Indonesia telah memasuki fase bonus demografi sejak tahun 2012 ketika beban ketergantungan penduduk berada di bawah 50 per 100 penduduk produktif. Namun, berdasarkan proyeksi beban ketergantungan penduduk tahun 2010-2035 tidak semua provinsi di Indonesia akan meraih bonus demografi, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Besarnya beban ketergantungan penduduk Sumatera Barat tercermin dari pergeseran struktur umur penduduk yang dipengaruhi oleh dinamika demografi yang berlangsung dari beberapa dekade sebelumnya. Tulisan ini akan menguraikan secara time series berlangsungnya ketiga komponen demografi di Sumatera Barat. Tren mortalitas bayi dan anak mengalami penurunan, bahkan pada 2012 telah mengindikasikan berada di akhir masa transisi demografi. Namun, penurunan mortalitas tersebut tidak diiringi dengan penurunan fertilitas yang signifikan. Tingkat fertilitas yang masih tinggi menjadi penyumbang bertambahnya beban ketergantungan penduduk muda. Kondisi tersebut diperparah dengan angka migrasi neto yang konsisten minus di setiap periode sehingga proporsi penduduk umur produktif tidak mengalami penambahan yang signifikan.
{"title":"Ketidaktercapaian Bonus Demografi: Pembelajaran dari Sumatera Barat","authors":"D. Andriani, A. Pitoyo, Evita Hanie Pangaribowo","doi":"10.22146/JP.38685","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JP.38685","url":null,"abstract":"Indonesia telah memasuki fase bonus demografi sejak tahun 2012 ketika beban ketergantungan penduduk berada di bawah 50 per 100 penduduk produktif. Namun, berdasarkan proyeksi beban ketergantungan penduduk tahun 2010-2035 tidak semua provinsi di Indonesia akan meraih bonus demografi, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Besarnya beban ketergantungan penduduk Sumatera Barat tercermin dari pergeseran struktur umur penduduk yang dipengaruhi oleh dinamika demografi yang berlangsung dari beberapa dekade sebelumnya. Tulisan ini akan menguraikan secara time series berlangsungnya ketiga komponen demografi di Sumatera Barat. Tren mortalitas bayi dan anak mengalami penurunan, bahkan pada 2012 telah mengindikasikan berada di akhir masa transisi demografi. Namun, penurunan mortalitas tersebut tidak diiringi dengan penurunan fertilitas yang signifikan. Tingkat fertilitas yang masih tinggi menjadi penyumbang bertambahnya beban ketergantungan penduduk muda. Kondisi tersebut diperparah dengan angka migrasi neto yang konsisten minus di setiap periode sehingga proporsi penduduk umur produktif tidak mengalami penambahan yang signifikan.","PeriodicalId":31592,"journal":{"name":"Populasi","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42665747","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tulisan ini memperlihatkan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan perparkiran yang diselenggarakan Dinas Perhubungan. Penilaian tingkat kepuasan masyarakat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu perspektif pengguna parkir, juru parkir (jukir), dan masyarakat di sekitar lokasi parkir. Penilaian nilai indeks menunjukkan semakin tinggi nilai indeks, maka semakin baik pelayanan publik demikian pula sebaliknya. Berdasarkan data, fasilitas di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP) dinilai kurang baik. Biaya pelayanan di TJU dinilai tidak baik, sedangkan biaya pelayanan di TKP dinilai kurang baik. Aktivitas parkir di TJU dan TKP dinilai mengganggu oleh masyarakat sekitar lokasi parkir. Aktivitas parkir jugadinilai mengganggu aktivitas lalu lintas, masyarakat, dan menimbulkan kebisingan. Namun, masyarakat sekitar tidak keberatan dengan aktivitas perparkiran. Keberadaan jukir dinilai membantu mengurangi aktivitas parkir yang mengganggu aktivitas lalu lintas tersebut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap juru parkir (jukir) menunjukkan seragam Jukir dinilai kurang dan aspek pembinaan dinilai relatif baik. Sementara itu, indeks multiperspektif menunjukkan nilai kurang baik.
