Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan yang dilakukan orang tua atau orang dewasa lainnya terhadap kepribadian anak. Perlakuan kekerasan terhadap anak sering kali tidak disadari oleh orang tua atau pengasuh, yang memiliki kelekatan dengan anak. Bentuk kekerasan secara fisik, emosional, dan seksual, termasuk penelantaran, dapat terjadi dalam lingkup keluarga. Jika perlakuan kekerasan terjadi selama masa pembentukkan kepribadian, dan mencapai tingkat keparahan, maka dampaknya pada kepribadian dan kehidupan masa depan anak.Anak dapat bersikap permisif, depresif, desruktif, agresif atau berperilaku menyimpang. Untuk mencegah perilaku kekerasan terhadap anak, orang tua atau Pengasuh perlu mendapat bimbingan untuk mengolah stress,agar mampu mengatasi dan mengendalikan emosi, latihan ketrampilan kelekatan yang aman, latihan untuk mengenal deteksi dini pada anak korban kekerasan, latihan merubah interpretasi pengalaman kekerasan menjadi motivasi bagi anak. Untuk menghindari kerentanan anak mendapat kekerasan psikologis, anak harus tetap mendapat pengasuhan. Jika pengasuhan dari orang tua tidak memungkinkan, maka anak dapat memperolehnya dari orang tua pengganti atau kerabat, atau Lembaga Sosial Pelayanan anak. Kata kunci: Anak, kekerasan, kelekatan, kepribadian.
{"title":"DAMPAK KEKERASAN PADA KEPRIBADIAN ANAK","authors":"Alit Kurniasari","doi":"10.33007/INF.V5I1.1594","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/INF.V5I1.1594","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan yang dilakukan orang tua atau orang dewasa lainnya terhadap kepribadian anak. Perlakuan kekerasan terhadap anak sering kali tidak disadari oleh orang tua atau pengasuh, yang memiliki kelekatan dengan anak. Bentuk kekerasan secara fisik, emosional, dan seksual, termasuk penelantaran, dapat terjadi dalam lingkup keluarga. Jika perlakuan kekerasan terjadi selama masa pembentukkan kepribadian, dan mencapai tingkat keparahan, maka dampaknya pada kepribadian dan kehidupan masa depan anak.Anak dapat bersikap permisif, depresif, desruktif, agresif atau berperilaku menyimpang. Untuk mencegah perilaku kekerasan terhadap anak, orang tua atau Pengasuh perlu mendapat bimbingan untuk mengolah stress,agar mampu mengatasi dan mengendalikan emosi, latihan ketrampilan kelekatan yang aman, latihan untuk mengenal deteksi dini pada anak korban kekerasan, latihan merubah interpretasi pengalaman kekerasan menjadi motivasi bagi anak. Untuk menghindari kerentanan anak mendapat kekerasan psikologis, anak harus tetap mendapat pengasuhan. Jika pengasuhan dari orang tua tidak memungkinkan, maka anak dapat memperolehnya dari orang tua pengganti atau kerabat, atau Lembaga Sosial Pelayanan anak. Kata kunci: Anak, kekerasan, kelekatan, kepribadian.","PeriodicalId":229919,"journal":{"name":"Sosio informa","volume":" 17","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113948425","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Lisa Septia Dewi br. Ginting, Wiwik Puji Mulyani, Luthfi Muta’ali
Peningkatan proporsi penduduk lansia adalah fenomena kependudukan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Meskipun mengalami penurunan fisik dan mental, lansia diharapkan tetap dapat menjalani kehidupannya dengan berkualitas dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan. Indonesia memiliki karakteristik penduduk yang beragam, namun seringnya kebijakan terhadap lansia digeneralisasi secara nasional tanpa mempertimbangkan siklus hidup dan variasi karakter antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan status kesehatan pralansia dan lansianya. Metode yang digunakan adalah analisis gerombol dengan data pralansia dan lansia hasil SUPAS 2015 oleh Badan Pusat Statistik. Dari analisis tersebut diperoleh 3 kelompok pralansia dan 4 kelompok lansia yang menggambarkan klasifikasi kualitas penduduk pralansia dan lansia di Indonesia dengan ciri karakter masing-masing. Sebanyak 61,76 persen provinsi di Indonesia memiliki pralansia aktif yang ditandai dengan kapabilitas dan partisipasi bekerja yang cukup baik. Berbeda dengan lansia yang justru sebanyak 41,18 persen provinsi di Indonesia tergabung dalam kelompok lansia potensial. Kelompok ini dicirikan dengan kapabilitas yang paling baik di antara kelompok yang lain namun tidak diikuti dengan partisipasi bekerja dan kegiatan sosial yang cukup. Secara umum, kelompok pralansia dan lansia yang rentan didominasi oleh provinsi kawasan Indonesia timur.
