Pub Date : 2022-02-24DOI: 10.15408/jisi.v2i2.22726
Reni Rentika Waty
Abstract. FPI (Islamic Defenders Front) is a mass organization that has consistently became the opposition since the reformation. However, during the Joko Widodo’s (Jokowi) reign, the opposition stance of FPI was more dominant. By the though of Habib Rizieq Syihab as founder of FPI about democracy, as well as utilizing qualitative methods, this study aims to analyze the reasons of FPI's positioning as an opposition to the Jokowi government. This study finds there are two factors that become the basis of FPI's opposition namely ideological and political. Ideologically, FPI’s opposition is caused by what is believe as democrazy system, economic democrazy and legal democracy that occurred in Indonesia. In addition, the political factor is caused background was caused by various conflicts between FPI and the Jokowi government, namely the criminalization of ulama, the polemic of HRS's return to Indonesia, the shooting of the FPI Laskar, the disbandment of the FPI and the arrest of FPI members.Keywords: FPI, democrazy, opposition, Jokowi’s government.Abstrak. FPI (Front Pembela Islam) merupakan organisasi kemasyarakatan yang secara konsisten menempatkan diri sebagai oposisi sejak reformasi. Namun, pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sikap oposisi FPI lebih dominan dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Dengan landasan berpikir Habib Rizieq Syihab selaku pendiri FPI terkait demokrasi, serta metode kualitatif, penelitian ini ingin melihat alasan FPI memposisikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa landasan sikap oposisi FPI dibedakan menjadi dua latar belakang, yakni ideologis dan politis. Secara ideologis, sikap oposisi FPI disebabkan oleh democrazy sistem, democrazy ekonomi dan democrazy hukum yang terjadi di Indonesia. Kemudian, latar belakang politis diakibatkan oleh berbagai konflik antara FPI dengan pemerintahan Jokowi, yaitu kriminalisasi ulama, polemik kepulangan HRS ke Indonesia, penembakan Laskar FPI, pembubaran FPI dan penangkapan anggota FPI.Kata Kunci: FPI, demokrasi, oposisi, pemerintahan Jokowi.
摘要。FPI(伊斯兰捍卫者阵线)是一个群众组织，自改革以来一直成为反对派。然而，在佐科·维多多(Jokowi)执政期间，FPI的反对立场更占优势。本研究旨在通过对FPI创始人Habib Rizieq Syihab关于民主的思考，并运用定性的方法，分析FPI定位为反对佐科威政府的原因。本研究发现，有两个因素成为FPI反对的基础，即意识形态和政治。在意识形态上，FPI的反对是由印尼发生的民主制度、经济民主和法律民主所引起的。此外，政治因素造成的背景是FPI与佐科威政府之间的各种冲突，即乌拉玛的刑事定罪，HRS返回印度尼西亚的争论，FPI Laskar的枪击事件，FPI的解散和FPI成员的逮捕。关键词:FPI，民主，反对派，佐科威政府伊斯兰阵线(Front Pembela Islam)的组织是kemasyarakatan yang secara一贯的menempatkan diri sebagai反对派sejak reformasi。Namun, padadmasa pemerintahan Joko Widodo(佐科)sikap反对派FPI lebih dominan dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnia。邓登州州长Habib Rizieq Syihab selaku pendiri FPI代表民主，serta meetalititi, penelitian iningin meliasan FPI memposisian diri sebagai反对派代表Jokowi总理。哈西尔·佩内利特尼尼成员，利哈特尼，巴瓦·兰塔尼，西卡尼，反对派FPI，利哈尼·曼哈尼，利哈尼·曼哈尼，利哈尼的意识形态和政治。政治意识形态、政治反对派、FPI、民主制度、民主经济学、民主hukum yang terjadi di印度尼西亚。Kemudian, latar belakang politis diakibatkan oleh berbagai konflik antara FPI, dendenan penembakan Laskar FPI, penbubaran FPI, penangkapan anggota FPI。Kata Kunci: FPI，民主党，反对派，总理Jokowi。
{"title":"Landasan Sikap Oposisi Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2020","authors":"Reni Rentika Waty","doi":"10.15408/jisi.v2i2.22726","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v2i2.22726","url":null,"abstract":"Abstract. FPI (Islamic Defenders Front) is a mass organization that has consistently became the opposition since the reformation. However, during the Joko Widodo’s (Jokowi) reign, the opposition stance of FPI was more dominant. By the though of Habib Rizieq Syihab as founder of FPI about democracy, as well as utilizing qualitative methods, this study aims to analyze the reasons of FPI's positioning as an opposition to the Jokowi government. This study finds there are two factors that become the basis of FPI's opposition namely ideological and political. Ideologically, FPI’s opposition is caused by what is believe as democrazy system, economic democrazy and legal democracy that occurred in Indonesia. In addition, the political factor is caused background was caused by various conflicts between FPI and the Jokowi government, namely the criminalization of ulama, the polemic of HRS's return to Indonesia, the shooting of the FPI Laskar, the disbandment of the FPI and the arrest of FPI members.Keywords: FPI, democrazy, opposition, Jokowi’s government.Abstrak. FPI (Front Pembela Islam) merupakan organisasi kemasyarakatan yang secara konsisten menempatkan diri sebagai oposisi sejak reformasi. Namun, pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sikap oposisi FPI lebih dominan dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Dengan landasan berpikir Habib Rizieq Syihab selaku pendiri FPI terkait demokrasi, serta metode kualitatif, penelitian ini ingin melihat alasan FPI memposisikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa landasan sikap oposisi FPI dibedakan menjadi dua latar belakang, yakni ideologis dan politis. Secara ideologis, sikap oposisi FPI disebabkan oleh democrazy sistem, democrazy ekonomi dan democrazy hukum yang terjadi di Indonesia. Kemudian, latar belakang politis diakibatkan oleh berbagai konflik antara FPI dengan pemerintahan Jokowi, yaitu kriminalisasi ulama, polemik kepulangan HRS ke Indonesia, penembakan Laskar FPI, pembubaran FPI dan penangkapan anggota FPI.Kata Kunci: FPI, demokrasi, oposisi, pemerintahan Jokowi.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123482973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-24DOI: 10.15408/jisi.v2i2.24955
Sarah Soraya
Abstract. In 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) chose to be in another carriage of opposition, although other major parties tried to make friends with the government. Referring to the vote in the 2014-2019 elections, the number of PKS voters increased sharply by 36% to a difference of 3,013,459 votes, from 2019 to 2014. Therefore, this article will examine what factors made the Prosperous Justice Party choose to remain in opposition during the two periods of Joko Widodo's leadership as well as the impacts obtained both internally and governmently. This research uses qualitative method. The results showed that when compared to most other parties that voted to join the coalition, they chose to be consistent. This was done to attract new voters. On the other hand, they are is trying to defend its base of voters. The opposition is doing it in the legislative sector while still providing constructive inputs. The impact of the decision is to get a positive response with the increase in votes and flexibility in expressing opinions in parliament. Keywords: Opposition, PKS, political parties, base voters, vote increase. Abstrak. Pada tahun 2019 PKS memilih untuk berada di gerbong lain yaitu oposisi, meskipun partai besar yang lain beramai-ramai berusaha untuk berkawan dengan pemerintah. Mengacu pada perolehan suara pada pemilu 2014-2019, jumlah pemilih PKS mengalami kenaikan yang cukup tajam sebanyak 36%. Sehubungan dengan itu artikel ini akan mengkaji faktor yang membuat PKS memilih beroposisi selama dua periode Joko Widodo serta dampak yang didapatkan baik internal maupun pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan kebanyakan partai lain yang memilih untuk bergabung dengan koalisi, PKS memilih untuk konsisten. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat pemilih baru, sekaligus berusaha mempertahankan para base voters. Oposisi dilakukan dalam sektor legislatif dengan tetap memberikan masukan-masukan konstruktif. Dampak dari keputusan beroposi yaitu mendapatkan respon positif dengan adanya kenaikan suara dan keleluasaan berpendapat dalam parlemen.Kata Kunci: Oposisi, PKS, partai politik, base voters, kenaikan suara.
