Pub Date : 2021-11-29DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2251
Carina Safitri Hasibuan, Romi Saputra, Agung Nurrahman
Sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu dari delapan tujuan area perubahan reformasi birokrasi. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia aparatur merupakan pelaku yang bekerja dan menjalankan fungsi pemerintahan. Salah satu fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kompetensi aparatur dalam meningkatkan pelayanan pajak bumi dan bangunan pada BPPRD di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan data reduction pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi yang dimiliki aparatur BPPRD Kota Medan dalam pelayanan pajak dinilai kurang baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan kompetensi. Faktor penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran dalam pengembangan kompetensi, keterbatasan jumlah kuota peserta pelatihan dan pendidikan, kurangnya penguasaan terhadap penggunaan teknologi informasi, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Kata Kunci: Kompetensi, Pelayan Publik, Pajak dan Retribusi, Pelayanan Publik.
{"title":"PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA","authors":"Carina Safitri Hasibuan, Romi Saputra, Agung Nurrahman","doi":"10.33701/jipwp.v47i2.2251","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2251","url":null,"abstract":"Sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu dari delapan tujuan area perubahan reformasi birokrasi. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia aparatur merupakan pelaku yang bekerja dan menjalankan fungsi pemerintahan. Salah satu fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kompetensi aparatur dalam meningkatkan pelayanan pajak bumi dan bangunan pada BPPRD di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan data reduction pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi yang dimiliki aparatur BPPRD Kota Medan dalam pelayanan pajak dinilai kurang baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan kompetensi. Faktor penghambatnya yaitu keterbatasan anggaran dalam pengembangan kompetensi, keterbatasan jumlah kuota peserta pelatihan dan pendidikan, kurangnya penguasaan terhadap penggunaan teknologi informasi, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. \u0000Kata Kunci: Kompetensi, Pelayan Publik, Pajak dan Retribusi, Pelayanan Publik.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134015962","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-29DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2225
Husni Mubaroq, Nurul Jannah Lailatul Fitria
The Indonesian government has made reforms to the system of governance. Included in the system of administration of government administration. This form of renewal is by optimizing the use of information and communication technology which is increasingly sophisticated and coupled with an internet base. This renewal is called innovation with elements of technological sophistication, bringing the Indonesian government as a form of bureaucratic digitization or E-government. One of these reforms or innovations is in the Population Administration sector. The Directorate General of Dukcapil has the innovation of implementing document printing by adding a QR Code. The goal is to make public services in the population administration sector easier, better, and consistent with the principle of protecting population data. This study will describe the QR Code innovation on population documents in accordance with the principles of governance in Probolinggo City. This research method applies descriptive-oriented qualitative. The data input method is by observing phenomena related to the object of research and obtaining data from literature studies. So that it can be seen that the QR Code is a form of innovation by the Probolinggo City government in public services in the population administration sector in accordance with the legislation containing the principles of governance. Key Words: Population Administration, Barcodes, Public service.
