Pub Date : 2019-02-07DOI: 10.29244/JURNAL_MPD.V5I2.24626
Djatmiko Winahyu, S. Hartoyo, Yusman Syaukat
TPA Bantargebang is an asset owned by DKI Jakarta Provincial Government and the only final disposal site for all solid waste from Jakarta. The increase of solid waste volume buried in the site will have concequence of shorter use. The bad practice of sanitary landfill also makes the condition worse. The research is intended to know the existing condition of TPA Bantargebang and to determine the alternatives of management strategy of TPA Bantargebang that could be adopted by DKI Jakarta Provincial Government using qualitative approach with analytic descriptive design. The sample of the research is the stakeholder in solid waste sector namely government, expert and community. The data collection is through questionnaire, interview, observation and documentation. The technique of data analysis using SWOT analysis. Based on the result of analysis, can be conclude that optimizing the management of TPA Bantargebang could be achieved through four alternatives of strategy increasing infrastructures, involving investors in the construction and operation of TPA, promoting social participation and promoting the quality of human resources. The result of the research shows that priority of the choice is the development of investors in the construction and operation of TPA with a big government role in its management.Keywords: Final Disposal Site, SWOT Analysis, Waste ManagementABSTRAK Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan satu-satunya TPA bagi seluruh sampah dari DKI Jakarta. Semakin meningkatnya volume sampah yang dibuang ke TPA tersebut akan memperpendek usia pemanfaatannya. Kondisi ini diperparah dengan belum diterapkannya SOP Sanitary Landfill. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah TPA Bantargebang dan menentukan strategi pengelolaan TPA Bantargebang yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan metode kualitatif. Sampel penelitian ini adalah para pakar di bidang persampahan baik dari pihak pemerintah, pakar maupun masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan TPA Bantargebang dapat dicapai melalui empat alternatif strategi, yaitu: peningkatan infrastruktur, yang melibatkan investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA, mempromosikan partisipasi social, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas pilihan adalah mengembangkan dari investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA dengan peran pemerintah yang besar dalam pengelolaannya.Kata kunci: Tempat Pembuangan Akhir, Analisis SWOT, Pengelolaan Sampah
TPA Bantargebang是DKI雅加达省政府拥有的资产，也是雅加达所有固体废物的唯一最终处理场。埋在场地内的固体废物量的增加将会缩短使用时间。卫生填埋的不良做法也使情况更加恶化。本研究旨在了解TPA Bantargebang的现状，并采用定性方法和分析描述性设计确定DKI雅加达省政府可以采用的TPA Bantargebang管理策略的替代方案。本研究的样本是固体废物行业的利益相关者，即政府、专家和社区。数据收集采用问卷调查法、访谈法、观察法和文献法。运用SWOT分析法对数据进行分析。根据分析结果，可以得出TPA Bantargebang管理的优化可以通过增加基础设施、让投资者参与TPA的建设和运营、促进社会参与和提高人力资源质量四种策略来实现。研究结果表明，在TPA的建设和运营中，优先考虑的是投资者的发展，政府在TPA的管理中扮演着重要的角色。【关键词】最终处置场地，SWOT分析，废物管理【摘要】temat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang merupakan asset milik Pemerintah省DKI Jakarta dan satu-satunya TPA bagi seluruh sampah dari DKI Jakarta。Semakin meningkatnya volume sampah yang dibuang可译为TPA tertera，但akan memberpendek usia pmanfaatannya。Kondisi ini diperparah dengan belum diiterapkannya SOP卫生填埋场。Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kinerja penelolaan sampah TPA Bantargebang dan menentukan strategy . penelolaan TPA Bantargebang yang dapat digunakan oleh peremerintah province . DKI雅加达dengan menggunakan pendekatan deskritif分析dengan方法定性。例如:“我的儿子，我的儿子，我的儿子，我的儿子，我的儿子。”彭普兰的数据是由气象局、气象局、气象局、气象局和气象局提供的。技术分析，数据分析，SWOT分析。[footnotersche] [footnotersche] [footnotersche] [footnotersche] [footnotersche] [footnotersche] [footnotersche] [footnotersche] [footnotersche] [footnotersche]。]贸易促进协定(TPA)是一项贸易促进协定(TPA)，是一项贸易促进协定，是一项贸易促进协定。Kata kunci: Tempat Pembuangan Akhir，分析SWOT, Pengelolaan Sampah
{"title":"STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR BANTARGEBANG, BEKASI","authors":"Djatmiko Winahyu, S. Hartoyo, Yusman Syaukat","doi":"10.29244/JURNAL_MPD.V5I2.24626","DOIUrl":"https://doi.org/10.29244/JURNAL_MPD.V5I2.24626","url":null,"abstract":"TPA Bantargebang is an asset owned by DKI Jakarta Provincial Government and the only final disposal site for all solid waste from Jakarta. The increase of solid waste volume buried in the site will have concequence of shorter use. The bad practice of sanitary landfill also makes the condition worse. The research is intended to know the existing condition of TPA Bantargebang and to determine the alternatives of management strategy of TPA Bantargebang that could be adopted by DKI Jakarta Provincial Government using qualitative approach with analytic descriptive design. The sample of the research is the stakeholder in solid waste sector namely government, expert and community. The data collection is through questionnaire, interview, observation and documentation. The technique of data analysis using SWOT analysis. Based on the result of analysis, can be conclude that optimizing the management of TPA Bantargebang could be achieved through four alternatives of strategy increasing infrastructures, involving investors in the construction and operation of TPA, promoting social participation and promoting the quality of human resources. The result of the research shows that priority of the choice is the development of investors in the construction and operation of TPA with a big government role in its management.Keywords: Final Disposal Site, SWOT Analysis, Waste ManagementABSTRAK Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan satu-satunya TPA bagi seluruh sampah dari DKI Jakarta. Semakin meningkatnya volume sampah yang dibuang ke TPA tersebut akan memperpendek usia pemanfaatannya. Kondisi ini diperparah dengan belum diterapkannya SOP Sanitary Landfill. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah TPA Bantargebang dan menentukan strategi pengelolaan TPA Bantargebang yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan metode kualitatif. Sampel penelitian ini adalah para pakar di bidang persampahan baik dari pihak pemerintah, pakar maupun masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan TPA Bantargebang dapat dicapai melalui empat alternatif strategi, yaitu: peningkatan infrastruktur, yang melibatkan investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA, mempromosikan partisipasi social, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas pilihan adalah mengembangkan dari investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA dengan peran pemerintah yang besar dalam pengelolaannya.Kata kunci: Tempat Pembuangan Akhir, Analisis SWOT, Pengelolaan Sampah","PeriodicalId":217976,"journal":{"name":"Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah","volume":"89 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129951178","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-07DOI: 10.29244/JURNAL_MPD.V6I1.24653
Hesty Dharmanita Wianggawati, M. Firdaus, Anna Fariyanti
Potensi ekspor ikan hias air tawar Kabupaten (Kab) Bogor sangat besar. Hal ini terlihat dari data ekspor ikan hias Kab Bogor yang terus meningkat. Namun kalangan pembudidaya ikan hias justru merasa diabaikan. Permintaanikan hias kualitas ekspor terus meningkat, supply tidak mampu memenuhi karena keterbatasan modal. Kendala lain adalah terjadinyatidak sesuainya permintaan jenis ikan ekspor dengan ketersediaan produksi ikan tersebut, sehingga pembeli mencari diluar Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaitan program pengembangan perikanan Kab Bogor dengan pembangunan ekonomi di Kab Bogor, menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan komoditas ekspor ikan hias air tawar di Kab Bogor, kemudian menyusun alternatif strategi pengembangan, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kab Bogor tentang prioritas strategi yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan komoditas ekspor ikan hias air tawar di Kab Bogor. Hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun ikan hias air tawar telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan di Kab Bogor dan merupakan kontibutor volume ekspor nasional ikan hias air tawar, namun kebijakan Pemda Kab Bogor dalam pengembangan ikan hias belum optimal. Analisis regresi linear dengan model CobbDouglass, menghasilkan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi perbandingan antara jumlah ekspor ikan hias dengan produksi ikan hias di Kab Bogor adalah 1) jumlah eksportir ikan hias,2) jumlah pembudidaya dan 3) harga ekspor ikan hias. Sementara itu, faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi PDRB Kab Bogor adalah nilai ekspor ikan hias Kab Bogor dan jumlah eksportir ikan hias di Kab Bogor.Analisis SWOT menghasilkan 7 strategi pengembangan yang berdasarkan Total Attractiveness Score (TAS) QSPM dengan urutan prioritasnya adalah: (I) Pemantapan kelembagaan dalam rangka integrasi pengelolaan pengembangan komoditas ekspor ikan hias air tawar Kab Bogor; (II) Pendidikan dan Pelatihan ekspor ikan hias air tawar; (III)Regional Branding dan Promosi; (IV) Pemetaan Potensi dan Jaringan Distribusi Pemasaran Ikan Hias Air Tawar Kab Bogor; (V) Fasilitasi Pengembangan UKM Ikan Hias; (VI )Riset Inovasi Budidaya Ikan Hias Air Tawar; dan (V II) Penerapan teknologi produksi dan pakan dengan prioritas utama ikan hias yang menjadi unggulan dan ikon Kabupaten Bogor.Kata Kunci : Ikan Hias Air Tawar, Strategi Pengembangan, Komoditas Ekspor.
