Pub Date : 2022-08-05DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2558
Irfan Nursetiawan, T. Ratnasari, Aan Anwar Sihabudin
Kepala Desa pada hakikatnya mempunyai fungsi kepemimpinan dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa, tetapi kurangnya koordinasi dan produk advokasi masih menjadi masalah yang muncul. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, yakni teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, wawancara, dan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kepemimpinan oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran menujukkan indikasi Kepala Desa kurang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan tersebut dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hambatan-hambatan yang muncul, meliputi: a) komunikasi yang belum berjalan intensif; b) pendefinisian tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; c) kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa; dan d) kurangnya evaluasi prestasi kerja. Upaya yang telah dilakukan, yakni melalui musyawarah dalam setiap pembuatan kebijakan, membuat struktur organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, melakukan evaluasi prestasi kerja. Kata Kunci: Kepemimpinan; Kepala Desa; Prestasi Kerja; Tata Kelola; Pemerintahan.
{"title":"PELAKSANAAN FUNGSI KEPEMIMPINAN OLEH KEPALA DESA SUKAMAJU KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN","authors":"Irfan Nursetiawan, T. Ratnasari, Aan Anwar Sihabudin","doi":"10.33701/jipwp.v48i1.2558","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2558","url":null,"abstract":"Kepala Desa pada hakikatnya mempunyai fungsi kepemimpinan dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa, tetapi kurangnya koordinasi dan produk advokasi masih menjadi masalah yang muncul. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, yakni teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, wawancara, dan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kepemimpinan oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran menujukkan indikasi Kepala Desa kurang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan tersebut dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hambatan-hambatan yang muncul, meliputi: a) komunikasi yang belum berjalan intensif; b) pendefinisian tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; c) kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa; dan d) kurangnya evaluasi prestasi kerja. Upaya yang telah dilakukan, yakni melalui musyawarah dalam setiap pembuatan kebijakan, membuat struktur organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, melakukan evaluasi prestasi kerja. \u0000 \u0000Kata Kunci: Kepemimpinan; Kepala Desa; Prestasi Kerja; Tata Kelola; Pemerintahan.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121823142","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2331
Andi Eka Iftitah, Puji Wibowo
Sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) 2030, pemerintah Indonesia berkomitmen membangun desa melalui belanja transfer ke daerah dan dana desa. Dana tersebut diterima oleh pemerintah desa sebagai pendapatan pada pos dana desa dan alokasi dana desa dalam struktur APBDes. Dampak kebijakan transfer ke desa tersebut diukur melalui Indeks Desa Membangun atau dikenal dengan IDM. Peningkatan kapasitas fiskal desa melalui transfer dari pemerintah pusat dan daerah tersebut tidak selalu sejalan dengan perbaikan IDM, seperti yang terjadi pada Kabupaten Gowa. Efektivitas pengelolaan APBDes antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemanfaatan dana desa dalam hal penyertaan modal pada BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan dana desa berupa penyertaan modal pada BUMDes, PADes, dan alokasi dana desa terhadap IDM pada 121 desa di Kabupaten Gowa selama periode 2017-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan regresi data panel dan dengan pendekatan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penyertaan modal BUMDes dan PADes memiliki pengaruh positif terhadap IDM. Sementara itu, alokasi dana desa tidak memberikan efek terhadap IDM. Riset ini memberikan implikasi antara lain perlunya perbaikan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan agar dapat mendorong kemandirian desa. Kata Kunci: Dana Desa; Alokasi Dana Desa; Pendapatan Asli Desa; Indeks Desa Membangun; Desentralisasi.