{"title":"PEMETAAN LANSIA DI INDONESIA DITINJAU DARI KARAKTERISTIK SOSIAL, EKONOMI, DAN STATUS KESEHATAN","authors":"Lisa Septia Dewi br. Ginting, Wiwik Puji Mulyani, Luthfi Muta’ali","doi":"10.33007/INF.V5I1.1664","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/INF.V5I1.1664","url":null,"abstract":"Peningkatan proporsi penduduk lansia adalah fenomena kependudukan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Meskipun mengalami penurunan fisik dan mental, lansia diharapkan tetap dapat menjalani kehidupannya dengan berkualitas dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan. Indonesia memiliki karakteristik penduduk yang beragam, namun seringnya kebijakan terhadap lansia digeneralisasi secara nasional tanpa mempertimbangkan siklus hidup dan variasi karakter antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan status kesehatan pralansia dan lansianya. Metode yang digunakan adalah analisis gerombol dengan data pralansia dan lansia hasil SUPAS 2015 oleh Badan Pusat Statistik. Dari analisis tersebut diperoleh 3 kelompok pralansia dan 4 kelompok lansia yang menggambarkan klasifikasi kualitas penduduk pralansia dan lansia di Indonesia dengan ciri karakter masing-masing. Sebanyak 61,76 persen provinsi di Indonesia memiliki pralansia aktif yang ditandai dengan kapabilitas dan partisipasi bekerja yang cukup baik. Berbeda dengan lansia yang justru sebanyak 41,18 persen provinsi di Indonesia tergabung dalam kelompok lansia potensial. Kelompok ini dicirikan dengan kapabilitas yang paling baik di antara kelompok yang lain namun tidak diikuti dengan partisipasi bekerja dan kegiatan sosial yang cukup. Secara umum, kelompok pralansia dan lansia yang rentan didominasi oleh provinsi kawasan Indonesia timur.","PeriodicalId":229919,"journal":{"name":"Sosio informa","volume":"222 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116174444","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang belum mampu untuk melindungi diri. Anak balita terlantar memerlukan perlindungan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Setiap anak memiliki hak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga, namun apabila hal itu tidak dapat terwujud maka alternatif terakhir adalah dengan pengasuhan di dalam panti. Anak yang teralalu lama berada dalam asuhan panti, terdapat efek negatif yang ditimbulkan sehingga perlu dilakukan perencanaan permanensi salah satunya melelui pengangkatan anak. Metode yang diguanakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian literatur berdasarkan teori, konsep, dan hasil penelitian. Penelantaran merupakan tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan. Penelantaran anak mengakibatkan pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak anak tidak terpenuhi secara layak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu serta kesejahteraan anak tidak tercapai. Penanganan terhadap anak terlantar dapat melalui pelayanan sosial anak berbasis panti. Pelayanan terhadap anak terlantar bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak tidak dapat terwujud apabila kebutuhan dan hak-hak anak tidak terpenuhi. Kebutuhan anak yang harus dipenuhi yaitu anatara lain berupa kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak anak yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Selain itu upaya mewujudkan kesejahteraan anak balita terlantar dilakukan melalui pengangkatan anak. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.
