Pohon mempunyai banyak fungsi diantaranya sebagai reduktor polutan. Fungsi ini menjadi signifikan pada pohon-pohon yang tumbuh di tepi jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis pohon dominan dan kandungan polutan berbeda (Timbal (Pb) dan kadar debu) dan unsur hara mikro (Mangan (Mn)dan Besi (Fe)) pada daun pohon-pohon dominan di pinggiran jalan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (KHDTK Diklathut Fahutan Unmul).Survei vegetasi dilakukan pada 10 plot masing-masing berukuran 20 m × 20 m. Indeks Nilai Penting (INP) dihitung untuk mengetahui jenis pohon dominan di lokasi penelitian.Kandungan Pb, Mn, dan Fe pada daun-daun 10 jenis pohon dominan dianalisis dengan metode destruksi basah dan menggunakan Atomic Absorbtion Spectrophotometer(AAS). Kadar debu dianalisis dan dihitung menggunakan persamaan. Jenis-jenis dominan berdasarkan INP adalah Meranti merah (Shorea leprosula), Terap (Artocarpus elasticus), Takalis (Pantace laxiflora), Jati (Tectona grandis), Bengkirai (Shorea laevis), Sengon (Falcataria moluccana), Mahang (Macaranga gigantea), Petai cina (Leucaena leucocephala), Angsana (Pterocarpus indicus), dan Flamboyan (Delonix regia). Kandungan Mn tertinggi pada daun Meranti merah (Shorea leprosula) sebesar 445 mg/kg, Fe tertinggi pada daun Puspa (Schima walichii) sebesar 294 mg/kg, dan kadar debu tertinggi pada jenis Jati (Tectona grandis) sebesar 2,00×10-3 gr/cm3, sedangkan kandungan Pb tidak dapat terdeteksi dikarenakan keterbatasan MDL (Method Detection Limit) yakni batas atau konsentrasi terkecil yang bisa terdeteksi oleh alat. Informasi tentang kandungan Mn, Fe, dan kadar debu pada daun pohon-pohon dapat menjadi dasar dalam pemilihan pohon yang sesuai ditanam pada hutan kota, taman kota, tepi jalan, dan ruang terbuka hijau lainnya.
{"title":"KANDUNGAN POLUTAN DAN UNSUR HARA MIKRO PADA DAUN POHON DI JALAN POROS SAMARINDA-BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR","authors":"Muhammad Nur, Karyati Karyati, Muhammad Syafrudin","doi":"10.36087/jrp.v5i1.103","DOIUrl":"https://doi.org/10.36087/jrp.v5i1.103","url":null,"abstract":"Pohon mempunyai banyak fungsi diantaranya sebagai reduktor polutan. Fungsi ini menjadi signifikan pada pohon-pohon yang tumbuh di tepi jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis pohon dominan dan kandungan polutan berbeda (Timbal (Pb) dan kadar debu) dan unsur hara mikro (Mangan (Mn)dan Besi (Fe)) pada daun pohon-pohon dominan di pinggiran jalan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (KHDTK Diklathut Fahutan Unmul).Survei vegetasi dilakukan pada 10 plot masing-masing berukuran 20 m × 20 m. Indeks Nilai Penting (INP) dihitung untuk mengetahui jenis pohon dominan di lokasi penelitian.Kandungan Pb, Mn, dan Fe pada daun-daun 10 jenis pohon dominan dianalisis dengan metode destruksi basah dan menggunakan Atomic Absorbtion Spectrophotometer(AAS). Kadar debu dianalisis dan dihitung menggunakan persamaan. Jenis-jenis dominan berdasarkan INP adalah Meranti merah (Shorea leprosula), Terap (Artocarpus elasticus), Takalis (Pantace laxiflora), Jati (Tectona grandis), Bengkirai (Shorea laevis), Sengon (Falcataria moluccana), Mahang (Macaranga gigantea), Petai cina (Leucaena leucocephala), Angsana (Pterocarpus indicus), dan Flamboyan (Delonix regia). Kandungan Mn tertinggi pada daun Meranti merah (Shorea leprosula) sebesar 445 mg/kg, Fe tertinggi pada daun Puspa (Schima walichii) sebesar 294 mg/kg, dan kadar debu tertinggi pada jenis Jati (Tectona grandis) sebesar 2,00×10-3 gr/cm3, sedangkan kandungan Pb tidak dapat terdeteksi dikarenakan keterbatasan MDL (Method Detection Limit) yakni batas atau konsentrasi terkecil yang bisa terdeteksi oleh alat. Informasi tentang kandungan Mn, Fe, dan kadar debu pada daun pohon-pohon dapat menjadi dasar dalam pemilihan pohon yang sesuai ditanam pada hutan kota, taman kota, tepi jalan, dan ruang terbuka hijau lainnya. ","PeriodicalId":326504,"journal":{"name":"JURNAL RISET PEMBANGUNAN","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122530636","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sektor (a) pertambangan dan penggalian, (b) konstruksi, (c) penyediaan akomodasi dan makan minum, (d) real estate, (e) jasa perusahaan, (f) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan (g) jasa lainnya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menetapkan prioritas sektor pembangunan di Kubar, menganalisis tingkat penyerapan tenaga kerja di -Kaltim, dan merumuskan upaya