摘要2019年，尽管其他主要政党试图与政府交朋友，人民公正党(PKS)还是选择了另一种反对党。以2014-2019年选举的票数为例，与2014年相比，公正与发展党选民的票数相差3013459票，大幅增加了36%。因此，本文将研究是什么因素使得繁荣正义党在佐科·维多多的两个领导时期选择继续反对党，以及在内部和政府方面获得的影响。本研究采用定性方法。结果显示，与投票加入联合政府的大多数其他政党相比，他们选择保持一致。这样做是为了吸引新选民。另一方面，他们正试图捍卫自己的选民基础。反对派在立法部门这样做，同时仍在提供建设性的投入。这一决定的影响是，随着投票的增加和在议会中表达意见的灵活性，得到积极的回应。关键词:反对党，PKS，政党，基础选民，选票增加。Abstrak。pda tahun 2019 PKS成员untuk berada di gerbong lain yytu反对派，meskipun partai besar yang lain beramai-ramai berusaha untuk berkawan dengan peremintah。2014-2019年，mengalami kenaikan yang cuup tajam sebanyak 36%。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)执政期间，印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)执政期间，印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)执政期间，印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)执政期间，印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)执政。Penelitian ini mongunakan方法定性。Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan kebanyakan partai lain yang memilih untuk bergabung dengan koalisi, PKS memilih untuk consistent。他说:“我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说，我是说。”反对党议会立法委员兼国会议员马苏康(masukan-masukan konstruktif)。Dampak达里语keputusan beroposi yaitu mendapatkan响应伴唱键盘dengan adanya kenaikan suara丹keleluasaan berpendapat dalam parlemen。Kata Kunci:反对派，公正社会党，党派政治，基础选民，kenaikan suara。
{"title":"Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera di Luar Pemerintahan Joko Widodo pada Periode 2014-2019 dan 2019-2024","authors":"Sarah Soraya","doi":"10.15408/jisi.v2i2.24955","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v2i2.24955","url":null,"abstract":"Abstract. In 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) chose to be in another carriage of opposition, although other major parties tried to make friends with the government. Referring to the vote in the 2014-2019 elections, the number of PKS voters increased sharply by 36% to a difference of 3,013,459 votes, from 2019 to 2014. Therefore, this article will examine what factors made the Prosperous Justice Party choose to remain in opposition during the two periods of Joko Widodo's leadership as well as the impacts obtained both internally and governmently. This research uses qualitative method. The results showed that when compared to most other parties that voted to join the coalition, they chose to be consistent. This was done to attract new voters. On the other hand, they are is trying to defend its base of voters. The opposition is doing it in the legislative sector while still providing constructive inputs. The impact of the decision is to get a positive response with the increase in votes and flexibility in expressing opinions in parliament. Keywords: Opposition, PKS, political parties, base voters, vote increase. Abstrak. Pada tahun 2019 PKS memilih untuk berada di gerbong lain yaitu oposisi, meskipun partai besar yang lain beramai-ramai berusaha untuk berkawan dengan pemerintah. Mengacu pada perolehan suara pada pemilu 2014-2019, jumlah pemilih PKS mengalami kenaikan yang cukup tajam sebanyak 36%. Sehubungan dengan itu artikel ini akan mengkaji faktor yang membuat PKS memilih beroposisi selama dua periode Joko Widodo serta dampak yang didapatkan baik internal maupun pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan kebanyakan partai lain yang memilih untuk bergabung dengan koalisi, PKS memilih untuk konsisten. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat pemilih baru, sekaligus berusaha mempertahankan para base voters. Oposisi dilakukan dalam sektor legislatif dengan tetap memberikan masukan-masukan konstruktif. Dampak dari keputusan beroposi yaitu mendapatkan respon positif dengan adanya kenaikan suara dan keleluasaan berpendapat dalam parlemen.Kata Kunci: Oposisi, PKS, partai politik, base voters, kenaikan suara.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130734916","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-24DOI: 10.15408/jisi.v2i2.24927
Muhammad Dary Suryantama
Abstract. This article aims to analyse The Turkey Open-Door Policy for Syrian Refugees on two motives namely humanity and political. This policy has been done since the conflict in Syria escalated and that ‘forces’ Turkey to do the Open-Doors Policy. Many stated that the motive of this policy is driven by religion motive, which is Islam, and geographical factor between both countries. But in practice it seems not enough to explain a whole Turkey’s action on implementing the Open-Door Policy. Probably there are other motives that have driven Turkey to receive the Syrian Refugees but we can say that if Turkey has implemented the Open-Door Policy, it means Turkey is ready to take care of Syrian Refugees with its economic resource and land space. This article analyses three problem formulations: what is turkey’s humanity and political motive in Open-Door policy, how Turkey treat Syrian Refugees considering that Turkey is also at war with the Syrian Kurds? what the advantage and disadvantage faced by Turkey in doing the Open-Door policy? This article used qualitative & descriptive methods and it used secondary data obtained from several journals and books. The conclusion stated Turkey has a limit to received Syrian Refugees even the President of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan had admitted it. And there is a political motive besides humanity motive behind the policy. The condition of refugees not very well in the refugee shelter. If every side wants to end the flow of refugee, therefore every sides should help Syria end Its terrible conflict. Keywords: Syrian Refugees, Turkey, Open-Door Policy, humanity motive, political motive. Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pintu-Terbuka Turki untuk pengungsi Suriah pada dua motif yaitu kemanusiaan dan politis. Kebijakan ini telah dilakukan sejak konflik di Suriah meningkat dan itu ‘memaksa’ Turki untuk melakukan kebijakan Pintu-Terbuka. Banyak yang menyatakan bahwa motif kebijakan ini didorong oleh motif agama, yakni Islam, and faktor geografi antara kedua negara. Namun secara praktis sepertinya itu tidak cukup untuk menjelaskan seluruh perilaku Turki pada implementasi kebijakan Pintu-Terbuka. Mungkin ada motif lain yang mendorong Turki untuk menerima pengungsi Suriah tetapi dapat kita katakan jika Turki Telah mengimplementasikan kebijakan Pintu-Terbuka, itu artinya Turki siap untuk menjaga pengungsi Suriah dengan sumber daya ekonomi dan wilayahnya. Artikel ini menganalisis tiga rumusan masalah: apa motif kemanusiaan dan politis pada kebijakan Pintu-Terbuka? bagaimana Turki memperlakukan pengungsi Suriah mempertimbangkan bahwa Turki juga dalam perang dengan Kurdi Suriah? apa keuntungan dan kerugian yang dihadapi Turki dalam melakukan kebijakan Pintu-Terbuka?. Artikel ini menggunakan metode kualitatif & deskriptif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal dan buku. Kesimpulan menyatakan bahwa Turki memiliki batasan untuk menerima pengungsi Suriah bahkan Presiden Turk
