyimpulkan pemilu serentak 2019 tidak berpengaruh terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak mencapai tujuan yang ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi maupun UU No 7 Tahun 2017 untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia.","PeriodicalId":131166,"journal":{"name":"INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global","volume":"323 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125786951","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：