首页 > 最新文献

Wijayakusuma Law Review最新文献

英文 中文
Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) 区域教育协调员分区政策规划的实施(根据摄政王2021年的班yumas规则,新录取幼儿、小学和初中年度2021年课程)
Pub Date : 2022-06-14 DOI: 10.51921/wlr.v4i1.194
Nur’aini Fadhillah Fadhillah, Esti Ningrum, Wahyu Hariadi, Haris Kusumawardana
Abstract One of the goals of the Indonesian state is to educate the nation’s life, to the end; the government makes policies in the field of education, one of which is the school zoning system. However, there still issues with the implementation process, so the purpose of this research is to determine how the zoning system policy is implemented and the obstacles encountered at the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office. A normative/juridical approach method was used in the research to find the law in abstracto in cases in concreto. Secondary data obtained by studying documents is used as the main data, and primary data obtained by conducting interviews is used as supporting data. The qualitative analysis method is used to conduct the analysis, and deductive reasoning is used to think. Based on the author’s review of the literature and research, it is possible to conclude that the implementation of zoning system policy in the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office (Based on Banyumas Regent Regulation Number 28 of 2021 concerning Admission of New Students in Early Childhood Education, Elementary Schools, and Junior High Schools for the 2021/2022 Academic Year) has been going quite well, if not optimaly. The implementation process is hampered by a lack of information and facilities. Keyword: Policy Implementation, School Zoning System, New Student Admission Abstrak Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu pemerintah melakukan suatu upaya untuk mewujudkannya dengan membuat kebijakan dibidang pendidikan, salah satunya yaitu sistem zonasi sekolah. Namun, masih terdapat persoalan mengenai proses pelaksanaannya, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi mengenai kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif/yuridis untuk menemukan hukum in abstracto dalam perkara in concreto. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen sebagai data utama dan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dan cara berfikir yang digunakan yaitu penalaran deduktif. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) sudah berjalan cukup baik meskipun belum maksimal. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya adalah keterbatasan informasi dan keterbatasan fasilitas. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi Sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru
印尼国家的目标之一是教育国民的生活,坚持到底;政府在教育领域制定政策,其中之一就是学校分区制度。然而,在实施过程中仍然存在一些问题,因此本研究的目的是确定分区制度政策是如何实施的,以及在Sumbang街道教育办事处的区域协调员遇到的障碍。在研究中采用了规范/司法的方法,在具体案例中发现抽象的法律。通过研究文献获得的二手数据作为主要数据,通过访谈获得的第一手数据作为辅助数据。运用定性分析的方法进行分析,运用演绎推理的方法进行思考。根据作者对文献和研究的回顾,可以得出结论,Sumbang分区教育办公室区域协调员的分区制度政策的实施(基于2021年Banyumas摄政条例第28号,关于2021/2022学年早期儿童教育,小学和初中新生的录取)即使不是最佳的,也是相当顺利的。执行进程因缺乏资料和设施而受到阻碍。关键词:政策实施,学校分区制度,新生入学摘要:印度尼西亚adalah menderaskan kehidupan bangsa, untuk peremintah melakukan suatu upaya untuk mewujudkannya dengan, kebijakan dibidang pendididikan, Salah satunya yitu系统zonasi sekolah。Namun, masih terapat个人mengenai进程pelaksanaannya, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana实施,dan kendala yang dihadapi mengenai kebijakan系统zonasi协调员Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang。方法penpenelitian yang digunakan yitu方法pendekatan normnormate /yuridis untuk menemukan hukum在抽象中,在具体中dalam perkara。数据yang digunakan adalah数据sekunder yang diperoleh dengan melakukan study dokumen sebagai数据utama数据primer diperoleh dengan melakukan wawancara sebagai数据penddukung。方法分析了杨迪库纳坎阿达尔的质量,并对杨迪库纳坎亚图的处罚进行了分析。Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian yang dilakukan penulis dapat dispulpulkan bahwa implementasi kebijakan系统zonasi di协调者Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021), Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) sudah berjalan cuup baik meskipun belum maksimal。Kendala yang dihadapi dalam propropelaksanaannya adalah keterbatasan informasi and keterbatasan fasilitas。Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, system Zonasi Sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru
{"title":"Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022)","authors":"Nur’aini Fadhillah Fadhillah, Esti Ningrum, Wahyu Hariadi, Haris Kusumawardana","doi":"10.51921/wlr.v4i1.194","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v4i1.194","url":null,"abstract":"Abstract \u0000One of the goals of the Indonesian state is to educate the nation’s life, to the end; the government makes policies in the field of education, one of which is the school zoning system. However, there still issues with the implementation process, so the purpose of this research is to determine how the zoning system policy is implemented and the obstacles encountered at the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office. A normative/juridical approach method was used in the research to find the law in abstracto in cases in concreto. Secondary data obtained by studying documents is used as the main data, and primary data obtained by conducting interviews is used as supporting data. The qualitative analysis method is used to conduct the analysis, and deductive reasoning is used to think. Based on the author’s review of the literature and research, it is possible to conclude that the implementation of zoning system policy in the Regional Coordinator of the Sumbang Sub-District Education Office (Based on Banyumas Regent Regulation Number 28 of 2021 concerning Admission of New Students in Early Childhood Education, Elementary Schools, and Junior High Schools for the 2021/2022 Academic Year) has been going quite well, if not optimaly. The implementation process is hampered by a lack of information and facilities. \u0000Keyword: Policy Implementation, School Zoning System, New Student Admission \u0000 \u0000Abstrak \u0000Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu pemerintah melakukan suatu upaya untuk mewujudkannya dengan membuat kebijakan dibidang pendidikan, salah satunya yaitu sistem zonasi sekolah. Namun, masih terdapat persoalan mengenai proses pelaksanaannya, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi mengenai kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif/yuridis untuk menemukan hukum in abstracto dalam perkara in concreto. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen sebagai data utama dan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dan cara berfikir yang digunakan yaitu penalaran deduktif. Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Sumbang (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022) sudah berjalan cukup baik meskipun belum maksimal. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya adalah keterbatasan informasi dan keterbatasan fasilitas. \u0000Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi Sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132098233","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Peralihan Regulasi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
Pub Date : 2022-06-14 DOI: 10.51921/wlr.v4i1.195
Iskatrinah Iskatrinah, Doni Adi Supriyo
Abstract The enactment of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, is an important milestone in regulating oil and gas mining business in Indonesia. One of the interesting provisions is regarding the production sharing contract. However, in this study, the formulation of the problem that will be reviewed is the history of the birth of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The method used in this discussion is the normative juridical method through literature studies such as literature books and Law Number 8 of 1971; Law Number 22 of 2001 concerning Oil, Gas and Natural Gas by doing a comparison or comparison of the two laws and regulations. The specifications used in this discussion are Analytical Descriptive, which describes the facts regarding provisions regarding oil and gas and natural gas. In order to fulfill the wishes of foreign investors, the economic reform agenda contained in the letter of intense, includes the energy sector reform program. The energy sector reform is stated in the agreement item letter F (The energy Sector) in the Memorandum of Economic and Financial Policies (Letter of Intense), January 20, 2000. Keywords: Oil and Gas, Mining, Economy Abstrak Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merupakan tonggak penting dalam pengaturan pengusahaan pertambangan migas di Indonesia. Salah satu ketentuan menarik adalah tentang kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract). Akan tetapi dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diulas adalah mengenai sejarah kelahiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode Yuridis Normatif dengan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku literatur dan Undang-Undang No. 8 tahun 1971; Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi dengan melakukan komparasi atau perbandingan atas kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Spesifikasi dalam pembahasan ini digunakan Deskriptif Analistis, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan mengenai minyak gas dan bumi. Dalam rangka memnuhi keinginan investor asing, agenda reformasi ekonomi yang tertuang dalam letter of intens, diantaranya adalah program reformasi sector energy. Reformasi sector energy tercantum dalam butir kesepakatan huruf F (The energy Sector) dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (Letter of Intens), 20 Januari 2000. Kata Kunci: Migas, Pertambangan, Ekonomi
