Pub Date : 2023-12-31DOI: 10.15408/jisi.v4i2.37128
M. Hamdy, Helmi Rustandi, Venita Suhartini, Rinta Febrina Koto, Sekar Sari Agustin, Carla Amadea Syifa, Abuddafi Arhabi, Vanza Aulia Baskara, Fatur Refiandinova, Ahmad Syauqi
Abstract. Stunting is a health problem that can reduce the quality of human resources. One of the parties who plays an important role in overcoming stunting is posyandu cadres. The role of posyandu cadres as community empowerers is very much needed in improving community welfare through health. This research aims to determine the role of posyandu cadres in reducing stunting rates in Sakambang Wanayasa Village, Purwakarta Regency. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used were observation, interviews, documentation and the assistance of PRA techniques. The research results show that posyandu cadres have carried out their role in carrying out the mission to reduce stunting rates, but it can be said that this is not optimal. This can be seen from the activities carried out by cadres such as providing education about stunting, measuring and weighing toddlers to detect stunting, conducting home visits, providing additional food and vitamins to pregnant mothers and toddlers. In carrying out their role, posyandu cadres also receive support from both health workers and local village officials. However, in carrying out its role there are obstacles, namely the lack of cadre knowledge and education that must be provided regularly, inadequate posyandu infrastructure, low community participation and knowledge in responding to a problem, and funding for stunting prevention that is not timely. Keywords: Role, Posyandu Cadre, Stunting Prevention. Abstrak. Stunting adalah permasalahan kesehatan yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu pihak yang berperan penting untuk mengatasi stunting ini adalah kader posyandu. Peran kader posyandu sebagai pemberdaya masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kader posyandu dalam menurunkan angka stunting di Desa Sakambang Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi serta bantuan teknik PRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader posyandu telah menjalankan perannya dalam misi menurunkan angka stunting, namun dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh para kader seperti memberikan edukasi tentang stunting, melakukan pengukuran dan penimbangan pada balita untuk mendeteksi stunting, melakukan home visit, memberikan makanan tambahan dan vitamin pada ibu hamil dan balita. Dalam menjalankan perannya, kader posyandu juga mendapat dukungan baik dari tenaga kesehatan maupun aparat desa setempat. Namun, dalam menjalankan perannya terdapat hambatan di mana masih kurangnya pengetahuan kader dan edukasi harus diberikan secara rutin, sarana prasarana posyandu yang belum memadai, rendahnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam menyikapi suatu masalah, dan pendanaan pencegahan stunting yang tidak tepat waktu. Kat
{"title":"Peran Kader Posyandu dalam Menurunkan Angka Stunting","authors":"M. Hamdy, Helmi Rustandi, Venita Suhartini, Rinta Febrina Koto, Sekar Sari Agustin, Carla Amadea Syifa, Abuddafi Arhabi, Vanza Aulia Baskara, Fatur Refiandinova, Ahmad Syauqi","doi":"10.15408/jisi.v4i2.37128","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37128","url":null,"abstract":"Abstract. Stunting is a health problem that can reduce the quality of human resources. One of the parties who plays an important role in overcoming stunting is posyandu cadres. The role of posyandu cadres as community empowerers is very much needed in improving community welfare through health. This research aims to determine the role of posyandu cadres in reducing stunting rates in Sakambang Wanayasa Village, Purwakarta Regency. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used were observation, interviews, documentation and the assistance of PRA techniques. The research results show that posyandu cadres have carried out their role in carrying out the mission to reduce stunting rates, but it can be said that this is not optimal. This can be seen from the activities carried out by cadres such as providing education about stunting, measuring and weighing toddlers to detect stunting, conducting home visits, providing additional food and vitamins to pregnant mothers and toddlers. In carrying out their role, posyandu cadres also receive support from both health workers and local village officials. However, in carrying out its role there are obstacles, namely the lack of cadre knowledge and education that must be provided regularly, inadequate posyandu infrastructure, low community participation and knowledge in responding to a problem, and funding for stunting prevention that is not timely. Keywords: Role, Posyandu Cadre, Stunting Prevention. Abstrak. Stunting adalah permasalahan kesehatan yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu pihak yang berperan penting untuk mengatasi stunting ini adalah kader posyandu. Peran kader posyandu sebagai pemberdaya masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kader posyandu dalam menurunkan angka stunting di Desa Sakambang Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi serta bantuan teknik PRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader posyandu telah menjalankan perannya dalam misi menurunkan angka stunting, namun dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh para kader seperti memberikan edukasi tentang stunting, melakukan pengukuran dan penimbangan pada balita untuk mendeteksi stunting, melakukan home visit, memberikan makanan tambahan dan vitamin pada ibu hamil dan balita. Dalam menjalankan perannya, kader posyandu juga mendapat dukungan baik dari tenaga kesehatan maupun aparat desa setempat. Namun, dalam menjalankan perannya terdapat hambatan di mana masih kurangnya pengetahuan kader dan edukasi harus diberikan secara rutin, sarana prasarana posyandu yang belum memadai, rendahnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam menyikapi suatu masalah, dan pendanaan pencegahan stunting yang tidak tepat waktu. Kat","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"91 15","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139132008","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-12-31DOI: 10.15408/jisi.v4i2.37129
Yulianti Yulianti, Ummi Ulfatus Syahriyah
Abstract. There is a social and cultural construct in society that put a mother as the most responsible person for childcare. In fact, childcare is basically a shared responsibility between husband and wife. Although mothers are the first school for their children, fathers also have a great responsibility in childcare. Not only given great responsibility in childcare, social and cultural constructions in Indonesia form that a wife or mother must be able to do housework and the husband is responsible for providing a living. The purpose of this study, researchers want to see how a mother eliminates the constructions that develop in society in realizing gender justice and equality in the household. The research method in this study is a descriptive qualitative method because it is to discuss the research results comprehensively. Data collection in this study used interviews with two young mothers. The results in this study show that in realizing gender justice in the household, each couple must prepare for marriage in terms of science and mentality so that each other understands each other regarding their respective roles and responsibilities. responsible for childcare and domestic work. And the establishment of a culture of communication in carrying out the division of roles in order to the emergence of justice in the household. Keywords: Construction, Women, Gender Justice. Abstrak. Ada konstruksi sosial dan budaya di masyarakat yang beranggapan seorang ibu adalah orang paling bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Padahal, pada dasarnya pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Meskipun ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, ayah juga memiliki tanggung jawab besar dalam pengasuhan anak. Kemudian, ibu tidak hanya diberikan tanggung jawab besar dalam pengasuhan anak, konstruksi sosial dan budaya di Indonesia juga meletakkan seorang istri atau ibu dalam pekerjaan rumah tangga dan suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana seorang ibu menghilangkan konstruksi yang berkembang di masyarakat dalam mewujudkan keadilan gender dan kesetaraan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena membahas hasil penelitian secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan dua ibu muda. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam mewujudkan keadilan gender dalam rumah tangga, setiap pasangan harus mempersiapkan pernikahan dari segi ilmu pengetahuan dan mental agar saling memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Dan terbentuknya budaya komunikasi dalam melaksanakan pembagian peran demi munculnya keadilan dalam rumah tangga. Kata Kunci: Konstruksi, Perempuan, Keadilan Gender.