摘要本文旨在从人道和政治两方面分析土耳其对叙利亚难民的开放政策。自叙利亚冲突升级以来，土耳其一直在实施这一政策，这“迫使”土耳其实施门户开放政策。许多人指出，这一政策的动机是伊斯兰教的宗教动机和两国之间的地理因素。但在实践中，这似乎不足以解释土耳其在实施门户开放政策方面的全部行动。也许土耳其接收叙利亚难民还有其他动机，但我们可以说，如果土耳其实施了门户开放政策，这意味着土耳其准备好利用其经济资源和土地空间来照顾叙利亚难民。本文分析了土耳其开放政策的人道主义和政治动机是什么，土耳其在与叙利亚库尔德人交战的情况下如何对待叙利亚难民这三个问题的表述。土耳其实行门户开放政策的利与弊是什么?本文采用定性和描述性的方法，并使用了从几本期刊和书籍中获得的二手数据。该结论称土耳其接收叙利亚难民是有限制的，即使土耳其总统雷杰普·塔伊普Erdoğan也承认了这一点。这一政策的背后，除了人性动机之外，还有政治动机。难民收容所里难民的条件不是很好。如果各方都想结束难民流动，那么各方都应该帮助叙利亚结束其可怕的冲突。关键词:叙利亚难民;土耳其;门户开放政策;Abstrak。在土耳其，土耳其人是不可能的，他们是不可能的，他们是不可能的。土耳其语:土耳其语:土耳其语:土耳其语:土耳其语:土耳其语Banyak yang menyatakan bahwa motif kebijakan ini didorong oleh motif agama, yakni Islam和地理因子antara kedua negara。Namun secara praktis sepertinya to tidak cuup untuk menjelaskan selururu peraku Turki padimplementaskebijakan Pintu-Terbuka。蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古蒙古在政治上，政治上，政治上的，政治上的，政治上的，政治上的?土耳其语(juga dalam perang dengan Kurdi Suriah)阿帕·昆东安，丹·克鲁吉安，杨·迪哈达比，土耳其人，dalam, melakukan, kebijakan, Pintu-Terbuka。引用本文:Artikel ini menggunakan方法的定性与描述，蒙古蒙古的数据[j] .中国科学院学报(自然科学版)。土耳其总统雷杰普·塔伊普Erdoğan telah mengakunya。Dan terdapat sebuah motif politik dibalik motif kemanusian and di belakang kebijakan。Kondisi para pengungsi tidak terlalu baik dalam penampungan。Jika seluruh pihak hendak mengakhiri arus dari pengungsi, maka seluruh pihak seyogianya membantu Suriah mengakhiri konflik-Nya yang parah。Kata Kunci: Pengungsi Suriah, Turki, Kebijakan Pintu-Terbuka, motif kemanusiaan, motif politik。
{"title":"Turkey’s Open-Door Policy for Syrian Regugees: Humanity Motive and Political Motive","authors":"Muhammad Dary Suryantama","doi":"10.15408/jisi.v2i2.24927","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v2i2.24927","url":null,"abstract":"Abstract. This article aims to analyse The Turkey Open-Door Policy for Syrian Refugees on two motives namely humanity and political. This policy has been done since the conflict in Syria escalated and that ‘forces’ Turkey to do the Open-Doors Policy. Many stated that the motive of this policy is driven by religion motive, which is Islam, and geographical factor between both countries. But in practice it seems not enough to explain a whole Turkey’s action on implementing the Open-Door Policy. Probably there are other motives that have driven Turkey to receive the Syrian Refugees but we can say that if Turkey has implemented the Open-Door Policy, it means Turkey is ready to take care of Syrian Refugees with its economic resource and land space. This article analyses three problem formulations: what is turkey’s humanity and political motive in Open-Door policy, how Turkey treat Syrian Refugees considering that Turkey is also at war with the Syrian Kurds? what the advantage and disadvantage faced by Turkey in doing the Open-Door policy? This article used qualitative & descriptive methods and it used secondary data obtained from several journals and books. The conclusion stated Turkey has a limit to received Syrian Refugees even the President of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan had admitted it. And there is a political motive besides humanity motive behind the policy. The condition of refugees not very well in the refugee shelter. If every side wants to end the flow of refugee, therefore every sides should help Syria end Its terrible conflict. Keywords: Syrian Refugees, Turkey, Open-Door Policy, humanity motive, political motive. Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pintu-Terbuka Turki untuk pengungsi Suriah pada dua motif yaitu kemanusiaan dan politis. Kebijakan ini telah dilakukan sejak konflik di Suriah meningkat dan itu ‘memaksa’ Turki untuk melakukan kebijakan Pintu-Terbuka. Banyak yang menyatakan bahwa motif kebijakan ini didorong oleh motif agama, yakni Islam, and faktor geografi antara kedua negara. Namun secara praktis sepertinya itu tidak cukup untuk menjelaskan seluruh perilaku Turki pada implementasi kebijakan Pintu-Terbuka. Mungkin ada motif lain yang mendorong Turki untuk menerima pengungsi Suriah tetapi dapat kita katakan jika Turki Telah mengimplementasikan kebijakan Pintu-Terbuka, itu artinya Turki siap untuk menjaga pengungsi Suriah dengan sumber daya ekonomi dan wilayahnya. Artikel ini menganalisis tiga rumusan masalah: apa motif kemanusiaan dan politis pada kebijakan Pintu-Terbuka? bagaimana Turki memperlakukan pengungsi Suriah mempertimbangkan bahwa Turki juga dalam perang dengan Kurdi Suriah? apa keuntungan dan kerugian yang dihadapi Turki dalam melakukan kebijakan Pintu-Terbuka?. Artikel ini menggunakan metode kualitatif & deskriptif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal dan buku. Kesimpulan menyatakan bahwa Turki memiliki batasan untuk menerima pengungsi Suriah bahkan Presiden Turk","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115539815","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-24DOI: 10.15408/jisi.v2i2.22950
Indra Surya Ramadhan
Abstract. Incumbency status, position number on the ballots, and information dissemination level are indicators of voters' evaluation ability. This article will test the correlations of seat winnings, incumbency status, and candidate's position number on the ballot to explain the voters' evaluation ability in the 2019 Banten Province general election. The test results found that the incumbent status and the position number on the ballot correlate to the winning of seats. The results of the analysis show that incumbents have a greater chance of winning a seat than non-incumbents. It also shows that if the candidates have a position number on the ballot close to the first number, the vote gain is higher and vice versa. This article argues that incumbents and well-positioned candidates would win due to the limited ability of voters to evaluate all candidates and moderated by the lack of information on legislative candidates.Keywords: Incumbency Advantages, Ballot Position Effect, Voter Evaluation Ability, Seat Winnings.Abstrak. Kemenangan petahana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan calon DPR yang memiliki posisi nomor urut atas, serta kondisi persebaran informasi pemilihan legislatif yang rendah memungkinkan indikasi lemahnya kemampuan evaluasi para pemilih. Artikel ini menguji secara bivariat hubungan antara variabel kemenangan kursi dengan variabel status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon-calon DPR di pemilihan umum Provinsi Banten tahun 2019 untuk menjelaskan kemampuan evaluasi pemilih. Hasil uji menemukan status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon legislatif berhubungan dengan kemenangan kursi. Hasil analisis menunjukan petahana berpeluang lebih besar untuk memenangkan kursi daripada non- petahana. Hasil analisis juga menunjukan semakin calon legislatif mendekati posisi nomor urut atas, semakin tinggi perolehan suaranya dan sebaliknya. Artikel ini berargumen terjadinya kecenderungan kemenangan petahana dan calon yang memiliki posisi nomor urut atas karena keterbatasan kemampuan evaluasi pemilih yang minim informasi calon-calon legislatif.Kata Kunci: Keunggulan Petahana, Posisi Nomor Urut Atas, Kemampuan Evaluasi Pemilih, Kemenangan Kursi DPR.