2001年颁布的关于石油和天然气的第22号法律是规范印尼石油和天然气开采业务的一个重要里程碑。其中一个有趣的条款是关于生产分成合同的。然而,在本研究中,将要审查的问题的制定是2001年关于石油和天然气的第22号法律的诞生历史。本次讨论中使用的方法是通过文献研究,如文学书籍和1971年第8号法律,使用规范的司法方法;2001年关于石油,天然气和天然气的第22号法律通过对两项法律法规进行比较。本讨论中使用的规范是分析描述性的,它描述了有关石油、天然气和天然气条款的事实。为了满足外国投资者的愿望,信中所载的经济改革议程激烈,其中包括能源部门的改革方案。能源部门改革在2000年1月20日经济和金融政策备忘录(紧张信函)协议项F(能源部门)中有所规定。关键词:石油与天然气,矿业,经济摘要:拉希尼亚,undang, undang, Nomor, 22, tahun, 2001, tentang, Minyak, dan, Gas Bumi, merupakan, tonggak, penting, dalam, pengaturan, pengusahaan, pertambangan migas,印度尼西亚。生产分成合同(生产分成合同)。Akan tetapi dalam penelitian ini rumusan masalah yang Akan diulas adalah mengenai sejarah kelahiran undang undang Nomor 22 tahun 2001 tenang Minyak dan gas Bumi。Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah Metode Yuridis normatiatim dengan melalui study kepustakaan seperti buku-buku文献dan undang undang 8号,1971;Undang-Undang 22号,2001,tahun, tentang Minyak Gas dan Bumi dengan melakukan komparasi atau perbandingan, atas kedua perundang-undangan tersebut。分析人士指出,杨梦甘巴坎是中国最具代表性的城市之一,也是中国最具代表性的城市。Dalam rangka memnuhi keinginan投资者报告,议程改革经济杨德东Dalam意向书,diantaranya adalah计划改革能源部门。改革能源部门的经济和金融政策备忘录(意向书),2000年1月20日。Kata Kunci: Migas, Pertambangan, Ekonomi
{"title":"Peralihan Regulasi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi","authors":"Iskatrinah Iskatrinah, Doni Adi Supriyo","doi":"10.51921/wlr.v4i1.195","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v4i1.195","url":null,"abstract":"Abstract \u0000The enactment of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, is an important milestone in regulating oil and gas mining business in Indonesia. One of the interesting provisions is regarding the production sharing contract. However, in this study, the formulation of the problem that will be reviewed is the history of the birth of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The method used in this discussion is the normative juridical method through literature studies such as literature books and Law Number 8 of 1971; Law Number 22 of 2001 concerning Oil, Gas and Natural Gas by doing a comparison or comparison of the two laws and regulations. The specifications used in this discussion are Analytical Descriptive, which describes the facts regarding provisions regarding oil and gas and natural gas. In order to fulfill the wishes of foreign investors, the economic reform agenda contained in the letter of intense, includes the energy sector reform program. The energy sector reform is stated in the agreement item letter F (The energy Sector) in the Memorandum of Economic and Financial Policies (Letter of Intense), January 20, 2000. \u0000Keywords: Oil and Gas, Mining, Economy \u0000 \u0000Abstrak \u0000Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merupakan tonggak penting dalam pengaturan pengusahaan pertambangan migas di Indonesia. Salah satu ketentuan menarik adalah tentang kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract). Akan tetapi dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diulas adalah mengenai sejarah kelahiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode Yuridis Normatif dengan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku literatur dan Undang-Undang No. 8 tahun 1971; Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi dengan melakukan komparasi atau perbandingan atas kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Spesifikasi dalam pembahasan ini digunakan Deskriptif Analistis, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan mengenai minyak gas dan bumi. Dalam rangka memnuhi keinginan investor asing, agenda reformasi ekonomi yang tertuang dalam letter of intens, diantaranya adalah program reformasi sector energy. Reformasi sector energy tercantum dalam butir kesepakatan huruf F (The energy Sector) dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (Letter of Intens), 20 Januari 2000. \u0000Kata Kunci: Migas, Pertambangan, Ekonomi","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133336720","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Investasi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Teknologi Blockchain Menurut Syariat Islam
Pub Date : 2022-06-14 DOI: 10.51921/wlr.v4i1.191
Wiwin Muchtar Wiyono
Abstract Often the rapid development of the world economy and also Islam is the majority of Indonesian people, as Muslims must understand technology Cryptocurrencies and activities related to these technologies, as well as understanding the law in Islamic Sharia are sourced from Hadith and verses of the Koran. Cryptocurrency is virtual money, digital money, or electronic money that exists in cyberspace and does not have a concrete form of object. This cryptocurrency has many kinds, including Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, and Bitcoin. Bitcoin security is protected by Blockchain technology. However, Bitcoin does not have an underlying asset (underlaying asset) and there is no responsible authority agency, its ownership is anonymous, its value fluctuations are very extreme, and is dominated by the opinion publication factor of the marketing system. That is why the use of Bitcoin in investment and business transactions raises pros and cons among economists and scholars. This study aims to get an overview of Bitcoin technology, especially about Blockchain and the legitimacy of its use in investment and business transactions according to Islamic law. The applied theory used is the business taxonomy of haram lidzatihi and haram lighairihi from the number of scholars reconstructed by Adiwarman Abdul Karim. This research is a literature study. The data sources for this research were taken from the Koran, the hadith of the Prophet, classical and contemporary books, as well as from online media sources. From this study, it was found that Bitcoin technology with Blockchain can indeed be recognized as an excellent revolutionary technology, but its use as an investment instrument contains elements of maysir (betting) and as an instrument of business transactions contains elements of gharar. Its legal position is haram lighairihi. Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Blockchain technology, Islamic Sharia Abstrak Seriring pesatnya perkembangan ekonomi dunia dan juga agama Islam merupakan mayoritas masyarakat Indonesia, selaku umat Islam harus memahami teknologi Cryptocurrency dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi tersebut, serta memahami hukumnya dalam Syariat Islam bersumber dari Hadist dan ayat - ayat Al-Quran. Cryptocurrency adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret. Cryptocurrency ini memiliki banyak macam, antara lain Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereun, Qtum, Dash, Zcash, dan Bitcoin. Keamanan Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Namun, Bitcoin tidak memiliki asset yang mendasari (underlaying asset) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrem, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran. Itulah sebabnya penggunaan Bitcoin dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan
通常世界经济和伊斯兰教的快速发展是大多数印度尼西亚人,因为穆斯林必须了解技术加密货币和与这些技术相关的活动,以及了解伊斯兰教法中的法律,这些法律来自圣训和古兰经的经文。加密货币是存在于网络空间的虚拟货币、数字货币或电子货币,没有具体的客体形式。这种加密货币有很多种,包括莱特币、门罗币、以太币、瑞波币、以太坊、Qtum、Dash、Zcash和比特币。比特币的安全性受到区块链技术的保护。然而,比特币没有底层资产(underlayatasset),也没有负责任的权威机构,其所有权是匿名的,其价值波动非常极端,并且受营销体系的意见发布因素支配。这就是为什么在投资和商业交易中使用比特币在经济学家和学者中引起了赞成和反对。本研究旨在概述比特币技术,特别是关于区块链及其根据伊斯兰法律在投资和商业交易中使用的合法性。应用的理论是Adiwarman Abdul Karim重建的学者数量中haram lidzatihi和haram lighairihi的商业分类法。本研究为文献研究。这项研究的数据来源来自《古兰经》、先知的圣训、古典和当代书籍以及在线媒体。通过本研究发现,结合区块链的比特币技术确实可以被认为是一项优秀的革命性技术,但其作为投资工具的使用包含了maysir(投注)的元素,作为商业交易工具的使用包含了gharar的元素。它的法律地位是haram lighairihi。关键词:加密货币,比特币,区块链技术,伊斯兰教法摘要,Seriring pesatnya perkembangan ekonomi dunia dan juga agama Islam merupakan mayoritas masyarakat印度尼西亚,selaku umat Islam harus memahami tecknologii Cryptocurrency dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tecknologii tersebut, serta memahami hukumnya dalam伊斯兰教berhubungan Hadist dan ayat - ayat al - quuran。加密货币adalah wang virtual, wang digital, atauwang electronics yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret。加密货币包括Litecoin, Monero, Ether, Ripple, ethereum, Qtum, Dash, Zcash,和Bitcoin。Keamanan比特币区块链技术。Namun,比特币tidak memiliki asset yang mendasari(底层资产),bitcoincoin.com (bitcoin.com), bitcoin.com (bitcoin.com), bitcoin.com (bitcoin.com), bitcoin.com (bitcoin.com), bitcoin.com (bitcoin.com), bitcoin.com (bitcoin.com), bitcoin.com (bitcoin.com), bitcoin.com (bitcoin.com), bitcoin.com (bitcoin.com)。Itulah sebabnya penggunaan比特币dalam投资,并在此基础上进行交易,并在kalangan pakar经济上进行交易。Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran seputerologii比特币,terutama tentang区块链serta keabsahan penggunaannya dalam investasi dan transaksi bisnis menurut伊斯兰教。阿卜杜尔·卡里姆,阿卜杜尔·卡里姆,阿卜杜尔·卡里姆。Penelitian的翻译结果:Penelitian的翻译结果:Sumber data penelitian ini diambil dari Alquran, hadis Rasullah, kitab-kitab klasik dan kontemporer, serta dari Sumber media online。达里语penelitian ini didapatkan hasil bahwa各种比特币dengan区块链memang bisa diakui sebagai各种目标杨sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai赞誉investasi mengandung unsur maysir (pertaruhan)丹sebagai赞誉transaksi bisnis mengandung unsur gharar。Kedudukan hukumnya adalah haram lighairihi。Kata kunci:加密货币、比特币、技术、区块链、伊斯兰教
{"title":"Investasi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Teknologi Blockchain Menurut Syariat Islam","authors":"Wiwin Muchtar Wiyono","doi":"10.51921/wlr.v4i1.191","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v4i1.191","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Often the rapid development of the world economy and also Islam is the majority of Indonesian people, as Muslims must understand technology Cryptocurrencies and activities related to these technologies, as well as understanding the law in Islamic Sharia are sourced from Hadith and verses of the Koran. Cryptocurrency is virtual money, digital money, or electronic money that exists in cyberspace and does not have a concrete form of object. This cryptocurrency has many kinds, including Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, and Bitcoin. Bitcoin security is protected by Blockchain technology. However, Bitcoin does not have an underlying asset (underlaying asset) and there is no responsible authority agency, its ownership is anonymous, its value fluctuations are very extreme, and is dominated by the opinion publication factor of the marketing system. That is why the use of Bitcoin in investment and business transactions raises pros and cons among economists and scholars. This study aims to get an overview of Bitcoin technology, especially about Blockchain and the legitimacy of its use in investment and business transactions according to Islamic law. The applied theory used is the business taxonomy of haram lidzatihi and haram lighairihi from the number of scholars reconstructed by Adiwarman Abdul Karim. This research is a literature study. The data sources for this research were taken from the Koran, the hadith of the Prophet, classical and contemporary books, as well as from online media sources. From this study, it was found that Bitcoin technology with Blockchain can indeed be recognized as an excellent revolutionary technology, but its use as an investment instrument contains elements of maysir (betting) and as an instrument of business transactions contains elements of gharar. Its legal position is haram lighairihi. \u0000Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Blockchain technology, Islamic Sharia \u0000 \u0000Abstrak \u0000Seriring pesatnya perkembangan ekonomi dunia dan juga agama Islam merupakan mayoritas masyarakat Indonesia, selaku umat Islam harus memahami teknologi Cryptocurrency dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi tersebut, serta memahami hukumnya dalam Syariat Islam bersumber dari Hadist dan ayat - ayat Al-Quran. Cryptocurrency adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret. Cryptocurrency ini memiliki banyak macam, antara lain Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereun, Qtum, Dash, Zcash, dan Bitcoin. Keamanan Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Namun, Bitcoin tidak memiliki asset yang mendasari (underlaying asset) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrem, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran. Itulah sebabnya penggunaan Bitcoin dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"101 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115798883","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Hak Memperoleh Keadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia 在印尼司法系统中获得公正的权利
Pub Date : 2022-06-14 DOI: 10.51921/wlr.v4i1.190
Aniek Periani, Rusito Rusito
Abstract Constitutionally, the Indonesian state has guaranteed, respected, respected and protected human rights. Before the amendments were made, the 1945 Constitution could be said to have not explicitly stated the guarantee of human rights. However, after the amendment of the 1945 Constitution, especially the second amendment in 2000, the provisions regarding human rights in the 1945 Constitution have undergone fundamental changes. This amendment to the 1945 Constitution contains human rights material as regulated in Article 28A paragraph (1) to Article 28j paragraph (2). By using normative juridical research methods, this study aims to determine the efforts that must be made to obtain justice in the justice system in Indonesia. The justice to be enforced in the constitutional state of the Republic of Indonesia is justice that contains the values of the Pancasila philosophy, the 1945 Constitution and the values contained in other legislation, whose values are aspirational with the values and sense of community justice. Meanwhile, the way to enforce law and justice is carried out in accordance with the implementation procedure based on the principle of presumption of innocence and other principles determined by the Criminal Procedure Code. Keywords: Justice, Human Rights, Criminal Procedure Code Abstrak Secara konstitusional negara Indonesia telah menjamin, menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 dapat dikatakan tidak mencatumkan secara tegas mengenai jaminan Hak Asasi Manusia. Tetapi setelah UUD 1945 diamandemen, terutama amandemen kedua tahun 2000, ketentuan mengenai HAM dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar. UUD 1945 perubahan ini telah memuat materi HAM yang diatur dalam pasal 28A ayat (1) sampai dengan pasal 28j ayat (2). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk memperoleh keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Keadilan yang hendak ditegakkan di negara hukum Republik Indonesia adalah keadilan yang mengandung nilai-nilai falsafah Pancasila, UUD 1945 serta nilai-nilai yang terdapat dalam perundang-undangan yang lain, yang nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan cara menegakkan hukum dan keadilan dilakukan sesuai dengan tata pelaksanaan yang berpedoman kepada asas praduga tidak bersalah dan asas-asas lain yang ditentukan KUHAP. Kata Kunci : Keadilan, Hak Asasi Manusia, Hukum Acara Pidana
印尼国家在宪法上保障、尊重、尊重和保护人权。在作出修正案之前,1945年的《宪法》可以说没有明确规定保障人权。然而,1945年宪法修改后,特别是2000年第二次修改后,1945年宪法中关于人权的规定发生了根本性的变化。1945年宪法的这一修正案包含了第28A条第(1)款至第28j条第(2)款规定的人权材料。通过使用规范的司法研究方法,本研究旨在确定在印度尼西亚司法系统中为获得正义必须做出的努力。在印度尼西亚共和国的宪政国家中执行的正义是包含潘卡西拉哲学、1945年《宪法》和其他立法所载的价值观的正义,这些价值观是具有社会正义价值观和意识的理想价值观。同时,执法和司法的方式按照基于无罪推定原则和《刑事诉讼法》确定的其他原则的实施程序进行。关键词:司法、人权、刑事诉讼法摘要:印尼宪法国家、国家、民族、民族、民族、民族、民族、民族、民族。2005年9月1日,日本国立大学,日本国立大学,日本国立大学。中华人民共和国,中华人民共和国,中华人民共和国,中华人民共和国,中华人民共和国,中华人民共和国,中华人民共和国,中华人民共和国。UUD 1945 perubahan ini telah memoria materi HAM yang diatur dalam pasal 28A ayat (1) sampai dengan pasal 28j ayat (2). dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk memperoleh keadilan dalam system peradilan di Indonesia。Keadilan yang hendak ditegakkan di negara hukum共和国印度尼西亚adalah Keadilan yang mengandung nilai-nilai falsafah Pancasila, UUD 1945 serta nilai-nilai yang terdapat dalam perundang-undangan yang lain, yang nilai-nilainya aspiratiatian nilai dan rasa Keadilan masyarakat。Sedangkan cara menegakkan hukan keadilan dilakukan sesuai dengan tata pelaksanaan yang berpedoman kepaan以及praduga tidak bersalah dan asas-as lain yang ditentukan KUHAP。Kata Kunci: Keadilan, Hak Asasi Manusia, Hukum Acara Pidana
