Abstract The problem of corruption in Indonesia is currently a chronic problem. In Indonesia, criminal acts of corruption are regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The problem of corruption is part of the problem of legal politics. Legal politics itself can simply be formulated as legal expertise (Legal Policy) that will be or has been implemented nationally by the government, including the understanding of how politics influences law by looking at the configuration of the forces behind and law enforcement. The purpose of conducting this research is to provide an overview of the role of legal politics in eradicating corruption in Indonesia. The method used in this research is descriptive analysis method, namely by collecting data in accordance with the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems. Keywords: Corruption, Crime, Legal Politics Abstrak Persoalan korupsi di Indonesia saat ini merupakan pesoalan yang kronis. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan politik hukum. Politik hukum sendiri secara sederhana dapat dirumuskan sebagai keahlian hukum (Legal Policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang dan penegakan hukum itu. Tujuan dari diadakannya penelitian jni yakni untuk memberi gambaran mengenai peran politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Politik Hukum
印尼的腐败问题目前是一个长期存在的问题。在印度尼西亚，1999年关于铲除腐败犯罪的第31号法律规定了腐败犯罪行为。腐败问题是法律政治问题的一部分。法律政治本身可以简单地表述为政府将在全国范围内实施或已经实施的法律专业知识(法律政策)，包括通过观察背后力量的配置和执法来理解政治如何影响法律。进行这项研究的目的是提供法律政治在消除印度尼西亚腐败的作用的概述。本研究使用的方法是描述性分析方法，即根据实际数据收集数据，然后进行编译、处理和分析，从而能够对存在的问题提供概述。关键词:腐败;犯罪;法律政治;Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi。Permasalahan korupsi merupakan bagian dari个人政治hukum。法律政策(Legal Policy)，法律政策(Legal Policy)，法律政策(Legal Policy)，法律政策(Legal Policy)，法律政策(Legal Policy)，法律政策(Legal Policy)Tujuan dari diadakannya penelitian jni yakni untuk成员，gambaran mengenai peran政治hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia。Metode yang digunakan dalam penelitian ini ini Metode数据分析yitu dengan cara mengpulkan数据-数据sesuai dengan yang sebenarya kemudian数据-数据tersebut disusun, diolah dan dianalis untuk datat成员kan gambaran mengenai masalah yang ada。Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Politik Hukum
{"title":"Hubungan Perkembangan Politik Hukum dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia","authors":"Arifah Putri Nabilah, Neta Kania Salsabila, Praba Caesar Bagaskara, Aryo Nugroho, Amelia Miska Rahayu","doi":"10.51921/wlr.v5i1.231","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.231","url":null,"abstract":"Abstract \u0000The problem of corruption in Indonesia is currently a chronic problem. In Indonesia, criminal acts of corruption are regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The problem of corruption is part of the problem of legal politics. Legal politics itself can simply be formulated as legal expertise (Legal Policy) that will be or has been implemented nationally by the government, including the understanding of how politics influences law by looking at the configuration of the forces behind and law enforcement. The purpose of conducting this research is to provide an overview of the role of legal politics in eradicating corruption in Indonesia. The method used in this research is descriptive analysis method, namely by collecting data in accordance with the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems. \u0000Keywords: Corruption, Crime, Legal Politics \u0000 \u0000Abstrak \u0000Persoalan korupsi di Indonesia saat ini merupakan pesoalan yang kronis. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan politik hukum. Politik hukum sendiri secara sederhana dapat dirumuskan sebagai keahlian hukum (Legal Policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang dan penegakan hukum itu. Tujuan dari diadakannya penelitian jni yakni untuk memberi gambaran mengenai peran politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. \u0000Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Politik Hukum","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130335338","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
A. Setiawan, Afrina Mayang W, Ahmad Zulfi K, Pramudita D, Y. Simanjuntak
Abstract Workforce is an important part of a company, without which the company cannot function. Based on regulations, the workforce is governed by an employment agreement system which is divided into fixed-term employment agreements (PKWT) and indefinite-term employment agreements (PKWTT). Further regulations regarding fixed-term employment agreements are stipulated in Article 56 and 57 of Law No. 13 of 2003 on employment. Based on these regulations, it is known that a fixed-term employment agreement (PKWT) must be made in writing and must use the Indonesian language and Latin letters. However, in practice, there are still business operators who employ workers without complying with the existing regulations. A dispute arose between PT. SRIKANDI INTI LESTARI as the employer and the workers named Sentosa, Sukardi Oloan, Sholikin, Tumpal Marsaor Pangihutan, Baos Albert Silalahi, Akhiar, Nurwedi, and Arse, who are employees working at PT. SRIKANDI INTI LESTARI. It was found that the workers worked under a contract status as fixed-term employees (PKWT) continuously and sustainably for more than 3 (three) years without any break. Among the employment contracts, some of them were not made in writing, but were only agreed upon orally. Keywords: Workforce, employment agreement, fixed-term employment agreements, Regulation Abstrak Tenaga kerja merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan tanpa adanya tenaga kerja maka perusahaan tidak dapat berjalan. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tenaga kerja diatur dengan sistem perjanjian kerja yang dikelompokkan menjadi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu lebih lanjut diatur di dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 56 dan 57, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diketahui bahwa suatu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin. Namun pada praktik kenyataanya masih saja didapati pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti perselisihan yang terjadi antara PT. SRIKANDI INTI LESTARI sebagai perusahaan pemberi kerja dengan pekerja/buruh yang bernama sentosa, sukardi oloan, sholikin, tumpal marsaor pangihutan, baos albert silalahi, akhiar, nurwedi, arse, dimana mereka merupakan karyawan yang bekerja di PT SRIKANDI INTI LESTARI Bahwa dalam mengadakan hubungan kerja, Para pekerja bekerja dengan status sebagai karyawan kontrak (PKWT), di kontrak secara terus menerus dan berkelanjutan dalam waktu lebih dari 3(tiga) tahun tanpa jeda waktu (break).Diantara kontrak kerja yang satu dengan yang lainnya selama 1(satu) bulan Para pekerja/buruh telah dipekerjakan oleh perusahaan dengan tanpa adanya perjanjian kontrak kerja yang dibuat secara tertulis melainkan hanya diperjanjikan secara lisan. Kata Kunci: ketenagakerjaan,