{"title":"PENGARUH DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN GOWA","authors":"Andi Eka Iftitah, Puji Wibowo","doi":"10.33701/jipwp.v48i1.2331","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331","url":null,"abstract":"Sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG) 2030, pemerintah Indonesia berkomitmen membangun desa melalui belanja transfer ke daerah dan dana desa. Dana tersebut diterima oleh pemerintah desa sebagai pendapatan pada pos dana desa dan alokasi dana desa dalam struktur APBDes. Dampak kebijakan transfer ke desa tersebut diukur melalui Indeks Desa Membangun atau dikenal dengan IDM. Peningkatan kapasitas fiskal desa melalui transfer dari pemerintah pusat dan daerah tersebut tidak selalu sejalan dengan perbaikan IDM, seperti yang terjadi pada Kabupaten Gowa. Efektivitas pengelolaan APBDes antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemanfaatan dana desa dalam hal penyertaan modal pada BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan dana desa berupa penyertaan modal pada BUMDes, PADes, dan alokasi dana desa terhadap IDM pada 121 desa di Kabupaten Gowa selama periode 2017-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan regresi data panel dan dengan pendekatan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penyertaan modal BUMDes dan PADes memiliki pengaruh positif terhadap IDM. Sementara itu, alokasi dana desa tidak memberikan efek terhadap IDM. Riset ini memberikan implikasi antara lain perlunya perbaikan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan agar dapat mendorong kemandirian desa. \u0000Kata Kunci: Dana Desa; Alokasi Dana Desa; Pendapatan Asli Desa; Indeks Desa Membangun; Desentralisasi.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126658043","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2828
E. Santoso, Annisa Rahmadanita, M. D. Ryandana
Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda belum memenuhi target sebesar 20% dari ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum terkait pencapaian penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Samarinda, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pelaksanaan standar RTH serta upaya yang dapat dilakukan oleh oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pencapaian standar RTH. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian RTH public belum sesuai ketentuan, baru sekitar 6,07 atau 17,08% tergantung data yang dipergunakan. Beberapa permasalahan masih ada dalam penyediaan RTH publik, utamanya minimnya ketersediaan lahan untuk RTH, disamping permasalahan SDM, anggaran, sebaran ekologi RTH, dan masalah sosial terkait RTH. Beberapa upaya telah dilakukan, namun masih direkomendasikan untuk menyiapkan bank tanah, pengalokasian ulang RTH sesuai fungsi ekologisnya, peningkatan SDM dan anggaran serta peningkatan leadership yang dapat memobilisasi pelibatan pelaksana dan kontribusi serta partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pencapaian, Permasalahan dan Upaya
{"title":"RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SAMARINDA: PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN UPAYANYA","authors":"E. Santoso, Annisa Rahmadanita, M. D. Ryandana","doi":"10.33701/jipwp.v48i1.2828","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2828","url":null,"abstract":"Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda belum memenuhi target sebesar 20% dari ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum terkait pencapaian penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Samarinda, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pelaksanaan standar RTH serta upaya yang dapat dilakukan oleh oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam pencapaian standar RTH. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian RTH public belum sesuai ketentuan, baru sekitar 6,07 atau 17,08% tergantung data yang dipergunakan. Beberapa permasalahan masih ada dalam penyediaan RTH publik, utamanya minimnya ketersediaan lahan untuk RTH, disamping permasalahan SDM, anggaran, sebaran ekologi RTH, dan masalah sosial terkait RTH. Beberapa upaya telah dilakukan, namun masih direkomendasikan untuk menyiapkan bank tanah, pengalokasian ulang RTH sesuai fungsi ekologisnya, peningkatan SDM dan anggaran serta peningkatan leadership yang dapat memobilisasi pelibatan pelaksana dan kontribusi serta partisipasi masyarakat. \u0000Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Pencapaian, Permasalahan dan Upaya","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134394478","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2675
Muhammad Dito Dian Permana, Sadu Wasistiono, Eem Nurnawati
Penulis memfokuskan pada permasalahan saat surat tidak diarsipkan dan alur birokasi yang panjang di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) dari Fred D. Davis dan teori user interface menurut Wiwit Siswoutomo. Teknik pengumpulan data dilakukan metode wawancara dengan berbagai narasumber dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) , dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi SISUMAKER dalam peningkatan kualitas dan minat masyarakat cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, pegawai dan masyarakat menggunakan aplikasi itu sebagai alternatif untuk mendapatkan atau membuat surat dinas dengan mudah dan cepat. Aplikasi SISUMAKER meningkatkan minat masyarakat dan pegawai untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Aplikasi ini memfasilitasi para pengguna dengan beberapa fitur di dalam aplikasi. Seiring dengan peningkatan minat pengguna, pemerintah juga meningkatkan kualitas guna memberikan kesan baik pada pengguna. Kata Kunci: Pengembangan; Aplikasi SISUMAKER; Minat; Surat-Menyurat.
