Abstract Obedience to law is one of the harmony of legal culture in community life. Legal culture can be built starting from the family environment and individuals belonging to the family. The purpose of community service activities in the village of Tuik Kelapa district of West Bangka District is in order to build Community legal awareness. This dedication activities include legal counseling in arranging the technical guidelines of regulations in the village, subsequent dialogue on the Justice of women and children and the assistance of legal problems to materialize a peaceful legal culture and Orderly. The impact of this dedication activity is to develop a level of legal awareness for citizens, individuals and order and to be regulated in the Association of society. Furthermore, the results of this dedication are scientific publications, growing the level of public awareness and the formation of high concern in women and children, and understand the legal characteristics of the village regulations.Keywords: Obedience, legal culture, Tuik village. AbstrakKetaatan pada hukum merupakan salah satu dari terciptanya keharmonisan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya hukum dapat terbina dimulai dari lingkungan keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat adalah dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan penyuluhan hukum dalam menyusun pedoman teknis peraturan di desa, selanjutnya dialog mengenai keadilan perempuan dan anak serta pendampingan permasalahan hukum masyarakat agar terwujud budaya hukum yang damai dan tertib. Dampak kegiatan pengabdian ini agar menumbuh kembangkan tingkat kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta ke teraturan dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah publikasi ilmiah, berkembangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya rasa kepedulian yang tinggi pada perempuan dan anak, serta memahami karakteristik hukum yang ada pada peraturan desa.Kata Kunci : Ketaatan, Budaya Hukum, Desa Tuik.
服从法律是社会生活中法律文化和谐的一种表现形式。法制文化的构建可以从家庭环境和家庭成员出发。在西邦加区Tuik Kelapa县村开展社区服务活动的目的是建立社区的法律意识。这一奉献活动包括在安排村里规章的技术准则方面提供法律咨询，随后就妇女和儿童的正义问题进行对话，并协助解决法律问题，以实现和平的法律文化和秩序。这种奉献活动的影响是为公民、个人和秩序发展一定程度的法律意识，并在社会协会中加以规范。此外，这种奉献的结果是科学出版物，提高了公众的认识水平，形成了对妇女和儿童的高度关注，并了解了农村条例的法律特征。关键词:服从，法律文化，土族村庄。Â摘要:ketaatan pada hukum merupakan salah satu dari terciptanya keharmonisan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat。Budaya hukum dapat terbina dimulai dari lingkungan keluarga dan个人-个人yang tergabung dalam keluarga。Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat adalah dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat。Kegiatan pengabdian ini meliputi Kegiatan penyuluhan hukum dalam menyusan peraturan di desa, selanjutnya对话menkeadilan perperuman danakat和permasalahan hukum masyarakat agar terwujud budaya hukum yang damai dantiti。丹帕克kegiatan pengabdian ini agar menumbuh kembangkan tingkat kesadaran hukum bagi warga，个人丹帕克kegiatan serta为teraturan dalam pergaulan masyarakat。Selanjutnya Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah publikasia, berkembangnya tingkat kesadaran hukan masyarakat and terterbentuknya rasa kepedulian yang tingji pakempuan dananak, serta memhamikarakteristik hukum yang ada ada ada peraturan desa。Kata Kunci: Ketaatan, Budaya Hukum, Desa Tuik。
{"title":"Penguatan Ketaatan Hukum Sebagai Wujud Pembangunan Budaya Hukum (Pengabdian Di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung)","authors":"R. Anwar","doi":"10.51921/wlr.v2i01.129","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.129","url":null,"abstract":"Abstract Obedience to law is one of the harmony of legal culture in community life. Legal culture can be built starting from the family environment and individuals belonging to the family. The purpose of community service activities in the village of Tuik Kelapa district of West Bangka District is in order to build Community legal awareness. This dedication activities include legal counseling in arranging the technical guidelines of regulations in the village, subsequent dialogue on the Justice of women and children and the assistance of legal problems to materialize a peaceful legal culture and Orderly. The impact of this dedication activity is to develop a level of legal awareness for citizens, individuals and order and to be regulated in the Association of society. Furthermore, the results of this dedication are scientific publications, growing the level of public awareness and the formation of high concern in women and children, and understand the legal characteristics of the village regulations.Keywords: Obedience, legal culture, Tuik village. AbstrakKetaatan pada hukum merupakan salah satu dari terciptanya keharmonisan budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya hukum dapat terbina dimulai dari lingkungan keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tuik Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat adalah dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan penyuluhan hukum dalam menyusun pedoman teknis peraturan di desa, selanjutnya dialog mengenai keadilan perempuan dan anak serta pendampingan permasalahan hukum masyarakat agar terwujud budaya hukum yang damai dan tertib. Dampak kegiatan pengabdian ini agar menumbuh kembangkan tingkat kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta ke teraturan dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah publikasi ilmiah, berkembangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya rasa kepedulian yang tinggi pada perempuan dan anak, serta memahami karakteristik hukum yang ada pada peraturan desa.Kata Kunci : Ketaatan, Budaya Hukum, Desa Tuik.","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115100212","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract In order to improve