Pub Date : 2022-12-27DOI: 10.24843/jiwsp.2022.v04.i02.p01
Epri Wahyuni, Zafiratul Ashra, Fitria Okta Khairunnisyah, F. Samosir
Banyak permasalahan yang terjadi akibat pandemi Corona Virus Diseases 19 atau yang biasa dikenal dengan Covid-19. Mengingat dampak yang ditimbulkan telah merubah pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi. Berdasarkan hal tersebut, tentunya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan sumber digital dalam memenuhi kebutuhan informasi di masa pandemi, terkhusus masyarakat di Provinsi Bengkulu. Dalam menindak lanjuti kondisi ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu telah menyiapkan solusi. Dengan adanya aplikasi ePerpus Prov. Bengkulu yang diluncurkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu melalui observasi dan analisis literatur. Objek penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu yang telah meluncurkan aplikasi ePerpus Prov. Bengkulu guna memenuhi kebutuhan informasi pemustaka dimasa pandemi. Berdasarkan penelitian ini, hasil yang ditemukan yaitu masyarakat Provinsi Bengkulu lebih memilih menggunakan aplikasi ePerpus Prov. Bengkulu karena dianggap lebih efektif dan efisien.
{"title":"ANALISIS PERUBAHAN ORIENTASI POLA PERILAKU MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN APLIKASI EPERPUS PROVINSI BENGKULU PADA MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Epri Wahyuni, Zafiratul Ashra, Fitria Okta Khairunnisyah, F. Samosir","doi":"10.24843/jiwsp.2022.v04.i02.p01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jiwsp.2022.v04.i02.p01","url":null,"abstract":"Banyak permasalahan yang terjadi akibat pandemi Corona Virus Diseases 19 atau yang biasa dikenal dengan Covid-19. Mengingat dampak yang ditimbulkan telah merubah pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi. Berdasarkan hal tersebut, tentunya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan sumber digital dalam memenuhi kebutuhan informasi di masa pandemi, terkhusus masyarakat di Provinsi Bengkulu. Dalam menindak lanjuti kondisi ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu telah menyiapkan solusi. Dengan adanya aplikasi ePerpus Prov. Bengkulu yang diluncurkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu melalui observasi dan analisis literatur. Objek penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu yang telah meluncurkan aplikasi ePerpus Prov. Bengkulu guna memenuhi kebutuhan informasi pemustaka dimasa pandemi. Berdasarkan penelitian ini, hasil yang ditemukan yaitu masyarakat Provinsi Bengkulu lebih memilih menggunakan aplikasi ePerpus Prov. Bengkulu karena dianggap lebih efektif dan efisien.","PeriodicalId":250636,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124790465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-12-27DOI: 10.24843/jiwsp.2022.v04.i02.p05
Piers Andreas Noak
ABSTRACT The bureaucracy has intensified the principle of digital serving in providing public service, because digital services are demands that will be abbleto get sloser to the community. However, it is necessary to optimize the implementation of digital because the essence of digital transformation is not only changing ordinary service to on line or by building application in the public and civil society areas aquqlly. The problem of digitizing the bureaucracy bureaucracy above, the purpose of this writing is to see how changes in the digitalization of the bureaucracy and public services within the state and civil society are basic elements of the basis of democratization in the modern state. Research methods of normative bureaucracy ethics and institutional organizational approaches within the framework of the statute approach, conceptual approach, and analytical approach, bureaucratic and institutional material tracing techniques