Pub Date : 2019-10-15DOI: 10.33701/JIPWP.V45I2.575
Melani Rahmadanty, Ernita Arif, Aidinil Zetra
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kota Bukittinggi menerapkan strategi compliance gaining dalam mempersuasi masyarakatnya, ketika menetapkan kebijakan publik yang telah diputuskan terkait pembangunan pasar atas. Lima langkah aktivitas yang diterapkan, yaitu rewarding, punishing, expertise, personal commitments dan impersonal commitments telah mampu menciptakan kepatuhan para pedagang yang menjadi korban kebakaran pasar atas. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan kembali pasar atas yang sebelumnya sempat diwarnai demonstrasi besar-besaran bisa diselesaikan dengan baik. Hal ini terjadi karena, Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki persuasi komunikasi yang baik dalam hal menyampaikan kebijakan publik yang diambilnya, baik itu terkait pembangunan kembali pasar atas maupun relokasi sementara pasar penampungan. Kekecewaan masyarakat pada awalnya dapat diatasi, karena mereka mempunyai pemerintahan yang sangat mau menampung aspirasi rakyatnya dan memiliki sistem kinerja yang sangat baik. Karena, pada dasarnya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati, demi kebaikan dan kemajuan Kota Bukittinggi.
{"title":"COMPLIANCE GAINING DALAM PERSUASI KOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TERKAIT PEMBANGUNAN PASAR ATAS","authors":"Melani Rahmadanty, Ernita Arif, Aidinil Zetra","doi":"10.33701/JIPWP.V45I2.575","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I2.575","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kota Bukittinggi menerapkan strategi compliance gaining dalam mempersuasi masyarakatnya, ketika menetapkan kebijakan publik yang telah diputuskan terkait pembangunan pasar atas. Lima langkah aktivitas yang diterapkan, yaitu rewarding, punishing, expertise, personal commitments dan impersonal commitments telah mampu menciptakan kepatuhan para pedagang yang menjadi korban kebakaran pasar atas. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan kembali pasar atas yang sebelumnya sempat diwarnai demonstrasi besar-besaran bisa diselesaikan dengan baik. Hal ini terjadi karena, Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki persuasi komunikasi yang baik dalam hal menyampaikan kebijakan publik yang diambilnya, baik itu terkait pembangunan kembali pasar atas maupun relokasi sementara pasar penampungan. Kekecewaan masyarakat pada awalnya dapat diatasi, karena mereka mempunyai pemerintahan yang sangat mau menampung aspirasi rakyatnya dan memiliki sistem kinerja yang sangat baik. Karena, pada dasarnya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati, demi kebaikan dan kemajuan Kota Bukittinggi.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126470021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-15DOI: 10.33701/JIPWP.V45I2.692
Agus Subagyo, Udaya Madjid
Penelitian ini menganalisis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Negara pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia, yang seharusnya dirancang melalui dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach), sehingga akan mampu menjadi ibu kota yang smart and green city sekaligus juga menjadi secure and defence city, dalam menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nir militer. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur / penelaahan dokumentasi, disimpulkan bahwa diperlukan road map RTRW pertahanan negara pada ibu kota Republik Indonesia yang dirancang secara terpadu, terintegrasi, terpola, dan berkelanjutan.
{"title":"PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PERTAHANAN PADA IBU KOTA BARU REPUBLIK INDONESIA","authors":"Agus Subagyo, Udaya Madjid","doi":"10.33701/JIPWP.V45I2.692","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I2.692","url":null,"abstract":"Penelitian ini menganalisis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Negara pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia, yang seharusnya dirancang melalui dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach), sehingga akan mampu menjadi ibu kota yang smart and green city sekaligus juga menjadi secure and defence city, dalam menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nir militer. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur / penelaahan dokumentasi, disimpulkan bahwa diperlukan road map RTRW pertahanan negara pada ibu kota Republik Indonesia yang dirancang secara terpadu, terintegrasi, terpola, dan berkelanjutan.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129082546","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.340
Rudiana M.Si, Dian Fitriani Afifah
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan nya. Otonomi desa menjadi bias karena desa diposisikan sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Peran desa sebagai subjek pembangunan memiliki pengertian bahwa desa mampu merencanakan, membiayai, dan melaksanakan tata pemerintahan. Hadirnya Dana Desa telah membawa semangat perubahan bagi desa, karena desa dituntut untuk dapat mengelola Dana Desa demi menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Mandiri tidak berarti desa menjadi bagian yang terpisahkan dari pemerintah tingkat atas, baik pusat ataupun daerah. Faktanya, pengelolaan Dana Desa baik pada desa tradisional ataupun modern tidak menciptakan desa yang mandiri, karena pemerintah tingkat atas hanya menjadikan desa sebagai target atau lokasi proyek (objek pembangunan). Praktek-prektek penyeragaman pola pembangunan terhadap penggunaan Dana Desa telah menegasikan prinsip penggunaan Dana Desa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan desa, strategi daerah dan tipologi desa. Sehingga penyeragaman pola pembangunan yang terjadi di desa tradisional ataupun desa modern menjadi bukti ketidak otonoman pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.