services and community welfare, villages have the right to obtain Village Funds from the Central Government sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The condition of Karangsalam Kidul Village before receiving the Village Fund was seen in terms of facilities and infrastructure such as roads, bridges and schools which were still inadequate. Infrastructure development is hampered by limited funds owned by the village government. Under these conditions, it is difficult for Karangsalam Kidul Village to budget for development even though this is deemed important as supporting the life of the village community. The existence of the Village Fund in Karangsalam Kidul Village shows the benefits of the Village Fund for the local village community. Various Village developments have been carried out by Karangsalam Kidul Village since obtaining Village Funds from the Government. Based on the results of the interviews, the people of Karangsalam Kidul Village felt that there was a change both in terms of the economy, village facilities and infrastructure as well as from the social side.Keywords: Implementation; Village Fund. AbstrakDalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Kondisi Desa Karangsalam Kidul sebelum menerima Dana Desa dilihat dari sisi sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan sekolah masih belum memadai. Pembangunan infrastruktur terhambat oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dalam kondisi tersebut, Desa Karangsalam kidul sulit untuk menganggarkan pembangunan meskipun hal tersebut dirasa penting sebagai penunjang kehidupan masyarakat desa. sesudah adanya Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul menunjukkan kemanfaatan Dana Desa bagi masyarakat desa setempat. Berbagai pembangunan Desa telah dilaksanakan oleh Desa Karangsalam Kidul sejak medapatkan Dana Desa dari Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Karangsalam Kidul merasakan adanya perubahan baik dari sisi perekonomian, sarana dan prasarana desa maupun dari sisi kemasyarakatan.Kata Kunci : Pelaksanaan; Dana Desa.Â
摘要为了改善服务和社区福利，村庄有权从国家收支预算中获得中央政府的村级资金。在收到乡村基金之前，卡朗萨拉姆基杜尔村的状况表现为道路、桥梁和学校等设施和基础设施仍然不足。村政府拥有的有限资金阻碍了基础设施的发展。在这种情况下，卡朗萨拉姆村很难为发展预算，尽管这被认为是支持村庄社区生活的重要因素。Karangsalam Kidul村的乡村基金的存在表明了乡村基金对当地乡村社区的好处。自从从政府获得乡村资金以来，卡朗萨拉姆基杜尔村进行了各种乡村发展。根据访谈的结果，Karangsalam Kidul村的人们认为，在经济、村庄设施和基础设施以及社会方面都发生了变化。关键词:实施;村基金。Â摘要:dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)。Kondisi Desa Karangsalam Kidul sebelum menerima Dana desi dilihat dari sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan sekolah masih belumadai。Pembangunan基础设施terhambat oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh peremerintah desa。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。丹娜·德萨·迪·德萨·卡兰萨拉姆·基杜尔·梅纳·朱克坎·克曼法坦·德萨·巴吉·马什亚卡·德萨·迪·卡兰萨拉姆。我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿。Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Karangsalam Kidul merasakan adanya perubahan baik dari sisi perekonomian, sarana dan prasarana Desa maupun dari sisi kemasyarakatan。Kata Kunci: Pelaksanaan;Dana Desa.A
{"title":"Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas","authors":"Esti Ningrum, Ninik Hartariningsih","doi":"10.51921/wlr.v2i01.131","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.131","url":null,"abstract":"Abstract In order to improve services and community welfare, villages have the right to obtain Village Funds from the Central Government sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The condition of Karangsalam Kidul Village before receiving the Village Fund was seen in terms of facilities and infrastructure such as roads, bridges and schools which were still inadequate. Infrastructure development is hampered by limited funds owned by the village government. Under these conditions, it is difficult for Karangsalam Kidul Village to budget for development even though this is deemed important as supporting the life of the village community. The existence of the Village Fund in Karangsalam Kidul Village shows the benefits of the Village Fund for the local village community. Various Village developments have been carried out by Karangsalam Kidul Village since obtaining Village Funds from the Government. Based on the results of the interviews, the people of Karangsalam Kidul Village felt that there was a change both in terms of the economy, village facilities and infrastructure as well as from the social side.Keywords: Implementation; Village Fund. AbstrakDalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Kondisi Desa Karangsalam Kidul sebelum menerima Dana Desa dilihat dari sisi sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan sekolah masih belum memadai. Pembangunan infrastruktur terhambat oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dalam kondisi tersebut, Desa Karangsalam kidul sulit untuk menganggarkan pembangunan meskipun hal tersebut dirasa penting sebagai penunjang kehidupan masyarakat desa. sesudah adanya Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul menunjukkan kemanfaatan Dana Desa bagi masyarakat desa setempat. Berbagai pembangunan Desa telah dilaksanakan oleh Desa Karangsalam Kidul sejak medapatkan Dana Desa dari Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Karangsalam Kidul merasakan adanya perubahan baik dari sisi perekonomian, sarana dan prasarana desa maupun dari sisi kemasyarakatan.Kata Kunci : Pelaksanaan; Dana Desa. ","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"132 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127091218","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract Formal evidence in industrial relations disputes is very important in fact the parties (workers) are unable to provide sufficient formal evidence during the process of resolving industrial relations. The purpose of this