Pub Date : 2023-05-04DOI: 10.58258/jihad.v5i1.5013
Wahyu Ramadhani, Farid Farid
Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal upaya peningkatan penerimaan APBN untuk pelaksanaan pembangunan tingkat nasional dan memobilisasi modal dari dalam negeri seperti dengan memberikan kebijakankebijakan. Salah satu cara untuk mencari nafkah adalah banyak orang memulai bisnis, salah satunya adalah berdagang dan usaha dibidang hiburan. Oleh karena itu terdapat berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha salah satunya yaitu usaha dibidang hiburan seperti diskotik, gaya hidup bebas ketika orang-orang dinegara maju mulai muncul, konsumsi minuman alkohol tidak lgi tabu di indonesia. jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum.Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian ini berpijak pada norma-norma hukum administrasi yang mengatur mengenai sanksi administrasi pelanggaran perizinan
{"title":"Sanksi Administrasi Bagi Usaha Dunia Malam","authors":"Wahyu Ramadhani, Farid Farid","doi":"10.58258/jihad.v5i1.5013","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v5i1.5013","url":null,"abstract":"Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal upaya peningkatan penerimaan APBN untuk pelaksanaan pembangunan tingkat nasional dan memobilisasi modal dari dalam negeri seperti dengan memberikan kebijakankebijakan. Salah satu cara untuk mencari nafkah adalah banyak orang memulai bisnis, salah satunya adalah berdagang dan usaha dibidang hiburan. Oleh karena itu terdapat berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha salah satunya yaitu usaha dibidang hiburan seperti diskotik, gaya hidup bebas ketika orang-orang dinegara maju mulai muncul, konsumsi minuman alkohol tidak lgi tabu di indonesia. jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum.Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian ini berpijak pada norma-norma hukum administrasi yang mengatur mengenai sanksi administrasi pelanggaran perizinan","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128911297","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-30DOI: 10.58258/jihad.v5i1.5012
Abustam Abustam
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan hubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang diperoleh pada aspek hukum (yuridis) melalui studi dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:1.Bahan hukum primer(peraturan perundang-undangan yang terkait); dan 2. Bahan hukum sekunder(buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. UUD 1945 mengakui hak-hak konstitusiowarga negara dalam berbagai aspek kehidupantermasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yanglayak, hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tepatpada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebut bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga","authors":"Abustam Abustam","doi":"10.58258/jihad.v5i1.5012","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v5i1.5012","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan hubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang diperoleh pada aspek hukum (yuridis) melalui studi dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:1.Bahan hukum primer(peraturan perundang-undangan yang terkait); dan 2. Bahan hukum sekunder(buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. UUD 1945 mengakui hak-hak konstitusiowarga negara dalam berbagai aspek kehidupantermasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yanglayak, hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tepatpada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebut bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132681966","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-28DOI: 10.58258/jihad.v5i1.4996
Mawardin Mawardin, Farid Farid
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :Tinjauan Hukum perkawinan Indonesia atau dasar hukumnya diatur dalam Pasal 57 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum negara dan dilangsungkan menurut masing-masing agama serta kepercayaannya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Undang- Undang Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum berlaku bagi pihak masing masing telah dipenuhi.
{"title":"Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia","authors":"Mawardin Mawardin, Farid Farid","doi":"10.58258/jihad.v5i1.4996","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v5i1.4996","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :Tinjauan Hukum perkawinan Indonesia atau dasar hukumnya diatur dalam Pasal 57 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum negara dan dilangsungkan menurut masing-masing agama serta kepercayaannya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Undang- Undang Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum berlaku bagi pihak masing masing telah dipenuhi.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134396993","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-25DOI: 10.58258/jihad.v5i1.4995
Abustam Abustam, Mawardin Mawardin
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menhetuhi Pajak Penjualan Dalam TransaksiJual Beli Barang Melalui Internet. Metode yang digunaka dalam penelitian ini ada dengan pendekatan kualitatif Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah studi kasus. Data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku ilmiah, laporan penyusunan, dan sumber-sumber tertulis lainnya serta jawaban-jawaban dari responden maupun narasumber. Penelitian ini juga berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. nalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelola data menggunakan deskriptif analisis artinya data yang di peroleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku, dibahas, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pengenaan pajak terhadap e-commerce berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal 01 April 2019. Perberlakuan pajak bagi pelaku e-commerce menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya menarik kembali aturan tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2019 mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).