摘要在职状态、选票上的位次、信息传播水平是选民评价能力的指标。本文将检验2019年万丹省大选中席位获选率、在任状态和候选人在选票上的位置号之间的相关性，以解释选民的评价能力。测试结果发现，在任者的身份和选票上的职位号码与赢得的席位有关。分析结果显示，现任议员比非现任议员赢得席位的机会更大。它还显示，如果候选人在选票上的位置号接近第一个数字，则得票更高，反之亦然。本文认为，由于选民评估所有候选人的能力有限，并且由于缺乏关于立法候选人的信息而受到限制，现任者和处于有利地位的候选人将获胜。关键词:在任优势，选票位置效应，选民评价能力，席位赢得。马来西亚人民代表大会(DPR)是由人民代表大会(DPR)负责的，是由人民代表大会负责的，是由人民代表大会负责的，是由人民代表大会负责的，是由人民代表大会负责的。文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:哈西尔·乌吉·梅尼姆坎是一个有权力的立法机构，是一个有权力的立法机构，是一个有权力的立法机构。我的意思是，我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思。Hasil分析juga menunjukan semakin calon立法mendekati的可能性，在不同的情况下，似乎有不同的人在一起，而不是在一起。Artikel ini berargumen terjadinya kemenderunan kemenangan petahana dan calion yang memoriliki posisi nomor or urut as karenas keterbatasan kemamupan evaluasmiilih yang最小信息calon-calon立法。Kata Kunci: Keunggulan Petahana, Posisi Nomor Urut Atas, Kemampuan Evaluasi Pemilih, Kemenangan Kursi DPR。
{"title":"Keunggulan Petahana dan Posisi Nomor Urut atas di Dapil Banten Tahun 2019","authors":"Indra Surya Ramadhan","doi":"10.15408/jisi.v2i2.22950","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v2i2.22950","url":null,"abstract":"Abstract. Incumbency status, position number on the ballots, and information dissemination level are indicators of voters' evaluation ability. This article will test the correlations of seat winnings, incumbency status, and candidate's position number on the ballot to explain the voters' evaluation ability in the 2019 Banten Province general election. The test results found that the incumbent status and the position number on the ballot correlate to the winning of seats. The results of the analysis show that incumbents have a greater chance of winning a seat than non-incumbents. It also shows that if the candidates have a position number on the ballot close to the first number, the vote gain is higher and vice versa. This article argues that incumbents and well-positioned candidates would win due to the limited ability of voters to evaluate all candidates and moderated by the lack of information on legislative candidates.Keywords: Incumbency Advantages, Ballot Position Effect, Voter Evaluation Ability, Seat Winnings.Abstrak. Kemenangan petahana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan calon DPR yang memiliki posisi nomor urut atas, serta kondisi persebaran informasi pemilihan legislatif yang rendah memungkinkan indikasi lemahnya kemampuan evaluasi para pemilih. Artikel ini menguji secara bivariat hubungan antara variabel kemenangan kursi dengan variabel status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon-calon DPR di pemilihan umum Provinsi Banten tahun 2019 untuk menjelaskan kemampuan evaluasi pemilih. Hasil uji menemukan status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon legislatif berhubungan dengan kemenangan kursi. Hasil analisis menunjukan petahana berpeluang lebih besar untuk memenangkan kursi daripada non- petahana. Hasil analisis juga menunjukan semakin calon legislatif mendekati posisi nomor urut atas, semakin tinggi perolehan suaranya dan sebaliknya. Artikel ini berargumen terjadinya kecenderungan kemenangan petahana dan calon yang memiliki posisi nomor urut atas karena keterbatasan kemampuan evaluasi pemilih yang minim informasi calon-calon legislatif.Kata Kunci: Keunggulan Petahana, Posisi Nomor Urut Atas, Kemampuan Evaluasi Pemilih, Kemenangan Kursi DPR.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134093550","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-02-24DOI: 10.15408/jisi.v2i2.24956
Ida Susilowati, M. Fauzi, Regga Fajar Hidayat, Thoriq Nabeel
Abstract. The internal conflict between the Afghan government and the Taliban has been going on for a long time, and in mid-August 2021 the Taliban succeeded in taking over the Afghan government in Kabul. Various countries began to respond to the event, especially countries that have established diplomatic, economic and military cooperation with Afghanistan, including India. This article aims to analyze the potential for bilateral cooperation in the economic and security fields between India and Afghanistan, especially after the Taliban's success in occupying Kabul and announcing the Afghan government under the Taliban. Qualitative research with descriptive analytical methods is applied in this research, based on data sources obtained through literature study techniques. This research shows that India has the potential to take a policy to continue to cooperate with Afghanistan in the economic and security fields. This due to India's national interest in Afghanistan such as controlling Afghanistan's mineral resources and realizing India as a regional power in the South Asian region. Keywords: National Interest, Bilateral Cooperation, India, Afghanistan, Taliban. Abstrak. Konflik internal antara pemerintah Afganistan dan Taliban telah berlangsung sejak lama, dan di pertengahan bulan Agustus 2021 Taliban berhasil mengambil alih pemerintahan Afghanistan di Kabul. Berbagai negara mulai merespon peristiwa tersebut, terutama negara-negara yang menjalin kerjasama diplomatik, ekonomi dan militer dengan Afghanistan tidak terkecuali India. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi kerjasama bilateral di bidang ekonomi dan keamanan antara India dengan Afganistan, terutama paska keberhasilan Taliban menduduki Kabul dan mengumumkan pemerintahan Afghanistan dibawah Taliban. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis diterapkan dalam penelitian ini, berdasarkan sumber-sumber data yang diperoleh melalui teknik studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa India berpotensi mengambil kebijakan untuk tetap bekerjasama dengan Afghanistan di bidang ekonomi dan keamanan. Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional India terhadap Afghanistan seperti menguasai sumber daya mineral Afganistan dan mewujudkan India sebagai regional power di kawasan Asia Selatan.Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Kerjasama Bilateral, India, Afghanistan, Taliban.
摘要阿富汗政府和塔利班之间的内部冲突已经持续了很长时间，2021年8月中旬，塔利班在喀布尔成功接管了阿富汗政府。各国开始对这一事件作出反应，特别是与阿富汗建立外交、经济和军事合作关系的国家，包括印度。本文旨在分析印度和阿富汗在经济和安全领域的双边合作潜力，特别是在塔利班成功占领喀布尔并宣布塔利班领导下的阿富汗政府之后。本研究采用定性研究和描述性分析方法，基于文献研究法获得的数据来源。这项研究表明，印度有可能采取一项政策，继续在经济和安全领域与阿富汗合作。这是由于印度在阿富汗的国家利益，如控制阿富汗的矿产资源，实现印度在南亚地区的区域大国地位。关键词:国家利益，双边合作，印度，阿富汗，塔利班Abstrak。2021年，阿富汗首都喀布尔，阿富汗首都喀布尔，阿富汗首都喀布尔。巴基斯坦外交、经济、军事、阿富汗和印度关系密切。Artikel ini bertujuan untuk menganalis potensi kerjasama双边关系，dibidang经济，dankeamanan antara印度登阿富汗，terutama paska keberhasilan塔利班，menduduki喀布尔，danmengumumkan总理，hanhan阿富汗，dibawah塔利班。penpenlitian quality - dengan method deskriptif analysis(分析);penpenlitian(分析);penpenlitian(分析);Penelitian ini menunjukkan bahwa印度的潜力，蒙古国的潜力，蒙古国的潜力，蒙古国的潜力，蒙古国的潜力，蒙古国的潜力，蒙古国的经济，蒙古国的潜力。Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingand national India terhahaand Afghanistan seperti menguasai sumber daya mineral阿富汗danmewujudkan印度sebagai区域权力di kawasan Asia Selatan。Kata Kunci: Kepentingan national, Kerjasama Bilateral，印度，阿富汗，塔利班。
{"title":"Potensi Kerjasama Ekonomi dan Keamanan India–Afghanistan Paska Kemenangan Taliban Tahun 2021","authors":"Ida Susilowati, M. Fauzi, Regga Fajar Hidayat, Thoriq Nabeel","doi":"10.15408/jisi.v2i2.24956","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v2i2.24956","url":null,"abstract":"Abstract. The internal conflict between the Afghan government and the Taliban has been going on for a long time, and in mid-August 2021 the Taliban succeeded in taking over the Afghan government in Kabul. Various countries began to respond to the event, especially countries that have established diplomatic, economic and military cooperation with Afghanistan, including India. This article aims to analyze the potential for bilateral cooperation in the economic and security fields between India and Afghanistan, especially after the Taliban's success in occupying Kabul and announcing the Afghan government under the Taliban. Qualitative research with descriptive analytical methods is applied in this research, based on data sources obtained through literature study techniques. This research shows that India has the potential to take a policy to continue to cooperate with Afghanistan in the economic and security fields. This due to India's national interest in Afghanistan such as controlling Afghanistan's mineral resources and realizing India as a regional power in the South Asian region. Keywords: National Interest, Bilateral Cooperation, India, Afghanistan, Taliban. Abstrak. Konflik internal antara pemerintah Afganistan dan Taliban telah berlangsung sejak lama, dan di pertengahan bulan Agustus 2021 Taliban berhasil mengambil alih pemerintahan Afghanistan di Kabul. Berbagai negara mulai merespon peristiwa tersebut, terutama negara-negara yang menjalin kerjasama diplomatik, ekonomi dan militer dengan Afghanistan tidak terkecuali India. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi kerjasama bilateral di bidang ekonomi dan keamanan antara India dengan Afganistan, terutama paska keberhasilan Taliban menduduki Kabul dan mengumumkan pemerintahan Afghanistan dibawah Taliban. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis diterapkan dalam penelitian ini, berdasarkan sumber-sumber data yang diperoleh melalui teknik studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa India berpotensi mengambil kebijakan untuk tetap bekerjasama dengan Afghanistan di bidang ekonomi dan keamanan. Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional India terhadap Afghanistan seperti menguasai sumber daya mineral Afganistan dan mewujudkan India sebagai regional power di kawasan Asia Selatan.Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Kerjasama Bilateral, India, Afghanistan, Taliban.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133392737","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15408/jisi.v2i1.24892
Herianda Dwi Putra Siregar
Abstract. The development of Integrated Islamic schools is in line with the increasing symptoms of religious conservatism whose roots can be found from tarbiyah movements on public campuses, such as UGM, UI, ITB. In general, Integrated Islamic individuals or groups present themselves with an Islamic identity by returning to "authentic Islam", as practiced by the salaf ash-shalih. Unfortunately, the concept of authenticity differs from one group to another. This article concludes that the Integrated Islamic School is not only aimed at transmitting Islamic teachings, but also as an effort to encourage people to be more Islamic.Keywords: Transnational Islam, Integrated Islamic Schools, PKS and Urban Communities.Abstrak. Perkembangan sekolah Islam Terpadu seiring dengan meningkatnya gejala konservatisme keagamaan yang akar-akarnya dapat ditemukan dari gerakan-gerakan tarbiyah di kampus-kampus umum, seperti UGM, UI, ITB. Secara umum, Individu atau kelompok Islam Terpadu menampilkan diri dengan identitas ke-Islaman dengan kembali pada “Islam autentik”, sebagaimana yang dipraktikkan oleh salaf ash-shalih. Sayangnya konsepsi tentang ke-autentikan mempunyai perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Artikel ini menyimpulan bahwa Sekolah Islam Terpadu bukan hanya bertujuan untuk mentransmisikan ajaran-ajaran Islam semata, namun juga sebagai upaya untuk mendorong masyarakat untuk lebih Islami.Kata Kunci: Islam Transnasional, Sekolah Islam Terpadu, PKS dan Masyarakat Urban.
