Pub Date : 2022-03-11DOI: 10.58258/jihad.v4i1.4592
Edy Sahlan, Y. Yusuf, Dodo Susanto
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Populasi dalam penelitian ini berupa data PAD dan IPM, pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017-2022. Metode analisis data menggunakan Regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Variabel X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Y). Maka diperoleh saran-saran sebagai berikut; Pemerintah Daerah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan daerah dalam hal mengatur anggaran agar tidak terjadi ketimpangan dimana pos anggaran lebih besar kepada sektor infrastruktur jalan dan perbaikan infrastruktur transportasi lainnya dibanding anggaran yang lebih mendukung Indeks Pembangunan Manusia berupa rumah sakit dan sekolah ; Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak per kapita untuk pengembangan sumber daya manusia secara lebih optimal, membangun infrastruktur publik dan sarana penunjang lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum membangun suatu fasilitas publik, hendaknya melakukan studi kelayakan dan analisis investasi publik agar proyek tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Memperhatikan, menjaga, dan mengelola fasilitas publik yang dibangun dengan baik, agar kualitas fasilitas dan pelayanan publik tetap terjaga. Memperhatikan permasalahan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun, agar dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
{"title":"PENGARUH PENDATAAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)","authors":"Edy Sahlan, Y. Yusuf, Dodo Susanto","doi":"10.58258/jihad.v4i1.4592","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4592","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Populasi dalam penelitian ini berupa data PAD dan IPM, pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017-2022. Metode analisis data menggunakan Regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Variabel X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Y). Maka diperoleh saran-saran sebagai berikut; Pemerintah Daerah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan daerah dalam hal mengatur anggaran agar tidak terjadi ketimpangan dimana pos anggaran lebih besar kepada sektor infrastruktur jalan dan perbaikan infrastruktur transportasi lainnya dibanding anggaran yang lebih mendukung Indeks Pembangunan Manusia berupa rumah sakit dan sekolah ; Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak per kapita untuk pengembangan sumber daya manusia secara lebih optimal, membangun infrastruktur publik dan sarana penunjang lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum membangun suatu fasilitas publik, hendaknya melakukan studi kelayakan dan analisis investasi publik agar proyek tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Memperhatikan, menjaga, dan mengelola fasilitas publik yang dibangun dengan baik, agar kualitas fasilitas dan pelayanan publik tetap terjaga. Memperhatikan permasalahan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun, agar dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134029548","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-10DOI: 10.58258/jihad.v2i1.3284
Arief Fahmi Lubis
The description of acts of terrorism as a crime against the state and is a serious threat to the sovereignty of each country. Terrorist acts in Indonesia can now be qualified as military threats, namely threats using organized armed forces that ar e considered to have capabilities that endanger the sovereignty of the state, the territorial integrity of the country, and the safety of the entire nation. The TNI's efforts to overcome obstacles in dealing with terrorism in Indonesia are carried out in accordance with the Perpu in dealing with it. Through the role of the TNI that is shown to the community and government, showing that the TNI carries out the rights and obligations according to its position, it carries out a function. From looking at these roles, we can illustrate that roles can also be interpreted as individual behavior, which is important for the social structure of society because social beings have a tendency to live in groups. also empirical juridical research, namely conducting studies based on observations of the handling of acts of terrorism in Indonesia involving the TNI. It can be concluded that TNI institutions can be used as material for consideration in the authority to deal with acts of terrorism.