作者专注于这个问题，因为信被归档，在Tangerang镇南部有长长的横向沟。该研究采用描述性和定性方法，采用弗雷德·D·戴维斯(Fred D. Davis)的技术验证模式(TAM)和威威·西莫托(Wiwit sisseetomo)的用户界面理论。数据收集技术采用了采访来自不同OPD(区域设备组织)、文档和观察的来源的方法。研究结果表明，开发开发的SISUMAKER应用程序提高了人们的质量和兴趣。根据采访、文件和观察，雇员和公众使用该应用程序作为一种简单和快速获得或制作服务文件的替代品。SISUMAKER的应用提高了公众的兴趣，提高了员工在日常活动中使用这些应用的兴趣。该应用程序为应用程序中具有多个功能的用户提供便利。随着用户兴趣的增加，政府也提高了给用户留下良好印象的质量。关键词:发展;SISUMAKER应用;兴趣;通信。
{"title":"PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR (SISUMAKER) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN MINAT PENGGUNA DI KOTA TANGERANG SELATAN","authors":"Muhammad Dito Dian Permana, Sadu Wasistiono, Eem Nurnawati","doi":"10.33701/jipwp.v48i1.2675","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2675","url":null,"abstract":"Penulis memfokuskan pada permasalahan saat surat tidak diarsipkan dan alur birokasi yang panjang di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) dari Fred D. Davis dan teori user interface menurut Wiwit Siswoutomo. Teknik pengumpulan data dilakukan metode wawancara dengan berbagai narasumber dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) , dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi SISUMAKER dalam peningkatan kualitas dan minat masyarakat cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, pegawai dan masyarakat menggunakan aplikasi itu sebagai alternatif untuk mendapatkan atau membuat surat dinas dengan mudah dan cepat. Aplikasi SISUMAKER meningkatkan minat masyarakat dan pegawai untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Aplikasi ini memfasilitasi para pengguna dengan beberapa fitur di dalam aplikasi. Seiring dengan peningkatan minat pengguna, pemerintah juga meningkatkan kualitas guna memberikan kesan baik pada pengguna. \u0000 \u0000Kata Kunci: Pengembangan; Aplikasi SISUMAKER; Minat; Surat-Menyurat.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121565346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2556
Teguh Ilham, Adam Udi Velianto
Walaupun diskursus kesetaraan gender mulai mendapat perhatian, namun masih cukup banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan dengan baik. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang Indeks Pemberdayaan Gender Tertinggi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan melihat tujuh indikator yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk melihat gambaran pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengarusutamaan Gender. Data yang diperlukan dalam analisis dikumpulkan melalui wawancara dengan informan terpilih, yaitu: pejabat di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, camat, dan masyarakat yang terlibat dalam Tim Penggerak PKK. Selain itu, berbagai data sekunder seperti dari artikel ilmiah, laporan pemerintah, berita, dan sebagainya juga dikumpulkan. Penelitian ini menemukan bahwa dari ketujuh indikator yang ditetapkan pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya masih perlu untuk meningkatkan jumlah dan pemahaman/keterampilan sumber daya manusia yang berperan sebagai agen Pengarusutamaan Gender. Selain itu, ketersediaan data terpilah yang lengkap dan komprehensif juga perlu untuk dilengkapi lagi. Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender; Indikator Pencapaian PUG; Kesetaraan Gender; Evaluasi Program;Analisis Gender.
{"title":"BELAJAR DARI YANG TERBAIK: EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SURABAYA, INDONESIA","authors":"Teguh Ilham, Adam Udi Velianto","doi":"10.33701/jipwp.v48i1.2556","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2556","url":null,"abstract":"Walaupun diskursus kesetaraan gender mulai mendapat perhatian, namun masih cukup banyak pemerintah daerah yang belum menerapkan dengan baik. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang Indeks Pemberdayaan Gender Tertinggi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan melihat tujuh indikator yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk melihat gambaran pencapaian Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengarusutamaan Gender. Data yang diperlukan dalam analisis dikumpulkan melalui wawancara dengan informan terpilih, yaitu: pejabat di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, camat, dan masyarakat yang terlibat dalam Tim Penggerak PKK. Selain itu, berbagai data sekunder seperti dari artikel ilmiah, laporan pemerintah, berita, dan sebagainya juga dikumpulkan. Penelitian ini menemukan bahwa dari ketujuh indikator yang ditetapkan pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya masih perlu untuk meningkatkan jumlah dan pemahaman/keterampilan sumber daya manusia yang berperan sebagai agen Pengarusutamaan Gender. Selain itu, ketersediaan data terpilah yang lengkap dan komprehensif juga perlu untuk dilengkapi lagi. \u0000Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender; Indikator Pencapaian PUG; Kesetaraan Gender; Evaluasi Program;Analisis Gender.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124251713","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2292
Ika Kurnia Indriani
The COVID-19 pandemic has had a major impact on financial conditions of local government. This study aims to analyze effect of budget capacity on COVID-19 cases in district government of Kalimantan. The research objective to shown the effect PAD, DAK, capital expenditure, and operational expenditure on COVID-19 case. This study uses a descriptive quantitative approach. The results showed that H1 was accepted with sig. <0,001 of district government's budget capacity has a simultaneous effect on COVID-19 cases. H3 is accepted with sig <0,001 that DAK has a partial effect on COVID-19 cases. H4 is accepted with sig. <0,001 that capital expenditure has a partial effect on COVID-19 cases. H5 is accepted with sig. <0,001 that operational expenditures have a partial effect on cases of COVID-19. While H2 is rejected with a sig. 0,388 that PAD have not partial effect on cases of COVID-19 . The highest budget capacity is Kutai Kartanegara, while Taha Tidung has the lowest capacity. The recommendation district government of Kalimantan need to maintain the budget capacity to handling unconditional condition COVID-19 pandemic. Key Words: Budget Capacity, COVID-19, District, and Kalimantan.