摘要。伊斯兰综合学校的发展符合日益严重的宗教保守主义症状，其根源可以从公共校园的tarbiyah运动中找到，如UGM, UI, ITB。一般来说，一体化的伊斯兰个人或团体通过回归“真正的伊斯兰教”，如salafash -shalih所实行的那样，以伊斯兰身份表现自己。不幸的是，真实性的概念在不同的群体中是不同的。这篇文章的结论是，综合伊斯兰学校不仅旨在传播伊斯兰教义，而且还努力鼓励人们更加伊斯兰化。关键词:跨国伊斯兰，伊斯兰综合学校，PKS与城市社区。Perkembangan sekolah Islam Terpadu seiring dengan meningkatnya gejala konservatisme keagamaan yang akar- akarya dapat ditemukan dari gerakan gerakan tarbiyah di kampus-kampus umum, perti UGM, UI, ib。Secara umum，“个人”，“个人”，“个人”，“个人”，“个人”，“个人”，“个人”，“个人”，“个人”，“个人”，“个人”龙珠，龙珠，龙珠，龙珠，龙珠，龙珠，龙珠，龙珠。这句话的意思是:“我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。”Kata Kunci:伊斯兰Transnasional, Sekolah Islam Terpadu, PKS dan Masyarakat Urban。
{"title":"Gelombang Ideologi Islam Transnasional dalam Sekolah Islam Terpadu","authors":"Herianda Dwi Putra Siregar","doi":"10.15408/jisi.v2i1.24892","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.24892","url":null,"abstract":"Abstract. The development of Integrated Islamic schools is in line with the increasing symptoms of religious conservatism whose roots can be found from tarbiyah movements on public campuses, such as UGM, UI, ITB. In general, Integrated Islamic individuals or groups present themselves with an Islamic identity by returning to \"authentic Islam\", as practiced by the salaf ash-shalih. Unfortunately, the concept of authenticity differs from one group to another. This article concludes that the Integrated Islamic School is not only aimed at transmitting Islamic teachings, but also as an effort to encourage people to be more Islamic.Keywords: Transnational Islam, Integrated Islamic Schools, PKS and Urban Communities.Abstrak. Perkembangan sekolah Islam Terpadu seiring dengan meningkatnya gejala konservatisme keagamaan yang akar-akarnya dapat ditemukan dari gerakan-gerakan tarbiyah di kampus-kampus umum, seperti UGM, UI, ITB. Secara umum, Individu atau kelompok Islam Terpadu menampilkan diri dengan identitas ke-Islaman dengan kembali pada “Islam autentik”, sebagaimana yang dipraktikkan oleh salaf ash-shalih. Sayangnya konsepsi tentang ke-autentikan mempunyai perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Artikel ini menyimpulan bahwa Sekolah Islam Terpadu bukan hanya bertujuan untuk mentransmisikan ajaran-ajaran Islam semata, namun juga sebagai upaya untuk mendorong masyarakat untuk lebih Islami.Kata Kunci: Islam Transnasional, Sekolah Islam Terpadu, PKS dan Masyarakat Urban.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127453207","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15408/jisi.v2i1.23042
K. Dewi
Abstract. Based on the Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2015 Denmark is the most climate-friendly country in the world. As a country that cares so much about the environment, Denmark provides a lot of assistance or support to other countries for environmental preservation programs, including Indonesia. The Danish Environmental Support Program (ESP) has spent a lot of money on Indonesia. However, with insignificant progress, Denmark still continued to provide assistance as far as 3 phases. The first phase was in 2005-2007, the second phase was in 2008-2012 and the last was the third phase in 2013-2018. This raises the question “What are Denmark's national interest behind providing assistance under ESP3?”. The methodology of this research is descriptive analysis using the theory of Neorealism and the concept of the National Interest. This article concludes that Denmark has 3 national interests in this regard. Namely ideological interests, economic interests and world order interests.Keywords: Environmental Support Program Phase III (ESP3), National Interest, Denmark, Indonesia. Abstrak. Berdasarkan Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2015 Denmark merupakan Negara paling climate-friendly di dunia. Sebagai Negara yang begitu perduli akan lingkungan Denmark banyak memberikan bantuan atau support kepada Negara lain untuk program penjagaan linkungan, termasuk Indonesia. Pada Environmental Support Programme (ESP) Denmark mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk Indonesia. Namun dengan kemajuan yang tidak signifikan Denmark masih tetap melanjutkan pemberian bantuan ini hingga 3 fase. Fase pertama tahun 2005-2007, fase kedua tahun 2008-2012 dan terakhir fase ketiga tahun 2013-2018. Hal ini menimbulkan pertanyaan “Apa sebenarnya kepentingan nasional Denmark dibalik pemberian bantuan dalam ESP3?”. Metodologi penelitian kali ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan teori Neorealisme dan Konsep Kepentingan Nasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa ada 3 kepentingan nasional Denmark dalam hal ini. Yaitu kepentingan ideologi, kepentingan ekonomi dan kepentingan tata internasional.Kata Kunci: Environmental Support Programme Phase III (ESP3), Kepentingan Nasional, Denmark, Indonesia.