摘要劳动力是企业的重要组成部分，没有劳动力，企业就无法正常运转。根据规定，劳动用工合同制度分为定期用工合同和无限期用工合同。2003年关于就业的第13号法第56条和第57条对定期就业协议作了进一步规定。根据这些规定，定期就业协议必须以书面形式订立，并必须使用印尼语和拉丁字母。然而，在实践中，仍然有经营者不遵守现行规定雇用工人。作为雇主的PT. SRIKANDI INTI LESTARI与在PT. SRIKANDI INTI LESTARI工作的工人Sentosa, Sukardi Oloan, Sholikin, Tumpal Marsaor panganghutan, Baos Albert Silalahi, Akhiar, Nurwedi和Arse之间发生了纠纷。据调查，这些工人以固定期限劳动者(PKWT)的身份连续持续工作3年以上，没有任何休息。在劳动合同中，有些合同不是以书面形式订立的，而是口头商定的。关键词:劳动力，劳动协议，固定期限劳动协议，法规abstract: Tenaga kerja merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan tanpa adanya Tenaga kerja maka perusahaan tidak dapat berjalanBerdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tenaga kerja dikelompokkan menjadi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)。Pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu lebih lanjut diatur di dalam UU No 13 Tahun 2003 tenang ketenagakerjaan pada pasal 56 dan57, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diketahui bahwa suatu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis serta harus menggunakan印尼语dan huruf拉丁语。Namun pada paktitik kenyataanya masih saja didapati pelakaku usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tidak sesai ketentuan peraturan undundang undangan yang ada。SRIKANDI INTI LESTARI Seperti perselisihan yang terjadi antara /buruh yang bernama sentosa, sukardi oloan, sholikin, tumpal marsaor panganghutan, baos albert silalahi, akhiar, nurwedi, arse, dimana mereka merupakan karyawan yang bekerja di PT SRIKANDI INTI LESTARI Bahwa dalam mengadakan hubungan kerja, Para pekerja bekerja dengan status sebagai karyawan kontrak (PKWT)，Di kontrak secara terus menerus Dan berkelanjutan dalam waktu lebih dari 3(tiga) tahun tanpa jeda waktu (break)。Diantara kontrak kerja yang satu dengan yang lainnya selama 1(satu) bulan Para pekerja/buruh telah dipekerjakan oleh perusahaan dengan tanpa adanya perjanjian kontrak kerja yang dibuat secara tertulis melainkan hanya diperjanjikan secara lisan。Kata Kunci: ketenagakerjaan, PKWT, Perjanjian Kerja, Hukum
{"title":"Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dibuat Secara Lisan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan","authors":"A. Setiawan, Afrina Mayang W, Ahmad Zulfi K, Pramudita D, Y. Simanjuntak","doi":"10.51921/wlr.v5i1.228","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.228","url":null,"abstract":"Abstract \u0000 Workforce is an important part of a company, without which the company cannot function. Based on regulations, the workforce is governed by an employment agreement system which is divided into fixed-term employment agreements (PKWT) and indefinite-term employment agreements (PKWTT). Further regulations regarding fixed-term employment agreements are stipulated in Article 56 and 57 of Law No. 13 of 2003 on employment. Based on these regulations, it is known that a fixed-term employment agreement (PKWT) must be made in writing and must use the Indonesian language and Latin letters. However, in practice, there are still business operators who employ workers without complying with the existing regulations. A dispute arose between PT. SRIKANDI INTI LESTARI as the employer and the workers named Sentosa, Sukardi Oloan, Sholikin, Tumpal Marsaor Pangihutan, Baos Albert Silalahi, Akhiar, Nurwedi, and Arse, who are employees working at PT. SRIKANDI INTI LESTARI. It was found that the workers worked under a contract status as fixed-term employees (PKWT) continuously and sustainably for more than 3 (three) years without any break. Among the employment contracts, some of them were not made in writing, but were only agreed upon orally. \u0000 Keywords: Workforce, employment agreement, fixed-term employment agreements, Regulation \u0000 \u0000 Abstrak \u0000 Tenaga kerja merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan tanpa adanya tenaga kerja maka perusahaan tidak dapat berjalan. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tenaga kerja diatur dengan sistem perjanjian kerja yang dikelompokkan menjadi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu lebih lanjut diatur di dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 56 dan 57, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diketahui bahwa suatu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin. Namun pada praktik kenyataanya masih saja didapati pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti perselisihan yang terjadi antara PT. SRIKANDI INTI LESTARI sebagai perusahaan pemberi kerja dengan pekerja/buruh yang bernama sentosa, sukardi oloan, sholikin, tumpal marsaor pangihutan, baos albert silalahi, akhiar, nurwedi, arse, dimana mereka merupakan karyawan yang bekerja di PT SRIKANDI INTI LESTARI Bahwa dalam mengadakan hubungan kerja, Para pekerja bekerja dengan status sebagai karyawan kontrak (PKWT), di kontrak secara terus menerus dan berkelanjutan dalam waktu lebih dari 3(tiga) tahun tanpa jeda waktu (break).Diantara kontrak kerja yang satu dengan yang lainnya selama 1(satu) bulan Para pekerja/buruh telah dipekerjakan oleh perusahaan dengan tanpa adanya perjanjian kontrak kerja yang dibuat secara tertulis melainkan hanya diperjanjikan secara lisan. \u0000Kata Kunci: ketenagakerjaan,","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127947155","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris yang berisi pemberian hibah harta orang tua angkat kepada anak angkatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Sumber data adalah data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris untuk anak angkat secara normatif adalah Akta Hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik secara formil maupun materiil. Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta autentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta autentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Akta autentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, apabila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta autentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Kata kunci: Akta, Hibah, Anak Angkat, Harta, Orang Tua Angkat
本研究的目的是确定由公证人提出的拨款契约的位置，该契约包括将养父母的财产授予养子。为了实现这一目标，作者使用规范法律方法方法，数据来源是次要数据，作为涉及原始法律材料、次要法律材料和第三法律材料的主要数据。所获得的数据经过定性分析。结论:根据研究和讨论地位助学金由公证人的契约规范地是契约的养子助学金19/2008号码的2008年4月28日在公证人面前Jhonni M Sianturi SH为合法和有法律效力,因为已经合格的赠款协议中很好地放松和物质。证明文件作为证据的证明能力是完全的证明能力，因为证明证明的特权在于证明证明的力量。一份真实的文件给了各方及其继承人或那些有权获得它的人一个完美的证据。一份真实的证明具有证书所固有的正确性的力量，这意味着真实的契约是有约束力的证据，因为它所写的必须被法官认为是真实的和可信的。《真实契约》具有无可辩驳的证明能力，因为它不需要额外的证据，否则就不需要任何外在的、正式的和材料证明，根据《古兰经》第1886条的规定。公证契约具有外在的、正式的和物质的证明能力，如果公证契约是根据规定订立的，它将对各方构成约束力，作为真正的契约，包括法院必须接受公证契约作为完美的证据。关键词:契约，赠款，孩子，财产，养父母
{"title":"Kedudukan Akta Hibah Bagi Anak Angkat Dari Pemberian Harta Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor: 1637/Pdt.G/2019/Pa.Jp)","authors":"N. Utami, Ferryani Krisnawati, S. Suryati","doi":"10.51921/wlr.v5i1.235","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.235","url":null,"abstract":"Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris yang berisi pemberian hibah harta orang tua angkat kepada anak angkatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Sumber data adalah data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris untuk anak angkat secara normatif adalah Akta Hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik \u0000 \u0000secara formil maupun materiil. Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta autentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta autentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Akta autentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, apabila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta autentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. \u0000Kata kunci: Akta, Hibah, Anak Angkat, Harta, Orang Tua Angkat","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131505158","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Ida Arifatul Khasanah, Esti Ningrum, Agoes Djatmiko