{"title":"INOVASI QR CODE PADA PENCETAKAN DOKUMEN DATA PENDUDUK SEBAGAI WUJUD PENERAPAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN","authors":"Husni Mubaroq, Nurul Jannah Lailatul Fitria","doi":"10.33701/jipwp.v47i2.2225","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2225","url":null,"abstract":"The Indonesian government has made reforms to the system of governance. Included in the system of administration of government administration. This form of renewal is by optimizing the use of information and communication technology which is increasingly sophisticated and coupled with an internet base. This renewal is called innovation with elements of technological sophistication, bringing the Indonesian government as a form of bureaucratic digitization or E-government. One of these reforms or innovations is in the Population Administration sector. The Directorate General of Dukcapil has the innovation of implementing document printing by adding a QR Code. The goal is to make public services in the population administration sector easier, better, and consistent with the principle of protecting population data. This study will describe the QR Code innovation on population documents in accordance with the principles of governance in Probolinggo City. This research method applies descriptive-oriented qualitative. The data input method is by observing phenomena related to the object of research and obtaining data from literature studies. So that it can be seen that the QR Code is a form of innovation by the Probolinggo City government in public services in the population administration sector in accordance with the legislation containing the principles of governance. \u0000Key Words: Population Administration, Barcodes, Public service. \u0000 ","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"322 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124296500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-29DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.1711
Sefri Doni, Andjar Prasetyo
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah kabupaten Labuhanbatu meningkatakan daya saing daerah melalui ekowisata. Tujuan penelitian ini adalah memetakan potensi lokus kajian dalam pengembangan ekowisata, menganalisis kesiapan ekowisata melalui pariwisata berbasis masyarakat, mengevaluasi potensi pengembangan ekowisata dalam Roadmap SIDa Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat adanya objek wisata berbasais alam yang potensial untuk dikembangkan. Metode deskriptif digunakan untuk menarasikan penelitian secara kualitatif. Lokus kajian terdiri dari delapan desa/kelurahan yaitu Sei Berombang, Sei Lumut, Sei Sakat, Sei Penggantungan, Sei Tawar, Sirondorung, Kampung Dalam dan Lobusona di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan waktu penelitian bulan Januari sampai Mei 2021. Sumber utama data sekunder berasal dari Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019-2025 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu berupa kuantitas data berkaitan dengan lokus penelitian, sedangkan data primer berasal dari hasil wawancara dan kuisioner terhadap responden di lokus kajian. Analisis menggunakan tahapan pariwisata berbasis masyarakat dengan implementasi pada Roadmap SIDa. Hasil penelitian menunjukan bahwa lokus kajian memiliki potensi pengembangan ekowisata berdasarkan pemetaan, tahapan dalam pariwisata berbasis masyarakat masih membutuhkan berbagai pendukung baik dari sisi kelembagaan, SDM, maupun proses ekowisata. Kebutuhan dalam pengembangan ekowisata ini dapat diintervensi melalui Roadmap SIDa Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026. Di samping itu terdapat potensi partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dan menimbulkan peningkatan daya saing daerah. Kata Kunci: Ekowisata, Roadmap Sistem Inovasi Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata Berbasis Masyarakat
{"title":"PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA DALAM ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) KABUPATEN LABUHANBATU MELALUI PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT","authors":"Sefri Doni, Andjar Prasetyo","doi":"10.33701/jipwp.v47i2.1711","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.1711","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah kabupaten Labuhanbatu meningkatakan daya saing daerah melalui ekowisata. Tujuan penelitian ini adalah memetakan potensi lokus kajian dalam pengembangan ekowisata, menganalisis kesiapan ekowisata melalui pariwisata berbasis masyarakat, mengevaluasi potensi pengembangan ekowisata dalam Roadmap SIDa Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat adanya objek wisata berbasais alam yang potensial untuk dikembangkan. Metode deskriptif digunakan untuk menarasikan penelitian secara kualitatif. Lokus kajian terdiri dari delapan desa/kelurahan yaitu Sei Berombang, Sei Lumut, Sei Sakat, Sei Penggantungan, Sei Tawar, Sirondorung, Kampung Dalam dan Lobusona di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan waktu penelitian bulan Januari sampai Mei 2021. Sumber utama data sekunder berasal dari Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu tahun 2019-2025 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu berupa kuantitas data berkaitan dengan lokus penelitian, sedangkan data primer berasal dari hasil wawancara dan kuisioner terhadap responden di lokus kajian. Analisis menggunakan tahapan pariwisata berbasis masyarakat dengan implementasi pada Roadmap SIDa. Hasil penelitian menunjukan bahwa lokus kajian memiliki potensi pengembangan ekowisata berdasarkan pemetaan, tahapan dalam pariwisata berbasis masyarakat masih membutuhkan berbagai pendukung baik dari sisi kelembagaan, SDM, maupun proses ekowisata. Kebutuhan dalam pengembangan ekowisata ini dapat diintervensi melalui Roadmap SIDa Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026. Di samping itu terdapat potensi partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dan menimbulkan peningkatan daya saing daerah. \u0000 Kata Kunci: Ekowisata, Roadmap Sistem Inovasi Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata Berbasis Masyarakat","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125378365","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-29DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.1840