{"title":"PENGEMBANGAN KOMODITAS EKSPOR IKAN HIAS AIR TAWAR DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN BOGOR","authors":"Hesty Dharmanita Wianggawati, M. Firdaus, Anna Fariyanti","doi":"10.29244/JURNAL_MPD.V6I1.24653","DOIUrl":"https://doi.org/10.29244/JURNAL_MPD.V6I1.24653","url":null,"abstract":"Potensi ekspor ikan hias air tawar Kabupaten (Kab) Bogor sangat besar. Hal ini terlihat dari data ekspor ikan hias Kab Bogor yang terus meningkat. Namun kalangan pembudidaya ikan hias justru merasa diabaikan. Permintaanikan hias kualitas ekspor terus meningkat, supply tidak mampu memenuhi karena keterbatasan modal. Kendala lain adalah terjadinyatidak sesuainya permintaan jenis ikan ekspor dengan ketersediaan produksi ikan tersebut, sehingga pembeli mencari diluar Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaitan program pengembangan perikanan Kab Bogor dengan pembangunan ekonomi di Kab Bogor, menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan komoditas ekspor ikan hias air tawar di Kab Bogor, kemudian menyusun alternatif strategi pengembangan, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kab Bogor tentang prioritas strategi yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan komoditas ekspor ikan hias air tawar di Kab Bogor. Hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun ikan hias air tawar telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan di Kab Bogor dan merupakan kontibutor volume ekspor nasional ikan hias air tawar, namun kebijakan Pemda Kab Bogor dalam pengembangan ikan hias belum optimal. Analisis regresi linear dengan model CobbDouglass, menghasilkan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi perbandingan antara jumlah ekspor ikan hias dengan produksi ikan hias di Kab Bogor adalah 1) jumlah eksportir ikan hias,2) jumlah pembudidaya dan 3) harga ekspor ikan hias. Sementara itu, faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi PDRB Kab Bogor adalah nilai ekspor ikan hias Kab Bogor dan jumlah eksportir ikan hias di Kab Bogor.Analisis SWOT menghasilkan 7 strategi pengembangan yang berdasarkan Total Attractiveness Score (TAS) QSPM dengan urutan prioritasnya adalah: (I) Pemantapan kelembagaan dalam rangka integrasi pengelolaan pengembangan komoditas ekspor ikan hias air tawar Kab Bogor; (II) Pendidikan dan Pelatihan ekspor ikan hias air tawar; (III)Regional Branding dan Promosi; (IV) Pemetaan Potensi dan Jaringan Distribusi Pemasaran Ikan Hias Air Tawar Kab Bogor; (V) Fasilitasi Pengembangan UKM Ikan Hias; (VI )Riset Inovasi Budidaya Ikan Hias Air Tawar; dan (V II) Penerapan teknologi produksi dan pakan dengan prioritas utama ikan hias yang menjadi unggulan dan ikon Kabupaten Bogor.Kata Kunci : Ikan Hias Air Tawar, Strategi Pengembangan, Komoditas Ekspor.","PeriodicalId":217976,"journal":{"name":"Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130027900","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Bogor Regency has big potential in agricultural resources with population about 4,2 million of which 20,4 percent work as farmers. Yet, the number of people living under poverty is around 1,1 million. Therefore research to find strategy in alleviating poverty is important. The main objective of this research is to formulate stategies in alleviating poverty by agricultural development in Bogor Regency. Moreover, specific purposes are: 1) Identifying the characteristic and the buying power of people in Bogor Regency; 2) Analyzing the correlation between the poverty rate and the household characteristic in Bogor Regency; 3) Analyzing potential agricultural commodities in Bogor Regency and 4) Evaluating Government Policy in alleviating poverty at Bogor Regency. Methods used in this research were Quantitative Descriptive Analysis, Correlation Analysis, and LQ. The SWOT and QSPM Analysis were also used to formulate strategies. Nine strategies, which are alternative strategies to be applied by the government of Bogor Regency, are designed to alleviate poverty in Bogor Regency through Agricultural development. Poverty allevieting in Bogor Regency should be focused on three strategies, those are: 1) Increase of human resource quality of farmers; 2) Development of potential commodities, i.e. wetland rice, sweet potato, siam orange, and mangosteen; and 3) Development of agricultural infrastructure and facility.Keywords: Strategies, Bogor Regency, Poverty, Policy, AgricultureABSTRAK Kabupaten Bogor memiliki potensi sumberdaya alam pertanian untuk dikembangkan yang didukung oleh populasi yang mencapai 4,2 juta jiwa, dimana 20,4 persen dari jumlah tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Namun kenyataannya, penduduk miskin mencapai lebih dari 1,1 juta jiwa. Untuk itu, penelitian terkait perancangan strategi penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi dan program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan pertanian di Kabupaten Bogor dengan tujuan khusus antara lain: 1) Mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan daya beli masyarakat miskin di Kabupaten Bogor; 2) Menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dengan beberapa karakteristik rumahtangga miskin di Kabupaten Bogor; 3) Menganalisis komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Bogor; dan 4) Mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif, analisis korelasi, dan analisis LQ. Metode SWOT dan QSPM digunakan untuk merumuskan strategi alternatif. Hasil kajian menetapkan 9 strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan pertanian di Kabupaten Bogor, yang merupakan alternatif strategi yang dapat dijalankan ke depan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor harus difokuskan kepada tiga strategi yaitu: 1) Peningkatan kualitas SDM petani; 2) Pengembangan komoditas unggulan padi sawah, ubi jalar, jeru
茂物摄政拥有巨大的农业资源潜力，人口约420万，其中20.4%为农民。然而，生活在贫困之下的人数约为110万。因此，研究寻找缓解贫困的策略具有重要意义。本研究的主要目的是制定在茂物摄政农业发展减轻贫困的策略。具体目的有:1)识别茂物摄政人群的特征和购买力;2)茂物县贫困率与家庭特征的相关性分析;3)分析茂物县潜在农产品和4)评价茂物县政府扶贫政策。本研究采用定量描述分析、相关分析和LQ分析法。运用SWOT和QSPM分析法制定战略。九项战略是茂物摄政政府将采用的备选战略，旨在通过农业发展减轻茂物摄政的贫困。茂物县的扶贫应侧重于三个战略，即:1)提高农民人力资源素质;2)开发潜力商品，如湿地稻、甘薯、暹罗橙、山竹;(3)农业基础设施建设。【关键词】战略，茂物，贫困，政策，农业】关键词:茂物，贫困，贫困，政策，农业Namun kenyataannya, penduduk miskin menapai lebih dari,1 juta jiwa。Untuk itu, penelitian terkait perancangan strategy, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan。(1)从字面上看，这是一个很好的例子。(1)从字面上看，这是一个很好的例子。2) menganalis hubungan antara tingkat kemiskinan dengan bebera karakteristik rumahtangga miskin di Kabupaten茂物;3) menganalis komoditas pertanian unggulan di Kabupaten茂物;(4)在Kabupaten茂物(buupaten Bogor)的时候。Metode yang digunakan yitu分析桌面，分析korelasi，分析LQ。方法SWOT与QSPM的区别在于策略的选择。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。peningggulangan kemiskinan di Kabupaten茂物harus difokuskan kepaada tiga strategy: 1) Peningkatan kualitas SDM petani;2) Pengembangan komoditas unggulan padi sawah, ubi jalar, jeruk siam dan manggis;Peningkatan sarana dan prasarana pertanian。Kata kunci: Strategi, Kabupaten Bogor, Kemiskinan, Kebijakan, Pertanian
{"title":"STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN PERTANIAN DI KABUPATEN BOGOR, STUDI KASUS DI KECAMATAN PEMIJAHAN DAN LEUWILIANG","authors":"Jenal Abidin, Rina Octaviani, Fredian Tonny Nasdian","doi":"10.29244/JURNAL_MPD.V5I2.24641","DOIUrl":"https://doi.org/10.29244/JURNAL_MPD.V5I2.24641","url":null,"abstract":"Bogor Regency has big potential in agricultural resources with population about 4,2 million of which 20,4 percent work as farmers. Yet, the number of people living under poverty is around 1,1 million. Therefore research to find strategy in alleviating poverty is important. The main objective of this research is to formulate stategies in alleviating poverty by agricultural development in Bogor Regency. Moreover, specific purposes are: 1) Identifying the characteristic and the buying power of people in Bogor Regency; 2) Analyzing the correlation between the poverty rate and the household characteristic in Bogor Regency; 3) Analyzing potential agricultural commodities in Bogor Regency and 4) Evaluating Government Policy in alleviating poverty at Bogor Regency. Methods used in this research were Quantitative Descriptive Analysis, Correlation Analysis, and LQ. The SWOT and QSPM Analysis were also used to formulate strategies. Nine strategies, which are alternative strategies to be applied by the government of Bogor Regency, are designed to alleviate poverty in Bogor Regency through Agricultural development. Poverty allevieting in Bogor Regency should be focused on three strategies, those are: 1) Increase of human resource quality of farmers; 2) Development of potential commodities, i.e. wetland rice, sweet potato, siam orange, and mangosteen; and 3) Development of agricultural infrastructure and facility.Keywords: Strategies, Bogor Regency, Poverty, Policy, AgricultureABSTRAK Kabupaten Bogor memiliki potensi