{"title":"Melawan Konstruksi Sosial dan Budaya Terhadap Perempuan: Mewujudkan Keadilan Gender dalam Rumah Tangga","authors":"Yulianti Yulianti, Ummi Ulfatus Syahriyah","doi":"10.15408/jisi.v4i2.37129","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37129","url":null,"abstract":"Abstract. There is a social and cultural construct in society that put a mother as the most responsible person for childcare. In fact, childcare is basically a shared responsibility between husband and wife. Although mothers are the first school for their children, fathers also have a great responsibility in childcare. Not only given great responsibility in childcare, social and cultural constructions in Indonesia form that a wife or mother must be able to do housework and the husband is responsible for providing a living. The purpose of this study, researchers want to see how a mother eliminates the constructions that develop in society in realizing gender justice and equality in the household. The research method in this study is a descriptive qualitative method because it is to discuss the research results comprehensively. Data collection in this study used interviews with two young mothers. The results in this study show that in realizing gender justice in the household, each couple must prepare for marriage in terms of science and mentality so that each other understands each other regarding their respective roles and responsibilities. responsible for childcare and domestic work. And the establishment of a culture of communication in carrying out the division of roles in order to the emergence of justice in the household. Keywords: Construction, Women, Gender Justice. Abstrak. Ada konstruksi sosial dan budaya di masyarakat yang beranggapan seorang ibu adalah orang paling bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Padahal, pada dasarnya pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Meskipun ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, ayah juga memiliki tanggung jawab besar dalam pengasuhan anak. Kemudian, ibu tidak hanya diberikan tanggung jawab besar dalam pengasuhan anak, konstruksi sosial dan budaya di Indonesia juga meletakkan seorang istri atau ibu dalam pekerjaan rumah tangga dan suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana seorang ibu menghilangkan konstruksi yang berkembang di masyarakat dalam mewujudkan keadilan gender dan kesetaraan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena membahas hasil penelitian secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan dua ibu muda. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam mewujudkan keadilan gender dalam rumah tangga, setiap pasangan harus mempersiapkan pernikahan dari segi ilmu pengetahuan dan mental agar saling memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Dan terbentuknya budaya komunikasi dalam melaksanakan pembagian peran demi munculnya keadilan dalam rumah tangga. Kata Kunci: Konstruksi, Perempuan, Keadilan Gender.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"105 26","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139135023","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-12-31DOI: 10.15408/jisi.v4i2.37125
Jurnal Ilmu, Sosial Indonesia, Zerelda Azzahra Fitrazia, A. B. Ihsan, Bilal Iqbal, Uin Syarif, Hidayatullah Jakarta, Kata Kunci, Mantan Hak politik, Pemilu Narapidana Korupsi, Elite Politik. Kebijakan Publik
Abstract. This research aims to determine the birth process, the dynamics of the formulation, and the impact of the licensing policy for ex-corruption convicts to participate in elections. By using qualitative research methods and public policy theory, political elites, and corruption, this study found that the licensing policy for ex-corruption convicts in elections is a political process on the basis of providing opportunities for ex-corruption convicts as part of human rights which is then set forth in Law Number 7 of 2017 as a legal decree. Therefore, General Election Commission Regulation (PKPU) Number 20 of 2018 which prohibits ex-corruption convicts from becoming election participants is in itself considered deviant. This policy reaped a lot of controversy and rejection from society, but on the pretext of providing opportunities and fulfilling human rights, the political process came to a decision to be legalized through law. As a result, in the midst of public knowledge about the limited track record of politicians and the attitude of the people towards non-corruption which tends to be permissive, legislative candidates with backgrounds of corruption convicts have emerged and some have been elected in political contests at both the local and national levels. Keywords: Political rights, Ex-Corruption Convicts, Elections, Public Policy, Political Elite. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses lahir, dinamika perumusan, dan dampak kebijakan perizinan mantan narapidana korupsi ikut serta dalam pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori kebijakan publik, elite politik, dan korupsi, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan perizinan mantan narapidana korupsi dalam pemilu merupakan proses politik atas dasar pemberian kesempatan mantan narapidana korupsi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang kemudian dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017. Oleh sebab itu, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu dengan sendirinya dianggap menyimpang. Kebijakan ini menuai banyak kotroversi dan penolakan dari masyarakat, namun atas dalih pemberian kesempatan dan pemenuhan HAM, maka proses politik sampai pada keputusan untuk dilegalisasi melalui undang-undang. Dampaknya, di tengah pengetahuan masyarakat tentang track record politisi yang terbatas dan sikap masyarakat terhadap tindak korupsi yang cenderung permisif, maka bermunculan calon-calon legislatif berlatar belakang narapidana korupsi dan sebagian terpilih dalam kontestasi politik baik pada tingkat lokal maupun nasional. Kata Kunci: Hak politik, Mantan Narapidana Korupsi, Pemilu, Kebijakan Publik, Elite Politik.
摘要本研究旨在确定腐败前科人员参选许可政策的诞生过程、制定动力和影响。通过运用定性研究方法和公共政策理论、政治精英和腐败等理论，本研究发现，前贪污罪犯参加选举的许可政策是一个政治过程，其基础是为前贪污罪犯提供机会，这是人权的一部分，然后在 2017 年第 7 号法律中作为法令规定。因此，2018 年第 20 号《大选委员会条例》（PKPU）禁止前腐败罪犯成为选举参与者，这本身就被认为是一种偏差。这一政策在社会上引起了很多争议和反对，但政治进程以提供机会和实现人权为借口，最终决定通过法律将其合法化。结果，在公众对政治家的有限政绩有所了解，以及人们对不腐败的态度趋于放任的情况下，出现了具有腐败罪犯背景的立法候选人，其中一些人在地方和国家两级的政治竞争中当选。关键词政治权利、前腐败罪犯、选举、公共政策、政治精英。Abstrak.本报告的目的是让人们更好地了解政治、公共政策和政治精英。通过使用公共政策和公共政策精英与社会政策研究的方法和理论、在此基础上，我们可以了解到，在国家层面上对政治精英和政治精英的政策研究与在 UU No.2017 年 7 月。此外，2018 年第 20 届韩国警察联盟（PKPU）提名人也将成为 "狩猎者 "的代言人，并将在未来的日子里为狩猎者提供更多的机会。在这一领域中，有大量的战争和战争贩子，而在这一领域中，则有大量的政治活动和人道主义活动，这些活动和人道主义活动之间存在着巨大的矛盾。在这种情况下，如果一个国家的政治记录被记录在案，而另一个国家的政治记录又被许可，那么这个国家的立法机构就会在地方和国家两级的政治对话中发挥重要作用。Kata Kunci: Hak politik, Mantan Narapidana Korupsi, Pemilu, Kebijakan Publik, Elite Politik.