research found out the substance of legal subjects and legal objects of formal evidence in the process of resolving industrial relations disputes. This legal research was a normative juridical with a statute approach. The results showed the substance of formal evidence in industrial relations disputes, consisting of the substance of the legal subject and the legal object of the evidence. formal evidence in disputes over industrial relations was very important to achieve truth. The resulting recommendations were that special arrangements that needed to be made to require employers / laborers to provide evidence of industrial relations they carried out.Keywords: Evidence, Industrial Relations Disputes AbstrakAlat bukti formal dalam perselisihan hubungan industrial sangat penting faktanya para pihak (pekerja) kurang dapat memberikan alat bukti formal yang cukup saat proses penyelesaian hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti formal dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach.Hasil penelitian adalah subtansi alat bukti formal dalam perselisihan hubungan indusrtial,terdiri atas substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti.alat bukti formal dalam perselisihan hubungan idustrial sangat penting untuk mencapai kebenaran. Rekomendasi yang dihasilkan adalah perlu pengaturan khusus untuk mewajib kanpengusaha/pemberi kerja dalam memberikan alat bukti formal atas hubungan industrial yang dilaksanakannya.Kata Kunci : Alat Bukti, Perselisihan Hubungan IndustrialÂ
在劳资关系纠纷中，形式证据是非常重要的，事实上，劳资双方(劳动者)在劳资关系解决过程中无法提供足够的形式证据。本研究的目的在于找出劳资关系纠纷解决过程中形式证据的法律主体和法律客体的实质。Â这项法律研究是一项具有成文法方法的规范性司法研究。研究结果表明，劳资关系纠纷中形式证据的实质包括法律主体的实质和法律客体的实质。在劳资关系纠纷中，正式证据对于获得真相非常重要。由此产生的建议是，需要作出特别安排，要求雇主/劳工提供他们所建立的劳资关系的证据。关键词:证据，劳资关系DisputesÂ摘要:alat bukti正式的dalam perselisihan hubungan工业sangat penting faktanya para pihak (pekerja) kurang dapat成员alat bukti正式的yang cuup, saat proses penyelesan hubungan工业Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui物质subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti正式dalam proses penyelesan perselisihan hubungan工业。Penelitian hukum ini adalah yuridis是一种规范的法律方法。Hasil penelitian adalah subtansi alat bukti正式dalam perselisihan hubungan工业，terdiri数据subyek hukum和obyek hukum dari alat bukti。Alat bukti正式的dalam perselisihan hubungan工业sangat penting untuk mencapai kebenaran。Rekomendasi yang dihasilkan adalah perlu pengaturan khusus untuk mewajib kanpengusaha/pemberi kerja dalam成员kan alat bukti正式数据hubungan工业yang dilaksanakannya。Kata Kunci: Alat Bukti, Perselisihan Hubungan IndustrialÂ
{"title":"Eksistensi Alat Bukti Formal Dalam Perselisihan Hubungan Industrial","authors":"Hasan Al Munir, Asri Wijayanti","doi":"10.51921/wlr.v2i01.127","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.127","url":null,"abstract":"Abstract Formal evidence in industrial relations disputes is very important in fact the parties (workers) are unable to provide sufficient formal evidence during the process of resolving industrial relations. The purpose of this research found out the substance of legal subjects and legal objects of formal evidence in the process of resolving industrial relations disputes. This legal research was a normative juridical with a statute approach. The results showed the substance of formal evidence in industrial relations disputes, consisting of the substance of the legal subject and the legal object of the evidence. formal evidence in disputes over industrial relations was very important to achieve truth. The resulting recommendations were that special arrangements that needed to be made to require employers / laborers to provide evidence of industrial relations they carried out.Keywords: Evidence, Industrial Relations Disputes AbstrakAlat bukti formal dalam perselisihan hubungan industrial sangat penting faktanya para pihak (pekerja) kurang dapat memberikan alat bukti formal yang cukup saat proses penyelesaian hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti formal dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach.Hasil penelitian adalah subtansi alat bukti formal dalam perselisihan hubungan indusrtial,terdiri atas substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti.alat bukti formal dalam perselisihan hubungan idustrial sangat penting untuk mencapai kebenaran. Rekomendasi yang dihasilkan adalah perlu pengaturan khusus untuk mewajib kanpengusaha/pemberi kerja dalam memberikan alat bukti formal atas hubungan industrial yang dilaksanakannya.Kata Kunci : Alat Bukti, Perselisihan Hubungan IndustrialÂ","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122949290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Nyoman Tia Resita Dewi, Dewa Gede Sudika Mangku, I. W. Lasmawan
Abstract This study aims to determine and analyze the rights of immunity and privileges held by diplomatic representatives under the 1961 Vienna Convention and analyze the legal consequences of the abuse of immunity rights and diplomatic privileges in gold smuggling cases carried out by North Korean diplomatic representatives in Bangladesh. This type of research is a normative type of research, the approach in research is the statute approach, case approach, and conceptual approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material collection techniques used by argumentation techniques and discussed descriptively. The results of this study show that (1) North Korean diplomatic representatives in Bangladesh also have the rights of immunity and privileges as determined in the 1961 Vienna Convention, (2) the legal consequences of abuse of the right of immunity related to diplomatic bags for Bangladesh as a country recipients namely under Bangladesh law, North Korean diplomatic representatives may be sentenced to death, life imprisonment and be fined, but North Korean diplomatic representatives have immunity that cannot be meted out. As for the legal consequences for North Korea as a sending country, namely Bangladesh as a recipient country, namely Bangladesh can conduct non-grata persona on North Korean diplomatic representation if the immune rights have been carried out by North Korea.Keywords: Diplomatic Representation, Immunity and Privileges, Legal Effects. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan menganalisis akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengn teknik argumentasi dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) perwakilan diplomatik Korea Utara yang ada di Bangladesh juga memiliki hak kekebalan dan hak keistimewaan sebagai mana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961, (2) akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan terkait kantong/tas diplomatik bagi Bangladesh sebagai negara penerima yaitu berdasarkan hukum bangladesh, perwakilan diplomatik Korea Utara bisa dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup dan dikenakan denda, namun perwakilan diplomatik Korea Utara memiliki kekebalan yang tidak dapat dijatuhkan hukuman tersebut. Adapun akibat hukum bagi Korea Utara sebagai Negara pengirim yaitu Bangladesh sebagai negara penerima y
本研究旨在确定和分析1961年《维也纳公约》规定的外交代表享有的豁免权和特权，并分析朝鲜驻孟加拉国外交代表在走私黄金案件中滥用豁免权和外交特权的法律后果。这类研究属于规范性研究，研究方法有成文法法、案例法和概念法。法律资料的来源有一级、二级和三级法律资料。法律资料收集技术使用的辩论技巧和描述性的讨论。这项研究的结果表明:(1)朝鲜驻孟加拉国外交代表也享有1961年《维也纳公约》所确定的豁免权和特权;(2)滥用外交袋豁免权对孟加拉国作为接收国的法律后果，即根据孟加拉国法律，朝鲜外交代表可能被判处死刑、无期徒刑和罚款;但朝鲜外交代表享有豁免权，无法行使。关于作为派遣国的北韩，即作为接受国的孟加拉国的法律后果，即如果北韩已经行使了豁免权，孟加拉国可以对北韩外交代表进行不受欢迎的人物。关键词:外交代表;豁免与特权;法律效力一个AbstrakPenelitian ini bertujuan为她mengetahui丹menganalisis在野阵营kekebalan丹杨在野阵营keistimewaan dimiliki oleh pokalchuk perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961丹menganalisis akibat hukum ata penyalahgunaan在野阵营kekebalan丹在野阵营keistimewaan diplomatik dalam kasus penyeludupan复合杨dilakukan oleh pokalchuk perwakilan diplomatik韩国公民di孟加拉国。Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian normatif, maka pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan(法规方法)，pendekatan kasus(案例方法)，dan pendekatan konseptual(概念方法)。Sumber bahan hukum yang digunakan yitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier。科学技术，科学技术，科学技术，科学技术，科学技术，科学技术。Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) perwakilan diplomatik朝鲜先后杨ada di孟加拉国轭memiliki在野阵营kekebalan丹在野阵营keistimewaan sebagai法力杨ditentukan dalam Konvensi Wina 1961, (2) akibat hukum ata penyalahgunaan在野阵营kekebalan terkait kantong /助教diplomatik bagi孟加拉国sebagai negara penerima yaitu berdasarkan hukum孟加拉国、perwakilan diplomatik朝鲜先后bisa dikenakan hukuman马蒂斯著名,penjara seumur hidup丹dikenakan denda,namun perwakilan外交韩国Utara memoriliki kekebalan yang tidak dapat dijatuhkan hukuman tersebut。在韩国，这是一个不受欢迎的人，这是一个不受欢迎的人，这是一个不受欢迎的人，这是一个不受欢迎的人。Kata Kunci: Perwakilan Diplomatik, Kekebalan dan keistimwaan, Akibat Hukum。
{"title":"Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh)","authors":"Nyoman Tia Resita Dewi, Dewa Gede Sudika Mangku, I. W. Lasmawan","doi":"10.51921/wlr.v2i01.130","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.130","url":null,"abstract":"Abstract This study aims to determine and analyze the rights of immunity and privileges held by diplomatic representatives under the 1961 Vienna Convention and analyze the legal consequences of the abuse of immunity rights and diplomatic privileges in gold smuggling cases carried out by North Korean diplomatic representatives in Bangladesh. This type of research is a normative type of research, the approach in research is the statute approach, case approach, and conceptual approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material collection techniques used by argumentation techniques and discussed descriptively. The results of this study show that (1) North Korean diplomatic representatives in Bangladesh also have the rights of immunity and privileges as determined in the 1961 Vienna Convention, (2) the legal consequences of abuse of the right of immunity related to diplomatic bags for Bangladesh as a country recipients namely under Bangladesh law, North Korean diplomatic representatives may be sentenced to death, life imprisonment and be fined, but North Korean diplomatic representatives have immunity that cannot be meted out. As for the legal consequences for North Korea as a sending country, namely Bangladesh as a recipient country, namely Bangladesh can conduct non-grata persona on North Korean diplomatic representation if the immune rights have been carried out by North Korea.Keywords: Diplomatic Representation, Immunity and Privileges, Legal Effects. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan menganalisis akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengn teknik argumentasi dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) perwakilan diplomatik Korea Utara yang ada di Bangladesh juga memiliki hak kekebalan dan hak keistimewaan sebagai mana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961, (2) akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan terkait kantong/tas diplomatik bagi Bangladesh sebagai negara penerima yaitu berdasarkan hukum bangladesh, perwakilan diplomatik Korea Utara bisa dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup dan dikenakan denda, namun perwakilan diplomatik Korea Utara memiliki kekebalan yang tidak dapat dijatuhkan hukuman tersebut. Adapun akibat hukum bagi Korea Utara sebagai Negara pengirim yaitu Bangladesh sebagai negara penerima y","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"183 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122082615","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Aldi Ferdiansyah, Eti Mul Erowati, Wiwin Muchtar Wiyono