sumberdaya alam pertanian untuk dikembangkan yang didukung oleh populasi yang mencapai 4,2 juta jiwa, dimana 20,4 persen dari jumlah tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Namun kenyataannya, penduduk miskin mencapai lebih dari 1,1 juta jiwa. Untuk itu, penelitian terkait perancangan strategi penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi dan program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan pertanian di Kabupaten Bogor dengan tujuan khusus antara lain: 1) Mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan daya beli masyarakat miskin di Kabupaten Bogor; 2) Menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dengan beberapa karakteristik rumahtangga miskin di Kabupaten Bogor; 3) Menganalisis komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Bogor; dan 4) Mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif, analisis korelasi, dan analisis LQ. Metode SWOT dan QSPM digunakan untuk merumuskan strategi alternatif. Hasil kajian menetapkan 9 strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan pertanian di Kabupaten Bogor, yang merupakan alternatif strategi yang dapat dijalankan ke depan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor harus difokuskan kepada tiga strategi yaitu: 1) Peningkatan kualitas SDM petani; 2) Pengembangan komoditas unggulan padi sawah, ubi jalar, jeru","PeriodicalId":217976,"journal":{"name":"Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah","volume":"348 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116532823","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-07DOI: 10.29244/JURNAL_MPD.V5I2.24632
D. Pusporini, D. Hakim, Sutara Hendrakusumaatmadja
Tourism destinations in Depok have not yet been integrated. Thus, tourism site with a concept of one stop recreation area need to be created and developed. By creating two scenarios, those are free and charged area, Situ Pengasinan is selected for its beauty and location. The purpose of the assessment is to find the perception of the community on tourism development, investement cost, the Willingness to Pay, investement suitability as well as the strategies need to be applied in the development. The result shows that most participants agree on the development plan. Financial analysis result says that the building of infrastructure and tourist attractions cost Rp 6,045 billion. Most of 51 percent of participants is willing to spend if it is charged with the amount of WTP value is Rp 7.309,52 per person. The development is also financially proper. The assessment results in several development strategies those are socialization, empowering the community, investor, infrastructure, and also institutional policy or support.Keywords: Financial Analysis, Tourism Development, Willingness to PayABSTRAK Belum terintegrasinya destinasi wisata di Kota Depok mendorong perlu dilakukannya pengembangan wisata dengan konsep one stop recreation. Dengan dua pilihan skenario, yaitu tanpa dan dengan pemberlakuan tarif, Situ Pengasinan dipilih sebagai lokasi pengembangan karena keindahan serta lokasinya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengembangan wisata di Situ Pengasinan, besarnya nilai investasi yang dibutuhkan, kesediaan masyarakat (Willingness to Pay), kelayakan investasi kegiatan pengembangan, dan strategi pengembangan wisata di Situ Pengasinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik, regresi linier, analisis finansial, dan Analytical Hierrachy Proccess (AHP). Hasil kajian menunjukkan persepsi responden yang menyambut baik rencana pengembangan. Hasil analisis finansial memperlihatkan bahwa diperlukan investasi sebesar Rp 6,045 milyar untuk pembangunan sarana prasarana dan atraksi wisata. Sebanyak 51 persen responden bersedia membayar Rp 7.309,52 per orang jika diterapkan skenario pemberlakuan tarif. Hasil analisis kelayakan investasi menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan layak dilakukan. Beberapa strategi pengembangan wisata yang dihasilkan meliputi strategi sosialisasi, strategi pemberdayaan masyarakat, strategi peningkatan tingkat pendapatan secara ekonomi, strategi investor, strategi infrastruktur, serta strategi kebijakan/dukungan kelembagaan.Kata kunci: Analisis Finansial, Pengembangan Wisata, Kesediaan untuk Membayar
德埔的旅游目的地尚未整合。因此，需要创建和开发具有一站式游憩区概念的旅游场地。通过创建两个场景，即免费区和收费区，司徒彭加西南因其美丽和地理位置而被选中。评估的目的是了解社区对旅游发展的看法、投资成本、支付意愿、投资适宜性以及开发中需要采取的策略。结果表明，大多数参与者同意该发展计划。财务分析结果显示，基础设施和旅游景点的建设耗资6.045亿卢比。如果WTP值为每人7.309.52卢比，51%的受访者表示愿意消费。这种发展在财政上也是合理的。评估结果产生了若干发展战略，即社会化、赋予社区权力、投资者、基础设施以及体制政策或支持。【关键词】金融分析，旅游开发，支付意愿【摘要】比利时旅游一体化，旅游目的地一体化，旅游目的地一体化，旅游目的地一体化，旅游目的地一体化，旅游目的地一体化，旅游目的地一体化，旅游目的地一体化，旅游目的地一体化，旅游目的地一体化，旅游目的地一体化登干dua pilihan skenario, yitu tanpa dan Dengan pemberlakuan tartari, sitto Pengasinan dipilih sebagai lokasi pengembangan karena keindahan serta lokasinya。Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengembangan wisata di Situ Pengasinan, besarya nilai investasi yang dibutuhkan, kesediaan masyarakat(支付意愿)，kelayakan investasi kegiatan pengembangan, dan strategi pengembangan wisata di Situ Pengasinan。方法:回归逻辑、回归线性、财务分析、层次分析法。哈希尔·卡吉安·门努朱克肯的回应是杨·门亚姆·贝·仁迦纳·彭彭邦安。Hasil分析财务委员，他说:“我们的投资基金为6,045亿卢比。”巴西有51人回答了媒体记者的问题，其中有7.309.52人表示，他们认为巴西应该提高关税。我的分析是关于投资的，我的分析是关于投资的。Beberapa strategi pengembangan wisata yang dihasilkan meliputi strategi sosialisasi, strategi penberdayaan masyarakat, strategi peningkatan tingkat pendapatan secara经济，战略投资者，战略基础设施，serta strategi kebijakan/dukungan kelembagaan。Kata kunci:金融分析，Pengembangan Wisata, Kesediaan untuk Membayar
{"title":"STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA DI SITU PENGASINAN KOTA DEPOK","authors":"D. Pusporini, D. Hakim, Sutara Hendrakusumaatmadja","doi":"10.29244/JURNAL_MPD.V5I2.24632","DOIUrl":"https://doi.org/10.29244/JURNAL_MPD.V5I2.24632","url":null,"abstract":"Tourism destinations in Depok have not yet been integrated. Thus, tourism site with a concept of one stop recreation area need to be created and developed. By creating two scenarios, those are free and charged area, Situ Pengasinan is selected for its beauty and location. The purpose of the assessment is to find the perception of the community on tourism development, investement cost, the Willingness to Pay, investement suitability as well as the strategies need to be applied in the development. The result shows that most participants agree on the development plan. Financial analysis result says that the building of infrastructure and tourist attractions cost Rp 6,045 billion. Most of 51 percent of participants is willing to spend if it is charged with the amount of WTP value is Rp 7.309,52 per person. The development is also financially proper. The assessment results in several development strategies those are socialization, empowering the community, investor, infrastructure, and also institutional policy or support.Keywords: Financial Analysis, Tourism Development, Willingness to PayABSTRAK Belum terintegrasinya destinasi wisata di Kota Depok mendorong perlu dilakukannya pengembangan wisata dengan konsep one stop recreation. Dengan dua pilihan skenario, yaitu tanpa dan dengan pemberlakuan tarif, Situ Pengasinan dipilih sebagai lokasi pengembangan karena keindahan serta lokasinya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengembangan wisata di Situ Pengasinan, besarnya nilai investasi yang dibutuhkan, kesediaan masyarakat (Willingness to Pay), kelayakan investasi kegiatan pengembangan, dan strategi pengembangan wisata di Situ Pengasinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik, regresi linier, analisis finansial, dan Analytical Hierrachy Proccess (AHP). Hasil kajian menunjukkan persepsi responden yang menyambut baik rencana pengembangan. Hasil analisis finansial memperlihatkan bahwa diperlukan investasi sebesar Rp 6,045 milyar untuk pembangunan sarana prasarana dan atraksi wisata. Sebanyak 51 persen responden bersedia membayar Rp 7.309,52 per orang jika diterapkan skenario pemberlakuan tarif. Hasil analisis kelayakan investasi menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan layak dilakukan. Beberapa strategi pengembangan wisata yang dihasilkan meliputi strategi sosialisasi, strategi pemberdayaan masyarakat, strategi peningkatan tingkat pendapatan secara ekonomi, strategi investor, strategi infrastruktur, serta strategi kebijakan/dukungan kelembagaan.Kata kunci: Analisis Finansial, Pengembangan Wisata, Kesediaan untuk Membayar","PeriodicalId":217976,"journal":{"name":"Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125199698","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Bogor Recency as one region which has high economic growth in West Java practically has problems related to high number of poverty. One of programs applied to overcome poverty based on empowering society are in the form of Kelompok Usaha Bersama (KUBE) approach. The main objective of this research is to formulate