Sherly Alifah Citrayanti, Indrawati Yuhertiana
The Covid-19 pandemic has made the government work harder to adapt to conditions that are still critical. All areas of life have undergone very significant changes so that the government pays special attention to immediately make new policies by innovating so that everything returns to normal. In times like today, the government needs an update that brings changes for the better. Brilliant thoughts and ideas are needed to be able to lift Indonesia to adapt to the situation. One of them can start by improving human resources in the government sector with the implementation of the simultaneous Regional Head Elections in 2020 later, the elected people will become the channel for public aspirations to work together in synergy to overcome the current pandemic situation. Public participation is needed to choose which candidates are ready to devote their bodies and mind to Indonesia. Therefore, it is important to know the track record of regional head candidates because it will impact their performance in the next leadership period. In addition, social political culture can shape the personality and thoughts of a group. The purpose of this study is to find out and empirically test the influence of the track record of regional head candidates, government financial information, and political culture on the decision to choose young voters in the 2020 Pilkada. The method used in this research is quantitative with a questionnaire technique and analyzed by Smart PLS. The population used active students class 2017 at UPN "Veteran" East Java. The results show that work experience, education level, socio-economic background of regional head candidates, government financial information, and political culture positively and significantly impact the decision to choose young voters in the 2020 simultaneous elections. Keywords: Track Record, Financial Information, Political Culture, Regional Head Election 2020, Luder Contingency Model
{"title":"FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO ELECT YOUNG VOTERS IN THE 2020 ELECTIONS","authors":"Sherly Alifah Citrayanti, Indrawati Yuhertiana","doi":"10.33701/jipwp.v47i2.1840","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.1840","url":null,"abstract":"The Covid-19 pandemic has made the government work harder to adapt to conditions that are still critical. All areas of life have undergone very significant changes so that the government pays special attention to immediately make new policies by innovating so that everything returns to normal. In times like today, the government needs an update that brings changes for the better. Brilliant thoughts and ideas are needed to be able to lift Indonesia to adapt to the situation. One of them can start by improving human resources in the government sector with the implementation of the simultaneous Regional Head Elections in 2020 later, the elected people will become the channel for public aspirations to work together in synergy to overcome the current pandemic situation. Public participation is needed to choose which candidates are ready to devote their bodies and mind to Indonesia. Therefore, it is important to know the track record of regional head candidates because it will impact their performance in the next leadership period. In addition, social political culture can shape the personality and thoughts of a group. The purpose of this study is to find out and empirically test the influence of the track record of regional head candidates, government financial information, and political culture on the decision to choose young voters in the 2020 Pilkada. The method used in this research is quantitative with a questionnaire technique and analyzed by Smart PLS. The population used active students class 2017 at UPN \"Veteran\" East Java. The results show that work experience, education level, socio-economic background of regional head candidates, government financial information, and political culture positively and significantly impact the decision to choose young voters in the 2020 simultaneous elections. \u0000Keywords: Track Record, Financial Information, Political Culture, Regional Head Election 2020, Luder Contingency Model","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115612351","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-29DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2207
Ahmad Fatkul Fikri, Titisari Haruming Tyas
The faith's adherents often get discriminated against in the service of population documents. Believers are required to fill in one of the official religions in Indonesia. The presence of the Decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 could not eliminate the act of discrimination. The state cannot guarantee the continuity of religion and belief that its adherents believe as guaranteed by the state constitution. This study aims to determine the Community Satisfaction Index (IKM) adherents of faith in the service of population documents in Brebes Regency with a quantitative descriptive approach. The sampling technique used is purposive sampling with data collection techniques of observation, documentation, and questionnaires. This research used Pearson's Product Moment validity test and Cronbach's alpha formula for reliability test to determine the questionnaire questions' validity. The study results show that the Community Satisfaction Index (IKM) of adherents' belief in services at the Population and Civil Registration Office of Brebes Regency is 2.83, with a conversion value of 70.75. So the performance of public services is of good quality. However, there are still service indicators in the poor category, namely equal rights and equal treatment/non-discrimination.