{"title":"Hak Memperoleh Keadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia","authors":"Aniek Periani, Rusito Rusito","doi":"10.51921/wlr.v4i1.190","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v4i1.190","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Constitutionally, the Indonesian state has guaranteed, respected, respected and protected human rights. Before the amendments were made, the 1945 Constitution could be said to have not explicitly stated the guarantee of human rights. However, after the amendment of the 1945 Constitution, especially the second amendment in 2000, the provisions regarding human rights in the 1945 Constitution have undergone fundamental changes. This amendment to the 1945 Constitution contains human rights material as regulated in Article 28A paragraph (1) to Article 28j paragraph (2). By using normative juridical research methods, this study aims to determine the efforts that must be made to obtain justice in the justice system in Indonesia. The justice to be enforced in the constitutional state of the Republic of Indonesia is justice that contains the values of the Pancasila philosophy, the 1945 Constitution and the values contained in other legislation, whose values are aspirational with the values and sense of community justice. Meanwhile, the way to enforce law and justice is carried out in accordance with the implementation procedure based on the principle of presumption of innocence and other principles determined by the Criminal Procedure Code. \u0000Keywords: Justice, Human Rights, Criminal Procedure Code \u0000 \u0000Abstrak \u0000Secara konstitusional negara Indonesia telah menjamin, menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 dapat dikatakan tidak mencatumkan secara tegas mengenai jaminan Hak Asasi Manusia. Tetapi setelah UUD 1945 diamandemen, terutama amandemen kedua tahun 2000, ketentuan mengenai HAM dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar. UUD 1945 perubahan ini telah memuat materi HAM yang diatur dalam pasal 28A ayat (1) sampai dengan pasal 28j ayat (2). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk memperoleh keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Keadilan yang hendak ditegakkan di negara hukum Republik Indonesia adalah keadilan yang mengandung nilai-nilai falsafah Pancasila, UUD 1945 serta nilai-nilai yang terdapat dalam perundang-undangan yang lain, yang nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan cara menegakkan hukum dan keadilan dilakukan sesuai dengan tata pelaksanaan yang berpedoman kepada asas praduga tidak bersalah dan asas-asas lain yang ditentukan KUHAP. \u0000Kata Kunci : Keadilan, Hak Asasi Manusia, Hukum Acara Pidana","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"9 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120813972","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik 保护电子香烟消费者的法律
Pub Date : 2021-12-10 DOI: 10.51921/wlr.v3i2.177
Wiwin Mochtar Wiyono, S. Suryati, Nurlaeli Sukesti ariani Nasution
Abstract The circulation of goods and/or services in society at this time also affects the development of cigarette products, both kretek cigarettes, white cigarettes, cigars and even the development of electric cigarettes. The government has issued many regulations related to smoking. One of the most popular cigarettes in society is the electric cigarette which aims to protect consumers from harm. However, e-cigarettes also contain dangers that many consumers are not aware of. The form of protection for cigarette consumers has been issued PP No. 109 of 2012 concerning the Safety of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health. The PP also applies to e-cigarettes. This study uses a normative juridical method, with secondary data as the main data in the form of legislation, and related literature. The data were analyzed qualitatively. In general, in consumer protection law there are several principles of responsibility, namely the principle of responsibility based on the element of error/negligence, the principle of the presumption of being responsible (presumption of liability), the principle of the presumption of not always being responsible (presumption of nonliability) and the principle of absolute responsibility (strict liability). The responsibility of business actors to consumers using e-cigarettes is included in the principle of presumption of liability, known as a reverse proof system where business actors as defendants are always considered responsible for all losses suffered by consumers until they can prove that the business actor not guilty. Abstrak Peredaran barang dan/jasa di masyarakat pada saat sekarang juga mempengaruhi perkembangan produk rokok baik rokok kretek, rokok putih, cerutu dan bahkan berkembang adanya rokok elektrik. Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang berkaitan dengan rokok. Salah satu rokok yang sedang banyak digemari masyarakat adalah rokok elektrik yg bertujuan melindungi konsumen agar terhindar dari bahaya. Namun rokok elektrik pun juga mengandung bahaya yang tidak disadari oleh bnyak konsumen. Bentuk perlindungan bagi konsumen rokok telah dikeluarkan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Menandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP tersebut juga berlaku untuk rokok elektrik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif. Pada umunya dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability), prinsip praduga untuk tidak slalu bertanggung jawab (presumption of nonliability) dan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen penggunaan rokok elektrik termasuk ke dal
这个时候社会上商品和/或服务的流通也影响着香烟产品的发展,无论是kretek香烟、白烟、雪茄,甚至是电子烟的发展。政府颁布了许多有关吸烟的规定。电子烟是社会上最受欢迎的香烟之一,旨在保护消费者免受伤害。然而,电子烟也含有许多消费者没有意识到的危险。针对卷烟消费者的保护形式颁布了关于烟草制品形式中含有成瘾性物质的材料的安全性的2012年PP第109号,以促进健康。PP也适用于电子烟。本研究采用规范的法学方法,以立法形式的二手资料为主要资料,并辅以相关文献。对数据进行定性分析。一般来说,在消费者保护法中有几种责任原则,即基于错误/过失要素的责任原则、责任推定原则(责任推定)、不总是责任推定原则(无责任推定)和绝对责任原则(严格责任)。商业行为者对使用电子烟的消费者的责任包括在责任推定原则中,即所谓的反向证明制度,其中作为被告的商业行为者始终被认为对消费者遭受的所有损失负责,直到他们能够证明商业行为者无罪。【摘要】【摘要】Peredaran barang dan/jasa di masyarakat pada saat sekarang juga mempengaruhi perkembangan produk rokok baik rokok kretek, rokok putih, cerutu dan bakan berkembang adanya rokok elektrik。Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang berkaitan dengan rokok。Salah satu rokok yang sedang banyak digemari masyarakat adalah rokok elektrik yg bertujuan melindungi konsumen agar terhindar dari bahaya。Namun rokok elektrik pun juga mengandung bahaya yang datak disadari oleh bnyak konsumen。Bentuk perlindungan bagi konsumen rokok telah dikeluarkan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Menandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan。PP tersebut juga berlaku untuk rokok elektrik。Penelitian ini menggunakan方法的数据归一化,dengan数据的归一化,dengan数据的归一化,dengan数据的归一化。数据分析是一种特殊的定性分析。Pada umunya dalam perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab, yitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, prinsip praduga untuk tidak slalu bertanggung jawab(责任推定),prinsip praduga untuk slalu bertanggung jawab(无责任推定)和prinsip tanggung jawab mutlak(严格责任推定)。责任推定,责任推定,责任推定,责任推定,责任推定,责任推定,责任推定,责任推定,责任推定,责任推定,责任推定
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik","authors":"Wiwin Mochtar Wiyono, S. Suryati, Nurlaeli Sukesti ariani Nasution","doi":"10.51921/wlr.v3i2.177","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.177","url":null,"abstract":"Abstract \u0000The circulation of goods and/or services in society at this time also affects the development of cigarette products, both kretek cigarettes, white cigarettes, cigars and even the development of electric cigarettes. The government has issued many regulations related to smoking. One of the most popular cigarettes in society is the electric cigarette which aims to protect consumers from harm. However, e-cigarettes also contain dangers that many consumers are not aware of. The form of protection for cigarette consumers has been issued PP No. 109 of 2012 concerning the Safety of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health. The PP also applies to e-cigarettes. This study uses a normative juridical method, with secondary data as the main data in the form of legislation, and related literature. The data were analyzed qualitatively. In general, in consumer protection law there are several principles of responsibility, namely the principle of responsibility based on the element of error/negligence, the principle of the presumption of being responsible (presumption of liability), the principle of the presumption of not always being responsible (presumption of nonliability) and the principle of absolute responsibility (strict liability). The responsibility of business actors to consumers using e-cigarettes is included in the principle of presumption of liability, known as a reverse proof system where business actors as defendants are always considered responsible for all losses suffered by consumers until they can prove that the business actor not guilty. \u0000 \u0000Abstrak \u0000Peredaran barang dan/jasa di masyarakat pada saat sekarang juga mempengaruhi perkembangan produk rokok baik rokok kretek, rokok putih, cerutu dan bahkan berkembang adanya rokok elektrik. Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang berkaitan dengan rokok. Salah satu rokok yang sedang banyak digemari masyarakat adalah rokok elektrik yg bertujuan melindungi konsumen agar terhindar dari bahaya. Namun rokok elektrik pun juga mengandung bahaya yang tidak disadari oleh bnyak konsumen. Bentuk perlindungan bagi konsumen rokok telah dikeluarkan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Menandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP tersebut juga berlaku untuk rokok elektrik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif. Pada umunya dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability), prinsip praduga untuk tidak slalu bertanggung jawab (presumption of nonliability) dan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen penggunaan rokok elektrik termasuk ke dal","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"2 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131349682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 根据《民法》对自然周期的研究
Pub Date : 2021-12-10 DOI: 10.51921/wlr.v3i2.182
Bing Waluyo
Abstract The source of the engagement as regulated in Article 1233 of the Civil Code, can occur due to two things, namely an engagement born of an agreement and an engagement born of law. Engagements born from laws consist of engagements born from laws only and those born from laws due to human actions which can be distinguished into human actions that are in accordance with the law (rechtmatige) and those that are against the law (onrechtmatige). Engagements born from the law due to human actions in accordance with the law, one of which is contained in Article 1359 of the Civil Code, which consists of two paragraphs, namely paragraph 1 which regulates the right to claim back payments that are not owed, and paragraph 2 regulates if a person legally voluntarily fulfill the obligations of the natural engagement, then the payment is not a payment that is not owed, it can be concluded from the contents of the article, namely that the payment made by the debtor cannot be requested back. Furthermore, regarding how and what is meant by natural engagement, the Civil Code does not explain in detail, on this basis it encourages the author to write a study on natural engagement according to the Civil Code (KUH Perdata). The approach method in this paper is normative juridical, while the specifications in this paper are descriptive analytical. Keywords: Study, Engagement, Natural Engagement, Civil Code. Sumber perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, dapat terjadi karena dua hal, yaitu perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian dan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang dapat dibedakan menjadi perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) dan yang bersifat melawan hukum (onrechtmatige). Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum, salah satunya terdapat dalam Pasal 1359 KUH Perdata, yang terdiri dari dua ayat yaitu ayat 1 mengatur hak untuk menuntut kembali pembayaran yang tidak terhutang, dan ayat 2 nya mengatur apabila seseorang secara sukarela memenuhi kewajiban perikatan alamiah, maka pembayaran itu bukan merupakan pembayaran yang tak terhutang, hal ini dapat disimpulkan dari isi pasal tersebut yaitu bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur tidak dapat diminta kembali. Selanjutnya tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan perikatan alamiah, KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci, atas dasar inilah mendorong penulis untuk menulis kajian terhadap perikatan alamiah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, sedang spesifikasi dalam penulisan ini adalah deskriptif analistis. Kata Kunci : Kajian, Perikatan, Perikatan Alamiah, KUH Perdata
《民法典》第1233条规定的婚约的来源可以有两种情况,即协议婚约和法律婚约。因法律而产生的契约包括仅因法律而产生的契约和因人类行为而产生的契约。人类行为可分为符合法律的人类行为(rechtmatige)和违反法律的人类行为(onrechtmatige)。活动源于法律由于人类行为依法,其中一个是包含在民法典第1359条的规定,由两个段落,即第一项负责监管的权利收回支付不欠,第二款规定,如果一个人合法自愿履行义务的自然接触,然后支付不支付,不欠,这可以从这篇文章的内容,得出结论也就是说,债务人所支付的款项不能被要求退回。此外,关于自然婚约的含义,《民法典》并没有详细解释,在此基础上,它鼓励作者根据《民法典》(KUH Perdata)撰写一篇关于自然婚约的研究。本文的研究方法是规范性的法律方法,而本文的规范是描述性的分析方法。关键词:学习,婚约,自然婚约,民法典1233 KUH Perdata, dapat terjadi karena dua hal, yitu perkatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian dan perkatan yang dilahirkan karena undang-undang。Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari Perikatan - Perikatan yang lahir dari undang-undang saja danyang lahir dari undang-undang -undang karena perbuatan manusia yang dapat dibedakan menjadi perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatim) danyang bersifat melawan hukum (onrechtmatim)。perkatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusan yang sesuai dengan hukum, salah satunya terdapat dalam Pasal 1359 KUH Perdata, yang terdiri dari dua ayat yitu ayat 1 mengatur hak untuk menuntut kembali pembayaran yang tidak terhutang, danayat 2 nya mengatur apabila seseorang secara sukarela memenuhi kewajiban perkatan alamiah, maka pembayaran itu bukan merupakan pembayaran yang tak terhutang,Hal ini dapat dispulpulkan dari isi pasal tersebut yyitu bahwa pembayaran Yang telah dilakukan oleh debitur tidak dapat diminta kembali。Selanjutnya tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan perikatan alamiah, KUH Perdata, datas dasar inilah menderong penulis untuk menulis kajian terhadap perikatan alamiah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)。自适应方法:自适应方法:自适应方法:自适应方法:自适应方法:自适应方法:自适应方法:自适应方法:自适应方法。Kata Kunci: Kajian, Perikatan, Perikatan Alamiah, KUH Perdata
{"title":"Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)","authors":"Bing Waluyo","doi":"10.51921/wlr.v3i2.182","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.182","url":null,"abstract":"Abstract \u0000The source of the engagement as regulated in Article 1233 of the Civil Code, can occur due to two things, namely an engagement born of an agreement and an engagement born of law. Engagements born from laws consist of engagements born from laws only and those born from laws due to human actions which can be distinguished into human actions that are in accordance with the law (rechtmatige) and those that are against the law (onrechtmatige). Engagements born from the law due to human actions in accordance with the law, one of which is contained in Article 1359 of the Civil Code, which consists of two paragraphs, namely paragraph 1 which regulates the right to claim back payments that are not owed, and paragraph 2 regulates if a person legally voluntarily fulfill the obligations of the natural engagement, then the payment is not a payment that is not owed, it can be concluded from the contents of the article, namely that the payment made by the debtor cannot be requested back. Furthermore, regarding how and what is meant by natural engagement, the Civil Code does not explain in detail, on this basis it encourages the author to write a study on natural engagement according to the Civil Code (KUH Perdata). The approach method in this paper is normative juridical, while the specifications in this paper are descriptive analytical. \u0000Keywords: Study, Engagement, Natural Engagement, Civil Code. \u0000 \u0000Sumber perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, dapat terjadi karena dua hal, yaitu perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian dan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang dapat dibedakan menjadi perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) dan yang bersifat melawan hukum (onrechtmatige). Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum, salah satunya terdapat dalam Pasal 1359 KUH Perdata, yang terdiri dari dua ayat yaitu ayat 1 mengatur hak untuk menuntut kembali pembayaran yang tidak terhutang, dan ayat 2 nya mengatur apabila seseorang secara sukarela memenuhi kewajiban perikatan alamiah, maka pembayaran itu bukan merupakan pembayaran yang tak terhutang, hal ini dapat disimpulkan dari isi pasal tersebut yaitu bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur tidak dapat diminta kembali. Selanjutnya tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan perikatan alamiah, KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci, atas dasar inilah mendorong penulis untuk menulis kajian terhadap perikatan alamiah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, sedang spesifikasi dalam penulisan ini adalah deskriptif analistis. \u0000Kata Kunci : Kajian, Perikatan, Perikatan Alamiah, KUH Perdata","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124567696","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian 保护离婚后儿童和妇女权利的法律保护