{"title":"Political Rights of Ex-Corruption Convicts in Elections","authors":"Jurnal Ilmu, Sosial Indonesia, Zerelda Azzahra Fitrazia, A. B. Ihsan, Bilal Iqbal, Uin Syarif, Hidayatullah Jakarta, Kata Kunci, Mantan Hak politik, Pemilu Narapidana Korupsi, Elite Politik. Kebijakan Publik","doi":"10.15408/jisi.v4i2.37125","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37125","url":null,"abstract":"Abstract. This research aims to determine the birth process, the dynamics of the formulation, and the impact of the licensing policy for ex-corruption convicts to participate in elections. By using qualitative research methods and public policy theory, political elites, and corruption, this study found that the licensing policy for ex-corruption convicts in elections is a political process on the basis of providing opportunities for ex-corruption convicts as part of human rights which is then set forth in Law Number 7 of 2017 as a legal decree. Therefore, General Election Commission Regulation (PKPU) Number 20 of 2018 which prohibits ex-corruption convicts from becoming election participants is in itself considered deviant. This policy reaped a lot of controversy and rejection from society, but on the pretext of providing opportunities and fulfilling human rights, the political process came to a decision to be legalized through law. As a result, in the midst of public knowledge about the limited track record of politicians and the attitude of the people towards non-corruption which tends to be permissive, legislative candidates with backgrounds of corruption convicts have emerged and some have been elected in political contests at both the local and national levels. Keywords: Political rights, Ex-Corruption Convicts, Elections, Public Policy, Political Elite. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses lahir, dinamika perumusan, dan dampak kebijakan perizinan mantan narapidana korupsi ikut serta dalam pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori kebijakan publik, elite politik, dan korupsi, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan perizinan mantan narapidana korupsi dalam pemilu merupakan proses politik atas dasar pemberian kesempatan mantan narapidana korupsi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang kemudian dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017. Oleh sebab itu, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu dengan sendirinya dianggap menyimpang. Kebijakan ini menuai banyak kotroversi dan penolakan dari masyarakat, namun atas dalih pemberian kesempatan dan pemenuhan HAM, maka proses politik sampai pada keputusan untuk dilegalisasi melalui undang-undang. Dampaknya, di tengah pengetahuan masyarakat tentang track record politisi yang terbatas dan sikap masyarakat terhadap tindak korupsi yang cenderung permisif, maka bermunculan calon-calon legislatif berlatar belakang narapidana korupsi dan sebagian terpilih dalam kontestasi politik baik pada tingkat lokal maupun nasional. Kata Kunci: Hak politik, Mantan Narapidana Korupsi, Pemilu, Kebijakan Publik, Elite Politik.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"57 20","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139130974","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-12-31DOI: 10.15408/jisi.v4i2.37124
Sapraji Sapraji
Abstract. This research discusses the implementation of the Smart City policy in South Tangerang City, Banten, Indonesia as a response to regional autonomy demands and the complexity of urban issues. As an innovative concept, Tangsel Smart City focuses on providing solutions to community problems through the application of Information and Communication Technology (ICT). Through innovation and renewal, the South Tangerang City Government has successfully increased efficiency in public services, especially in licensing, taxation, and budgeting. This study is based on the Decree Number 134.43/Head.220-Legal/2017 and Memorandum of Understanding between the Ministry of Communication and Information Technology and the Local Government of South Tangerang City. Although the implementation of Smart City in Tangsel has brought positive changes, there are challenges such as the lack of supporting application functions, suboptimal socialization, difficulties in inter-agency integration, and security issues. The aim of this research is to provide an in-depth overview of the Smart City policy implementation, evaluate its effectiveness, and identify opportunities and challenges. It is hoped that the results of this research contribute to both practical and theoretical understanding of Smart City implementation in autonomous regions, serve as a guide for further research, and encourage continuous efforts to improve the quality of public services through the Smart City concept. Keywords: Smart City, Policy Implementation, Regional Autonomy, South Tangerang City, Public Services, Regional Government Innovation, Online Licensing. Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Smart City di Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia sebagai respons terhadap tuntutan otonomi daerah dan kompleksitas masalah perkotaan. Sebagai konsep terobosan, Tangsel Smart City fokus pada solusi masalah masyarakat dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Melalui inovasi dan pembaharuan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, terutama dalam perizinan, perpajakan, dan penganggaran. Penelitian ini berdasarkan Kepwal Nomor 134.43/Kep.220-Huk/2017 dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemda Kota Tangerang Selatan. Meskipun implementasi Smart City di Tangsel telah membawa perubahan positif, terdapat kendala seperti minimnya fungsi aplikasi pendukung, sosialisasi yang kurang optimal, kesulitan integrasi antar-dinas, dan masalah keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang implementasi kebijakan Smart City, mengevaluasi efektivitasnya, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman praktis dan teoritis tentang penerapan Smart City di daerah otonom, menjadi panduan bagi penelitian lebih lanjut, dan mendorong upaya terus-menerus dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalu
{"title":"Implementasi Smart City di Kota Tangerang Selatan Banten","authors":"Sapraji Sapraji","doi":"10.15408/jisi.v4i2.37124","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37124","url":null,"abstract":"Abstract. This research discusses the implementation of the Smart City policy in South Tangerang City, Banten, Indonesia as a response to regional autonomy demands and the complexity of urban issues. As an innovative concept, Tangsel Smart City focuses on providing solutions to community problems through the application of Information and Communication Technology (ICT). Through innovation and renewal, the South Tangerang City Government has successfully increased efficiency in public services, especially in licensing, taxation, and budgeting. This study is based on the Decree Number 134.43/Head.220-Legal/2017 and Memorandum of Understanding between the Ministry of Communication and Information Technology and the Local Government of South Tangerang City. Although the implementation of Smart City in Tangsel has brought positive changes, there are challenges such as the lack of supporting application functions, suboptimal socialization, difficulties in inter-agency integration, and security issues. The aim of this research is to provide an in-depth overview of the Smart City policy implementation, evaluate its effectiveness, and identify opportunities and challenges. It is hoped that the results of this research contribute to both practical and theoretical understanding of Smart City implementation in autonomous regions, serve as a guide for further research, and encourage continuous efforts to improve the quality of public services through the Smart City concept. Keywords: Smart City, Policy Implementation, Regional Autonomy, South Tangerang City, Public Services, Regional Government Innovation, Online Licensing. Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Smart City di Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia sebagai respons terhadap tuntutan otonomi daerah dan kompleksitas masalah perkotaan. Sebagai konsep terobosan, Tangsel Smart City fokus pada solusi masalah masyarakat dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Melalui inovasi dan pembaharuan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, terutama dalam perizinan, perpajakan, dan penganggaran. Penelitian ini berdasarkan Kepwal Nomor 134.43/Kep.220-Huk/2017 dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemda Kota Tangerang Selatan. Meskipun implementasi Smart City di Tangsel telah membawa perubahan positif, terdapat kendala seperti minimnya fungsi aplikasi pendukung, sosialisasi yang kurang optimal, kesulitan integrasi antar-dinas, dan masalah keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang implementasi kebijakan Smart City, mengevaluasi efektivitasnya, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman praktis dan teoritis tentang penerapan Smart City di daerah otonom, menjadi panduan bagi penelitian lebih lanjut, dan mendorong upaya terus-menerus dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalu","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"111 15","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139133396","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-12-31DOI: 10.15408/jisi.v4i2.37127
Taufik Setyaudin
Abstract. This research aims to find out the manifestation of economic independence within the community through the Z-Chicken program of Baznas in South Tangerang City. The program is considered as one of the efforts to enhance the welfare of the community. The research method employs a qualitative approach, involving the study of data and documents related to the Z-Chicken program of Baznas in South Tangerang City. Qualitative methods are deemed the most appropriate approach to gather information regarding the improvement of economic independence within the community through the Z-Chicken program of Baznas in South Tangerang City. The study of the Z-Chicken program in South Tangerang as an initiative to enhance the economic independence of the community reveals sustainable impacts, such as transforming beneficiaries into contributors. The presence of this empowerment program should be expanded in its reach. Furthermore, regular mentoring for beneficiaries who have gained from the Z-Chicken program in South Tangerang is essential for program evaluation and development. Keywords: Economic Independence, Z-Chicken Program, Baznas, Kota Tangerang Selatan, Mustahik, Muzakki. Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu wujud dari kemandirian ekonomi masyarakat melalui program Z-Chicken Baznas Kota Tangerang Selatan. Program tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari data dan dokumen yang berhubungan dengan Program Z-Chicken Baznas Kota Tangerang Selatan. Metode kualitatif ini dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat untuk menggali informasi mengenai peningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program Z-Chicken Baznas Kota Tangerang Selatan. Penelitian program Z-Chicken Baznas Tangsel sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, ternyata dapat memberikan dampak yang berkesinambungan, salah satunya mengubah mustahik jadi muzakki. Keberadaan program pemberdayaan ini harus lebih diperluas jangkauannya. Dan adanya mentoring secara berkala terhadap mustahik yang telah menerima manfaat dari program Z-Chicken Baznas Tangsel sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program. Kata Kunci: Kemandirian Ekonomi, Program Z-Chicken, Baznas Kota Tangsel, Mustahik, Muzakki.