Abstract This study aims to find out the implementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially the Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities), and to find out the obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the right to Health for persons with multiple disabilities. This research uses sociological juridical research methods. The collection of research data was carried out by means of field interviews and observations supported by literature studies. Data analysis in this study is descriptive qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that Iimplementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities) has been implemented by The Banyumas Social and Community and Village Empowerment Office (Dinsospermasdes) with the existence of social rehabilitation and community participation of the Paguyuban Peduli Disabiltas Ganda (PPDG) through its work program that handles 95 people with multiple disabilities with a percentage of 11% of the number of people with multiple disabilities in Banyumas Regency. In the implementation of the fulfillment of health rights, there are obstacles that must be faced, namely the limited professional or competent human resources owned, data on persons with disabilities in Banyumas Regency have not been updated thoroughly, the limited budget available for the implementation of the fulfillment of the right to k health of persons with disabilities, lack of family awareness of the rights of persons with disabilities due to shame and they prefer to hide their children, limited access to information from and for people with disabilities. Keywords: Implementation of Local Regulations, Persons with Multiple Disabilities, Fulfillment of Health Rights Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda), dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas Kesehatan bagi penyandang disabilitas ganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan wawancara dan observasi didukung dengan studi Pustaka. Analisis data dalam penelitian ini yaitu deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda)
本研究旨在了解2014年巴尤马斯县关于残疾人保护和服务(特别是多重残疾人健康权的保护和实现)的第19号地区条例的实施情况，并找出多重残疾人健康权实现的实施面临的障碍。本研究采用社会学法学研究方法。研究数据的收集采用实地访谈和文献研究相结合的观察方法。本研究的数据分析采用描述性定性分析。根据研究和讨论的结果，可以得出的结论是，巴尤马斯社会、社区和村庄赋权办公室(Dinsospermasdes)已经实施了2014年巴尤马斯县关于残疾人保护和服务(特别是保护和实现多重残疾人的健康权)的第19号地区条例，而帕古尤班·佩杜里残疾人协会(PPDG)通过其社会康复和社区参与该项目为95名多重残疾人士提供服务，占巴尤马斯县多重残疾人士总数的11%。在落实健康权的过程中，必须面对一些障碍，即所拥有的专业或合格人力资源有限，巴尤马斯县关于残疾人的数据没有彻底更新，用于落实残疾人健康权的预算有限，由于缺乏对残疾人权利的家庭意识而感到羞耻，他们更喜欢隐藏自己的孩子，从残疾人那里获得信息的机会有限。关键词:《地方法规的实施、多重残疾人、健康权利的实现》2014年7月19日《中华人民共和国残疾人权利公约》(《中华人民共和国残疾人权利公约》)，dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan haas Kesehatan bagi penyandang disability ganda。penpentian i menggunakan方法penpentian yuridis生理学。彭普兰数据penelitian dilakukan dengan cara study lapangan wawancara dan observasi didukung dengan study Pustaka。分析数据dalam penellitian在yititdekscript的定性。2014年7月19日，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们，我的朋友们!Banyumas melalui程序kerjanya yang menangani penyandang disabilitas ganda sebanyak 95 orang dengan prosentase 11% dari jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas。Dalam pelaksanaan penenuhan hak Kesehatan terdapa hambatan yang haus dihadapi yytu terbatasnya sumddayia yang专业人士，数据penyandang残疾数据，数据来自于kabupten Banyumas beluman，数据来自于kabupten Banyumas beluman，数据来自于anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan，数据来自于penyandang残疾数据，kurangnya kesadaran keluarga terhadap hak penyandang残疾数据，数据来自于karenan kesadaran keluarga terhadap hak penyandang残疾数据来自于karenan alasan malu dan mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya，Terbatasnya为残疾人提供信息服务。Kata Kunci: Peraturan Daerah, Penyandang disability Ganda, Pemenuhan Hak Kesehatan
{"title":"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda)","authors":"Ida Arifatul Khasanah, Esti Ningrum, Agoes Djatmiko","doi":"10.51921/wlr.v5i1.234","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.234","url":null,"abstract":"Abstract \u0000This study aims to find out the implementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially the Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities), and to find out the obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the right to Health for persons with multiple disabilities. This research uses sociological juridical research methods. The collection of research data was carried out by means of field interviews and observations supported by literature studies. Data analysis in this study is descriptive qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that Iimplementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities) has been implemented by The Banyumas Social and Community and Village Empowerment Office (Dinsospermasdes) with the existence of social rehabilitation and community participation of the Paguyuban Peduli Disabiltas Ganda (PPDG) through its work program that handles 95 people with multiple disabilities with a percentage of 11% of the number of people with multiple disabilities in Banyumas Regency. In the implementation of the fulfillment of health rights, there are obstacles that must be faced, namely the limited professional or competent human resources owned, data on persons with disabilities in Banyumas Regency have not been updated thoroughly, the limited budget available for the implementation of the fulfillment of the right to k health of persons with disabilities, lack of family awareness of the rights of persons with disabilities due to shame and they prefer to hide their children, limited access to information from and for people with disabilities. \u0000Keywords: Implementation of Local Regulations, Persons with Multiple Disabilities, Fulfillment of Health Rights \u0000 \u0000Abstrak \u0000Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda), dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas Kesehatan bagi penyandang disabilitas ganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan wawancara dan observasi didukung dengan studi Pustaka. Analisis data dalam penelitian ini yaitu deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda) ","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"26 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132030749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract A grant is a gift from one person to another where the giver is still alive. Materially, the existence of a grant has something to do with inheritance. Provisions/rules regarding grants in Indonesia are still pluralistic. Basically, an owner of property has the right and freedom to give/grant to anyone, including his children, provided that the gift (grant) does not cover and does not reduce other rights as heirs. If the conditions and pillars are met then the grant is valid. Giving grants according to Islamic law (Compilation of Islamic Law) is limited to a maximum of 1/3 (one third) of the total assets of the grantor. In the event that grants are made to their children (heirs), then the limitation is that grants must be made with the principle of justice. This grant limit is given to protect the rights of the heirs after the grantor dies. In addition to the maximum limits regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), customary law and the Civil Code also provide the same limits on grant grants. This is intended to protect the absolute rights of the heirs and to avoid losses suffered by the heirs whose share cannot be reduced according to law (legitieme portie). Keywords: Grants, conditions, restrictions Abstrak Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana sipemberi tersebut masih dalamkeadaan hidup. Secara materiil, eksistensi hibah ada hubunganya dengan kewarisan. Ketntuan/aturan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis. Pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa memberikan/menghibahkan kepada siapapun, termasuk pula kepada anaknya dengan syarat pemberian (hibah) tersebut tidak menutup dan tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli waris. Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hibah tersebut adalah sah. Pemberian hibah menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga)dari keseluruhan harta pemberi hibah. Dalamhal pemberian hibah dilakukan kepada anak-anaknya (ahli waris),maka batasannya adalah penghibahan harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Batasan pemberian hibah ini diberikan untuk melindungi hak-hak para ahli waris setelah pemberi hibah meninggaldunia. Selain batasan maksimal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) , hukum adat dan KUHPerdata juga memberikan batasan yang sama dalam pemberian hibah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak mutlak para ahli waris dan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi (legitieme portie). Kata kunci: Hibah, ketentuan, pembatasan