{"title":"KAJIAN KEPUASAN MASYARAKAT PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BREBES","authors":"Ahmad Fatkul Fikri, Titisari Haruming Tyas","doi":"10.33701/jipwp.v47i2.2207","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2207","url":null,"abstract":"The faith's adherents often get discriminated against in the service of population documents. Believers are required to fill in one of the official religions in Indonesia. The presence of the Decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 could not eliminate the act of discrimination. The state cannot guarantee the continuity of religion and belief that its adherents believe as guaranteed by the state constitution. This study aims to determine the Community Satisfaction Index (IKM) adherents of faith in the service of population documents in Brebes Regency with a quantitative descriptive approach. The sampling technique used is purposive sampling with data collection techniques of observation, documentation, and questionnaires. This research used Pearson's Product Moment validity test and Cronbach's alpha formula for reliability test to determine the questionnaire questions' validity. The study results show that the Community Satisfaction Index (IKM) of adherents' belief in services at the Population and Civil Registration Office of Brebes Regency is 2.83, with a conversion value of 70.75. So the performance of public services is of good quality. However, there are still service indicators in the poor category, namely equal rights and equal treatment/non-discrimination.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126824920","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-29DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2212
Adfin Baidhowah
Cultural aspects within an organization will determine the direction of the performance of an organization whether leading to a better pendulum or toward a stagnant pendulum. The issue of the performance of e-ID card service in the Department of Population and Civil Registry of Trenggalek Regency shows the absence of aspect in organizational culture which has an impact on the organization's performance whether it is evaluated objectively internal government and objectively from the viewpoint of the service recipient community. Organizational culture is a system of shared meanings embraced by members who distinguish an organization from other organizations. This shared system of meanings, when examined more thoroughly, is a set of key characteristics valued by an organization. Research on the influence of organizational culture on organizational performance in the Department of Population and Civil Registry of Trenggalek Regency using quantitative method with survey research approach conducted on the object of research. The influence of organizational culture variable (X) toward organizational performance (Y) shows the total influence of p = 0,584 or 58,4% and t value equal to 2,099 and t value table equal to 1,985, giving meaning that there is significant influence of organizational culture variable as Independent variable toward performance variable. And the value of the effect of epsilon variables ie other variables not studied in this study, that is equal to 0.416 or 41.6%. Key Words: Organizational Culture, Organizational Performance and eKTP Service.
{"title":"TO WHAT EXTENT DOES ORGANIZATIONAL CULTURE INFLUENCE ORGANIZATIONAL PERFORMANCE? EVIDENCE FROM THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION, TRENGGALEK REGENCY, EAST JAVA PROVINCE","authors":"Adfin Baidhowah","doi":"10.33701/jipwp.v47i2.2212","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2212","url":null,"abstract":"Cultural aspects within an organization will determine the direction of the performance of an organization whether leading to a better pendulum or toward a stagnant pendulum. The issue of the performance of e-ID card service in the Department of Population and Civil Registry of Trenggalek Regency shows the absence of aspect in organizational culture which has an impact on the organization's performance whether it is evaluated objectively internal government and objectively from the viewpoint of the service recipient community. Organizational culture is a system of shared meanings embraced by members who distinguish an organization from other organizations. This shared system of meanings, when examined more thoroughly, is a set of key characteristics valued by an organization. Research on the influence of organizational culture on organizational performance in the Department of Population and Civil Registry of Trenggalek Regency using quantitative method with survey research approach conducted on the object of research. The influence of organizational culture variable (X) toward organizational performance (Y) shows the total influence of p = 0,584 or 58,4% and t value equal to 2,099 and t value table equal to 1,985, giving meaning that there is significant influence of organizational culture variable as Independent variable toward performance variable. And the value of the effect of epsilon variables ie other variables not studied in this study, that is equal to 0.416 or 41.6%. \u0000Key Words: Organizational Culture, Organizational Performance and eKTP Service.