Pub Date : 2014-09-01DOI: 10.17933/JPPI.2014.040103
Siti Wahyuningsih
Abstrak Survei dengan pendekatan kuantitatif ini, berupaya mendiskripsikan data dan informasi mengenai trend penggunaan jasa pos di Yogyakarta sebagai sarana komunikasi tertulis atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan berdasarkan Undang-Undang nomor: 38 Tahun 2009 tentang pos. Realitas penyelenggara jasa perposan di Indonesia saat ini, menimbulkan preferensi konsumen dalam penggunaannya. Mengacu pada Model Sandhusen (2000), penelitian menjelaskan beberapa faktor yang mendasari preferensi konsumen untuk menggunakan jasa pos sesuai pilihannya. Hasil penelitian menunjukkan, karakteristik konsumen yang menggunakan jasa pos berusia 20 – 50 tahun dengan pendidikan rata-rata SLTA. Umumnya konsumen adalah pekerja swasta dan cenderung memilih PT. Pos Indonesia sebagai penyelenggara jasa perposan yang diakui memenuhi kebutuhan. Kesimpulannya, preferensi konsumen terhadap jasa perposan cenderung mempertimbangkan kualitas layanan yang tepat waktu dan tarif yang terjangkau dibanding fasilitas lainnya. Karena itu, penyelenggara pos (BUMN) senantiasa mempertahankan kualitas pelayanan dan mempertimbangkan loyalitas pelanggan. Penyelenggara pos lainnya tetap berkontribusi pada penyelenggaraan jasa pos yang memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang dan peraturan. Abstract This quantitative survey approach, seeks to describe the data and information on trends concerning the use of the postal services in Yogyakarta as a means of written communication or electronic mail, package services, logistic services, financial transaction services based on Undang-Undang No: 38 of 2009 on postal field. The reality of postal service providers in Indonesia, raises consumer preferences in their usage. Referring to Sandhusen Model (2000), the study describes some of the factors underlying consumer preferences to use the postal service of their choice. The results showed that the characteristics of consumers who use the postal services are between 20-50 years of age, with an average high school education. In general, private sector workers and consumers are likely to choose PT. Pos Indonesia as a recognized postal service provider to meet the needs. In conclusion, consumer preferences towards postal services tend to consider the quality of on time services and affordable rates than other facilities. Therefore, the organizers of the post (SOEs) continue to maintain service quality and customer loyalty into account. Other postal organizers still contribute to the implementation of the postal services that meets the standard of services in accordance with the Act and regulations.
抽象调查这种定量方法,设法寄来的数据和趋势信息通讯使用邮政服务在日惹作为书面或电子邮件和包裹服务,物流服务,金融交易服务,根据2009年:38号法律关于明信片。组织者perposan服务目前在印尼的现实,导致消费者偏好中使用。关于Sandhusen模式(2000)，研究揭示了消费者偏好在其选择范围内使用邮政服务的一些潜在因素。研究结果显示，使用20 - 50岁邮政服务的消费者具有平均教育程度。消费者通常是私人雇员，倾向于选择PT. post为公认符合需求的perposan服务组织者。总之，消费者对perposan服务的偏好往往考虑到服务的及时质量和价格比其他设施更低。因此，邮政组织者(国有企业)保持服务质量，并考虑到客户的忠诚。其他邮政组织者继续为符合法律规定和规章制度服务标准的邮政服务安排作出贡献。禁止这种数量调查，要求描述趋势调查中的数据和信息印尼邮政服务提供者的现实，在其工作中增加消费者需求。推荐桑德华森模型(2000)，研究描述一些缺乏消费者选择服务的事实。最近的支持者指出，使用邮政服务的人员的特点是年龄在20到50年之间，与高中平均教育之间。在一般情况下，私人扇区的工作人员和顾客可能会选择PT. post Indonesia作为一个收集服务提供商满足需求。在conclusion中，消费者倾向于考虑时间服务和负担能力的质量，而不是其他方面。因此，邮报的组织者继续保持服务质量和忠实客户的记录。其他邮政组织者仍在努力实现与行为和规定相关的服务标准。
{"title":"PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP JASA POS DI YOGYAKARTA","authors":"Siti Wahyuningsih","doi":"10.17933/JPPI.2014.040103","DOIUrl":"https://doi.org/10.17933/JPPI.2014.040103","url":null,"abstract":"Abstrak Survei dengan pendekatan kuantitatif ini, berupaya mendiskripsikan data dan informasi mengenai trend penggunaan jasa pos di Yogyakarta sebagai sarana komunikasi tertulis atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan berdasarkan Undang-Undang nomor: 38 Tahun 2009 tentang pos. Realitas penyelenggara jasa perposan di Indonesia saat ini, menimbulkan preferensi konsumen dalam penggunaannya. Mengacu pada Model Sandhusen (2000), penelitian menjelaskan beberapa faktor yang mendasari preferensi konsumen untuk menggunakan jasa pos sesuai pilihannya. Hasil penelitian menunjukkan, karakteristik konsumen yang menggunakan jasa pos berusia 20 – 50 tahun dengan pendidikan rata-rata SLTA. Umumnya konsumen adalah pekerja swasta dan cenderung memilih PT. Pos Indonesia sebagai penyelenggara jasa perposan yang diakui memenuhi kebutuhan. Kesimpulannya, preferensi konsumen terhadap jasa perposan cenderung mempertimbangkan kualitas layanan yang tepat waktu dan tarif yang terjangkau dibanding fasilitas lainnya. Karena itu, penyelenggara pos (BUMN) senantiasa mempertahankan kualitas pelayanan dan mempertimbangkan loyalitas pelanggan. Penyelenggara pos lainnya tetap berkontribusi pada penyelenggaraan jasa pos yang memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang dan peraturan. Abstract This quantitative survey approach, seeks to describe the data and information on trends concerning the use of the postal services in Yogyakarta as a means of written communication or electronic mail, package services, logistic services, financial transaction services based on Undang-Undang No: 38 of 2009 on postal field. The reality of postal service providers in Indonesia, raises consumer preferences in their usage. Referring to Sandhusen Model (2000), the study describes some of the factors underlying consumer preferences to use the postal service of their choice. The results showed that the characteristics of consumers who use the postal services are between 20-50 years of age, with an average high school education. In general, private sector workers and consumers are likely to choose PT. Pos Indonesia as a recognized postal service provider to meet the needs. In conclusion, consumer preferences towards postal services tend to consider the quality of on time services and affordable rates than other facilities. Therefore, the organizers of the post (SOEs) continue to maintain service quality and customer loyalty into account. Other postal organizers still contribute to the implementation of the postal services that meets the standard of services in accordance with the Act and regulations.","PeriodicalId":31332,"journal":{"name":"Jurnal Penelitian Pos dan Informatika","volume":"4 1","pages":"23-36"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2014-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67623963","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2013-12-02DOI: 10.17933/jppi.2013.030202
Anton Susanto
ABSTRAK Implementasi Enterprise Resources Planning (ERP) PT Pos Indonesia merupakan bagian dari strategi penguatan internal bisnis perusahaan dan pilihan yang cukup penting dalam konteks karena tidak sedikit berbagai implementasi ERP oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengalami kegagalan baik disebabkan oleh over budget , over time dalam pengerjaan proyek, kinerja sistem yang kurang dan keuntungan yang tidak sesuai harapan (Dantes & Hasibuan, 2011). Pilihan investasi ERP ini bukan karena sebab, berbagai pengaruh lingkungan internal maupun eksternal telah menjadi dorongan tersendiri bagi perlunya ERP pada PT Posindo. Faktor eksternal dimaksud seperti iklim kompetisi yang semakin meningkat, upaya IPO ( Initial Public Offering ) yang membutuhkan penerapan tata kelola bisnis dengan standar yang berlaku best practice dan diterima secara internasional dan berbagai kebijakan dan regulasi terkati UU Perposan dan juga peraturan tentang BUMN. Sebagai sebuah sistem terintegrasi, ERP dalam konteks internal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja aset produk agar lebih meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan, seperti Layanan Pos dan bisnis retail yang secara financial memberikan value added negatif pada tahun 2012. Dalam tahap inisiasi, implementasi ERP dilakukan secara bertahap dimulai dengan modul SAP modul FICO (Financial Controlling) dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur dan pengembangan aplikasi-aplikasi