{"title":"EFFORTS TO OVERCOME OBSTACLES FACED RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA ARMED FORCES AUTHORITY TO CONFRONT TERRORISM IN INDONESIA","authors":"Arief Fahmi Lubis","doi":"10.58258/jihad.v2i1.3284","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.3284","url":null,"abstract":"The description of acts of terrorism as a crime against the state and is a serious threat to the sovereignty of each country. Terrorist acts in Indonesia can now be qualified as military threats, namely threats using organized armed forces that ar e considered to have capabilities that endanger the sovereignty of the state, the territorial integrity of the country, and the safety of the entire nation. The TNI's efforts to overcome obstacles in dealing with terrorism in Indonesia are carried out in accordance with the Perpu in dealing with it. Through the role of the TNI that is shown to the community and government, showing that the TNI carries out the rights and obligations according to its position, it carries out a function. From looking at these roles, we can illustrate that roles can also be interpreted as individual behavior, which is important for the social structure of society because social beings have a tendency to live in groups. also empirical juridical research, namely conducting studies based on observations of the handling of acts of terrorism in Indonesia involving the TNI. It can be concluded that TNI institutions can be used as material for consideration in the authority to deal with acts of terrorism.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130923036","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-09DOI: 10.58258/jihad.v4i1.3599
A. Ahmadin
Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warahmah, dan setiap perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, karena susahnya menyatukan perbedaan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah, apa penyebab tingginya tingkat perceraian pada masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan bagaimana cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya, maka penelitian ini tergolong kepada metode penelitian empiris, yang sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa Koesioner dan Wawancara, kepada responden yang bersifat deskriptif, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Cerai Gugat, Hakim, Panitera dan Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota maupun Kabupaten Bima. Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %, adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 11,11%. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bima memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.
{"title":"PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT STUDI PENGADILAN AGAMA BIMA","authors":"A. Ahmadin","doi":"10.58258/jihad.v4i1.3599","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.3599","url":null,"abstract":"Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warahmah, dan setiap perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, karena susahnya menyatukan perbedaan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah, apa penyebab tingginya tingkat perceraian pada masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan bagaimana cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya, maka penelitian ini tergolong kepada metode penelitian empiris, yang sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa Koesioner dan Wawancara, kepada responden yang bersifat deskriptif, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Cerai Gugat, Hakim, Panitera dan Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota maupun Kabupaten Bima. Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %, adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 11,11%. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bima memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124883785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-03-03DOI: 10.58258/jihad.v4i1.4163
Evi Rosdiyanti, Noni Antika Khairunnisah
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Implementasi system manajemen mutu ikip mataram adalah implementasi penjaminan mutu di unit kerja lingkungan IKIP Mataram LPMI bersama Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UMPF) melakukan monitoring dan evaluasi mutu internal menggunakan instrumen Evaluasi Mutu internal (EMI). Instrumen EMI tersebut diisi terlebih dahulu oleh masing-masing program studi, kemudian di monitoring oleh tim LPMI dan UPMF. dalam melakukan monitirong dan evaliasi LPMI dapat memperbaiki dan mengembangkan pelayanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan disetiap unit. Kendala dalam implementasi system penjaminan mutu ikip mataram adalah 1). kurangnya pemehaman dosen karyawan terhadap system penjaminan mutu ikip mataram. 2). belum memiliki auditor internal yang bersertifikat untuk melakukan audit kegiatan disetiap unit kerja. 3). Minimnya sosialisasi LPMI IKIP Mataram tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) keseluruh unit kerja di lingkungan IKIP Mataram. 4). Minimnya dokumen mutu yang dimiliki oleh unit kerja terutama Biro, Lembaga dan UPT.