{"title":"Kualitas Perparkiran Kota Yogyakarta dari Multiperspektif","authors":"Eddy Kiswanto, Triyastuti Setianingrum","doi":"10.22146/JP.38689","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JP.38689","url":null,"abstract":"Tulisan ini memperlihatkan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan perparkiran yang diselenggarakan Dinas Perhubungan. Penilaian tingkat kepuasan masyarakat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu perspektif pengguna parkir, juru parkir (jukir), dan masyarakat di sekitar lokasi parkir. Penilaian nilai indeks menunjukkan semakin tinggi nilai indeks, maka semakin baik pelayanan publik demikian pula sebaliknya. Berdasarkan data, fasilitas di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP) dinilai kurang baik. Biaya pelayanan di TJU dinilai tidak baik, sedangkan biaya pelayanan di TKP dinilai kurang baik. Aktivitas parkir di TJU dan TKP dinilai mengganggu oleh masyarakat sekitar lokasi parkir. Aktivitas parkir jugadinilai mengganggu aktivitas lalu lintas, masyarakat, dan menimbulkan kebisingan. Namun, masyarakat sekitar tidak keberatan dengan aktivitas perparkiran. Keberadaan jukir dinilai membantu mengurangi aktivitas parkir yang mengganggu aktivitas lalu lintas tersebut. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap juru parkir (jukir) menunjukkan seragam Jukir dinilai kurang dan aspek pembinaan dinilai relatif baik. Sementara itu, indeks multiperspektif menunjukkan nilai kurang baik.","PeriodicalId":31592,"journal":{"name":"Populasi","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48443660","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The level of urbanization has increased from 17.2% to 49.7% in the last three decades. The urbanization process in Java is occurring more dramatically and rapidly compared to that in outer Java. There is a growing trend of urbanization in the Java Islands, where the level of urbanization has increased from 11.55% to 33.64% in 1971-2010. The ratio of urban population of all the provinces in Indonesia was greater than 20% in 2010 exclude East Nusa Tenggara. There is a strong positive relationship between the level of regional economic development and level of urbanization. Evaluation of urbanization can be improved from two aspects: first, the forward conditions of urbanization can be analyzed, such as the number of non-farm jobs, infrastructure level and the supply capacity of public services. Second, the forward effects of urbanization should be comprehensively evaluated, including economic, social, and environmental sustainability.
{"title":"Urbanization and Economic Development in Indonesia: Demographic Perspectives Analysis","authors":"M. Hassan, A. Pitoyo","doi":"10.22146/JP.36205","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JP.36205","url":null,"abstract":"The level of urbanization has increased from 17.2% to 49.7% in the last three decades. The urbanization process in Java is occurring more dramatically and rapidly compared to that in outer Java. There is a growing trend of urbanization in the Java Islands, where the level of urbanization has increased from 11.55% to 33.64% in 1971-2010. The ratio of urban population of all the provinces in Indonesia was greater than 20% in 2010 exclude East Nusa Tenggara. There is a strong positive relationship between the level of regional economic development and level of urbanization. Evaluation of urbanization can be improved from two aspects: first, the forward conditions of urbanization can be analyzed, such as the number of non-farm jobs, infrastructure level and the supply capacity of public services. Second, the forward effects of urbanization should be comprehensively evaluated, including economic, social, and environmental sustainability.","PeriodicalId":31592,"journal":{"name":"Populasi","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49331049","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Tawuran antarpelajar yang menjurus pada tindakan kriminalitas (klithih) sedang marak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kondisi ini tidak terlepas dari melemahnya peran keluarga dan sekolah dalam pola pengasuhan anak. Tindakan negatif dalam bentuk aksi klithih merupakan perwujudan dari pencarian jati diri yang tidak tepat karena tindakan tersebut semata-mata mengedepankan kontrol diri yang lemah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65,6 persen masyarakat Yogyakarta menyatakan kekerasan kelompok, terutama aksi klithih, meningkat dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penyebab utamanya adalah lemahnya peran orang tua dalam pengasuhan (65,7 persen), salah pergaulan (52,5 persen), dan lemahnya peran sekolah (36,2 persen). Upaya yang harus dilakukan dalam penanganan masalah tawuran pelajar adalah adanya