existing ( in-house development ) agar nantinya dapat diintegrasikan dengan basis data pada ERP. ABSTRACT The implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) at PT Pos Indonesia is a part of strengthen ing internal business strategy and important options because there is many implementation of ERP by various companies in Indonesia that have failed either due to over-budget, over- time in construction project , the performance of the system is lacking and benefits that are not as expected (Dantes & Hasibuan , 2011). ERP investment options is due without reasoning, many of internal and external environments that influence and drive the need of implementation ERP at PT Posindo. External factors such as the increasing of competition, attempts IPO (Initial Public Offering ) which requires the application of the business governance standards that apply best practices and internationally acceptable and a wide range of policies and regulations is related postal laws and the regulations of State-Owned Enterprise. As an integrated system, ERP is expected to improve the efficiency and performance of assets in order to further increase product added value for the company, such as the Postal Service and retail businesses that are financially provide negative value added in 2012. In the initiation phase, ERP implementation is done in stages starting with the modules of SAP FICO ( Financial Controlling ) with regard infrastructure readiness and the development of existing applications (in-house development) that to be integrated wi
抽象实施企业资源计划(主要限制)印尼PT明信片是加强公司内部业务战略的一部分和语境中很重要的选择,因为一点也不实施各种主要限制由印尼公司的失败好引起超出预算,超出时间较少的项目在进行中,系统性能和与期望不符的利润(邓蒂斯& Hasibuan, 2011)。ERP的投资选择并不是因为内部和外部环境的影响，而是特别鼓励PT Posindo需要ERP。外部因素包括日益增长的竞争气候、IPO (IPO)的努力，这些努力需要将商业治理应用于最有效的实践和国际接受的标准，以及Perposan法案以及国有企业法规等。作为一个集成系统，ERP在内部背景下被认为可以提高产品资产的效率和性能，从而增加该公司的额外价值，如邮政服务和零售业务，这些企业在2012年提供了负面价值。在启动阶段，ERP的实施逐渐从SAP模块FICO模块开始，其中包括基础设施准备和开发existing应用程序，以便于于ERP的数据库集成。抽象The implementation of企业资源计划(主要限制)在印尼PT邮政内部是一个巩固的一部分ing商业模式有个会和重要选项,因为许多implementation of主要限制是由不同companies在印尼发展到这种有失败要么帐款over-budget完毕-时间在建筑项目,系统是由于没有和benefits演出》这一点是美国音符(邓蒂斯& Hasibuan, 2011)。ERP投资选择是没有原因的，有多种内部和外部环境，这些环境影响和推动了在PT Posindo实现ERP的必要性。这些外部因素被称为竞争对手、“公开募股”(Initial Public governments)的应用标准所要求的是，商业治理的应用是最有效的实践和国际应用，规定是广泛的政策和规定，以及稳定的企业规定。作为一个集成系统，ERP预计将在公司进一步增加产品价值方面增加资产表现，这就像邮政服务和金融提供负面资产在2012年增加价值的业务一样。在启动阶段，ERP的实施已经在特定的stages中完成，而regard infrastructure reastruction and development of exact application与ERP数据库相集成。
{"title":"Implementasi Sistem ERP (Enterprise Resources Planning) PT Pos Indonesia : Sebuah Inisiasi dan Strategi","authors":"Anton Susanto","doi":"10.17933/jppi.2013.030202","DOIUrl":"https://doi.org/10.17933/jppi.2013.030202","url":null,"abstract":"ABSTRAK Implementasi Enterprise Resources Planning (ERP) PT Pos Indonesia merupakan bagian dari strategi penguatan internal bisnis perusahaan dan pilihan yang cukup penting dalam konteks karena tidak sedikit berbagai implementasi ERP oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengalami kegagalan baik disebabkan oleh over budget , over time dalam pengerjaan proyek, kinerja sistem yang kurang dan keuntungan yang tidak sesuai harapan (Dantes & Hasibuan, 2011). Pilihan investasi ERP ini bukan karena sebab, berbagai pengaruh lingkungan internal maupun eksternal telah menjadi dorongan tersendiri bagi perlunya ERP pada PT Posindo. Faktor eksternal dimaksud seperti iklim kompetisi yang semakin meningkat, upaya IPO ( Initial Public Offering ) yang membutuhkan penerapan tata kelola bisnis dengan standar yang berlaku best practice dan diterima secara internasional dan berbagai kebijakan dan regulasi terkati UU Perposan dan juga peraturan tentang BUMN. Sebagai sebuah sistem terintegrasi, ERP dalam konteks internal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja aset produk agar lebih meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan, seperti Layanan Pos dan bisnis retail yang secara financial memberikan value added negatif pada tahun 2012. Dalam tahap inisiasi, implementasi ERP dilakukan secara bertahap dimulai dengan modul SAP modul FICO (Financial Controlling) dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur dan pengembangan aplikasi-aplikasi existing ( in-house development ) agar nantinya dapat diintegrasikan dengan basis data pada ERP. ABSTRACT The implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) at PT Pos Indonesia is a part of strengthen ing internal business strategy and important options because there is many implementation of ERP by various companies in Indonesia that have failed either due to over-budget, over- time in construction project , the performance of the system is lacking and benefits that are not as expected (Dantes & Hasibuan , 2011). ERP investment options is due without reasoning, many of internal and external environments that influence and drive the need of implementation ERP at PT Posindo. External factors such as the increasing of competition, attempts IPO (Initial Public Offering ) which requires the application of the business governance standards that apply best practices and internationally acceptable and a wide range of policies and regulations is related postal laws and the regulations of State-Owned Enterprise. As an integrated system, ERP is expected to improve the efficiency and performance of assets in order to further increase product added value for the company, such as the Postal Service and retail businesses that are financially provide negative value added in 2012. In the initiation phase, ERP implementation is done in stages starting with the modules of SAP FICO ( Financial Controlling ) with regard infrastructure readiness and the development of existing applications (in-house development) that to be integrated wi","PeriodicalId":31332,"journal":{"name":"Jurnal Penelitian Pos dan Informatika","volume":"3 1","pages":"115-128"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2013-12-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67624087","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2013-12-02DOI: 10.17933/JPPI.2013.030201
Paraden Lucas Sidauruk
ABSTRAK Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana hambatan pelaksanaan komunikasi organisasi vertikal ke atas pada Kantor Pos Medan. Untuk menjawabnya dilakukan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen serta pengisian Daftar Isian Pos. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk komunikasi organisasi vertikal ke bawah didominasi komunikasi lisan tatap muka, sedangkan bentuk komunikasi organisasi vertikal ke atas umumnya menggunakan komunikasi tulisan sepanjang mengenai laporan keuangan dan informasi pekerjaan kantor. Jenis informasi yang disampaikan pimpinan kurang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan karyawan sehingga timbul kesenjangan informasi. Pelaksanaan komunikasi vertikal ke atas menyangkut keluhan karyawan masih minim karena adanya hambatan pribadi (personal barriers), dan hambatan organisasi (organization barriers). ABSTRACT The main problem of this research is how the implementation of organizational communication barriers vertically upwards on the Medan Post Office. To answer it, conducted a research with descriptive qualitative approach. Data collected through in-depth interviews, observation, and study of documents and filling the Post Checklist. Data analysis using descriptive qualitative. The results showed that the form of organizational downward vertical communication generally dominated by face-to-face verbal communication, while the organizational form of upwards vertical communication generally using written communications throughout the financial statements and information about office work. In accordance to the type of information that is presented by the leaders is lack of the needs of employee so that there are information gaps. Implementation of upward vertical communication regarding employee complaints still minimal due to personal barriers, and organizational barriers .