摘要本研究旨在通过南坦格朗市巴兹纳斯的 "Z-鸡 "计划，了解社区经济独立的表现。该计划被视为提高社区福利的努力之一。研究方法采用定性方法，包括研究与南坦格朗市巴兹纳斯 Z 鸡计划有关的数据和文件。定性方法被认为是收集有关通过南坦格朗市巴兹纳斯的 Z 鸡计划提高社区经济独立性的信息的最合适方法。南坦格朗市的 Z 鸡计划是一项提高社区经济独立性的举措，对该计划的研究揭示了其可持续影响，如将受益人转变为贡献者。这一赋权计划应扩大其影响范围。此外，定期指导从南坦格朗 "Z-Chicken "计划中获益的受益人对于计划的评估和发展至关重要。关键词经济独立、Z-Chicken 计划、巴兹纳斯、南坦格朗市、穆斯塔希克、穆扎基。摘要本研究旨在通过南坦格朗市巴兹纳斯的 Z 鸡计划了解社区经济独立的形式。该计划是改善社区福利的努力之一。本研究采用定性方法，即通过研究与丹吉尔港市南部巴兹纳斯 Z 鸡计划有关的数据和文件。这种定性方法被认为是探索有关通过巴兹纳斯南坦格朗市 Z 鸡计划提高社区经济独立性的信息的最合适方法。对 Z-Chicken Baznas Tangsel 计划的研究表明，该计划旨在提高社区的经济独立性，可以产生可持续的影响，其中之一就是将 mustahik 变成 muzakki。必须进一步扩大这一赋权计划。此外，还应为从 "Z-Chicken Baznas Tangsel "计划中受益的 mustahik 提供定期指导，作为评估和计划发展的材料。关键词经济独立、Z-Chicken 计划、巴兹纳斯唐塞市、Mustahik、Muzakki。
{"title":"Sustainable Development through the Z-Chicken Baznas Initiative: A Community-Based Approach in South Tangerang City","authors":"Taufik Setyaudin","doi":"10.15408/jisi.v4i2.37127","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37127","url":null,"abstract":"Abstract. This research aims to find out the manifestation of economic independence within the community through the Z-Chicken program of Baznas in South Tangerang City. The program is considered as one of the efforts to enhance the welfare of the community. The research method employs a qualitative approach, involving the study of data and documents related to the Z-Chicken program of Baznas in South Tangerang City. Qualitative methods are deemed the most appropriate approach to gather information regarding the improvement of economic independence within the community through the Z-Chicken program of Baznas in South Tangerang City. The study of the Z-Chicken program in South Tangerang as an initiative to enhance the economic independence of the community reveals sustainable impacts, such as transforming beneficiaries into contributors. The presence of this empowerment program should be expanded in its reach. Furthermore, regular mentoring for beneficiaries who have gained from the Z-Chicken program in South Tangerang is essential for program evaluation and development. Keywords: Economic Independence, Z-Chicken Program, Baznas, Kota Tangerang Selatan, Mustahik, Muzakki. Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu wujud dari kemandirian ekonomi masyarakat melalui program Z-Chicken Baznas Kota Tangerang Selatan. Program tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari data dan dokumen yang berhubungan dengan Program Z-Chicken Baznas Kota Tangerang Selatan. Metode kualitatif ini dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat untuk menggali informasi mengenai peningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program Z-Chicken Baznas Kota Tangerang Selatan. Penelitian program Z-Chicken Baznas Tangsel sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, ternyata dapat memberikan dampak yang berkesinambungan, salah satunya mengubah mustahik jadi muzakki. Keberadaan program pemberdayaan ini harus lebih diperluas jangkauannya. Dan adanya mentoring secara berkala terhadap mustahik yang telah menerima manfaat dari program Z-Chicken Baznas Tangsel sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program. Kata Kunci: Kemandirian Ekonomi, Program Z-Chicken, Baznas Kota Tangsel, Mustahik, Muzakki.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":" 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139136068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.15408/jisi.v3i1.33364
Agus Nilmada Azmi, F. H
Abstract. This study discusses the policy influencer of Australia's policy towards asylum seekers during the reign of Julia Gillard from 2010-2013. These approaches incorporate the re-implementation of the Pacific Solution, the return of asylum seekers to their countries of origin, and the Malaysia Solution, beside other policies. This study uses the theory of policy influence system and prejudice theory in explaining the policies implemented by the government of Australia in managing with asylum seeker amid the reign of Julia Gillard and the components behind the policy-making. The analytical ranking used is the nation-state. This research is qualitative research with descriptive type. The results of this study indicate that Australia's policy towards asylum seekers under the Gillard government is influenced by three policy influencing factors, namely the bureaucracy, parties, and the public, which are full of negative prejudice against asylum seekers. Keywords: Australian Foreign Policy, Asylum Seeker, Policy Influencer. Abstrak. Penelitian ini membahas tentang policy influencer dalam kebijakan Australia terhadap pencari suaka pada masa pemerintahan Julia Gillard kurun waktu 2010-2013. Pendekatan ini mengikutsertakan penerapan kembali dari kebijakan Solusi Pasifik, pemulangan pencari suaka ke negara asalnya, dan Solusi Malaysia serta kebijakan lainnya. Penelitian ini menggunakan teori sistem pengaruh kebijakan dan teori prasangka dalam menjelaskan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Australia dalam menangani pencari suaka di tengah pemerintahan Julia Gillard dan komponen di balik pembuatan kebijakan. Pemeringkatan analitis yang digunakan adalah negara-bangsa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Australia terhadap pencari suaka di bawah pemerintahan Gillard dipengaruhi oleh tiga faktor pengaruh kebijakan, yaitu birokrasi, partai, dan masyarakat, yang penuh dengan prasangka negatif terhadap pencari suaka. Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Australia, Pencari Suaka, Pemberi Pengaruh Kebijakan.
摘要。本研究探讨了2010-2013年茱莉亚·吉拉德执政期间澳大利亚对寻求庇护者政策的政策影响。除其他政策外，这些办法包括重新执行太平洋解决方案、寻求庇护者返回原籍国和马来西亚解决方案。本研究运用政策影响系统理论和偏见理论来解释吉拉德执政时期澳大利亚政府在处理寻求庇护者方面所实施的政策及其决策背后的组成部分。使用的分析性排名是民族国家。本研究为描述性质的研究。本研究结果表明，吉拉德政府下的澳大利亚寻求庇护者政策受到三个政策影响因素的影响，即官僚、政党和公众，他们对寻求庇护者充满了负面偏见。关键词:澳大利亚外交政策，寻求庇护者，政策影响者。Abstrak。Penelitian ini成员dalam kebijakan是澳大利亚的一名政策影响者，他在2010-2013年期间担任总理朱莉娅·吉拉德。我的祖国是马来西亚，我的祖国是马来西亚，我的祖国是马来西亚，我的祖国是马来西亚。penpentian ini menggunakan tebijakan系统，pengaruh kebijakan和teori prasangka, menjelaskan kebijakan yang, diterapkan olemintanan澳大利亚，dalam menangani pencari, suaka和tengawa总理，朱莉娅·吉拉德，komponen和balik penbuatan kebijakan。Pemeringkatan分析师yang digunakan adalah negara-bangsa。Penelitian的翻译结果:Penelitian的翻译结果:Penelitian的翻译结果:Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚总理吉拉德，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚。Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Australia, Pencari Suaka, Pemberi Pengaruh Kebijakan。
{"title":"Policy Influencer dalam Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Pencari Suaka pada Masa Pemerintahan Julia Gillard","authors":"Agus Nilmada Azmi, F. H","doi":"10.15408/jisi.v3i1.33364","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.33364","url":null,"abstract":"Abstract. This study discusses the policy influencer of Australia's policy towards asylum seekers during the reign of Julia Gillard from 2010-2013. These approaches incorporate the re-implementation of the Pacific Solution, the return of asylum seekers to their countries of origin, and the Malaysia Solution, beside other policies. This study uses the theory of policy influence system and prejudice theory in explaining the policies implemented by the government of Australia in managing with asylum seeker amid the reign of Julia Gillard and the components behind the policy-making. The analytical ranking used is the nation-state. This research is qualitative research with descriptive type. The results of this study indicate that Australia's policy towards asylum seekers under the Gillard government is influenced by three policy influencing factors, namely the bureaucracy, parties, and the public, which are full of negative prejudice against asylum seekers. Keywords: Australian Foreign Policy, Asylum Seeker, Policy Influencer. Abstrak. Penelitian ini membahas tentang policy influencer dalam kebijakan Australia terhadap pencari suaka pada masa pemerintahan Julia Gillard kurun waktu 2010-2013. Pendekatan ini mengikutsertakan penerapan kembali dari kebijakan Solusi Pasifik, pemulangan pencari suaka ke negara asalnya, dan Solusi Malaysia serta kebijakan lainnya. Penelitian ini menggunakan teori sistem pengaruh kebijakan dan teori prasangka dalam menjelaskan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Australia dalam menangani pencari suaka di tengah pemerintahan Julia Gillard dan komponen di balik pembuatan kebijakan. Pemeringkatan analitis yang digunakan adalah negara-bangsa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Australia terhadap pencari suaka di bawah pemerintahan Gillard dipengaruhi oleh tiga faktor pengaruh kebijakan, yaitu birokrasi, partai, dan masyarakat, yang penuh dengan prasangka negatif terhadap pencari suaka. Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Australia, Pencari Suaka, Pemberi Pengaruh Kebijakan.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"107 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127005214","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33359