{"title":"PENGANGKATAN ANAK BALITA TERLANTAR","authors":"Eko Setiawan, N. C. Apsari, S. T. Raharjo","doi":"10.33007/INF.V5I1.1622","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/INF.V5I1.1622","url":null,"abstract":"Anak merupakan salah satu kelompok rentan yang belum mampu untuk melindungi diri. Anak balita terlantar memerlukan perlindungan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Setiap anak memiliki hak untuk tinggal dalam lingkungan pengasuhan keluarga, namun apabila hal itu tidak dapat terwujud maka alternatif terakhir adalah dengan pengasuhan di dalam panti. Anak yang teralalu lama berada dalam asuhan panti, terdapat efek negatif yang ditimbulkan sehingga perlu dilakukan perencanaan permanensi salah satunya melelui pengangkatan anak. Metode yang diguanakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian literatur berdasarkan teori, konsep, dan hasil penelitian. Penelantaran merupakan tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan. Penelantaran anak mengakibatkan pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak anak tidak terpenuhi secara layak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terganggu serta kesejahteraan anak tidak tercapai. Penanganan terhadap anak terlantar dapat melalui pelayanan sosial anak berbasis panti. Pelayanan terhadap anak terlantar bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak tidak dapat terwujud apabila kebutuhan dan hak-hak anak tidak terpenuhi. Kebutuhan anak yang harus dipenuhi yaitu anatara lain berupa kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak anak yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Selain itu upaya mewujudkan kesejahteraan anak balita terlantar dilakukan melalui pengangkatan anak. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.","PeriodicalId":229919,"journal":{"name":"Sosio informa","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132421469","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pendidikan merupakan suatu upaya meningkatkan potensi diri yang dimiliki oleh setiap individu yang dibantu oleh orang yang lebih dewasa. Pendidikan di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun. Namun, pada kenyataannya, masih banyak anak-anak usia sekolah pendidikan dasar di Indonesia menjadi anak jalanan (anjal). Metode penulisan menggunakan studi pustaka. Keterlibatan mahasiswa sebagai calon pendidik terutama mahasiswa, yaitu mendidik, mengajarkan, membimbing ilmu yang telah didapatkan kepada perkumpulan anak jalanan melalui prosedur yang telah dirancang, dengan perencanaan, persiapan, dan sebagianya juga dapat menjadikan mahasiswa memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program rumah singgah Calistung ini secara umum mempunyai beberapa langkah dalam proses pelaksanaannya, yaitu: 1) perencanaan yang matang. 2) melakukan penjajakan ke berbagai bidang yang perlu. 3) Menentukan subjek yang akan di jadikan peserta didik. 4) sosialisasi kepada berbagai pihak, mengenai apa itu Rumah singgah Calistung Anak Jalanan. 5) evaluasi setiap saat. Melalui program Calistung ini, diharapkan akan dapat membantu meningkatkan potensi yang dimiliki serta meningkatkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan, karena melalui Calistung, anak-anak jalanan akan mempunyai kemampuan tambahan untuk bekal dalam menjalankana kehidupan sehari-hari .
{"title":"PERAN MAHASISWA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH","authors":"Retno Wihyanti","doi":"10.33007/INF.V5I1.1653","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/INF.V5I1.1653","url":null,"abstract":"Pendidikan merupakan suatu upaya meningkatkan potensi diri yang dimiliki oleh setiap individu yang dibantu oleh orang yang lebih dewasa. Pendidikan di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun. Namun, pada kenyataannya, masih banyak anak-anak usia sekolah pendidikan dasar di Indonesia menjadi anak jalanan (anjal). Metode penulisan menggunakan studi pustaka. Keterlibatan mahasiswa sebagai calon pendidik terutama mahasiswa, yaitu mendidik, mengajarkan, membimbing ilmu yang telah didapatkan kepada perkumpulan anak jalanan melalui prosedur yang telah dirancang, dengan perencanaan, persiapan, dan sebagianya juga dapat menjadikan mahasiswa memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program rumah singgah Calistung ini secara umum mempunyai beberapa langkah dalam proses pelaksanaannya, yaitu: 1) perencanaan yang matang. 2) melakukan penjajakan ke berbagai bidang yang perlu. 3) Menentukan subjek yang akan di jadikan peserta didik. 4) sosialisasi kepada berbagai pihak, mengenai apa itu Rumah singgah Calistung Anak Jalanan. 