pengembangan sektor pembangunan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kubar. Metode analisis data yaitu analisis data secara deskriptif dan analisis Location Quotient (LQ). Ketujuh sektor yang diteliti memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kubar dan Kaltim. Prioritas sektor pembangunan di Kubar ditentukan berdasarkan rata-rata indeks LQ selama kurun waktu 2013-2021 adalah (1) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (2,293); (2) konstruksi (1,361); dan (3) pertambangan dan penggalian (1,148); (4) real estate (0,660); (5) jasa lainnya (0,509); (6) penyediaan akomodasi dan makan minum (0,345); dan (7) jasa perusahaan (0,287). Pertumbuhan dan pengembangan berbagai sektor pembangunan menyerap tenaga kerja dengan menciptakan kesempatan kerja. Upaya pengembangan sektor-sektor pembangunan dirumuskan untuk meningkatkan kemampuan produksi barang dan atau jasa setiap sektor pembangunan. Pembangunan sektor (1) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, (2) konstruksi, dan (3) pertambangan dan penggalian perlu diprioritaskan karena merupakan sektor unggulan/basis yang dapat mendorong pengembangan sektor lainnya.This study aimed to analyze the contribution of (a) mining and quarrying, (b) construction, (c) accommodation and food service activities, (d) real estate, (e) business activities, (f) public administration and defence, compulsory social security, and (g) other services activities sectors in the formation of Gross Regional Domestic Product (GRDP) of West Kutai (WK) Regency and East Kalimantan (EK) Province, to set the priority of development sectors in WK, to analyze the level of labor absorption in - EK, and to formulate the efforts to develop the development sector to increase the worker absorption in WK. Data analysis methods were descriptive data analysis and Location Quotient (LQ) analysis. The seven sectors studied have contribution to the GRDP formation of WK and EK. The priorities of development sectors in WK were determined based on the average LQ index during the period 2013-2021 were (1) public administration and defence, compulsory social security (2.293); (2) construction (1.361); and (3) mining and quarrying (1.148); (4) real estate (0.660); (5) other services activities (0.509); (6) accommodation and food service activities (0.345); and (7) business activities (0.287). The growth and development of various development sectors absorb labors by creating
本研究旨在分析的贡献(a区)挖掘采矿和建筑,(b), (c)提供住宿和吃饭喝酒,(d), (e)房地产服务公司,以及(f)政府、国防部社保强制性的,和其他服务(g)在区域国内生产总值(PDRB形成一条西部县(Kubar)和东加里曼丹省(Kaltim)在Kubar建设部门优先事项,分析卡尔提姆的劳动力吸收水平，并制定发展部门开发的努力，以增加库巴的劳动力吸收。数据分析的方法是描述性数据分析和引用位置分析。这七个研究领域有助于建立Kubar和Kaltim PDRB。在2011 -2021年期间，库巴的发展部门优先权是(1)政府行政、国防和义务社会保障(2 293);(2)建设(1361);(3)采矿和挖掘(1 - 148);(4)房地产(660);(5)其他服务(0.509);(6)提供住宿和饮食(0.345);以及(7)公司服务(0.287)。不同发展部门的发展通过创造就业机会来吸收劳动力。发展部门的发展努力旨在提高每个发展部门的商品和服务生产能力。公共部门建设(1)政府行政、国防和社会保障、(2)建筑和(3)采矿和挖掘需要优先考虑，因为它们是一个突出的部门/基础，可以促进其他部门的发展。这个研究aimed to analyze the contribution of a)矿业和quarrying, (b)建筑,(c) accommodation房地产和食品服务活动,(d), (e) (f)条公共管理局的商业活动,和一些防御compulsory社会安全,(g)编队中的其他服务活动sectors of格罗斯家庭区域广告(GRDP) of West一条摄政(霍克)和东加里曼丹(橡树)省,为了套《霍克的优先发展sectors,分析橡子吸收实验室的水平，并制定出用于开发的发展扇区，增加WK吸收工人的能力。方法分析数据就是解析和位置分析数据(LQ)分析。七区学生对WK和EK的GRDP形成有贡献。在2013-2021年的期，发展部门的优先级基于平均知识指数(1)公共行政和保卫、计算机社会安全(293);(2)建筑(1361);(3)矿业和劳动(1148);(4)房地产(0660);(5)其他服务活动(0,509);(6)促进和食品服务活动(0,345);(7)商业活动(0287)。各种各样发展的进展和分支机构利用机会。开发部门的努力是旨在增加生产的品质，或为每个发展区域服务。人民部门的发展(1)公共管理和防卫，计算机社会保障，(2)矿业和劳动需要优先处理，因为它们是能够促进其他部门发展的leading/ secrytor。
{"title":"SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR","authors":"Karmini Karmini, S. Saroyo, Karyati Karyati, Kusno Yuli Widiati, Nike Widuri, Ellok Dwi Sulichantini","doi":"10.36087/jrp.v5i1.114","DOIUrl":"https://doi.org/10.36087/jrp.v5i1.114","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sektor (a) pertambangan dan penggalian, (b) konstruksi, (c) penyediaan akomodasi dan makan minum, (d) real estate, (e) jasa perusahaan, (f) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan (g) jasa lainnya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menetapkan prioritas sektor pembangunan di Kubar, menganalisis tingkat penyerapan tenaga kerja di -Kaltim, dan merumuskan upaya pengembangan sektor pembangunan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kubar. Metode analisis data yaitu analisis data secara deskriptif dan analisis Location Quotient (LQ). Ketujuh sektor yang diteliti memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kubar dan Kaltim. Prioritas sektor pembangunan di Kubar ditentukan berdasarkan rata-rata indeks LQ selama kurun waktu 2013-2021 adalah (1) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (2,293); (2) konstruksi (1,361); dan (3) pertambangan dan penggalian (1,148); (4) real estate (0,660); (5) jasa lainnya (0,509); (6) penyediaan akomodasi dan makan minum (0,345); dan (7) jasa perusahaan (0,287). Pertumbuhan dan pengembangan berbagai sektor pembangunan menyerap tenaga kerja dengan menciptakan kesempatan kerja. Upaya pengembangan sektor-sektor pembangunan dirumuskan untuk meningkatkan kemampuan produksi barang dan atau jasa setiap sektor pembangunan. Pembangunan sektor (1) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, (2) konstruksi, dan (3) pertambangan dan penggalian perlu diprioritaskan karena merupakan sektor unggulan/basis yang dapat mendorong pengembangan sektor lainnya.This study aimed to analyze the contribution of (a) mining and quarrying, (b) construction, (c) accommodation and food service activities, (d) real estate, (e) business activities, (f) public administration and defence, compulsory social security, and (g) other services activities sectors in the formation of Gross Regional Domestic Product (GRDP) of West Kutai (WK) Regency and East Kalimantan (EK) Province, to set the priority of development sectors in WK, to analyze the level of labor absorption in - EK, and to formulate the efforts to develop the development sector to increase the worker absorption in WK. Data analysis methods were descriptive data analysis and Location Quotient (LQ) analysis. The seven sectors studied have contribution to the GRDP formation of WK and EK. The priorities of development sectors in WK were determined based on the average LQ index during the period 2013-2021 were (1) public administration and defence, compulsory social security (2.293); (2) construction (1.361); and (3) mining and quarrying (1.148); (4) real estate (0.660); (5) other services activities (0.509); (6) accommodation and food service activities (0.345); and (7) business activities (0.287). The growth and development of various development sectors absorb labors by creating","PeriodicalId":326504,"journal":{"name":"JURNAL RISET PEMBANGUNAN","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128753835","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini membahas upacara adat Erau di kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Persoalan diselenggarakannya Erau, merupakan sebuah kondisi yang mengalami perkembangan hingga perubahan terhadap sebuah identitas daerah, terutama di kabupaten Kutai Kartanegara. Adanya permasalahan pokok pada penelitian ini adalah bagaimana sebuah tradisi atau warisan budaya dapat menempatkan Erau menjadi dinamika dalam mengembangkan pembangunan identitas daerah di Kutai Kartanegara? Pada implementasi budaya, apakah Erau mampu memainkan peranan dalam pembangunan daerah, terutama sebagai kawasan pelestarian kebudayaan hingga pariwisata di Indonesia? Dan dalam hal ini, maka bagaimana peranan masyarakat “Kutai” memandang Erau selain sebagai simbol budaya lokal, namun menjadi sarana dalam membangun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kutai Kartanegara? Metode penelitian ini menggunakan penelitian sejarah. Penelitian sejarah terdiri dari empat tahap yang telah dilakukan yaitu, heuristik (pengumpulan sumber), kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada perspektif sejarah, secara umum penelitian ini masih berhubungan dengan kebijakan-kebijakan politik kebudayaan dan tradisi daerah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, adanya sistem budaya yang menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan Erau. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kawasan budaya, dinilai memiliki karakteristik yang berpotensi menjadi sebuah tempat untuk daya tarik wisata, apabila dikelola secara kreatif dan inovatif. Terjadi beberapa perubahan hingga perkembangan dalam membangun jaringan dan kekuasaan, sehingga Erau menjadi sebuah ritual politik yang momentumnya telah dimanfaatkan sebagai sebuah perkembangan budaya, termasuk kepentingan birokrasi lokal dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, demi meningkatkan potensi ekonomi, maka Erau dijadikan sebagai tradisi dan warisan budaya Indonesia yang dikelola untuk tujuan pariwisata dan kebudayaan, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kutai Kartanegara.