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128298477","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-10-09DOI: 10.33701/JIPWP.V47I1.1489
Vivi Alvionita, Ari Darmastuti, K. RobiCahyadi, Syarief Makhya
Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu daerah di Provinsi Lampung yang melakukan pembangunan di bidang pariwisata dengan menyelenggarakan 101 event dan festival wisata pada tahun 2018. Penyelenggaraan kalender wisata ini merupakan penyelenggaran kalender wisata tebanyak di Provinsi Lampung pada tahun 2018 dan berdampak salah satunya pada peningkatan jumlah wisatawan dan uang berputar. Oleh sebabnya evaluasi program pariwisata ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana evaluasi program pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Timur dengan melakukan evaluasi terhadap program yang ditinjau dari 4 aspek yaitu masukan, proses, manfaat dan akibat. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan pendekatan kuantitatif deskriptif sebagai pendekatan primer dan kualitatif sebagai pendekatan sekunder dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari pengembangan program ini mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, meningkatkan PDRB, meningkatkan jumlah objek wisata, terbukanya lapangan usaha, perlahan merubah citra buruk Kabupaten Lampung Timur, sarana edukasi masyarakat dalam berbahasa asing serta memacu masyarakat untuk meningkatkan keamanan daerahnya. Peneliti juga menemukan beberapa kekurangan dari program ini yaitu, terbatasnya anggaran dan belum maksimalnya sarana dan prasarana, belum adanya kontribusi langsung terhadap PAD, belum adanya kerjasama antar industri wisata, masih kurangnya kualitas dan inovasi event dan festival yang terselenggara. Kata kunci: Evaluasi, Program Pariwisata
{"title":"EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR","authors":"Vivi Alvionita, Ari Darmastuti, K. RobiCahyadi, Syarief Makhya","doi":"10.33701/JIPWP.V47I1.1489","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V47I1.1489","url":null,"abstract":"Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu daerah di Provinsi Lampung yang melakukan pembangunan di bidang pariwisata dengan menyelenggarakan 101 event dan festival wisata pada tahun 2018. Penyelenggaraan kalender wisata ini merupakan penyelenggaran kalender wisata tebanyak di Provinsi Lampung pada tahun 2018 dan berdampak salah satunya pada peningkatan jumlah wisatawan dan uang berputar. Oleh sebabnya evaluasi program pariwisata ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana evaluasi program pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Timur dengan melakukan evaluasi terhadap program yang ditinjau dari 4 aspek yaitu masukan, proses, manfaat dan akibat. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan pendekatan kuantitatif deskriptif sebagai pendekatan primer dan kualitatif sebagai pendekatan sekunder dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari pengembangan program ini mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, meningkatkan PDRB, meningkatkan jumlah objek wisata, terbukanya lapangan usaha, perlahan merubah citra buruk Kabupaten Lampung Timur, sarana edukasi masyarakat dalam berbahasa asing serta memacu masyarakat untuk meningkatkan keamanan daerahnya. Peneliti juga menemukan beberapa kekurangan dari program ini yaitu, terbatasnya anggaran dan belum maksimalnya sarana dan prasarana, belum adanya kontribusi langsung terhadap PAD, belum adanya kerjasama antar industri wisata, masih kurangnya kualitas dan inovasi event dan festival yang terselenggara. \u0000Kata kunci: Evaluasi, Program Pariwisata","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127532658","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.33701/JIPWP.V47I1.1456
E. Wargadinata