5) evaluasi setiap saat. Melalui program Calistung ini, diharapkan akan dapat membantu meningkatkan potensi yang dimiliki serta meningkatkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan, karena melalui Calistung, anak-anak jalanan akan mempunyai kemampuan tambahan untuk bekal dalam menjalankana kehidupan sehari-hari .","PeriodicalId":229919,"journal":{"name":"Sosio informa","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131022194","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga. Penyediaan akses layanan dan jasa-jasa sektor keuangan yang terjangkau bagi masyarakat miskin secara langsung membuat kelompok masyarakat miskin ikut berpartisipasi dan menjadi agen pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial non tunai dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan. Faktanya, inklusivitas keuangan yang dicapai pada penyaluran bantuan sosial non tunai hanya pada akses jasa keuangan belum pada penggunaan jasa keuangan. Penyaluran bantuan sosial non tunai diharapkan membiasakan masyarakat untuk menabung ternyata hanya sebatas pencairan bantuan sosial, mekanisme menabung tidak serta merta dilakukan oleh penerima manfaat. Inklusi keuangan pada bantuan sosial non untuk masyarakat miskin adalah inklusivitas keuangan semu dan tidak berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dengan indikator penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan penurunan angka kemiskinan semu, karena dipenuhi dengan bantuan sosial non tunai bukan karena peningkatan pendapatan riil masyarakat. Kata Kunci: inklusi keuangan, kemiskinan, bantuan sosial non tunai
{"title":"INKLUSI KEUANGAN DAN PENURUNAN KEMISKINAN: STUDI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI","authors":"Habibullah Habibullah","doi":"10.33007/INF.V5I1.1657","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/INF.V5I1.1657","url":null,"abstract":"Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga. Penyediaan akses layanan dan jasa-jasa sektor keuangan yang terjangkau bagi masyarakat miskin secara langsung membuat kelompok masyarakat miskin ikut berpartisipasi dan menjadi agen pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial non tunai dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan. Faktanya, inklusivitas keuangan yang dicapai pada penyaluran bantuan sosial non tunai hanya pada akses jasa keuangan belum pada penggunaan jasa keuangan. Penyaluran bantuan sosial non tunai diharapkan membiasakan masyarakat untuk menabung ternyata hanya sebatas pencairan bantuan sosial, mekanisme menabung tidak serta merta dilakukan oleh penerima manfaat. Inklusi keuangan pada bantuan sosial non untuk masyarakat miskin adalah inklusivitas keuangan semu dan tidak berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dengan indikator penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan penurunan angka kemiskinan semu, karena dipenuhi dengan bantuan sosial non tunai bukan karena peningkatan pendapatan riil masyarakat. Kata Kunci: inklusi keuangan, kemiskinan, bantuan sosial non tunai","PeriodicalId":229919,"journal":{"name":"Sosio informa","volume":"32 6","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114117748","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek gender dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu dilakukan pengumpulan data sekunder dan hasil penelitisan yang relevan, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa unit sasaran program ini adalah keluarga. Namun basis intervensinya belum menyentuh seluruh anggota keluarga. Program yang menetapkan kaum ibu sebagai pengurus justru bias gender karena tidak melibatkan suami. Hal yang sama terjadi dalam Forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Akibatnya program justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetrik dan tidak ekual melalui retradisionalisasi gender. Perubahan perilaku menuju kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari kesejahteraan sosial keluarga tidak optimal. Sejalan dengan hal ini penyelenggara program hendaknya: (1) konsisten menjadikan keluarga sebagai basis intervensi sejalan dengan nama program. Suami sebagai pemegang otoritas keluarga justru harus dijadikan gerbong perubahan perilaku dengan menciptakan efek pendobrakan menuju kesetaraan dan keadilan gender. (2) Sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menerapkan perspektif baru dalam pelibatan keluarga dalam program ( new perspective for targeting strategies ) menjadi basis pasangan suami-istri ( to couple-based targeting ). Perubahan ini akan menciptakan kebersamaan suami-istri dalam pengelolaan bantuan program sekaligus efek “conditioning“ kesetaraan gender. (3) menyediakan secara khusus modul gender sebagai bahan pembelajaran dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, (4) membekali sekaligus memastikan kategori gender pendamping adalah androgini sehingga fungsi pendasmping sebagai agen perubahan perilaku lebih cepat melakukan transformasi nilai-nilai gender modern. Kata kunci : Gender; Kesetaraan Gender; Program Keluarga Harapan;