{"title":"ANALISIS SISTEM MANAJEMEN MUTU IKIP MATARAM (Studi Kasus LPMI IKIP Mataram)","authors":"Evi Rosdiyanti, Noni Antika Khairunnisah","doi":"10.58258/jihad.v4i1.4163","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4163","url":null,"abstract":"Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Implementasi system manajemen mutu ikip mataram adalah implementasi penjaminan mutu di unit kerja lingkungan IKIP Mataram LPMI bersama Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UMPF) melakukan monitoring dan evaluasi mutu internal menggunakan instrumen Evaluasi Mutu internal (EMI). Instrumen EMI tersebut diisi terlebih dahulu oleh masing-masing program studi, kemudian di monitoring oleh tim LPMI dan UPMF. dalam melakukan monitirong dan evaliasi LPMI dapat memperbaiki dan mengembangkan pelayanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan disetiap unit. Kendala dalam implementasi system penjaminan mutu ikip mataram adalah 1). kurangnya pemehaman dosen karyawan terhadap system penjaminan mutu ikip mataram. 2). belum memiliki auditor internal yang bersertifikat untuk melakukan audit kegiatan disetiap unit kerja. 3). Minimnya sosialisasi LPMI IKIP Mataram tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) keseluruh unit kerja di lingkungan IKIP Mataram. 4). Minimnya dokumen mutu yang dimiliki oleh unit kerja terutama Biro, Lembaga dan UPT.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132884985","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-19DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2711
Annisa Dwi Y, Erlina B
Vaccines are biological products of attenuated or dead viruses. Vaccines are substances or substances that function to help the body fight certain diseases. As for the problems in this study, (1) the factors that cause people who refuse to vaccinate against COVID-19 and (2) criminal sanctions for people who refuse to vaccinate against COVID-19, the research method used is normative and empirical juridical, the results of research on factors causing society refuse vaccination, namely there are still doubts about the safety of the vaccine, want to wait, worry about costs, religious reasons, and feel confident that there is no need for vaccines plus there are hoaxes and criminal sanctions for the community refusing to be threatened with imprisonment for a maximum of 1 (one) year and/or or a maximum fine of IDR 1,000,000 (one million rupiah).
{"title":"ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG MENOLAK MELAKUKAN VAKSINASI COVID 19 BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR","authors":"Annisa Dwi Y, Erlina B","doi":"10.58258/jihad.v3i2.2711","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v3i2.2711","url":null,"abstract":"Vaccines are biological products of attenuated or dead viruses. Vaccines are substances or substances that function to help the body fight certain diseases. As for the problems in this study, (1) the factors that cause people who refuse to vaccinate against COVID-19 and (2) criminal sanctions for people who refuse to vaccinate against COVID-19, the research method used is normative and empirical juridical, the results of research on factors causing society refuse vaccination, namely there are still doubts about the safety of the vaccine, want to wait, worry about costs, religious reasons, and feel confident that there is no need for vaccines plus there are hoaxes and criminal sanctions for the community refusing to be threatened with imprisonment for a maximum of 1 (one) year and/or or a maximum fine of IDR 1,000,000 (one million rupiah).","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114090467","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-17DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2680
Ilham Alkausar, Tami Rusli
Children as gifts that are expected to be the successors of the family and nation sometimes do not match expectations with what is expected by both parents, often many crimes are committed by minors, crimes committed from the ordinary to extraordinary things, one of the crimes what is often done by minors is the crime of theft, there are many factors behind a minor committing a crime of theft that makes a child want to do it, one of which is bad environmental factors and family factors that pay less attention to the child, the judge's consideration is The most important thing in determining the realization of the value of a judge's decision is by looking at the existing facts.
{"title":"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMEBERATAN DI PERADILAN ANAK","authors":"Ilham Alkausar, Tami Rusli","doi":"10.58258/jihad.v3i2.2680","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v3i2.2680","url":null,"abstract":"Children as gifts that are expected to be the successors of the family and nation sometimes do not match expectations with what is expected by both parents, often many crimes are committed by minors, crimes committed from the ordinary to extraordinary things, one of the crimes what is often done by minors is the crime of theft, there are many factors behind a minor committing a crime of theft that makes a child want to do it, one of which is bad environmental factors and family factors that pay less attention to the child, the judge's consideration is The most important thing in determining the realization of the value of a judge's decision is by looking at the existing facts.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124357404","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-09-17DOI: 10.58258/jihad.v3i2.3287
Arief Fahmi Lubis
After the incident of the attack on a military rayon command post in Kisor, Maybrat, West Papua Province occurred, people felt scared & threatened, and decided to flee to the forest. In addressing this situation, the Regent of Maybrat called on his people who were still displaced to return to their respective homes or villages. The addition of personnel of Kodam XVIII Kasuari in that location was not for a military operation but rather looking for the perpetrators of criminal acts of terrorism because they had caused tremendous fear in the local community, making them flee into the forest. This study aimed at examining the subject matter based on the scope and identification of the aforementioned problems through a normative juridical approach. Moreover, the researchers also included juridical-historical and juridical-political approaches based on the scope and identification of the problems. In this study, the researchers applied normative and empirical legal research methods at the same time. However, the researchers focused more on the normative legal research method, while the empirical legal research method was used to obtain supporting information. The object of this study was Kodam XVIII Kasuari which always tries to eliminate the bad culture of the Arfak mountain community, especially daily activities that clash with criminal acts (e.g., presenting firearms as a dowry). In addressing this problem, Kodam XVIII Kasuari had used various ways with the anthropological approach. This approach had been fully implemented by soldiers in West Papua within the framework of territorial operations in the aspect of education, raising awareness, and enforcing national laws in the communities in West Papua.