{"title":"Analisis Hambatan Komunikasi Organisasi Vertikal PT Pos Indonesia (Persero) (Kasus Pada Kantor Pos Medan)","authors":"Paraden Lucas Sidauruk","doi":"10.17933/JPPI.2013.030201","DOIUrl":"https://doi.org/10.17933/JPPI.2013.030201","url":null,"abstract":"ABSTRAK Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana hambatan pelaksanaan komunikasi organisasi vertikal ke atas pada Kantor Pos Medan. Untuk menjawabnya dilakukan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen serta pengisian Daftar Isian Pos. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk komunikasi organisasi vertikal ke bawah didominasi komunikasi lisan tatap muka, sedangkan bentuk komunikasi organisasi vertikal ke atas umumnya menggunakan komunikasi tulisan sepanjang mengenai laporan keuangan dan informasi pekerjaan kantor. Jenis informasi yang disampaikan pimpinan kurang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan karyawan sehingga timbul kesenjangan informasi. Pelaksanaan komunikasi vertikal ke atas menyangkut keluhan karyawan masih minim karena adanya hambatan pribadi (personal barriers), dan hambatan organisasi (organization barriers). ABSTRACT The main problem of this research is how the implementation of organizational communication barriers vertically upwards on the Medan Post Office. To answer it, conducted a research with descriptive qualitative approach. Data collected through in-depth interviews, observation, and study of documents and filling the Post Checklist. Data analysis using descriptive qualitative. The results showed that the form of organizational downward vertical communication generally dominated by face-to-face verbal communication, while the organizational form of upwards vertical communication generally using written communications throughout the financial statements and information about office work. In accordance to the type of information that is presented by the leaders is lack of the needs of employee so that there are information gaps. Implementation of upward vertical communication regarding employee complaints still minimal due to personal barriers, and organizational barriers .","PeriodicalId":31332,"journal":{"name":"Jurnal Penelitian Pos dan Informatika","volume":"3 1","pages":"93-113"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2013-12-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67622988","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2013-12-02DOI: 10.17933/jppi.2013.030203
Lunel Candra
ABSTRAK Sebagai salah satu penyelenggara jaringan dan layanan informasi di Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) menghadapi permasalahan jumlah IP address yang semakin menipis, yang mana juga dihadapi oleh dunia telekomunikasi secara global. IP address yang secara luas digunakan saat ini, yaitu IPv4, memiliki keterbatasan dalam sisi jumlah dan akan segera habis dalam waktu singkat. Namun demikian terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh operator telekomunikasi meliputi I, mplementasi NAT ( Network Address Translation ) 444, dual stack IPv4 dan IPv6, tunneling , dan native IPv6. Keempat solusi di atas memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, namun target native IPv6 sebagai sasaran utama nampaknya merupakan satu-satunya solusi yang bersifat feasible yang akan dituju oleh semua operator pelaku industri IT di dunia, termasuk Telkom. Unit RDC Telkom selaku unit yang dikhususkan untuk melakukan riset teknologi telah melakukan kajian dan pengujian implementasi IPv6 berskala lab yang difokuskan kepada wadah inkubasi untuk enabling kapabilitas IPv6 pada perangkat telekomunikasi eksisting serta test interoperability di antara perangkat-perangkat tersebut. Studi ini menyajikan hasil dari pengujian fungsi, integrasi multi layer dan interoperability IPv6 di dalam environment lab v6 OASIS RDC Telkom, yang mana dapat juga menjadi referensi bagi pihak penentu kebijakan perusahaan dalam kaitannya dengan adopsi teknologi IP untuk diimplementasi di masa mendatang. ABSTRACT As a network and information service provider in Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) is facing a number of problems of exhausted IP addresses, which is also being faced by global telecommunications world. IP addresses widely used todays, i.e. IPv4, have a limitation in terms of number and will be out soon. However, there are some solutions that can be done by telecom operators including implementation of NAT (Network Address Translation) 444, dual stack IPv4 and IPv6, tunneling, and native IPv6. Each of the solutions mentioned above have advantages and disadvantages, but the target native IPv6 as main target seems to be the only feasible solution to be addressed by IT industry players, including Telkom. Telkom RDC as the unit mainly focusing in the research of IT technology has been reviewing and testing a lab-scale IPv6 implementation. This also focused on the capabilities incubation for enabling IPv6 on existing telecommunications equipment and interoperability test between the devices. This study provides the result of function, multi-layer integration and interoperability test of IPv6 conducted in Telkom RDC OASIS v6 lab, which also can be considered as references for decision makers within the company to adopt IP technology to be implemented in the future.