Iding Rosyidin, Andy Sanjaya
Abstract. This study analyzes the political marketing strategy of DPW PSI Jakarta DPRD DKI Jakarta in the 2019 election. The purpose of this research is to look at PSI Jakarta's strategy in facing the 2019 election, so as to get 8 seats for DPRD DKI Jakarta. Also, to find out the obstacles faced by PSI Jakarta during the campaign. PSI's achievements as a new party have been quite successful and have even exceeded the expectations of its management. Even though it was full of controversy by carrying anti-corruption and anti-intolerance narratives which were labeled as anti-Islamic parties, it was able to get 8 seats. PSI as a new party, eventually made its way to the DKI Jakarta parliament. In this case, PSI's political marketing strategy is quite effective which is based on push, pull and pass political marketing. This study uses the main theory of political marketing. The focus of the discussion is PSI's political marketing strategy. The method used is qualitative, with interviews and documentation data collection techniques. Analysis of the research data is divided into three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research concludes that the political marketing strategy of DPW PSI Jakarta is quite effective. Meanwhile, the control is being branded as an anti-Islamic party, failing to pass the parliamentary threshold, and the eliteness of its narrative. Keywords: PSI, political marketing, strategy. Abstrak. Penelitian ini menganalisis tentang strategi pemasaran politik DPW PSI Jakarta DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2019. Tujuan penelitian ini untuk melihat strategi PSI Jakarta dalam menghadapi pemilu 2019, sehingga mendapatkan 8 kursi untuk DPRD DKI Jakarta. Juga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PSI Jakarta pada saat kampanye. Pencapaian PSI sebagai partai baru sudah cukup berhasil bahkan bisa melebihi ekspektasi dari para pengurusnya. Meski penuh kontroversi dengan mengusung narasi anti korupsi dan anti intoleransi yang dicap sebagai partai anti Islam, namun mampu mendapatkan 8 kursi. PSI sebagai partai baru, akhirnya melenggang ke parlemen DKI Jakarta. Dalam hal ini, strategi pemasaran politik PSI cukup efektif yang bertumpu pada push, pull dan pass political marketing. Penelitian ini menggunakan teori utama pemasaran politik. Fokus pembahasannya strategi pemasaran politik PSI. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan strategi pemasaran politik DPW PSI Jakarta cukup efektif. Sementara kendalnya adalah dicap partai anti Islam, tidak lolos parlementary threshold, dan keelitisan narasnya. Kata Kunci: PSI, marketing politik, strategi.
摘要本研究分析了DPW PSI雅加达DPRD DKI雅加达在2019年大选中的政治营销策略。本研究的目的是研究PSI雅加达面对2019年选举的策略，以便为DPRD DKI雅加达获得8个席位。同时，了解PSI雅加达在竞选过程中面临的障碍。作为新党，PSI取得了相当大的成功，甚至超出了其管理层的预期。尽管该党背负着反伊斯兰政党的标签，充斥着反腐败和反不容忍的争议，但它还是获得了8个席位。PSI作为一个新政党，最终进入了DKI雅加达议会。在这种情况下，PSI基于推拉传递的政治营销策略是非常有效的。本研究运用了政治营销的主要理论。讨论的重点是PSI的政治营销策略。所使用的方法是定性的，采用访谈和文件数据收集技术。研究数据的分析分为三个阶段，即数据还原、数据呈现和得出结论。本研究的结论是雅加达DPW PSI的政治营销策略是相当有效的。与此同时，该党被贴上了反伊斯兰政党的标签，未能通过议会的门槛，以及其叙事的精英化。关键词:PSI，政治营销，策略。Abstrak。Penelitian ini menganalysis, tenttentstrategy, pemasaran political, DPW PSI雅加达，DPRD DKI雅加达，pada pemilu, 2019。Tujuan penelitian ini untuk melihat strategi PSI雅加达dalam menghadapi pemilu 2019, sehinga mendapatkan 8 kursi untuk DKI雅加达。Juga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PSI雅加达paada saat kampanye。印度尼西亚的PSI sebagai partai baru sudah cucuup berhasil bakan bisa bishi ekspecktasi dari parpengurusnya。Meski penuh kontroversi dengan mengusung narasi反korupsi丹反不容忍yang dicap sebagai partai反伊斯兰教，namun mampu mendapatkan 8 kursi。PSI sebagai partai baru, akhirnya melenggang ke parlemen DKI雅加达。达伦哈尔尼，战略帕马萨拉政治帕帕推，拉丹通政治营销。Penelitian ini menggunakan teori utama pemasaran politik。专注于pembahasannya战略，pemasaran政治。[3]方法杨地古那坎高原高原高原高原高原高原高原高原高原高原高原高原高原。分析数据penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan, yitu reduksi数据，penelijian数据，dan penarikan kespulan。Penelitian ini menmena冲动战略pemasaran政治DPW PSI雅加达占领效应。Sementara kendalnya adalah dicap partai反伊斯兰，tidak lolos议会门槛，dan keelitisan narasnya。Kata Kunci: PSI，营销策略，战略。
{"title":"Strategi Political Marketing Partai Solidaritas Indonesia dalam Memperoleh Suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019","authors":"Iding Rosyidin, Andy Sanjaya","doi":"10.15408/jisi.v4i1.33359","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v4i1.33359","url":null,"abstract":"Abstract. This study analyzes the political marketing strategy of DPW PSI Jakarta DPRD DKI Jakarta in the 2019 election. The purpose of this research is to look at PSI Jakarta's strategy in facing the 2019 election, so as to get 8 seats for DPRD DKI Jakarta. Also, to find out the obstacles faced by PSI Jakarta during the campaign. PSI's achievements as a new party have been quite successful and have even exceeded the expectations of its management. Even though it was full of controversy by carrying anti-corruption and anti-intolerance narratives which were labeled as anti-Islamic parties, it was able to get 8 seats. PSI as a new party, eventually made its way to the DKI Jakarta parliament. In this case, PSI's political marketing strategy is quite effective which is based on push, pull and pass political marketing. This study uses the main theory of political marketing. The focus of the discussion is PSI's political marketing strategy. The method used is qualitative, with interviews and documentation data collection techniques. Analysis of the research data is divided into three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research concludes that the political marketing strategy of DPW PSI Jakarta is quite effective. Meanwhile, the control is being branded as an anti-Islamic party, failing to pass the parliamentary threshold, and the eliteness of its narrative. Keywords: PSI, political marketing, strategy. Abstrak. Penelitian ini menganalisis tentang strategi pemasaran politik DPW PSI Jakarta DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2019. Tujuan penelitian ini untuk melihat strategi PSI Jakarta dalam menghadapi pemilu 2019, sehingga mendapatkan 8 kursi untuk DPRD DKI Jakarta. Juga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PSI Jakarta pada saat kampanye. Pencapaian PSI sebagai partai baru sudah cukup berhasil bahkan bisa melebihi ekspektasi dari para pengurusnya. Meski penuh kontroversi dengan mengusung narasi anti korupsi dan anti intoleransi yang dicap sebagai partai anti Islam, namun mampu mendapatkan 8 kursi. PSI sebagai partai baru, akhirnya melenggang ke parlemen DKI Jakarta. Dalam hal ini, strategi pemasaran politik PSI cukup efektif yang bertumpu pada push, pull dan pass political marketing. Penelitian ini menggunakan teori utama pemasaran politik. Fokus pembahasannya strategi pemasaran politik PSI. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan strategi pemasaran politik DPW PSI Jakarta cukup efektif. Sementara kendalnya adalah dicap partai anti Islam, tidak lolos parlementary threshold, dan keelitisan narasnya. Kata Kunci: PSI, marketing politik, strategi.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126052050","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33360