Pub Date : 2021-12-10 DOI: 10.51921/wlr.v3i2.183
Aris Priyadi
Abstract In general, it can be said that it is the will of the people who carry out the marriage, that the marriage will continue and only be interrupted when one of the husbands or wives dies. But in reality, maintaining a happy and eternal family is not easy. In the course of the household, there are often problems that result in disputes and quarrels. When the rights of one party are violated, or one of the parties does not carry out their obligations, there will be turmoil in the household. Many husbands and wives finally decide to end their marriage by divorce. Divorce has legal consequences both for ex-husbands and ex-wives and for children. The Marriage Law does not provide a clear description if there is a dispute or struggle for child custody (hadhanah), then custody of the child is given to the father or mother. However, the Compilation of Islamic Law (KHI) provides a more detailed description of child custody or hadhanah. Based on Article 105 in conjunction with Article 156 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Keywords: Post-divorce, children's rights, women's rights. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa, sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan, agar perkawinannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun isteri meninggal dunia. Namun dalam kenyataanya, mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah mudah. Dalam perjalanan rumah tangga, seringkali terjadi masalah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran. Ketika hak salah satu pihak dilanggar,atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka akan timbul gejolak dalamrumah tangga tersebut. Banyak suami-isteri yang pada akhirnya memutuskan untuk untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Perceraianmempunyai akibat hukum baik terhadap bekas suami maupun bekas isteri dan terhadap anak. Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian secara tegas jika terjadi sengketa atau perebutan hak asuh anak (hadhanah), maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau ibunya. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan uraian yang lebih detail tentang hak asuh anak atau hadhanah. Berdasarkan Pasal 105 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kata kunci: Pasca perceraian, hak-hak anak, hak-hak perempuan
一般来说,可以说是执行人的意志,婚姻将继续,只有当丈夫或妻子中的一方死亡时,婚姻才会中断。但在现实中,维持一个幸福和永恒的家庭并不容易。在家庭的过程中,经常会有问题导致纠纷和争吵。当一方的权利受到侵犯,或者一方不履行其义务时,家庭就会出现动荡。许多夫妻最终决定以离婚的方式结束他们的婚姻。离婚对前夫、前妻和孩子都有法律后果。《婚姻法》没有明确规定,如果发生争议或争夺子女抚养权(hadhanah),那么子女的抚养权将交给父亲或母亲。然而,《伊斯兰教法汇编》(KHI)对儿童监护或hadhanah提供了更详细的描述。根据《伊斯兰教法汇编》第105条和第156条。关键词:离婚后,儿童权利,妇女权利。【中文译文】:熊猫,熊猫,熊猫,熊猫,熊猫,熊猫,熊猫,熊猫,熊猫,熊猫,熊猫,熊猫,熊猫。Namun dalam kenyataanya, mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah mudah。Dalam perjalanan rumah tangga, seringkali terjadi masalah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran。Ketika hak salah satu pihak dilanggar,atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibanya, maka akan timbul gejolak dalamrumah tangga tersebut。Banyak suami-isteri yang pada akhirnya memutuskan untuk untuk untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceria。peraianampunyai akibat hukum baik terhadap bekas suami maupun bekas isteri danhadap anak。Undang-Undang Perkawinan tidak成员,unang - undang Perkawinan tidak成员,unang - undang secara tegas jika terjadi sengketa atau perebutan hak asuh anak (hadhanah), maka hak asuh anak diberikkan kepada bapak atau ibunya。Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI)成员kanaian yang lebih详细说明了这一点。Berdasarkan Pasal 105 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)。卡塔昆奇:Pasca perceraian, hak-hak anak, hak-hak perempuan
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian","authors":"Aris Priyadi","doi":"10.51921/wlr.v3i2.183","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.183","url":null,"abstract":"Abstract \u0000In general, it can be said that it is the will of the people who carry out the marriage, that the marriage will continue and only be interrupted when one of the husbands or wives dies. But in reality, maintaining a happy and eternal family is not easy. In the course of the household, there are often problems that result in disputes and quarrels. When the rights of one party are violated, or one of the parties does not carry out their obligations, there will be turmoil in the household. Many husbands and wives finally decide to end their marriage by divorce. Divorce has legal consequences both for ex-husbands and ex-wives and for children. The Marriage Law does not provide a clear description if there is a dispute or struggle for child custody (hadhanah), then custody of the child is given to the father or mother. However, the Compilation of Islamic Law (KHI) provides a more detailed description of child custody or hadhanah. Based on Article 105 in conjunction with Article 156 of the Compilation of Islamic Law (KHI). \u0000Keywords: Post-divorce, children's rights, women's rights. \u0000 \u0000Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa, sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan, agar perkawinannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun isteri meninggal dunia. Namun dalam kenyataanya, mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah mudah. Dalam perjalanan rumah tangga, seringkali terjadi masalah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran. Ketika hak salah satu pihak dilanggar,atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka akan timbul gejolak dalamrumah tangga tersebut. Banyak suami-isteri yang pada akhirnya memutuskan untuk untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Perceraianmempunyai akibat hukum baik terhadap bekas suami maupun bekas isteri dan terhadap anak. \u0000Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian secara tegas jika terjadi sengketa atau perebutan hak asuh anak (hadhanah), maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau ibunya. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan uraian yang lebih detail tentang hak asuh anak atau hadhanah. Berdasarkan Pasal 105 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). \u0000Kata kunci: Pasca perceraian, hak-hak anak, hak-hak perempuan","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"132 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116014810","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Jawa Tengah 针对爪哇中部药品和食品管理局未登记的化妆品流通的监管
Pub Date : 2021-12-10 DOI: 10.51921/wlr.v3i2.178
Cesyafrina Cesyafrina, Esti Ningrum, Agoes Djatmiko
Abstract This study aims to determine the Consumer Protection Civil Servant Investigator (PPNS-PK) on the distribution of cosmetics that are not registered at the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Central Java, to find out the Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators (PPNS-PK). PK) on the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of Central Java, to find out the efforts of the Consumer Protection Civil Service Investigator (PPNS-PK) in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Administration (BPOM). BPOM) Central Java. The method used is normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials or data as basic materials for research to be carried out by tracing regulations and literature related to the problems studied. Research Results: The role of Civil Servant Investigators for Consumer Protection in supervising cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, which is in accordance with article 59 paragraph (1)-(4) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators in the circulation of cosmetics are not registered with the Central Java Food and Drug Administration, namely business actors do not have clear addresses for cyber patrol officers assistance, Civil Servant Investigator Efforts Consumer Protection in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, namely by providing a complaint channel through digital media. Keywords: Consumer Protection Civil Servant Investigator, Drug and Food Control Agency, Unregistered Cosmetics Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian: Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengawasi kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu sesuai dengan pasal 59 ayat (1)-(4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kenda