usedocument study techniques, as well as study using qualitative analysis. Bureaucratic digitalization must fulfilled within the bureaucracy, namely the ability to adapt structurally and functionally, as well as the readiness of its human resources in public service and civil society. Keywors : Digitalization, Bureaucracy, Public Domain, Civil Society, Election. ABSTRAK Birokrasi telah menggencarkan prinsip “Digital Melayani” dalam memberikan pelayanan publik, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan Dilan ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi dalam wilayah publik dan masyarakat sipil secara merata. Permasalahan digitalisasi birokrasi di atas maka tujuan penulisan ini untuk melihat bagaimana perubahan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik dalam lingkup negara dan masyarakat sipil sebagai elemen pokok basis demokratisasi dalam sebuah Negara modern. Metode penelitian etika birokrasi normatif serta pendekatan organisasi kelembagaan dalam bingkai statute approach, conceptual approach, serta analytical approach, Tehnik penelusuran bahan birokrasi dan kelembagaan menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. digitalisasi birokrasi harus terpenuhi dalam diri birokrasi, yakni kemampuan adaptasi secara struktural dan fungsional, serta kesiapan sumber daya manusianya dalam pelayanan publik dan masyarakat sipil. Kata Kunci : Digitalisasi, Birokrasi, Wilayah Publik, Masyarakat Sipil,Pemilu
官僚机构在提供公共服务时加强了数字服务的原则，因为数字服务是能够更轻松地进入社区的需求。然而，数字化转型的本质不仅仅是将普通服务转变为在线服务，也不仅仅是在公共和民间社会领域建立应用程序，因此有必要对数字化的实施进行优化。上文提到的官僚机构数字化的问题，本文写作的目的是为了了解国家和公民社会内部官僚机构和公共服务数字化的变化如何成为现代国家民主化基础的基本要素。规范性官僚伦理和制度组织方法的研究方法在法规方法、概念方法和分析方法的框架内，官僚和制度材料追溯技术使用文献研究技术，以及使用定性分析的研究方法。官僚数字化必须在官僚机构内部实现，即在结构和功能上适应的能力，以及公共服务和民间社会人力资源的准备。关键词:数字化，官僚主义，公共领域，公民社会，选举。【摘要】Birokrasi telah menggencarkan prinsip“Digital Melayani”dalam memberikan pelayanan public, karena layanan Digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat。Namun demikian, perlu optimalisaspenerapan ini karena hakikat transformasdigital tidak hanya merubah layanan biassa menjadi在线数据分析，应用程序kaskasi dalam wilayah public dan masyarakat sipilsecarmerata。Permasalahan digitalisasi birokrasi di data maka tujuan penulisan ini untuk melihat bagaimana perubahan digitalisasi birokrasi dan pelayanan公共dalam lingkup negara danmasyarakat sipil sebagai元素pokok基础demokratisasi dalam sebuah negara modern。Metode penelitian etika birokras normatiatif serta pendekatan dalam bingkai法规方法，概念方法，数据分析方法，技术研究方法，数据分析方法，数据分析方法，数据分析方法，数据分析方法，数据分析方法，数据分析方法。Digitalisasi birokrasi harus terpenuhi dalam diri birokrasi, yakni kemampuan adaptasi secara structure Dan funcsional, serta kesiapan sumber daya manusianya dalam pelayanan public Dan masyarakat sipil。Kata Kunci: Digitalisasi, Birokrasi, Wilayah Publik, Masyarakat Sipil,Pemilu
{"title":"DIGITALISASI BIROKRASI DALAM WILAYAH PUBLIK DAN MASYARAKAT SIPIL MENYONGSONG PEMILU TAHUN 2024","authors":"Piers Andreas Noak","doi":"10.24843/jiwsp.2022.v04.i02.p05","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jiwsp.2022.v04.i02.p05","url":null,"abstract":"ABSTRACT \u0000The bureaucracy has intensified the principle of digital serving in providing public service, because digital services are demands that will be abbleto get sloser to the community. However, it is necessary to optimize the implementation of digital because the essence of digital transformation is not only changing ordinary service to on line or by building application in the public and civil society areas aquqlly. The problem of digitizing the bureaucracy bureaucracy above, the purpose of this writing is to see how changes in the digitalization of the bureaucracy and public services within the state and civil society are basic elements of the basis of democratization in the