Immanuel Cristwo Bangun, Indra Fauzan
Abstract. Every public agency that operational activities are sourced from the State Budget (APBN) and/or Regional Budget (APBD) is responsible for opening access to information relating to the administration of the state to the public. In order to realize this responsibility, every public agency is obliged to have a supporting organization that is responsible for providing public information, this organization is called as Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Thus the Medan City government is also obliged to form the PPID. This research aims to see how the performance of the PPID Kota Medan in fulfilling the Availability of Public Information, which factors and dynamics influence their performance. This study uses a qualitative method with descriptive analysis. The conclusion of this study shows that the PPID Kota Medan has carried out its duties quite well. In terms of Productivity, they have made this happen based on existing rules or regulations. Responsiveness, they have tried to involve the people. Responsibilities, they already know and apply the law as a support as well as the basis for carrying out all their activities in accordance with PPID’s policies. As for the obstacles in influencing the performance of the PPID Kota Medan, among others, namely regarding the dual duties and positions; there are still many members of the PPID Kota Medan who do not fully understand the duties of PPID; lack of budget allocation support from the government. This is what turned out to have had a significant impact on their performance. Keywords: PPID, Performances, Public Information, Public Agency, Government Organization. Abstrak. Setiap badan publik yang kegiatan operasionalnya bersumber dari APBN dan/atau APBD bertanggung jawab untuk membuka akses terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik. Demi mewujudkan tanggungjawab tersebut maka setiap badan publik wajib untuk memiliki organisasi pendukung yang bertanggung jawab atas penyediaan informasi publik, organisasi ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Maka pemerintah Kota Medan juga wajib membentuk organisasi PPID. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kinerja PPID Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik, faktor-faktor serta dinamika apa saja yang mempengaruhi kinerja mereka. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Analisis Deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPID Kota Medan dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana dengan cukup baik. Dari segi Produktivitas, PPID Kota Medan mewujudkan hal ini berdasarkan aturan-aturan ataupun regulasi yang ada dan hal ini sejalan dengan tujuan PPID Kota Medan. Responsivitas, PPID Kota Medan berupaya melibatkan masyarakat Kota Medan. Responsibilitas, PPID Kota Medan mengetahui dan menerapkan undang-undang sebagai pendukung sekaligus landasan dalam melaksanakan seluruh kegiatan mereka berdasarkan dengan kebija
摘要业务活动来源于国家预算(APBN)和/或地区预算(APBD)的每个公共机构都有责任向公众开放有关国家行政管理的信息。为了实现这一责任，每个公共机构都必须有一个负责提供公共信息的支持组织，这个组织被称为Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)。因此，棉兰市政府也有义务成立PPID。本研究旨在了解哥打棉兰PPID在履行公共信息可用性方面的表现，以及影响其表现的因素和动态。本研究采用定性与描述性分析相结合的方法。这项研究的结论表明，PPID Kota棉兰已经很好地履行了自己的职责。就生产力而言，他们已经根据现有的规则或条例实现了这一点。响应性，他们试图让人民参与进来。责任，他们已经知道并适用法律，作为根据PPID政策开展所有活动的支持和基础。至于影响PPID Kota Medan绩效的障碍，除其他外，即双重职责和职位;但仍有许多PPID成员不完全了解PPID的职责;缺少政府的预算拨款支持。事实证明，这对他们的表现产生了重大影响。关键词:PPID，绩效，公共信息，公共代理，政府组织Abstrak。设置数据和公共信息，即数据和公共信息，即数据和公共信息，即数据和公共信息，即数据和公共信息，即数据和公共信息。Demi mewujudkan tangggjawab teresbut maka setiap badan public likk untuk memiliki organisasi pendukung yang bertanggung jawab atas penyedian publici, organisasi ini adalah Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID)。Maka pemerintah Kota棉兰juga wajib成员PPID组织。Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kinerja PPID Kota Medan dalam Pemenuhan ketersedian informaspublick，因子因子serta dinamika apa saja yang mempengaruhi Kinerja mereka。Penelitian。mongunakan方法定性分析系统[j]。Kota Medan dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana dengan cukup baik。达里segi producktivitas, PPID Kota棉兰mewujudkan hal ini berdasarkan aturan-aturan ataupun regulasi yang ada danhal ini sejalan dengan tujuan PPID Kota棉兰。哥打棉兰，马来西亚，马来西亚，马来西亚。我的意思是，我的责任，我的责任，我的责任，我的责任，我的责任，我的责任。Adapun hambatan——hambatan di dalam mempengaruhi Kinerja PPID哥打棉兰,安塔拉躺yakni perihal rangkap tugas丹jabatan;belum optimalnya sumddaya mania yang dimana masih banyak pejabat PPID Kota Medan yang belum memahami tugas PPID sepuhnya, khususnya bagi PPID Pembantu yang disebabkan atas seringnya现象roker atau pergantian jabatan pada OPD di Kota Medan sebagai bagian dari PPID Pembantu;Kurangnya dukungan alokasi anggaran dari permerintah。Inilah yang ternyata telah成员kan dampak yang cucuup是PPID Kota棉兰的重要成员。Kata Kunci: PPID, Kinerja, Keterbukaan Informasi publick, Badan publick, Organisasi Pemerintah。
{"title":"Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik","authors":"Immanuel Cristwo Bangun, Indra Fauzan","doi":"10.15408/jisi.v4i1.33360","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v4i1.33360","url":null,"abstract":"Abstract. Every public agency that operational activities are sourced from the State Budget (APBN) and/or Regional Budget (APBD) is responsible for opening access to information relating to the administration of the state to the public. In order to realize this responsibility, every public agency is obliged to have a supporting organization that is responsible for providing public information, this organization is called as Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Thus the Medan City government is also obliged to form the PPID. This research aims to see how the performance of the PPID Kota Medan in fulfilling the Availability of Public Information, which factors and dynamics influence their performance. This study uses a qualitative method with descriptive analysis. The conclusion of this study shows that the PPID Kota Medan has carried out its duties quite well. In terms of Productivity, they have made this happen based on existing rules or regulations. Responsiveness, they have tried to involve the people. Responsibilities, they already know and apply the law as a support as well as the basis for carrying out all their activities in accordance with PPID’s policies. As for the obstacles in influencing the performance of the PPID Kota Medan, among others, namely regarding the dual duties and positions; there are still many members of the PPID Kota Medan who do not fully understand the duties of PPID; lack of budget allocation support from the government. This is what turned out to have had a significant impact on their performance. Keywords: PPID, Performances, Public Information, Public Agency, Government Organization. Abstrak. Setiap badan publik yang kegiatan operasionalnya bersumber dari APBN dan/atau APBD bertanggung jawab untuk membuka akses terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik. Demi mewujudkan tanggungjawab tersebut maka setiap badan publik wajib untuk memiliki organisasi pendukung yang bertanggung jawab atas penyediaan informasi publik, organisasi ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Maka pemerintah Kota Medan juga wajib membentuk organisasi PPID. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kinerja PPID Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik, faktor-faktor serta dinamika apa saja yang mempengaruhi kinerja mereka. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Analisis Deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPID Kota Medan dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana dengan cukup baik. Dari segi Produktivitas, PPID Kota Medan mewujudkan hal ini berdasarkan aturan-aturan ataupun regulasi yang ada dan hal ini sejalan dengan tujuan PPID Kota Medan. Responsivitas, PPID Kota Medan berupaya melibatkan masyarakat Kota Medan. Responsibilitas, PPID Kota Medan mengetahui dan menerapkan undang-undang sebagai pendukung sekaligus landasan dalam melaksanakan seluruh kegiatan mereka berdasarkan dengan kebija","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"213 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121232698","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.15408/jisi.v3i1.33365