{"title":"ASPEK GENDER DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN","authors":"Togi N. Nainggolan","doi":"10.33007/INF.V5I1.1593","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/INF.V5I1.1593","url":null,"abstract":"Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek gender dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk itu dilakukan pengumpulan data sekunder dan hasil penelitisan yang relevan, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa unit sasaran program ini adalah keluarga. Namun basis intervensinya belum menyentuh seluruh anggota keluarga. Program yang menetapkan kaum ibu sebagai pengurus justru bias gender karena tidak melibatkan suami. Hal yang sama terjadi dalam Forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Akibatnya program justru terkesan memperkuat relasi gender yang bersifat asimetrik dan tidak ekual melalui retradisionalisasi gender. Perubahan perilaku menuju kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari kesejahteraan sosial keluarga tidak optimal. Sejalan dengan hal ini penyelenggara program hendaknya: (1) konsisten menjadikan keluarga sebagai basis intervensi sejalan dengan nama program. Suami sebagai pemegang otoritas keluarga justru harus dijadikan gerbong perubahan perilaku dengan menciptakan efek pendobrakan menuju kesetaraan dan keadilan gender. (2) Sejalan dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menerapkan perspektif baru dalam pelibatan keluarga dalam program ( new perspective for targeting strategies ) menjadi basis pasangan suami-istri ( to couple-based targeting ). Perubahan ini akan menciptakan kebersamaan suami-istri dalam pengelolaan bantuan program sekaligus efek “conditioning“ kesetaraan gender. (3) menyediakan secara khusus modul gender sebagai bahan pembelajaran dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, (4) membekali sekaligus memastikan kategori gender pendamping adalah androgini sehingga fungsi pendasmping sebagai agen perubahan perilaku lebih cepat melakukan transformasi nilai-nilai gender modern. Kata kunci : Gender; Kesetaraan Gender; Program Keluarga Harapan;","PeriodicalId":229919,"journal":{"name":"Sosio informa","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122542439","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
B. Widiyahseno, Rudianto Rudianto, Ida Widaningrum
Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat kompleks, sejak berangkat bekerja, saat bekerja dan setelah pulang. Baik yang menyangkut permasalahan administratif, permasalahan teknis, permasalahan hukum, sosial, ekonomi dan jaminan masa depan. Permasalahan yang menyangkut dengan keluarga yang ditinggalkannya mulai dari pengasuhan dan pendidikan anaknya. Permasalahan tersebut ada yang berada dalam wilayah tanggungjawab Pemerintah Pusat, Lembaga Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI), Pemerintah Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota sampai pemerintah Desa, bahkan pihak swasta. Semua itu memiliki dampak, peran dan tanggungjawab masing-masing yang tidak bisa disepelekan. Ada banyak artikel yang telah mengungkap permasalahan tersebut, bahkan mengkritisi tentang lemahnya peraturan yang mengaturnya. Dengan dikeluarkannya UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tampaknya memberikan harapan yang lebih baik. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk model pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran tersebut. Apakah sudah dapat menjamin peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana langkah selanjutnya agar dapat dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia. Sejauh mana kepedulian dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa. Kajian ini merupakan tinjauan yuridis yang bersifat legalitas formal dengan metode kualitatif yang bersifat analitis interpretatif. Yaitu menganalisis secara terbuka yang diikuti dengan menginterpretasikan secara obyektif yang menyangkut model pelindungan pekerja migran Indonesia yang diatur dalam UU No 18 Tahun 2017. Analisis data menggunakan cara interpretatif dengan tujuan untuk menemukan model pelindungan pekerja migran yang lebih humanis.