modern state. Research methods of normative bureaucracy ethics and institutional organizational approaches within the framework of the statute approach, conceptual approach, and analytical approach, bureaucratic and institutional material tracing techniques usedocument study techniques, as well as study using qualitative analysis. Bureaucratic digitalization must fulfilled within the bureaucracy, namely the ability to adapt structurally and functionally, as well as the readiness of its human resources in public service and civil society. \u0000Keywors : Digitalization, Bureaucracy, Public Domain, Civil Society, Election. \u0000 \u0000ABSTRAK \u0000Birokrasi telah menggencarkan prinsip “Digital Melayani” dalam memberikan pelayanan publik, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan Dilan ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi dalam wilayah publik dan masyarakat sipil secara merata. Permasalahan digitalisasi birokrasi di atas maka tujuan penulisan ini untuk melihat bagaimana perubahan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik dalam lingkup negara dan masyarakat sipil sebagai elemen pokok basis demokratisasi dalam sebuah Negara modern. Metode penelitian etika birokrasi normatif serta pendekatan organisasi kelembagaan dalam bingkai statute approach, conceptual approach, serta analytical approach, Tehnik penelusuran bahan birokrasi dan kelembagaan menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. digitalisasi birokrasi harus terpenuhi dalam diri birokrasi, yakni kemampuan adaptasi secara struktural dan fungsional, serta kesiapan sumber daya manusianya dalam pelayanan publik dan masyarakat sipil. \u0000Kata Kunci : Digitalisasi, Birokrasi, Wilayah Publik, Masyarakat Sipil,Pemilu","PeriodicalId":250636,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125831478","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-11DOI: 10.24843/jiwsp.2022.v04.i01.p05
Muhammad Yafi Zhafran, A. Paksi
{"title":"KOMITMEN BRAZIL DALAM MENDORONG PERDAGANGAN AGRIKULTUR GLOBAL GUNA MENJAGA KETERSEDIAAN PASOKAN PANGAN DIMASA PANDEMI","authors":"Muhammad Yafi Zhafran, A. Paksi","doi":"10.24843/jiwsp.2022.v04.i01.p05","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jiwsp.2022.v04.i01.p05","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":250636,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika","volume":"45 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123151795","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-11DOI: 10.24843/jiwsp.2022.v04.i01.p04
Nurul Jannah Lailatul Fitria
Civil rights administration is carried out by governments to establish, maintain and maintain population data and documents. Currently emblazes population data with a single identity number (sin) base. Application of sin using the "one data policy" principle. The policy of one population data used optimally to various national interests such as bureaucratic or governmental interests, state development and civic interest. Data for population administration could be used by relaxing a memorandum of understanding (MOU) and cooperation agreements (PKS). So it requires analysis of the data processing of population administration. This research with a desktop qualitative approach. A method of literature analysis or library studies as a data gathering technique. So it can be known databases on human administrations comprise personal data, population genesis data and biometric data. Such data is accessible to institutions or private institutions with the memorandum of understanding (MOU) and cooperation agreements (PKS) with the dukcapil government and the interior ministry (ministry of the interior). The ases rights are limited with the verification techniques to protect the anonymity of population data.