本研究的目的是为互联网上的商品交易提供销售税。研究人员将使用的一种定性研究方法是案例研究。数据和信息来自许多来源，如科学书籍、汇编报告和其他书面资料来源以及受访者和权威人士的回答。这项研究也是基于现行法律法规的法律规范。本研究中使用的数据分析是，数据管理人员使用描述性分析，意思是根据现实获得的数据，然后与现有的税法的应用联系在一起，讨论，分析，然后得出结论，最终用于解决问题。根据财政部第210号(p . p .)的规定向e-commerce征税。2018年10月10日于2019年4月1日正式生效。对e-commerce犯罪者的税收行为引起了公众的争议。财政部长Sri Mulyani最终通过建立第31号/消防局(p . p . p。010/2019关于废除财政部长210/ p的规定。2018年10月10日，关于通过电子商务系统(E-Commerce)对贸易交易征收税收。
{"title":"Pajak Penjualan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet","authors":"Abustam Abustam, Mawardin Mawardin","doi":"10.58258/jihad.v5i1.4995","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v5i1.4995","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menhetuhi Pajak Penjualan Dalam TransaksiJual Beli Barang Melalui Internet. Metode yang digunaka dalam penelitian ini ada dengan pendekatan kualitatif Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah studi kasus. Data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku ilmiah, laporan penyusunan, dan sumber-sumber tertulis lainnya serta jawaban-jawaban dari responden maupun narasumber. Penelitian ini juga berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. nalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelola data menggunakan deskriptif analisis artinya data yang di peroleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku, dibahas, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pengenaan pajak terhadap e-commerce berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal 01 April 2019. Perberlakuan pajak bagi pelaku e-commerce menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya menarik kembali aturan tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2019 mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133659714","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-28DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4164
M. Owairan, UU No, Pemberantasan Tindak 21, Perdagangan Pidana, Manusia
Perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan lintas Negara. Oleh karena itu penting untuk mewujudkan payung hukum yang memadai dalam upaya pemberantasan perdanganan orang. Memingat besarnya bahaya TPPO, baik terhadap korban maupun generasi penerus bangsa Indonesia kedepan maka upaya sosialisasi secara intensi, efektif, dan komprehensif terhadap semua kalangan masyarakat luas diharapkan implementasi dan segala upayah pencegahan serta penanganan TPPO mendapat dukungan sehingga pemberantasan TPPO berjalan dengan lancer tanpa banyak kendala dalam pelaksaannya. Penerapan UU TPPO diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, keadilan kepada korban dan menurunnya tingkat kejahatan perdagangan orang.