{"title":"KESERAGAMAN POLA PEMBANGUNAN SEBAGAI POTRET KETIDAK OTONOMAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA","authors":"Rudiana M.Si, Dian Fitriani Afifah","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.340","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.340","url":null,"abstract":"Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan nya. Otonomi desa menjadi bias karena desa diposisikan sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Peran desa sebagai subjek pembangunan memiliki pengertian bahwa desa mampu merencanakan, membiayai, dan melaksanakan tata pemerintahan. Hadirnya Dana Desa telah membawa semangat perubahan bagi desa, karena desa dituntut untuk dapat mengelola Dana Desa demi menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Mandiri tidak berarti desa menjadi bagian yang terpisahkan dari pemerintah tingkat atas, baik pusat ataupun daerah. Faktanya, pengelolaan Dana Desa baik pada desa tradisional ataupun modern tidak menciptakan desa yang mandiri, karena pemerintah tingkat atas hanya menjadikan desa sebagai target atau lokasi proyek (objek pembangunan). Praktek-prektek penyeragaman pola pembangunan terhadap penggunaan Dana Desa telah menegasikan prinsip penggunaan Dana Desa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan desa, strategi daerah dan tipologi desa. Sehingga penyeragaman pola pembangunan yang terjadi di desa tradisional ataupun desa modern menjadi bukti ketidak otonoman pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125287656","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.351
E. Santoso, Reydonnyzar Moenek, Mohamad Nurpahdi
Abstract Minapolitan development is mostly carried out in Indonesia, including by the Bogor Regency. The development of the Minapolitan area in Bogor Regency has been carried out since 2010, which is based on the Bogor Regency Decree Number 523.31/227/Kpts/Huk/2010 concerning the Establishment of Minapolitan Areas in Bogor Regency, which stipulates the Minapolitan area in Bogor Regency covering 4 sub-districts namely Ciseeng District, Parung, Gunungsindur and Kemang based on aquaculture. The development of minapolitan in Bogor Regency also indicates the existence of problems that need to be resolved. This study seeks to evaluate the development policy of Minapolitan in Bogor Regency. The method used was descriptive qualitative research. The policy evaluation theory used is based on William Dunn's thought for policy evaluation covering 6 dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, distribution, responsiveness, and accuracy. Collection of data through interviews, direct observation, and documentation. The results of the study show that from these 6 dimensions 2 dimensions show good conditions that support the success of policies, namely dimensions of effectiveness and efficiency. While there are 4 dimensions that have weaknesses, namely responsiveness, distribution, adequacy and accuracy of policies. Suggested several things: 1) need to increase monitoring on the provision of the main transportation infrastructure for regional connectivity in wider region; 2) increasing community power through empowerment; 3) increasing the local government facilitation togethe with community efforts in increasing the awareness of millennial generations on the prospects for developing the primary sector in the region; and 4) Need to increase fairness in the distribution of government assistance, as well as facilitation of local governments in maintaining the stability of fish feed prices. Keywords: policy evaluation, minapolitan, zone development, Bogor Regency
{"title":"Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor","authors":"E. Santoso, Reydonnyzar Moenek, Mohamad Nurpahdi","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.351","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.351","url":null,"abstract":"Abstract \u0000 \u0000Minapolitan development is mostly carried out in Indonesia, including by the Bogor Regency. The development of the Minapolitan area in Bogor Regency has been carried out since 2010, which is based on the Bogor Regency Decree Number 523.31/227/Kpts/Huk/2010 concerning the Establishment of Minapolitan Areas in Bogor Regency, which stipulates the Minapolitan area in Bogor Regency covering 4 sub-districts namely Ciseeng District, Parung, Gunungsindur and Kemang based on aquaculture. The development of minapolitan in Bogor Regency also indicates the existence of problems that need to be resolved. This study seeks to evaluate the development policy of Minapolitan in Bogor Regency. The method used was descriptive qualitative research. The policy evaluation theory used is based on William Dunn's thought for policy evaluation covering 6 dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, distribution, responsiveness, and accuracy. Collection of data through interviews, direct observation, and documentation. The results of the study show that from these 6 dimensions 2 dimensions show good conditions that support the success