Abstract To find out how the form of Juridical Review of Legal Protection for Consumers Online Buy and Sell Transactions, and to explore various aspects of issues that have been formulated in the formulation of problems. To achieve these objectives the author uses a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive research. The data method is presented in the form of descriptions which are arranged systematically. The condition of e-commerce on the one hand brings benefits mainly due to efficiency, but on the other hand brings doubt especially to legal issues regarding legal certainty of Consumer Protection and the validity of business transactions. as stipulated in Article 1 paragraph 1 of Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that "Consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers", in transactions that typically use paperbased economy, but in transactions through electronic media it turned into a digital electronic economy the need for special handling in the eyes of the law itself. Article 1320 of the Civil Code should be based on the legal force owned by consumers in conducting transactions. In the Electronic Information and Transaction Law Article 5 paragraph 1 and 2 which states that "Electronic Information and / or Electronic Documents and / or their printouts are valid legal evidence. And rather than consumer rights to obtain legal protection and can be a good start for legal certainty for consumers.Keywords: Online Buying and Selling, Legal Protection, and Consumers  AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online, dan untuk mendalami berbagai aspek tentang permaslahan-permasalahan yang telah di rumuskan dalam perumusalan masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mengunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian secara deskriptif. Metode data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kondisi e-commerce di satu pihak membawa keuntungan terutama karena efisiensi, namun di pihak lain membawa keraguan terutama untuk permasalahan hukum mengenai kepastian hukum Perlindungan Konsumen dan keabsahan transaksi bisnis. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumenâ€, dalam transaksi yang biasanya menggunakan paperbased economy, akan tetapi dalam transaksi melalui media elektronik berubah menjadi digital electronic economy perlunya penanganan khusus dalam kacamata hukum itu sendiri. KUHPerdata Pasal 1320 kiranya berbasis pada kekuatan hukum yang dimilki oleh konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal
摘要:研究如何以司法审查的形式对消费者网上买卖交易进行法律保护，并探讨各方面已制定的问题在制定中存在的问题。为了实现这些目标，作者采用了规范的司法方法。使用的研究规范是描述性研究。数据方法以系统排列的描述形式提出。电子商务的条件一方面带来了效益，主要是效率，但另一方面也带来了疑问，特别是在消费者保护的法律确定性和商业交易的有效性等法律问题上。1999年关于消费者保护的第8号法案第1条第1款规定，“消费者保护是保证法律确定性为消费者提供保护的任何努力”，在通常使用纸质经济的交易中，但在通过电子媒体进行的交易中，它变成了数字电子经济，在法律本身的眼中需要特别处理。《民法典》第1320条应当以消费者在进行交易时所具有的法律效力为依据。《电子信息交易法》第五条第一款、第二款规定:“电子信息和(或)电子文件及其打印件是有效的法律证据。”而不是消费者权益获得法律保护，可以为消费者获得法律确定性的良好开端。关键词:网上买卖，法律保护，消费者Â摘要:kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi juual Beli Online, dan untuk mendalami berbagai astenang permasalahan -permasalahan yang telah di rumuskan dalam perumusalan masalah。Untuk menapai tujuan tersebut penulis mengunakan方法pendekatan secara Yuridis normatim。种:紫檀杨，紫檀，紫檀，紫檀，紫檀。方法数据，分析数据，分析数据，分析数据，分析数据，分析数据。Kondisi e-commerce (Kondisi e-commerce)是指电子商务、电子商务、电子商务、电子商务、电子商务、电子商务和电子商务。sebagaimana diatur dalam Pasal 1影片Undang-Undang没有1999 Tahun tentang Perlindungan Konsumen杨menyebutkan bahwa一个€œPerlindungan Konsumen adalah segala方便杨”menjamin adanya kepastian hukum为她的经纪人Perlindungan kepada konsumena€,dalam transaksi杨biasanya menggunakan纸质的经济,阿坎人tetapi dalam transaksi melalui媒体elektronik berubah menjadi数码电子经济perlunya penanganan khusus dalam kacamata hukum itu sendiri。KUHPerdata Pasal 1320 kiranya berbasis pada kekuatan hukum yang dimilki oleh konsumen dalan melakukan transaksi。Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa €œInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah。旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦Kata Kunci: Jual Beli Online, Perlindungan Hukum, dan Konsumen
{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online (Studi Jual Beli Online Di Bengkel Knalpot Burnout Exhaust)","authors":"Aldi Ferdiansyah, Eti Mul Erowati, Wiwin Muchtar Wiyono","doi":"10.51921/wlr.v1i1.53","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v1i1.53","url":null,"abstract":"Abstract To find out how the form of Juridical Review of Legal Protection for Consumers Online Buy and Sell Transactions, and to explore various aspects of issues that have been formulated in the formulation of problems. To achieve these objectives the author uses a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive research. The data method is presented in the form of descriptions which are arranged systematically. The condition of e-commerce on the one hand brings benefits mainly due to efficiency, but on the other hand brings doubt especially to legal issues regarding legal certainty of Consumer Protection and the validity of business transactions. as stipulated in Article 1 paragraph 1 of Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that \"Consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers\", in transactions that typically use paperbased economy, but in transactions through electronic media it turned into a digital electronic economy the need for special handling in the eyes of the law itself. Article 1320 of the Civil Code should be based on the legal force owned by consumers in conducting transactions. In the Electronic Information and Transaction Law Article 5 paragraph 1 and 2 which states that \"Electronic Information and / or Electronic Documents and / or their printouts are valid legal evidence. And rather than consumer rights to obtain legal protection and can be a good start for legal certainty for consumers.Keywords: Online Buying and Selling, Legal Protection, and Consumers  AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online, dan untuk mendalami berbagai aspek tentang permaslahan-permasalahan yang telah di rumuskan dalam perumusalan masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mengunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian secara deskriptif. Metode data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kondisi e-commerce di satu pihak membawa keuntungan terutama karena efisiensi, namun di pihak lain membawa keraguan terutama untuk permasalahan hukum mengenai kepastian hukum Perlindungan Konsumen dan keabsahan transaksi bisnis. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumenâ€, dalam transaksi yang biasanya menggunakan paperbased economy, akan tetapi dalam transaksi melalui media elektronik berubah menjadi digital electronic economy perlunya penanganan khusus dalam kacamata hukum itu sendiri. KUHPerdata Pasal 1320 kiranya berbasis pada kekuatan hukum yang dimilki oleh konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116390105","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Mochamad Yunan Raenaldi, Eti Mul Erowati, Wiwin Mochtar Wiyono
Abstract To find out the legal reasoning of the judge in deciding the Marriage Dispensation Request in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, To achieve this goal the author uses a Normative Juridical approach, Research specifications are Normative Data presentation methods are presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Based on the results of the research and discussion in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, it can be seen that the legal basis of judges in providing Marriage Dispensation is based on the reasons the two have long had a relationship, love each other, are very familiar and have engaged even if the applicant's child has been pregnant for 2 months, then it has been proven that the Petitioner's child is mature enough and mature to settle in. In addition, both of them are single, there is no relationship, not so that there are no barriers to marriage, and the applicant's family and parents of prospective husbands have blessed the marriage plan. If the request for dispensation is not granted, it is feared that things will happen that are not desirable / violate religious norms, and for the good of prospective children who are being conceived by the prospective bride. The provisions and principles of marriage law have been fulfilled as stipulated in Article 7 of Law No. 1/1974 Jo Article 15 up to Article 18 and Article 39 Compilation of Islamic Law and in line with the Qaidah Fiqhiyah, (which in Indonesian means: "rejecting obedience takes precedence over priority"), which means that preventing evil must first sought before doing good.  Keywords: Marriage, Marriage Dispensation AbstrakUntuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat Normatif Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin didasarkan pada alasan keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan dan asas huk
摘要:探讨0122 / Pdt号判决书中法官判决婚姻免除请求的法律推理。P / 2018 / pa。为了实现这一目标，作者使用了规范的司法方法，研究规范是规范的数据呈现方法以描述的形式呈现，这些描述被分组，然后系统地安排。根据研究和讨论的结果，决定编号:0122 / Pdt。P / 2018 / pa。由此可见，法官提供婚姻豁免的法律依据是，即使申请人的孩子已经怀孕2个月，但两人长期交往，彼此相爱，非常熟悉并已经订婚的原因，则证明申请人的孩子已经足够成熟，成熟到可以定居。此外，两人都是单身，没有恋爱关系，不是说结婚没有障碍，而且申请人的家人和准丈夫的父母都对婚姻计划表示祝福。如果豁免的请求不被批准，人们担心会发生不可取的事情/违反宗教规范的事情，并且会对准新娘所怀的准孩子有好处。第1/1974号法律第7条、第15条至第18条和《伊斯兰教法汇编》第39条所规定的婚姻法的规定和原则已得到履行，并符合“拒绝服从优先于优先”的“Qaidah Fiqhiyah”(印尼语的意思是:“拒绝服从优先于优先”)，这意味着必须先防恶后行善。Â关键词:婚姻，婚姻DispensationÂ摘要:untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA。Pwt, Untuk menapai tujuan tersebut penulis menggunakan medekatan secara Yuridis Normatif, speifikasi penelitian adalah bersiat normatix metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis。Â Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA。2 .我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，Serta keluarga pemohon Dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan。Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hali -hal yang tidak dininginkan /melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan。Telah terpenuhi ketentuan danas hukum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974 Jo Pasal 15 s/d Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi hukum Islam serta sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah， (yang dalam bahasa Indonesia artinya: - œmenolak kemadharatan lebih diutamakan dari padadahulukan kemashlahatan)， yang maksudnya bahwa menegah keburukan harus lebih dulu diupayakan sebelum melakukan kebaikan。Kata kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin
{"title":"Dispensasi Perkawinan Bagi Laki-Laki Dibawah Umur (Studi Penetapan No: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Pwt)","authors":"Mochamad Yunan Raenaldi, Eti Mul Erowati, Wiwin Mochtar Wiyono","doi":"10.51921/wlr.v1i1.55","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v1i1.55","url":null,"abstract":"Abstract To find out the legal reasoning of the judge in deciding the Marriage Dispensation Request in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, To achieve this goal the author uses a Normative Juridical approach, Research specifications are Normative Data presentation methods are presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Based on the results of the research and discussion in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, it can be seen that the legal basis of judges in providing Marriage Dispensation is based on the reasons the two have long had a relationship, love each other, are very familiar and have engaged even if the applicant's child has been pregnant for 2 months, then it has been proven that the Petitioner's child is mature enough and mature to settle in. In addition, both of them are single, there is no relationship, not so that there are no barriers to marriage, and the applicant's family and parents of prospective husbands have blessed the marriage plan. If the request for dispensation is not granted, it is feared that things will happen that are not desirable / violate religious norms, and for the good of prospective children who are being conceived by the prospective bride. The provisions and principles of marriage law have been fulfilled as stipulated in Article 7 of Law No. 1/1974 Jo Article 15 up to Article 18 and Article 39 Compilation of Islamic Law and in line with the Qaidah Fiqhiyah, (which in Indonesian means: \"rejecting obedience takes precedence over priority\"), which means that preventing evil must first sought before doing good.  