strategic development of empowering the poor people through Kelompok Usaha Bersama (KUBE) relevant by needs, characteristic of poor people, and reducing of poverty policy in Bogor District. Data were collected through observation and interview and analyzed by using descriptive analysis, content analysis, and Analytic Hierarchy Process (AHP). This study has identified three alternatives of policy through AHP, namely: improving the rule and management program, empowering the poor people based community, increasing performance of KUBE, with 9 considered aspects and 19 strategic steps. The results showed that alternatives, such as increasing intensity of companion, facilitating non-formal education, and improving the selection of targets, were found to have the highest degrees of importance, those were 0,106, 0,091, and 0,076, respectively.Keywords: AHP, BLPS, Content Analysis, Empowering the Poor People, KUBEABSTRAK Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat ternyata juga memiliki permasalahan akan tingginya angka kemiskinan. Wujud dari program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan strategi pengembangan kebijakan pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE yang tepat sasaran sesuai dengan karakteristik fakir miskin dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan melalui observasi dan kuisioner lalu dianalisis menggunakan analisis deskripsi, analisis isi, dan AHP (Analytic Hierarchy Process). Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga alternatif strategi, yaitu perbaikan tata kelola program, pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin berbasis masyarakat, dan peningkatan kinerja KUBE fakir miskin, dengan 9 aspek pertimbangan dan 19 langkah strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif seperti meningkatkan intensitas pendampingan, memfasilitasi pendidikan non formal/pelatihan keterampilan, serta pembenahan dalam seleksi penerima program adalah langkah strategis yang paling diprioritaskan yaitu dengan bobot masing-masing 0,106, 9,091, dan 0,076Kata kunci: AHP, BPLS, Analisis Isi, Pemberdayaan Fakir Miskin, KUBE
茂物地区作为西爪哇经济高速增长的一个地区，实际上存在着与大量贫困人口有关的问题。在赋予社会权力的基础上克服贫困的方案之一是以“Kelompok Usaha Bersama”(KUBE)方法的形式实施的。本研究的主要目的是根据茂物地区的需要、贫困人口的特点和减贫政策，制定通过“Kelompok Usaha Bersama”(KUBE)赋予贫困人口权力的战略发展。采用观察法和访谈法收集数据，采用描述性分析、内容分析和层次分析法(AHP)进行分析。本研究通过层次分析法确定了三种政策选择，即:改进规则和管理方案，赋予穷人社区权力，提高KUBE绩效，考虑了9个方面和19个战略步骤。结果表明，增加同伴强度、促进非正规教育和改进目标选择的重要性程度最高，分别为0,106、0,091和0,076。关键词:层次分析法，BLPS，内容分析，赋予贫困人口权力，kubebea, Kabupaten茂物，sebagai, salah, satu daerah, yang memiliki pertumbuhan, yang cucuup, tinggi，省内，爪哇，Barat, ternyata, juga memiliki, permasalahan, akan, tingginya, angka kemiskinan。Wujud dari节目-节目penanggulangan kemiskinan yang berberdaaan masyarakat salah satunya adalah dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)。我的意思是说，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。数据的分类、分类、分析、层次分析法(AHP)。Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga alternative strategy, yitu perbaikan tata kelola program, pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin berbasis masyarakat, dan peningkatan kinerja KUBE fakir miskin, dengan 9 aspetimbangan dan 19 langkah strategy。Hasil analysis menunjukkan bahwa alternatif sepperti meningkatkan intensitas pendampingan, memfasililasi pendidikan non - formal/pelatihan keterampilan, serta pembenahan dalam seleksi penerima program adalah langkah strategis yang paling dipriitaskan yitu dengan bobot masing-masing [0,106, 9,91，] kata kunci: AHP, BPLS, analyisis Isi, Pemberdayaan Fakir Miskin, KUBE
{"title":"TRATEGI DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KABUPATEN BOGOR","authors":"Andri Apriyadi, Yusman Syaukat, Fredian Tonny Nasdian","doi":"10.29244/JURNAL_MPD.V5I2.24639","DOIUrl":"https://doi.org/10.29244/JURNAL_MPD.V5I2.24639","url":null,"abstract":"Bogor Recency as one region which has high economic growth in West Java practically has problems related to high number of poverty. One of programs applied to overcome poverty based on empowering society are in the form of Kelompok Usaha Bersama (KUBE) approach. The main objective of this research is to formulate strategic development of empowering the poor people through Kelompok Usaha Bersama (KUBE) relevant by needs, characteristic of poor people, and reducing of poverty policy in Bogor District. Data were collected through observation and interview and analyzed by using descriptive analysis, content analysis, and Analytic Hierarchy Process (AHP). This study has identified three alternatives of policy through AHP, namely: improving the rule and management program, empowering the poor people based community, increasing performance of KUBE, with 9 considered aspects and 19 strategic steps. The results showed that alternatives, such as increasing intensity of companion, facilitating non-formal education, and improving the selection of targets, were found to have the highest degrees of importance, those were 0,106, 0,091, and 0,076, respectively.Keywords: AHP, BLPS, Content Analysis, Empowering the Poor People, KUBEABSTRAK Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat ternyata juga memiliki permasalahan akan tingginya angka kemiskinan. Wujud dari program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan strategi pengembangan kebijakan pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE yang tepat sasaran sesuai dengan karakteristik fakir miskin dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan melalui observasi dan kuisioner lalu dianalisis menggunakan analisis deskripsi, analisis isi, dan AHP (Analytic Hierarchy Process). Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga alternatif strategi, yaitu perbaikan tata kelola program, pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin berbasis masyarakat, dan peningkatan kinerja KUBE fakir miskin, dengan 9 aspek pertimbangan dan 19 langkah strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif seperti meningkatkan intensitas pendampingan, memfasilitasi pendidikan non formal/pelatihan keterampilan, serta pembenahan dalam seleksi penerima program adalah langkah strategis yang paling diprioritaskan yaitu dengan bobot masing-masing 0,106, 9,091, dan 0,076Kata kunci: AHP, BPLS, Analisis Isi, Pemberdayaan Fakir Miskin, KUBE","PeriodicalId":217976,"journal":{"name":"Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah","volume":"60 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131720524","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-06DOI: 10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25095
Rasyid Widada, D. Hakim, S. Mulatsih
ABSTRACT This research aims to analyze the effects of government expenditure and labor on economic growth of the new districts of regional reform during the period 2008-2010. Government expenditure variable using numbers the realization of total government spending. The variable of labor using figures of employment. The variables of economic growth using the number of GRDP without oil and gas at 2000 constant market prices. The samples involved are 45 new districts by regional reform selected at random from 26 province. Data used are secondary data, while the data analysis used is regression panel data. The result showed that government expenditure, infrastructure, and labor influence positively and very significant on economic growth of the new districts by regional reform. Every 1% increase in total government expenditure will increase 0.223534 % of GRDP. Every 1 % increase in the number of employment will increase 0.298281 % of GRDP. Key Word :regional expansion, economic growth, government expenditure, infrastructure, labor ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran daerah selama periode 2008-2010. Variabel belanja pemerintah menggunakan angka realisasi total belanja pemerintah. Variabel infrastruktur menggunakan rasio panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayah darat mereka. Variabel tenaga kerja menggunakan angka kesempatan kerja. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan angka PDRB Non minyak dan gas atas dasar harga konstan tahun 2000. Sampel yang dilibatkan adalah 45 kabupaten/kota hasil pemekaran daerah yang dipilih secara acak dari 26 provinsi. Data yang dipakai adalah data sekunder, sedangkan analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran. Setiap kenaikan total belanja pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran sebesar 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,110092%. Setiap kenaikan rasio panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayahnya sebanyak 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,256128%. Setiap kenaikan 1% angka kesempatan kerja di kabupaten/kota hasil pemekaran akan meningkatkan PDRB sebesar 0,295785%. Kata kunci: pemekaran daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, infrastruktur, tenaga kerja.