{"title":"THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT BUDGET CAPACITY ON COVID-19 CASES HANDLING","authors":"Ika Kurnia Indriani","doi":"10.33701/jipwp.v48i1.2292","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2292","url":null,"abstract":"The COVID-19 pandemic has had a major impact on financial conditions of local government. This study aims to analyze effect of budget capacity on COVID-19 cases in district government of Kalimantan. The research objective to shown the effect PAD, DAK, capital expenditure, and operational expenditure on COVID-19 case. This study uses a descriptive quantitative approach. The results showed that H1 was accepted with sig. <0,001 of district government's budget capacity has a simultaneous effect on COVID-19 cases. H3 is accepted with sig <0,001 that DAK has a partial effect on COVID-19 cases. H4 is accepted with sig. <0,001 that capital expenditure has a partial effect on COVID-19 cases. H5 is accepted with sig. <0,001 that operational expenditures have a partial effect on cases of COVID-19. While H2 is rejected with a sig. 0,388 that PAD have not partial effect on cases of COVID-19 . The highest budget capacity is Kutai Kartanegara, while Taha Tidung has the lowest capacity. The recommendation district government of Kalimantan need to maintain the budget capacity to handling unconditional condition COVID-19 pandemic. \u0000 Key Words: Budget Capacity, COVID-19, District, and Kalimantan.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132218420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2332
Yuniarti Setyaningrum, Suci Prasita Dewi
Pasar Seni Ancol sebagai ruang seni (art center) tertua dan terluas di Indonesia berisikan Komunitas Seniman Perupa di Pasar Seni Ancol memiliki tujuan yang sama yakni untuk membangun modal sosial dalam lingkup sosial. Komunitas Seniman memerlukan Modal sosial sebagai salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi manajemen masalah (coping strategy) dalam situasi yang sulit, salah satunya pada masa pandemi COVID-19. Seniman Pasar Seni Ancol melakukan beberapa Coping strategy yang dapat diusahakan menghadapi masa pandemi antara lain sebagai berikut ; a) strategi aktif yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi aset sosial media yang dimiliki oleh masing-masing seniman; b) strategi pasif dengan cara melakukan penghematan dengan menekan biaya hidup dan biaya produksi karya-karyanya; dan c) strategi jaringan dengan cara memanfaatkan hubungan baik dengan berbagai instansi organisasi serta kolektor karya-karya sebelumnya untuk mendapatkan bantuan dalam mendistribusikan hasil produksi lukisnya. Melalui kajian kualitatif, artikel ini ditemukan bahwa coping strategy yang dilakukan oleh para seniman Pasar Seni Ancol pada masa pandemi COVID-19 dapat terwujud karena pentingnya peran modal sosial. Modal sosial yang terbentuk dalam komunitas seniman Pasar Seni Ancol yang merealisasikan coping strategy adalah dalam bentuk bridging social capital. Bridging social capital yang dilakukan oleh para seniman karena adanya interaksi dan relasi dengan pihak luar komunitas Pasar Seni Ancol. Selain itu seniman membangun bridging social capital untuk mengakomodir distribusi kesejahteraan yang tidak didapatkan dalam bonding social capital. Kata Kunci: Modal Sosial; Bridging Social Capital; Bonding Social Capital; Coping Strategy; Pandemi COVID-19, Seniman.