{"title":"Undang - Undung No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia","authors":"M. Owairan, UU No, Pemberantasan Tindak 21, Perdagangan Pidana, Manusia","doi":"10.58258/jihad.v4i2.4164","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v4i2.4164","url":null,"abstract":"Perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan lintas Negara. Oleh karena itu penting untuk mewujudkan payung hukum yang memadai dalam upaya pemberantasan perdanganan orang. Memingat besarnya bahaya TPPO, baik terhadap korban maupun generasi penerus bangsa Indonesia kedepan maka upaya sosialisasi secara intensi, efektif, dan komprehensif terhadap semua kalangan masyarakat luas diharapkan implementasi dan segala upayah pencegahan serta penanganan TPPO mendapat dukungan sehingga pemberantasan TPPO berjalan dengan lancer tanpa banyak kendala dalam pelaksaannya. Penerapan UU TPPO diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, keadilan kepada korban dan menurunnya tingkat kejahatan perdagangan orang.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131810831","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-21DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4403
Farida Ariany, A. Aminullah, Erna Fitriatun
Transaksi jual beli online beli online mengubah kegiatan jual beli yang biasanya menggunakan transaksi konvensional. Jual beli memberikan kemudahan bagi pembeli dalam hal barang atau jasanya, sedangkan penjual mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produknya, bahkan mendapatkan penghematan biaya dan waktu, dalam kegiatan jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, sehingga pembeli tidak bisa melihat bahkan meneliti barang yang akan di belinya. Barang yang diperdagangkan kerap sekali tidak sesuai dengan informasi dari penjual bahkan terdapat cacat tersembunyi. Pembeli berhak atas adanya informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang di perjual belikan, seperti yang tercantum dalam 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Penelitian merupakan penelitian dengan jenis observational research atau dikenal dengan penelitian survey, yang sifatnya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan apabila dalam transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Proses hukum yang cukup panjang dan menyita waktu, terkadang menjadi penghambat utama bagi konsumen untuk melakukan tuntutan atas kerugian yang mereka alami dengan belanja di situs online.Sebagain besar konsumen lebih memilih mendiamkan permasalahan tersebut tanpa ada solusi dan tentu saja hal ini akhirnya akan merugikan konsumen itu sendiri. Adanya anggapan di masyarakat bahwa dalam berbelanja online, maka konsumen harus siap menanggung konsekwensi jika produk tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan diharapkan oleh konsumen, juga menjadi salah satu kendala dalam menerapkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online.
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE FACEBOOK DI KOTA MATARAM","authors":"Farida Ariany, A. Aminullah, Erna Fitriatun","doi":"10.58258/jihad.v4i2.4403","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v4i2.4403","url":null,"abstract":"Transaksi jual beli online beli online mengubah kegiatan jual beli yang biasanya menggunakan transaksi konvensional. Jual beli memberikan kemudahan bagi pembeli dalam hal barang atau jasanya, sedangkan penjual mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produknya, bahkan mendapatkan penghematan biaya dan waktu, dalam kegiatan jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, sehingga pembeli tidak bisa melihat bahkan meneliti barang yang akan di belinya. Barang yang diperdagangkan kerap sekali tidak sesuai dengan informasi dari penjual bahkan terdapat cacat tersembunyi. Pembeli berhak atas adanya informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang di perjual belikan, seperti yang tercantum dalam 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Penelitian merupakan penelitian dengan jenis observational research atau dikenal dengan penelitian survey, yang sifatnya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan apabila dalam transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Proses hukum yang cukup panjang dan menyita waktu, terkadang menjadi penghambat utama bagi konsumen untuk melakukan tuntutan atas kerugian yang mereka alami dengan belanja di situs online.Sebagain besar konsumen lebih memilih mendiamkan permasalahan tersebut tanpa ada solusi dan tentu saja hal ini akhirnya akan merugikan konsumen itu sendiri. Adanya anggapan di masyarakat bahwa dalam berbelanja online, maka konsumen harus siap menanggung konsekwensi jika produk tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan diharapkan oleh konsumen, juga menjadi salah satu kendala dalam menerapkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134592478","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pelaku usaha atas penjualan barang secara online, yang mengandung cacat produk, dan ingin mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen. Sifat penelitian yakni penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan perundang-undangan (statuta approach), Sumber data bersumber dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengusaha bertanggung jawab atas barang cacat produk, konsumen yang melakukan transaksi online berhak meminta ganti rugi. Upaya hukum yang ditempuh bagi konsumen yang berbelaja secara online terhadap barang yang cacat produk dapat dilakukan melalui litigasi dan Non litigasi