在西巴布亚省Maybrat Kisor的军事人造丝指挥所发生袭击事件后，人们感到害怕和受到威胁，并决定逃往森林。在处理这种情况时，梅布拉特摄政王呼吁仍然流离失所的人民返回各自的家园或村庄。Kodam XVIII Kasuari在该地点增加人员不是为了军事行动，而是为了寻找恐怖主义犯罪行为的肇事者，因为他们在当地社区造成了极大的恐惧，使他们逃进了森林。本研究旨在通过规范的司法方法，根据上述问题的范围和识别来审查主题。此外，研究人员还根据问题的范围和识别纳入了司法-历史和司法-政治方法。在本研究中，研究者同时运用了规范法和实证法的研究方法。然而，研究人员更多地侧重于规范性法律研究方法，而实证法律研究方法用于获取支持信息。本研究的对象是Kodam XVIII Kasuari，它总是试图消除Arfak山区社区的不良文化，特别是与犯罪行为相冲突的日常活动(例如，赠送枪支作为嫁妆)。为了解决这个问题，Kodam XVIII Kasuari使用了各种方法和人类学方法。西巴布亚的士兵在西巴布亚各社区的教育、提高认识和执行国家法律方面的领土行动框架内充分执行了这一办法。
{"title":"THE ANTHROPOLOGICAL APPROACH TO CONFLICT MANAGEMENT BY KODAM XVII KASUARI IN WEST PAPUA","authors":"Arief Fahmi Lubis","doi":"10.58258/jihad.v3i2.3287","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v3i2.3287","url":null,"abstract":"After the incident of the attack on a military rayon command post in Kisor, Maybrat, West Papua Province occurred, people felt scared & threatened, and decided to flee to the forest. In addressing this situation, the Regent of Maybrat called on his people who were still displaced to return to their respective homes or villages. The addition of personnel of Kodam XVIII Kasuari in that location was not for a military operation but rather looking for the perpetrators of criminal acts of terrorism because they had caused tremendous fear in the local community, making them flee into the forest. This study aimed at examining the subject matter based on the scope and identification of the aforementioned problems through a normative juridical approach. Moreover, the researchers also included juridical-historical and juridical-political approaches based on the scope and identification of the problems. In this study, the researchers applied normative and empirical legal research methods at the same time. However, the researchers focused more on the normative legal research method, while the empirical legal research method was used to obtain supporting information. The object of this study was Kodam XVIII Kasuari which always tries to eliminate the bad culture of the Arfak mountain community, especially daily activities that clash with criminal acts (e.g., presenting firearms as a dowry). In addressing this problem, Kodam XVIII Kasuari had used various ways with the anthropological approach. This approach had been fully implemented by soldiers in West Papua within the framework of territorial operations in the aspect of education, raising awareness, and enforcing national laws in the communities in West Papua.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122847137","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-29DOI: 10.58258/jihad.v3i1.2674
Abustam Abustam
Sebagai hamba Allah, tentulah kita harus berambisi dan berperan aktif dalam menyelenggarakan kehidupan dan pemakmuran alam ini, antara lain memberikan sumbangsih berupa keturunan yang shalih dan shalihah, dengan terlebih dahulu menjelmakan rahmat di dalam aktualisasi diri sehingga ternikmati oleh sesama makhluk penghuni bumi. Setiap keluarga mendambakan memiliki keturunan yang baik, yang mampu mengangkat harkat dan martabat, citra dan kualitas, serta kelangsungan hidup keluarganya. Harapan yang tergabung di dalam dan antar keluarga menuju ke pembentukan harapan masyarakat. Aspirasi masyarakat itulah yang kemudian dirumuskan sebagai konsensus menjadi puncak cita-cita suatu bangsa dan negara. Nikah adalah hubungan lahir-batin dan ikatan cinta, kasih, dan sayang antara seorang pria dan wanita di atas landasan Syara', sebagai harapan untuk menggapai ridho Allah SWT dalam menikmati mahligai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (QS 4. An Nisaa': 1; 30. Ar Ruum: 21), seraya memelihara kelangsungan hidup generasi (reproduksi) manusia dan kelestarian alam, hingga akhir zaman.