{"title":"PEMANFAATAN MODAL SOSIAL SEBAGAI COPING STRATEGY (STUDI KASUS SENIMAN PASAR SENI ANCOL MASA PANDEMI COVID-19)","authors":"Yuniarti Setyaningrum, Suci Prasita Dewi","doi":"10.33701/jipwp.v48i1.2332","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2332","url":null,"abstract":"Pasar Seni Ancol sebagai ruang seni (art center) tertua dan terluas di Indonesia berisikan Komunitas Seniman Perupa di Pasar Seni Ancol memiliki tujuan yang sama yakni untuk membangun modal sosial dalam lingkup sosial. Komunitas Seniman memerlukan Modal sosial sebagai salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi manajemen masalah (coping strategy) dalam situasi yang sulit, salah satunya pada masa pandemi COVID-19. Seniman Pasar Seni Ancol melakukan beberapa Coping strategy yang dapat diusahakan menghadapi masa pandemi antara lain sebagai berikut ; a) strategi aktif yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi aset sosial media yang dimiliki oleh masing-masing seniman; b) strategi pasif dengan cara melakukan penghematan dengan menekan biaya hidup dan biaya produksi karya-karyanya; dan c) strategi jaringan dengan cara memanfaatkan hubungan baik dengan berbagai instansi organisasi serta kolektor karya-karya sebelumnya untuk mendapatkan bantuan dalam mendistribusikan hasil produksi lukisnya. Melalui kajian kualitatif, artikel ini ditemukan bahwa coping strategy yang dilakukan oleh para seniman Pasar Seni Ancol pada masa pandemi COVID-19 dapat terwujud karena pentingnya peran modal sosial. Modal sosial yang terbentuk dalam komunitas seniman Pasar Seni Ancol yang merealisasikan coping strategy adalah dalam bentuk bridging social capital. Bridging social capital yang dilakukan oleh para seniman karena adanya interaksi dan relasi dengan pihak luar komunitas Pasar Seni Ancol. Selain itu seniman membangun bridging social capital untuk mengakomodir distribusi kesejahteraan yang tidak didapatkan dalam bonding social capital. \u0000Kata Kunci: Modal Sosial; Bridging Social Capital; Bonding Social Capital; Coping Strategy; Pandemi COVID-19, Seniman.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116240476","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-06-30DOI: 10.33701/jipwp.v48i1.2222
I. P. D. Yudartha
Desa Medewi menjadi salah satu desa yang memiliki potensi besar yang belum dikembangkan secara optimal, padahal dari sisi penerimaan dana desa tergolong tinggi. Selain dari penilaian indeks desa membangun menunjukkan dalam empat tahun, peningkatan pembangunan desa kurang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam pengelolaan dana desa dan memberikan rekomendasi kebijakan pada Desa Medewi. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods, yaitu menggabungkan penetian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skala kepuasan dan manfaat dari pengelolaan dana desa di Desa Medewi sudah Baik tetapi ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan pengembangan potensi desa. Variabel yang masih lemah dalam memberikan kebermanfaatan dan kepuasan adalah variabel lingkungan dan perekonomian. Pengelolaan dana desa belum sinergi dengan potensi Desa Medewi, seperti sektor pertanian belum dioptimalkan, Badan Usaha Milik Desa hanya jual beli hasil pertanian dan belum adanya produk olahan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Peneliti menganalis ada beberapa kebijakan sebagai bentuk alternatif yang dapat diimplementasi di Desa Medewi. Pertama, Peningkatan kemudahan akses modal usaha di Sektor pariwisata dan pertanian oleh pemerintah desa. Kedua, meningkatkan intensitas pembinaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan. Ketiga, Pengembangan sector pariwisata berbasis Ekowisata di beberapa obyek wisata. Alternatif kebijakan yang ideal untuk diimplementasikan dalam sebagai prioritas adalah pembinaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan. Pemilihan kebijakan tersebut berdasarkan dampak kebijakan yang signifikan dan relevan dalam meningkatkan perekonomian desa terutama di tengah situasi pandemi Covid-19. Kata Kunci: Kebijakan, Dana Desa, Potensi Desa.