sinergi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua, di antaranya dengan meningkatkan komunikasi yang baik antara keduanya dalam pembinaan dan pengawasan pelajar, terutama model komunikasi personal dengan sentuhan teknologi informasi. Student brawls that lead to criminal activities called klithih (a Javanese term for violence among teenage students) is currently rampant in Yogyakarta Special Region (DIY). This condition is related to the weakening role of families and schools in nurturing the students. The negative action, klithih, is a manifestation of improper identity searching because it demonstrates a lack of self-control. The research showed that 65.6% of the community of Yogyakarta were agreed that group violence especially klithih had increased in the last year, and the main cause was the weakening role of parents (65.7%), wrong association (52.5%) and schools (36.2 %). Therefore, efforts must be made to create a good synergy between the schools and parents in handling student brawls. One of the efforts is improving good communication between the two parties in coaching and supervising teenage students, especially through a model of personal communication involving information technology.
{"title":"Membangun Relasi Digital antara Orang Tua Siswa dengan Sekolah dalam Penanganan Tawuran Pelajar di Yogyakarta","authors":"Muhadjir M. Darwin, Henny Ekawati, F. Habib","doi":"10.22146/JP.36201","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JP.36201","url":null,"abstract":"Tawuran antarpelajar yang menjurus pada tindakan kriminalitas (klithih) sedang marak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kondisi ini tidak terlepas dari melemahnya peran keluarga dan sekolah dalam pola pengasuhan anak. Tindakan negatif dalam bentuk aksi klithih merupakan perwujudan dari pencarian jati diri yang tidak tepat karena tindakan tersebut semata-mata mengedepankan kontrol diri yang lemah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65,6 persen masyarakat Yogyakarta menyatakan kekerasan kelompok, terutama aksi klithih, meningkat dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penyebab utamanya adalah lemahnya peran orang tua dalam pengasuhan (65,7 persen), salah pergaulan (52,5 persen), dan lemahnya peran sekolah (36,2 persen). Upaya yang harus dilakukan dalam penanganan masalah tawuran pelajar adalah adanya sinergi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua, di antaranya dengan meningkatkan komunikasi yang baik antara keduanya dalam pembinaan dan pengawasan pelajar, terutama model komunikasi personal dengan sentuhan teknologi informasi. Student brawls that lead to criminal activities called klithih (a Javanese term for violence among teenage students) is currently rampant in Yogyakarta Special Region (DIY). This condition is related to the weakening role of families and schools in nurturing the students. The negative action, klithih, is a manifestation of improper identity searching because it demonstrates a lack of self-control. The research showed that 65.6% of the community of Yogyakarta were agreed that group violence especially klithih had increased in the last year, and the main cause was the weakening role of parents (65.7%), wrong association (52.5%) and schools (36.2 %). Therefore, efforts must be made to create a good synergy between the schools and parents in handling student brawls. One of the efforts is improving good communication between the two parties in coaching and supervising teenage students, especially through a model of personal communication involving information technology.","PeriodicalId":31592,"journal":{"name":"Populasi","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47538342","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The objective of this study is threefold. First, it uses fieldwork to explore the illegal journey of the Indonesian undocumented migrant workers, including all processes and interactions. Secondly, it identifies the substantive factors behind illegal influx into Malaysia. Thirdly, it draws out the implications from the illegal journey undertaken by them to Malaysia. This qualitative study applies the grounded theory approach. The result of this study shows that social capital within their network expands through various channels, particularly friendship, brotherhood, neighborhood, community and ethnic grouping. It also permeates strongly beyond government authority and regulation. They have constructed social classes among themselves. However, they have also been less able to get the social access because the absence of official documents deprives their human rights, and they are also blamed for social ills. Therefore, the regulation for both countries must recognize the rights, improvement governance, strengthen the integrity and curb corruption.