{"title":"Perlindungan Konsumen Atas Belanja Online","authors":"Nasrullah Nasrullah, Kasmar Kasmar, Syahrullah Syahrullah","doi":"10.58258/jihad.v4i2.4619","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v4i2.4619","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pelaku usaha atas penjualan barang secara online, yang mengandung cacat produk, dan ingin mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen. Sifat penelitian yakni penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan perundang-undangan (statuta approach), Sumber data bersumber dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengusaha bertanggung jawab atas barang cacat produk, konsumen yang melakukan transaksi online berhak meminta ganti rugi. Upaya hukum yang ditempuh bagi konsumen yang berbelaja secara online terhadap barang yang cacat produk dapat dilakukan melalui litigasi dan Non litigasi","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114586473","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-11DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4232
Nurul Kusuma Astuti
Children are potential successors to future generations who must be protected, including their physical and psychological health. Children are a group that requires attention in community health development efforts. This research was conducted with the aim of: Analyzing legal protection for victims who experience violence. This study uses descriptive analytical methodes and relationships with laws and regulations. Tis study uses descriptive analytical methodes and relationships with laws and regulations. This study uses a normative approach to legal (juridical) aspects through document studies. Legal protection for children regarding freedom and children’s human rights related to child welafare.
{"title":"analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan","authors":"Nurul Kusuma Astuti","doi":"10.58258/jihad.v4i2.4232","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v4i2.4232","url":null,"abstract":"Children are potential successors to future generations who must be protected, including their physical and psychological health. Children are a group that requires attention in community health development efforts. This research was conducted with the aim of: Analyzing legal protection for victims who experience violence. This study uses descriptive analytical methodes and relationships with laws and regulations. Tis study uses descriptive analytical methodes and relationships with laws and regulations. This study uses a normative approach to legal (juridical) aspects through document studies. Legal protection for children regarding freedom and children’s human rights related to child welafare.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129136333","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-09-09DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4153
Ariflin Ariflin, Noni Antika Khairunnisah
Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari beberapa wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, di bawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada pada struktural kepemerintahan Indonesia, Desa sebagai bagian terkecil dari kepemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dapat disimpulkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat desa Rite terhadap pelaksaan perencanaan (MusrembangDes) bisa di katakana baik walaupun masih banyak masyarakat yang belum ikut terlibat, hal ini disebabkan karena tidak terbukanya pemerintah Desa Rite dalam menginformasikan kegiatan tersebut. (2) partisipasi Masyarakat Desa Rite dalam hal Pembangunan atau Implementasi Program ini terbilang sangat tinggi, ini di sebabkan karena masyarakat Desa Rite Masih memegang teguh nilai Goton Royong. (3) Partisipasi masyarakat Desa Rite dalam Pengontrolan atau evaluasi kinerja pemerintah Desa sangatlah tinggi hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Rite memiliki rasa kepedulian yang cukup besar terhadap desanya. (4) Partisipasi masyarakat Desa Rite terhadap Pemeliharaan Pembanguna sangat tinggi, ini bisa dilihat dari terawatnya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dan dalam hal pemeliharaan masyarakat desa rite mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki ataupun merawat fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut yaitu pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa Rite.