赠与是指赠与人生前赠与他人的礼物。从物质上讲，赠与的存在与继承有关。印度尼西亚关于赠款的规定/规则仍然是多元的。基本上，财产所有人有权利和自由赠与任何人，包括他的子女，前提是赠与(赠与)不包括也不减少作为继承人的其他权利。如果符合条件和支柱，则赠款有效。根据伊斯兰教法(《伊斯兰教法汇编》)提供赠款，最多不得超过授予人总资产的三分之一(三分之一)。如果授予他们的子女(继承人)，那么限制是授予必须符合正义原则。授予限额是为了保护授予人死后继承人的权利。除了《伊斯兰法汇编》规定的最高限额外，习惯法和《民法典》也规定了同样的补助金限额。这是为了保护继承人的绝对权利，避免依法不能减少份额的继承人(合法继承权)遭受损失。关键词:资助，条件，限制摘要:Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana sipemberi tersebut masih dalamkeadan and hidup。Secara材料，eksistensi hibah ada hubunganya dengan kewarisan。Ketntuan/aturan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masih beralism。Pada dasarya seorang pemilik harta kekayaan berhak daneluasa成员/menghibahkan kepada siapapun, termasuk pula kepada anaknya dengan syarat pemberian (hibah)， termasuk pula kepada anaknya dengan syarat pemberian (hibah)， termasuk menutup dan tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli waris。Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hibah tersebut adalah sah。Pemberian hibah menurut hukum Islam (Kompilasi hukum Islam) dibatasi maksimal /3 (sepertiga)dari keseluruhan harta pemberi hibah。Dalamhal pemberian hibah dilakukan kepada anakaknya (ahli waris)，maka batasannya adalah penghibahan harus dilakukan dengan prinsip keadilan。薯瘟锡杀菌剂pemberian hibah ini diberikan为她melindungi hak-hak对位阿赫利瓦里斯- setelah pemberi hibah meninggaldunia。Selain batasan maksimal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)， Hukum adat dan KUHPerdata juja成员kan batasan yang sama dalam pemberian hibah。Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak mutlak parahli waris danuntuk menghindari kerugian yang diderita oleh parahli waris yang menurut undang undang bagiannya tidak boleh dikurangi(合法政党)。Kata kunci: Hibah, ketentuan, pembatasan
{"title":"Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah","authors":"Aris Priyadi","doi":"10.51921/wlr.v5i1.232","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.232","url":null,"abstract":"Abstract \u0000A grant is a gift from one person to another where the giver is still alive. Materially, the existence of a grant has something to do with inheritance. Provisions/rules regarding grants in Indonesia are still pluralistic. Basically, an owner of property has the right and freedom to give/grant to anyone, including his children, provided that the gift (grant) does not cover and does not reduce other rights as heirs. If the conditions and pillars are met then the grant is valid. Giving grants according to Islamic law (Compilation of Islamic Law) is limited to a maximum of 1/3 (one third) of the total assets of the grantor. In the event that grants are made to their children (heirs), then the limitation is that grants must be made with the principle of justice. This grant limit is given to protect the rights of the heirs after the grantor dies. In addition to the maximum limits regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), customary law and the Civil Code also provide the same limits on grant grants. This is intended to protect the absolute rights of the heirs and to avoid losses suffered by the heirs whose share cannot be reduced according to law (legitieme portie). \u0000Keywords: Grants, conditions, restrictions \u0000 \u0000Abstrak \u0000Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana sipemberi tersebut masih dalamkeadaan hidup. Secara materiil, eksistensi hibah ada hubunganya dengan kewarisan. Ketntuan/aturan tentang hibah di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistis. Pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa memberikan/menghibahkan kepada siapapun, termasuk pula kepada anaknya dengan syarat pemberian (hibah) tersebut tidak menutup dan tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli waris. Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hibah tersebut adalah sah. Pemberian hibah menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga)dari keseluruhan harta pemberi hibah. Dalamhal pemberian hibah dilakukan kepada anak-anaknya (ahli waris),maka batasannya adalah penghibahan harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Batasan pemberian hibah ini diberikan untuk melindungi hak-hak para ahli waris setelah pemberi hibah meninggaldunia. Selain batasan maksimal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) , hukum adat dan KUHPerdata juga memberikan batasan yang sama dalam pemberian hibah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak mutlak para ahli waris dan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi (legitieme portie). \u0000Kata kunci: Hibah, ketentuan, pembatasan","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133609453","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Stefanus Wahyu M.J., Fernanda M A, Satya Triwardani, Dwi Puspita S, H. Fattah
Abstract Corruption is an unlawful act which is opposed by all parties and can harm a country's economy. Corruption can be carried out in all aspects of society, from the lower classes to the upper classes. Corruption has become a legal issue which is complicated to deal with, because corruption is related to political, economic, and socio-cultural aspects, which can endanger the stability, security of the state and its people. However, in the matter of corruption, it must be realized that it is not a matter of the large amount of state losses, or the increasingly sophisticated corrupt modus operandi or Indonesia's ranking as one of the countries with the most corruption, but the fact that the difficulty of eradicating corruption in Indonesia is revealed due to the powerlessness of law enforcement officials. in dealing with corruption cases. Legal politics is understood as choices regarding laws or regulations that are enforced and are intended to achieve state goals as stated in the Preamble to the Constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The direction of legal politics for eradicating corruption should have to be continuously reflected and evaluation, whether the legal politics produces policies and legal products that are the ideals of the nation, or turn out to be an obstacle to the nation's aspirations to achieve prosperity. This study aims to find out how the application of legal politics in Indonesia in eradicating corruption and what factors hinder legal politics in eradicating corruption in Indonesia. The approach method used in this study is the normative juridical approach which is carried out by examining library materials, namely books, journals, official articles exploring legal doctrines and theories from various literature and applicable laws and regulations. related to the issues discussed. The results of this study state that corruption is not just a legal symptom but is part of the political system, therefore it is impossible to separate efforts to eradicate corruption from structuring the political system related to legal politics. Keywords: Corruption, Legal Politics, Corruption Eradication Abstrak Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang ditentang oleh segala pihak dan dapat merugikan perekonomian suatu negara. Korupsi dapat dilakukan di segala aspek masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Korupsi sudah menjadi persoalan hukum yang rumit penanggulangannya, karena korupsi berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara, dan masyarakatnya. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptur yang semakin canggih atupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam negara yang paling banyak korupsinya, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga kerena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dal