摘要本研究旨在分析2008-2010年区域改革新区政府支出和劳动力对经济增长的影响。政府支出变量利用数字实现政府总支出。使用就业数字的劳动变量。以2000年不变市场价格计算的不含石油和天然气的国内生产总值为经济增长变量。所涉及的样本是从26个省随机抽取的45个区域改革新区。使用的数据为二次数据，使用的数据分析为回归面板数据。结果表明，政府支出、基础设施和劳动力对区域改革后新区经济增长的正向影响非常显著。财政总支出每增长1%，gdp增长0.223534%。就业人数每增加1%，gdp增长0.298281%。【关键词】区域扩张，经济增长，政府支出，基础设施，劳动力】【摘要】Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh variabel belanja permerintah，基础设施，pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil permekaran daerah selama 2008-2010年。变量belanja peremerintah menggunakan angka realisasi总belanja peremerintah。可变基础设施menggunakan rasio panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayah darat mereka。变量tenaga kerja menggunakan angka kesempatan kerja。Sedangkan变量pertumbuhan经济，menggunakan angka PDRB非minyak dan gas数据，dasar harga konstan, 2004。Sampel yang dilpilih adalah 45 kabupaten/kota hasil pemekaran daerah yang dilpilih secara akakdari 26省。数据阳迪帕卡阿达拉数据分析，数据阳迪帕卡阿达拉回归数据面板分析。Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bermekaran -sama variabel belanja bermekaran，基础设施，dan tenaga kerja bermekaran积极的dan signfikan terhadap pertumbuhan经济kabupaten/kota Hasil permekaran。Setiap kenaikan total belanja peremerintah kabupaten/kota hasil permekaran sebesar 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,110092%。Setiap kenaikan rasio panjang jalan yang menjadi wewenang peremerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayahnya sebanyak 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,256128%。Setiap kenaikan 1% angka kesempatan kerja di kabupaten/kota hasil pemekaran akan meningkatkan PDRB sebesar 0,295785%。Kata kunci: pemekaran daerah, pertumbuhan经济，belanja peremerintah，基础设施，tenaga kerja。
{"title":"ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA HASIL PEMEKARAN DI INDONESIA","authors":"Rasyid Widada, D. Hakim, S. Mulatsih","doi":"10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25095","DOIUrl":"https://doi.org/10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25095","url":null,"abstract":"ABSTRACT This research aims to analyze the effects of government expenditure and labor on economic growth of the new districts of regional reform during the period 2008-2010. Government expenditure variable using numbers the realization of total government spending. The variable of labor using figures of employment. The variables of economic growth using the number of GRDP without oil and gas at 2000 constant market prices. The samples involved are 45 new districts by regional reform selected at random from 26 province. Data used are secondary data, while the data analysis used is regression panel data. The result showed that government expenditure, infrastructure, and labor influence positively and very significant on economic growth of the new districts by regional reform. Every 1% increase in total government expenditure will increase 0.223534 % of GRDP. Every 1 % increase in the number of employment will increase 0.298281 % of GRDP. Key Word :regional expansion, economic growth, government expenditure, infrastructure, labor ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran daerah selama periode 2008-2010. Variabel belanja pemerintah menggunakan angka realisasi total belanja pemerintah. Variabel infrastruktur menggunakan rasio panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayah darat mereka. Variabel tenaga kerja menggunakan angka kesempatan kerja. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan angka PDRB Non minyak dan gas atas dasar harga konstan tahun 2000. Sampel yang dilibatkan adalah 45 kabupaten/kota hasil pemekaran daerah yang dipilih secara acak dari 26 provinsi. Data yang dipakai adalah data sekunder, sedangkan analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran. Setiap kenaikan total belanja pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran sebesar 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,110092%. Setiap kenaikan rasio panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayahnya sebanyak 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,256128%. Setiap kenaikan 1% angka kesempatan kerja di kabupaten/kota hasil pemekaran akan meningkatkan PDRB sebesar 0,295785%. Kata kunci: pemekaran daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, infrastruktur, tenaga kerja.","PeriodicalId":217976,"journal":{"name":"Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127044082","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-06DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25099
Punti Minesa, H. Siregar, Manuwoto Manuwoto
ABSTRACTRoad management activities intended to allow roads to work as it role as supporting the growth of economic. To achieve these objectives, the roads should always be in steady condition. Road management activities should be planed based on the scale of priorities according to the importance of the road, so that allocation of budgeted funds can be effective. Thus the need to review the prioritization of road maintenance in accordance with the need of the community. The method used in this study is Analytical Hierarcy Process with the criteria used are: The function of the services, The aspirations of the people, Political aspirations and Technical approach. Based on the result of AHP, the most decisive criteria in District Cibinong road handling, is the criterion of service functions, in turn, sub criteria transportation route serving and serving terminal / sub-terminals are the two sub criteria that highly prioritized. Furthermore there are four (4) strategies in carrying out road maintenance activities on roads that become priorities, namely: Maintain the road conditions; Strategies to improve the quality of road construction; Strategies to optimize the width of pavement and Strengthening the right of way on roads that do not meet the requirements.Keywords: Road District, Priority Scale, AHP MethodeABSTRAKUsaha penyelenggaraan jalan ditujukan agar ruas jalan dapat berfungsi sesuai perannya sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan ruas jalan yang selalu ada dalam kondisi mantap. Kegiatan penyelenggaraan jalan harus disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan tingkat kepentingan dari ruas jalan, sehingga alokasi dana yang dianggarkan menjadi tepat sasaran. Obyek penelitian meliputi 27 ruas jalan kabupaten di Kecamatan Cibinong, bertujuan untuk menentukan strategi dan program alternatif yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan penanganan jalan. Dalam kondisi keterbatasan dana sulit menentukan prioritas penangannnya. Maka diperlukan prioritas penanganan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode Analitycal Hierarcy Process dengan kriteria yang digunakan adalah (1) fungsi layanan, (2) aspirasi masyarakat, (3) aspirasi politis dan (4) pendekatan teknis. Berdasarkan hasil AHP, kriteria yang paling menentukan adalah kriteria fungsi layanan, selanjutnya sub kriteria melayani trayek angkutan dan terminal/sub terminal adalah dua sub kriteria yang sangat diprioritaskan. Selanjutnya terdapat 4 (empat) strategi dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan jalan, yaitu: (1) Mempertahankan kondisi jalan pada ruas jalan prioritas; (2) Strategi meningkatkan kualitas konstruksi pada ruas jalan prioritas; (3) Strategi mengoptimalkan lebar perkerasan pada ruas jalan prioritas dan (4) membenahi ruang milik jalan (Rumija) pada ruas jalan yang belum memenuhi ketentuan.Kata Kunci: Jalan Kabupaten, Skala Prioritas, Metode AHP