{"title":"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGONTROL PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA RITE KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020. (Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima)","authors":"Ariflin Ariflin, Noni Antika Khairunnisah","doi":"10.58258/jihad.v4i2.4153","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v4i2.4153","url":null,"abstract":"Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari beberapa wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, di bawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada pada struktural kepemerintahan Indonesia, Desa sebagai bagian terkecil dari kepemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dapat disimpulkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat desa Rite terhadap pelaksaan perencanaan (MusrembangDes) bisa di katakana baik walaupun masih banyak masyarakat yang belum ikut terlibat, hal ini disebabkan karena tidak terbukanya pemerintah Desa Rite dalam menginformasikan kegiatan tersebut. (2) partisipasi Masyarakat Desa Rite dalam hal Pembangunan atau Implementasi Program ini terbilang sangat tinggi, ini di sebabkan karena masyarakat Desa Rite Masih memegang teguh nilai Goton Royong. (3) Partisipasi masyarakat Desa Rite dalam Pengontrolan atau evaluasi kinerja pemerintah Desa sangatlah tinggi hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Rite memiliki rasa kepedulian yang cukup besar terhadap desanya. (4) Partisipasi masyarakat Desa Rite terhadap Pemeliharaan Pembanguna sangat tinggi, ini bisa dilihat dari terawatnya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dan dalam hal pemeliharaan masyarakat desa rite mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki ataupun merawat fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut yaitu pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa Rite.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126696614","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-19DOI: 10.58258/jihad.v4i1.4838
Muhamad Guntur, Evi Rosdiyanti, Farid Farid
Penelitian ini dilatar belakangi atas permasalahan yang terjadi dalam lingkup kinerja karyawan di Koperasi PNM Pancasila Wera. Maka dari itu melakukan pelaksanaan pengetahuan, keterampilan, motivasi kerja, dan etos kerja Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan. Mengingat sumber daya manusia sangat berperan aktif dalam tercapainya tujuan perusahaan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripstif. Data yang diambil merupakan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam metode ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman, analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sedangkan untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peningkatan kinerja karyawan yang dilakukan Koperasi PNM Pancasila Wera berupa pelatihan pengetahuan dan keterampilan, pemahaman motivasi kerja dan etos kerja Islam guna semakin meningkatnya kinerja karyawan yang baik dan berdampak pada pelayanan yang cepat. (2) Kendala yang terjadi di Koperasi PNM Pancasila Wera terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang sering terjadi kurangnya pemahaman karyawan atas tugas yang diberikan, sedangkan kendala eksternal berupa terbatasnya pemateri yang dibutuhkan dan alat pemenuhan motivasi kerja. (3) Atas kendala yang terjadi, solusi yang tepat atas seluruh aspek kendala adalah memberikan reward/fee kepada karyawan yang telah menyelesaikan targetnya, dengan begitu akan meningkatkan kinerja karyawan dan jumlah anggota/nasabah untuk menggunakan produk yang dijual
{"title":"IMPLEMENTASI PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, MOTIVASI KERJA, DAN ETOS KERJA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN","authors":"Muhamad Guntur, Evi Rosdiyanti, Farid Farid","doi":"10.58258/jihad.v4i1.4838","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4838","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatar belakangi atas permasalahan yang terjadi dalam lingkup kinerja karyawan di Koperasi PNM Pancasila Wera. Maka dari itu melakukan pelaksanaan pengetahuan, keterampilan, motivasi kerja, dan etos kerja Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan. Mengingat sumber daya manusia sangat berperan aktif dalam tercapainya tujuan perusahaan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripstif. Data yang diambil merupakan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam metode ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman, analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sedangkan untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peningkatan kinerja karyawan yang dilakukan Koperasi PNM Pancasila Wera berupa pelatihan pengetahuan dan keterampilan, pemahaman motivasi kerja dan etos kerja Islam guna semakin meningkatnya kinerja karyawan yang baik dan berdampak pada pelayanan yang cepat. (2) Kendala yang terjadi di Koperasi PNM Pancasila Wera terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang sering terjadi kurangnya pemahaman karyawan atas tugas yang diberikan, sedangkan kendala eksternal berupa terbatasnya pemateri yang dibutuhkan dan alat pemenuhan motivasi kerja. (3) Atas kendala yang terjadi, solusi yang tepat atas seluruh aspek kendala adalah memberikan reward/fee kepada karyawan yang telah menyelesaikan targetnya, dengan begitu akan meningkatkan kinerja karyawan dan jumlah anggota/nasabah untuk menggunakan produk yang dijual","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130807161","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：