作为上帝的仆人，我们当然应该雄心勃勃，积极地管理这些自然物种和物种，包括莎莉和沙博的后代，他们首先在自我实现的过程中引入优雅，从而与地球上其他居民分享。每个家庭都渴望有一个好的后代，能够提升家庭的尊严、形象和质量和生存。家庭之间产生的希望产生了社区的希望。当时，人们达成共识的是，这一愿望成为一个国家和一个国家理想的顶峰。婚姻是在塞拉拉的基础上，一个男人和一个女人之间的生理关系和爱、爱和爱的纽带，是向先知瑞多·上帝伸出手来，享受世俗的幸福和ukhrawi (QS 4)的希望。An Nisaa': 1;30. Ar Ruum: 21)在维持人类和自然资源的同时，一直维持到最后。
{"title":"Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Bima","authors":"Abustam Abustam","doi":"10.58258/jihad.v3i1.2674","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.2674","url":null,"abstract":"Sebagai hamba Allah, tentulah kita harus berambisi dan berperan aktif dalam menyelenggarakan kehidupan dan pemakmuran alam ini, antara lain memberikan sumbangsih berupa keturunan yang shalih dan shalihah, dengan terlebih dahulu menjelmakan rahmat di dalam aktualisasi diri sehingga ternikmati oleh sesama makhluk penghuni bumi. Setiap keluarga mendambakan memiliki keturunan yang baik, yang mampu mengangkat harkat dan martabat, citra dan kualitas, serta kelangsungan hidup keluarganya. Harapan yang tergabung di dalam dan antar keluarga menuju ke pembentukan harapan masyarakat. Aspirasi masyarakat itulah yang kemudian dirumuskan sebagai konsensus menjadi puncak cita-cita suatu bangsa dan negara. Nikah adalah hubungan lahir-batin dan ikatan cinta, kasih, dan sayang antara seorang pria dan wanita di atas landasan Syara', sebagai harapan untuk menggapai ridho Allah SWT dalam menikmati mahligai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (QS 4. An Nisaa': 1; 30. Ar Ruum: 21), seraya memelihara kelangsungan hidup generasi (reproduksi) manusia dan kelestarian alam, hingga akhir zaman.","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115696834","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-13DOI: 10.58258/jihad.v3i1.3239
Arief Fahmi Lubis
Persenjataan perang zaman sekarang semakin kompleks, dalam arti selain penggunaan jenis senjata dengan berbasis teknologi perang yang dinamakan hard power, sudah tidak berlaku lagi dan dalam peperangan saat ini telah digunakan pengaruh kuat terhadap pihak lainnya, pada bidang sosial budaya, politik, dan ekonomi, sebagai jenis senjata baru yang sulit dikenali sebagai senjata untuk perang dan dinamakan soft power sehingga sangat perlunya disiapkan Bela Negara oleh seluruh Komponen Rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mempertegas bahwa telah ada dasar hukum terhadap pemberlakuan Bela Negara yang merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam mencegah terjadinya kehancuran sebuah bangsa. Penelitian kualitatif memakai pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan data secara sistematis, cepat, faktual, dan berdasarkan deskripsi ketika dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum tata negara telah mengatur negara untuk melakukan sesuatu dalam menghindari dari dampak ancaman asimetris tersebut, kesadaran bela negara adalah sesuatu yang penting dan harus ada pada setiap WNI (Warga Negara Indonesia), yang menjadi wujud kekuatan bangsa dan modal dasar guna memelihara kelangsungan hidup, keutuhan, dan kedaulatan hidup negara dan bangsa Indonesia.