道路管理活动旨在使道路发挥其支持经济增长的作用。为了实现这些目标，道路必须始终处于稳定状态。道路管理活动应根据道路的重要性，按照优先次序的规模进行规划，以便有效分配预算资金。因此，有必要根据社会的需要，检讨道路维修的优先次序。本研究使用的方法是层次分析法，使用的标准是:服务的功能、人民的愿望、政治愿望和技术方法。根据层次分析法的结果，区碧侬道路装卸最具决定性的标准是服务功能标准，而服务运输路线的子标准和服务终端/子终端的子标准则是优先级最高的两个子标准。此外，在道路上开展道路养护活动时，有四种策略成为优先事项，即:保持道路状况;提高道路施工质量的对策优化路面宽度和不符合要求的道路加强路权的策略。关键词:道路区域;优先级量表;层次分析法;Untuk menapai tujuan tersebut diperlukan ruas jalan yang selalu ada dalam kondisi mantap。Kegiatan penyelenggaran jalan harus dissusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan tingkat ketinging and dari ruas jalan, sehinga alokasi dana yang dianggarkan menjadi tepat sasan。Obyek penelitian meliputi 27 ruas jalan kabupten di Kecamatan Cibinong, bertujuan untuk menentukan战略和计划替代yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah kabupten Bogor dalam menyelinggarakan penanganan jalan。我的祖国，我的祖国，我的祖国，我的祖国。Maka diperlukan priitas penanganan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat。Metode yang digunakan adalah Metode analytic hierarchy Process dengan标准yang digunakan adalah (1) fungsi layanan， (2) aspirasi masyarakat， (3) aspirasi politis dan (4) pendekatan teknis。Berdasarkan hasil AHP, kriteria yang paling menentukan adalah kriteria fungsi layanan, selanjutnya subririia melayani trayek angkutan dan terminal/ subterminal adalah dua subririia yang sangat dipriitaskan。Selanjutnya terdapat 4 (empat) stratei dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan jalan, yitu:(1) Mempertahankan kondisi jalan pada ruas jalan prioritas;(2)“和谐发展战略”和“优先发展战略”;(3) strategy i mengoptimalkan lebar perkerasan pada ruas jalan priority (4) membenahi ruang milik jalan (Rumija) pada ruas jalan yang belum memenuhi ketentuan。Kata Kunci: Jalan Kabupaten, Skala Prioritas, Metode AHP
{"title":"APLIKASI ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENYELENGGARAAN JALAN DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR","authors":"Punti Minesa, H. Siregar, Manuwoto Manuwoto","doi":"10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25099","DOIUrl":"https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25099","url":null,"abstract":"ABSTRACTRoad management activities intended to allow roads to work as it role as supporting the growth of economic. To achieve these objectives, the roads should always be in steady condition. Road management activities should be planed based on the scale of priorities according to the importance of the road, so that allocation of budgeted funds can be effective. Thus the need to review the prioritization of road maintenance in accordance with the need of the community. The method used in this study is Analytical Hierarcy Process with the criteria used are: The function of the services, The aspirations of the people, Political aspirations and Technical approach. Based on the result of AHP, the most decisive criteria in District Cibinong road handling, is the criterion of service functions, in turn, sub criteria transportation route serving and serving terminal / sub-terminals are the two sub criteria that highly prioritized. Furthermore there are four (4) strategies in carrying out road maintenance activities on roads that become priorities, namely: Maintain the road conditions; Strategies to improve the quality of road construction; Strategies to optimize the width of pavement and Strengthening the right of way on roads that do not meet the requirements.Keywords: Road District, Priority Scale, AHP MethodeABSTRAKUsaha penyelenggaraan jalan ditujukan agar ruas jalan dapat berfungsi sesuai perannya sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan ruas jalan yang selalu ada dalam kondisi mantap. Kegiatan penyelenggaraan jalan harus disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan tingkat kepentingan dari ruas jalan, sehingga alokasi dana yang dianggarkan menjadi tepat sasaran. Obyek penelitian meliputi 27 ruas jalan kabupaten di Kecamatan Cibinong, bertujuan untuk menentukan strategi dan program alternatif yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan penanganan jalan. Dalam kondisi keterbatasan dana sulit menentukan prioritas penangannnya. Maka diperlukan prioritas penanganan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode Analitycal Hierarcy Process dengan kriteria yang digunakan adalah (1) fungsi layanan, (2) aspirasi masyarakat, (3) aspirasi politis dan (4) pendekatan teknis. Berdasarkan hasil AHP, kriteria yang paling menentukan adalah kriteria fungsi layanan, selanjutnya sub kriteria melayani trayek angkutan dan terminal/sub terminal adalah dua sub kriteria yang sangat diprioritaskan. Selanjutnya terdapat 4 (empat) strategi dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan jalan, yaitu: (1) Mempertahankan kondisi jalan pada ruas jalan prioritas; (2) Strategi meningkatkan kualitas konstruksi pada ruas jalan prioritas; (3) Strategi mengoptimalkan lebar perkerasan pada ruas jalan prioritas dan (4) membenahi ruang milik jalan (Rumija) pada ruas jalan yang belum memenuhi ketentuan.Kata Kunci: Jalan Kabupaten, Skala Prioritas, Metode AHP","PeriodicalId":217976,"journal":{"name":"Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127051055","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-06DOI: 10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25100
Rudy Mashudi, M. P. Hutagaol, S. Hartoyo
ABSTRACTStreet vendor problem in Bogor City has been a part of development agenda priorities since 10 years ago. But its arrangement has not been implemented optimally. For instance, there are some areas which are not arranged yet, as on Jl. Dewi Sartika. The characteristic of street vendors who choose strategic place which is passed by many people and close to central activities, needs a special arrangement strategic. Therefore, Bogor city becomes a comfortable city as people hope. Based on SWOT and AHP analysis, other prioritized strategies are: street vendor policy review (0.350), improving Government and street vendor partnership (0.267), facilitating business space and business safety (0.218) and optimizing city infrastructure and facility (0.165). Key Word: Street vendor, Bogor City, Strategi, arrangementABSTRAKPedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor telah menjadi bagian dari prioritas agenda pembangunan sejak 10 tahun yang lalu. Namun pengaturannya belum dilaksanakan secara optimal. Misalnya, ada beberapa daerah yang tidak diatur lagi, seperti di Jl. Dewi Sartika. Karakteristik PKL yang memilih tempat strategis dimana dilalui oleh banyak orang dan dekat dengan pusat kegiatan, membutuhkan strategis pengaturan yang khusus. Oleh karena itu, Kota Bogor diharapkan dapat menjadi kota yang nyaman bagi masyarakat dan pengunjung kota Bogor. Berdasarkan analisis SWOT dan AHP, strategi prioritas adalah: tinjauan kebijakan PKL (0,350), meningkatkan kemitraan Pemerintah dan penjual jalanan (0,267), memfasilitasi ruang usaha dan keselamatan bisnis (0.218) dan mengoptimalkan infrastruktur kota dan fasilitas (0,165).Kata Kunci: PKL, Kota Bogor, Strategi, Peraturan
【摘要】十年前，茂物市的街头小贩问题就已经成为该市发展议程的重点之一。但其安排并未得到最佳执行。例如，有一些地区还没有安排，如在1月。戴维·Sartika。摊贩选择人流多、靠近中心活动的战略场所的特点，需要特殊的战略安排。因此，茂物城成为人们所希望的舒适城市。基于SWOT和AHP分析，其他优先策略为:审查摊贩政策(0.350)，改善政府与摊贩的合作关系(0.267)，促进商业空间和商业安全(0.218)，优化城市基础设施和设施(0.165)。【关键词】街头小贩，茂物市，策略，安排】【关键词】街头小贩，茂物市，策略，安排【关键词】:街头小贩，茂物市，策略，安排Namun pengaturannya belum dilaksanakan secara最佳。Misalnya, ada beberapapdaerah yang tidak diatur lagi, seperti di j。戴维·Sartika。PKL yang memilih tempat strategy dimana dilalui oleh banyak orang dandekat dengan pusat kegiatan, membutuhkan strategis pengaturan yang khusus。Oleh karena itu，哥打茂物diharapkan dapat menjadi Kota yang nyaman bagi masyarakat dan pengunjung ko打茂物。Berdasarkan analysis SWOT dan AHP, strategi prioriitas adalah: tinjauan kebijakan PKL (0,350)， meningkatkan kemitraan Pemerintah dan penjual jalanan (0,267)， memfasilitasi ruang usaha dan keselamatan bisnis(0.218)和mengoptimalkan infrastructur kota dan fasilitas(0,165)。Kata Kunci: PKL, Kota茂物，Strategi, Peraturan