{"title":"Illegal Journey: The Indonesian Undocumented Migrant Workers to Malaysia","authors":"Ridwan Wahyudi","doi":"10.22146/JP.36202","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JP.36202","url":null,"abstract":"The objective of this study is threefold. First, it uses fieldwork to explore the illegal journey of the Indonesian undocumented migrant workers, including all processes and interactions. Secondly, it identifies the substantive factors behind illegal influx into Malaysia. Thirdly, it draws out the implications from the illegal journey undertaken by them to Malaysia. This qualitative study applies the grounded theory approach. The result of this study shows that social capital within their network expands through various channels, particularly friendship, brotherhood, neighborhood, community and ethnic grouping. It also permeates strongly beyond government authority and regulation. They have constructed social classes among themselves. However, they have also been less able to get the social access because the absence of official documents deprives their human rights, and they are also blamed for social ills. Therefore, the regulation for both countries must recognize the rights, improvement governance, strengthen the integrity and curb corruption.","PeriodicalId":31592,"journal":{"name":"Populasi","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43215147","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
K. Aji, Muhadjir M. Darwin, Kwartarini Wahyu Yuniarti, Nurhasan Ismail
Kebijakan penataan pemanfaatan tanah kesultanan untuk tambak udang di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menimbulkan bentuk strategi coping sebagai respons masyarakat yang berbeda-beda. Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi mengenai strategi coping petambak udang yang berbeda-beda dalam merespons kebijakan penataan tanah kasultanan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa 1) terdapat bentuk strategi coping yang dilakukan para petambak udang dalam merespons kebijakan penataan pemanfaatan tanah kesultanan untuk tambak udang serta 2) adanya pengaruh emosi, kognisi, dan emosi dengan strategi coping para pelaku tambak udang. Strategi coping para petambak udang dalam merespons kebijakan tambak udang adalah mengkritisi keputusan pemerintah (0,914), adanya sikap menerima (0,894), penerimaan dengan terpaksa (0,849), dan evaluasi diri (0,561). Strategi coping tersebut dipengaruhi oleh persepsi negatif (0,864), perbedaan pendapat (0,851), kebingungan (0,822), ekspektasi (0,816), dan percaya diri (0,657). The policy of arranging the utilization of cultivated land for shrimp ponds in Bantul District of Yogyakarta Special Region has resulted in the form of coping strategies as different community responses. This research is an exploratory research on shrimp farmers coping strategies that vary in response to the policy of the landscape of the Sultanate. The results of this study are as follows. 1) There are forms of coping strategy conducted by shrimp farmers in responding to the policy of arranging the utilization of the land of sultanate for shrimp ponds; 2) There are influences of emotion, cognition and emotion with the coping strategy of shrimp farmers. The coping strategy of shrimp farmers in responding to shrimp farming policy is to criticize the government’s decision (0.914), to accept the decision (0.894), to accept by forced (0.849), and to have self-evaluation (0.561). The coping strategy is influenced by negative perceptions (0.864), disagreements (0.851), confusion (0.822), expectations (0.816), and confidence (0.657).