{"title":"TNI BERSAMA RAKYAT MEWUJUDKAN SIKAP BELA NEGARA DALAM DENYUT NADI RAKYAT INDONESIA","authors":"Arief Fahmi Lubis","doi":"10.58258/jihad.v3i1.3239","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.3239","url":null,"abstract":"Persenjataan perang zaman sekarang semakin kompleks, dalam arti selain penggunaan jenis senjata dengan berbasis teknologi perang yang dinamakan hard power, sudah tidak berlaku lagi dan dalam peperangan saat ini telah digunakan pengaruh kuat terhadap pihak lainnya, pada bidang sosial budaya, politik, dan ekonomi, sebagai jenis senjata baru yang sulit dikenali sebagai senjata untuk perang dan dinamakan soft power sehingga sangat perlunya disiapkan Bela Negara oleh seluruh Komponen Rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mempertegas bahwa telah ada dasar hukum terhadap pemberlakuan Bela Negara yang merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam mencegah terjadinya kehancuran sebuah bangsa. Penelitian kualitatif memakai pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan data secara sistematis, cepat, faktual, dan berdasarkan deskripsi ketika dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum tata negara telah mengatur negara untuk melakukan sesuatu dalam menghindari dari dampak ancaman asimetris tersebut, kesadaran bela negara adalah sesuatu yang penting dan harus ada pada setiap WNI (Warga Negara Indonesia), yang menjadi wujud kekuatan bangsa dan modal dasar guna memelihara kelangsungan hidup, keutuhan, dan kedaulatan hidup negara dan bangsa Indonesia. ","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126178207","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-03-12DOI: 10.58258/jihad.v3i1.2356
S. Suryadi, Teguh Widodo, Erma Domos
This Seminar is one of the activities that has a close relationship with startup companies that operate business in the world of creative industries through the digital business that is currently developing. Specific objectives of the research are to determine the promotion strategy carried out in the planning and implementation, to determine the types of promotion, to knowing the planning and realization of the promotion budget, and the job activity in the field of promotion conducted on the implementation and implementation of the event, knowing the constraints of work done at the time of completion of the project, preparing activity reports in the promotion aspect. The methods used in planning and organizing this seminar consist of project preparation, implementation, completion and reporting plans. The result of the research indicates that the initial plan of determining the activity plan is then continued with the determination of promotional needs, followed by making a list of donors or sponsorships and looking for donors or sponsors who are willing to become the main sponsor. On donor handouts and sponsorships that will be included in the banners, brochures and mentioned at the agenda of the event in accordance with the specified agreement. While the project reporting form consists of implementation reports and financial reports
{"title":"PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN SEMINAR NASIONAL STARTUP DI INDUSTRI KREATIF ZAMAN NOW BERBASISDIGITAS BUSINESS (ASPEK PROMOSI)","authors":"S. Suryadi, Teguh Widodo, Erma Domos","doi":"10.58258/jihad.v3i1.2356","DOIUrl":"https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.2356","url":null,"abstract":"This Seminar is one of the activities that has a close relationship with startup companies that operate business in the world of creative industries through the digital business that is currently developing. Specific objectives of the research are to determine the promotion strategy carried out in the planning and implementation, to determine the types of promotion, to knowing the planning and realization of the promotion budget, and the job activity in the field of promotion conducted on the implementation and implementation of the event, knowing the constraints of work done at the time of completion of the project, preparing activity reports in the promotion aspect. The methods used in planning and organizing this seminar consist of project preparation, implementation, completion and reporting plans. The result of the research indicates that the initial plan of determining the activity plan is then continued with the determination of promotional needs, followed by making a list of donors or sponsorships and looking for donors or sponsors who are willing to become the main sponsor. On donor handouts and sponsorships that will be included in the banners, brochures and mentioned at the agenda of the event in accordance with the specified agreement. While the project reporting form consists of implementation reports and financial reports","PeriodicalId":231605,"journal":{"name":"JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115039060","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：