Seth Soderborg
Abstract. Indonesian public opinion surveys consistently underestimate support for five mid-sized parties: PKB, PKS, NasDem, PAN, and PPP. This paper explores whether this consistent underestimation is the result of social desirability bias, late decisions or late mobilization, candidate-driven voter preferences, or sampling design. I find some evidence that parties with stronger mobilization networks and more candidate-centric strategies are more likely to be underestimated. A simulation study suggests that sampling design does not systematically disadvantage the parties in question. While social desirability bias is a possible cause of the downward bias, scholarly literature casts doubt on the social undesirability of expressed support for the parties. Further research should examine whether the types of voters who support the five underestimated parties might be harder to reach in surveys. Public opinion pollsters should consider noting in public statements that these mid-sized parties have tended to outperform their polls on election day. Keywords: Public opinion surveys; mid-sized parties; social desirability bias; pollster; sampling design; Indonesia. Abstrak. Survei-survei opini publik Indonesia pra-pemilu secara konsisten menemukan dukungan kepada lima partai menengah: PKB, PKS, NasDem, PAN, dan PPP cenderung lebih rendah dibanding hasil aktual pemilu. Artikel ini menginvestigasi apakah prediksi yang lebih rendah dan konsisten ini merupakan akibat dari bias keinginan sosial (social desirability bias), pilihan elektoral atau mobilisasi yang telat, preferensi pemilih yang digerakkan oleh kandidat, atau desain pengambilan sampel. Naskah ilmiah ini menemukan bukti bahwa partai-partai dengan jaringan mobilisasi yang kuat dan strategi yang lebih berpusat pada kandidat cenderung kurang tercermin dinamika elektabilitasnya dalam survei. Studi ini menunjukkan bahwa desain sampling tidak secara sistematis berkontribusi atas kegagalan survei dalam memprediksi dukungan partai-partai menengah. Meskipun bias keinginan sosial adalah faktor yang memungkinkan penyebab angka elektabilitas yang terekam dalam survei cenderung rendah, literatur ilmiah sejauh ini meragukan bahwa bias tersebut merupakan faktor yang berpengaruh untuk kasus ini. Perlu studi lebih lanjut untuk mengkaji apakah sekelompok pemilih yang mendukung lima partai menengah yang mencatat bias dukungan lebih rendah di atas mungkin lebih sulit dijangkau dalam survei atau tidak. Lembaga-lembaga survei sebaiknya mempertimbangkan untuk menyampaikan kepada publik bahwa partai-partai menengah ini pada hari pemilihan cenderung mendapat dukungan lebih besar dibanding prediksi-prediksi survei pra-pemilu. Kata Kunci: survei opini publik; partai menengah; bias keinginan sosial; lembaga survei; desain pengambilan sampel; Indonesia.
摘要印尼的民意调查一直低估了五个中等政党的支持率:印尼工人党、印尼公正社会党、印尼民主联盟、印尼国家行动党和印尼人民党。本文探讨了这种一致的低估是否是社会可取性偏见、晚决定或晚动员、候选人驱动的选民偏好或抽样设计的结果。我发现一些证据表明，拥有更强大的动员网络和更以候选人为中心的战略的政党更有可能被低估。一项模拟研究表明，抽样设计并不会系统性地使当事各方处于不利地位。虽然社会可取性偏见可能是向下偏见的一个原因，但学术文献对表达对当事人的支持的社会不可取性表示怀疑。进一步的研究应该检查支持这五个被低估的政党的选民类型是否可能在调查中更难接触到。民意调查机构应该考虑在公开声明中指出，这些中等规模政党在选举日的表现往往优于民调。关键词:民意调查;中型;社会可取性偏见;民意测验;抽样设计;印度尼西亚。Abstrak。民意调查显示，印尼的公众舆论是一致的:印尼国民阵线、印尼社会主义党、国民民主联盟、印尼国家行动党、印尼人民力量党和印尼人民力量党(PPP)都是一致的。Artikel ini menginvestigasi apakah prediksi yang lebih rendah dan konsisten ini merupakan akibat dari bias keinginan social(社会可取性偏见)，pilihan electoral atau mobilisasi yang telat, preferensi pemilih yang digerakkan oleh candidate, atau desain pengambilan sample。我的意思是，我的竞选活动是在竞选中进行的，我的竞选活动是在竞选中进行的，我的竞选活动是在竞选中进行的。研究了不同地区的人口普查数据，并对不同地区的人口普查数据进行了分析。Meskipun bias keingan social adalan factor for yang memungkinkan penyebab angka elektabilitas yang terekam dalam survei cenderung rendah, literature ilmiah sejauh ini meragukan bahwa bias tersebut merupakan factor for yang berpengaruh untuk kasusini。Perlu studi lebih lanjut untuk mengkaji apakah sekelompok pemilih yang mendukung lima partai menengah yang mencatbias dukungan lebih rendah di ata mungkin lebih sulit dijangkau dalam survei atau tidak。Lembaga-lembaga survei sebaiknya成员pertimbangkan untuk menyampaikan kepada publikk bahwa partai-partai menengah ini padhai pemilihan cenderung mendapat dukungan lebih besar didiksi prediksi survei prepmiu。Kata Kunci:民意调查;partai menengah;Bias keingan social;lembaga survei;Desain pengambilan样品;印度尼西亚。
{"title":"Why do Polls Underestimate Mid-sized Parties in Indonesia?","authors":"Seth Soderborg","doi":"10.15408/jisi.v3i1.33365","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.33365","url":null,"abstract":"Abstract. Indonesian public opinion surveys consistently underestimate support for five mid-sized parties: PKB, PKS, NasDem, PAN, and PPP. This paper explores whether this consistent underestimation is the result of social desirability bias, late decisions or late mobilization, candidate-driven voter preferences, or sampling design. I find some evidence that parties with stronger mobilization networks and more candidate-centric strategies are more likely to be underestimated. A simulation study suggests that sampling design does not systematically disadvantage the parties in question. While social desirability bias is a possible cause of the downward bias, scholarly literature casts doubt on the social undesirability of expressed support for the parties. Further research should examine whether the types of voters who support the five underestimated parties might be harder to reach in surveys. Public opinion pollsters should consider noting in public statements that these mid-sized parties have tended to outperform their polls on election day. Keywords: Public opinion surveys; mid-sized parties; social desirability bias; pollster; sampling design; Indonesia. Abstrak. Survei-survei opini publik Indonesia pra-pemilu secara konsisten menemukan dukungan kepada lima partai menengah: PKB, PKS, NasDem, PAN, dan PPP cenderung lebih rendah dibanding hasil aktual pemilu. Artikel ini menginvestigasi apakah prediksi yang lebih rendah dan konsisten ini merupakan akibat dari bias keinginan sosial (social desirability bias), pilihan elektoral atau mobilisasi yang telat, preferensi pemilih yang digerakkan oleh kandidat, atau desain pengambilan sampel. Naskah ilmiah ini menemukan bukti bahwa partai-partai dengan jaringan mobilisasi yang kuat dan strategi yang lebih berpusat pada kandidat cenderung kurang tercermin dinamika elektabilitasnya dalam survei. Studi ini menunjukkan bahwa desain sampling tidak secara sistematis berkontribusi atas kegagalan survei dalam memprediksi dukungan partai-partai menengah. Meskipun bias keinginan sosial adalah faktor yang memungkinkan penyebab angka elektabilitas yang terekam dalam survei cenderung rendah, literatur ilmiah sejauh ini meragukan bahwa bias tersebut merupakan faktor yang berpengaruh untuk kasus ini. Perlu studi lebih lanjut untuk mengkaji apakah sekelompok pemilih yang mendukung lima partai menengah yang mencatat bias dukungan lebih rendah di atas mungkin lebih sulit dijangkau dalam survei atau tidak. Lembaga-lembaga survei sebaiknya mempertimbangkan untuk menyampaikan kepada publik bahwa partai-partai menengah ini pada hari pemilihan cenderung mendapat dukungan lebih besar dibanding prediksi-prediksi survei pra-pemilu. Kata Kunci: survei opini publik; partai menengah; bias keinginan sosial; lembaga survei; desain pengambilan sampel; Indonesia.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121968935","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-06-28DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33367