{"title":"Perilaku Strategi Coping Pelaku Tambak Udang dalam Merespons Kebijakan Penataan Pemanfaatan Tanah Kesultanan","authors":"K. Aji, Muhadjir M. Darwin, Kwartarini Wahyu Yuniarti, Nurhasan Ismail","doi":"10.22146/JP.36206","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JP.36206","url":null,"abstract":"Kebijakan penataan pemanfaatan tanah kesultanan untuk tambak udang di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menimbulkan bentuk strategi coping sebagai respons masyarakat yang berbeda-beda. Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi mengenai strategi coping petambak udang yang berbeda-beda dalam merespons kebijakan penataan tanah kasultanan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa 1) terdapat bentuk strategi coping yang dilakukan para petambak udang dalam merespons kebijakan penataan pemanfaatan tanah kesultanan untuk tambak udang serta 2) adanya pengaruh emosi, kognisi, dan emosi dengan strategi coping para pelaku tambak udang. Strategi coping para petambak udang dalam merespons kebijakan tambak udang adalah mengkritisi keputusan pemerintah (0,914), adanya sikap menerima (0,894), penerimaan dengan terpaksa (0,849), dan evaluasi diri (0,561). Strategi coping tersebut dipengaruhi oleh persepsi negatif (0,864), perbedaan pendapat (0,851), kebingungan (0,822), ekspektasi (0,816), dan percaya diri (0,657). The policy of arranging the utilization of cultivated land for shrimp ponds in Bantul District of Yogyakarta Special Region has resulted in the form of coping strategies as different community responses. This research is an exploratory research on shrimp farmers coping strategies that vary in response to the policy of the landscape of the Sultanate. The results of this study are as follows. 1) There are forms of coping strategy conducted by shrimp farmers in responding to the policy of arranging the utilization of the land of sultanate for shrimp ponds; 2) There are influences of emotion, cognition and emotion with the coping strategy of shrimp farmers. The coping strategy of shrimp farmers in responding to shrimp farming policy is to criticize the government’s decision (0.914), to accept the decision (0.894), to accept by forced (0.849), and to have self-evaluation (0.561). The coping strategy is influenced by negative perceptions (0.864), disagreements (0.851), confusion (0.822), expectations (0.816), and confidence (0.657).","PeriodicalId":31592,"journal":{"name":"Populasi","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45073821","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Credit home equity loan are loans given by banks to customers for purchase of land and / or buildings owned in order to pay installments to the bank mortgage lenders. this study has the objectives to determine the effect of take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds towards the legitimacy of credit home loans house ownership and the legal protections that may be applied to the parties of the take over credit contract. The result of research indicate that take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds only applies to the parties that made the agreement, in this case the seller and the buyer, whereby the bank will only acknowledge the seller as the legitimate bank debtor, thus, the buyer as the recipient of the take over credit will not obtain an adequate legal protection. Moreover, a notary has the obligation to recommend, suggestions and inputs for the seller as well as the buyer with the intention that the take over credit contract is produced through means of authentic certification..
{"title":"Kata Pengantar","authors":"Muhadjir M. Darwin","doi":"10.22146/jp.36215","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/jp.36215","url":null,"abstract":"Credit home equity loan are loans given by banks to customers for purchase of land and / or buildings owned in order to pay installments to the bank mortgage lenders. this study has the objectives to determine the effect of take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds towards the legitimacy of credit home loans house ownership and the legal protections that may be applied to the parties of the take over credit contract. The result of research indicate that take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds only applies to the parties that made the agreement, in this case the seller and the buyer, whereby the bank will only acknowledge the seller as the legitimate bank debtor, thus, the buyer as the recipient of the take over credit will not obtain an adequate legal protection. Moreover, a notary has the obligation to recommend, suggestions and inputs for the seller as well as the buyer with the intention that the take over credit contract is produced through means of authentic certification..","PeriodicalId":31592,"journal":{"name":"Populasi","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44231829","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rindang Ekawati, Rina Herartri, N. Nuraini, Laili Rahayuwati, Sukamdi Sukamdi
Migrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dinamika penduduk, baik melalui jumlah migran maupun fertilitas migran. Jumlah migrasi yang besar ke Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penyebab peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar. Jika migran memiliki fertilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nonmigran, maka pengaruh tersebut akan lebih besar lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan fertilitas antara migran dan nonmigran serta faktor-faktor yang memengaruhi fertilitas di Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kecenderungan migran memiliki fertilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nonmigran. Sementara itu, faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap fertilitas adalah pendidikan, usia kawin pertama, penggunaan alat kontrasepsi, dan kegiatan utama (pekerjaan). Migration is one of the factors that influences the dynamics of population, both through the number of migrants and the fertility of migrants. The large number of migrants to West Java Province is one of the causes of a considerable increase in population. If migrants have higher fertility than non-migrants, the effect will be even greater. This study aims to examine the difference of fertility between migrants and non-migrants as well as factors affecting fertility in West Java. The data used is 2015 National Socio-Economic Survey (Susenas). The analysis is done using descriptive and inferential statistics. The results show that there is a tendency for migrants to have higher fertility compared with non-migrants while the socio-economic factors that have an effect on fertility are education, first marriage age, use of contraceptives, and main activities (work).