腐败是一种受到各方反对、危害国家经济的违法行为。腐败可以在社会的各个方面进行，从下层到上层。腐败已经成为一个复杂的法律问题，因为腐败涉及政治，经济和社会文化方面，这可能危及国家和人民的稳定，安全。然而，在腐败问题上，我们必须认识到，这并不是国家损失的巨大，也不是腐败手法的日趋复杂，也不是印尼被列为最腐败的国家之一，而是执法官员的无能为力揭示了印尼根除腐败的困难。处理贪污案件。法律政治被理解为对法律或法规的选择，这些法律或法规被强制执行，旨在实现1945年印度尼西亚共和国宪法序言中所述的国家目标。法律政治所产生的政策和法律产品是符合国家理想的，还是成为国家实现繁荣愿望的障碍，都需要不断地反思和评价法律政治的反腐方向。本研究旨在了解印尼法律政治在根除腐败中的应用情况，以及阻碍印尼法律政治根除腐败的因素。本研究使用的研究方法是规范的法律研究方法，通过查阅图书馆资料，即书籍、期刊、官方文章，从各种文献和适用的法律法规中探索法律学说和理论。与所讨论的问题有关。这项研究的结果表明，腐败不仅是一种法律症状，而且是政治制度的一部分，因此，不可能将根除腐败的努力与构建与法律政治相关的政治制度分开。关键词:腐败，法律政治，根除腐败，摘要:腐败，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治，法律政治Korupsi dapat dilakukan di segala, masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas。Korupsi sudah menjadi persoalan hukum penanggulangannya, karena Korupsi berkaitan dengan说政治，经济，丹社会budaya, yang dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara，丹masyarakatnya。Namun dalam peralan korupsi harus disadari bukan peralan tentang beshanya jumlah kerugian negara, atau的工作方式是koruptura yang semakin anggih的工作方式是dalam negara yang palyak korupsinya, tepi terkuak kenyatan bahwa sulitya成员是korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga kerena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi tersebut。政治hukum dipahami sebagai pilihan-pilihan tentang hukum atau regulasi杨diberlakukan丹dimaksudkan为她mencapai tujuan negara seperti杨tercantum dalam Mukadimmah Konstitusi Undang-undang Dasar negara印度尼西亚共和国tahun 1945。Arah politik hukum pemberantan tindak pidana korupi sudah seharusnya harus menus menerus dilakukan反映了一个人的评价，apakah politik hukum teresan但menghasilkan kebijakan dan produk hukum yang cita-cita bangsa, atau ternyata menjadi penghambat cita-cita bangsa meraih kesehjateraan。peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penaimana penerapan政治hukum di印度尼西亚，dalam pemberantan, tindak pidana korupi, danktor -fakto apja，杨梦汉，政治hukum dalam pemberantasan, tindak pidana korupi di印度尼西亚。中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:中文翻译:这句话的意思是:“我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。”Kata Kunci: Korupsi, Politik Hukum, Pemberantasan Korupsi
{"title":"Peran Politik Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia","authors":"Stefanus Wahyu M.J., Fernanda M A, Satya Triwardani, Dwi Puspita S, H. Fattah","doi":"10.51921/wlr.v5i1.229","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.229","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Corruption is an unlawful act which is opposed by all parties and can harm a country's economy. Corruption can be carried out in all aspects of society, from the lower classes to the upper classes. Corruption has become a legal issue which is complicated to deal with, because corruption is related to political, economic, and socio-cultural aspects, which can endanger the stability, security of the state and its people. However, in the matter of corruption, it must be realized that it is not a matter of the large amount of state losses, or the increasingly sophisticated corrupt modus operandi or Indonesia's ranking as one of the countries with the most corruption, but the fact that the difficulty of eradicating corruption in Indonesia is revealed due to the powerlessness of law enforcement officials. in dealing with corruption cases. Legal politics is understood as choices regarding laws or regulations that are enforced and are intended to achieve state goals as stated in the Preamble to the Constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The direction of legal politics for eradicating corruption should have to be continuously reflected and evaluation, whether the legal politics produces policies and legal products that are the ideals of the nation, or turn out to be an obstacle to the nation's aspirations to achieve prosperity. This study aims to find out how the application of legal politics in Indonesia in eradicating corruption and what factors hinder legal politics in eradicating corruption in Indonesia. The approach method used in this study is the normative juridical approach which is carried out by examining library materials, namely books, journals, official articles exploring legal doctrines and theories from various literature and applicable laws and regulations. related to the issues discussed. The results of this study state that corruption is not just a legal symptom but is part of the political system, therefore it is impossible to separate efforts to eradicate corruption from structuring the political system related to legal politics. \u0000 Keywords: Corruption, Legal Politics, Corruption Eradication \u0000 \u0000Abstrak \u0000Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang ditentang oleh segala pihak dan dapat merugikan perekonomian suatu negara. Korupsi dapat dilakukan di segala aspek masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Korupsi sudah menjadi persoalan hukum yang rumit penanggulangannya, karena korupsi berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara, dan masyarakatnya. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptur yang semakin canggih atupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam negara yang paling banyak korupsinya, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga kerena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dal","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"78 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132404849","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Mia Indah Puspita Sari, Wahyu Hariadi, Esti Ningrum
Abstract This study aims to find out how the implementation of the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation in fulfilling the right to education for neglected children is the criteria for orphans and to find out what obstacles or obstacles are faced and the efforts made by the Orphanage Social Foundation. And Abandoned Dharmo Yuwono. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of fulfilling the right to education for neglected children criteria for orphans at the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation is in accordance with Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that every citizens have the right to education and Article 34 which states that the poor and neglected children are protected by the state, in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic Indonesia Number: 30/HUK/2011 which states that fulfilling the rights of neglected children, one of which is the right to education, is carried out by providing formal, non-formal and informal education. Obstacles in implementing the fulfillment of the right to education for neglected children according to the criteria for orphans at the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation, namely the lack of awareness of foster children in carrying out their rights and obligations. Keywords: Implementation, Fulfillment of Rights, Education, Abandoned Children. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu dan untuk mengetahui bagaimana kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dilindungi oleh negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 yang menyebutkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak terlantar salah satunya hak pendidikan dilakukan dengan memberikan pendidikan formal, non formal, dan informal. Hambatan-hambaatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu
摘要本研究旨在了解达摩尤沃孤儿院和被遗弃社会基金会在实现被忽视儿童受教育权方面的实施情况如何是孤儿的标准，以及孤儿院社会基金会面临的障碍或障碍以及所做的努力。和被遗弃的佛法玉野。基于研究的结果和讨论,可以得出的结论是,实现受教育权的实现被忽视儿童标准为孤儿Dharmo Yuwono孤儿院和废弃的社会基础是依照本法第三十一条(1)款的1945年宪法的印度尼西亚共和国国家每个公民受教育权和第三十四条即穷人和被忽视的孩子是国家的保护,根据2014年第35号法律(关于修订2002年第23号法律，涉及印度尼西亚共和国社会事务部长关于儿童保护和管理的第30/HUK/2011号法律)，该法律规定，通过提供正规、非正规和非正式教育来实现被忽视儿童的权利，其中之一是受教育权。在按照达摩·尤沃诺孤儿院和被遗弃社会基金会的孤儿标准落实被忽视儿童受教育权方面存在障碍，即寄养儿童在行使其权利和义务方面缺乏认识。关键词:实施;权利实现;教育;中文摘要:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Yayasan social Panti Asuhan Yatim Piatu danterlantar Dharmo Yuwono dalam penenuhan datim Piatu danterlantar Dharmo dalam penenuhan datim Piatu danterlantar Dharmo ywono dalam penenuhan datim Piatu danterlantar Dharmo dalam penenuhan datim Piatu dandiaimana kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Yayasan social Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono。Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dispulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteran anak yatim piatu dan terlantar Dharmo Yuwono sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar共和国印度尼西亚tahun 1945 yang menyebukan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan danpaal 34 yang menyebukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dilindungi oleh negarasesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tenang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenang Perlindungan Anak dan Peraturan menyebutkan bahwa pemenuhan hak terhadap Anak terlantar salah satunya hak pendidikan dilakukan dengan memberikan pendidikan正式，非正式，非正式Hambatan-hambaatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar标准anak yatim piatu di Yayasan社会Panti Asuhan yatim piatu Dan terlantar dharno Yuwono yitu kurangnya kesadaran anak asha dalam menjalankan hak dankewajiban。Kata kunci: Pelaksanaan, Pemenuhan Hak, Pendidikan, Anak Terlantar。
{"title":"Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Terlantar Kriteria Anak Yatim Piatu Di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono","authors":"Mia Indah Puspita Sari, Wahyu Hariadi, Esti Ningrum","doi":"10.51921/wlr.v5i1.233","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.233","url":null,"abstract":"Abstract \u0000This study aims to find out how the implementation of the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation in fulfilling the right to education for neglected children is the criteria for orphans and to find out what obstacles or obstacles are faced and the efforts made by the Orphanage Social Foundation. And Abandoned Dharmo Yuwono. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of fulfilling the right to education for neglected children criteria for orphans at the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation is in accordance with Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that every citizens have the right to education and Article 34 which states that the poor and neglected children are protected by the state, in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic Indonesia Number: 30/HUK/2011 which states that fulfilling the rights of neglected children, one of which is the right to education, is carried out by providing formal, non-formal and informal education. Obstacles in implementing the fulfillment of the right to education for neglected children according to the criteria for orphans at the Dharmo Yuwono Orphanage and Abandoned Social Foundation, namely the lack of awareness of foster children in carrying out their rights and obligations. \u0000Keywords: Implementation, Fulfillment of Rights, Education, Abandoned Children. \u0000Abstrak \u0000Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu dan untuk mengetahui bagaimana kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Terlantar Dharmo Yuwono sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dilindungi oleh negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 yang menyebutkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak terlantar salah satunya hak pendidikan dilakukan dengan memberikan pendidikan formal, non formal, dan informal. Hambatan-hambaatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak terlantar kriteria anak yatim piatu di Yayasan Sosial Panti Asuhan Yatim Piatu","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133604126","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Assistance by the Purwokerto Correctional Center for child perpetrators of RP (17 years) who committed violence resulting in the death of the victim was carried out from the Pre-adjudication, Adjudication, Post-adjudication stages in accordance with the provisions of Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to find out the assistance by the Purwokerto Correctional Center for children who committed violence resulting in the death of the victim in decision number 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg and the constraints of the Purwokerto Correctional Center in assisting children which resulted in the death of the victim in decision number 3/Pid.Sus-Child/2021/PN.Pbg. The type of research used is empirical juridical with the main data source being primary data. The results of the research show that the Purwokerto Correctional Center has provided assistance since the RP was investigated at the police office, examination at trial until after the court decision. The obstacle faced by the Purwokerto Correctional Center in assisting RPs is the existence of RPs which are difficult for assistants to reach because their houses are in mountainous areas where communication facilities and road infrastructure are difficult for PKs to access. Keywords: Correctional Center Assistance (BAPAS), Criminal, Children Pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap anak pelaku RP (17 tahun) yang melakukan kekerasan hingga mengakibatkan matinya korban dilakukan sejak tahap Pra adjudikasi, Adjudikasi, Pos adjudikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menqetahui pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap anak yang melakukan kekerasan mengakibatkan matinya korban dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg dan kendala Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam pendampingan terhadap anak yang mengakibatkan matinya korban dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg. Jenis penelitian vang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data pokoknya adalah data primer. Hasil penelitian menunjukan Balai Pemasyarakatan Purwokerto melakukan pendampingan sejak RP disidik di kantor kepolisian, pemeriksaan di persidangan sampai pasca putusan pengadilan. Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam pendampingan terhadap RP adalah keberadaan RP yang sulit dijangkau oleh pendamping karena rumahnya di daerah pegunungan yang sarana komunikasi dan prasarana jalannya sulit diakses oleh PK. Kata Kunci: Pendampingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pidana, Anak
根据关于少年刑事司法制度的2012年第11号法律的规定，普沃克尔托惩教中心对实施暴力导致受害人死亡的17岁以下少年罪犯的援助从审判前、审判和审判后三个阶段进行。本研究旨在查明普沃克托惩教中心对第3/ pid . su - anak /2021/PN号决定中实施暴力并导致受害者死亡的儿童的援助情况。Pbg和普沃克托惩教中心在协助儿童方面的限制导致受害者死亡，见第3/Pid.Sus-Child/2021/PN.Pbg号决定。所使用的研究类型是实证法学，主要数据来源是原始数据。研究结果表明，从RP在警察局接受调查、审判审查到法院判决后，普沃克尔托惩教中心一直在提供援助。普沃克尔托惩教中心在协助囚犯方面面临的障碍是，囚犯的住所位于山区，囚犯很难到达那里的通讯设施和道路基础设施，因此援助人员很难到达他们的住所。关键词:惩教中心援助(BAPAS)，罪犯，儿童，Pendampingan和oleh Balai, Pemasyarakatan, Purwokerto, terhadap, anak pelaku, RP(17月)，yang melakukan, kekerasan, hingga, mengakibatkan, matinya korban, dilakukan, sejak, tahap, prajuddikasi, juddikasi, Pos juddikasi, sesuai, dengan, ketentuan, undang, undang, undang, noor, 11月，2012,tentang, Sistim, Peradilan, Pidana anak。Penelitian ini bertujuan untuk menqetahui pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap anak yang melakukan kekerasan mengakibatkan matinya korban dalam putusan nomor 3/ id. su - anak /2021/PN。Pbg dan kendala Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam pendampingan terhadap anak yang mengakibatkan matinya korban dalam putusan nomor 3/ id. su - anak /2021/PN.Pbg。[2][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1][1]。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思。Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam pendampingan and terhadap RP adalah keberadan RP yang sulit dijangkau oleh pendamping karena rumahnya di daerah pegunungan yang sarana komunikasi dan prasarana jalannya sulit diampingan karena . Kata Kunci: pendampingan and Balai Pemasyarakatan (BAPAS)， Pidana, Anak