{"title":"PEMANFAATAN DATA ADMINDUK MENGGUNAKAN SISTEM NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PENDUDUK","authors":"Nurul Jannah Lailatul Fitria","doi":"10.24843/jiwsp.2022.v04.i01.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jiwsp.2022.v04.i01.p04","url":null,"abstract":"Civil rights administration is carried out by governments to establish, maintain and maintain population data and documents. Currently emblazes population data with a single identity number (sin) base. Application of sin using the \"one data policy\" principle. The policy of one population data used optimally to various national interests such as bureaucratic or governmental interests, state development and civic interest. Data for population administration could be used by relaxing a memorandum of understanding (MOU) and cooperation agreements (PKS). So it requires analysis of the data processing of population administration. This research with a desktop qualitative approach. A method of literature analysis or library studies as a data gathering technique. So it can be known databases on human administrations comprise personal data, population genesis data and biometric data. Such data is accessible to institutions or private institutions with the memorandum of understanding (MOU) and cooperation agreements (PKS) with the dukcapil government and the interior ministry (ministry of the interior). The ases rights are limited with the verification techniques to protect the anonymity of population data.","PeriodicalId":250636,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129668591","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2022-07-11DOI: 10.24843/jiwsp.2022.v04.i01.p06
D. Sari, Siti Sawanah
Abstrak Berita bohong (hoax) beberapa tahun terakhir menjadi suatu fenomena yang sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga pendukung pendidikan diharapkan mampu berperan menangkal bahaya hoax. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pustakawan perguruan tinggi di jawa timur dalam mengatasi berita hoax. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan memberi gambaran mengenai tingkat kepedulian pustakawan dalam melawan hoax. Kemudian kegiatan apa saja yang telah diselenggarakan perpustakaan dalam melawan berita hoax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sepakat bahwa berita hoax adalah sesuatu hal yang harus dihindari. Pustakawan dan juga para pemustaka dalam mengambil informasi atau berita harus dipastikan kebenarannya. Informasi harus diambil dari sumber asalnya atau sumber yang dapat dipercaya. Pustakawan harus berperan aktif dalam mengatasi berita hoax, Peran tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kemampuan literasi informasi Kata kunci; berita hoax, pustakawan, perpustakaan perguruan tinggi, Jawa Timur
{"title":"PERAN PUSTAKAWAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI JAWA TIMUR DALAM MENGATASI BERITA HOAX","authors":"D. Sari, Siti Sawanah","doi":"10.24843/jiwsp.2022.v04.i01.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jiwsp.2022.v04.i01.p06","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Berita bohong (hoax) beberapa tahun terakhir menjadi suatu fenomena yang sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga pendukung pendidikan diharapkan mampu berperan menangkal bahaya hoax. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pustakawan perguruan tinggi di jawa timur dalam mengatasi berita hoax. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan memberi gambaran mengenai tingkat kepedulian pustakawan dalam melawan hoax. Kemudian kegiatan apa saja yang telah diselenggarakan perpustakaan dalam melawan berita hoax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sepakat bahwa berita hoax adalah sesuatu hal yang harus dihindari. Pustakawan dan juga para pemustaka dalam mengambil informasi atau berita harus dipastikan kebenarannya. Informasi harus diambil dari sumber asalnya atau sumber yang dapat dipercaya. Pustakawan harus berperan aktif dalam mengatasi berita hoax, Peran tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kemampuan literasi informasi \u0000Kata kunci; berita hoax, pustakawan, perpustakaan perguruan tinggi, Jawa Timur \u0000 ","PeriodicalId":250636,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika","volume":"269 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114344338","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-29DOI: 10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p06
Dani Umaruddin
ABSTRACT This study discusses agrarian conflicts that occurred in Sembalun District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara from 1979–2019. The problems in this study are: 1) Why are there agrarian conflicts in Sembalun District? 2) What are the forms of agrarian conflict that occurred in Sembalun District? The method used is the Critical Historical Method. Meanwhile, the theory used is Historical Dialectical Materialism from Karl Marx and Conflict theory from Ralf Dahrendorf. The results of this study indicate that the agrarian conflict in Sembalun District in 1979–2019 was a structural agrarian conflict. It takes the form of conflicting claims between the Sembalun indigenous peoples and the government and companies regarding who has the right to access land and natural resources. The main cause of the conflict is the lack of community land that becomes their means of production to meet their material subsistence needs. This is due to the practice of negarasasi (land acquisition) carried out by the government and negating the customary law system in agrarian management in Sembalun. Conflict becomes less powerful when the massive Sembalun peasant community defends their land, and tries to restore the customary law system or what is called negation over negation. Keywords: Agrarian Conflict, Sembalun Society, Historical Dialectical Materialism.