{"title":"PELESTARIAN UPACARA ADAT ERAU DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH","authors":"Aji Nastiti Rizky Fiqriyah","doi":"10.36087/jrp.v5i1.119","DOIUrl":"https://doi.org/10.36087/jrp.v5i1.119","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas upacara adat Erau di kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Persoalan diselenggarakannya Erau, merupakan sebuah kondisi yang mengalami perkembangan hingga perubahan terhadap sebuah identitas daerah, terutama di kabupaten Kutai Kartanegara. Adanya permasalahan pokok pada penelitian ini adalah bagaimana sebuah tradisi atau warisan budaya dapat menempatkan Erau menjadi dinamika dalam mengembangkan pembangunan identitas daerah di Kutai Kartanegara? Pada implementasi budaya, apakah Erau mampu memainkan peranan dalam pembangunan daerah, terutama sebagai kawasan pelestarian kebudayaan hingga pariwisata di Indonesia? Dan dalam hal ini, maka bagaimana peranan masyarakat “Kutai” memandang Erau selain sebagai simbol budaya lokal, namun menjadi sarana dalam membangun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kutai Kartanegara? Metode penelitian ini menggunakan penelitian sejarah. Penelitian sejarah terdiri dari empat tahap yang telah dilakukan yaitu, heuristik (pengumpulan sumber), kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada perspektif sejarah, secara umum penelitian ini masih berhubungan dengan kebijakan-kebijakan politik kebudayaan dan tradisi daerah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, adanya sistem budaya yang menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan Erau. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kawasan budaya, dinilai memiliki karakteristik yang berpotensi menjadi sebuah tempat untuk daya tarik wisata, apabila dikelola secara kreatif dan inovatif. Terjadi beberapa perubahan hingga perkembangan dalam membangun jaringan dan kekuasaan, sehingga Erau menjadi sebuah ritual politik yang momentumnya telah dimanfaatkan sebagai sebuah perkembangan budaya, termasuk kepentingan birokrasi lokal dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, demi meningkatkan potensi ekonomi, maka Erau dijadikan sebagai tradisi dan warisan budaya Indonesia yang dikelola untuk tujuan pariwisata dan kebudayaan, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kutai Kartanegara.","PeriodicalId":326504,"journal":{"name":"JURNAL RISET PEMBANGUNAN","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130157520","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code, QRIS dapat menerima seluruh pembayaran dari manapun baik Bank dan Nonbank (Fintech). Badan Pendapatan Daerah menerapkan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran pajak untuk wajib pajak, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengukur kepercayaan wajib pajak dalam pembayaran pajak menggunakan QRIS. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model Technology Acceptance Model (TAM) dengan penambahan variabel Trust. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 150 responden wajib pajak yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran pajak di Kota Samarinda, dimana implementasi hasil penelitian terhadap responden utama berusia 25-45 tahun. Kuesioner dirancang dengan skala Likert 1 sampai 5 yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. Data dianalisis dengan regresi linier multivariat menggunakan paket program AMOS. Terdapat lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Perceived Usefullness, Perceived Ease of Use, Attitude Toward Using, Behavioral Intention To Use, dan Trust. Hasil yang diperoleh adalah Perceived Usefullness dan Perceived Ease of Use memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Attitude Toward Using untuk menggunakan QRIS dalam pembayaran pajak. Variabel Attitude Toward Using mempunyai pengaruh signifikan terhadap Behavioral Intention To Use, dan variabel Trust memiliki pengaruh signifikan terhadap Perceived Usefullness, Perceived Ease of Use, dan Behavior Intention to Use. Artinya Trust mempengaruhi penggunaan pembayaran pajak melalui QRIS setiap hari dan yang akan datang.
{"title":"KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN QRIS MELALUI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA","authors":"Didik Sochiffan","doi":"10.36087/jrp.v5i1.117","DOIUrl":"https://doi.org/10.36087/jrp.v5i1.117","url":null,"abstract":"Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code, QRIS dapat menerima seluruh pembayaran dari manapun baik Bank dan Nonbank (Fintech). Badan Pendapatan Daerah menerapkan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran pajak untuk wajib pajak, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengukur kepercayaan wajib pajak dalam pembayaran pajak menggunakan QRIS. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model Technology Acceptance Model (TAM) dengan penambahan variabel Trust. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 150 responden wajib pajak yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran pajak di Kota Samarinda, dimana implementasi hasil penelitian terhadap responden utama berusia 25-45 tahun. Kuesioner dirancang dengan skala Likert 1 sampai 5 yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. Data dianalisis dengan regresi linier multivariat menggunakan paket program AMOS. Terdapat lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Perceived Usefullness, Perceived Ease of Use, Attitude Toward Using, Behavioral Intention To Use, dan Trust. Hasil yang diperoleh adalah Perceived Usefullness dan Perceived Ease of Use memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Attitude Toward Using untuk menggunakan QRIS dalam pembayaran pajak. Variabel Attitude Toward Using mempunyai pengaruh signifikan terhadap Behavioral Intention To Use, dan variabel Trust memiliki pengaruh signifikan terhadap Perceived Usefullness, Perceived Ease of Use, dan Behavior Intention to Use. Artinya Trust mempengaruhi penggunaan pembayaran pajak melalui QRIS setiap hari dan yang akan datang.","PeriodicalId":326504,"journal":{"name":"JURNAL RISET PEMBANGUNAN","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122494369","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan diarahkan ke bagian timur Kota Pekanbaru yaitu dari Kecamatan Sukajadi ke Kecamatan Tenayan Raya yang berjarak ± 15 km. Proses pemindahan ini berlangsung sejak tahun 2014 hingga sekarang. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya, dan mengidentifikasi dampak pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya terhadap perkembangan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian secara induktif kualitatif. Adapun sumber informasi diperoleh melalui proses wawancara mendalam atau indepth interview dengan empat orang informan dari instansi yang berbeda, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Tata Pemerintahan, dan Walikota Pekanbaru. Teknik analisis data yang diperoleh dari informan tersebut adalah analisis deskriptif yang diawali dengan menentukan unit-unit informasi yang membentuk tema-tema, konsep-konsep, dan teorisasi. Hasil dari penelitian ini antara lain adalah pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya sebagai perluasan/pengembangan perkantoran pemerintahan yang lama telah berhasil dilakukan. Pemindahan perkantoran pemerintahan ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Proses yang dilakukan bermula dari adanya visi dan misi kepala daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017, inventarisasi dokumen perencanaan, penentuan alokasi pendanaan pembangunan perkantoran, menjalin komunikasi dengan stakeholder yang terlibat, menentukan lokasi yang tepat, dimensi waktu, menyediakan sarana dan prasarana, serta mengalihfungsikan gedung perkantoran yang lama. Dampaknya terhadap akselerasi perkembangan Kota Pekanbaru adalah terbentuknya kota baru dengan nama Bandar Raya Tenayan.