{"title":"ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA MEDEWI, KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI","authors":"I. P. D. Yudartha","doi":"10.33701/jipwp.v48i1.2222","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2222","url":null,"abstract":"Desa Medewi menjadi salah satu desa yang memiliki potensi besar yang belum dikembangkan secara optimal, padahal dari sisi penerimaan dana desa tergolong tinggi. Selain dari penilaian indeks desa membangun menunjukkan dalam empat tahun, peningkatan pembangunan desa kurang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam pengelolaan dana desa dan memberikan rekomendasi kebijakan pada Desa Medewi. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods, yaitu menggabungkan penetian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skala kepuasan dan manfaat dari pengelolaan dana desa di Desa Medewi sudah Baik tetapi ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan pengembangan potensi desa. Variabel yang masih lemah dalam memberikan kebermanfaatan dan kepuasan adalah variabel lingkungan dan perekonomian. Pengelolaan dana desa belum sinergi dengan potensi Desa Medewi, seperti sektor pertanian belum dioptimalkan, Badan Usaha Milik Desa hanya jual beli hasil pertanian dan belum adanya produk olahan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Peneliti menganalis ada beberapa kebijakan sebagai bentuk alternatif yang dapat diimplementasi di Desa Medewi. Pertama, Peningkatan kemudahan akses modal usaha di Sektor pariwisata dan pertanian oleh pemerintah desa. Kedua, meningkatkan intensitas pembinaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan. Ketiga, Pengembangan sector pariwisata berbasis Ekowisata di beberapa obyek wisata. Alternatif kebijakan yang ideal untuk diimplementasikan dalam sebagai prioritas adalah pembinaan masyarakat dalam pengolahan sektor pertanian dan perikanan. Pemilihan kebijakan tersebut berdasarkan dampak kebijakan yang signifikan dan relevan dalam meningkatkan perekonomian desa terutama di tengah situasi pandemi Covid-19. \u0000Kata Kunci: Kebijakan, Dana Desa, Potensi Desa.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132180385","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-29DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2231
E. Santoso, Annisa Rahmadanita, Luthfiani Rahmaniazar, Enjang Hidayat, Neni Alyani
Beberapa indikasi masalah di lapangan serta hasil penelitian terkait menunjukkan bahwa masih ada banyak masalah dalam pengembangan wisata halal di Provinsi NAD maupun di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengembangan wisata halal yang dilakukan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancaranya dilakukan terhadap 16 orang informan. Untuk meningatkan validitas penelitian, penulis juga melakukan trianggulasi baik triangulasi sumber data maupun triangulasi teknik. Konsep “pengembangan” yang digunakan dalam penelitian ini, menggabungkan pendapat Sammeng (2001), Andrew E. Sikula dalam Sedarmayanti (2009) dan Yoeti (2008). Oleh karena itu konsep “pengembangan” dimaknai sebagai proses perubahan sistem yang dilakukan secara sadar dan terencana menuju kondisi yang lebih baik dalam aspek sumber daya manusia, aspek fisik maupun aspek non fisik lainnya. Sedangkan terkait penyelenggaraan wisata halal di Kota Aceh, digunakan dasar peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal. Hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat fasilitas yang kurang memadai, kurangnya jumlah pegawai, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh. Dari tiga dimensi yang diamati, yaitu dimensi pengembangan obyek dan destinasi wisata, dimensi penyediaan prasarana, serta dimensi pengembangan SDM wisata, kesemuanya menunjukkan kinerja yang belum dapat dinilai baik. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik. Kata Kunci: Pengembangan, Wisata Halal, Kota Banda Aceh.