{"title":"STRATEGI PENATAAN PKL DI JALAN DEWI SARTIKA KOTA BOGOR","authors":"Rudy Mashudi, M. P. Hutagaol, S. Hartoyo","doi":"10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25100","DOIUrl":"https://doi.org/10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25100","url":null,"abstract":"ABSTRACTStreet vendor problem in Bogor City has been a part of development agenda priorities since 10 years ago. But its arrangement has not been implemented optimally. For instance, there are some areas which are not arranged yet, as on Jl. Dewi Sartika. The characteristic of street vendors who choose strategic place which is passed by many people and close to central activities, needs a special arrangement strategic. Therefore, Bogor city becomes a comfortable city as people hope. Based on SWOT and AHP analysis, other prioritized strategies are: street vendor policy review (0.350), improving Government and street vendor partnership (0.267), facilitating business space and business safety (0.218) and optimizing city infrastructure and facility (0.165). Key Word: Street vendor, Bogor City, Strategi, arrangementABSTRAKPedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor telah menjadi bagian dari prioritas agenda pembangunan sejak 10 tahun yang lalu. Namun pengaturannya belum dilaksanakan secara optimal. Misalnya, ada beberapa daerah yang tidak diatur lagi, seperti di Jl. Dewi Sartika. Karakteristik PKL yang memilih tempat strategis dimana dilalui oleh banyak orang dan dekat dengan pusat kegiatan, membutuhkan strategis pengaturan yang khusus. Oleh karena itu, Kota Bogor diharapkan dapat menjadi kota yang nyaman bagi masyarakat dan pengunjung kota Bogor. Berdasarkan analisis SWOT dan AHP, strategi prioritas adalah: tinjauan kebijakan PKL (0,350), meningkatkan kemitraan Pemerintah dan penjual jalanan (0,267), memfasilitasi ruang usaha dan keselamatan bisnis (0.218) dan mengoptimalkan infrastruktur kota dan fasilitas (0,165).Kata Kunci: PKL, Kota Bogor, Strategi, Peraturan ","PeriodicalId":217976,"journal":{"name":"Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116092086","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-06DOI: 10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25105
B. Wahyudi, Yusman Syaukat, Lala M. Kolopaking
ABSTRACTThis study aimed to obtain Current overview about the implementation of program WISMP in Bogor Regency as study for local government policy-making, by identifying the internal and external factors and formulating strategies for improving the performance of Water User Associations Federation (WUAF) in Bogor Regency.The study was conducted in Bogor Regency, by using primary and secondary data. Problems in this study is how the performance of Water User Associations Federation (WUAF) as Program recipients WISMP I in the first five years has been as planned, How are the WUAF conditions of DI that receiving and DI did not receive WISMP I program in Bogor Regency. The method of analysis used is the Importance Performance Analisys (IPA), Farmers' Income Analysis, SWOT Analysis (Strangths-Weaknesses-Opportunities-Threats) Analysis of Quantitative Strategies and Planning Matrix (QSPM). Results Importance Performance Analisys (IPA) shows there are 6 variables in quadrant A (level of performance), 6 variables in quadrant B (maintain performance), 6 variables in quadrant C (low priority) and 2 variables in quadrant D (likely exaggerated). Based on the results of the study, priority strategies for improving the Water User Associations Federation (WUAF) in Bogor Regency is based on the level of performance and quality aspects of performance WUAF in Bogor Regency by 30% is considered to be enhanced performance. Emphasis strategy by utilizing external opportunities to existing internal weaknesses (WO strategy). The strategy is the first priority is to program management plan participatory irrigation network for increased production and increase the welfare of farmers in Bogor Regency RPJMD with TAS value 8.34.Keywords: Performance, Strategy, WISMP, WUAFABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran aktual tentang pelaksanaan program WISMP di Kabupaten Bogor, sebagai bahan pembelajaran untuk pengambilan kebijakan selanjutnya bagi pemerintah daerah, dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor internal - ekternal dan merumuskan strategi peningkatan kinerja Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) di Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor, dengan mengunakan data primer dan sekunder. Perumusan masalah dalam kajian ini yaitu bagaimanakah kinerja Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) penerima Program WISMP I pada lima tahun pertama ini sudah sesuai dengan yang direncanakan, Bagaimanakah kondisi GP3A pada DI yang menerima dan DI tidak menerima Program WISMP I di Kabupaten Bogor. Metoda analisis yang digunakan adalah Importance Performance Analisys (IPA), Analisis Pendapatan Petani, Analisis SWOT (Strangths-Weaknesses-Opportunities-Threats) dan Analisis Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM). Hasil Importance Performance Analisys (IPA) menunjukan ada 6 variabel di kuadran A (tingkat kinerja), 6 variabel di kuadran B (pertahankan kinerja), 6 variabel di kuadran C (prioritas rendah) dan 2 variabel di kuadran D (c
摘要本研究旨在通过识别水用户协会联合会(WUAF)在茂物县的内部和外部因素，并制定改善其绩效的策略，获得WISMP项目在茂物县实施的现状概况，作为地方政府决策的研究。该研究是在茂物摄政进行的，通过使用第一手和第二手数据。本研究的问题是，作为WISMP I项目接受者的用水户协会联合会(WUAF)在前五年的表现如何按计划进行，在茂物摄政区，接受和未接受WISMP I项目的DI的WUAF条件如何。使用的分析方法是重要性绩效分析(IPA)，农民收入分析，SWOT分析(优势-劣势-机会-威胁)定量策略分析和计划矩阵(QSPM)。结果重要性绩效分析(IPA)显示，A象限(绩效水平)有6个变量，B象限(保持绩效)有6个变量，C象限(低优先级)有6个变量，D象限(可能夸大)有2个变量。根据研究结果，改善茂物摄政用水用户协会联合会(WUAF)的优先战略是基于绩效水平和绩效质量方面的，在茂物摄政的WUAF提高30%被认为是提高了绩效。通过利用外部机会来强调现有内部弱点的战略(WO战略)。该战略的首要任务是方案管理计划参与式灌溉网络，以增加产量和增加农民的福利，在TAS值为8.34的茂物摄政RPJMD。【关键词】绩效，策略，WISMP, wuf【关键词】绩效，策略，策略】【关键词】绩效，策略，策略】【关键词】绩效，策略，策略】【关键词】绩效，策略，策略】【关键词】绩效，策略，策略】【关键词】绩效，策略，策略】【关键词】绩效，策略，策略】【关键词】绩效，策略Penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor, dengan mengunakan数据引物。【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】【翻译】元数据分析:重要性-绩效分析(IPA)、Pendapatan Petani分析、SWOT分析(优势-劣势-机会-威胁)和定量战略规划矩阵分析(QSPM)。Hasil重要性绩效分析(IPA)采用6个变量di kuadran A (tingkat kinerja)、6个变量di kuadran B (pertahankan kinerja)、6个变量di kuadran C (prioriitas rendah)和2个变量di kuadran D (cenderung berlebihan)。我的意思是，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略，我的优先战略。Penekanan strategy dengan menanfaatkan peluang eksternal terhadap kelemahan internal yang ada (strategi WO)。战略yang menjadi priority perama adalah memprogramkan rencana pengelolaan jaringi和irigasi secara参与untuk peningkatan产品danpeningkatan kesjahteraan petani dalam [jmd kabupten Bogor dengan nilai, 8,34。Kata Kunci: GP3A, Kinerja, Strategi, WISMP
{"title":"STRATEGI PENINGKATAN KINERJA GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) DI KABUPATEN BOGOR","authors":"B. Wahyudi, Yusman Syaukat, Lala M. Kolopaking","doi":"10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25105","DOIUrl":"https://doi.org/10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25105","url":null,"abstract":"ABSTRACTThis study aimed to obtain Current overview about the implementation of program WISMP in Bogor Regency as study for local government policy-making, by identifying the internal and external factors and formulating strategies for improving the performance of Water User Associations Federation (WUAF) in Bogor Regency.The study was conducted in Bogor Regency, by using primary and secondary data. Problems in this study is how the performance of Water User Associations Federation (WUAF) as Program recipients WISMP I in the first five years has been as planned, How are the WUAF conditions of DI that receiving and DI did not receive WISMP I program in Bogor Regency. The method of analysis used is the Importance Performance Analisys (IPA), Farmers' Income Analysis, SWOT Analysis (Strangths-Weaknesses-Opportunities-Threats) Analysis of Quantitative Strategies and Planning Matrix (QSPM). Results Importance Performance Analisys (IPA) shows there are 6 variables in quadrant A (level of performance), 6 variables in quadrant B (maintain performance), 6 variables in quadrant C (low priority) and 2 variables in quadrant D (likely exaggerated). Based on the results of the study, priority strategies for improving the Water User Associations Federation (WUAF) in Bogor Regency is based on the level of