{"title":"DAMPAK PEMINDAHAN PERKANTORAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU KE KECAMATAN TENAYAN RAYA TERHADAP PERKEMBANGAN KOTA PEKANBARU","authors":"Rieskie Ayu Zamora, Bakti Setiawan","doi":"10.36087/jrp.v5i1.113","DOIUrl":"https://doi.org/10.36087/jrp.v5i1.113","url":null,"abstract":"Pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan diarahkan ke bagian timur Kota Pekanbaru yaitu dari Kecamatan Sukajadi ke Kecamatan Tenayan Raya yang berjarak ± 15 km. Proses pemindahan ini berlangsung sejak tahun 2014 hingga sekarang. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya, dan mengidentifikasi dampak pemindahan perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya terhadap perkembangan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian secara induktif kualitatif. Adapun sumber informasi diperoleh melalui proses wawancara mendalam atau indepth interview dengan empat orang informan dari instansi yang berbeda, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Tata Pemerintahan, dan Walikota Pekanbaru. Teknik analisis data yang diperoleh dari informan tersebut adalah analisis deskriptif yang diawali dengan menentukan unit-unit informasi yang membentuk tema-tema, konsep-konsep, dan teorisasi. Hasil dari penelitian ini antara lain adalah pemindahan lokasi perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru ke Kecamatan Tenayan Raya sebagai perluasan/pengembangan perkantoran pemerintahan yang lama telah berhasil dilakukan. Pemindahan perkantoran pemerintahan ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Proses yang dilakukan bermula dari adanya visi dan misi kepala daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017, inventarisasi dokumen perencanaan, penentuan alokasi pendanaan pembangunan perkantoran, menjalin komunikasi dengan stakeholder yang terlibat, menentukan lokasi yang tepat, dimensi waktu, menyediakan sarana dan prasarana, serta mengalihfungsikan gedung perkantoran yang lama. Dampaknya terhadap akselerasi perkembangan Kota Pekanbaru adalah terbentuknya kota baru dengan nama Bandar Raya Tenayan.","PeriodicalId":326504,"journal":{"name":"JURNAL RISET PEMBANGUNAN","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132149759","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini mengkaji tentang tahapan perkembangan Smart City Kota Tangerang Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tahapan perkembangan Smart City Kota Tangerang Selatan, dan mengidentifikasi pengaruh yang diterima dalam perkembangan Smart City Kota Tangerang Selatan dari Smart City DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi mendalam dan studi dokumentasi. Teori penelitian menggunakan perkembangan perkotaan, konsep mertopolitan dan wilayah nodal. Hasil penelitain ini yaitu gagasan awal perkembangan Smart City di Tangerang Selatan bermula dari identifikasi permasalahan pada tahun 2015, yang teridentifikasi enam isu, yaitu: kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk, sarana dan prasarana, perekonomian daerah, kemiskinan dan kesejahteraan sosial, serta tata kelola pemerintahan. Visi kota cerdas/Smart City mengandung makna bahwa prinsip yang menjadi fondasi cerdas mencerminkan konsepsistematis, efisiensi, efektivitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Selanjutnya prinsip ini diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Faktor-faktor pengaruh perkembangan Smart City di Tangerang Selatan terbagi dua yaitu faktor internal pemerintahan dan faktor eksternal pemerintahan. Faktor internal pemerintahan meliputi kepemimpinan, program-program yang berkelanjutan, sumber daya pegawai pemerintah, pendekatan kepada masyarakat serta anggaran biaya. Sedangkan faktor eksternal pemerintahan meliputi partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi berbagai pihak, dan prioritas permasalahan kota. Kota Tangerang Selatan dan DKI Jakarta merupakan satu bagian wilayah metropolis yang saling mempengaruhi, DKI Jakarta sebagai wilayah nodal dan Kota Tangerang Selatan penyangganya.