摘要。根据2015年欧洲气候行动网络的气候变化绩效指数，丹麦是世界上最气候友好的国家。作为一个非常关心环境的国家，丹麦为包括印度尼西亚在内的其他国家的环境保护项目提供了很多援助或支持。丹麦环境支持计划(ESP)在印尼投入了大量资金。但是，尽管进展不大，丹麦仍然继续提供了3个阶段的援助。第一阶段是2005-2007年，第二阶段是2008-2012年，最后是2013-2018年的第三阶段。这就提出了一个问题:“根据ESP3提供援助背后的丹麦国家利益是什么?”本文的研究方法是运用新现实主义理论和国家利益概念进行描述性分析。本文认为丹麦在这方面有三个国家利益。即意识形态利益、经济利益和世界秩序利益。关键词:环境支持计划第三阶段，国家利益，丹麦，印度尼西亚。Abstrak。欧洲气候行动网络2015年气候变化绩效指数丹麦merupakan Negara paling气候友好型di dunia。Sebagai Negara yang begitu perduli akan lingkungan丹麦banyak成员bantuan支持kepada Negara lain untuk计划penjagaan lingkungan, termasuk印度尼西亚。帕达环境支持方案(ESP)丹麦mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk印度尼西亚。Namun dengan kemajuan yang tidak signfikan Denmark masih tetap melanjutkan pemberian bantuan ini hinga 3号楼。2005年-2007年，2008年-2012年，2013年-2018年。Hal ini menimbulkan pertanyaan“Apa sebenarnya kepentingan national Denmark dibalik pemberian bantuan dalam ESP3?”新现实主义与康塞普克宾廷安民族主义的方法论分析。Artikel ini menypulpkan bahwa ada 3号帆船和丹麦国家帆船帆船。雅图坚持思想、坚持经济、坚持国际。Kata Kunci:环境支持计划第三阶段(ESP3)， Kepentingan国家，丹麦，印度尼西亚。
{"title":"Kepentingan Denmark dalam Pemberian Bantuan Lingkungan terhadap Indonesia Melalui Environmental Support Programme Phase III (ESP3)","authors":"K. Dewi","doi":"10.15408/jisi.v2i1.23042","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.23042","url":null,"abstract":"Abstract. Based on the Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2015 Denmark is the most climate-friendly country in the world. As a country that cares so much about the environment, Denmark provides a lot of assistance or support to other countries for environmental preservation programs, including Indonesia. The Danish Environmental Support Program (ESP) has spent a lot of money on Indonesia. However, with insignificant progress, Denmark still continued to provide assistance as far as 3 phases. The first phase was in 2005-2007, the second phase was in 2008-2012 and the last was the third phase in 2013-2018. This raises the question “What are Denmark's national interest behind providing assistance under ESP3?”. The methodology of this research is descriptive analysis using the theory of Neorealism and the concept of the National Interest. This article concludes that Denmark has 3 national interests in this regard. Namely ideological interests, economic interests and world order interests.Keywords: Environmental Support Program Phase III (ESP3), National Interest, Denmark, Indonesia. Abstrak. Berdasarkan Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2015 Denmark merupakan Negara paling climate-friendly di dunia. Sebagai Negara yang begitu perduli akan lingkungan Denmark banyak memberikan bantuan atau support kepada Negara lain untuk program penjagaan linkungan, termasuk Indonesia. Pada Environmental Support Programme (ESP) Denmark mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk Indonesia. Namun dengan kemajuan yang tidak signifikan Denmark masih tetap melanjutkan pemberian bantuan ini hingga 3 fase. Fase pertama tahun 2005-2007, fase kedua tahun 2008-2012 dan terakhir fase ketiga tahun 2013-2018. Hal ini menimbulkan pertanyaan “Apa sebenarnya kepentingan nasional Denmark dibalik pemberian bantuan dalam ESP3?”. Metodologi penelitian kali ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan teori Neorealisme dan Konsep Kepentingan Nasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa ada 3 kepentingan nasional Denmark dalam hal ini. Yaitu kepentingan ideologi, kepentingan ekonomi dan kepentingan tata internasional.Kata Kunci: Environmental Support Programme Phase III (ESP3), Kepentingan Nasional, Denmark, Indonesia.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129557104","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15408/jisi.v2i1.22952
Mohammad Ezha Fachriza Roshady
Abstract. This study analyzed the contributing factors to the failure of the anticorruption civil society coalition movement in rejecting the revision agenda of Law No. 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Corruption (KPK Law) in 2019. This study combines Dough McAdam social movement theory (2004) consisting of three approaches, namely the approach of political opportunity structure, the theory of mobilization of resources, the theory of framing process with the framework of explanation of success and inhibiting factors of social movements from David A. Locher (2002). The research method used is qualitative with the primary data source of interview and secondary data processing. This research shows that social movements conducted by the anticorruption civil society coalition are quite difficult until in the end the movement does not succeed in achieving the movement's objectives, because the revision of the KPK Law was successfully passed by the DPR on September 17, 2019. The factors that led to the failure of the anticorruption civil society coalition movement were classified into two, namely external and internal factors of the movement. External factors identified from the findings of this research are also differentiating from previous years that the structure of political opportunity had a major contribution in the failure of social movements conducted by the coalition. It was indicated by various indicators, namely the momentum of agreement between the House of Representatives and the Government; relative unity of all legislatures; The House of Representatives accelerated the process of legislation; and political structures that close the movement's opportunities. Internally, there are resource problems identified; dissocies of community opinion; weaknesses in refuting framing; and less able to convince policymakers. External factors are the dominant cause of the failure of the anticorruption civil society coalition movement to reject the revision of the KPK Law. Keywords: MDGs, Poverty, Hunger, Poverty Reduction. Abstrak. Artikel ini menganalisis faktor penyebab gagalnya gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi dalam menolak agenda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019. Penelitian ini menggabungkan teori gerakan sosial Dough McAdam (2004) yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu pendekatan struktur kesempatan politik, teori mobilisasi sumber daya, teori proses pembingkaian dengan kerangka penjelasan faktor keberhasilan dan penghambat gerakan sosial dari David A. Locher (2002). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan pengolahan data sekunder. Penelitian ini menunjukkan gerakan sosial yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi cukup sulit hingga pada akhirnya gerakan tersebut tidak berhasil mencapai tujuan gerakan, karena revisi UU KPK berhasil disahkan oleh DPR pada 17
摘要本研究分析了反腐败市民社会联合运动在2019年反对《反腐败委员会法》(2002年第30号法)修订议程中失败的原因。本研究将Dough McAdam(2004)社会运动理论(政治机会结构理论、资源动员理论、框架过程理论)与David A. Locher(2002)关于社会运动成功和抑制因素的解释框架相结合。本研究采用定性研究方法，主要数据来源为访谈，二次数据处理。这一研究表明，由于肃贪法修正案于2019年9月17日在人民代表大会上成功通过，反腐公民社会联盟开展的社会运动在最终未能成功实现运动目标之前是相当困难的。导致反腐公民社会联合运动失败的因素分为运动的外部因素和运动的内部因素两个方面。从这项研究的结果中确定的外部因素也与前几年不同，即政治机会的结构是联合政府进行的社会运动失败的主要原因。各种指标都表明了这一点，即众议院和政府之间达成协议的势头;各立法机关相对统一;众议院加快了立法进程;以及关闭运动机会的政治结构。在内部，查明了资源问题;社会舆论的分裂;反驳框架的弱点;而且说服政策制定者的能力更弱。外部因素是公民社会反对肃贪法修订运动失败的主要原因。关键词:千年发展目标，贫困，饥饿，减贫。Abstrak。Artikel ini meng分析因子penyebab gagalnya gerakan koalisi masyarakat sipil anti - Korupsi dalam menolak议程修订Undang-Undang noor 30 Tahun 2002 tenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) paada Tahun 2019。(2004) .中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:中文翻译为:方法penelitian yang digunakan adalalalqualititaldengan number数据primer dari wawankara danpengolahan数据检索。2019年9月17日，党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军党卫军Faktor penyebab kegagalan gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi diklassifikasi menjadi dua, yitu fakto eksternal and internal gerakan。台湾地区阳阳区的阳阳区，即台湾地区的阳阳区，即台湾地区的阳阳区，即台湾地区的阳阳区，即台湾地区的阳阳区，即台湾地区的阳阳区，即台湾地区的阳阳区，即台湾地区的阳阳区，即台湾地区的阳阳区，即台湾地区的阳阳区，即台湾地区的阳阳区，即台湾地区的阳阳区。Solidnya seluruh fraksi partai politics;人民民主共和国立法进程;Sedangkan dari segi internal, diidentifikasi adanya permasalahan sumber daya;Keterbelahan pendapat kelompok masyarakat;Kelemahan dalam membantah框架;Dan kurang dapat meyakinkan para pemangku kebijakan。在此之前，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是，我想说的是。Kata Kunci: Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi，民政党社会，revi UU KPK。