{"title":"PENDAMPINGAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PURWOKERTO TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 3/PID.SUS-ANAK/2021/PN.PBG)","authors":"Muhammad Rifaldi, Rahtami Susanti","doi":"10.51921/wlr.v5i1.241","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.241","url":null,"abstract":"Assistance by the Purwokerto Correctional Center for child perpetrators of RP (17 years) who committed violence resulting in the death of the victim was carried out from the Pre-adjudication, Adjudication, Post-adjudication stages in accordance with the provisions of Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to find out the assistance by the Purwokerto Correctional Center for children who committed violence resulting in the death of the victim in decision number 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg and the constraints of the Purwokerto Correctional Center in assisting children which resulted in the death of the victim in decision number 3/Pid.Sus-Child/2021/PN.Pbg. The type of research used is empirical juridical with the main data source being primary data. The results of the research show that the Purwokerto Correctional Center has provided assistance since the RP was investigated at the police office, examination at trial until after the court decision. The obstacle faced by the Purwokerto Correctional Center in assisting RPs is the existence of RPs which are difficult for assistants to reach because their houses are in mountainous areas where communication facilities and road infrastructure are difficult for PKs to access. \u0000Keywords: Correctional Center Assistance (BAPAS), Criminal, Children \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap anak pelaku RP (17 tahun) yang melakukan kekerasan hingga mengakibatkan matinya korban dilakukan sejak tahap Pra adjudikasi, Adjudikasi, Pos adjudikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menqetahui pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap anak yang melakukan kekerasan mengakibatkan matinya korban dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg dan kendala Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam pendampingan terhadap anak yang mengakibatkan matinya korban dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pbg. Jenis penelitian vang digunakan adalah yuridis empiris dengan sumber data pokoknya adalah data primer. Hasil penelitian menunjukan Balai Pemasyarakatan Purwokerto melakukan pendampingan sejak RP disidik di kantor kepolisian, pemeriksaan di persidangan sampai pasca putusan pengadilan. Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam pendampingan terhadap RP adalah keberadaan RP yang sulit dijangkau oleh pendamping karena rumahnya di daerah pegunungan yang sarana komunikasi dan prasarana jalannya sulit diakses oleh PK. \u0000 \u0000Kata Kunci: Pendampingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pidana, Anak","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"381 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116056881","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The concept of restorative justice is increasingly developing and being adopted by several countries in the world with different names, the United States calls it victim offender mediation, while in Indonesia it is known as the concept of restorative justice. This study aims to find out the differences between the legal systems of Indonesia and the United States, as well as find out the similarities and differences of restorative justice in Indonesia and the United States. The research method used is normative juridical with a comparative approach. The results of the study show that the differences in the legal systems in Indonesia and the United States are influenced by the form of the state, Indonesia with the form of a republican unitary state that adheres to a civil law legal system, in which written legal regulations are used as laws and legal basis that must be obeyed by all citizens within the territory of the unitary Indonesia. Whereas the United States as a federal country that adheres to the common law legal system, has several laws that serve as its basis, federal law as the highest state law that applies to all states, and state law that only applies to each state. In the application of restorative justice, Indonesia and the United States have similarities, namely, its application is limited to minor crimes and applies to both juvenile and adult justice, the application of restorative justice aims as an effort to reduce inmates to prevent overcapacity in detention centers. The difference in the application of restorative justice in Indonesia is that laws regarding restorative justice apply to all communities and regions within the scope of the unitary state, whereas in the United States each state has different laws regarding the application of restorative justice, there are at least forty-five out of fifty states that have incorporated restorative justice into state laws. Keywords: Comparative Study, Restorative Justice, Legal System Konsep restorative jusctice semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan penyebutan yang berbeda, Amerika Serikat menyebutnya victim offender mediation, sedangkan di Indonesia dikenal dengan konsep keadilan restoratif atau restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengetahui persamaan dan perbedaan restorative justice di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekata komparattif. Hasil penelitian menunjukan perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh bentuk negara, Indonesia dengan bentuk negara kesatuan republik yang menganut sistem hukum civil law, di mana peraturan hukum tertulis yang dijadikan sebagai undang-undang dan dasar hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara di dalam wilayah kesatuaan Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara federal yang mengnut sistem hukum common law, memilik
恢复性司法的概念正日益得到发展，并被世界上几个国家采用，并有不同的名称，美国称之为受害者-罪犯调解，而在印度尼西亚则被称为恢复性司法的概念。本研究旨在找出印尼和美国法律制度的差异，以及印尼和美国在恢复性司法方面的异同。本文采用的研究方法是规范法与比较法。研究结果表明，印尼和美国法律制度的差异受到国家形式的影响，印尼是一个坚持民法法律制度的共和单一制国家，在单一制的印尼领土内，书面法律法规被作为法律和法律依据，必须被所有公民遵守。而美国作为一个遵循普通法法律体系的联邦国家，有几部法律作为其基础，联邦法是适用于所有州的最高州法，而州法仅适用于每个州。在适用恢复性司法方面，印尼和美国有相似之处，即适用于未成年犯罪，适用于少年和成人司法，适用恢复性司法的目的是减少在押人员，防止拘留所产能过剩。印度尼西亚恢复性司法适用的不同之处在于，恢复性司法的法律适用于单一国家范围内的所有社区和地区，而在美国，每个州都有不同的恢复性司法适用法律，50个州中至少有45个州将恢复性司法纳入州法律。关键词:比较研究，恢复性司法，法律制度，康塞普恢复性司法，semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara dunia dengan penyebutan yang berbeda，美国，serekat menyebutnya被害人罪犯调解，sedangkan di印度尼西亚，dikenal dengan Konsep keadilan恢复性司法Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan system hukum Indonesia dan american Serikat, serta mengetahui persamaan dan perbedaan恢复性司法di Indonesia dan american Serikat。方法penpentian yang diunakan adalalididis规范性的dengan pendakata比较。印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara federal yang mengnut system hukum普通法，humiliki beberapa hukai yang dijadikan sebagai dasar, hukum federal sebagai hukai tertinggi negara yang berlaku untuk seluruh negara bagian, dan hukum negara bagian yang hansa berlaku pada masing negara bagian。印度尼西亚和美国的恢复性司法印度尼西亚和美国的恢复性司法印度尼西亚和美国的恢复性司法印度尼西亚和美国的恢复性司法印度尼西亚和美国的恢复性司法印度尼西亚和美国的恢复性司法印度尼西亚和美国的恢复性司法印度尼西亚和美国的恢复性司法印度尼西亚和美国的恢复性司法印度尼西亚和美国的恢复性司法印度尼西亚和美国的恢复性司法印度尼西亚和美国的恢复性司法。印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法，印尼复辟司法Kata kunci:比较研究，恢复性司法，Hukum系统