这项研究研究了Smart City south的发展阶段，确定了影响Smart City south Tangerang发展阶段的因素，并确定了Smart City development的影响从Smart City DKI Jakarta的南部城市Tangerang发展。本研究是一种描述性质的研究，采用面试技巧、深入观察和文献研究的数据收集技术。研究理论利用城市发展、大都会主义概念和nodal地区。解决这些问题的方法可以追溯到2015年确定的六个问题:人力资源、人口增长、工具和基础设施、地区经济、贫困和社会福利以及治理。智能城市的愿景意味着，作为智能城市基础的原则反映了系统概念、效率、效率、专业性、参与和责任。此外，这一原则被用于实际建设智能治理、智能品牌、智能经济、智能生活、智能社会和智能环境。在南方，智能城市发展的影响因素分为内部和外部治理因素。政府内部因素包括领导力、可持续项目、政府雇员资源、公共方法和成本预算。而政府的外部因素包括社区积极参与、各方合作和城市问题的优先事项。Tangerang和DKI Jakarta是大都市相互影响的一个区域，DKI雅加达被认为是nodal地区和南韩城市的支持。
{"title":"KAJIAN PENGARUH SMART CITY DKI JAKARTA TERHADAP PERKEMBANGAN SMART CITY TANGERANG SELATAN","authors":"Irfan Aufar Azmi, Achmad Djunaedi","doi":"10.36087/jrp.v4i2.100","DOIUrl":"https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2.100","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji tentang tahapan perkembangan Smart City Kota Tangerang Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tahapan perkembangan Smart City Kota Tangerang Selatan, dan mengidentifikasi pengaruh yang diterima dalam perkembangan Smart City Kota Tangerang Selatan dari Smart City DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi mendalam dan studi dokumentasi. Teori penelitian menggunakan perkembangan perkotaan, konsep mertopolitan dan wilayah nodal. Hasil penelitain ini yaitu gagasan awal perkembangan Smart City di Tangerang Selatan bermula dari identifikasi permasalahan pada tahun 2015, yang teridentifikasi enam isu, yaitu: kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk, sarana dan prasarana, perekonomian daerah, kemiskinan dan kesejahteraan sosial, serta tata kelola pemerintahan. Visi kota cerdas/Smart City mengandung makna bahwa prinsip yang menjadi fondasi cerdas mencerminkan konsepsistematis, efisiensi, efektivitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Selanjutnya prinsip ini diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Faktor-faktor pengaruh perkembangan Smart City di Tangerang Selatan terbagi dua yaitu faktor internal pemerintahan dan faktor eksternal pemerintahan. Faktor internal pemerintahan meliputi kepemimpinan, program-program yang berkelanjutan, sumber daya pegawai pemerintah, pendekatan kepada masyarakat serta anggaran biaya. Sedangkan faktor eksternal pemerintahan meliputi partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi berbagai pihak, dan prioritas permasalahan kota. Kota Tangerang Selatan dan DKI Jakarta merupakan satu bagian wilayah metropolis yang saling mempengaruhi, DKI Jakarta sebagai wilayah nodal dan Kota Tangerang Selatan penyangganya.","PeriodicalId":326504,"journal":{"name":"JURNAL RISET PEMBANGUNAN","volume":"380 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132878243","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pengetahuan kebencanaan menjadi hal yang penting untuk mendorong rumah tangga melakukan langkah mitigasi bencana yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkorelasi dengan pengetahuan kebencanaan yang dimiliki rumah tangga. Variabel yang diuji adalah tingkat risiko bencana tempat tinggal rumah tangga. Data yang digunakan adalah data Susenas 2017 yang terdiri dari 297.276 responden rumah tangga, dikombinasikan dengan data regional tentang tingkat risiko bencana (IRBI). Hasil estimasi logistik biner menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana alam berkorelasi positif dengan probabilitas rumah tangga yang memiliki pengetahuan kerawanan bencana di tempat tinggalnya. Rumah tangga yang pernah mengalami bencana kemungkinan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, begitu pula dengan rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan kebencanaan. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang diusulkan adalah meningkatkan pengetahuan bencana terutama bagi rumah tangga yang tidak mengalami bencana melalui pelatihan kebencanaan.