{"title":"Inkubasi Implementasi Ipv6 di Lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk","authors":"Lunel Candra","doi":"10.17933/jppi.2013.030203","DOIUrl":"https://doi.org/10.17933/jppi.2013.030203","url":null,"abstract":"ABSTRAK Sebagai salah satu penyelenggara jaringan dan layanan informasi di Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) menghadapi permasalahan jumlah IP address yang semakin menipis, yang mana juga dihadapi oleh dunia telekomunikasi secara global. IP address yang secara luas digunakan saat ini, yaitu IPv4, memiliki keterbatasan dalam sisi jumlah dan akan segera habis dalam waktu singkat. Namun demikian terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh operator telekomunikasi meliputi I, mplementasi NAT ( Network Address Translation ) 444, dual stack IPv4 dan IPv6, tunneling , dan native IPv6. Keempat solusi di atas memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, namun target native IPv6 sebagai sasaran utama nampaknya merupakan satu-satunya solusi yang bersifat feasible yang akan dituju oleh semua operator pelaku industri IT di dunia, termasuk Telkom. Unit RDC Telkom selaku unit yang dikhususkan untuk melakukan riset teknologi telah melakukan kajian dan pengujian implementasi IPv6 berskala lab yang difokuskan kepada wadah inkubasi untuk enabling kapabilitas IPv6 pada perangkat telekomunikasi eksisting serta test interoperability di antara perangkat-perangkat tersebut. Studi ini menyajikan hasil dari pengujian fungsi, integrasi multi layer dan interoperability IPv6 di dalam environment lab v6 OASIS RDC Telkom, yang mana dapat juga menjadi referensi bagi pihak penentu kebijakan perusahaan dalam kaitannya dengan adopsi teknologi IP untuk diimplementasi di masa mendatang. ABSTRACT As a network and information service provider in Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) is facing a number of problems of exhausted IP addresses, which is also being faced by global telecommunications world. IP addresses widely used todays, i.e. IPv4, have a limitation in terms of number and will be out soon. However, there are some solutions that can be done by telecom operators including implementation of NAT (Network Address Translation) 444, dual stack IPv4 and IPv6, tunneling, and native IPv6. Each of the solutions mentioned above have advantages and disadvantages, but the target native IPv6 as main target seems to be the only feasible solution to be addressed by IT industry players, including Telkom. Telkom RDC as the unit mainly focusing in the research of IT technology has been reviewing and testing a lab-scale IPv6 implementation. This also focused on the capabilities incubation for enabling IPv6 on existing telecommunications equipment and interoperability test between the devices. This study provides the result of function, multi-layer integration and interoperability test of IPv6 conducted in Telkom RDC OASIS v6 lab, which also can be considered as references for decision makers within the company to adopt IP technology to be implemented in the future.","PeriodicalId":31332,"journal":{"name":"Jurnal Penelitian Pos dan Informatika","volume":"3 1","pages":"129-139"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2013-12-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67623814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2013-12-02DOI: 10.17933/JPPI.2013.030206
Annas Wahyu Purwanto, Budiman Dabarsyah, Hanif Fakhrurroja
ABSTRAK Kegagalan implementasi e-goverment di Indonesia menurut Junseok Hwang dan Irfan Syamsudin yang melakukan penelitian di Sulawesi Selatan adalah dari sisi pemerintah, bukan dari masyarakatnya. Sementara itu di Kabupaten Cilacap dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode 2005-2025 disebutkan bahwa e-government di Kabupaten Cilacap sudah diimplementasikan namun belum optimal. Metodologi Cole digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu identifikasi masalah, intervensi, evaluasi dan refleksi dan pembelajaran. Dilakukan analisis kesenjangan dan analisis resiko untuk menentukan prioritas yang perlu dilaksanakan di Kabupaen Cilacap. Untuk mengejar kesenjangan Capability Level yang terjadi dan memitigasi resiko yang mungkin timbul, Kabupaten Cilacap perlu untuk menetapkan struktur organisasi teknologi informasi (TI),menyampaikan tujuan dan arah manajemen kepada para pemangku kepentingan,memahami arah pembangunan pemerintahan,mengembangkan visi arsitektur TI pemerintahan,menjaga ketersediaan staff TI,mengenali personil-personil kunci TI, menjaga keterampilan dan kompetensi personil TI,mengevaluasi prestasi kinerja personil TI dan merencanakan dan memetakan penggunaan SDM TI. ABSTRACT The failure of the e -government implementation in Indonesia according to Junseok Hwang and Irfan Syamsudin, who were doing research in South Sulawesi, are from the government, not from the people. Meanwhile in Cilacap District, Long Term Development Plan for the period 2005-2025 mentioned that e-government in Cilacap already implemented but not optimal yet. Cole methodology used in this study consists of 4 (four) stages: problem identification , intervention , evaluation and reflection and learning. Conduct a gap analysis and risk analysis to determine the priorities that need to be carried out in Cilacap Kabupaten. To pursue a level of capability gaps that occur and mitigate the risks that may arise, Cilacap necessary to establish an organizational structure of information technology (IT), convey the purpose and management direction to stakeholders, understanding the direction of government development, develop a vision of the IT architecture governance, maintain the availability of the IT staff, identify IT personnel key, maintain the skills and competency of IT personnel, evaluate the performance achievement of IT personnel and also planning and mapping of IT human resources .
印度尼西亚的e- governor执行失败，根据Junseok Hwang和Irfan Syamsudin的研究，他们在南苏拉威西进行研究是出于政府，而不是人民。与此同时，在2005-2025年长期发展计划中的Cilacap地区，Cilacap地区的e-government已经实现，但尚未得到最佳实施。科尔在本研究中使用的方法论包括确定问题、干预、评估、反思和学习的四个阶段。进行差距分析和风险分析，以确定在Kabupaen Cilacap需要执行的优先级。追求发生了-能力水平的差距,并减缓Cilacap县可能出现的风险,有必要设立了信息技术(it)的组织结构,利益相关者们分享管理目标和方向,理解政府的建设方向、发展愿景TI政府建筑,保持现有员工TI,辨认personil-personil TI的钥匙,保持it人员的技能和能力，评估it人员的表现，计划和映射TI人员的使用情况。印度尼西亚负责对南苏拉威西进行研究的中政府失败，而不是人民失败。我的意思是，在Cilacap地区，过渡时期的长期发展计划在2005-2025年提出的e-government已经实施，但还不是最理想的。科尔的方法在这些研究中使用了四种(四种)阶段:识别问题、干预、评估和反思和学习。进行差距分析和风险分析，确定需要考虑的优先事项。企图百万级-能力gaps那occur mitigate著作百科全书》《风险发展到这种梅rise, Cilacap有必要建立an organizational vesalius的情报技术(IT)和管理目的的方向,convey To stakeholders,谅解政府发展之方向,冲洗a vision of IT架构治理,maintain the availability》工作人员透露,这也personnel key,技能和competency》maintain它personnel,评估它的人员和计划和人力资源的表现成就。
{"title":"Penyusunan Tata Kelola Teknologi Informasi Bagi Pemerintah Daerah Menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus: Kabupaten Cilacap)","authors":"Annas Wahyu Purwanto, Budiman Dabarsyah, Hanif Fakhrurroja","doi":"10.17933/JPPI.2013.030206","DOIUrl":"https://doi.org/10.17933/JPPI.2013.030206","url":null,"abstract":"ABSTRAK Kegagalan implementasi e-goverment di Indonesia menurut Junseok Hwang dan Irfan Syamsudin yang melakukan penelitian di Sulawesi Selatan adalah dari sisi pemerintah, bukan dari masyarakatnya. Sementara itu di Kabupaten Cilacap dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode 2005-2025 disebutkan bahwa e-government di Kabupaten Cilacap sudah diimplementasikan namun belum optimal. Metodologi Cole digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu identifikasi masalah, intervensi, evaluasi dan refleksi dan pembelajaran. Dilakukan analisis kesenjangan dan analisis resiko untuk menentukan prioritas yang perlu dilaksanakan di Kabupaen Cilacap. Untuk mengejar kesenjangan Capability Level yang terjadi dan memitigasi resiko yang mungkin timbul, Kabupaten Cilacap perlu untuk menetapkan struktur organisasi teknologi informasi (TI),menyampaikan tujuan dan arah manajemen kepada para pemangku kepentingan,memahami arah pembangunan pemerintahan,mengembangkan visi arsitektur TI pemerintahan,menjaga ketersediaan staff TI,mengenali personil-personil kunci TI, menjaga keterampilan dan kompetensi personil TI,mengevaluasi prestasi kinerja personil TI dan merencanakan dan memetakan penggunaan SDM TI. ABSTRACT The failure of the e -government implementation in Indonesia according to Junseok Hwang and Irfan Syamsudin, who were doing research in South Sulawesi, are from the government, not from the people. Meanwhile in Cilacap District, Long Term Development Plan for the period 2005-2025 mentioned that e-government in Cilacap already implemented but not optimal yet. Cole methodology used in this study consists of 4 (four) stages: problem identification , intervention , evaluation and reflection and learning. Conduct a gap analysis and risk analysis to determine the priorities that need to be carried out in Cilacap Kabupaten. To pursue a level of capability gaps that occur and mitigate the risks that may arise, Cilacap necessary to establish an organizational structure of information technology (IT), convey the purpose and management direction to stakeholders, understanding the direction of government development, develop a vision of the IT architecture governance, maintain the availability of the IT staff, identify IT personnel key, maintain the skills and competency of IT personnel, evaluate the performance achievement of IT personnel and also planning and mapping of IT human resources .","PeriodicalId":31332,"journal":{"name":"Jurnal Penelitian Pos dan Informatika","volume":"3 1","pages":"189-203"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2013-12-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67623902","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2013-12-02DOI: 10.17933/jppi.2013.030205