of policies, namely dimensions of effectiveness and efficiency. While there are 4 dimensions that have weaknesses, namely responsiveness, distribution, adequacy and accuracy of policies. Suggested several things: 1) need to increase monitoring on the provision of the main transportation infrastructure for regional connectivity in wider region; 2) increasing community power through empowerment; 3) increasing the local government facilitation togethe with community efforts in increasing the awareness of millennial generations on the prospects for developing the primary sector in the region; and 4) Need to increase fairness in the distribution of government assistance, as well as facilitation of local governments in maintaining the stability of fish feed prices. \u0000Keywords: policy evaluation, minapolitan, zone development, Bogor Regency","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114233722","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.321
Ruth Roselin Nainggolan
This study aims to analyze the value of Willingnes to Pay (WTP) and the factors that influence the value of WTP to waste management retribution into compost. This research was conducted in Cileunyi District, Bandung Regency, West Java Province. Cileunyi District is estimated to produce garbage reaching 330 m3 per day or 115 tons/ day. The number of samples is 96 families, calculated by the Frank Lynch formula. To find out the factors that influence WTP, use the correlation test, ANOVA test and multiple linear regression analysis using SPSS 24 software. Contingent Valuation Method (CVM) is used to analize the value of Community’s Willingness to Pay the retribution. The results of the study obtained as follows: age, level of education, income and number of family members together (simultaneous) affect the Willingness to Pay (WTP), the influence of all factors is 39.9%, the number of family members does not significantly affect the WTP, the average value of waste retribution paid is Rp. 10,208,33 and the average value of WTP for waste management into compost or recycled is Rp. 20,572.92.
{"title":"ANALISIS WILLINGNESS TO PAY (WTP) RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN CILEUNYI, KABUPATEN BANDUNG","authors":"Ruth Roselin Nainggolan","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.321","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.321","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the value of Willingnes to Pay (WTP) and the factors that influence the value of WTP to waste management retribution into compost. This research was conducted in Cileunyi District, Bandung Regency, West Java Province. Cileunyi District is estimated to produce garbage reaching 330 m3 per day or 115 tons/ day. The number of samples is 96 families, calculated by the Frank Lynch formula. To find out the factors that influence WTP, use the correlation test, ANOVA test and multiple linear regression analysis using SPSS 24 software. Contingent Valuation Method (CVM) is used to analize the value of Community’s Willingness to Pay the retribution. The results of the study obtained as follows: age, level of education, income and number of family members together (simultaneous) affect the Willingness to Pay (WTP), the influence of all factors is 39.9%, the number of family members does not significantly affect the WTP, the average value of waste retribution paid is Rp. 10,208,33 and the average value of WTP for waste management into compost or recycled is Rp. 20,572.92.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125853503","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.325
A. Rosa
The background of this study includes the still low role of management information systems in improving the quality of public services and education service policies, especially in Cileunyi District, Bandung Regency. The aim is to find out the inhibiting factors, support in improving the quality of public services, education policy services. Qualitative descriptive research method, aims to provide a general description, an explanation of the variables studied in accordance with the focus of research includes the effectiveness of the role of information systems in managing information, producing information, presenting information and inhibiting factors, supporting in improving the quality of public services, education policy services . Using purposive sampling technique, accidental sampling, data collection techniques through in-depth interviews, research documents. The results of the study concluded that management information systems are very instrumental in managing information, producing information, presenting information. Using computer systems and information technology devices can be managed, sent to those who need them quickly, accurately, facilitating the completion of work tasks. Supporters in improving the quality of services including information and communication technology. This finding has maximally improved service to the public, services in determining policies in Education.