{"title":"Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dalam Menolak Agenda Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019","authors":"Mohammad Ezha Fachriza Roshady","doi":"10.15408/jisi.v2i1.22952","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.22952","url":null,"abstract":"Abstract. This study analyzed the contributing factors to the failure of the anticorruption civil society coalition movement in rejecting the revision agenda of Law No. 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Corruption (KPK Law) in 2019. This study combines Dough McAdam social movement theory (2004) consisting of three approaches, namely the approach of political opportunity structure, the theory of mobilization of resources, the theory of framing process with the framework of explanation of success and inhibiting factors of social movements from David A. Locher (2002). The research method used is qualitative with the primary data source of interview and secondary data processing. This research shows that social movements conducted by the anticorruption civil society coalition are quite difficult until in the end the movement does not succeed in achieving the movement's objectives, because the revision of the KPK Law was successfully passed by the DPR on September 17, 2019. The factors that led to the failure of the anticorruption civil society coalition movement were classified into two, namely external and internal factors of the movement. External factors identified from the findings of this research are also differentiating from previous years that the structure of political opportunity had a major contribution in the failure of social movements conducted by the coalition. It was indicated by various indicators, namely the momentum of agreement between the House of Representatives and the Government; relative unity of all legislatures; The House of Representatives accelerated the process of legislation; and political structures that close the movement's opportunities. Internally, there are resource problems identified; dissocies of community opinion; weaknesses in refuting framing; and less able to convince policymakers. External factors are the dominant cause of the failure of the anticorruption civil society coalition movement to reject the revision of the KPK Law. Keywords: MDGs, Poverty, Hunger, Poverty Reduction. Abstrak. Artikel ini menganalisis faktor penyebab gagalnya gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi dalam menolak agenda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019. Penelitian ini menggabungkan teori gerakan sosial Dough McAdam (2004) yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu pendekatan struktur kesempatan politik, teori mobilisasi sumber daya, teori proses pembingkaian dengan kerangka penjelasan faktor keberhasilan dan penghambat gerakan sosial dari David A. Locher (2002). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan pengolahan data sekunder. Penelitian ini menunjukkan gerakan sosial yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi cukup sulit hingga pada akhirnya gerakan tersebut tidak berhasil mencapai tujuan gerakan, karena revisi UU KPK berhasil disahkan oleh DPR pada 17","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124512014","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15408/jisi.v2i1.24886
Rexsy Pangestu, Rusydan Fathy
Abstract. This study discusses the decline in the vote acquisition of Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in the midst of the Islamic populism movement in the 2019 Election. As an Islamic party, this momentum should be a turning point for PPP to become a party that listens to the aspirations or interests of Muslims, as one of the task of political parties in a democratic country is as an aggregation of interests. This study uses qualitative research methods with primary data from interviews and secondary data from library studies. Based on the reading of these data, it can be seen that the failure of PPP to gain vote incentives from the Islamic populism movement in the 2019 elections is; first, the failure to create a good institutional system. This poor institutionalization is reflected in the PPP's internal conflicts. Second, there is a split in the political orientation of Indonesian Muslims in conservatism and moderatism which is clearly depicted in the 2019 election. Third, there is a change in the political orientation of the Indonesian Islamic community which places religion not as the only foothold in their political choices. People choose political parties not based on who is the most Islamic, pious, or representing the aspirations of Muslims, but based on the performance and work programs offered by the party. Keywords: PPP, Islamic Populism, 2019 Election, Party Institutionalization. Abstrak. Penelitian ini membahas perihal panurunan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tengah gerakan populisme Islam pada Pemilu 2019. Harusnya sebagai partai Islam momentum ini adalah titik balik bagi PPP untuk bisa menjadi partai yang mendengar aspirasi atau kepentingan umat Islam, sebagaimana salah satu tugas partai politik dalam negara demokrasi yakni sebagai agregasi kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari hasil kajian Pustaka. Berdasarkan pembacaan terhadap data-data tersebut terlihat bahwa kegagalan PPP meraih insentif suara dari gerakan populisme Islam pada Pemilu 2019 adalah; pertama, kegagalan menciptakan sistem kelembagaan yang baik. Kelembagaan yang tidak baik ini tergambar dari konflik internal PPP. Kedua, adanya keterbelahan orientasi politik umat Islam Indonesia dalam konservatisme dan moderatisme yang tergambar kuat dalam Pemilu 2019. Ketiga, adanya perubahan orientasi politik masyarakat Islam Indonesia yang menempatkan agama bukan sebagai pijakan satu-satunya dalam pilihan politiknya. Masyarakat memilih partai politik bukan berdasarkan siapa yang paling Islam, salih, atau mewakili aspirasi umat Islam, namun berdasarkan kinerja dan program kerja yang ditawarkan partai.Kata Kunci: PPP, Populisme Islam, Pemilu 2019, Pelembagaan Partai Politik.
摘要本研究探讨在2019年大选中伊斯兰民粹主义运动中，Partai Persatuan Pembangunan (PPP)的得票下降。作为一个伊斯兰政党，这种势头应该成为PPP成为一个倾听穆斯林愿望或利益的政党的转折点，因为在一个民主国家，政党的任务之一是作为一个利益的集合。本研究采用质性研究方法，主要资料来自访谈，次要资料来自图书馆研究。通过阅读这些数据可以看出，PPP在2019年选举中未能从伊斯兰民粹主义运动中获得选票激励的原因是;首先，未能建立良好的制度体系。这种糟糕的制度化反映在PPP的内部冲突中。其次，印尼穆斯林的政治倾向在保守主义和现代主义之间存在分歧，这在2019年的选举中得到了明显的体现。第三，印度尼西亚伊斯兰社区的政治取向发生了变化，不再把宗教作为其政治选择的唯一立足点。人们选择政党不是基于谁是最伊斯兰的、最虔诚的或代表穆斯林的愿望，而是基于政党提供的业绩和工作方案。关键词:PPP，伊斯兰民粹主义，2019年大选，政党制度化Abstrak。peneliti成员perihal panurunan perolehan suara Partai peratuan Pembangunan (PPP) di tengah gerakan民粹主义伊斯兰教padpadpemilu 2019。在巴基斯坦，我们为伊斯兰教争取动力，我们为巴基斯坦争取动力，我们为伊斯兰教争取动力，我们为伊斯兰教争取动力，我们为政治争取动力，我们为民主争取动力，我们为伊斯兰教争取动力。Penelitian ini menggunakan方法Penelitian quality of dengan数据primer dari hasil wawankara数据sekunder dari hasil kajian Pustaka。Berdasarkan pembacaan terhadap data-data terlihat bahwa kegagalan PPP meraih inentif suara dari gerakan民粹主义Islam pada Pemilu 2019 adalah;Pertama, kegagalan menciptakan system kelembagaan Yang baik。Kelembagaan yang tidak baik ini tergambar dari konflik内部PPP。Kedua, adanya keterbelahan东方政治与伊斯兰教印度尼西亚dalam保守主义和现代主义yang tergambar kuat dalam Pemilu 2019。印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚。马斯雅拉克特(Masyarakat)的成员与政治有关，他说，马斯雅拉克特的成员与伊斯兰有关，马斯雅拉克特的成员与伊斯兰有关，马斯雅拉克特的成员与伊斯兰有关。Kata Kunci: PPP，民粹主义伊斯兰，Pemilu 2019, Pelembagaan Partai Politik。