{"title":"KONFLIK AGRARIA DI KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT 1979–2019","authors":"Dani Umaruddin","doi":"10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p06","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p06","url":null,"abstract":"ABSTRACT This study discusses agrarian conflicts that occurred in Sembalun District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara from 1979–2019. The problems in this study are: 1) Why are there agrarian conflicts in Sembalun District? 2) What are the forms of agrarian conflict that occurred in Sembalun District? The method used is the Critical Historical Method. Meanwhile, the theory used is Historical Dialectical Materialism from Karl Marx and Conflict theory from Ralf Dahrendorf. The results of this study indicate that the agrarian conflict in Sembalun District in 1979–2019 was a structural agrarian conflict. It takes the form of conflicting claims between the Sembalun indigenous peoples and the government and companies regarding who has the right to access land and natural resources. The main cause of the conflict is the lack of community land that becomes their means of production to meet their material subsistence needs. This is due to the practice of negarasasi (land acquisition) carried out by the government and negating the customary law system in agrarian management in Sembalun. Conflict becomes less powerful when the massive Sembalun peasant community defends their land, and tries to restore the customary law system or what is called negation over negation. Keywords: Agrarian Conflict, Sembalun Society, Historical Dialectical Materialism.","PeriodicalId":250636,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133958572","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-29DOI: 10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p03
I. Pebriana
ABSTRACK This study seeks to reveal the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in the political competition in Bali in 1999-2019. The change in the power system from the New Order to the Reformation has resulted in significant changes in the political system. At the local political level in Bali there is a shift in political power. Previously, during the New Order era, political power was controlled by Golkar, now it has begun to shift to the PDI-P. The problems discussed in this study are (1) how was the PDI-P's role in political competition in Bali from 1999-2019 (2) Why PDI-P managed to emerge as a competitor in political competition in Bali (3) What was the competition from the success of the PDI -P emerged as the dominant party in Bali. This study uses historical theory, especially historical explanations and historical cause and effect as well as theoretical assistance from social science, namely Leadership from Antonio Gramsci. The results show that throughout the post-New Order election, PDI-P managed to emerge as the dominant party in Bali from 1999-2019. The success of the PDI-P to emerge as the dominant party in Bali is inseparable from the success of the PDI-P in utilizing the symbolic capital of the past as Soekarno's party, the PDI-P has also succeeded in building a system of alliances with various community groups that provide political support, and the PDI-P has succeeded in reforming the system. party organization. this had implications for the success of the PDI-P in realizing the party's agenda. Keywords: PDI-P, Election, Political Competition, Domination
{"title":"PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PERSAINGAN POLITIK DI BALI TAHUN 1999-2019","authors":"I. Pebriana","doi":"10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p03","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p03","url":null,"abstract":"ABSTRACK This study seeks to reveal the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in the political competition in Bali in 1999-2019. The change in the power system from the New Order to the Reformation has resulted in significant changes in the political system. At the local political level in Bali there is a shift in political power. Previously, during the New Order era, political power was controlled by Golkar, now it has begun to shift to the PDI-P. The problems discussed in this study are (1) how was the PDI-P's role in political competition in Bali from 1999-2019 (2) Why PDI-P managed to emerge as a competitor in political competition in Bali (3) What was the competition from the success of the PDI -P emerged as the dominant party in Bali. This study uses historical theory, especially historical explanations and historical cause and effect as well as theoretical assistance from social science, namely Leadership from Antonio Gramsci. The results show that throughout the post-New Order election, PDI-P managed to emerge as the dominant party in Bali from 1999-2019. The success of the PDI-P to emerge as the dominant party in Bali is inseparable from the success of the PDI-P in utilizing the symbolic capital of the past as Soekarno's party, the PDI-P has also succeeded in building a system of alliances with various community groups that provide political support, and the PDI-P has succeeded in reforming the system. party organization. this had implications for the success of the PDI-P in realizing the party's agenda. Keywords: PDI-P, Election, Political Competition, Domination","PeriodicalId":250636,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131667878","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-29DOI: 10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p02