{"title":"PARADIGMA BARU MODEL PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017","authors":"B. Widiyahseno, Rudianto Rudianto, Ida Widaningrum","doi":"10.33007/inf.v4i3.1578","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1578","url":null,"abstract":"Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat kompleks, sejak berangkat bekerja, saat bekerja dan setelah pulang. Baik yang menyangkut permasalahan administratif, permasalahan teknis, permasalahan hukum, sosial, ekonomi dan jaminan masa depan. Permasalahan yang menyangkut dengan keluarga yang ditinggalkannya mulai dari pengasuhan dan pendidikan anaknya. Permasalahan tersebut ada yang berada dalam wilayah tanggungjawab Pemerintah Pusat, Lembaga Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI), Pemerintah Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota sampai pemerintah Desa, bahkan pihak swasta. Semua itu memiliki dampak, peran dan tanggungjawab masing-masing yang tidak bisa disepelekan. Ada banyak artikel yang telah mengungkap permasalahan tersebut, bahkan mengkritisi tentang lemahnya peraturan yang mengaturnya. Dengan dikeluarkannya UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tampaknya memberikan harapan yang lebih baik. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk model pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran tersebut. Apakah sudah dapat menjamin peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana langkah selanjutnya agar dapat dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia. Sejauh mana kepedulian dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa. Kajian ini merupakan tinjauan yuridis yang bersifat legalitas formal dengan metode kualitatif yang bersifat analitis interpretatif. Yaitu menganalisis secara terbuka yang diikuti dengan menginterpretasikan secara obyektif yang menyangkut model pelindungan pekerja migran Indonesia yang diatur dalam UU No 18 Tahun 2017. Analisis data menggunakan cara interpretatif dengan tujuan untuk menemukan model pelindungan pekerja migran yang lebih humanis.","PeriodicalId":229919,"journal":{"name":"Sosio informa","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127604319","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Stres adalah respons psikologis dan fisiologis terhadap berbagai peristiwa yang mengganggu keseimbangan pribadi kita dalam beberapa cara. Stres di tempat kerja bukanlah fenomena baru, tetapi ini merupakan ancaman yang besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan pekerja daripada sebelumnya. Stres di tempat kerja biasanya merupakan hasil dari tuntutan yang tinggi pada pekerjaan, nyata atau kurangnya kontrol yang dirasakan mengenai tuntutan tersebut, buruknya komunikasi dan organisasi sehari-hari, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Stres pekerjaan dapat dilihat dari berbagai model dan salah satunya adalah perspektif teori sistem ekologi. Kata Kunci : Stres, kerja, perspektif, sistem, ekologi
{"title":"STRES KERJA DARI PERSPEKTIF TEORI SISTEM-EKOLOGI","authors":"Husmiati Husmiati","doi":"10.33007/inf.v4i3.1591","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1591","url":null,"abstract":"Stres adalah respons psikologis dan fisiologis terhadap berbagai peristiwa yang mengganggu keseimbangan pribadi kita dalam beberapa cara. Stres di tempat kerja bukanlah fenomena baru, tetapi ini merupakan ancaman yang besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan pekerja daripada sebelumnya. Stres di tempat kerja biasanya merupakan hasil dari tuntutan yang tinggi pada pekerjaan, nyata atau kurangnya kontrol yang dirasakan mengenai tuntutan tersebut, buruknya komunikasi dan organisasi sehari-hari, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Stres pekerjaan dapat dilihat dari berbagai model dan salah satunya adalah perspektif teori sistem ekologi. Kata Kunci : Stres, kerja, perspektif, sistem, ekologi","PeriodicalId":229919,"journal":{"name":"Sosio informa","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134485528","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengetahui peran budaya Tura Jaji pada masyarakat Desa Aewora dan model pencegahan konflik menggunakan budaya Tura Jaji. Tura Jaji merupakan salah satu budaya yang ada pada masyarakat Ende Lio. Dalam konteks sosial, Tura Jaji dipahami sebagai suatu sumpah berisikan perjanjian yang dibuat dan senantiasa harus dijunjung tinggi bagi pihak yang melakukan sumpah. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori struktural fungsional dan interaksionalisme simbolik. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya Tura Jaji sampai saat ini masih hidup dan dijunjung oleh masyarkat Desa Aewora. Budaya Tura Jaji memiliki peran dalam masyarakat. Peran budaya Tura Jaji yaitu: meningkatkan solidaritas, mencegah konflik sosial, mempertahankan budaya serta menciptakan integrasi sosial. Ditemukan cara pencegahan konflik dengan budaya Tura Jaji yaitu dengan ,menjunjung nilai budaya Tura Jaji, sadar akan sumpah adat, mengontrol emosi, saling menghargai serta takut akan konsekuensi atau risiko yang didapat apabila melanggar Tura Jaji. Pelanggaran terhadap Tura Jaji akan berdampak pada munculnya penyakit sampai menimbulkan kematian baik manusia, hewan hingga tumbuhan. Kepada Masyarakat, hasil kajian ini diharapkan dapat mendorong pemahaman tentang budaya Tura Jaji dan menjadikan budaya Tura Jaji sebagai pedoman hidup masyarakat untuk hidup damai dan sejahtera tanpa adanya konflik. Pemerintah Kabupaten Ende diharapkan melestarikan budaya Tura Jaji agar tetap menjadi kearifan lokal masyarakat Ende Lio yang memberi dampak tidak saja bagi keutuhan sosial tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat.