Keywords: Marriage, Marriage Dispensation AbstrakUntuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat Normatif Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin didasarkan pada alasan keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan dan asas huk","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123492009","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract The purpose of this study was to determine the strength of the sale and purchase agreement deed of land rights made by a Notary in the implementation of the deed of sale and purchase of land. To achieve these objectives the author uses a normative juridical approach, Research Specifications are legal in nature. The method of presenting date is presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Conclusion: based on the results of the research and discussion shows that the legal strenght of the sale and purchase rights agreement on land rights made by a Notary in the implementation of the Sale Deed is very strong, because the deed is anotary deed which is an authentic deed, authorization that cannot being withdrawn in the sale and purchase agreement is not included in the absolute power that is prohibited by the Minister of Home Affairs’ Instruction No. 14 of 1982 concerning Prohibition of the Use of Absolute Authorities as the Transfer of Right to Land, so that legal status is valid. Keywords: Agreement, Binding of Buy and Sell, Land Rights AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kekuatan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian adalah bersifat penerapan hukum. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat, karena akta tersebut merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dalam perjanjian pengikatan jual beli bukanlah termasuk ke dalam kuasa mutlak yang dilarang oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, sehingga status hukumnya sah.Kata Kunci: Perjanjian, Pengikatan Jual Beli, Hak Atas Tanah
摘要本研究的目的是确定公证人在执行土地买卖契约时签订的土地权利买卖协议契据的效力。为了实现这些目标，作者使用规范的法律方法，研究规范在本质上是合法的。提出日期的方法是以描述的形式提出的，这些描述是分组的，然后系统地安排。结论:基于研究和讨论的结果表明，在买卖契据的执行过程中，公证人就土地权利签订的买卖权利协议的法律效力是很强的，因为买卖契据是公证契据，是一种真实的契据;在买卖协议中不能撤销的授权不包括在内政部部长1982年关于禁止使用绝对权力作为土地权利转让的第14号指令所禁止的绝对权力中，因此法律地位是有效的。关键词:Â协议，买卖约束，土地RightsÂ摘要:tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kekuatan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh公证是dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanahnya。Untuk menapai tujuan tersebut penulis menggunakan medekatan secara Yuridis Normatif, specifikasi Penelitian adalah bersiat penerapan hukum。方法penyajian数据disajikan dalam bentuk - uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian dissusun secarsistematis。Kesimpulan:berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual Belinya adalah sangat kuat, karena akta tersebut merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik。pemberian kuasa杨有些dapat ditarik kembali dalam perjanjian pengikatan们巴厘岛bukanlah termasuk ke dalam kuasa mutlak杨dilarang oleh pokalchuk Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan kuasa mutlak Sebagai Pemindahan在野阵营ata共有,sehingga地位hukumnya长官。Kata Kunci:Â Perjanjian, Pengikatan Jual Beli, Hak Atas Tanah
{"title":"Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris","authors":"Mochamad Amin, Teguh Anindito, Wiwin Mochtar Wiyono","doi":"10.51921/wlr.v1i1.54","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v1i1.54","url":null,"abstract":"Abstract The purpose of this study was to determine the strength of the sale and purchase agreement deed of land rights made by a Notary in the implementation of the deed of sale and purchase of land. To achieve these objectives the author uses a normative juridical approach, Research Specifications are legal in nature. The method of presenting date is presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Conclusion: based on the results of the research and discussion shows that the legal strenght of the sale and purchase rights agreement on land rights made by a Notary in the implementation of the Sale Deed is very strong, because the deed is anotary deed which is an authentic deed, authorization that cannot being withdrawn in the sale and purchase agreement is not included in the absolute power that is prohibited by the Minister of Home Affairs’ Instruction No. 14 of 1982 concerning Prohibition of the Use of Absolute Authorities as the Transfer of Right to Land, so that legal status is valid. Keywords: Agreement, Binding of Buy and Sell, Land Rights AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kekuatan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian adalah bersifat penerapan hukum. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat, karena akta tersebut merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dalam perjanjian pengikatan jual beli bukanlah termasuk ke dalam kuasa mutlak yang dilarang oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, sehingga status hukumnya sah.Kata Kunci: Perjanjian, Pengikatan Jual Beli, Hak Atas Tanah","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125385450","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abstract To find out the legal reasoning of the judge in deciding the Marriage Dispensation Request in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, To achieve this goal the author uses a Normative Juridical approach, Research specifications are Normative Data presentation methods are presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Based on the results of the research and discussion in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, it can be seen that the legal basis of judges in providing Marriage Dispensation is based on the reasons the two have long had a relationship, love each other, are very familiar and have engaged even if the applicant's child has been pregnant for 2 months, then it has been proven that the Petitioner's child is mature enough and mature to settle in. In addition, both of them are single, there is no relationship, not so that there are no barriers to marriage, and the applicant's family and parents of prospective husbands have blessed the marriage plan. If the request for dispensation is not granted, it is feared that things will happen that are not desirable / violate religious norms, and for the good of prospective children who are being conceived by the prospective bride. The provisions and principles of marriage law have been fulfilled as stipulated in Article 7 of Law No. 1/1974 Jo Article 15 up to Article 18 and Article 39 Compilation of Islamic Law and in line with the Qaidah Fiqhiyah, (which in Indonesian means: "rejecting obedience takes precedence over priority"), which means that preventing evil must first sought before doing good.  Keywords: Marriage, Marriage Dispensation AbstrakUntuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat Normatif Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin didasarkan pada alasan keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan d
摘要:探讨0122 / Pdt号判决书中法官判决婚姻免除请求的法律推理。P / 2018 / pa。为了实现这一目标，作者使用了规范的司法方法，研究规范是规范的数据呈现方法以描述的形式呈现，这些描述被分组，然后系统地安排。根据研究和讨论的结果，决定编号:0122 / Pdt。P / 2018 / pa。由此可见，法官提供婚姻豁免的法律依据是，即使申请人的孩子已经怀孕2个月，但两人长期交往，彼此相爱，非常熟悉并已经订婚的原因，则证明申请人的孩子已经足够成熟，成熟到可以定居。此外，两人都是单身，没有恋爱关系，不是说结婚没有障碍，而且申请人的家人和准丈夫的父母都对婚姻计划表示祝福。如果豁免的请求不被批准，人们担心会发生不可取的事情/违反宗教规范的事情，并且会对准新娘所怀的准孩子有好处。第1/1974号法律第7条、第15条至第18条和《伊斯兰教法汇编》第39条所规定的婚姻法的规定和原则已得到履行，并符合“拒绝服从优先于优先”的“Qaidah Fiqhiyah”(印尼语的意思是:“拒绝服从优先于优先”)，这意味着必须先防恶后行善。Â关键词:婚姻，婚姻DispensationÂ摘要:untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA。Pwt, Untuk menapai tujuan tersebut penulis menggunakan medekatan secara Yuridis Normatif, speifikasi penelitian adalah bersiat normatix metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis。kespulpan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA。2 .我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，Serta keluarga pemohon Dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan。Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hali -hal yang tidak dininginkan /melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan。Telah terpenuhi ketentuan danas hukum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974 Jo Pasal 15 s/d Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi hukum Islam serta sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah， (yang dalam bahasa Indonesia artinya: - œmenolak kemadharatan lebih diutamakan dari padadahulukan kemashlahatan)， yang maksudnya bahwa menegah keburukan harus lebih dulu diupayakan sebelum melakukan kebaikan。Kata kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Jasa Ojek Online","authors":"Imam Syafei, S. Suryati, Wiwin Muchtar Wiyono","doi":"10.51921/wlr.v1i1.56","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v1i1.56","url":null,"abstract":"Abstract To find out the legal reasoning of the judge in deciding the Marriage Dispensation Request in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, To achieve this goal the author uses a Normative Juridical approach, Research specifications are Normative Data presentation methods are presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Based on the results of the research and discussion in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, it can be seen that the legal basis of judges in providing Marriage Dispensation is based on the reasons the two have long had a relationship, love each other, are very familiar and have engaged even if the applicant's child has been pregnant for 2 months, then it has been proven that the Petitioner's child is mature enough and mature to settle in. In addition, both of them are single, there is no relationship, not so that there are no barriers to marriage, and the applicant's family and parents of prospective husbands have blessed the marriage plan. If the request for dispensation is not granted, it is feared that things will happen that are not desirable / violate religious norms, and for the good of prospective children who are being conceived by the prospective bride. The provisions and principles of marriage law have been fulfilled as stipulated in Article 7 of Law No. 1/1974 Jo Article 15 up to Article 18 and Article 39 Compilation of Islamic Law and in line with the Qaidah Fiqhiyah, (which in Indonesian means: \"rejecting obedience takes precedence over priority\"), which means that preventing evil must first sought before doing good.  Keywords: Marriage, Marriage Dispensation AbstrakUntuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat Normatif Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin didasarkan pada alasan keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan d","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121956554","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：