Interaksi antara manusia dan lingkungan selalu menjadi pusat perhatian ketika jumlah penduduk melesat tinggi sementara bola dunia tidak bertambah sejengkalpun Faktor pertambahan penduduk selalu menjadi biang masalah ketika terjadi degradasi lingkungan. Relasi keduanya seringkali dipandang sebagai hubungan yang linier dan sederhana, namun kenyataan memperlihatkan hal yang sebaliknya. Hubungan menjadi semakin non linier dan kompleks ketika menyentuh konsep-konsep yang berhubungan dengan dinamika kependudukan, seperti pertambahan, laju pertumbuhan, komposisi atau kepadatan penduduk serta migrasi penduduk, analisis relasi membutuhkan penjelasan dari variable di luar kependudukan. Paper disusun berdasarkan kajian literatur dengan melakukan elaborasi atas konsep-konsep yang berseberangan untuk memperoleh analisis komprehensif megenai hubungan kompleks antara kependudukan dan lingkungan. Paper ini membahas perkembangan teori dan konsep kependudukan, mulai dari kelompok pesismistis seperti Teori Malthus, Neo Malthusian, maupun kelompok optimis seperti konsep Boserupian dan Cornucopian. Paper kemudian membahas relasi kependudukan dan lingkungan dengan mengidetifikasi kehadiran factor perantara diantara keduanya. Beberapa kajian menyebutkan mediating factors meliputi faktor: teknologi, kelembagaan, kebijakan, sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Kerusakan lingkungan bukan hanya terjadi karena tekanan penduduk, akan tetapi ketika mediating factors gagal menjadi buffer untuk menjaga kualitas lingkungan.
{"title":"KOMPLEKSITAS HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN","authors":"E. Wargadinata","doi":"10.33701/JIPWP.V47I1.1456","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V47I1.1456","url":null,"abstract":"Interaksi antara manusia dan lingkungan selalu menjadi pusat perhatian ketika jumlah penduduk melesat tinggi sementara bola dunia tidak bertambah sejengkalpun Faktor pertambahan penduduk selalu menjadi biang masalah ketika terjadi degradasi lingkungan. Relasi keduanya seringkali dipandang sebagai hubungan yang linier dan sederhana, namun kenyataan memperlihatkan hal yang sebaliknya. Hubungan menjadi semakin non linier dan kompleks ketika menyentuh konsep-konsep yang berhubungan dengan dinamika kependudukan, seperti pertambahan, laju pertumbuhan, komposisi atau kepadatan penduduk serta migrasi penduduk, analisis relasi membutuhkan penjelasan dari variable di luar kependudukan. Paper disusun berdasarkan kajian literatur dengan melakukan elaborasi atas konsep-konsep yang berseberangan untuk memperoleh analisis komprehensif megenai hubungan kompleks antara kependudukan dan lingkungan. Paper ini membahas perkembangan teori dan konsep kependudukan, mulai dari kelompok pesismistis seperti Teori Malthus, Neo Malthusian, maupun kelompok optimis seperti konsep Boserupian dan Cornucopian. Paper kemudian membahas relasi kependudukan dan lingkungan dengan mengidetifikasi kehadiran factor perantara diantara keduanya. Beberapa kajian menyebutkan mediating factors meliputi faktor: teknologi, kelembagaan, kebijakan, sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Kerusakan lingkungan bukan hanya terjadi karena tekanan penduduk, akan tetapi ketika mediating factors gagal menjadi buffer untuk menjaga kualitas lingkungan.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128808106","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pada zaman reformasi upaya dalam melaksanakan perbaikan system manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangatlah diperlukan, seperti membangun pemerintahan yang bersih tanpa memiliki kesalahan yang berbahaya bagi negara atau daerah, dan juga bagi masyarakat. Salah satu inisiatifnya adalah memperkuat struktur birokrasi yang memprioritaskan efisiensi PNS dengan niat sukses yang layak. Dalam hal upaya untuk memperbaiki sistem birokrasi, mutasi adalah salah satunya, karena mutasi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja buruk satu pegawai atau dalam pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai yang kompeten di bidangnya dengan cara di mutasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mendeskripsikan hasil dari pada mutasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis dan data diperoleh dari beberapa Lampiran Surat Keputusan Bupati dan juga yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari dua kali mutasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis ini sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dengan dilihat dari beberapa peraturan yang berlaku dalam melaksanakan mutasi, mutasi dilakukan 2 kali yang pertama dilakukan mutasi pada tanggal 21 Oktober 2019 dan yang kedua dilakukan mutasi dengan cara seleksi terbuka atau open bidding dikarenakan banyak sekali Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan juga banyak PNS yang mutasi antar Kabupaten maka banyak sekali kekosongan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Kata Kunci; Pelaksanaan Mutasi, Problem Mutasi, Seleksi Terbuka.