Rahmawati Madanih
Abstract. Inclusive education has gained momentum in the last few years as it becomes the buzzword in the vernacular of the Indonesia’s education sector, especially among the educators and education providers in Indonesia. Inclusive education requires education providers to provide quality and accessible education for students with disabilities. This article examines the practice of inclusive education at the Lazuardi Global Islamic School. It is located at the border of West Java and the capital city of Jakarta and is considered as one of the first educational institutions to offer inclusive education within an Islamic educational setting. The article begins with an overview of the inclusive education program offered since 1994 and the progressive orientation of the school’s organization, management, teachers’ educational development and training, in addition to an inclusive curriculum development, that has enabled implementation of an inclusive education. Based on qualitative research and extensive interviews with the school’s leaders, teachers, health professional staffs, parents, and students, this article discusses and analyses the experience of Lazuardi School in implementing inclusive education. The story of Lazuardi can be used as a reference for other Islamic education providers to offer inclusive Islamic education system. Keywords: Inclusive education; students with disabilities; special education needs; Islamic schools; Indonesia. Abstrak. Pendidikan inklusif mendapat momentum dalam beberapa tahun terakhir sebagai istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari di bidang pendidikan, terutama di kalangan pendidik dan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusif mensyaratkan penyelenggara pendidikan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh siswa penyandang disabilitas. Artikel ini mengkaji praktik pendidikan inklusif di Lazuardi Global Islamic School. Lembaga pendidikan ini terletak di perbatasan Jawa Barat dan ibukota Jakarta dan dianggap sebagai salah satu lembaga pendidikan pertama yang menawarkan pendidikan inklusif dalam lingkungan pendidikan bernuansa Islam. Paper ini diawali dengan penjelasan mengenai ikhtisar program pendidikan inklusif yang dimulai sejak 1994 dan orientasi progresif organisasi sekolah, manajemen, pengembangan dan pelatihan pendidikan guru, di samping pengembangan kurikulum inklusif, yang memungkinkan pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan penelitian kualitatif dan wawancara ekstensif dengan pimpinan sekolah, guru, staf profesional kesehatan, orang tua, dan siswa, penulis membahas dan menganalisis pengalaman Sekolah Lazuardi dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Kisah Lazuardi dapat dijadikan referensi bagi penyelenggara pendidikan Islam lainnya untuk menawarkan sistem pendidikan Islam inklusif. Kata Kunci: Pendidikan inklusif; siswa penyandang cacat; kebutuhan pendidikan khusus; sekolah Islam; Indonesia.
摘要在过去的几年里，全纳教育已经成为印度尼西亚教育部门的流行语，特别是在印度尼西亚的教育工作者和教育提供者中。全纳教育要求教育提供者为残疾学生提供优质和无障碍的教育。本文考察了Lazuardi全球伊斯兰学校的全纳教育实践。它位于西爪哇和首都雅加达的边界，被认为是第一个在伊斯兰教育环境中提供包容性教育的教育机构之一。本文首先概述了自1994年以来提供的全纳教育计划，以及学校组织，管理，教师教育发展和培训的进步方向，以及全纳课程开发，这使得全纳教育得以实施。本文基于质性研究和对学校领导、教师、卫生专业人员、家长和学生的广泛访谈，讨论和分析了Lazuardi学校实施全纳教育的经验。Lazuardi的故事可以作为其他伊斯兰教育提供者提供包容性伊斯兰教育体系的参考。关键词:全纳教育;残疾学生;特殊教育需要;伊斯兰学校;印度尼西亚。Abstrak。Pendidikan inklusif mendapat momentum dalam beberapa tahun terakhir sebagai istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari di bidang Pendidikan, terutama di kalangan pendidik dan penyelenggara Pendidikan di Indonesia。Pendidikan inklusif mensyaratkan penyelenggara Pendidikan untuk menyediakan Pendidikan yang berkualitas dan dapat dises oleh siswa penyandang残疾。Artikel ini mengkaji praktik pendidikan inklusif di Lazuardi全球伊斯兰学校。Lembaga pendidikan ini terletak di perbatasan Jawa强烈阵雨丹ibukota雅加达丹dianggap sebagai salah研究Lembaga pendidikan pertama杨menawarkan pendidikan inklusif dalam lingkungan pendidikan bernuansa伊斯兰教。论文ini diawali dengan penjelasan mengenai ikhtisar程序pendidikan inklusif杨dimulai sejak 1994丹东方进步组织，管理，penembangan dan pelatihan pendidikan guru, disamping penembangan kurikulum inklusif，杨memungkinkan pelaksanaan pendidikan inklusif。Berdasarkan penelitian kuitatif danwawancara ekstensian pimpinan sekolah, guru，工作人员专业kesehatan, orang tua, dan siswa, penulis成员bahas dan menganalis pengalaman sekolah Lazuardi dalam mengimplementaskan pendidikan inklusi。【翻译】Kisah Lazuardi dapat dijadikan referensi bagi penyelenggara pendidikan Islam lainntuk menawarkan系统pendidikan Islam inklusif。Kata Kunci: Pendidikan inklusif;西西瓦猫;Kebutuhan pendidikan khusus;sekolah伊斯兰教;印度尼西亚。
{"title":"A Model for Inclusive Education in Indonesia: The Lazuardi Global Islamic School","authors":"Rahmawati Madanih","doi":"10.15408/jisi.v4i1.33367","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v4i1.33367","url":null,"abstract":"Abstract. Inclusive education has gained momentum in the last few years as it becomes the buzzword in the vernacular of the Indonesia’s education sector, especially among the educators and education providers in Indonesia. Inclusive education requires education providers to provide quality and accessible education for students with disabilities. This article examines the practice of inclusive education at the Lazuardi Global Islamic School. It is located at the border of West Java and the capital city of Jakarta and is considered as one of the first educational institutions to offer inclusive education within an Islamic educational setting. The article begins with an overview of the inclusive education program offered since 1994 and the progressive orientation of the school’s organization, management, teachers’ educational development and training, in addition to an inclusive curriculum development, that has enabled implementation of an inclusive education. Based on qualitative research and extensive interviews with the school’s leaders, teachers, health professional staffs, parents, and students, this article discusses and analyses the experience of Lazuardi School in implementing inclusive education. The story of Lazuardi can be used as a reference for other Islamic education providers to offer inclusive Islamic education system. Keywords: Inclusive education; students with disabilities; special education needs; Islamic schools; Indonesia. Abstrak. Pendidikan inklusif mendapat momentum dalam beberapa tahun terakhir sebagai istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari di bidang pendidikan, terutama di kalangan pendidik dan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusif mensyaratkan penyelenggara pendidikan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh siswa penyandang disabilitas. Artikel ini mengkaji praktik pendidikan inklusif di Lazuardi Global Islamic School. Lembaga pendidikan ini terletak di perbatasan Jawa Barat dan ibukota Jakarta dan dianggap sebagai salah satu lembaga pendidikan pertama yang menawarkan pendidikan inklusif dalam lingkungan pendidikan bernuansa Islam. Paper ini diawali dengan penjelasan mengenai ikhtisar program pendidikan inklusif yang dimulai sejak 1994 dan orientasi progresif organisasi sekolah, manajemen, pengembangan dan pelatihan pendidikan guru, di samping pengembangan kurikulum inklusif, yang memungkinkan pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan penelitian kualitatif dan wawancara ekstensif dengan pimpinan sekolah, guru, staf profesional kesehatan, orang tua, dan siswa, penulis membahas dan menganalisis pengalaman Sekolah Lazuardi dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Kisah Lazuardi dapat dijadikan referensi bagi penyelenggara pendidikan Islam lainnya untuk menawarkan sistem pendidikan Islam inklusif. Kata Kunci: Pendidikan inklusif; siswa penyandang cacat; kebutuhan pendidikan khusus; sekolah Islam; Indonesia.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130840610","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：