performance and quality aspects of performance WUAF in Bogor Regency by 30% is considered to be enhanced performance. Emphasis strategy by utilizing external opportunities to existing internal weaknesses (WO strategy). The strategy is the first priority is to program management plan participatory irrigation network for increased production and increase the welfare of farmers in Bogor Regency RPJMD with TAS value 8.34.Keywords: Performance, Strategy, WISMP, WUAFABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran aktual tentang pelaksanaan program WISMP di Kabupaten Bogor, sebagai bahan pembelajaran untuk pengambilan kebijakan selanjutnya bagi pemerintah daerah, dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor internal - ekternal dan merumuskan strategi peningkatan kinerja Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) di Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor, dengan mengunakan data primer dan sekunder. Perumusan masalah dalam kajian ini yaitu bagaimanakah kinerja Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) penerima Program WISMP I pada lima tahun pertama ini sudah sesuai dengan yang direncanakan, Bagaimanakah kondisi GP3A pada DI yang menerima dan DI tidak menerima Program WISMP I di Kabupaten Bogor. Metoda analisis yang digunakan adalah Importance Performance Analisys (IPA), Analisis Pendapatan Petani, Analisis SWOT (Strangths-Weaknesses-Opportunities-Threats) dan Analisis Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM). Hasil Importance Performance Analisys (IPA) menunjukan ada 6 variabel di kuadran A (tingkat kinerja), 6 variabel di kuadran B (pertahankan kinerja), 6 variabel di kuadran C (prioritas rendah) dan 2 variabel di kuadran D (c","PeriodicalId":217976,"journal":{"name":"Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122669563","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-02-06DOI: 10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25108
Rostamaji Korniawan, A. Siswanto
ABSTRACTThis study would like to explain in the description of the efficiency of the government's fiscal policies are applied in conjunction with industry performance amenitas in DKI Jakarta Province. At the moment the Government prohibits civil servants doing activities with the use of hotel facilities, industrial amenitas give a negative reaction to that policy.The study shows that policies impact have not influence occupancy rate. It can be happened cause most the hotel guest come from domestic and foreign tourist not depent only from government demand.Therefore, in order to continue tospur industrial development amenitas, a major foothold should be directed to the tourism industry as a pillar of improving the performance of the industry. To improve the performance amenitas industry, improving the quality of human resources through the knowledge of community needs to be continuously improved in order to innovation and creativity they have developed can stimulate performance amenitas industry.Keywords: Fiscal Efficiency, Amenitas Industry, and Tourism IndustryABSTRAKKajian ini ingin menjelaskan secara deskripsi rencana kebijakan efisiensi fiskal pemerintah yang diterapkan dalam hubungannya dengan kinerja industri amenitas di Provinsi DKI Jakarta. Pada saat Pemerintah akan melarang pegawai negeri sipil melakukan kegiatan dengan menggunakan fasilitas hotel, industri amenitas memberikan reaksi negatif atas kebijakan tersebut. Hasil studi memperlihatkan bahwa tidak ada potensi dampak kebijakan yang mempengaruhi tingkat hunian. Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar tamu hotel berasal dari tamu domestik dan asing bukan hanya bergantung pada permintaan pemerintah.Oleh karena itu, agar dapat terus memacu perkembangan industri amenitas, pijakan utama harus diarahkan pada industri pariwisata sebagai pilar meningkatkan kinerja industri tersebut. Untuk meningkatkan kinerja industri amenitas, peningkatan mutu sumber daya manusia melalui knowledge community perlu secara kontinyu ditingkatkan agar inovasi dan kreativitas yang mereka kembangkan dapat merangsang kinerja industri amenitas.Kata kunci: Efisiensi Fiskal, Industri Amenitas, dan Industri Pariwisata
摘要本研究试图在描述中解释政府财政政策与产业绩效改善在雅加达省的应用效率。目前，政府禁止公务员利用酒店设施进行活动，工业设施对这项政策作出了负面反应。研究表明，政策影响并没有影响入住率。之所以会发生这种情况，是因为酒店的客人大多来自于国内外游客，而不仅仅依赖于政府的需求。因此，为了继续刺激工业发展环境，一个主要的立足点应该指向旅游业，作为提高行业绩效的支柱。要想改善物业服务行业，必须不断提高人力资源的素质，通过了解社区的需要，使他们所培养的创新和创造力能够促进物业服务行业的发展。【关键词】财政效率、旅游产业与旅游产业【关键词】财政效率、旅游产业与旅游产业【关键词】财政效率、旅游产业与旅游产业】Pada代表Pemerintah akan melarang pegawai negeri sipil melakukan kegiatan dengan menggunakan fasilitas酒店，工业设施会员keakakan reaksi阴性，kebijakan tersebut。哈西尔的研究成员，在哈西尔，哈西尔，哈西尔，哈西尔，哈西尔，哈西尔，哈西尔，哈西尔。哈尔尼比萨特贾迪karena西巴吉安besar塔穆酒店，比巴吉安达塔穆国内，丹丹，bukan汉尼亚bergantong帕达permintaan permerintah。Oleh karena, agar dapat terus memacu perkembangan industrii amenitas, pijakan utama harus diarahkan pada industrii pariwisata sebagai pilar meningkatkan kinerja industrii tersebut。Untuk meningkatkan kinerja industri amenitas, peningkatan mutu number daya melani knowledge community, perlu secara kontinyu, ditingkatkan agar inovasi and kreativitas, yang mereka kembangkan dapat merangsang kinerja industri amenitas。Kata kunci: Efisiensi Fiskal, industrial Amenitas, and industrial Pariwisata
{"title":"ANALISIS KEBIJAKAN EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDUSTRI AMENITAS SEBAGAI PENUNJANG PARIWISATA DI DKI JAKARTA","authors":"Rostamaji Korniawan, A. Siswanto","doi":"10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25108","DOIUrl":"https://doi.org/10.29244/JURNAL_MPD.V6I2.25108","url":null,"abstract":"ABSTRACTThis study would like to explain in the description of the efficiency of the government's fiscal policies are applied in conjunction with industry performance amenitas in DKI Jakarta Province. At the moment the Government prohibits civil servants doing activities with the use of hotel facilities, industrial amenitas give a negative reaction to that policy.The study shows that policies impact have not influence occupancy rate. It can be happened cause most the hotel guest come from domestic and foreign tourist not depent only from government demand.Therefore, in order to continue tospur industrial development amenitas, a major foothold should be directed to the tourism industry as a pillar of improving the performance of the industry. To improve the performance amenitas industry, improving the quality of human resources through the knowledge of community needs to be continuously improved in order to innovation and creativity they have developed can stimulate performance amenitas industry.Keywords: Fiscal Efficiency, Amenitas Industry, and Tourism IndustryABSTRAKKajian ini ingin menjelaskan secara deskripsi rencana kebijakan efisiensi fiskal pemerintah yang diterapkan dalam hubungannya dengan kinerja industri amenitas di Provinsi DKI Jakarta. Pada saat Pemerintah akan melarang pegawai negeri sipil melakukan kegiatan dengan menggunakan fasilitas hotel, industri amenitas memberikan reaksi negatif atas kebijakan tersebut. Hasil studi memperlihatkan bahwa tidak ada potensi dampak kebijakan yang mempengaruhi tingkat hunian. Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar tamu hotel berasal dari tamu domestik dan asing bukan hanya bergantung pada permintaan pemerintah.Oleh karena itu, agar dapat terus memacu perkembangan industri amenitas, pijakan utama harus diarahkan pada industri pariwisata sebagai pilar meningkatkan kinerja industri tersebut. Untuk meningkatkan kinerja industri amenitas, peningkatan mutu sumber daya manusia melalui knowledge community perlu secara kontinyu ditingkatkan agar inovasi dan kreativitas yang mereka kembangkan dapat merangsang kinerja industri amenitas.Kata kunci: Efisiensi Fiskal, Industri Amenitas, dan Industri Pariwisata","PeriodicalId":217976,"journal":{"name":"Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129638360","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：