{"title":"POLEMIK PELAKSANAAN MUTASI DAN OPEN BIDDING/SELEKSI TERBUKA DI KABUPATEN CIAMIS","authors":"Mochammad Iqbal Fadhlurrohman, Suswanta Suswanta, Etika Khairina","doi":"10.33701/JIPWP.V47I1.1521","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V47I1.1521","url":null,"abstract":"Pada zaman reformasi upaya dalam melaksanakan perbaikan system manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangatlah diperlukan, seperti membangun pemerintahan yang bersih tanpa memiliki kesalahan yang berbahaya bagi negara atau daerah, dan juga bagi masyarakat. Salah satu inisiatifnya adalah memperkuat struktur birokrasi yang memprioritaskan efisiensi PNS dengan niat sukses yang layak. Dalam hal upaya untuk memperbaiki sistem birokrasi, mutasi adalah salah satunya, karena mutasi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja buruk satu pegawai atau dalam pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai yang kompeten di bidangnya dengan cara di mutasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mendeskripsikan hasil dari pada mutasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis dan data diperoleh dari beberapa Lampiran Surat Keputusan Bupati dan juga yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari dua kali mutasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis ini sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dengan dilihat dari beberapa peraturan yang berlaku dalam melaksanakan mutasi, mutasi dilakukan 2 kali yang pertama dilakukan mutasi pada tanggal 21 Oktober 2019 dan yang kedua dilakukan mutasi dengan cara seleksi terbuka atau open bidding dikarenakan banyak sekali Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan juga banyak PNS yang mutasi antar Kabupaten maka banyak sekali kekosongan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. \u0000Kata Kunci; Pelaksanaan Mutasi, Problem Mutasi, Seleksi Terbuka.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134171966","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-06-30DOI: 10.33701/JIPWP.V47I1.1531
Ahmad Fajar Rahmatullah, Ahmad Farhan Rahmatullah
Good governance menjadi paradigma yang baru dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik tanpa terkecuali di desa dimana konsep ini menekankan terhadap tiga aspek yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipasi. Undang-undang Desa secara jelas menyatakan bahwa desa mendapatkan dana yang bersumber dari APBN yang nantinya menjadi program dana desa. Oleh sebab itu,dalam hal ini Pemerintah Desa Teluk Majelis dalam melakukan pengelolaan dana desa yang baik tentunya harus menerapkan tiga prinsip diatas. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menemukan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di desa Teluk Majelis sesuai dengan konsep Goodgovernance atau tata kelola pemerintahan yang baik.Kata Kunci: Good Governance;Pengelolaan; Dana Desa, Teluk Majelis.
{"title":"GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TELUK MAJELIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI","authors":"Ahmad Fajar Rahmatullah, Ahmad Farhan Rahmatullah","doi":"10.33701/JIPWP.V47I1.1531","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V47I1.1531","url":null,"abstract":"Good governance menjadi paradigma yang baru dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik tanpa terkecuali di desa dimana konsep ini menekankan terhadap tiga aspek yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipasi. Undang-undang Desa secara jelas menyatakan bahwa desa mendapatkan dana yang bersumber dari APBN yang nantinya menjadi program dana desa. Oleh sebab itu,dalam hal ini Pemerintah Desa Teluk Majelis dalam melakukan pengelolaan dana desa yang baik tentunya harus menerapkan tiga prinsip diatas. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menemukan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di desa Teluk Majelis sesuai dengan konsep Goodgovernance atau tata kelola pemerintahan yang baik.Kata Kunci: Good Governance;Pengelolaan; Dana Desa, Teluk Majelis.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124129468","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：