Heru Pudjo Buntoro
ABSTRAK Tulisan ini melaporkan temuan sebuah studi yang dilakukan terhadap Tata Kelola Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan dan kota Manado, provinsi Sulawesi Utara. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan Focused Group Discussion (FGD) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan MPLIK. Selain itu dilakukan pula pengamatan langsung terhadap operasional MPLIK di lapangan, serta studi dokumen terkait. Studi ini antara lain menemukan bahwa gagalnya tata kelola MPLIK di daerah tersebut disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang pengelolaan MPLIK oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan antara penyedia jasa dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu perbaikan tata kelola MPLIK yang benar diperlukan, dengan mengacu pada perencanaan kegiatan dan pemberdayaan sumberdaya, pengoperasian, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola MPLIK yang baik dan benar. ABSTRACT This Paper reports the findings of a study conducted to the governance of Mobile Internet Service Center for District (MPLIK) in the city of Makassar, South Sulawesi Province and the city of Manado, North Sulawesi Province. This study employed qualitative approach, where data was collected through in-depth interviews, Focused Group Discussion (FGD), direct observation, examination of documents, and archival footage. The important finding shows that the failure of MPLIK management in the region mainly caused by misunderstanding of related sides who involved in the agreement, especially the MPLIK (internet) provider, and the local government. That is why the implementation of the right management principels needed. All sides involved must soon implemented the right planning, organizing, actuating, and controlling of the MPLIK, so that it is exceptionally beneficial to the local people.
{"title":"Tata Kelola Mplik (Studi Tentang Kegagalan Manajemen Layanan Akses Informasi Masyarakat di Kota Makassar dan Manado)","authors":"Heru Pudjo Buntoro","doi":"10.17933/jppi.2013.030205","DOIUrl":"https://doi.org/10.17933/jppi.2013.030205","url":null,"abstract":"ABSTRAK Tulisan ini melaporkan temuan sebuah studi yang dilakukan terhadap Tata Kelola Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan dan kota Manado, provinsi Sulawesi Utara. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan Focused Group Discussion (FGD) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan MPLIK. Selain itu dilakukan pula pengamatan langsung terhadap operasional MPLIK di lapangan, serta studi dokumen terkait. Studi ini antara lain menemukan bahwa gagalnya tata kelola MPLIK di daerah tersebut disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang pengelolaan MPLIK oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan antara penyedia jasa dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu perbaikan tata kelola MPLIK yang benar diperlukan, dengan mengacu pada perencanaan kegiatan dan pemberdayaan sumberdaya, pengoperasian, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola MPLIK yang baik dan benar. ABSTRACT This Paper reports the findings of a study conducted to the governance of Mobile Internet Service Center for District (MPLIK) in the city of Makassar, South Sulawesi Province and the city of Manado, North Sulawesi Province. This study employed qualitative approach, where data was collected through in-depth interviews, Focused Group Discussion (FGD), direct observation, examination of documents, and archival footage. The important finding shows that the failure of MPLIK management in the region mainly caused by misunderstanding of related sides who involved in the agreement, especially the MPLIK (internet) provider, and the local government. That is why the implementation of the right management principels needed. All sides involved must soon implemented the right planning, organizing, actuating, and controlling of the MPLIK, so that it is exceptionally beneficial to the local people.","PeriodicalId":31332,"journal":{"name":"Jurnal Penelitian Pos dan Informatika","volume":"3 1","pages":"171-188"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2013-12-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67623839","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2013-12-02DOI: 10.17933/JPPI.2013.030204
Ahmad Fahriyannur Rosyady, R. Risnandar, Izzatul Ummah
ABSTRAK Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat, banyak manusia yang tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Hal ini menyebabkan banyaknya instansi pemerintah yang memanfaatkan teknologi khususnya di bidang Information Technology (IT) dalam menjalankan business process dalam pemerintahan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah Dinas yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi jalannya arus perdagangan di Jawa Barat. Selain itu, Disperindag Provinsi Jawa Barat juga mempunyai tugas untuk melakukan monitoring (mengawasi) harga sembilan bahan pokok (sembako) yang terdistribusi di pasar-pasar yang berada di Provinsi Jawa Barat. Saat ini, pengelolaan harga sembako hanya dapat dilakukan oleh admin, yang dalam hal ini merupakan pegawai Kementerian Perdagangan sebagai pemantau harga sembako secara nasional. Sedangkan Disperindag Provinsi Jawa Barat memiliki petugas lapangan yang mencatat data langsung dari pasar untuk mendapatkan data harga sembako secara periodik, mulai dari pagi, siang, dan sore hari. Selanjutnya data tersebut dikirimkan ke admin untuk dimasukkan dan dikelola pada server berbasis web untuk disebarluaskan ke masyarakat yang dapat diakses melalui sistem Sembakodroid ini yang dapat diinstal melalui gadget berbasis platform dan Sistem Operasi Android. Sistem Sembakodroid ini terbagi menjadi dua, yaitu mobile system berbasis paltform android yang akan digunakan oleh petugas lapangan untuk menginput dan mengolah data laporan harga sembako dan web based system sebagai server dan untuk pembuatan dokumen laporan harga sembako oleh administrator. Metodologi pengembangan sistem ini dengan menggunakan metode Software Development Life Cycle (SDLC) dengan Prototype Model. Dengan adanya sistem monitoring harga sembako Sembakodroid berbasis platform android ini diharapkan dapat membantu petugas lapangan di Disperindag dalam memonitor harga sembako secara periodik dan mempermudah dalam pembuatan laporan data harga sembako secara cepat dan tepat. Selain itu, sistem yang dibangun ini dapat diakses secara mobile oleh petugas lapangan, sehingga proses pengelolaan data harga sembako dapat dilakukan langsung di pasar. Harapan ke depan, sistem ini dapat diadopsi oleh stakeholder lainnya dalam meningkatkan kinerja pelayanan berbasis e-government untuk mencapai good governance. A BSTRACT Currently, government agencies have made use of Information Technology (IT) to implement a business process in government. Department of Industry and Trade (Industry and Trade) of West Java province is responsible for regulating and overseeing the flow of trade in West Java and monitoring (overseeing) the price of nine essentials food commodities (sembako) that is distributed in the markets around West Java Province. Currently, management of nine essentials food commodities prices can only be done by an admin, which in this case are employees of the Ministry of Commerce as food prices nationwide monitor.