Rosinar Siregar, Desy Afrita
ABSTRACT Sexual violence experienced by children can have an impact on the physical, psychological and social conditions of children that affect the growth and development of children in the future. On that basis, handling child victims of sexual violence requires the role of various parties, including social workers. Child social workers aim to provide assistance, rehabilitation, and protection of children's rights. The purpose of this study seeks to describe the roles and obstacles in dealing with child victims of sexual violence in Bengkulu City. This study uses a descriptive qualitative approach, with 5 informants using interview, observation and documentation studies. The results showed that the role of social workers in dealing with child victims of sexual violence could be in the form of facilitator, broker, initiator, protector, and advocate. There are five inhibiting factors in carrying out the role: (a) Barriers in funding (b) lack of facilities and infrastructure related to protection, (c) social welfare service centers that are not yet available (d) lack of professional human resources in dealing with children's problems, (e) Limited networks make it difficult for social workers to refer victims of child sexual abuse to clinical psychologists. Keywords: Role, Social Worker, Child Victim of Sexual Violence
{"title":"ANALISIS PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BENGKULU","authors":"Rosinar Siregar, Desy Afrita","doi":"10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p02","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p02","url":null,"abstract":"ABSTRACT Sexual violence experienced by children can have an impact on the physical, psychological and social conditions of children that affect the growth and development of children in the future. On that basis, handling child victims of sexual violence requires the role of various parties, including social workers. Child social workers aim to provide assistance, rehabilitation, and protection of children's rights. The purpose of this study seeks to describe the roles and obstacles in dealing with child victims of sexual violence in Bengkulu City. This study uses a descriptive qualitative approach, with 5 informants using interview, observation and documentation studies. The results showed that the role of social workers in dealing with child victims of sexual violence could be in the form of facilitator, broker, initiator, protector, and advocate. There are five inhibiting factors in carrying out the role: (a) Barriers in funding (b) lack of facilities and infrastructure related to protection, (c) social welfare service centers that are not yet available (d) lack of professional human resources in dealing with children's problems, (e) Limited networks make it difficult for social workers to refer victims of child sexual abuse to clinical psychologists. Keywords: Role, Social Worker, Child Victim of Sexual Violence","PeriodicalId":250636,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125471785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-29DOI: 10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p01
Nazrina Zuryani
ABSTRACT This workshop on strengthening Transwomen with HIV/Aids (ODHAT) started from the issue of discrimination that often afflicts the LGBT and ODHATgroups. Transgender women or better known as waria are gender transfers from male to female. They are often embarrassed or humiliated to take part in society {especially for ODHA (People with HIV/Aids)}. In the city of Singaraja, Wargas have been formed as Transwomen organization that is actively developing their social and cultural capital in the community. Denpasar City has three units of official outreach institutions for LGBT, namely Gaya Dewata, Kerti Praja Foundation and Spirit Paramacita. The number of Transwomen with ODHA in Denpasar City is estimated at 40 people and in Singaraja City it is estimated at 11 people. They need to be protected from the stigma of society in other reachable and social media so that their communication patterns are more conducive and the community is more accepting of their existence. The 5-hour Tengkuluk Lelunakan make-up training was carried out by presenting the Warcan and Perwaron groups at Salon Agung on July 13, 2019. Ibu Agung as a salon owner who is famous for Payas Agung and Tengkuluk Lelunakan has facilitated them to learn tengkuluk lelunakan make-up. Denpasar city transgender groups are facilitated to perform in cultural events or other festivals, as has been done by Wargas in Singaraja city. However, correspondence with the Head of the Bali Provincial Culture Service in the office and with the initiator of the Sanur Village Festival at the Griya Santrian hotel has not produced results. The tengkuluk Lelunakan workshop for transwomen with ODHA aims to make the community accept them and finally be able to get access to various facilities to perform in public areas, especially in festivals in the city of Denpasar. Keywords: transwomen, ODHAT, LGBT discrimination, Denpasar, Singaraja