摘要本研究旨在确定消费者保护公务员调查员(PPNS-PK)对未在中爪哇食品药品监督管理局(BPOM)注册的化妆品的分销情况,以找出消费者保护公务员调查员(PPNS-PK)的制约因素。PK)对未在中爪哇省食品和药品监督局(BPOM)注册的化妆品流通进行调查,以了解消费者保护公务员调查员(PPNS-PK)在克服未在食品和药品管理局(BPOM)注册的化妆品流通方面所做的努力。BPOM)中爪哇。所使用的方法是规范法学,即通过查阅图书馆资料或数据作为基础资料进行法律研究,然后通过追踪与所研究问题有关的法规和文献进行研究。研究结果:消费者保护公务员调查员在监督未在中爪哇食品和药物监管机构注册的化妆品方面的作用,这是根据第59(1)-(4)号法律。关于消费者保护的1999年第8号法令,消费者保护的制约因素化妆品流通中的公务员调查员未在中爪哇食品和药物管理局注册,即商业行为者没有明确的网络巡逻人员协助地址,公务员调查员努力解决未在中爪哇食品和药物监管机构注册的化妆品流通中的消费者保护问题,即透过数码媒体提供投诉渠道。关键词:消费者保护公务员调查员,药品和食品管制局,未注册化妆品摘要:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)爪哇登加,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来,马来马来Metode yang digunakan adalan permasalhan yang digunakan normatiatiyyitu peneltian hukum yang dilakakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau数据sekunder sebagai bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara mengadakan penelurian terhadap peraturan-peraturan dan literature - literature yang berkaitan dengan permasalhan yang diteliti。Hasil Penelitian:Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengawasi kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu sesuai dengan pasal 59 ayat (1)-(4) UU No. 8 Tahun 1999 tenang Perlindungan Konsumen,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思。Kata Kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kosmetik yang Tidak Terdaftar
{"title":"Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Jawa Tengah","authors":"Cesyafrina Cesyafrina, Esti Ningrum, Agoes Djatmiko","doi":"10.51921/wlr.v3i2.178","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.178","url":null,"abstract":"Abstract \u0000This study aims to determine the Consumer Protection Civil Servant Investigator (PPNS-PK) on the distribution of cosmetics that are not registered at the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Central Java, to find out the Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators (PPNS-PK). PK) on the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of Central Java, to find out the efforts of the Consumer Protection Civil Service Investigator (PPNS-PK) in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Administration (BPOM). BPOM) Central Java. The method used is normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials or data as basic materials for research to be carried out by tracing regulations and literature related to the problems studied. Research Results: The role of Civil Servant Investigators for Consumer Protection in supervising cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, which is in accordance with article 59 paragraph (1)-(4) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators in the circulation of cosmetics are not registered with the Central Java Food and Drug Administration, namely business actors do not have clear addresses for cyber patrol officers assistance, Civil Servant Investigator Efforts Consumer Protection in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, namely by providing a complaint channel through digital media. \u0000Keywords: Consumer Protection Civil Servant Investigator, Drug and Food Control Agency, Unregistered Cosmetics \u0000 \u0000Abstrak \u0000Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian: Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengawasi kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu sesuai dengan pasal 59 ayat (1)-(4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kenda","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117165674","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Tinjauan Yuridis Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir 司法审查被视为跨国有组织犯罪
Pub Date : 2021-12-10 DOI: 10.51921/wlr.v3i2.181
Haris Kusumawardana, Wahyu Hariadi, Teguh Anindito
Abstract Carding is a part of cybercrime that appears from the development of information technology which is not only have a positive impact but also the negative impact for the users. The number of carding’s cases proved that this crime is a big threat to society both nationally and internationally. This research will discuss whether carding can be categorized as a transnational organized crime and how the government’s efforts in undertaking carding through penal and non-penal policy. The methodology used in this law research is a normative juridical research. The specification of the research used in this law research is descriptive analytical. The methodology used in collecting data by the writer is researching the literature or the secondary data, then analyzed it using analytical qualitative methods. Based on the result of this research can be concluded that neither the Budapest Convention on Cybercrime nor the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions did not directly mention the carding as a crime. According to the elements of carding, it can be categorized as a cybercrime which can be done transnationally. Keyword: Carding, Cybercrime, Transnational Organized Crime Carding merupakan salah satu bagian dari cybercrime yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi yang tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif bagi para penggunanya. Banyaknya kasus carding membuktikan bahwa kejahatan ini merupakan ancaman besar bagi masyarakt baik nasional maupun internasional. Penelitian ini akan membahas apakah carding dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan transnasional terorganisir dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi carding baik melalui upaya penal maupun non penal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Budapest Convention on Cybercrime maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung menyebutkan mengenai carding sebagai suatu kejahatan. Berdasarkan unsur dari kejahatan carding, carding dapat dikategorikan sebagai suatu cybercrime yang dapat dilakukan secara transnasional. Kata Kunci: Penipuan Kartu Kredit, Kejahatan Dunia Maya, Kejahatan Transnasional Terorganisir
摘要梳理犯罪是随着信息技术的发展而出现的一种网络犯罪形式,它对使用者既有积极的影响,也有消极的影响。卡丁案件的数量证明,这种犯罪是一个巨大的社会威胁,无论是在国内还是在国际上。本研究将讨论梳理是否可以归类为跨国有组织犯罪,以及政府如何通过刑事和非刑事政策来开展梳理工作。本文所采用的法学研究方法是一种规范性的法学研究。在本法律研究中使用的研究规范是描述性分析。作者在收集资料时采用的方法是研究文献或二手资料,然后采用分析定性的方法进行分析。根据这项研究的结果,可以得出结论,无论是布达佩斯网络犯罪公约还是印度尼西亚共和国2008年关于电子信息和交易的第11号法律都没有直接将梳理作为一种犯罪。根据梳理的要素,可以将其归类为可以跨国实施的网络犯罪。关键词:梳理,网络犯罪,跨国有组织犯罪梳理merupakan salah satu bagian dari网络犯罪yang muncul akibat dari perkembangan技术信息yang tidak hanya会员danpak positive namun juga danpak阴性bagi para penggunanyaBanyaknya kasus carding membuktikan bahwa kejahatan ini merupakan anaman besar bagi masyarakak baik national maupun international。Penelitian ini akan membahas apakah carding dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan跨国组织dan bagaimana upaya peremintah dalam menanggulangi carding baik melalui upaya penal maupun non penal。方法Penelitian yang digunakan dalam Penelitian hukum ini adalah Penelitian yuridis normatiatim。专门用于penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah的分析。方法:人口普查数据、人口普查数据、人口普查数据、人口普查数据。[3] [Selanjutnya][登干,孟古纳坎]方法分析定性。Berdasarkan hasil penelitian dapat dis脉冲kan bahwa dalam布达佩斯网络犯罪公约maupun undang undang noor 11月11日,2008年1月10日,tentenas Informasi dan Transaksi electronic - ronik tidak secara menyebukan mengenai carding sebagai suatu kejahatan。Berdasarkan unsur dari kejahatan carding, carding dapat dikategorikan sebagai suatu网络犯罪yang dapat dilakukan secara transnasional。Kata Kunci: Penipuan Kartu credit, Kejahatan Dunia Maya, Kejahatan Transnasional Terorganisir