{"title":"PENGETAHUAN RUMAH TANGGA TERHADAP BENCANA ALAM DI INDONESIA","authors":"Umi Hidayati, Alin Halimatussadiah","doi":"10.36087/jrp.v4i2.99","DOIUrl":"https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2.99","url":null,"abstract":" Pengetahuan kebencanaan menjadi hal yang penting untuk mendorong rumah tangga melakukan langkah mitigasi bencana yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkorelasi dengan pengetahuan kebencanaan yang dimiliki rumah tangga. Variabel yang diuji adalah tingkat risiko bencana tempat tinggal rumah tangga. Data yang digunakan adalah data Susenas 2017 yang terdiri dari 297.276 responden rumah tangga, dikombinasikan dengan data regional tentang tingkat risiko bencana (IRBI). Hasil estimasi logistik biner menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana alam berkorelasi positif dengan probabilitas rumah tangga yang memiliki pengetahuan kerawanan bencana di tempat tinggalnya. Rumah tangga yang pernah mengalami bencana kemungkinan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, begitu pula dengan rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan kebencanaan. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang diusulkan adalah meningkatkan pengetahuan bencana terutama bagi rumah tangga yang tidak mengalami bencana melalui pelatihan kebencanaan.","PeriodicalId":326504,"journal":{"name":"JURNAL RISET PEMBANGUNAN","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123706188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Akhir tahun 2019 dunia menghadapi penyakit viral COVID-19 dan telah berdampak terhadap kehidupan manusia. Bencana pandemi telah dianggap sebagai ancaman berat untuk kesehatan masyarakat perkotaan. Karakteristik perkotaan dengan kepadatan, konektifitas dan mobilitas yang tinggi dianggap dapat menciptakan kondisi ideal untuk penyebaran penyakit menular. Bentuk kota kompak merupakan bentuk kota yang mempromosikan kepadatan tinggi dikenal memiliki banyak keunggulan dan telah banyak diterapkan, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi bagaimana hubungan kepadatan dengan COVID-19 di 39 kota yang telah menerapkan kebijakan kota kompak. Data yang digunakan adalah luas lahan dan jumlah penduduk yang diperoleh dari data statistik resmi pemerintah kota bersangkutan, sedangkan data jumlah kasus terkonfirmasi diperoleh melalui diseminasi informasi resmi pemerintah kota bersangkutan. Analisis korelasi dilakukan terhadap variabel kepadatan dan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19. Korelasi dilakukan dalam 2 kelompok, yaitu korelasi terhadap kelompok data yang terdiri atas 39 kota, dan korelasi terhadap kelompok data berdasarkan ukutan kota. Penelitian ini menemukan adanya korelasi negatif yang lenah antara kepadatan dengan jumlah kasus COVID-19.Koefisien korelasi terbesar diperoleh dari hasil analisis korelasi di 13 kota berukuran metropolitan area yang menunjukkan nilai -0,294. Berdasarkan hasil analisis, implementasi kota kompak yang mempromosikan perkotaan dengan kepadatan tinggi tidak serta merta akan meningkatkan jumlah kasus COVID-19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan kota kompak di Indonesia dapat diimplementasikan dalam kondisi pandemi. Namun demikian implementasinya harus diintegrasikan dengan perbaikan layanan kesehatan masyarakat, respons darurat, serta peningkatan kesehatan lingkungan perkotaan. Dengan keunggulan kota kompak yang telah didukung dengan berbagai penelitian ilmiah, dan ditambah dengan belum adanya bukti bahwa bentuk kota tidak kompak lebih dapat bertahan terhadap pandemi, maka kebijakan kota kompak sesuai untuk diimplementasikan.
{"title":"HUBUNGAN KEPADATAN DENGAN JUMLAH KASUS COVID-19: STUDI TERHADAP 39 KOTA KOMPAK","authors":"Mira Harimurti, M. S. Roychansyah","doi":"10.36087/jrp.v4i2.89","DOIUrl":"https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2.89","url":null,"abstract":"Akhir tahun 2019 dunia menghadapi penyakit viral COVID-19 dan telah berdampak terhadap kehidupan manusia. Bencana pandemi telah dianggap sebagai ancaman berat untuk kesehatan masyarakat perkotaan. Karakteristik perkotaan dengan kepadatan, konektifitas dan mobilitas yang tinggi dianggap dapat menciptakan kondisi ideal untuk penyebaran penyakit menular. Bentuk kota kompak merupakan bentuk kota yang mempromosikan kepadatan tinggi dikenal memiliki banyak keunggulan dan telah banyak diterapkan, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi bagaimana hubungan kepadatan dengan COVID-19 di 39 kota yang telah menerapkan kebijakan kota kompak. Data yang digunakan adalah luas lahan dan jumlah penduduk yang diperoleh dari data statistik resmi pemerintah kota bersangkutan, sedangkan data jumlah kasus terkonfirmasi diperoleh melalui diseminasi informasi resmi pemerintah kota bersangkutan. Analisis korelasi dilakukan terhadap variabel kepadatan dan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19. Korelasi dilakukan dalam 2 kelompok, yaitu korelasi terhadap kelompok data yang terdiri atas 39 kota, dan korelasi terhadap kelompok data berdasarkan ukutan kota. Penelitian ini menemukan adanya korelasi negatif yang lenah antara kepadatan dengan jumlah kasus COVID-19.Koefisien korelasi terbesar diperoleh dari hasil analisis korelasi di 13 kota berukuran metropolitan area yang menunjukkan nilai -0,294. Berdasarkan hasil analisis, implementasi kota kompak yang mempromosikan perkotaan dengan kepadatan tinggi tidak serta merta akan meningkatkan jumlah kasus COVID-19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan kota kompak di Indonesia dapat diimplementasikan dalam kondisi pandemi. Namun demikian implementasinya harus diintegrasikan dengan perbaikan layanan kesehatan masyarakat, respons darurat, serta peningkatan kesehatan lingkungan perkotaan. Dengan keunggulan kota kompak yang telah didukung dengan berbagai