{"title":"PENGUATAN ODHA TRANSPUAN KOTA DENPASAR DAN BULELENG DALAM KESEHATAN MASYARAKAT PEDULI WARIA","authors":"Nazrina Zuryani","doi":"10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p01","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p01","url":null,"abstract":"ABSTRACT This workshop on strengthening Transwomen with HIV/Aids (ODHAT) started from the issue of discrimination that often afflicts the LGBT and ODHATgroups. Transgender women or better known as waria are gender transfers from male to female. They are often embarrassed or humiliated to take part in society {especially for ODHA (People with HIV/Aids)}. In the city of Singaraja, Wargas have been formed as Transwomen organization that is actively developing their social and cultural capital in the community. Denpasar City has three units of official outreach institutions for LGBT, namely Gaya Dewata, Kerti Praja Foundation and Spirit Paramacita. The number of Transwomen with ODHA in Denpasar City is estimated at 40 people and in Singaraja City it is estimated at 11 people. They need to be protected from the stigma of society in other reachable and social media so that their communication patterns are more conducive and the community is more accepting of their existence. The 5-hour Tengkuluk Lelunakan make-up training was carried out by presenting the Warcan and Perwaron groups at Salon Agung on July 13, 2019. Ibu Agung as a salon owner who is famous for Payas Agung and Tengkuluk Lelunakan has facilitated them to learn tengkuluk lelunakan make-up. Denpasar city transgender groups are facilitated to perform in cultural events or other festivals, as has been done by Wargas in Singaraja city. However, correspondence with the Head of the Bali Provincial Culture Service in the office and with the initiator of the Sanur Village Festival at the Griya Santrian hotel has not produced results. The tengkuluk Lelunakan workshop for transwomen with ODHA aims to make the community accept them and finally be able to get access to various facilities to perform in public areas, especially in festivals in the city of Denpasar. \u0000Keywords: transwomen, ODHAT, LGBT discrimination, Denpasar, Singaraja ","PeriodicalId":250636,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika","volume":"96 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134374964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2021-12-29DOI: 10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p04
Briliant Windy Khairunnisa
Abstract The conflict between Pakistan and India on the border of the two countries in the dispute over the Kashmir region has been going on for years. Although many efforts have been tried to reconcile the two countries, the conflict continues to cause a lot of harm to the indigenous people of Kashmir which continues to this day. As a country that has good relations with Pakistan and India, Indonesia can be declared as a neutral country and has a large enough opportunity to become a mediator between the two countries as a conflict resolution effort. This article aims to discuss the efforts to resolve the conflict between Pakistan and India in the dispute over the Kashmir region and the opportunities that Indonesia has to become a mediator between the two countries. The research method in this study uses exploratory qualitative and data collection techniques in the form of literature studies based on secondary data. The results of the study indicate that Indonesia has an opportunity to become a mediator in the resolution of the Kashmir conflict. Keywords : Conflict Resolution, Pakistan-India Conflict, Kashmir, Indonesia, Mediator.
{"title":"RESOLUSI KONFLIK PAKISTAN DAN INDIA DALAM PEREBUTAN WILAYAH KASHMIR DAN PELUANG MEDIATOR BAGI INDONESIA","authors":"Briliant Windy Khairunnisa","doi":"10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p04","DOIUrl":"https://doi.org/10.24843/jiwsp.2021.v03.i02.p04","url":null,"abstract":"Abstract The conflict between Pakistan and India on the border of the two countries in the dispute over the Kashmir region has been going on for years. Although many efforts have been tried to reconcile the two countries, the conflict continues to cause a lot of harm to the indigenous people of Kashmir which continues to this day. As a country that has good relations with Pakistan and India, Indonesia can be declared as a neutral country and has a large enough opportunity to become a mediator between the two countries as a conflict resolution effort. This article aims to discuss the efforts to resolve the conflict between Pakistan and India in the dispute over the Kashmir region and the opportunities that Indonesia has to become a mediator between the two countries. The research method in this study uses exploratory qualitative and data collection techniques in the form of literature studies based on secondary data. The results of the study indicate that Indonesia has an opportunity to become a mediator in the resolution of the Kashmir conflict. Keywords : Conflict Resolution, Pakistan-India Conflict, Kashmir, Indonesia, Mediator.","PeriodicalId":250636,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122060386","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：