{"title":"E-Goverment Sembakodroid Monitoring Harga Sembako Berbasis Android","authors":"Ahmad Fahriyannur Rosyady, R. Risnandar, Izzatul Ummah","doi":"10.17933/JPPI.2013.030204","DOIUrl":"https://doi.org/10.17933/JPPI.2013.030204","url":null,"abstract":"ABSTRAK Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat, banyak manusia yang tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Hal ini menyebabkan banyaknya instansi pemerintah yang memanfaatkan teknologi khususnya di bidang Information Technology (IT) dalam menjalankan business process dalam pemerintahan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah Dinas yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi jalannya arus perdagangan di Jawa Barat. Selain itu, Disperindag Provinsi Jawa Barat juga mempunyai tugas untuk melakukan monitoring (mengawasi) harga sembilan bahan pokok (sembako) yang terdistribusi di pasar-pasar yang berada di Provinsi Jawa Barat. Saat ini, pengelolaan harga sembako hanya dapat dilakukan oleh admin, yang dalam hal ini merupakan pegawai Kementerian Perdagangan sebagai pemantau harga sembako secara nasional. Sedangkan Disperindag Provinsi Jawa Barat memiliki petugas lapangan yang mencatat data langsung dari pasar untuk mendapatkan data harga sembako secara periodik, mulai dari pagi, siang, dan sore hari. Selanjutnya data tersebut dikirimkan ke admin untuk dimasukkan dan dikelola pada server berbasis web untuk disebarluaskan ke masyarakat yang dapat diakses melalui sistem Sembakodroid ini yang dapat diinstal melalui gadget berbasis platform dan Sistem Operasi Android. Sistem Sembakodroid ini terbagi menjadi dua, yaitu mobile system berbasis paltform android yang akan digunakan oleh petugas lapangan untuk menginput dan mengolah data laporan harga sembako dan web based system sebagai server dan untuk pembuatan dokumen laporan harga sembako oleh administrator. Metodologi pengembangan sistem ini dengan menggunakan metode Software Development Life Cycle (SDLC) dengan Prototype Model. Dengan adanya sistem monitoring harga sembako Sembakodroid berbasis platform android ini diharapkan dapat membantu petugas lapangan di Disperindag dalam memonitor harga sembako secara periodik dan mempermudah dalam pembuatan laporan data harga sembako secara cepat dan tepat. Selain itu, sistem yang dibangun ini dapat diakses secara mobile oleh petugas lapangan, sehingga proses pengelolaan data harga sembako dapat dilakukan langsung di pasar. Harapan ke depan, sistem ini dapat diadopsi oleh stakeholder lainnya dalam meningkatkan kinerja pelayanan berbasis e-government untuk mencapai good governance. A BSTRACT Currently, government agencies have made use of Information Technology (IT) to implement a business process in government. Department of Industry and Trade (Industry and Trade) of West Java province is responsible for regulating and overseeing the flow of trade in West Java and monitoring (overseeing) the price of nine essentials food commodities (sembako) that is distributed in the markets around West Java Province. Currently, management of nine essentials food commodities prices can only be done by an admin, which in this case are employees of the Ministry of Commerce as food prices nationwide monitor. ","PeriodicalId":31332,"journal":{"name":"Jurnal Penelitian Pos dan Informatika","volume":"3 1","pages":"141-169"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2013-12-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67623825","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2013-09-02DOI: 10.17933/jppi.2013.030103
Yan Andiariza As
ABSTRAK Kabupaten Sragen merupakan salah satu pemerintah kabupaten yang menerapkan e-government dengan baik, dan merupakan kabupaten yang menjadi percontohan dalam suksesnya penerapan e-government. Karenanya perlu untuk dilakukan analisis penerapan e-government di Kabupaten Sragen, sebagai contoh bagi daerah lain dalam membangun e-government di daerah tersebut. Analisa yang dilakukan antara lain melihat seberapa jauh penerapan G2C, G2B dan G2G di Pemerintah Kabupaten Sragen. Selain itu juga dilakukan analisa menggunakan The UN Web Measure Index, dan analisa terakhir melakukan analisa deskriptif untuk 5 faktor kesuksesan penerapan e-government, yaitu Hukum dan Peraturan, Struktur Organisasi, Proses Bisnis, Teknologi Informasi dan Visi, Objektif dan Strategi. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Kabupaten Sragen telah menerapkan G2B dan G2G, serta berada pada tahap awal penerapan G2C, selain itu Kabupaten Sragen juga telah mencapai pemerintahan yang online, tanpa kertas dan transparan. Implementasi e-government di kabupaten Sragen tersebut dapat dikatakan sukses karena telah memenuhi beberapa faktor dalam mencapai kesuksesan implementasi e-government, yaitu hukum dan peraturan, struktur organisasi, teknologi informasi dan visi, objektif dan strategi. Bila dilihat berdasarkan UN Web Measured Index, Kabupaten Sragen telah mencapai tahap 4. Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah untuk unit kerja yang menangani TIK di Kabupaten Sragen akan lebih baik bila dipegang oleh unit kerja setingkat eselon 2 dan perlunya SOP dan peraturan tambahan terkait TIK di Kabupaten Sragen. ABSTRACT Sragen is one of the districts that implement well e-government, and being a model for the successful implementation of e-government. It is necessary to do the analysis of the application of e-government in Sragen, as an example for other regions in developing e-government in the area. Analysis was carried out to see how far the application of G2C, G2B and G2G in Sragen Government. It also conducted an analysis using the UN Web Measure Index, and the final analysis of descriptive analysis for the 5 critical success factors of e-government, the laws and regulations, organizational structure, business processes, Information Technology and the Vision, Objectives and Strategies. From the analysis , it is concluded that Sragen G2B and G2G have implemented, and are at the early stages of implementation of G2C, Sragen has also achieved government al online, paperless and transparent. Implementation of e-government in Sragen can be classified to be successful because it has met some success factor in the implementation of e-government, the laws and regulations, organizational structure, information technology and vision, objectives and strategy. Based on the UN's Measured Index, Sragen has reached stage 4. Recommendation from this research for the ICT government unit in Sragen is the unit will be better if the unit where handle by Echelon 2 and the need for