{"title":"EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF INFORMATION SYSTEMS AND POLICY SYSTEMS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT TO IMPROVE THE QUALITY OF PUBLIC SERVICE IN CILEUNYI DISTRICT, BANDUNG REGENCY","authors":"A. Rosa","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.325","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.325","url":null,"abstract":"The background of this study includes the still low role of management information systems in improving the quality of public services and education service policies, especially in Cileunyi District, Bandung Regency. The aim is to find out the inhibiting factors, support in improving the quality of public services, education policy services. Qualitative descriptive research method, aims to provide a general description, an explanation of the variables studied in accordance with the focus of research includes the effectiveness of the role of information systems in managing information, producing information, presenting information and inhibiting factors, supporting in improving the quality of public services, education policy services . Using purposive sampling technique, accidental sampling, data collection techniques through in-depth interviews, research documents. The results of the study concluded that management information systems are very instrumental in managing information, producing information, presenting information. Using computer systems and information technology devices can be managed, sent to those who need them quickly, accurately, facilitating the completion of work tasks. Supporters in improving the quality of services including information and communication technology. This finding has maximally improved service to the public, services in determining policies in Education.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115145757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.241
Lati Praja Delmana
Cases of corruption in Indonesia, especially in the sector of government procurement of goods and services, continue to increase every year. The government has reduce the rate of corruption in the procurement through electronic procurement. But the reality of corruption is still increasing. The authors are interested in building a conceptual framework for good governance and incorporating elements of local culture in electronic procurement to reduce corruption. The principle of good governance in electronic procurement can prevent corruption by applying the principles of participation, transparency, responsiveness, effectiveness, efficiency, equity, strategic objectives, accountability and local cultural values. The purpose of this research is to get a clear and measurable conceptual framework in reducing corruption in government procurement of goods and services. This research method is to use literature review with content analysis. The results of this study are that corruption can be reduced by using electronic procurement if it uses the principles of good governance and there are controlling variables, namely internal supervision, law enforcement and improvement of facilities, infrastructure, leadership commitment and improvement of human resources to carry out electronic procurement according to the rules.
{"title":"PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM E-PURCASHING TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI","authors":"Lati Praja Delmana","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.241","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.241","url":null,"abstract":"Cases of corruption in Indonesia, especially in the sector of government procurement of goods and services, continue to increase every year. The government has reduce the rate of corruption in the procurement through electronic procurement. But the reality of corruption is still increasing. The authors are interested in building a conceptual framework for good governance and incorporating elements of local culture in electronic procurement to reduce corruption. The principle of good governance in electronic procurement can prevent corruption by applying the principles of participation, transparency, responsiveness, effectiveness, efficiency, equity, strategic objectives, accountability and local cultural values. The purpose of this research is to get a clear and measurable conceptual framework in reducing corruption in government procurement of goods and services. This research method is to use literature review with content analysis. The results of this study are that corruption can be reduced by using electronic procurement if it uses the principles of good governance and there are controlling variables, namely internal supervision, law enforcement and improvement of facilities, infrastructure, leadership commitment and improvement of human resources to carry out electronic procurement according to the rules. ","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"164 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114369524","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.350
Sadu Wasistiono
ABSTRACT Digital era has been change human aspect significantly. Changing one aspect of life is boost another aspect . I tried to analysis impact of changing five aspect (management, organization, leadership, industry, society) to government aspect. External environment of government is playing important role to push changing in governmental management, organization, and leadership. Ideally, development of one aspect changing significant and simultan with another aspect, but empirically development of one aspect sometime faster than another aspect. Government as the higher organization of the state must control development of all aspect to maintain equilibrium of the state and society. Key words : digital era, changing continually, changing in government aspect.