{"title":"Fertilitas Migran dan Faktor Yang Memengaruhi Fertilitas di Jawa Barat","authors":"Rindang Ekawati, Rina Herartri, N. Nuraini, Laili Rahayuwati, Sukamdi Sukamdi","doi":"10.22146/JP.36203","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JP.36203","url":null,"abstract":"Migrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi dinamika penduduk, baik melalui jumlah migran maupun fertilitas migran. Jumlah migrasi yang besar ke Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penyebab peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar. Jika migran memiliki fertilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nonmigran, maka pengaruh tersebut akan lebih besar lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan fertilitas antara migran dan nonmigran serta faktor-faktor yang memengaruhi fertilitas di Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kecenderungan migran memiliki fertilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nonmigran. Sementara itu, faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap fertilitas adalah pendidikan, usia kawin pertama, penggunaan alat kontrasepsi, dan kegiatan utama (pekerjaan). Migration is one of the factors that influences the dynamics of population, both through the number of migrants and the fertility of migrants. The large number of migrants to West Java Province is one of the causes of a considerable increase in population. If migrants have higher fertility than non-migrants, the effect will be even greater. This study aims to examine the difference of fertility between migrants and non-migrants as well as factors affecting fertility in West Java. The data used is 2015 National Socio-Economic Survey (Susenas). The analysis is done using descriptive and inferential statistics. The results show that there is a tendency for migrants to have higher fertility compared with non-migrants while the socio-economic factors that have an effect on fertility are education, first marriage age, use of contraceptives, and main activities (work).","PeriodicalId":31592,"journal":{"name":"Populasi","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45570252","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The nature of and the reasons for the decline in Indonesian fertility and the utilization of the village traditional organization, banjar, in the family planning (FP) program are discussed. The total fertility rate computed from census data shows a decline in fertility from 5.6 in the mid-1960s to 4.1 for 1981-1984, a 28% decline in 15 years. A further 23% decline evidenced in the Contraceptive Prevalence Survey appeared as 4.3 children reproductive woman in 1981-83 and 3.3 between 1984-87. The success of the FP program in contributing a major impact on the decline is attributed to a strong political commitment to antinatalist policy which meant increased allocation to FP when government income was declining, effective organizational structure, and effective strategies such as the mobilization of traditional village organizations. The impact of FP can also be seen in the increase in the number of family acceptors. Another source of the fertility decline is due to the impact of development. 1) Improvement in education has contributed to fertility decline in the increase in the number graduating from elementary and secondary school, the increased value of children, the acceptance of new ideas, the postponement of marriage, and the increase in the never-married group. 2) The decline in the infant mortality rate from 142 in 1971 to 70.2/1000 births in 1982-87 due to the improvement in health facilities and service also contributed to fertility decline. 3) The growth in the number of women participating in the nonagricultural labor force has also contributed to fertility decline. To what extent each has contributed to the decline has not been empirically tested. Molyneaux' study is cited for demonstrating that both socioeconomic variables and contraceptive use, which are affected by socioeconomic variables and family planning, have influenced the fertility decline. Households with electricity, children engaged in the labor force, and frequency of mobile medical team visits had no effect. Another study found field worker and supervisor activities and community contraceptive distributors to be significant factors affecting contraceptive prevalence. The use of traditional organizations can be effective in other countries if the community conditions are the same. The following traditional organizations are described: simpan pinjam (savings and loan associations), arisan (rotating credit association), perkumpulan kematian (burial association), lumbung paceklik (emergency rice stores), kebatinan (mysticism group), pengajian (prayer group), and banjar (a residential group of 100 household heads). The banjar takes care of every aspect of a person's life and is compulsory and meets regularly. a 1976 study indicated the banjar as ideal for use in promoting FP, particularly if dynamic. Modern organizations at the village level, which were used to involve new acceptors, are also described. The Paguyuban KB (Family Planning Acceptors Group) promoted the program