摘要斯拉根县是一个很好的选区政府，是一个在成功实施电子政府方面的试点。因此，有必要对斯拉根县的电子政府的应用进行分析，以该地区其他地区建立电子政府为例。分析人员将观察G2C、G2B和G2G在Sragen区的应用程度。联合国网络测量指数(UN Web Measure Index)进行分析，最近的分析分析了成功实施电子治理的5个因素——法律、规则、组织结构、商业流程、信息技术、客观和战略。分析得出的结论是，斯拉根摄政采用了G2B和G2G，并处于应用G2C的早期阶段，而且斯拉根摄政还实现了一个没有纸的、透明的在线政府。斯拉根县的e-government的实现在实现e-government的成功方面取得了一定的成功，即法律和法规、组织结构、信息技术和愿景、客观和战略。根据联合国网络测量指数，斯拉根县已经进入第四阶段。这项研究所能提供的建议是，在斯拉根区处理TIK的工作单位最好由2级工作队控制，以及regen区的SOP和相关规程的必要性。摘要评估是一个很好的电子政府发行的地区，是e政府成功实施的典范。对这个地区发展电子政府的其他地区进行分析是必要的。分析结果显示，在Sragen政府中，G2C、G2B和G2G的应用有多广泛。它还通过联合国网络测量指数进行了一项分析，以及对e-government 5个关键成功因素、法律与法规、组织结构、商业流程、信息技术与远见、目标与战略进行的最终分析。从分析来看，Sragen G2B和G2G已经实现，而且是在G2C实现的早期阶段，Sragen还实现了在线、paperand透明的政府。选举中的电子政府的实施可以分类地成功，因为它遇到了实现电子政府、法律和规定、组织结构、信息技术、目标和战略方面的一些成功因素。根据联合国的措施指数，斯拉根已进入第四阶段。从这个关于ICT政府的研究中提出的建议是，如果这个单位在梯队2中处理，需要一个SOPs和相关的ICT附注法规，这个单位将会更好。
{"title":"Analisis Penerapan E-Government di Kabupaten Sragen","authors":"Yan Andiariza As","doi":"10.17933/jppi.2013.030103","DOIUrl":"https://doi.org/10.17933/jppi.2013.030103","url":null,"abstract":"ABSTRAK Kabupaten Sragen merupakan salah satu pemerintah kabupaten yang menerapkan e-government dengan baik, dan merupakan kabupaten yang menjadi percontohan dalam suksesnya penerapan e-government. Karenanya perlu untuk dilakukan analisis penerapan e-government di Kabupaten Sragen, sebagai contoh bagi daerah lain dalam membangun e-government di daerah tersebut. Analisa yang dilakukan antara lain melihat seberapa jauh penerapan G2C, G2B dan G2G di Pemerintah Kabupaten Sragen. Selain itu juga dilakukan analisa menggunakan The UN Web Measure Index, dan analisa terakhir melakukan analisa deskriptif untuk 5 faktor kesuksesan penerapan e-government, yaitu Hukum dan Peraturan, Struktur Organisasi, Proses Bisnis, Teknologi Informasi dan Visi, Objektif dan Strategi. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Kabupaten Sragen telah menerapkan G2B dan G2G, serta berada pada tahap awal penerapan G2C, selain itu Kabupaten Sragen juga telah mencapai pemerintahan yang online, tanpa kertas dan transparan. Implementasi e-government di kabupaten Sragen tersebut dapat dikatakan sukses karena telah memenuhi beberapa faktor dalam mencapai kesuksesan implementasi e-government, yaitu hukum dan peraturan, struktur organisasi, teknologi informasi dan visi, objektif dan strategi. Bila dilihat berdasarkan UN Web Measured Index, Kabupaten Sragen telah mencapai tahap 4. Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah untuk unit kerja yang menangani TIK di Kabupaten Sragen akan lebih baik bila dipegang oleh unit kerja setingkat eselon 2 dan perlunya SOP dan peraturan tambahan terkait TIK di Kabupaten Sragen. ABSTRACT Sragen is one of the districts that implement well e-government, and being a model for the successful implementation of e-government. It is necessary to do the analysis of the application of e-government in Sragen, as an example for other regions in developing e-government in the area. Analysis was carried out to see how far the application of G2C, G2B and G2G in Sragen Government. It also conducted an analysis using the UN Web Measure Index, and the final analysis of descriptive analysis for the 5 critical success factors of e-government, the laws and regulations, organizational structure, business processes, Information Technology and the Vision, Objectives and Strategies. From the analysis , it is concluded that Sragen G2B and G2G have implemented, and are at the early stages of implementation of G2C, Sragen has also achieved government al online, paperless and transparent. Implementation of e-government in Sragen can be classified to be successful because it has met some success factor in the implementation of e-government, the laws and regulations, organizational structure, information technology and vision, objectives and strategy. Based on the UN's Measured Index, Sragen has reached stage 4. Recommendation from this research for the ICT government unit in Sragen is the unit will be better if the unit where handle by Echelon 2 and the need for ","PeriodicalId":31332,"journal":{"name":"Jurnal Penelitian Pos dan Informatika","volume":"3 1","pages":"49-66"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2013-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67622889","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2013-09-02DOI: 10.17933/JPPI.2013.030101
Vidyantina Heppy Anandhita
ABSTRAK Telah dilakukan penelitian pemilihan jasa pengiriman oleh pelaku bisnis online dengan strategi Marketing Mix di DKI Jakarta. Responden dalam penelitian berjumlah 30 orang dengan metode purposif sampling. Diperoleh kesimpulan bahwa variabel Tempat dan Produk merupakan variabel dengan penilaian tertinggi responden untuk memilih jasa pengiriman yang paling sering digunakan. Sedangkan faktor Harga bukan menjadi prioritas utama, hal tersebut dapat dilihat dari konsumen yang memberi penilaian tarif jasa pengiriman PT Pos Indonesia lebih baik (lebih murah) dari pada perusahaan jasa pengiriman yang sering digunakannya. Akan tetapi, hanya 30% pelaku bisnis online yang menggunakan jasa layanan pengiriman PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan produknya kepada pelanggan. Dalam studi ini, dapat diketahui bahwa PT Pos Indonesia sebagai perusahaan BUMN dalam jasa pengiriman barang hanya berkontribusi 3,5% terhadap arus jasa pengiriman barang dari bisnis online. Disarankan untuk PT Pos Indonesia untuk dapat meningkatkan promosi dan menjalin kerjasama dengan para pelaku bisnis online serta memperbaiki kualitas layanan mobile pos. ABSTRACT The choice of delivery services company by online businesses with Marketing Mix strategies has been studied based in Jakarta. The study was conducted with purposive sampling for 30 respondent. It can be conclude that Place and Product marketing mix variabel were the variable with the highest ratings among respondents to select most often used delivery service. While the Price factor is not a top priority, it can be seen from consumers that provide appraisal for delivery services rates of PT Pos Indonesia was better (cheaper) than the delivery service companies often used. However , only 30 % of online businesses who uses the PT Pos Indonesia delivery service to distribute its products to customers. In this study , it is known that PT Pos Indonesia as a post state-owned company in Indonesia, contributes only 3.5 % of the product delivery flow of online business . It is recommended for PT Pos Indonesia to be able to increase the promotion and cooperation with online businesses and improve the quality of mobile services post.