{"title":"PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH","authors":"E. Santoso, Annisa Rahmadanita, Luthfiani Rahmaniazar, Enjang Hidayat, Neni Alyani","doi":"10.33701/jipwp.v47i2.2231","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2231","url":null,"abstract":"Beberapa indikasi masalah di lapangan serta hasil penelitian terkait menunjukkan bahwa masih ada banyak masalah dalam pengembangan wisata halal di Provinsi NAD maupun di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengembangan wisata halal yang dilakukan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancaranya dilakukan terhadap 16 orang informan. Untuk meningatkan validitas penelitian, penulis juga melakukan trianggulasi baik triangulasi sumber data maupun triangulasi teknik. Konsep “pengembangan” yang digunakan dalam penelitian ini, menggabungkan pendapat Sammeng (2001), Andrew E. Sikula dalam Sedarmayanti (2009) dan Yoeti (2008). Oleh karena itu konsep “pengembangan” dimaknai sebagai proses perubahan sistem yang dilakukan secara sadar dan terencana menuju kondisi yang lebih baik dalam aspek sumber daya manusia, aspek fisik maupun aspek non fisik lainnya. Sedangkan terkait penyelenggaraan wisata halal di Kota Aceh, digunakan dasar peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal. Hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat fasilitas yang kurang memadai, kurangnya jumlah pegawai, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh. Dari tiga dimensi yang diamati, yaitu dimensi pengembangan obyek dan destinasi wisata, dimensi penyediaan prasarana, serta dimensi pengembangan SDM wisata, kesemuanya menunjukkan kinerja yang belum dapat dinilai baik. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik. \u0000Kata Kunci: Pengembangan, Wisata Halal, Kota Banda Aceh.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"32 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132680030","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-11-29DOI: 10.33701/jipwp.v47i2.2031
Zen Lutfulloh, Wahyu Donri
Mining is a strategic sector that must be utilized by the government as well as possible. In accordance with the mandate contained in Article 33 of the 1945 Constitution, the government or the state is obliged to serve every citizen and resident to fulfill their basic needs in the context of public services and improving the welfare of the community. One of the public services that get a bad impression in the community is related to licensing services. At the beginning of 2021, there was a case phenomenon that became a polemic of debate among the community, government and environmental health observers. The phenomenon is that it is easy for the government to issue a mining business permit (IUP) decree to PT Tambang Mas Sangihe (TMS) which substantially violates Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as well as having a large potential to cause environmental damage because some of the the area that gets the mining permit is a protected forest which is home to several endemic animals and plants that are threatened with extinction. This study uses normative research methods to determine the legal consequences of the policy. The purpose of this study is to provide several points of consideration to the government in terms of re-evaluating the decree. The results of this study indicate that Decree Number 163.K/MB.04/DJB/2021 has legal consequences for re-evaluation because in addition to violating other laws, the decision has the potential to cause damage to the natural environment in the Sangihe Islands. Key Words: Mining, Licensing, Environment
矿业是一个战略部门，政府必须尽可能地利用它。根据1945年《宪法》第33条的规定，政府或国家有义务为每一位公民和居民服务，以满足他们在公共服务和改善社区福利方面的基本需求。在社区中印象不好的公共服务之一与许可服务有关。2021年初，出现了一种个案现象，在社区、政府和环境卫生观察员之间引发了激烈的辩论。现象是，政府很容易向Tambang Mas Sangihe (TMS)颁发采矿业务许可证(IUP)法令，这严重违反了2007年第27号关于沿海地区和小岛屿管理的法律，而且有很大的可能造成环境破坏，因为一些获得采矿许可证的地区是受保护的森林，是几种濒临灭绝的特有动植物的家园。本研究采用规范的研究方法来确定政策的法律后果。本研究的目的是为政府在重新评估法令方面提供几点考虑。本研究结果显示，法令编号163.K/MB。04/DJB/2021对重新评估具有法律后果，因为除了违反其他法律外，该决定还可能对桑吉河群岛的自然环境造成破坏。关键词:矿业;许可证;环境
{"title":"AKIBAT HUKUM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PADA KEKAYAAN ALAM KEPULAUAN SANGIHE","authors":"Zen Lutfulloh, Wahyu Donri","doi":"10.33701/jipwp.v47i2.2031","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2031","url":null,"abstract":"Mining is a strategic sector that must be utilized by the government as well as possible. In accordance with the mandate contained in Article 33 of the 1945 Constitution, the government or the state is obliged to serve every citizen and resident to fulfill their basic needs in the context of public services and improving the welfare of the community. One of the public services that get a bad impression in the community is related to licensing services. At the beginning of 2021, there was a case phenomenon that became a polemic of debate among the community, government and environmental health observers. The phenomenon is that it is easy for the government to issue a mining business permit (IUP) decree to PT Tambang Mas Sangihe (TMS) which substantially violates Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as well as having a large potential to cause environmental damage because some of the the area that gets the mining permit is a protected forest which is home to several endemic animals and plants that are threatened with extinction. This study uses normative research methods to determine the legal consequences of the policy. The purpose of this study is to provide several points of consideration to the government in terms of re-evaluating the decree. The results of this study indicate that Decree Number 163.K/MB.04/DJB/2021 has legal consequences for re-evaluation because in addition to violating other laws, the decision has the potential to cause damage to the natural environment in the Sangihe Islands. \u0000Key Words: Mining, Licensing, Environment","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125936206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：