{"title":"STUDI KOMPARATIF PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT","authors":"A. Mukti, Rahtami Susanti","doi":"10.51921/wlr.v5i1.240","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240","url":null,"abstract":"The concept of restorative justice is increasingly developing and being adopted by several countries in the world with different names, the United States calls it victim offender mediation, while in Indonesia it is known as the concept of restorative justice. This study aims to find out the differences between the legal systems of Indonesia and the United States, as well as find out the similarities and differences of restorative justice in Indonesia and the United States. The research method used is normative juridical with a comparative approach. The results of the study show that the differences in the legal systems in Indonesia and the United States are influenced by the form of the state, Indonesia with the form of a republican unitary state that adheres to a civil law legal system, in which written legal regulations are used as laws and legal basis that must be obeyed by all citizens within the territory of the unitary Indonesia. Whereas the United States as a federal country that adheres to the common law legal system, has several laws that serve as its basis, federal law as the highest state law that applies to all states, and state law that only applies to each state. In the application of restorative justice, Indonesia and the United States have similarities, namely, its application is limited to minor crimes and applies to both juvenile and adult justice, the application of restorative justice aims as an effort to reduce inmates to prevent overcapacity in detention centers. The difference in the application of restorative justice in Indonesia is that laws regarding restorative justice apply to all communities and regions within the scope of the unitary state, whereas in the United States each state has different laws regarding the application of restorative justice, there are at least forty-five out of fifty states that have incorporated restorative justice into state laws. \u0000 \u0000Keywords: Comparative Study, Restorative Justice, Legal System \u0000 \u0000Konsep restorative jusctice semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan penyebutan yang berbeda, Amerika Serikat menyebutnya victim offender mediation, sedangkan di Indonesia dikenal dengan konsep keadilan restoratif atau restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengetahui persamaan dan perbedaan restorative justice di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekata komparattif. Hasil penelitian menunjukan perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh bentuk negara, Indonesia dengan bentuk negara kesatuan republik yang menganut sistem hukum civil law, di mana peraturan hukum tertulis yang dijadikan sebagai undang-undang dan dasar hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara di dalam wilayah kesatuaan Indonesia. Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara federal yang mengnut sistem hukum common law, memilik","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130097040","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia is a country that acknowledges the existence of Human Rights, but this does not lead to the abolishment of the death penalty in its positive law. Both the old and new Criminal Codes (KUHP) still regulate the death penalty, albeit in different concepts. This research aims to identify the differences between the death penalty in the old and new Criminal Codes and to understand and analyze the death penalty in the new Criminal Code from a human rights perspective. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that the death penalty in the new Criminal Code is no longer the primary punishment as in old Criminal Codes and has been replaced with an alternative penalty. Under the new Criminal Code, those sentenced to death will undergo a probationary period of 10 (ten) years, and if they demonstrate good behavior during this period, the death penalty will be commuted to life imprisonment or imprisonment for 20 (twenty) years. This change is motivated by the perception that the death penalty constitutes a violation of human rights. Keyword: death penalty, Indonesian new penal code, human rights Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia namun hal tersebut tidak membuat Indonesia menghapus hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia. Baik KUHP lama maupun KUHP baru masih mengatur hukuman mati meskipun dalam konsep yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru serta mengetahui dan menganalisis hukuman mati dalam KUHP baru dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru tidak menjadi pidana pokok sebagaimana dalam KUHP lama dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam KUHP baru akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila selama masa percobaan terpidana terbukti berbuat baik pidana diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini dilatarbelakangi adanya persepsi bahwasanya pidana mati merupakan pelanggaran HAM. Kata kunci: hukuman mati, KUHP baru, hak asasi manusia
印度尼西亚是一个承认人权存在的国家，但这并未导致在其实在法中废除死刑。新旧《刑法》都对死刑作了规定，尽管概念不同。本研究旨在找出新旧刑法典中死刑的区别，并从人权的角度理解和分析新刑法典中的死刑。本研究采用规范的法学方法。调查结果表明，新《刑法》中的死刑不再像旧《刑法》中那样是主要刑罚，而是以一种替代刑罚取而代之。根据新的《刑法》，被判处死刑的人将有10年的试用期，如果在此期间表现良好，死刑将减刑为无期徒刑或20年徒刑。这一变化的动机是认为死刑构成对人权的侵犯。关键词:死刑，印尼新刑法典，人权印尼merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia namun hal tersebut tidak membubuus hukuman mati dalam hukum positif di IndonesiaKUHP喇嘛maupun KUHP baru masih mengatur hukuman mati meskipun dalam konsep yang berbeda。KUHP的翻译是:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbebedaan hukuman mati dalam KUHP的翻译是:Penelitian ini mongunakan方法的标准化。哈西尔penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru tidak menjadi pidana pokok sebagaimana dalam KUHP喇嘛dan beralih menjadi pidana替代。KUHP baru akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila selama masa percobaan terbukti berbuti baik pidana diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun。哈尔尼dilatarbelakangi adanya persepsi bahwasanya pidana mati merupakan pelanggaran HAM。Kata kunci: hukuman mati, KUHP baru, hak asasi手稿
{"title":"HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA","authors":"Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti","doi":"10.51921/wlr.v5i1.239","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.239","url":null,"abstract":"Indonesia is a country that acknowledges the existence of Human Rights, but this does not lead to the abolishment of the death penalty in its positive law. Both the old and new Criminal Codes (KUHP) still regulate the death penalty, albeit in different concepts. This research aims to identify the differences between the death penalty in the old and new Criminal Codes and to understand and analyze the death penalty in the new Criminal Code from a human rights perspective. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that the death penalty in the new Criminal Code is no longer the primary punishment as in old Criminal Codes and has been replaced with an alternative penalty. Under the new Criminal Code, those sentenced to death will undergo a probationary period of 10 (ten) years, and if they demonstrate good behavior during this period, the death penalty will be commuted to life imprisonment or imprisonment for 20 (twenty) years. This change is motivated by the perception that the death penalty constitutes a violation of human rights. \u0000 \u0000Keyword: death penalty, Indonesian new penal code, human rights \u0000 \u0000 \u0000Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia namun hal tersebut tidak membuat Indonesia menghapus hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia. Baik KUHP lama maupun KUHP baru masih mengatur hukuman mati meskipun dalam konsep yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru serta mengetahui dan menganalisis hukuman mati dalam KUHP baru dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru tidak menjadi pidana pokok sebagaimana dalam KUHP lama dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam KUHP baru akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila selama masa percobaan terpidana terbukti berbuat baik pidana diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini dilatarbelakangi adanya persepsi bahwasanya pidana mati merupakan pelanggaran HAM. \u0000 \u0000Kata kunci: hukuman mati, KUHP baru, hak asasi manusia","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114931157","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：