{"title":"ASPEK PEMERINTAHAN dan PERUBAHAN KOMPREHENSIF ERA DIGITAL","authors":"Sadu Wasistiono","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.350","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.350","url":null,"abstract":"ABSTRACT \u0000 \u0000 Digital era has been change human aspect significantly. Changing one aspect of life is boost another aspect . I tried to analysis impact of changing five aspect (management, organization, leadership, industry, society) to government aspect. External environment of government is playing important role to push changing in governmental management, organization, and leadership. Ideally, development of one aspect changing significant and simultan with another aspect, but empirically development of one aspect sometime faster than another aspect. Government as the higher organization of the state must control development of all aspect to maintain equilibrium of the state and society. \u0000Key words : digital era, changing continually, changing in government aspect.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114632873","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.318
Ira Meiyenti, Agnes Ayfellyne Jitmau
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dana otonomi khusus, upaya – upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah, serta faktor – faktor penghambat dalam proses pelaksanaan dana otonomi khusus tersebut. Hasil penelitian: Pertama, proses pelaksanaan dana otonomi khusus dalam pembanguna rumah layak huni telah digunakan dengan baik dilihat dari terwujudnya bangunan rumah yang telah dinikmati fasilitasnya oleh masyarakat; Kedua, faktor – faktor penghambat dalam proses pelaksanaan dana otonomi khusus dalam program pembangunan rumah layak huni terdiri dari susahnya melepaskan tanah adat, masih lemahnya tata kelola keuangan, masih banyaknya peperangan suku yang menyebabkan kurang efisiennya pengiriman barang material; Ketiga, upaya yang dilakukan adanya dasar hukum pelaksanaan dana otonomi khusus, dilakukan penghentian pembangunan, aparatur melakukan mediasi untuk pembebasan tanah.
{"title":"OPTIMALISASI PELAKSANAAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI DISTRIK KUALA KENCANA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA","authors":"Ira Meiyenti, Agnes Ayfellyne Jitmau","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.318","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.318","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dana otonomi khusus, upaya – upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah, serta faktor – faktor penghambat dalam proses pelaksanaan dana otonomi khusus tersebut. \u0000Hasil penelitian: Pertama, proses pelaksanaan dana otonomi khusus dalam pembanguna rumah layak huni telah digunakan dengan baik dilihat dari terwujudnya bangunan rumah yang telah dinikmati fasilitasnya oleh masyarakat; Kedua, faktor – faktor penghambat dalam proses pelaksanaan dana otonomi khusus dalam program pembangunan rumah layak huni terdiri dari susahnya melepaskan tanah adat, masih lemahnya tata kelola keuangan, masih banyaknya peperangan suku yang menyebabkan kurang efisiennya pengiriman barang material; Ketiga, upaya yang dilakukan adanya dasar hukum pelaksanaan dana otonomi khusus, dilakukan penghentian pembangunan, aparatur melakukan mediasi untuk pembebasan tanah.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131094403","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-05-31DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.291
Syaikhul Putra
jurnal ini berisi kemampuan pemerintah nagari parik kecamatan koto balingka kabupaten pasaman barat dalam pengelolaan keuangan nagari parik yang cukup besar setiap tahunnya dan penulis meneliti pada tahun 2016 dengan menggunakan azas Good Governance (Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif). hasil dari kesimpulan penulis azas Good Governance tersebut sudah dijalankan oleh pemerintah nagari parik, tetapi untuk kemampuan perlu ditingkatkan dikarenakan terlihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman dalam bidang pelaporan keuangaan.
该杂志包括西萨加利县(nagari parik)政府在每年的财政管理方面的能力，并利用阿兹as Good governor(透明度、问责制和参与)对2016年进行调查的能力。作家阿兹亚斯·Good governor已经由纳加里政府实施，但由于缺乏良好的教育和金融报告经验，需要加强这些技能。
{"title":"Kemampuan Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat","authors":"Syaikhul Putra","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.291","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.291","url":null,"abstract":"jurnal ini berisi kemampuan pemerintah nagari parik kecamatan koto balingka kabupaten pasaman barat dalam pengelolaan keuangan nagari parik yang cukup besar setiap tahunnya dan penulis meneliti pada tahun 2016 dengan menggunakan azas Good Governance (Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif). hasil dari kesimpulan penulis azas Good Governance tersebut sudah dijalankan oleh pemerintah nagari parik, tetapi untuk kemampuan perlu ditingkatkan dikarenakan terlihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman dalam bidang pelaporan keuangaan.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123175426","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：