{"title":"PERAN BUDAYA TURA JAJI DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL DI DESA AEWORA KECAMATAN AEWORA KABUPATEN ENDE-FLORES","authors":"Lasarus Jehamat, Aprilia Clarisa Mbadhi","doi":"10.33007/inf.v4i3.1545","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1545","url":null,"abstract":"ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengetahui peran budaya Tura Jaji pada masyarakat Desa Aewora dan model pencegahan konflik menggunakan budaya Tura Jaji. Tura Jaji merupakan salah satu budaya yang ada pada masyarakat Ende Lio. Dalam konteks sosial, Tura Jaji dipahami sebagai suatu sumpah berisikan perjanjian yang dibuat dan senantiasa harus dijunjung tinggi bagi pihak yang melakukan sumpah. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori struktural fungsional dan interaksionalisme simbolik. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya Tura Jaji sampai saat ini masih hidup dan dijunjung oleh masyarkat Desa Aewora. Budaya Tura Jaji memiliki peran dalam masyarakat. Peran budaya Tura Jaji yaitu: meningkatkan solidaritas, mencegah konflik sosial, mempertahankan budaya serta menciptakan integrasi sosial. Ditemukan cara pencegahan konflik dengan budaya Tura Jaji yaitu dengan ,menjunjung nilai budaya Tura Jaji, sadar akan sumpah adat, mengontrol emosi, saling menghargai serta takut akan konsekuensi atau risiko yang didapat apabila melanggar Tura Jaji. Pelanggaran terhadap Tura Jaji akan berdampak pada munculnya penyakit sampai menimbulkan kematian baik manusia, hewan hingga tumbuhan. Kepada Masyarakat, hasil kajian ini diharapkan dapat mendorong pemahaman tentang budaya Tura Jaji dan menjadikan budaya Tura Jaji sebagai pedoman hidup masyarakat untuk hidup damai dan sejahtera tanpa adanya konflik. Pemerintah Kabupaten Ende diharapkan melestarikan budaya Tura Jaji agar tetap menjadi kearifan lokal masyarakat Ende Lio yang memberi dampak tidak saja bagi keutuhan sosial tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat.","PeriodicalId":229919,"journal":{"name":"Sosio informa","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125493010","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Salah satu masalah sosial yang dihadapi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Upaya mengatasi kemiskinan antara lain bisa dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan pariwisata dipandang merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan lapangan kerja. Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produksi lainya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara konseptual tentang keterkaitan antara pengembangan pariwisata, pertumbuhan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.
{"title":"STRATEGI PERCEPATAN PERTUMBUHAN LAPANGAN KERJA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA","authors":"Oman Sukmana","doi":"10.33007/INF.V4I3.1570","DOIUrl":"https://doi.org/10.33007/INF.V4I3.1570","url":null,"abstract":"Salah satu masalah sosial yang dihadapi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Upaya mengatasi kemiskinan antara lain bisa dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja. Pengembangan pariwisata dipandang merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan lapangan kerja. Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produksi lainya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara konseptual tentang keterkaitan antara pengembangan pariwisata, pertumbuhan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.","PeriodicalId":229919,"journal":{"name":"Sosio informa","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124017555","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：