{"title":"Islamic Populism and Political Parties: PPP Electoral Failure in the Middle of the Islamic Populism Movement in the 2019 Election","authors":"Rexsy Pangestu, Rusydan Fathy","doi":"10.15408/jisi.v2i1.24886","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.24886","url":null,"abstract":"Abstract. This study discusses the decline in the vote acquisition of Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in the midst of the Islamic populism movement in the 2019 Election. As an Islamic party, this momentum should be a turning point for PPP to become a party that listens to the aspirations or interests of Muslims, as one of the task of political parties in a democratic country is as an aggregation of interests. This study uses qualitative research methods with primary data from interviews and secondary data from library studies. Based on the reading of these data, it can be seen that the failure of PPP to gain vote incentives from the Islamic populism movement in the 2019 elections is; first, the failure to create a good institutional system. This poor institutionalization is reflected in the PPP's internal conflicts. Second, there is a split in the political orientation of Indonesian Muslims in conservatism and moderatism which is clearly depicted in the 2019 election. Third, there is a change in the political orientation of the Indonesian Islamic community which places religion not as the only foothold in their political choices. People choose political parties not based on who is the most Islamic, pious, or representing the aspirations of Muslims, but based on the performance and work programs offered by the party. Keywords: PPP, Islamic Populism, 2019 Election, Party Institutionalization. Abstrak. Penelitian ini membahas perihal panurunan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tengah gerakan populisme Islam pada Pemilu 2019. Harusnya sebagai partai Islam momentum ini adalah titik balik bagi PPP untuk bisa menjadi partai yang mendengar aspirasi atau kepentingan umat Islam, sebagaimana salah satu tugas partai politik dalam negara demokrasi yakni sebagai agregasi kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari hasil kajian Pustaka. Berdasarkan pembacaan terhadap data-data tersebut terlihat bahwa kegagalan PPP meraih insentif suara dari gerakan populisme Islam pada Pemilu 2019 adalah; pertama, kegagalan menciptakan sistem kelembagaan yang baik. Kelembagaan yang tidak baik ini tergambar dari konflik internal PPP. Kedua, adanya keterbelahan orientasi politik umat Islam Indonesia dalam konservatisme dan moderatisme yang tergambar kuat dalam Pemilu 2019. Ketiga, adanya perubahan orientasi politik masyarakat Islam Indonesia yang menempatkan agama bukan sebagai pijakan satu-satunya dalam pilihan politiknya. Masyarakat memilih partai politik bukan berdasarkan siapa yang paling Islam, salih, atau mewakili aspirasi umat Islam, namun berdasarkan kinerja dan program kerja yang ditawarkan partai.Kata Kunci: PPP, Populisme Islam, Pemilu 2019, Pelembagaan Partai Politik.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"234 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121410272","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.15408/jisi.v2i1.24898
Aufa Saffanah Fitri Sholeh, Maulana Dwi Kurniasih
Abstract. This article discusses sharia principles in hotel management which includes products, services and management according to the DSN MUI Fatwa NO. 108/DSN-MUI/X/2016. The results showed that the application of sharia principles at the Bayt Kaboki Hotel was in accordance with the DSN MUI Fatwa. However, there are several aspects that need to be improved regarding the provisions of sharia hotels, such as the period of halal food and beverage certification at the Bayt Kaboki Hotel restaurant which has expired. In addition, Bayt Kaboki Hotel does not yet have a hotel service guide that is in accordance with sharia principles, and has not used the services of a Sharia Financial Institution in providing services in hotel management. The provisions regarding the mandatory use of sharia banking at the Bayt Kaboki Hotel will be difficult to achieve and become a limitation because the hotel is located in the Bali area.Keywords: Sharia Principles, Sharia Hotels, Bali, Halal, Haram.Abstrak. Artikel ini membahas prinsip-prinsip syariah dalam manajemen hotel yang mencangkup produk, pelayanan dan pengelolaan menurut Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bayt Kaboki Hotel telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tersebut. Namun demikian, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki terkait ketentuan hotel syariah, seperti masa sertifikasi halal makanan dan minuman pada restaurant Bayt Kaboki Hotel yang telah kadaluarsa (expired). Selain itu, Bayt Kaboki Hotel belum memiliki panduan pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, dan belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan dalam manajemen hotel. Ketentuan terkait kewajiban penggunaan perbankan syariah pada Bayt Kaboki Hotel akan sulit dicapai dan menjadi keterbatasan karena hotel berdiri di wilayah Bali.Kata Kunci: Prinsip Syariah, Hotel Syariah, Bali, Halal, Haram.
摘要本文讨论了伊斯兰教法在酒店管理中的原则，包括根据DSN MUI Fatwa NO的产品，服务和管理。108 / DSN-MUI / X / 2016。结果表明，在Bayt Kaboki酒店的伊斯兰教法原则的应用是符合DSN MUI Fatwa。然而，关于伊斯兰教酒店的规定，有几个方面需要改进，例如Bayt Kaboki酒店餐厅的清真食品和饮料认证期限已经到期。此外，Bayt Kaboki Hotel目前还没有符合伊斯兰教法原则的酒店服务指南，在酒店管理方面也没有使用伊斯兰金融机构提供的服务。关于在Bayt Kaboki酒店强制使用伊斯兰银行的规定将很难实现，并成为一个限制，因为酒店位于巴厘岛地区。关键词:伊斯兰教法，伊斯兰酒店，巴厘岛，清真，伊斯兰教。Artikel ini会员- principal - principal - syariah dalam管理酒店yang menangkup产品，pelayanan dan penelolaan menuut Fatwa DSN MUI NO。108 / DSN-MUI / X / 2016。Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bayt Kaboki酒店telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tersebut。Namun demikian, ada beberapa讲杨佩鲁diperbaiki terkait ketentuan酒店伊斯兰教，seperti masa sertifikasi清真makanan danminuman帕达餐厅Bayt Kaboki酒店杨佩鲁kadaluarsa(过期)。Selain itu, Bayt Kaboki Hotel belum memoriliki panduan pelayanan Hotel yang sesuai dengan prinsip ysariah, dan belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan ysariah dalam melakukan pelayanan dalam management Hotel。keentuan terkait kewajiban penggunaan perbankan syariah pada Bayt Kaboki酒店akan sulit dicapai和menjadi keterbatasan karena酒店berdiri di wilayah巴厘岛。Kata Kunci: Prinsip伊斯兰教，伊斯兰教酒店，巴厘岛，清真，圣地。
{"title":"Prinsip Syari’ah dalam Manajemen Hotel","authors":"Aufa Saffanah Fitri Sholeh, Maulana Dwi Kurniasih","doi":"10.15408/jisi.v2i1.24898","DOIUrl":"https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.24898","url":null,"abstract":"Abstract. This article discusses sharia principles in hotel management which includes products, services and management according to the DSN MUI Fatwa NO. 108/DSN-MUI/X/2016. The results showed that the application of sharia principles at the Bayt Kaboki Hotel was in accordance with the DSN MUI Fatwa. However, there are several aspects that need to be improved regarding the provisions of sharia hotels, such as the period of halal food and beverage certification at the Bayt Kaboki Hotel restaurant which has expired. In addition, Bayt Kaboki Hotel does not yet have a hotel service guide that is in accordance with sharia principles, and has not used the services of a Sharia Financial Institution in providing services in hotel management. The provisions regarding the mandatory use of sharia banking at the Bayt Kaboki Hotel will be difficult to achieve and become a limitation because the hotel is located in the Bali area.Keywords: Sharia Principles, Sharia Hotels, Bali, Halal, Haram.Abstrak. Artikel ini membahas prinsip-prinsip syariah dalam manajemen hotel yang mencangkup produk, pelayanan dan pengelolaan menurut Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bayt Kaboki Hotel telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tersebut. Namun demikian, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki terkait ketentuan hotel syariah, seperti masa sertifikasi halal makanan dan minuman pada restaurant Bayt Kaboki Hotel yang telah kadaluarsa (expired). Selain itu, Bayt Kaboki Hotel belum memiliki panduan pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, dan belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan dalam manajemen hotel. Ketentuan terkait kewajiban penggunaan perbankan syariah pada Bayt Kaboki Hotel akan sulit dicapai dan menjadi keterbatasan karena hotel berdiri di wilayah Bali.Kata Kunci: Prinsip Syariah, Hotel Syariah, Bali, Halal, Haram.","PeriodicalId":170402,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124542373","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：