{"title":"The role of traditional organization on family planning acceptance in Indonesia.","authors":"D. Ancok","doi":"10.22146/JP.10711","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JP.10711","url":null,"abstract":"\u0000 The nature of and the reasons for the decline in Indonesian fertility and the utilization of the village traditional organization, banjar, in the family planning (FP) program are discussed. The total fertility rate computed from census data shows a decline in fertility from 5.6 in the mid-1960s to 4.1 for 1981-1984, a 28% decline in 15 years. A further 23% decline evidenced in the Contraceptive Prevalence Survey appeared as 4.3 children reproductive woman in 1981-83 and 3.3 between 1984-87. The success of the FP program in contributing a major impact on the decline is attributed to a strong political commitment to antinatalist policy which meant increased allocation to FP when government income was declining, effective organizational structure, and effective strategies such as the mobilization of traditional village organizations. The impact of FP can also be seen in the increase in the number of family acceptors. Another source of the fertility decline is due to the impact of development. 1) Improvement in education has contributed to fertility decline in the increase in the number graduating from elementary and secondary school, the increased value of children, the acceptance of new ideas, the postponement of marriage, and the increase in the never-married group. 2) The decline in the infant mortality rate from 142 in 1971 to 70.2/1000 births in 1982-87 due to the improvement in health facilities and service also contributed to fertility decline. 3) The growth in the number of women participating in the nonagricultural labor force has also contributed to fertility decline. To what extent each has contributed to the decline has not been empirically tested. Molyneaux' study is cited for demonstrating that both socioeconomic variables and contraceptive use, which are affected by socioeconomic variables and family planning, have influenced the fertility decline. Households with electricity, children engaged in the labor force, and frequency of mobile medical team visits had no effect. Another study found field worker and supervisor activities and community contraceptive distributors to be significant factors affecting contraceptive prevalence. The use of traditional organizations can be effective in other countries if the community conditions are the same. The following traditional organizations are described: simpan pinjam (savings and loan associations), arisan (rotating credit association), perkumpulan kematian (burial association), lumbung paceklik (emergency rice stores), kebatinan (mysticism group), pengajian (prayer group), and banjar (a residential group of 100 household heads). The banjar takes care of every aspect of a person's life and is compulsory and meets regularly. a 1976 study indicated the banjar as ideal for use in promoting FP, particularly if dynamic. Modern organizations at the village level, which were used to involve new acceptors, are also described. The Paguyuban KB (Family Planning Acceptors Group) promoted the program ","PeriodicalId":31592,"journal":{"name":"Populasi","volume":"2 1 1","pages":"25-35"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-05-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"68039071","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"[A profile of the population of Indonesia: developing human resources].","authors":"I B Mantra","doi":"","DOIUrl":"","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":31592,"journal":{"name":"Populasi","volume":"2 1","pages":"37-56"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1991-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"22013245","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：