{"title":"Studi Pemilihan Layanan Jasa Pengiriman Oleh Pelaku Bisnis Online Sebagai Sarana Distribusi Produk Menggunakan Strategi Marketing Mix di DKI Jakarta","authors":"Vidyantina Heppy Anandhita","doi":"10.17933/JPPI.2013.030101","DOIUrl":"https://doi.org/10.17933/JPPI.2013.030101","url":null,"abstract":"ABSTRAK Telah dilakukan penelitian pemilihan jasa pengiriman oleh pelaku bisnis online dengan strategi Marketing Mix di DKI Jakarta. Responden dalam penelitian berjumlah 30 orang dengan metode purposif sampling. Diperoleh kesimpulan bahwa variabel Tempat dan Produk merupakan variabel dengan penilaian tertinggi responden untuk memilih jasa pengiriman yang paling sering digunakan. Sedangkan faktor Harga bukan menjadi prioritas utama, hal tersebut dapat dilihat dari konsumen yang memberi penilaian tarif jasa pengiriman PT Pos Indonesia lebih baik (lebih murah) dari pada perusahaan jasa pengiriman yang sering digunakannya. Akan tetapi, hanya 30% pelaku bisnis online yang menggunakan jasa layanan pengiriman PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan produknya kepada pelanggan. Dalam studi ini, dapat diketahui bahwa PT Pos Indonesia sebagai perusahaan BUMN dalam jasa pengiriman barang hanya berkontribusi 3,5% terhadap arus jasa pengiriman barang dari bisnis online. Disarankan untuk PT Pos Indonesia untuk dapat meningkatkan promosi dan menjalin kerjasama dengan para pelaku bisnis online serta memperbaiki kualitas layanan mobile pos. ABSTRACT The choice of delivery services company by online businesses with Marketing Mix strategies has been studied based in Jakarta. The study was conducted with purposive sampling for 30 respondent. It can be conclude that Place and Product marketing mix variabel were the variable with the highest ratings among respondents to select most often used delivery service. While the Price factor is not a top priority, it can be seen from consumers that provide appraisal for delivery services rates of PT Pos Indonesia was better (cheaper) than the delivery service companies often used. However , only 30 % of online businesses who uses the PT Pos Indonesia delivery service to distribute its products to customers. In this study , it is known that PT Pos Indonesia as a post state-owned company in Indonesia, contributes only 3.5 % of the product delivery flow of online business . It is recommended for PT Pos Indonesia to be able to increase the promotion and cooperation with online businesses and improve the quality of mobile services post.","PeriodicalId":31332,"journal":{"name":"Jurnal Penelitian Pos dan Informatika","volume":"3 1","pages":"1-18"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2013-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67622838","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2013-09-02DOI: 10.17933/JPPI.2013.030102
Siti Wahyuningsih
ABSTRAK Berlakunya UU No. 38/2009 Tentang Pos, membawa perubahan terhadap penyelenggaraan pos di Indonesia, dengan persaingan yang kompetitif diantara para penyelenggara jasa perposan. PT. Pos Indonesia, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan layanan pos khususnya jasa pengiriman surat dan paket, saat ini harus memiliki konsep pengembangan untuk meningkatkan layanan yang berorientasi kepada pelanggan dan segmen pasar. Hal ini menuntut PT. Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan pengembangan terhadap kinerja layanan pos yang berkualitas, cepat dengan biaya yang terjangkau. Berdasarkan metode survei dengan pendekatan kuantitatif, penelitian bertujuan mendeskripsikan data dan informasi secara komprehensif mengenai pengembangan layanan pada PT. Pos Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman surat dan paket. Hasil penelitian menunjukkan, pengembangan layanan jasa pengiriman pada PT. Pos Indonesia di Kota Bandung berpedoman pada UU tentang pos No. 38/2009 dan berkomitmen pada prinsip utama Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan kinerja layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelanggannya. Berdasarkan analisa kualitas layanan ( Service Quality ), masyarakat pelanggan jasa pada umumnya menilai baik terhadap pengembangan layanan jasa pengiriman yang diselenggarakan PT. Pos Indonesia di Kota Bandung. Di mana kondisi layanan di PT. Pos Indonesia terutama di Kota Bandung saat ini telah memenuhi kebutuhan berdasarkan standar kualitas layanan yang dinilai baik oleh masyarakat pelanggannya. Selain memenuhi standar kualitas layanan, komitmen PT. Pos Indonesia senantiasa mempertahankan dan meningkatkan upaya pengembangan secara kemitraan dengan penyelenggara pos lainnya. ABSTRACT The no. 38 / 2009 on the post bring change for the post in indonesia with competition among the services competitive implementer perposan. PT. Pos indonesia as one state enterprises ( soes ) the postal service esp. letters and packages, delivery service this moment must have the concept of development to improve services to customers and market oriented segments. This will require PT. Pos Indonesia (persero ) to undertake development on the performance of quality, postal service quick at a cost that is actually achievable. Based on the quantitative, with a method of surveying research described a aimed at data and information service in pt konprehensif on the development. Post indonesia to fulfill the communities will delivery of letters and packages. The results showed, the development of delivery services at PT. Pos Indonesia in Bandung based on the Law of the heading. 38/2009 and committed to the main principles of Good Corporate Governance (GCG) to improve the performance of services in accordance with the needs of the customers. Based on the analysis servqual (Service Quality), people generally consider customer service both
{"title":"Pengembangan Layanan Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia Untuk Kebutuhan Masyarakat di Kota Bandung","authors":"Siti Wahyuningsih","doi":"10.17933/JPPI.2013.030102","DOIUrl":"https://doi.org/10.17933/JPPI.2013.030102","url":null,"abstract":"ABSTRAK Berlakunya UU No. 38/2009 Tentang Pos, membawa perubahan terhadap penyelenggaraan pos di Indonesia, dengan persaingan yang kompetitif diantara para penyelenggara jasa perposan. PT. Pos Indonesia, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan layanan pos khususnya jasa pengiriman surat dan paket, saat ini harus memiliki konsep pengembangan untuk meningkatkan layanan yang berorientasi kepada pelanggan dan segmen pasar. Hal ini menuntut PT. Pos Indonesia (Persero) untuk melakukan pengembangan terhadap kinerja layanan pos yang berkualitas, cepat dengan biaya yang terjangkau. Berdasarkan metode survei dengan pendekatan kuantitatif, penelitian bertujuan mendeskripsikan data dan informasi secara komprehensif mengenai pengembangan layanan pada PT. Pos Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pengiriman surat dan paket. Hasil penelitian menunjukkan, pengembangan layanan jasa pengiriman pada PT. Pos Indonesia di Kota Bandung berpedoman pada UU tentang pos No. 38/2009 dan berkomitmen pada prinsip utama Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan kinerja layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelanggannya. Berdasarkan analisa kualitas layanan ( Service Quality ), masyarakat pelanggan jasa pada umumnya menilai baik terhadap pengembangan layanan jasa pengiriman yang diselenggarakan PT. Pos Indonesia di Kota Bandung. Di mana kondisi layanan di PT. Pos Indonesia terutama di Kota Bandung saat ini telah memenuhi kebutuhan berdasarkan standar kualitas layanan yang dinilai baik oleh masyarakat pelanggannya. Selain memenuhi standar kualitas layanan, komitmen PT. Pos Indonesia senantiasa mempertahankan dan meningkatkan upaya pengembangan secara kemitraan dengan penyelenggara pos lainnya. ABSTRACT The no. 38 / 2009 on the post bring change for the post in indonesia with competition among the services competitive implementer perposan. PT. Pos indonesia as one state enterprises ( soes ) the postal service esp. letters and packages, delivery service this moment must have the concept of development to improve services to customers and market oriented segments. This will require PT. Pos Indonesia (persero ) to undertake development on the performance of quality, postal service quick at a cost that is actually achievable. Based on the quantitative, with a method of surveying research described a aimed at data and information service in pt konprehensif on the development. Post indonesia to fulfill the communities will delivery of letters and packages. The results showed, the development of delivery services at PT. Pos Indonesia in Bandung based on the Law of the heading. 38/2009 and committed to the main principles of Good Corporate Governance (GCG) to improve the performance of services in accordance with the needs of the customers. Based on the analysis servqual (Service Quality), people generally consider customer service both","PeriodicalId":31332,"journal":{"name":"Jurnal Penelitian Pos dan Informatika","volume":"3 1","pages":"19-48"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2013-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67622846","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：