{"title":"Tinjauan Yuridis Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir","authors":"Haris Kusumawardana, Wahyu Hariadi, Teguh Anindito","doi":"10.51921/wlr.v3i2.181","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.181","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Carding is a part of cybercrime that appears from the development of information technology which is not only have a positive impact but also the negative impact for the users. The number of carding’s cases proved that this crime is a big threat to society both nationally and internationally. This research will discuss whether carding can be categorized as a transnational organized crime and how the government’s efforts in undertaking carding through penal and non-penal policy. The methodology used in this law research is a normative juridical research. The specification of the research used in this law research is descriptive analytical. The methodology used in collecting data by the writer is researching the literature or the secondary data, then analyzed it using analytical qualitative methods. Based on the result of this research can be concluded that neither the Budapest Convention on Cybercrime nor the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions did not directly mention the carding as a crime. According to the elements of carding, it can be categorized as a cybercrime which can be done transnationally. \u0000Keyword: Carding, Cybercrime, Transnational Organized Crime \u0000Carding merupakan salah satu bagian dari cybercrime yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi yang tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif bagi para penggunanya. Banyaknya kasus carding membuktikan bahwa kejahatan ini merupakan ancaman besar bagi masyarakt baik nasional maupun internasional. Penelitian ini akan membahas apakah carding dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan transnasional terorganisir dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi carding baik melalui upaya penal maupun non penal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Budapest Convention on Cybercrime maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung menyebutkan mengenai carding sebagai suatu kejahatan. Berdasarkan unsur dari kejahatan carding, carding dapat dikategorikan sebagai suatu cybercrime yang dapat dilakukan secara transnasional. \u0000Kata Kunci: Penipuan Kartu Kredit, Kejahatan Dunia Maya, Kejahatan Transnasional Terorganisir","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116984157","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Upaya Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Positif 从积极的法律角度来看,保护环境是保护人权的一部分
Pub Date : 2021-12-10 DOI: 10.51921/wlr.v3i2.180
S. Suryati, Teguh Anindito, Wiwin Muchtar Wiyono, Nurlaeli Sukesti ariani Nasution
Abstract The issue to be discussed is environmental protection efforts as part of the protection of human rights in Indonesian positive law. This writing uses normative research methods. The results of the analysis show that there are several government programs to protect the environment in Indonesia, for example, the National Action Plan for Human Rights, and the planting of a million trees. Legal instruments on environmental protection as part of the protection of Human Rights, which are based on national law as contained in the 1945 Constitution, Law No. 32/2009, and Law No. 39/1999. Then based on international law, it is stated in Principle 1 of the Declaration. Stockholm 1972, and its Preamble. However, there is still a lot of damage or environmental problems caused by humans. Realizing how important the environment is as part of human rights, the community should be more concerned about protecting and respecting the environment for the sake of survival. In order to minimize environmental problems, in addition to the existing regulations, stricter supervision and enforcement are also needed. Environmental protection in Indonesia needs to be further improved so that the continuity of life is more guaranteed, because the right to a good environment is the right of every human being. Keyword : Protection Efforts, Environment, Human Rights, Positive Law Masalah yang akan dibahas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa program pemerintah untuk menjaga lingkungan di Indonesia, misalnya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan penanaman sejuta pohon. Perangkat hukum perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada hukum nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, UU No. 32/2009, dan UU No. 39/1999. Kemudian berdasarkan hukum internasional, dinyatakan dalam Prinsip 1 Deklarasi. Stockholm 1972, dan Pembukaannya. Namun, masih banyak kerusakan atau masalah lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Menyadari betapa pentingnya lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, masyarakat harus lebih peduli untuk melindungi dan menghormati lingkungan demi kelangsungan hidup. Untuk meminimalisir permasalahan lingkungan, selain regulasi yang ada, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan. Perlindungan lingkungan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi agar kelangsungan hidup lebih terjamin, karena hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak setiap manusia. Kata Kunci : Upaya Perlindungan, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, Hukum Positif
要讨论的问题是印度尼西亚实在法中作为人权保护一部分的环境保护工作。本文采用规范的研究方法。分析结果显示,印尼政府有几个保护环境的项目,例如国家人权行动计划和种植100万棵树。以1945年《宪法》、第32/2009号法律和第39/1999号法律等国内法为基础,将环境保护作为人权保护的一部分的法律文书。然后在国际法的基础上,宣言的原则1阐述了这一点。1972年斯德哥尔摩会议及其序言。然而,仍然有很多人为造成的破坏或环境问题。认识到环境作为人权的一部分是多么重要,社会应该更加关心保护和尊重环境,为了生存。为了最大限度地减少环境问题,除了现有的法规外,还需要更严格的监督和执行。印度尼西亚的环境保护需要进一步改善,以使生命的延续得到更多的保障,因为享有良好环境的权利是每个人的权利。关键词:保护努力,环境,人权,实在法,印尼penpenisan ini mongunakan方法penpenisan规范。哈西尔分析menunjukkan bahwa ada beberapa计划,在印度尼西亚,misalnya Rencana Aksi national Hak Asasi Manusia, dan penanaman sejuta pohon。Perangkat hukum perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada hukum national sebagaimana tercantum dalam uu1945, uu32 /2009,和uu39 /1999。Kemudian berdasarkan hukum international, dinyatakan dalam Prinsip 1宣言。1972年,斯德哥尔摩,dan Pembukaannya。[a] [a], [a], [a], [a], [b], [b]。在这里,我要讲的是,我要讲的是,我要讲的是,我要讲的是,我要讲的是,我要讲的是,我要讲的是,我要讲的是,我要讲的是,我要讲的是。Untuk memimalisir permasalahan lingkungan, selain regulasi yang ada, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan。印度尼西亚,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干,林昆干Kata Kunci: Upaya Perlindungan, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, Hukum Positif
{"title":"Upaya Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Positif","authors":"S. Suryati, Teguh Anindito, Wiwin Muchtar Wiyono, Nurlaeli Sukesti ariani Nasution","doi":"10.51921/wlr.v3i2.180","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.180","url":null,"abstract":"Abstract \u0000The issue to be discussed is environmental protection efforts as part of the protection of human rights in Indonesian positive law. This writing uses normative research methods. The results of the analysis show that there are several government programs to protect the environment in Indonesia, for example, the National Action Plan for Human Rights, and the planting of a million trees. Legal instruments on environmental protection as part of the protection of Human Rights, which are based on national law as contained in the 1945 Constitution, Law No. 32/2009, and Law No. 39/1999. Then based on international law, it is stated in Principle 1 of the Declaration. Stockholm 1972, and its Preamble. However, there is still a lot of damage or environmental problems caused by humans. Realizing how important the environment is as part of human rights, the community should be more concerned about protecting and respecting the environment for the sake of survival. In order to minimize environmental problems, in addition to the existing regulations, stricter supervision and enforcement are also needed. Environmental protection in Indonesia needs to be further improved so that the continuity of life is more guaranteed, because the right to a good environment is the right of every human being. \u0000Keyword : Protection Efforts, Environment, Human Rights, Positive Law \u0000 \u0000Masalah yang akan dibahas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa program pemerintah untuk menjaga lingkungan di Indonesia, misalnya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan penanaman sejuta pohon. Perangkat hukum perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada hukum nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, UU No. 32/2009, dan UU No. 39/1999. Kemudian berdasarkan hukum internasional, dinyatakan dalam Prinsip 1 Deklarasi. Stockholm 1972, dan Pembukaannya. Namun, masih banyak kerusakan atau masalah lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Menyadari betapa pentingnya lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, masyarakat harus lebih peduli untuk melindungi dan menghormati lingkungan demi kelangsungan hidup. Untuk meminimalisir permasalahan lingkungan, selain regulasi yang ada, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan. Perlindungan lingkungan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi agar kelangsungan hidup lebih terjamin, karena hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak setiap manusia. \u0000Kata Kunci : Upaya Perlindungan, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, Hukum Positif","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"63 6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130884911","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Wijayakusuma Law Review
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1