penelitian ilmiah, dan ditambah dengan belum adanya bukti bahwa bentuk kota tidak kompak lebih dapat bertahan terhadap pandemi, maka kebijakan kota kompak sesuai untuk diimplementasikan.","PeriodicalId":326504,"journal":{"name":"JURNAL RISET PEMBANGUNAN","volume":"127 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126715485","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Top Selfie Pinusan Kragilan (TSPK) merupakan objek wisata alam yang berada di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Wisata alam Top Selfie Pinusan Kragilan berada di zona tradisional Taman Nasional Gunung Merbabu dan dikelola oleh masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap perkembangan wisata alam Top Selfie Pinusan Kragilan dengan menggunakan metode deduktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata alam Top Selfie Pinusan Kragilan telah mengalami empat tahapan yaitu exploration (sebelum tahun 2015), involvement (2015), development (2016-2017), consolidation (2018-2020)
{"title":"SIKLUS HIDUP WISATA ALAM TOP SELFIE PINUSAN KRAGILAN DI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU","authors":"S. Pambudi, Dwita Hadi Rahmi","doi":"10.36087/jrp.v4i2.91","DOIUrl":"https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2.91","url":null,"abstract":"Top Selfie Pinusan Kragilan (TSPK) merupakan objek wisata alam yang berada di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Wisata alam Top Selfie Pinusan Kragilan berada di zona tradisional Taman Nasional Gunung Merbabu dan dikelola oleh masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap perkembangan wisata alam Top Selfie Pinusan Kragilan dengan menggunakan metode deduktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata alam Top Selfie Pinusan Kragilan telah mengalami empat tahapan yaitu exploration (sebelum tahun 2015), involvement (2015), development (2016-2017), consolidation (2018-2020)","PeriodicalId":326504,"journal":{"name":"JURNAL RISET PEMBANGUNAN","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127099016","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Indonesia melakukan lima pendekatan perencanaan dalam sistem perencanaannya: pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, top-down, dan bottom-up. Metode perencanaan pembangunan Indonesia dari bawah ke atas umumnya dilaksanakan melalui penganggaran partisipatif dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Metode penganggaran partisipatif digunakan untuk menghimpun aspirasi dan membangun rasa memiliki di antara para pemangku kepentingan tersebut dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik penganggaran partisipatif. Oleh karena itu, pertanyaan utama penelitian ini adalah apa saja elemen utama dari proses penganggaran partisipatif? Tiga variabel dinilai dalam penelitian ini: dimensi keuangan, partisipatif, hukum dan peraturan. Wawancara semi-terstruktur mendalam dilakukan dengan sepuluh responden dari aparat pemerintah daerah Kutai Kartanegara, kepala desa, dan seorang anggota LSM, yang terlibat dan memiliki pengalaman dalam Musrenbang Kutai Kartanegara. Selain itu, untuk melengkapi data primer, penulis juga memperoleh dan menganalisis data sekunder yang dikumpulkan dari instansi pemerintah daerah. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa dimensi keuangan, partisipatif, dan hukum dan regulasi diterapkan dalam implementasi penganggaran partisipatif di Kutai Kartanegara. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kekurangan seperti Kutai Kartanegara masih mengalokasikan sebagian kecil untuk hasil Musrenbang dalam APBD, Musrenbang tidak sepenuhnya merupakan proses bottom-up, keterlibatan LSM masih terbatas dalam penganggaran partisipatif di Kutai Kartanegara
{"title":"MENILAI PROSES PENGANGGARAN PARTISIPATIF DI PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA, INDONESIA","authors":"Anthon Michael Martin Sinaga","doi":"10.36087/jrp.v4i2.98","DOIUrl":"https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2.98","url":null,"abstract":"Indonesia melakukan lima pendekatan perencanaan dalam sistem perencanaannya: pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, top-down, dan bottom-up. Metode perencanaan pembangunan Indonesia dari bawah ke atas umumnya dilaksanakan melalui penganggaran partisipatif dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Metode penganggaran partisipatif digunakan untuk menghimpun aspirasi dan membangun rasa memiliki di antara para pemangku kepentingan tersebut dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik penganggaran partisipatif. Oleh karena itu, pertanyaan utama penelitian ini adalah apa saja elemen utama dari proses penganggaran partisipatif? Tiga variabel dinilai dalam penelitian ini: dimensi keuangan, partisipatif, hukum dan peraturan. Wawancara semi-terstruktur mendalam dilakukan dengan sepuluh responden dari aparat pemerintah daerah Kutai Kartanegara, kepala desa, dan seorang anggota LSM, yang terlibat dan memiliki pengalaman dalam Musrenbang Kutai Kartanegara. Selain itu, untuk melengkapi data primer, penulis juga memperoleh dan menganalisis data sekunder yang dikumpulkan dari instansi pemerintah daerah. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa dimensi keuangan, partisipatif, dan hukum dan regulasi diterapkan dalam implementasi penganggaran partisipatif di Kutai Kartanegara. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kekurangan seperti Kutai Kartanegara masih mengalokasikan sebagian kecil untuk hasil Musrenbang dalam APBD, Musrenbang tidak sepenuhnya merupakan proses bottom-up, keterlibatan LSM masih terbatas dalam penganggaran partisipatif di Kutai Kartanegara","PeriodicalId":326504,"journal":{"name":"JURNAL RISET PEMBANGUNAN","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116546010","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：